Kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1375 Kerajaan Sriwijaya 671–1183 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478 Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Aru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Gorontalo 1300–1878 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911 • l • b • s Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.

Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. [3] Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

Daftar isi • 1 Latar belakang • 2 Supersemar dan kebangkitan Soeharto • 2.1 Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) • 2.2 Pemberangusan Partai Komunis Indonesia • 2.3 Pembentukan Kabinet Ampera • 3 Kebijakan ekonomi • 3.1 Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) • 3.2 Swasembada beras • 3.3 Pemerataan kesejahteraan penduduk • 4 Penataan Kehidupan Politik • 4.1 Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya • 4.2 Penyederhanaan Partai Politik • 4.3 Pemilihan Umum • 4.4 Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI • 4.5 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) • 5 Penataan Politik Luar Negeri • 5.1 Kembali menjadi anggota PBB • 5.2 Normalisasi Hubungan dengan Negara lain • 5.2.1 Pemulihan Hubungan dengan Singapura • 5.2.2 Pemulihan Hubungan dengan Malaysia • 5.2.3 Pembekuan Hubungan dengan RRT • 6 Penataan Kehidupan Ekonomi • 6.1 Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi • 6.2 Kerjasama Luar Negeri • 6.3 Pembangunan Nasional • 6.3.1 Trilogi Pembangunan • 6.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Nasional • 6.3.3 Pelita I • 6.3.4 Pelita II • 6.3.5 Pelita III • 6.3.6 Pelita IV • 6.3.7 Pelita V • 6.3.8 Pelita VI • 7 Warga Tionghoa • 8 Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru • 9 Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru • 10 Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru • 11 Krisis finansial Asia • 12 Pasca-Orde Baru • 13 Lihat pula • 14 Referensi • 15 Daftar pustaka Latar belakang Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil.

[4] Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. [4] Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri.

[4] Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. [4] Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. [5] Supersemar dan kebangkitan Soeharto Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) Di kemudian hari, Supersemar diketahui memiliki beberapa versi. Gambar ini merupakan Supersemar versi Presiden. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret ( Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya.

[3] Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. [3] Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. [6] Di tengah-tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.

[3] Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam III Chaerul Saleh. [6] Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.

[6] Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden.

[6] Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga. [6] Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.

[6] Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. [6] Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M.

Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. [6] Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. [6] Pemberangusan Partai Komunis Indonesia Soeharto (1949) Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan.

Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. [6] Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.

[7] Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura. [7] Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam Gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.

5 Tanggal 18 Maret 1966. [7] Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September.

[7] Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. [7] Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya. [8] Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan.

[7] Soeharto juga memisahkan jabatan pimpian DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. [7] Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut: • Ketetapan MPRS No.

IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar. [9] • Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah. [9] • Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa Luar Negeri RI Bebas Aktif.

[9] • Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera. [9] • Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945. [9] • Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia. [9] • Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

[9] Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia.

[9] Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa.

[10] Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. [10] Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia.

[10] Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. [11] Pada tanggal 30 September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji. [4] Pembentukan Kabinet Ampera Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No.

XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. [12] Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera.

[12] Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu: [12] • memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; • melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968); • melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No.

XI/MPRS/1966; • melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.

[12] Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa saat itu. [12] Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. [5] Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia.

[5] Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis. [5] Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.

[12] Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. [12] Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. [12] Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan.

[12] Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. [12] Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

[12] Kebijakan ekonomi Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. [13] Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno [13] Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan Tap.

MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. [14] Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat.

[14] Mulai tahun 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). [14] Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. [14] Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain.

[14] Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan.

[14] Petani juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi.

[14] Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I pada tahun 1974.

[14] Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. [14] Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. [14] Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

[15] Swasembada beras Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik.

[16] Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. [16] Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog (Badan Urusan Logistik).

[16] Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam. [16] Pada tahun 1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton. [16] Jumlah ini berhasil ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992, yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa. [16] Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.

[16] Pemerataan kesejahteraan penduduk Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.

[16] Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita. [17] Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15% pada tahun 1990-an. [17] Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun pada tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun pada tahun 1993. [16] Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992.

[16] Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. [16] Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB).

[16] Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun. [16] Penataan Kehidupan Politik Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan: [ butuh rujukan] • Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 • Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia • Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Penyederhanaan Partai Politik Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.

Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah: [ butuh rujukan] • Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI • Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo • Golongan Karya Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu.

[18] Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR. [19] Ini merupakan perolehan suara terbanyak Golkar dalam pemilu. [20] Adapun PPP memperoleh 89 kursi dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR.

[21] Kemorosotan perolehan suara PDIP disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. [ butuh rujukan] PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP.

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.

[ butuh rujukan] Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar.

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.

[ butuh rujukan] Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI Menurut Connie Rahakundini Bakrie, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI.

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

{INSERTKEYS} [22] Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu.

[ butuh rujukan] Dasar hukum pelaksanaan Dwifungsi ABRI di antaranya yakni Ketetapan MPR, yaitu sejak TAP MPR(S) No. II Tahun 1969 hingga TAP MPR No. IV Tahun 1978. [23] Selain itu, dasar hukumnya yakni Undang-Undang (UU) No. 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU No. 4 dan 5 tahun 1975. [24] Pengukuhan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 1982.

[25] Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa prajurit ABRI dalam bidang sosial politik bertindak selaku dinamisator dan stabilisator. [26] Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah Gerakan 30 September, yang melahirkankan Orde Baru.

Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri. [27] Banyak perwira, khususnya mereka yang berusia muda, menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI. [27] Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang. [27] Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

[27] Saat itu, hanya ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk Polisi yang kala itu masih menjadi bagian dari ABRI. [27] Angka ini, yang hanya mencakup 0,15 persen dari total populasi, sangat kecil dibanding Singapura (2,06%), Thailand (0,46%), dan Malaysia (0,68%).

