Perjanjian bongaya

perjanjian bongaya

KOMPAS.com - Perjanjian Perjanjian bongaya adalah perjanjian antara Kerajaan Gowa (Makassar) dan VOC. Dengan lokasi yang strategis dan potensi alam yang melimpah, Kerajaan Gowa menjadi salah satu kekuatan maritim yang dominan. Dilansir dari situr resmi Kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kerajaan Gowa menjadi pusat perekonomian para pedagang baik domestik, maupun pedagang asing. Berbeda dengan pedagang asing lainnya, Belanda datang untuk suatu kongsi dagang yang sudah memiliki kekuatan dan infrastruktur memadai, dengan jaringan dagang yang tersebar dari Jawa hingga Maluku.

Dengan aktivitas perdagangan yang bertumpu pada monopoli rempah-rempah, VOC memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisi istimewa tersebut. Baca perjanjian bongaya Perjanjian Giyanti, Memecah Kerajaan Mataram Menjadi Dua Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara VOC dengan Kerajaan Gowa sebagai produsen rempah.

Sedangkan VOC sebagai pelaku monopoli rempah di kawasan timur Hindia. Latar belakang perjanjian Dalam buku Awal Mula Muslim perjanjian bongaya Bali (2019) karya Bagenda Ali, latar belakang Perjanjian Bongaya karena perang besar-besaran yang terjadi antara Kerajaan Gowa melawan VOC.

Perlawanan Kerajaan Gowa menghadapi Belanda mencapai puncak masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, putera Sultan Muhammad Said dan cucu Sultan Alaudin pada 1653-1669 Masehi.

Selain menghadapi Belanda, Sultan Hasanuddin juga menghadapi perlawanan Aru Palakka dari Soppeng-Bone pada tahun 1660 Masehi. Akhirnya Kerajaan Gowa tidak mampu lagi menghadapi pasukan Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan canggih dan tambahan pasukan dari Batavia. Dalam upaya keras mempersiapkan pasukan dan strategi, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian di daerah Bongaya. Baca juga: Tokoh Perjanjian Linggarjati MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Dan telah tak terhitung berapakah banyak peperangan yang berkecamuk pada tentara kerajaan dengan tentara penjajah.

Tetapi tak bermakna sepanjang 3,5 era itu keadaan di Indonesia senantiasa dalam kondisi perang. Seringkali berlangsung juga kesepatakan damai pada ke-2 pihak. Satu diantara kesepakan perdamaian yang berlangsung di saat penjajah perjanjian bongaya Kesepakan Bongaya.

Pengertian Perjanjian Bongaya Dalam hal ini hasil perjanjian Bongaya sangat menguntungkan pihak VOC atau Belanda dan sangat merugikan Kerajaan Gowa, dan kali ini akan dibahas latar belakang perjanjian Bongaya, untuk lebih memahami dan mengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Baca Juga : Pengertian, Tujuan Dan 10 Isi Konferensi Meja Bundar (KMB) Latar Belakang Perjanjian Bongaya Latar belakang terjadinya perjanjian Bongaya ialah adanya peperangan yang diprakarasi perlawanan Kerajaan Gowa terhadap Belanda.

Hal ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Gowa tidak mampu melawan pasukan Belanda dengan senjata dan pasukan yang banyak.

Dalam upaya mempersiapkan pasukan dan strategi perang, Sultan Perjanjian bongaya terpaksa menandatangi perjanjian di daerah Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Kedua belah pihak kemudian masing-masing mengirimkan perwakilannya, Sultan Hasanuddin dari pihak Kerajaan Gowa sedangkan Cornelis Speelman dari pihak Belanda. Pihak Belanda sendiri dibantu oleh sekutunya yaitu Aru Palaka. Perjanjian ini kemudian disebut sebagai Perjanjian Bongaya merujuk pada tempat perjanjian bongaya isi perjanjian.

Hasil dari perjanjian Bongaya bersifat sepihak karena sangat menguntungkan pihak VOC dan merugikan pihak Kerajaan Gowa. • Makassar harus mengakui monopoli VOC. • Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Gowa saja. • Makassar harus membayar ganti kerugian perang. • Hasanuddin harus mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone.

• Gowa tertutup bagi orang asing selain VOC. • Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali Benteng Rotterdam. Baca Juga : “Perjanjian Renville” Definisi & ( Latar Belakang – Tokoh – Isi – Dampak ) Nah jika dijabarkan maka terdapat 30 penjelasan mengenai hasil Perjanjian Bongaya sebagai berikut: • Perjanjian yang ditandatangani oleh Karaeng Popo, duet pemerintah di Makassar “Gowa” dan Gubernur-Jendral, serta Dewan Hindia di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1660 dan antara pemerintahan Makassar dan Jacob Cau senagai Komisioner VOC pada tanggal 2 Desember 1660 harus diberlakukan.

• Seluruh pejabat dan rakyat VOC berkebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau pada masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim kepada Laksamana “Cornelis Speelman”.

• Seluruh alat-alat, meriam, uang dan barang-barang yang masih tersisa yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan Leeuwin di Don Duango, harus diserahkan kepada VOC. • Mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat harus diadili segera oleh Perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal. • Raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh utang pada VOC paling lambat musim berikut.

• Seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh lagi diterima tinggal di sini atau melakukan perdagangan. Tidak ada orang Eropa yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar. • Hanya VOC yang boleh bebas berdagang di Makassar.

perjanjian bongaya

Orang India, Jawa, Melayu, Aceh atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok karena hanya VOC yang boleh melakukannya, semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh VOC.

• VOC harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor. • Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar perjanjian bongaya mana pun kecuali Bali, pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor dan Kalimantan, dan harus meminta surat Izin dari Komandan Belanda di sini “Makassar”. Mereka yang berlayar tanpa surat izin akan dianggap musuh dan diperlukan sebagaimana musuh. Tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima, Perjanjian bongaya, Timor dan lainnya semua wilayah di timur Tanjung Lasso, di utara atau timur Kalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya, mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta.

• Seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan yaitu Barombong, Pa’nakkukang, Garassi, Mariso, Boro’boso.

perjanjian bongaya

Hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja. • Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada VOC dalam keadaan baik, bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya. • Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia perjanjian bongaya diberlakukan di Makassar.

• Raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan wanita dengan perhitungan 2 1/2 tael atau 40 mas emas Makassar per orang. Setengahnya harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisianya paling lambat pada musim berikut.

• Raja dan bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima dan wilayahnya. • Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu harus diserahkan kepada VOC untuk dihukum. • Mereka yang diambil dari Sultan Butung pada penyerangan terakhir Makassar harus dikembalikan, bagi mereka yang telah meningal atau tidak dapat dikembalikan harus dibayar dengan kompensasi.