[27] Pendanaan yang didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar 1,96% dari total PDB, sementara angkatan bersenjata Singapura mendapatkan 5,48% dan Thailand 3,26%. [27] Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga sedikit; ABRI hanya memiliki 100 tank besar dan 160 tank ringan. [27] Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

[ butuh rujukan] Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.

Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. [ butuh rujukan] Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi.

Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.

[ butuh rujukan] Penataan Politik Luar Negeri Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

[ butuh rujukan] Kembali menjadi anggota PBB Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.

[ butuh rujukan] Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Normalisasi Hubungan dengan Negara lain Pemulihan Hubungan dengan Singapura Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali.

[ butuh rujukan] Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. [ butuh rujukan] Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok.

Isi perjanjian tersebut adalah: [28] • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. • Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia). Pembekuan Hubungan dengan RRT Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut.

[ butuh rujukan] Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia.

Melalui media massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking. [ butuh rujukan] Penataan Kehidupan Ekonomi Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah: • Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. [ butuh rujukan] • MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.

Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah: • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan.

Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah: • Rendahnya penerimaan negara. • Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara. • Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank. • Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. • Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

• Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian • Berorientasi pada kepentingan produsen kecil Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara: [ butuh rujukan] • Mengadakan operasi pajak • Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

• Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara. • Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967- 1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.

Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.

Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah. [ butuh rujukan] Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu.

Dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat. [ butuh rujukan] Kerjasama Luar Negeri • Pertemuan Tokyo Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia.

Pada tanggal 19- 20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. [ butuh rujukan] Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Prancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut: [ butuh rujukan] • Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999.

• Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya. • Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga. • Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.

• Pertemuan Amsterdam Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI ( Intergovernmental Group for Indonesia).

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. [ butuh rujukan] Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga telah berusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali ( rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama.

[ butuh rujukan] Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Pembangunan Nasional Trilogi Pembangunan Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. [ butuh rujukan] Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: [ butuh rujukan] • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia • Meningkatkan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan.

Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

Isi Trilogi Pembangunan adalah: [ butuh rujukan] • Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah: [ butuh rujukan] • Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.

• Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan • Pemerataan pembagian pendapatan. • Pemerataan kesempatan kerja • Pemerataan kesempatan berusaha • Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. • Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air • Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang.

Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu: [ butuh rujukan] Pelita I Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya.

Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

[ butuh rujukan] Pelita II Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.

[ butuh rujukan] Pelita III Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. [29] Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. [ butuh rujukan] Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal.

Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus. Pelita V Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun.

[ butuh rujukan] Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. Pelita VI Periode Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi karena dipandang sebagai penggerak pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan pertanian.

Pelita VI juga mengadakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung sektor ekonomi. Pada periode ini, pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. [30] Warga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi.

Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia agar terkesan sebagai "pribumi asli" Indonesia. Penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa juga dilarang untuk penggunaan nama media massa dan perusahaan. {/INSERTKEYS}

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Satu-satunya media massa berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. [31] Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana.

Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.

[ butuh rujukan] Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. [ butuh rujukan] Selain itu, warga keturunan Tionghoa juga harus memiliki SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Hal ini ditentang oleh banyak pihak karena dianggap diskriminatif. Pada akhirnya penggunaan SBKRI dihapus pada tahun 1996 dan diselesaikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[32] Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya.

[ butuh rujukan] Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan. [33] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 [ butuh rujukan] • Sukses transmigrasi • Sukses KB • Sukses memerangi buta huruf • Sukses swasembada pangan • Pengangguran minimum • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) • Sukses Gerakan Wajib Belajar • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh • Sukses keamanan dalam negeri • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri [ butuh rujukan] Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru [ butuh rujukan] • Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme • Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya • Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin) • Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa) • Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel • Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program " Penembakan Misterius" (atau disingkat sebagai " petrus") • Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) • Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

[ butuh rujukan] • Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. • Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta Krisis finansial Asia Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.

[ butuh rujukan] Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. [ butuh rujukan] Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Pasca-Orde Baru Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan " Era Reformasi".

[34] Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir.

Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru". Transformasi pemerrintahan dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timor Timur. Kelancaran kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa pemerintahan ini lebih baik bila dibandingkan dengan negara Uni Soviet atau Yugoslavia. B. J. Habibie berperan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru ini.

[35] Lihat pula • Orde Lama • Kerusuhan Mei 1998 • Tragedi Trisakti • Jejak langkah Orde Baru • Tokoh Orde Baru • Kasus dugaan korupsi Soeharto Referensi • ^ "Pancasila". U.S. Library of Congress. 3 February 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 February 2017. Diakses tanggal 5 February 2017. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Vickers 2005, hlm. 117. • ^ a b c d Mustofa Sh. 2009, hlm. 2. • ^ a b c d e Vatikiotis 1998, hlm. 1. • ^ a b c d Vatikiotis 1998, hlm.

2. • ^ a b c d e f g h i j Mustofa Sh. 2009, hlm. 3. • ^ a b c d e f g Mustofa Sh. 2009, hlm. 4. • ^ Mustofa Sh.

2009, hlm. 6. • ^ a b c d e f g h Mustofa Sh. 2009, hlm. 5. • ^ a b c Vatikiotis 1998, hlm. 33. kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa ^ Vatikiotis 1998, hlm. 34. • ^ a b c d e f g h i j k Mustofa Sh. 2009, hlm. 7. • ^ a b Mustofa Sh.

2009, hlm. 8. • ^ a b c d e f g h i j Mustofa Sh. 2009, hlm. 9. • ^ Mustofa Sh. 2009, hlm. 10. • ^ a b c d e f g h i j k l m Mustofa Sh. 2009, hlm. 11. • ^ a b Mustofa Sh. 2009, hlm.

12. • ^ Rully Chairul Azwar (2009). Politik komunikasi Partai Golkar di tiga era: Dari partai hegemonik ke partai yang berorientasi "pasar".

Grasindo. hlm. 60. ISBN 978-979-025-690-3. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Bacharuddin Jusuf Habibie (2006). Detik-detik yang menentukan: jalan panjang Indonesia menuju demokrasi.

THC Mandiri. hlm. 5. ISBN 978-979-99386-6-4. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Firmanzah (2008). Mengelola partai politik: komunikasi dan positioning ideologi politik pada era demokrasi. Yayasan Obor Indonesia.

hlm. 7. ISBN 978-979-461-680-2. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Firmanzah. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-602-433-321-8. • ^ Connie Rahakundini Bakrie (2007). Pertahanan negara dan postur TNI ideal. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 7. ISBN 978-979-461-665-9. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Dwi fungsi dan kekaryaan ABRI.

Departemen Pertahanan-Keamanan. 1978. hlm. 8. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Yudhagama. TNI-AD. 1979. hlm. 86. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Jurdi Fajlurrahman (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Kencana. hlm. 295. ISBN 978-623-218-050-5. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Tambunan, Arifin Sari Sarunganlan (1991).

Pejuang dan prajurit, konsepsi dan implementasi dwifungsi ABRI. Pustaka Sinar Harapan. hlm. 370. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ a b c d e f g h Vatikiotis 1998, hlm. 62. • ^ "Berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia". • ^ Sudirman, Adi (2019). Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Sampai Kontemporer.

Yogyakarta: Diva Press. hlm. 329. ISBN 9786023916573. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Nufus, H., dan Ishmatiika, E. N. (2017). Pancasila dalam Praktik Kebidanan.

Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. hlm. 83–84. ISBN 978-602-6708-16-8. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ "Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa".

• ^ "Warga Tanpa Negara". • ^ Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Baik daripada Menindak, diakses 24 Mei 2007 • ^ Andryanto, S. Dian (2021-05-21). "Kronologi Era Reformasi Ditandai dengan Presiden Soeharto Lengser". Tempo. Diakses tanggal 2021-05-24. • ^ Subkhan, A., dan Tim Litbang EMC (2016).

Tim Pena Mulia, ed. Top Sukses TKD Kampus Ikatan Dinas. Bantul: EMC. hlm. 327. ISBN 978-602-60236-9-8. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) Daftar pustaka • Mustofa, Sh., Suryandari, Titik Mulyati (2009). Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: PT. Grahadi. ISBN 978-979-068-061-6. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • Vatikiotis, Michael R.J.

(1998). Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order. London: Routledge. ISBN 0-203-25980-7. • Proklamasi Kemerdekaan Indonesia • Revolusi nasional (1945–1950) • Pertempuran Surabaya 10 November 1945 • Periode "Bersiap" (1945–1947) • Agresi Militer Belanda I 1947 • Agresi Militer Belanda II 1948 • Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (1948–1949) • Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Serangan Umum Surakarta • Orde Lama (1950–1959) • Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia • Dekret Presiden 5 Juli 1959 • Demokrasi Terpimpin (1959–1965) • Konfrontasi Indonesia-Malaysia • Konflik Papua dan Operasi Trikora • Gerakan 30 September • Transisi ke Orde Baru (1965–1966) • Pembantaian di Indonesia 1965-1966 • Tritura • Supersemar 11 Maret 1966 1966–1998 • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol Kategori tersembunyi: • Halaman dengan argumen ganda di pemanggilan templat • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list • Halaman Wikipedia yang dilindungi sebagian tanpa batas waktu • Pages using infobox country or infobox former country with the flag caption or type parameters • Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan Januari 2022 • Halaman ini terakhir diubah pada 24 Januari 2022, pukul 14.40.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Masa Orde Baru lahir setelah presiden pertama Soekarno lengser pada tahun 1966. Hal ini terjadi karena adanya pemberontakan PKI yang menewaskan petinggi-petinggi TNI, dan dikuburkan secara kejam di Lubang Buaya.

Karena peristiwa makar ini, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal dengan Supersemar pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi mandat untuk Jendral Suharto mengambil alih wewenang secara penuh untuk menyelamatkan negara. Keluarnya Supersemar tidak membuat situasi contoh partai politik di Indonesia semakin membaik, akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Jendral Suharto.

Hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi bahwa jika preseiden berhalangan maka pemegang Surat Perintah Sebelas Maret 1966 akan menjadi pemegang jabatan presiden.

Pada tanggal 4 Maret 1967, Jendral Suharto memberitahukan hal tersebut dihadapan sidang DPRHR, namun pemerintah berpendirian bahwa hal tersebut harus melalui sidang MPRS agar bersifat konstitusional. Dan akhirnya pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS di Jakarta, dan Suharto resmi diangkat sebagai presiden kedua.

Dalam masa kepemimpinan Presiden Suharto selama 32 tahun, banyak hal positif dan negatif terjadi di negara tercinta ini.

Dan kita sebagai syarat menjadi warga negara Indonesia yang baik tidak boleh menutup mata atas kemajuan bangsa Indonesia dibawah kepemimpinannya, walau tentu saja hal negatifnya pun ada.

Agar lebih jelas, mari kita bahas apa saja dampak positif dan negatif masa Orde Baru. Positif Berikut adalah dampak positif yang terjadi di masa Order Baru: • Masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan.

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Program pemerintah bernama Pelita atau Pembangunan Lima Tahun, terus menerus menyambung mulai dari Pelita I hingga Pelita VI sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. • Pembangunan Lima Tahun selama 32 tahun banyak menitik beratkan pada sektor pertanian mengingat negara Indonesia adalah negara agraris, hal ini sempat membuahkan hasil manis dimana Indonesia bisa berswasembada beras. • Dampak dari swasembada beras ini adalah makin sejahteranya para petani di desa. Hal ini otomatis menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

• Penyebaran Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di hampir semua wilayah di Indonesia membuat masyarakat mudah mendapat pelayanan kesehatan. Negatif Berikut adalah dampak negatif yang terjadi di masa Orde Baru: • Pemerintah bersifat otoriter sehingga semua kegiatan masyarakat diatur oleh tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri akibatnya masyarakat tidak bisa leluasa dalam berkarya.