• Bagi Sultan Ternatr semua orang yang telah diambil dari Kepulauan Sula harus dikembalikan bersama dengan meriam dan senapan. Gowa harus melepaskan seluruh keinginannya menguasai kepulauan Selayar dan Pansiano “Muna”, seluruh pantai timur Sulawesi dari Manado ke Pansiano, Banggai dan Kepulauan Gapi dan tempat lainnya di pantai yang sama dan negeri-negeri Mandar dan Manado yang dulunya adalah milik raja Ternate. • Gowa harus menanggalkan seluruh kekuasaannya atas negeri-negeri Bugis dan Luwu.

Raja tua Soppeng “La Tenribali” dan seluruh tanah serta rakyatnya harus dibebaskan, begitu pula penguasa Bugis lainnya yang masih ditawan di wilayah-wilayah Makassar, serta wanita dan anak-anak yang masih ditahan penguasa Gowa.

• Raja Layo, Bangkala dan seluruh Turatea serta Bajing dan tanah-tanah mereka harus dilepaskan. • Seluruh negeri yang ditaklukkan oleh VOC dan sekutunya, perjanjian bongaya Bulo-Bulo hingga Turatea dan dari Turatea hingga Bungaya, harus tetap menjadi tanah milik VOC sebagai hak penaklukan. • Wajo, Bulo-Bulo dan Mandar harus ditinggalkan oleh pemerintah Gowa dan tidak lagi membantu mereka dengan tenaga manusia, senjata dan lainnya.

Baca Juga : “Perjanjian Giyanti” Perjanjian bongaya & ( Latar Belakang – Isi – Dampak ) • Seluruh laki-laki Bugis dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar dapat terus bersama isteri mereka. Untuk selanjutnya jika ada orang Makassar yang berharap tinggal dengan orang Bugis atau Turatea atau sebaliknya, orang Bugis atau Turatea berharap tinggal dengan orang Makassar boleh melakukannya dengan seizin penguasa atau raja yang berwenang. • Pemerintah Gowa harus menutup negerinya bagi semua bangsa “kecuali Belanda”, mereka juga harus membantu VOC melawan musuhnya di dalam dan sekitar Makassar.

• Persahabatan dan persekutuan harus terjalin antara para raja dan bangsawan Makassar dengan Ternater, Tidore, Bacan, Butung, Bugis “Bone”, Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima dan penguasa-penguasa lain yang pada masa depan ingin turut dalam persekutuan ini. • Dalam setiap sengketa di antara para sekutu, Kapten Belanda “yaitu, presiden atau gubernur Fort Rotterdam” harus diminta untuk menengahi. Jika salah satu pihak tidak mengacuhkan mediasi ini, maka seluruh sekutu akan mengambil tindakan yang setimpal.

• Katika perjanjian damai ini ditandatangani, disumpah dan dibubuhi cap, para raja dan bangsawan Makassar harus mengirim dua penguasa pentingnya bersama Laksamana ke Batavia untuk menyerahkan perjanjian ini kepada Gubernur-Jendral dan Dewan Hindia. Jika perjanjian ini disetujui, Gubernur-Jendral dapat menahan dua pangeran penting sebagai sandera selama yang dia inginkan. • Lebih jauh tentang pasal 6, orang Inggris dan seluruh barang-barangnya yang ada di Makassar harus dibawah ke Batavia.

• Lebih jauh tentang pasal 15, jika Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak ditemukan hidup atau mati dalam sepuluh hari, maka putra dari kedua penguasa harus ditahan.

• Pemerintah Gowa harus membayar gantu rugi sebesar 250.000 rijksdaalders perjanjian bongaya lima musim berturut-turut, baik dalam bentuk meriam, barang, emas, perak ataupun permata. • Raja Makassar dan para bangsawannya, Laksamana sebagai wakil VOC serta seluruh raja dan bangsawan yang termasuk dalam persekutuan ini harus bersumpah, menandatangani dan membubuhi cap untuk perjanjian ini atas nama Tuhan yang Suci pada hari Jumat, 18 November 1667.

Makna Perjanjian Bongaya Meski disebut perjanjian perdamaian, isi sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Gowa dari VOC (Kompeni), serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di pelabuhan Makassar (yang dikuasai Gowa). Dampak Perjanjian Bongaya • Belanda dengan mudah memperoleh hak atas monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi.

perjanjian bongaya

• Belanda dapat membangun benteng dan pada saat yang sama memberikan ultimatum yang berat dan memaksa Makassar untuk menyerahkan semua bentengnya tanpa ada yang pergi. • Penduduk atau pemerintah Makassar berkewajiban menyerahkan hasil bumi dan kekayaan alam lainnya sebagai biaya untuk biaya perang. • Pemerintah Makassar berkewajiban untuk menyerahkan semua wilayah bawahannya tanpa syarat dan tidak rumit.

• Semua perjanjian bongaya potensial dan layanan bahasa Inggris harus dikeluarkan dari wilayah Makassar dan dilarang melakukan bisnis perdagangan lagi. • Pada waktu itu koin mata uang Belanda yang telah diedarkan dan digunakan dibatavia haarus juga digunakan di Sulawesi • Setiap benteng yang masih dalam pandangan harus segera diberikan kepada Belanda bersama dengan hasil bumi dan wilayah mereka.

Demikianlah pembahasan mengenai Perjanjian Bongaya – Pengertian, Latar Belakang, Isi, Makna Dan Dampaknya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Sebarkan ini: • • • • • Posting pada IPS, Sejarah Ditag akibat perjanjian bongaya, akibat perjanjian bongaya bagi kerajaan gowa, apa kegiatan pasca perjanjian bongaya rakyat makassar, apa saja yang ditetapkan dalam perjanjian bongaya, asal usul nama ujung pandang, bagaimana sejarah perjanjian bongaya, berikut ini isi dari perjanjian bongaya 1667 m kecuali, berikut yang bukan merupakan hasil perjanjian bongaya adalah, dampak perjanjian bongaya, dampak perjanjian bongaya brainly, dampak perjanjian bongaya di bidang politik adalah, isi konferensi bongaya, isi perjanjian bongaya brainly, isi perjanjian bongaya pdf, isi perjanjian giyanti dan bongaya, isi perjanjian giyanti perjanjian bongaya, isi perjanjian jepara, isi perjanjian salatiga lengkap, isi perjanjian saragosa, jelaskan dampak perjanjian bongaya terhadap kerajaan gowa tallo, jelaskan latar belakang ditandatanganinya perjanjian bongaya pada 18 november 1667, kapan pangeran diponegoro dibuang ke manado, kerajaan bima berkonflik dengan, latar belakang perjanjian bongaya, latar belakang perjanjian bongaya lengkap, makna perjanjian bongaya pada tahun 1667 adalah, mengapa perjanjian bongaya merugikan kerajaan gowa tallo, perjanjian belanda dengan kerajaan banten, perjanjian bongaya dan saragosa, perjanjian jepara, strategi voc melawan siak Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Asam Asetat – Pengertian, Rumus, Reaksi, Bahaya, Sifat Dan Penggunaannya • Linux adalah • Teks Cerita Fiksi • Catatan Kaki adalah • Karbit – Pengertian, Manfaat, Rumus, Proses Produksi, Reaksi Dan Gambarnya • Dropship Adalah • Pengertian Dialektologi (Dialek) • Asam Oksalat : Pengertian, Msds, Rumus, Sifat, Bahaya & Kegunaannya • Contoh Tabloid • Pengertian Unsur Kimia • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Perjanjian bongaya Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Perjanjian bongaya • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
Perjanjian Bungaya (sering juga disebut Bongaya atau Bongaja, bahasa Belanda: Bongaaisch Contract) adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November perjanjian bongaya di Bungaya antara Kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Perjanjian bongaya dan pihak VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman.