• Pada masa Orde Baru atmosfir politiknya tidak sehat karena hanya ada satu partai lambang kekuasaan absolut sedangkan yang dua hanya sebagai tambahan saja agar Indonesia disebut sebagai negara demokrasi.

Hal ini berdampak pada gagalnya pendidikan berpolitik pada masa itu. • Perwakilan rakyat hanya sebagai lambang saja, karena pada dasarnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan saat itu, dampaknya rakyat Indonesia tidak bisa memilih presiden yang sesuai dengan hati nuraninya.

• Di bidang ekonomi, orang-orang tertentu yang berada dilingkungan sekitar para penguasa akan bisa menikmati kemudahan berbisnis hingga menggurita. Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela dimana-mana.

Dampaknya orang-orang menghalalkan berbagai cara agar tujuannya tercapai. Demikian dampak positif dan negatif masa penyebab keruntuhan orde baru yang bisa rakyat Indonesia rasakan. Diharapkan hal-hal yang positif dapat diteruskan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia, merasakan dampak peran pkk dalam pembangunan desa yang sedang terjadi saat ini. Jika setiap ganti presiden berganti pula program pembangunannya, apa tidak sayang jika ada program bagus yang setengah jadi kemudian tidak diteruskan?
Di Indonesia telah mengalami masa masa penjajahan yang panjang.

Masa tersebut terjadi saat masa orde lama yang kemudian runtuh berlatarbelakang saat kekuasaan Sukarno diganti oleh Suharto. Pada masa itu orde lama juga diganti dengan masa orde baru.

Saat itu terlahir pemberontakan G30 SPKI yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pemimpin kekuasaan. Keamanan masyarakat pada masa tersebut mulai tidak kondusif, penduduk dalam negeripun merasa resah karena merasa tidak aman.

Pada saat pemberontakan G30 SPKI presiden kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa memberi wewenang kepada Suharto untuk melaksanakan pengamanan penduduk penduduk dalam negeri di Indonesia melalui surat perintah Sebelas Maret atau bisa disebut Supersemar yang merupakan penyimpangan kosntitusi pada masa orde baru.

Dan inilah awal pokok pembahasan kita mengenai kelebihan dan kekurangan orde baru. Pada masa perubahan orde lama menuju orde baru terdapat pemberontakan pemberontakan yang membuat penduduk Indonesia menderita. Para tokoh tokoh pejuang atau pahlawan Indonesiapun tidak putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia. Pada masa tersebut pedoman bangsa Indonesia berusaha dikembalikan kembali menjadi Pancasila dan UUD yang menjadi landasan orde baru. Namun perjuangan bangsa indonesia meraih pedoman tersebut tidaklah mudah.

Pada sejarah lahirnya orde baru terdapat latar belakang lahirnya orde baru, ada juga perkembangan orde baru yang merubah kebijakan kebijakan pada masa tersebut. Masa Pemerintahan Orde Baru (Sejarah Lahirnya, Perkembangan Kekuasaan dan Kebijakan Pemerintah Orde Baru) Pada masa orde lama terjadi konflik konflik yang menunjang terjadinya perubahan pemerintahan.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pemindahan kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Ir Sukarno berubah menjadi pemerintahan Suharto.

Pada artikel ini akan membahas mengenai sejarah lahirnya orde baru, perkembangn kekkuasaan orde baru, dan kebijakan kebijakan pemerintahan orde baru. Pemerintahan Orde Baru sangat memberi dampak cukup besar bagi warga Indonesia.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak. Sejarah Lahirnya Orde Baru Sejarah Lahirnya Orde Baru ditandai oleh runtuhnya orde lama yang didalamnya terdapat pemberontakan pemberontakan yang terjadi. Seperti halnya pemberontakan G30S yang dapat ditumpas. Pemberontakan tersebut terdapat bukti bukti yang menunjukan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia yang menjadi pelaku pemberontakan tersebut. PKI merupakan dalang dari pemberontakan tersebut dan membuat masyarakat Indonesia marah serta kecewa dengan organisasi tersebut.

Sebelumnya PKI merupakan organisasi pembela rakyat indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Namun karena pemberontakan tadi masyarakat melakukan demontrasi massa yang bertujuan agar PKI dibubarkan dan tokoh tokoh yang ada didalamnya diadili secara adil. Jendral Suharto pada masa orde baru tersebut diangkat sevagai menteri serta memberi mandat kepada panglima angkatan darat untuk memberantas organisasi PKI beserta ormasnya. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi masyarakat luas meliputi dukungan dari berbagai kalangan, seperti dari beberapa partai politik, perorangan, organisasi massa, pemuda, mahasiswa, pelajar bahkan kaum wanita.

Berbagai dukungan tersebut kemudian membentuk organisasi bersama yang disebut sebagai gerakan Front Pancasila. Front Pancasila tersebut bersatu dan menuntut organisasi pembrontakan G30SPKI beserta ormas yang terlibat untuk melakukan penyelesaian secara politis. Aksi penolakan G30SPKI tersebut mempunyai tujuan yang sama terjadi pada 30 September 1965 yang bertemakan kesatuan. Di dalam gerakan 30 September 1965 terdapat organisasi yang tergabung seperti KAMI( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KASI(Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indoneisa) dan masih banyak lagi.

Aksi kesatuan yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian berganti nama menjadi “Angkatan 66” .

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Aksi tersebut dilanjutkan menuju Gedung Sekretariat Negara pada tanggal 8 Januari 1966. Pada 8 Januari 1966 terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi dari pemerintah tidak dapat dilaksanakan maupun dibenarkan. Setelah itu aksi angkatan 66 berlanjut menuju Halaman Gedung DPR-GR pada tanggal 12 Januari 1966 yang mengajukan “Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)”. Adapun isi dari Tritura yaitu : • Pembubaran PKI berserta ormas ormas didalamnya • Pembersihan Kabinet Dwikora • Penurunan Harga harga Barang Proses sejarah terjadinya orde baru memang memberi kesan tersendiri oleh masayarakat Indonesia pada masa tersebut.

Seperti pada tanggal 15 Januari 1966 terjadi pertemuan antara wakil wakil mahasiswa dengan presiden Ir. Sukarno yang bertempat di istana Bogor. Pada pertemuan tersebut terjadi sidang paripurna kabinet dwikora yang membahas mengenai gerakan mahasiswa yang diduga didalangi oleh pihak Central Intelligence Agency atau CIA yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tanggal 21 Februari Ir. Sukarno melakukan perombakan kabinet kabinetnya.

Perombakan tersebut membuat masyarakat menjadi bahagia karena sebagian dari kabinet sebelumnya masih termasuk dalam G30SPKI. Kabinet kabinet yang telah terbentuk kemudian bernama “Seratus Menteri”. Pelantikan seratus menteri terjadi pada 24 Februari 1966 dan dihadiri oleh para pemuda, mahasiswa, maupun pelajar yang memenuhi jalan menuju Istana Merdeka.

Namun saat pelantikan terjadi aksi bentrok antara kalangan kalangan pendukung pelantikan tersebut dengan kalangan Cakrabirawa. Kalangan cakrabirawa tersebut melakukan aksi penyandraan terhadap gerakan gerakan tersebut sehingga mengakibatkan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rahman meninggal dunia saat peristiwa itu terjadi.

Perkembangan Kepemimpinan Suharto Akibat semakin adanya konflik antara pendukung orde lama dengan orde baru membuat kondisi semakin gawat. Dengan kondisi tersebut pada tanggal 3 Februari 1967 keluarlah memorandum dari DPR-GR untuk Ketua Presidium Kabinet Ampera agar segera melaksanakan sidang MPRS. Dengan adanya resolusi dari memorandum tersebut kemudian kekuasaan yang awalnya dipimpin oleh Ir. Sukarno diserahkan kepada Suharto pada tanggal 20 Februari 1967. Kepemimpinan Suharto kemudian tertulis dalam ketetapan MPRS No.

XXXIIIIMPRS/1967 dan disahkan melalui sidang MPRS. Suharto diangkat sebagai presiden RI oleh Ir. Sukarno sendiri. Perkembangan kekuasaanpun berawal dari pemerintahan Sukarno menjadi pemerintahan Suharto.

Setelah Kepemimpinan Suharto Konflik konfilk serta pemberontakan yang terjadi saat masa orde baru membuat kondisi politik instabilitas berakhir. Kondisi tersebut dapat ditanggulangi namun belum berjalan dengan normal kembali. Pemerintah kemudian melakukan penanggulangan kondisi tersebut dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan peristiwa peristiwa diatas kemudian munculah masa masa orde baru. Masa disaat penataan kembali kehidupan bangsa Indonesia yang mengacu serta berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam melakukan pembangunan pembangunan, memperbaiki pemerintahan yang telah melakukan penyelewengan kekuasaan yang biasa disebut Tri Tuntutan Rakya (Tritura), dengan kembali kondisi kondisi yang membuat warga Indonesia menjadi aman, nyaman dan tentram.

Masa tersebut dapat disebut sebagai “Kekuasaan Orde Baru”. Perkembangan kekuasaan tersebut selalu mengacu pada Pancasila dan ideologi negara UUD 1945. Pada saat pemerintahan orde baru mulai berkembang kemudian mempunyai ciri dalam pemerintahannya. Adapun ciri pemerintahan orde baru meliputi dengan makin banyaknya korupsi, tidak ada kebebasan dalam berpendapat, ideologi Pancasila lebih tertutup, pemerintahan diktator masih dalam keadaan aman serta damai, perkembangan ekonomi semakin meningkat, serta ada kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin.

Selain itu Indonesia juga mulai terdaftar sebagia anggota PBB pada tahun 1966. Dengan itu pembangunan semakin dapat diperbaiki, adanya swasembada pangan, bahkan terdapat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Setelah kondisi bangsa Indonesia pada masa tersebut telah membaik kemudian terdapat kebijakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan orde baru. Pada masa pemerintah orde baru mulai dilaksakan pembangunan pembangunan yang berskala besar atau nasional.

Pembangunan tersebut harus dapat diselesaikan pada masa orde baru karena telah direncanakan sebelumnya pada masa orde lama. Pembangunan tersebut dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Pembangunan tersebut telah dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun atau dapat disebut “Pelita”. Rencana rencana pembangunan tersebut telah dirancang dengan berbagai macam program.

Program tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diterbitkanlah program GBHN atau Garis garis Besar Haluan Negara. GBHN dibuat oleh MPR agar tujuan pembangunan tersebut dapat terlaksana. GBHN dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun yang dimulai pada tahun 1969. Pembangunan tersebut berdasarkan Trilogi Pembangunan.