[1] Meski disebut perjanjian perdamaian, perjanjian bongaya sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Gowa dari VOC (Kompeni), serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di pelabuhan Makassar (yang dikuasai Gowa). Isi perjanjian [ sunting - sunting sumber ] • • Seluruh pejabat dan rakyat Kompeni berkebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau pada masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim kepada Laksamana ( Cornelis Speelman).

• Seluruh alat-alat, meriam, uang, dan barang-barang yang masih tersisa, yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan Leeuwin di Don Duango, harus diserahkan kepada Kompeni. • Mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat harus diadili segera oleh Perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal.

• Raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh utang pada Kompeni, paling lambat musim berikut. • Seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh lagi diterima tinggal di sini atau melakukan perdagangan.

Tidak ada orang Perjanjian bongaya yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar. • Hanya Kompeni yang boleh bebas berdagang di Makassar.

Orang "India" atau "Moor" (Muslim India), Jawa, Melayu, Aceh, atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok karena hanya Kompeni yang boleh melakukannya. Semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh Kompeni. • Kompeni harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor. • Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar ke mana pun kecuali Bali, pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan, dan harus meminta surat izin dari Komandan Belanda di sini ( Makassar).

Mereka yang berlayar tanpa surat izin akan dianggap musuh dan diperlakukan sebagaimana musuh. Tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya semua wilayah di timur Perjanjian bongaya Lasso, di utara atau timur Kalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya.

Mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta. • Seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu: Barombong, Pa'nakkukang, Garassi, Mariso, Boro'boso. Hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja. • Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Perjanjian bongaya dalam keadaan baik, bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.

• Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia harus diberlakukan di Makassar.

perjanjian bongaya

• Raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan wanita, dengan perhitungan 2½ tael atau 40 mas emas Makassar per orang. Setengahnya harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut. • Raja dan bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima dan wilayahnya. • Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu harus diserahkan perjanjian bongaya Kompeni untuk dihukum.

• Mereka yang diambil dari Sultan Butung pada penyerangan terakhir Makassar harus dikembalikan. Bagi mereka yang telah meninggal atau tidak dapat dikembalikan, harus dibayar dengan kompensasi. • Bagi Sultan Ternate, semua orang yang telah diambil dari Kepulauan Sula harus dikembalikan bersama dengan meriam dan senapan.

Gowa harus melepaskan seluruh keinginannya menguasai kepulauan Selayar dan Pansiano (Muna), seluruh pantai timur Sulawesi dari Manado ke Pansiano, Banggai, dan Kepulauan Gapi dan tempat lainnya di pantai yang sama, dan negeri-negeri Mandar dan Manado, yang dulunya adalah milik raja Ternate. • Gowa harus menanggalkan seluruh kekuasaannya atas negeri-negeri Bugis dan Luwu. Raja tua Soppeng [La Ténribali] dan seluruh tanah serta rakyatnya harus dibebaskan, begitu pula penguasa Bugis lainnya yang masih ditawan di wilayah-wilayah Makassar, serta wanita dan anak-anak yang masih ditahan penguasa Gowa.

• Raja Layo, Bangkala dan seluruh Turatea serta Bajing dan tanah-tanah mereka harus dilepaskan. • Seluruh negeri yang ditaklukkan oleh Kompeni dan sekutunya, dari Bulo-Bulo hingga Turatea, dan dari Turatea hingga Bungaya, harus tetap menjadi tanah milik Kompeni sebagai hak penaklukan. • Wajo, Bulo-Bulo dan Mandar harus ditinggalkan oleh pemerintah Gowa dan tidak lagi membantu mereka dengan tenaga manusia, senjata dan lainnya.

• Seluruh laki-laki Bugis dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar, dapat terus bersama isteri mereka. Untuk selanjutnya, jika ada orang Makassar yang berharap tinggal dengan orang Perjanjian bongaya atau Turatea, atau sebaliknya, orang Bugis atau Turatea berharap tinggal dengan orang Makassar, boleh melakukannya dengan seizin penguasa atau raja yang berwenang.

• Pemerintah Gowa harus menutup negerinya bagi semua bangsa (kecuali Belanda). Mereka juga harus membantu Kompeni melawan musuhnya di dalam dan sekitar Makassar. • Persahabatan dan persekutuan harus terjalin antara para raja dan bangsawan Makassar dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima dan penguasa-penguasa lain yang pada masa depan ingin turut dalam persekutuan ini.

• Dalam setiap sengketa di antara para sekutu, Kapten Belanda (yaitu, presiden atau gubernur Fort Rotterdam) harus diminta untuk menengahi. Jika salah satu pihak tidak mengacuhkan mediasi ini, maka seluruh sekutu akan mengambil tindakan yang setimpal. • Ketika perjanjian damai ini ditandatangani, disumpah dan dibubuhi cap, perjanjian bongaya raja dan bangsawan Makassar harus mengirim dua penguasa pentingnya bersama Laksamana ke Batavia untuk menyerahkan perjanjian ini kepada Gubernur-Jendral dan Dewan Hindia.

Jika perjanjian ini disetujui, Gubernur-Jendral dapat menahan dua pangeran penting sebagai sandera selama yang dia inginkan. • Lebih jauh tentang pasal 6, orang Inggris dan seluruh barang-barangnya yang ada di Makassar harus dibawa ke Batavia. • Lebih jauh tentang pasal 15, jika Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak ditemukan hidup atau mati dalam sepuluh hari, maka putra dari kedua penguasa harus ditahan.

• Pemerintah Gowa harus membayar ganti rugi sebesar 250.000 rijksdaalders dalam lima musim berturut-turut, baik dalam bentuk meriam, barang, emas, perak ataupun permata. • Raja Makassar dan para bangsawannya, Laksamana sebagai wakil Kompeni, serta seluruh raja dan bangsawan yang termasuk dalam persekutuan ini harus bersumpah, menandatangani dan membubuhi cap untuk perjanjian ini atas nama Tuhan yang Suci pada hari Jumat, 18 November 1667.

Referensi [ sunting - sunting sumber ] • Halaman ini terakhir diubah pada 3 November 2021, pukul 04.47. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan perjanjian bongaya berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Daftar isi • Latar Belakang Perjanjian Bongaya • Tokoh-tokoh Dalam Perjanjian Bongaya • Kronologi Perjanjian Bongaya • Isi Perjanjian Bongaya • Dampak Perjanjian Bongaya Perjanjian Bongaya merupakan perjanjian perdamaian antara Kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak Vereenidge Oostindische Compagnie ( VOC) yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman.

Sebutan Bongaya berasal dari nama lokasi tempat diadakannya perjanjian tersebut yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya, Gowa. Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan peperangan antara Kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC. Sementara itu, Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka juga berpihak serta ikut membantu Perjanjian bongaya untuk meruntuhkan kerajaan Gowa tallo, Makassar. Latar Belakang Perjanjian Bongaya Peperangan yang terjadi antara pihak Kesultanan Gowa, Makassar melawan pihak VOC Belanda telah berlangsung sejak awal tahun 1660.

Peperangan ini mencapai puncaknya diantara tahun 1666 hingga tahun 1669. Pada saat itu Belanda tak pernah berhenti untuk menguasai perdagangan di wilayah Kesultanan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, serta kerajaan-kerajaan lain yang berada disekitar Gowa. Pihak Kesultanan Gowa selalu memberikan perlawanan perang terhadap VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Speelman dan tidak melepas begitu saja wilayah kekuasaan beserta sumber daya yang ada ke tangan VOC.

Hingga pada akhir nya, pasukan Cornelis Speelman berhasil merebut sejumlah perjanjian bongaya pertahanan strategis milik Kesultanan Gowa. Banteng yang berhasil direbut terdiri dari Banteng Galesong, Barombong dan Panakkukang. Sedikit demi sedikit wilayah Kesultanan Gowa berhasil dimasuki oleh pasukan Belanda.

Mereka merengsek masuk melalui arah selatan Gowa. Melihat hal itu, Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan sebutan ‘ayam jantan dari Makassar’ mulai pesimis dikarenakan kekalahan perang yang beruntun. Sultan Hasanuddin pun akhirnya setuju untuk diadakan perundingan dengan pihak kompeni.

Sehingga terjadilah perundingan tersebut di Bungaya, yang merupakan sebuah desa kecil sekitaran Barombong yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Tamalate, Perjanjian bongaya Makassar. Tokoh-tokoh Dalam Perjanjian Bongaya • Delegasi Kesultanan Gowa di Perjanjian Bongaya: • Sultan Hasanuddin • Karaeng Karunrung • Karaeng Lengkase • Karaeng Bontosunggu • Delegasi VOC di Perjanjian Bongaya: • Cornelis Speelman • Arung Palakka (Raja Bone pendukung VOC).

Kronologi Perjanjian Bongaya Pada tahun 1667, pasukan militer VOC yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Speelman berhasil masuk melalui arah selatan dan merebut sejumlah benteng strategis milik Kesultanan Gowa. Beberapa diantaranya adalah Benteng Galesong, barombong dan Panukkang Dalam situasi tertekan, Sultan Hasanuddin yang merupakan pemimpin Kesultanan Gowa mencoba memberikan perlawanan. Namun usaha Sultan Hasanuddin tak berhasil sehingga harus mengakui kekalahan dan terpaksa berunding dengan pihak kompeni.

Perundingan dimulai pada Minggu pagi tanggal 13 November 1667. Akan tetapi, negosiasi kedua pihak tidak berjalan begitu lancar dikarenakan perbedaan bahasa dan hanya ada satu penerjamah. Laksamana Speelman kemudian mengajukan usulan agar perundingan dilakukan menggunakan Bahasa Portugis, lantaran kedua pihak sama-sama fasih berbahasa Portugis. Sultan Hasanuddin kemudian menunjuk Karaeng Karunrung yang saat itu perjanjian bongaya sebagai penasehat sekaligus mahapatih untuk menjadi juru bicara Sultan.

Karaeng dipilih karena ia fasih berbahasa Portugis. Di awal perundingan, pihak Kesultanan Gowa sedikit resah lantaran kompeni meminta 26 tuntutan. Alhasil, pihak Sultan meminta agar diberikan waktu beberapa hari untuk berdiskusi. Kompeni menolak dan hanya memberikan dispensasi selama satu hari saja.

Pada tanggal 15 November 1667, Kesultanan Gowa menunjuk Karaeng Lengkase perjanjian bongaya ipar arung palakka) dan Karaeng Bontosunggu (saudara kandung Karaeng Karunrung) sebagai utusan dalam perundingan.

Namun negosiasi masih mengalami kebuntuan lantaran VOC terlalu tergesa-gesa. Meskipun tak berjalan begitu lancar, akan tetapi pada hari itu ada beberapa poin yang disepakati.

Salah satunya adalah penyerahan Sultan Bima beserta pengikutnya. Disamping itu, Karaeng Bontosunggu turut mengembalikan keris dan senjata Speelman yang dirampas sebelumnya, serta penyerahan 176 keping emas dan para pembelot dari kubu VOC.

Di hari Rabu tanggal 16 November 1667 Cornelis Speelman memberi ultimatum bahwa jika hingga tanggal 18 November 1667, pihak Kesultanan Gowa tak kunjung menyanggupi permintaan VOC maka mereka akan minggat dari Bongaya dan membatalkan pembicaraan. Laksamana Cornelis Speelman juga menghimbau kepada Sultan Hasanuddin agar datang pada hari Jum’at tanggal 18 November 1667 untuk menandatangani tuntutan VOC dalam perjanjian Bongaya.

Akhirnya pada hari Jum’at, Sultan Hasanuddin pun datang dalam perundingan. Dengan berat hati pimpinan Kesultanan Gowa tersebut terpaksa menandatangani isi perjanjian yang berisi 30 pasal penting.

Hasil dari perjanjian tersebut sangat banyak merugikan pihak Kesultanan Gowa, sementara disisi lain sangat menguntungkan pihak kompeni. Perjanjian tersebut merupakan awal dari hancurnya kejayaan Kesultanan Gowa dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin.

Isi Perjanjian Bongaya • Bangsa Eropa tidak diperkenankan masuk atau melakukan perdagangan perjanjian bongaya Gowa • Bangsa Moor (Muslim India), Siam (Thailand), Aceh, Jawa hingga Melayu dilarang memasarkan barang dari China.