Adapun isi dari Trilogi Pembanguan yaitu : • Pemerataan pembangunan sehingga terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat • Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat • Stabilitas Nasional yang sehat serta dinamis Dengan adanya pemerataan nasional serta timbulnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat kemudian muncullah Pelita III yang isinya Pemerintahan Orde Baru terdapat 8 Jalur pemerataan yang meliputi: • Pemerataan dalam memenuhi kebutuhan pokok • Pemerataan dalam pendidikan • Pemerataan dalam pembagian pendapatan • Pemerataan dalam Peluang Usaha • Pemerataan dalam kesempatan kerja • Pemerataan dalam penyebaran pembangunan diIndonesia • Pemerataan dalam berpartisipasi dibidang pembangunan • Pemerataan dalam memperoleh keadilan Dalam Pemerintahan Orde Baru terdapat peristiwa politik yang terjadi seperti berakhirnya konfrontasi dengan malaysia.

Indonesia kembali menjadi anggota PBB, berdirinya ASEAN, serta Integrasi Timor Timur dalam wilayah RI. Kelebihan Orde Baru Berikut beberapa kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa di masa orde baru yaitu: • Pengingkatan dari GDP per kapita dari $70 hingga $1000 pada tahun 1996 • Beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil di laksanakan pada orde lama bisa di jalankanpada orde baru.

• Tingkat pengangguran mulai menurun karena masyarakat semakin banyak yang pandai membaca. • Tercukupinya kebutuhan pangan. • Peningkatan keamanan di dalam negri. • Keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh. • Banyak dana dari investor luar. • Rencana pembangunan 5 tahun telah sukses di jalankan.

Kekurangan (Kelemahan) Orde Baru Beberapa kelemahannya yaitu : • Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat • Pembangunan yang berjalan tidak merata, terluhat perbedaan drastis pembangunan wilayah pusat dan daerah. • Banyak kekayaan yang di pakai untuk pemerintah kota. • Keenjangan pembangunan yang kian nampak. • Beberapa pelanggaran HAM karena solusi dari berbagai pemecahan masalah banyak di gunakan berupa perang kekuasaan yang menyalahi tujuan instrumen HAM dan perbandingan penegakan HAM di Indonesia.

• Kebebasan pers yang terbatas dilihat dari maraknya koran yang harus terpaksa tidak bisa lagi kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa. • Kebebasan untuk berpendapat masih jauh diatas kesuksesan. • Kesenjangan sosial dengan nampaknya mana si kaya dan mana si miskin yang kian mencolok. Demikianlah beberapa poin penting pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan orde baru yang bisa kami jabarkan kali ini. Semoga bermanfaat.

• Kekuasaan beraa di tangan rakyat • Tercipta stabilitas nasional yang sehat • Terjadi pemberontakan di luar Jawa • Pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik • Semua jawaban benar Jawaban: D. Pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik Jadi………. pada masa orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan dampak kondisi tersebut adalah pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik.

Secara singkat, jawaban dari pertanyaan Pada masa Orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan Dampak kondisi tersebut adalah?

tidak ada penjelasan pembahasannya. Namun, saya bisa memberikan kepastian bahwa jawaban mengenai pertanyaan Pada masa Orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan Dampak kondisi tersebut adalah? akurat dan tepat (benar). Kenapa? Karena jawaban tentang pertanyaan Pada masa Orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan Dampak kondisi tersebut adalah?

diambil dari berbagai sumber referensi terpercaya. Selain itu, jawaban atas pertanyaan Pada masa Orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan Dampak kondisi tersebut adalah?

sebelum dipublikasikan dilakukan verifikasi oleh para tim editor. Verifikasi jawaban pada pertanyaan Pada masa Orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan Dampak kondisi tersebut adalah? melalui sumber buku, artikel, jurnal, dan blog yang ada di internet. Jadi, jawaban dari pertanyaan Pada masa Orde baru presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjlankan pemerintahan Dampak kondisi tersebut adalah?

tidak perlu diragukan lagi. Kategori Tugas Navigasi Tulisan
SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details.

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU • 1. Kelompok 6 1. Affiyan Dudy Guntur P 2. Eka Rahmawati 3. Ibra Ilham Wijaya 4. Nur Indah Sari 5. Saptia Ryan C 6. Tyasha Adikarini F • 2. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU • 3. Bidang Politik Positif : a. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. b. Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

Negatif : a. Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. b. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih. c. Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN • 4. Bidang Ekonomi Positif : a. Indonesia mengubah status dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

b. Penurunan angka kemiskinan. c. Harga Sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) dan BBM yang murah. Negatif : a. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam. b. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

c. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi peny umbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. • 5.

Bidang Pers Positif : Negatif : a. kebebasan pers termasuk hak berbicara mengeluarkan pendapat, opini dan kreasi dibelenggu, diatur, dan amat dibatasi oleh pemerintah. • 6. Bidang Hukum Positif : a. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. b. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional.

Negatif : a. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. b. Masyarakat sering kali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional.

• 7. Dampak Positif di bidang lainnya a. Menurunnya angka kematian bayi. b. Adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT. • 8. Dampak Negatif di bidang lainnya a. Pemilihan umum yang kurang demokratis b. Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan. c. Pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. d. Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar.
36. Anton sebagai ketua kelas melakukan musyawarah kunjunan praktek kewarganegaraan ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi tugas PPKn, rencana tersebut. … disetujui oleh anggota kelas. Namun demikian, pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa anggota kelas tidak mau ikut karena tidak sependapat dengan Anton.

Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap anggota kelas yang tidak mau ikut sesuai sila ke 4dan bantulah Anton menyikapinya teman 2 yang tidak ikut?37. Ana berangkat ke sekolah naik sepeda. Ketika tiba di perempatan jalan, lampu lalu lintas menyala merah. Semua pengendara kendaraan bermotor dan sepeda berhenti. Seorang ibu menyeberang jalan di zebra crossing. Tiba-tiba dari arah belakang ada pengendara sepeda motor menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi.