Jika ada yang melanggar, maka VOC akan menjatuhi sanksi sekaligus menyita barang dagangan • VOC dibebaskan dari pajak dan bea ekspor maupun impor • Mata uang yang berlaku di Gowa adalah koin Belanda • Warga Gowa diharuskan untuk meminta izin melakukan pelayaran serta hanya diperbolehkan berlayar di sebagian Jawa, Bali, Batavia, Banten, Jambi, Palembang, Kalimantan,dan Johor.

perjanjian bongaya

Jika aturan dilanggar, VOC akan menjatuhi sanksi • Kesultanan Gowa wajib membayar ganti rugi seluruhnya kepada VOC terkait kerugian yang diderita selama perang • Sultan Hasanuddin dan para bangsawan Gowa harus mengirimkan uang senilai 1000 budak pria dan wanita ke Batavia • Seluruh benteng yang dibangun oleh Kesultanan Gowa di sepanjang pesisir Makassar harus diruntuhkan • Benteng yang diperbolehkan untuk tetap berdiri adalah Benteng Sombaopu yang merupakan kediaman Sultan Hasanuddin • Benteng Ujung Pandang akan diserahkan kepada VOC beserta tanah dan seluruh desa yang ada disekitarnya • Kompeni diperbolehkan membangun benteng Rotterdam di Makassar • Kompeni berhak mengambil seluruh alat-alat sisa perang, seperti meriam, senjata, amunisi dan sejenisnya.

• Semua warga Kesultanan Gowa yang terbukti perjanjian bongaya atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat akan dijatuhi hukuman sesuai keputusan pengadilan VOC • Kesultanan Gowa diwajibkan untuk siap sedia membantu kompeni menghadapi musuh-musuh.

Baik yang datang dari dalam maupun ancaman dari luar • Kesultanan Gowa harus melepaskan pengaruhnya atas Bone dan Luwu • Kompeni memegang hak penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat Gowa serta hubungannya dengan kerajaan-kerajaan san wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan (Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Soppeng, Turatea, Layo, Bajing, Bima dan lainnya).

Dampak Perjanjian Bongaya Sultan Hasanuddin terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya setelah Gowa mengalami beberapa kali kekalahan dari kompeni.

Berikut beberapa dampak serta kerugian yang harus diterima oleh Sultan Hasanuddin Makassar setelah kalah dari VOC dan terlaksananya perjanjian di Bungaya. • Perjanjian Bongaya berhasil menjungkalkan Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Gowa • Perjanjian Bongaya juga menjadi awal dari kemunduran Kesultanan Gowa • Perjanjian Bongaya melucuti kedigdayaan Kesultanan Gowa dibawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, mulai dari segi ekonomi, sosial, hingga politik • VOC mendapat kebebasan serta memiliki hak untuk memonopoli ataupun menguasai perdagangan di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara • VOC juga diberi kebebasan untuk mendirikan benteng pertahanan mereka • Makassar diharuskan untuk menyerahkan semua benteng yang telah dibangun • Pengangkatan Aru Palakka sebagai Raja Bone • Makassar diharuskan untuk membayar biaya perang kepada VOC setiap tahun perjanjian bongaya hasil buminya.

Related Posts • Latar Belakang Jepang Menyerang Pearl Harbour yang Perlu diketahui • Zaman Perunggu: Pengertian, Ciri-Ciri dan Peninggalan • Sejarah Terciptanya Hangeul yang Perlu dipahami • Perang Salib: Latar Belakang – Kronologi dan Dampaknya • 5 Pejuang Indonesia yang Gugur di Usia Muda Beserta Kisah Perjuangannya
Sementara itu, VOC menggunakan politik Devide et Impera (politik adu domba) dengan meminta bantuan Arung Perjanjian bongaya dari Kesultanan Bone.

Arung Palakka yang ingin membalaskan dendamnya kepada Gowa-Tallo dan merebut kemerdekaan Bone lantas menerima permintaan Perjanjian bongaya di bawah pimpinan JC Speelman dan membuat pertempuran semakin sengit.
• 1 Latar Belakang Perjanjian Bongaya • 2 30 Pasal Perjanjian Bongaya • 2.1 1. Terkait Pergantian Rugi VOC dibebankan pada Kerajaan Gowa • 2.2 2. Terkait Legalisasi Monopoli VOC • 2.3 3. Terkait Penurunan Kekuasaan Gowa Terhadap Wilayah-Wilayah Sekitar • 2.4 4.

Terkait Persekutuan Wilayah Bentukan VOC • 2.5 5. Pasal-Pasal Akhir Penjelas Pasal Sebelumnya • 3 Pasca Perjanjian Bongaya Latar Belakang Perjanjian Bongaya Jauh sebelum perjanjian ini sejak awal abad ke 17, VOC sudah mulai memasuki perdagangan rempah di Makassar.

Saat itu kerajaan Gowa bekerjasama tidak hanya dengan Belanda perjanjian bongaya juga dengan Inggris dan Spanyol. Belanda yang bernafsu ingin mendapatkan monopoli, berhasil mendapatkan monopoli perdagangan pala dan cengkeh di wilayah Maluku sebagai salah satu supplier rempah terbaik saat itu. Mereka berhasil memenangkan perjanjian dengan Inggris dan Spanyol yang sebelumnya berada di sana. VOC menerapkan praktek membeli dengan harga murah dari rakyat. Serta melakukan pembakaran tanaman pala dan cengkeh untuk menjaga agar harga tetap tinggi.

Praktek ini tidak disukai oleh Sultan Hasanudin yang menganggap praktek demikian adalah kelaliman. Maka sejak saat itu terjadi ketegangan dengan VOC dan kerajaan Gowa mati-matian melawan VOC yang ingin memonopoli. Sebelum perjanjian ini terjadi sebenarnya kerajaan Gowa sedang menghadapi pemberontakan yang dilancarkan oleh Arung Palaka dari kerajaan Ternate.

Arung Palaka meminta bantuan VOC, dan VOC menganggap ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Hasanudin di Makassar. Peperangan antara VOC dan Sultan Hasanudin berlangsung sejak dari 1653. Terjadi cukup sengit dengan cara melawan serangan-serangan laut dari VOC.

Hingga pada 1667 kerajaan Gowa terdesak terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikannya. Pada tahun 1669, Sultan Hasanudin kembali melawan dan berakhir dengan kekalahan.

30 Pasal Perjanjian Bongaya Terdapat 30 Pasal dalam perjanjian ini. Isinya seputar membahas ganti rugi kerugian VOC, legalisasi monopoli VOC terhadap perdagangan di Makassar, Pengguguran kekuasaan Makassar terhadap wilayah-wilayah lainnya, pembentukan Persekutuan wilayah oleh VOC, dan beberapa pasal yang menambahkan pasal-pasal sebelumnya. Berikut intisarinya. 1. Terkait Pergantian Rugi VOC dibebankan pada Kerajaan Gowa • Orang Belanda dan Eropa yang melarikan diri, atau ditahan atau tinggal tinggal disekitar Makassar wajib dikirim ke Batavia.

Diserahkan kepada Laksamana Cornelius Speelman. • Barang-barang yang diambil dari Kapal Walsvich dan Don Duango yang terdiri dari meriam, uang, alat-alat, dan barang-barang lain yang tersisa, harus kembalikan pada VOC. • Atas tewasnya orang Belanda di wilayah Makassar sekitarnya, maka orang yang terlibat harus diserahkan kepada perwakilan pengadilan Belanda dan akan mendapatkan hukuman setimpal.

• Selambat-lambatnya musim berikutnya, Raja dan bangsawan Makassar wajib memberikan ganti rugi dan semua hutang pada VOC. Perjanjian Postdam : Sejarah, Dampak, Tokoh dan Latar Belakangnya 2. Terkait Legalisasi Monopoli VOC • Orang Inggris dan Portugis dilarang melakukan perdagangan dan tinggal di wilayah Makassar, yang masih berada di sana diusir.

• Orang Eropa lain selain Belanda tidak boleh masuk maupun berdagang di Makassar. • Belanda (VOC) memiliki hak tunggal atas perdagangan di Makassar. Orang “Moor” (Muslim Perjanjian bongaya, Melayu, Siam, atau Aceh perjanjian bongaya menjual barang dari Tiongkok.

Ada hukuman bagi yang melanggar dan barangnya akan disita. • Bea dan Pajak ekspor dan impor tidak ada bagi VOC. • Orang Makassar dilarang berlayar kecuali ke tempat-tempat yang diizinkan oleh VOC. Itupun harus mendapatkan Komandan Belanda di Makassar. Bagi pelanggar diperlakukan seperti musuh.

perjanjian bongaya

Tempat yang diizinkan yaitu Bali, pantai Jawa, Jambi, Palembang, Johor, Kalimantan, Batavia, dan Banten. 3. Terkait Penurunan Kekuasaan Gowa Terhadap Wilayah-Wilayah Sekitar • Semua Benteng milik Perjanjian bongaya di sepanjang pantai Makassar harus dirobohkan kecuali Sombaopu.

• Benteng Ujung Pandang serta desa dan tanah sekitar menjadi perjanjian bongaya VOC, dan diserahkan harus dalam keadaan baik. • Koin Belanda diberlakukan di Makassar. • Pihak Makassar harus menyerahkan ke pihak VOC di Batavia uang sebesar 1.000 budak pria dan wanita. Tiap orang budak senilai 2½ tael atau 40 emas Makassar. Pada Bulan Juni harus sudah terkirim setengahnya dna sisanya pada musim berikutnya.

• Urusan Bima dan wilayahnya tidak boleh dicampuri oleh Raja dan bangsawannya. • Karaeng Bontomarannu yaitu Raja Bima harus diserahkan pada VOC. • Mereka yang diambil pada penyerangan terakhir Makassar perjanjian bongaya Sultan Butung harus dikembalikan. • Semua orang yang diambil dari Kepulauan Sula yang dikuasai Kesultanan Ternate harus dikembalikan termasuk senapan dan meriam.

Gowa tidak diperbolehkan untuk menguasai kepulauan sepanjang timur Sulawesi dari Manado ke Pasiano, kepulauan Selayar, Kepulauan Gapi dan negeri-negeri Mandar dan Manado yang dahulu dikuasai Raja Ternate. • Kekuasaan Gowa terhadap negeri-negeri Bugis dan Luwu harus ditinggalkan.

Raja tua Soppeng beserta tanah dan rakyatnya dibebaskan. termasuk semua bangsawan Bugis yang ditawan di wilayah-wilayah Makassar, termasuk kaum perempuan dan anak-anak juga dibebaskan.

• Gowa harus melepaskan Raja Bangkala, Layo, serta seluruh Turatea dan Bajing, beserta tanah-tanahnya. • Semua negeri yang ditundukkan VOC dalam menghadapi Makassar menjadi hak penaklukan milik VOC, meliputi wilayah dari Turatea hingga Bulo-bulo, serta dari Turatea hingga Bungaya.

• Pemerintahan Gowa harus meninggalkan Mandar, Bulo-bulo dan Wajo Wajo. Gowa tidak lagi boleh menerima bantuan tenaga manusia, senjata dan lainnya dari wilayah tersebut. • Seluruh orang yang mengikatkan diri dalam perkawinan dengan orang Makassar dan ingin tinggal di Makassar harus seijin penguasa atau Raja yang berwenang.

• Pemerintah Gowa dilarang bekerjasama dengan semua bangsa kecuali Belanda/VOC. Serta wajib membantu VOC melawan musuhnya di wilayah Makassar dan sekitarnya. Perjanjian Linggarjati : Sejarah, Dampak, Tokoh dan Latar Belakangnya 4.

Terkait Persekutuan Wilayah Bentukan VOC • Bangsawan Makassar harus bersedia bekerja sama dengan persekutuan kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh Belanda. Saat itu terdiri dari bangsawan Bima, Bajing, Bacan, Butung, Bugis/Bone, Layo, Luwu, Soppeng, Ternate, Tidore, Turatea.

• Dalam persekutuan itu apabila terjadi pertikaian maka Kapten Belanda (yaitu gubernur Fort Rotterdam) menjadi pihak penengah.

Jika perjanjian bongaya mengindahkan proses penengahan dari pihak Belanda, maka seluruh anggota persekutuan wajib mengambil tindakan. • Perjanjian diserahkan kepada Gubernur Jendral dan Dewan Hindia di Batavia, dengan mengirim dua orang pangeran penting yang akan berangkat bersama Laksamana.

Apabila disetujui maka kedua pangeran tersebut bersedia disandera oleh Gubernur Jenderal selama masa waktu yang diinginkan. 5. Pasal-Pasal Akhir Penjelas Pasal Sebelumnya • Orang Inggris beserta barang-barangnya diserahkan ke Batavia. (terkait pasal 6) • Putra dari Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu akan ditahan apabila dalam kurun waktu 10 hari Raja Bima dan Karang Bontomarannu tidak muncul (ditemukan), baik perjanjian bongaya keadaan hidup atau perjanjian bongaya.

(terkait pasal 15) • Perjanjian bongaya 5 musim berturut-turut Gowa wajib mengirim harta senilai senilai 250.000 rijksdaalders, yang bisa berbentuk meriam, barang, emas, perak ataupun permata sebagai ganti rugi. • Raja Perjanjian bongaya dan raja-raja yang masuk dalam persekutuan beserta bangsawan-bangsawannya wajib menandatangani dan membubuhi cap perjanjian tersebut atas nama Tuhan.