Kecelakaan pun terjadi. Ibu yang terserempet sepeda motor jatuh dan terluka, sedangkan pengendara sepeda motor bergegas meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP). Ana sempat mengenali ciri-ciri pengendara sepeda motor itu. Warga setempat segera menolong ibu itu. Tidak lama kemudian polisi lalu lintas datang di TKP Pak polisi menanyakan saksi mata dalam kecelakaan tersebut untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian.

Orang-orang enggan dimintal keterangan dan mengaku tidak tahu kejadiannya. Ana sendiri bingung harus berbuat apa. Jika Ana menjadi saksi mata, dia akan terlambat masuk sekolah. Akan tetapi, jika Ana tidak mau menjadi saksi mata, pelaku tabrak lari akan terbebas dari sanksi hukum. Coba kamu bantu Ana menentukan tindakan yang tepatl sesuai pokok pikiran 4 ( KeTuhanan yang berperi kemanusiaan)38. Berdasarkan pengalamanmu mengikuti Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 4 tahun lalu, Buktikanlah proses bahwa pemilihan ketua OSIS memenuhi Prinsip kedaulatan rakyat dan azaz pemilu langsung, Umum, Bebas, Rahasia !39.

Simon siswa baru di sekolah Rina.

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Simon berasal dari Papua. Simon mempunyal wama kulit dan bahasa daerah yang berbeda dengan Rina dan teman-teman lainnya. Meskipun berbeda wama kulit dan bahasa daerah, Rina dan teman-teman bersikap ramah kepada Simon. Mereka juga selalu mangajak Simon belajar dan bermain bersama.

Akan tetapi, Simon selalu menyendiri dan murung. Simon merasa kesulitan berkomunikasi dengan Rina dan teman-temannya karena Simon tidak menguasai bahasa daerah mereka. Padahal Simon ingin sekali bisa akrab dan bercanda ria dengan teman-temannya Bagaimanakah tindakan yang sebaiknya dilakukan Simon agar mudah komunikasi dengan teman temannya?

Coba kamu bantu Simon menentukan tindakan yang tepat!40. .Perhatikan informasi berikut ini!Bahaya Sampah Plastik terhadap LingkunganBahaya sampah plastik tidak bisa dimungkiri di tengah besarnya pemakaian plastik dalam keseharian. Awal kemunculannya, plastik sebenarnya benda yang sangat membantu peradaban manusia. Plastik merupakan kemasan yang praktis dan terjangkau untuk berbagai produk Tidak disangka, plastik kini justru menjadi ancaman serius bagi kehidupan.

Penggunaan plastik menyebabkan pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara Kebutuhan plastik terus meningkat seiring berkembangnya industri makanan dan penjualan berbasis online yang seolah tidak bisa bergerak tanpa plastik. Pengemasan, pengiriman, dan pengamanan produk selalu mengandalkan plastik, baik berupa kantong maupun bubble wrap. Pada 2050 mendatang, diperkirakan akan ada 12 mililar ton sampah plastik di lingkungan World Economic Forum bahkan memprediksi, adanya potensi hingga 32% sampah plastik yang bakal tidak tertanganiSumber: “Bahaya Sampah Plastik Kini Seperti Hiu Bergentayangan”Pak Ruri pemilik minimarket yang sedang mirintis usaha.

Coba kamu tunjukkan cara efektif Pak Ruri menyikapi bahaya plastik terhadap lingkungan sebagai bentuk bela negara !​36. Anton sebagai ketua kelas melakukan musyawarah kunjunan praktek kewarganegaraan ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi tugas PPKn, rencana tersebut. … disetujui oleh anggota kelas. Namun demikian, pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa anggota kelas tidak mau ikut karena tidak sependapat dengan Anton.

Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap anggota kelas yang tidak mau ikut sesuai sila ke 4dan bantulah Anton menyikapinya teman 2 yang tidak ikut?37. Ana berangkat ke sekolah naik sepeda.

Ketika tiba di perempatan jalan, lampu lalu lintas menyala merah. Semua pengendara kendaraan bermotor dan sepeda berhenti. Seorang ibu menyeberang jalan di zebra crossing. Tiba-tiba dari arah belakang ada pengendara sepeda motor menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun terjadi. Ibu yang terserempet sepeda motor jatuh dan terluka, sedangkan pengendara sepeda motor bergegas meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP).

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Ana sempat mengenali ciri-ciri pengendara sepeda motor itu. Warga setempat segera menolong ibu itu. Tidak lama kemudian polisi lalu lintas datang di TKP Pak polisi menanyakan saksi mata dalam kecelakaan tersebut untuk dimintai keterangan di kantor kepolisian.

Orang-orang enggan dimintal keterangan dan mengaku tidak tahu kejadiannya. Ana sendiri bingung harus berbuat apa. Jika Ana menjadi saksi mata, dia akan terlambat masuk sekolah.

Akan tetapi, jika Ana tidak mau menjadi saksi mata, pelaku tabrak lari akan terbebas dari sanksi hukum. Coba kamu bantu Ana menentukan tindakan yang tepatl sesuai pokok pikiran 4 ( KeTuhanan yang berperi kemanusiaan)38. Berdasarkan pengalamanmu mengikuti Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 4 tahun lalu, Buktikanlah proses bahwa pemilihan ketua OSIS memenuhi Prinsip kedaulatan rakyat dan azaz pemilu langsung, Umum, Bebas, Rahasia !39.