Termasuk dari wakil VOC. Pada 18 November 1667. Pasca Perjanjian Perjanjian bongaya Pengaruh perjanjian ini terhadap kekuasaan VOC dan rakyat pribumi antara lain: • Kerajaan Gowa tidak lagi berkuasa atas wilayah-wilayah sekitar sedangkan VOC semakin berkuasa secara ekonomi dan politik atas wilayah-wilayah tersebut.

• VOC semakin bebas menjalankan ekonomi monopoli dan semakin bebas menekan rakyat di sana untuk memenuhi keinginannya • VOC semakin mudah melakukan adu domba diantara kerajaan-kerajaan yang termasuk dalam persekutuan wilayah di sana Perjanjian Bongaya adalah bukti tertindasnya rakyat Makassar terhadap hadirnya VOC. Sekaligus bukti bahwa VOC mampu mengobrak-abrik tatanan masyarakat dengan memonopoli dan mengatur perjanjian bongaya sekehendak hatinya mencari keuntungannya sendiri.Perjanjian Bongaya atau disebut juga perjanjian Bongaja terjadi pada tanggal 18 November 1667 di daerah Bungaya.

Perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian antara pihak Kesultanan Gowa dengan VOC Belanda, Kesultanan Gowa diwakili oleh Sultan Hasanuddin sedangkan VOC diwakili laksamana Cornelis Speelman. Perjanjian Bongaya merupakan perjanjian berisi untuk mengatur antara hubungan Kerajaan Gowa dan VOC Belanda.

Dalam Perjanjian Bongaya ini Belanda yang membuat perjanjian dan kerajaan Gowa sangat dirugikan. Perjanjian Bongaya merupakan pejanjian yang dipaksakan VOC Belanda kepada Kerajaan Gowa dan sangat merugikan Kerajaan Gowa sehingga keuntungan besar bagi pihak Belanda.

http://kppnmakassar2.net/ Walaupun Perjanjian Bongaya (perdamaian) telah diadakan namun perlawanan Makasar terhadap Belanda tetap berlangsung. Mapasomba putra Hasannudin sebagai penerus perlawanan terhadap VOC Belanda. Dalam menghadapi rakyat Makasar, pihak Belanda terus menyerang dengan pasukannya secara besar-besaran.

via: blogspot.com Menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur karena Makasar memiliki letak wilayah strategis, sekaligus menjadi penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Pengaruh Hindu-Buddha di daerah ini cukup lemah sehingga kebudayaan Islam cukup berkembang dengan pesat di kawasan ini.

Sulawesi Selatan memiliki jiwa niaga yang cukup tinggi, sehingga disini membuat perahu merupakan salah satu kebudayaan berlayar. Kerajaan Makasar mengalami masa keemasan ketika Sultan Hasanudin berkuasa yaitu sekitar tahun 1654 s.d 1660.

Pada masa ini Kerajaan Makasar menguasai jalur perdagangan khususnya Indonesia Timur. Kesuksesan Kerajaan Makasar (Gowa Tallo) tidak selalu berjalan mulus, persaingan dengan Kerajaan Bone yang lama dan terlibatnya VOC Belanda sehingga terjadi perang Makasar dari tahun 1660 s.d 1669.

Maluku merupakan sumber utama VOC Belanda yang segan dibawah standar Somba Opu, namun ketergiuran VOC Belanda maka dari itu Belanda ingin merebut kota dagang Somba Opu. Disinilah terjadilah peperangan berlangsung lama dengan Kerajaan Gowa Tallo (Makasar), untuk mengakhiri peperangan VOC Belanda melakukan politik adu-domba Kerajaan Gowa Tallo dengan kerajaan Bone.

Pada akhir tahun 1667 akhirnya Kerajaan Makassar menyerah dan Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang isinya sangat merugikan Makasar. Isi Perjanjian Bongaya blogspot.com Perjanjian Bongaya tepatnya di Desa Bongaya pada tahun 1667, perjanjian ini berisi 30 poin yaitu: • Perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Karaeng Poppa beserta Hindia pada tanggal 19 Agustus 1660, harus diberlakukan pada tanggal 2 Desember 1660.

• Seluruh pejabat serta masyarakay eropa harus diserahkan ke kepada Laksamana Cornelis Speelman. • Alat, meriam, uang beserta barang yang tersisa dari kapal Walvisch dan Leeuwin harus di serahkan ke Kompeni. • Yang terbukti bersalah membunuh orang belanda harus diadili dengan hukuman setimpal. • Raja dan bangsawan makasar pada musim berikutnya harus membayar ganti rugi kepada kompeni.

• Bangsa Inggris dan Portugis harus di usir dari Makasar • Bangsa eropa tidak diperbolehkan masuk ke Makasar. • Hanya Kompeni yang bebas berdagang di Makasar.

• Kompeni bebas dari bea dan pajak impor ekspor. • Rakyat makasar tidak diperbolehkan berlayar kecuali Bali, pantai Jawa, Batavia, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan juga Kalimantan. Berlayar dengan menggunakan surat izin dari Komandan Belanda Makasar. • Seluruh benteng pantai Makasar harus dihancurkan kecuali Sombaopu.

perjanjian bongaya

• Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada Kompeni. • Koin Batavia harus berlaku di Makasar. • Raja beserta Bangsawan Makasar harus perjanjian bongaya uang dengan nilai seribu budak proa dan juga wanita. • Raja beserta bangsawan makasar tidak mencampuri urusan Bima. • Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu harus diserahkan ke kompeni. • Orang-orang yang diambil dari Sultan Buntung harus dikembalikan. Kerugian yang dialami Kerajaan Gowa (Makasar) sangat banyak sekali terutama bagi perekonomian Gowa.

Dengan kekalahan Gowa oleh Belanda kejayaan Gowa yang sudah akhirnya mengalami kemunduran. Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 merupakan kekalahan Makassar, maka sejak itu penjajahan Belanda sepenuhnya di Indonesia. Sudah tau kan apa yang terjadi dalam peristiwa Perjanjian Bongaya? Yang Share artikel ini kakak doakan agar dapat ranking 1 ^_^
tirto.id - Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang berisi pembagian kekuasaan wilayah Sulawesi Perjanjian bongaya antara Kerajaan Gowa-Tallo dengan VOC.

Perjanjian yang disepakati pada tanggal 18 November tahun 1667 ini dibuat sebagai bukti berakhirnya perang Makassar dari tahun 1666-1667. Setelah Perjanjian Bongaya diterapkan, Kerajaan Gowa-Tallo sadar kalau kebanyakan isi perjanjian merugikan kerajaannya. Karena tidak terima atas perjanjian yang tidak adil ini, Kerajaan Gowa-Tallo terus melakukan perlawanan melalui perang. Perang dimulai pada 1968 dan berakhir pada 28 Juli 1669 dengan kemenangan yang diperoleh VOC.

Sebagai pihak yang kalah, Kerajaan Gowa-Tallo terpaksa sepakat dengan Perjanjian Bongaya yang dibuktikan dengan penandatanganan ulang. Latar Belakang Perjanjian Bongaya Masuknya Raja Mangarangi Daeng atau Sultan Alauddin dalam agama Islam menyebabkan penyebaran Islam menjadi visi utama Kerajaan Gowa-Tallo. Hal itu ditandai dengan adanya Dekrit Sultan Alauddin perjanjian bongaya 9 November 1607, "Kerajaan Perjanjian bongaya menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung di bawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya." Sejak saat itu, terjadi proses Islamisasi besar-besaran yang dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo ke kerajaan di dekatnya yakni kerajaan-kerajaan Bugis yang tergabung dalam persekutuan Tellumpoccoe, yang terdiri atas Bone, Wajo, dan Soppeng.

Proses Islamisasi dalam bahasa Sulawesi disebut sebagai Musu Selleng (Perang Pengislaman). “Musu Selleng itu sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk Islamisasi sekaligus strategi ekspansi kekuasaan kerajaan ini terhadap kerajaan-kerajaan Bugis yang berada di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan,” tulis Sianipar, Prakosajaya, & Widiyastuti dalam artikel yang terbit dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah (Volume 5 No.

4, 2020). Sejak melakukan Musu Selleng, Kerajaan Gowa-Tallo menjadi kerajaan penguasa wilayah Sulawesi Selatan.

perjanjian bongaya

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Belanda pencari rempah-rempah di Indonesia telah membuat sebuah kongsi dagang bernama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) pada 1602. VOC menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan dan Maluku sebagai tempat penghasil rempah-rempah. Akibat jarak antara dua tempat tersebut terlalu jauh dan memakan waktu lama dalam perjalanan, maka VOC memilih pelabuhan Makassar sebagai persinggahan karena ramainya lalu lintas perdagangan di daerah tersebut.

Pada tahun 1601, VOC mulai mengadakan kontak dengan Raja Gowa-Tallo, Sultan Alauddin. Mereka menjalin hubungan harmonis yang ditandai dengan pendirian kantor dagang VOC di kerajaan Gowa-Tallo. Sewang dalam Islamisasi Kerajaan Gowa: abad XVI sampai abad Perjanjian bongaya (2005, hal 62) menulis, hubungan antara VOC dan Kerajaan Gowa-Tallo mulai mengalami konflik pada 1615. Kejadian itu terjadi saat De Vries, nahkoda kapal VOC dan Abraham Sterck, kepala dagang VOC di Makassar melakukan balas dendam akibat kesulitan dagang mereka di Makassar lantaran adanya gangguan dari pedagang Spanyol dan Portugis tidak dibantu oleh Kerajaan Gowa-Tallo.

VOC mengundang Kerajaan Gowa-Tallo di kapal VOC dan mereka melucuti senjata perwakilan Kerajaan Gowa-Tallo. Setelahnya, terjadi perlawanan yang menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Keadaan semakin memburuk saat VOC meminta pedagang Makassar berhenti berdagang di Maluku dan Banda karena kedua tempat tersebut adalah milik Belanda. Sultan Alauddin perjanjian bongaya setuju dengan monopoli yang dilakukan VOC dan menolak permintaan tersebut.

perjanjian bongaya

Pada 10 Desember 1616, terjadi bentrok antar awak kapal antara VOC dan Makassar yang menyebabkan 16 orang VOC tewas. Peristiwa ini dimaknai oleh VOC sebagai isyarat untuk memulai perang, sedangkan Sultan Alauddin memperkuat pertahanan dan keamanan. Ia terus perjanjian bongaya daerah kekuasaan dengan menginvasi Kutai dan Bima.

Musu Selleng yang dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo menciptakan rasa iri pada Kerajaan Bugis. VOC memanfaatkan kebencian Bugis untuk melakukan persekutuan dengan Kerajaan Bugis yang dipimpin oleh Arung Palakka untuk menaklukan Gowa-Tallo. Pada Desember 1666, terjadilah Perang Makassar yang melibatkan Kerajaan Gowa dan VOC.

Setelah satu tahun perang berlangsung, Laksamana Cornelis Speelman selaku Gubernur Jenderal VOC memberi penawaran pada Sultan Hasanudin, raja Gowa-Tallo untuk melakukan perjanjian damai. Perjanjian damai dilakukan untuk menghentikan kerugian akibat perang dari kedua belah pihak. Perjanjian damai tersebut ditandatangani pada 18 November tahun 1667 di Bongaya yang disebut dengan Perjanjian Bongaya atau Bongaaisch Contract.

Perjanjian tersebut disetujui oleh Speelman sebagai perwakilan VOC dan Kerajaan Gowa-Tallo yang diwakili Sultan Hasanudin. Isi perjanjian Perjanjian Bongaya Isi dari perjanjian tersebut terdiri atas 30 pasal yang berisi tujuh hal pokok sebagai berikut: 1) VOC mendapatkan wilayah yang direbut oleh Sultan Hasanuddin selama perang Gowa dan Tallo. 2) Bima diserahkan kepada VOC. 3) Kegiatan pelayaran para pedagang Makassar dibatasi di bawah pengawasan VOC.

4) Penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan bagi bangsa Barat, kecuali VOC. 5) Monopoli oleh VOC. 6) Alat tukar/mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda.

7) Pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Setelah Perjanjian Bongaya disepakati, Kerajaan Gowa-Tallo baru menyadari bahwa perjanjian tersebut merugikan kerajaannya. Sebagai bentuk protes atas isi perjanjian tersebut, Sultan Perjanjian bongaya masih melakukan perlawanan kembali pada 1668.

Dalam Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim(2002, hlm. 36), perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin berujung pada kekalahan. Kerajaan Gowa-Tallo harus menandatangani ulang Perjanjian Bongaya pada 28 Juli 1669. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekuatan besar yang mengancam kekuasaan VOC di Indonesia Timur. Dalam Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan (1985, hlm, 30) terdapat tiga dampak dari adanya perjanjian ini yakni: a.

Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta dan digantikan anaknya yang berusia 13 tahun, Amir Hamzah. b. Popularitas dan kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo hilang. c. Perniagaan Perjanjian bongaya Gowa-Tallo Telah digantikan VOC. d. Kehidupan rakyat Gowa-Tallo dipengaruhi Blok Barat. e. Rakyat Gowa-Tallo dan pembesar Gowa-Tallo yang masih tidak mau tunduk tetap melanjutkan perjuangannya. Baik melalui serangan di luar maupun dalam Sulawesi, seperti dalam serangan Kalaeng Bontolangkasa.

Sultan ke 3 Bima




2022 www.videocon.com