Simon siswa baru di sekolah Rina. Simon berasal dari Papua. Simon mempunyal wama kulit dan bahasa daerah yang berbeda dengan Rina dan teman-teman lainnya. Meskipun berbeda wama kulit dan bahasa daerah, Rina dan teman-teman bersikap ramah kepada Simon. Mereka juga selalu mangajak Simon belajar dan bermain bersama. Akan tetapi, Simon selalu menyendiri dan murung. Simon merasa kesulitan berkomunikasi dengan Rina dan teman-temannya karena Simon tidak menguasai bahasa daerah mereka.

Padahal Simon ingin sekali bisa akrab dan bercanda ria dengan teman-temannya Bagaimanakah tindakan yang sebaiknya dilakukan Simon agar mudah komunikasi dengan teman temannya?

Coba kamu bantu Simon menentukan tindakan yang tepat!40. .Perhatikan informasi berikut ini!Bahaya Sampah Plastik terhadap LingkunganBahaya sampah plastik tidak bisa dimungkiri di tengah besarnya pemakaian plastik dalam keseharian. Awal kemunculannya, plastik sebenarnya benda yang sangat membantu peradaban manusia.

Plastik merupakan kemasan yang praktis dan terjangkau untuk berbagai produk Tidak disangka, plastik kini justru menjadi ancaman serius bagi kehidupan. Penggunaan plastik menyebabkan pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara Kebutuhan kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa terus meningkat seiring berkembangnya industri makanan dan penjualan berbasis online yang seolah tidak bisa bergerak tanpa plastik.

Pengemasan, pengiriman, dan pengamanan produk selalu mengandalkan plastik, baik berupa kantong maupun bubble wrap. Pada 2050 mendatang, diperkirakan akan ada 12 mililar ton sampah plastik di lingkungan World Economic Forum bahkan memprediksi, adanya potensi hingga 32% sampah plastik yang bakal tidak tertanganiSumber: “Bahaya Sampah Plastik Kini Seperti Hiu Bergentayangan”Pak Ruri pemilik minimarket yang sedang mirintis usaha.

Coba kamu tunjukkan cara efektif Pak Ruri menyikapi bahaya plastik terhadap lingkungan sebagai bentuk bela negara !​
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Fatwa telah menjadi ikon sebuah perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru.

Itulah sebabnya sejak muda ia sudah mengalami teror dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh intel-intel kedua rezim otoriter tersebut, hingga keluar masuk rumah sakit dan penjara. Terakhir ia dihukum penjara 18 tahun (dijalani efektif 9 tahun lalu dapat amnesti) dari tuntutan seumur hidup, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru.

Dari keluar masuk tahanan politik sebelumnya dia mukim di balik jeruji 12 tahun. Meski berstatus narapidana bebas bersyarat (1993-1999) dan menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmidzi Taher dan Quraish Shihab saat itu, mantan Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama Amien Rais menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presdien Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Pernah menjabat beberapa jabatan struktural dan jabatan semi official pada pemda DKI Jakarta dan Staf Khusus Gubernur Ali Sadikin di bidang politik dan agama ini terpilih menjadi wakil rakyat pertama kali dalam pemilu 1999 dari daerah pemilihan DKI Jakarta, dan diamanahi tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI (1999-2004). Pada periode 2004-2009 ia terpilih mewakili rakyat dari daerah pemilihan Bekasi dan Depok dan diamanahi tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Dan pada periode 2009-2014 ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari DKI Jakarta. Pada 14 Agustus 2008 ia dianugrahi oleh Negara berupa Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. Dan pada tanggal 29 Januari 2009 ia memperoleh Award sebagai Pejuang Anti Kezaliman dari Pemerintah Republik Islam Iran yang disampaikan oleh Presdien Mahmoud Ahmadinejab di Teheran.

Dari buah pikirannya telah lahir tidak kurang dari 24 buku, yaitu: Dulu Demi Revolusi, Kini Demi Pembangunan (1985), Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama diadili (1986, 2000), Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (1994), Islam dan Negara (1995), Menggungat dari Balik Penjara (1999)Dari Mimbar ke Penjara (1999), Satu Islam Multipartai (2000), Demokrasi Teistis (2001), Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa (2003), PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa (2003), Kampanye Partai Politik di Kampus (2003), Dari Cipinang ke Senayan (2003), Catatan dari Senayan (2004), Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (bersama Djamal Doa dan Arief Mufti, 2004), PAN Menyonsong Era Baru, Keharusan Pengungkapan Kebanaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005), Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2006-2007), dan Satu Dasawarsa Reformasi Antara Harapan dan Kenyataan (2008), Grand Design Penguatan DPD RI, Potret Konstitusi Paska Amandemen UUD 1945 (Penerbit Buku Kompas, September 2009).

Atas kreativitas dan produktivitasnya menulis buku, Meseum Rekor Indonesia (MURI) memberinya penghargaan sebagai anggota parlemen paling produktif menulis buku, selain penghargaan atas pledoi terpanjang yang ditulisnya di penjara Masa Orde Baru.

Pemikiran dan pengabdiannya pada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, A.M. Fatwa dianugrahi gelar Dokter Honoris Causa oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Juni 16 Juni 2009. e-mail: emailfatwa@yahoo.go.id atau amfatwa@dpd.go.di. Selanjutnya Tutup Kekuasaan jelas menggoda. Dalam konteks politik, Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan cenderung dilanggengkan oleh setiap penguasa lewat berbagai cara.

Cara apapun tidak menjadi persoalan, yang penting kekuasaan itu dapat dipertahankan. Dari pandangan Machiavelli ini tersirat diterimanya cara-cara kekerasan dan represi ( coercion, violence) yang tidak etis dalam mempertahankan kekuasaan. John Locke di Inggris, Montesqiueu di Prancis, dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat juga beranggapan bahwa penguasa cenderung memiliki ambisi untuk berkuasa terus-menerus.

Karenanya, kepentingan penguasa sering bertolak belakang dengan kepentingan rakyat banyak. Dalam banyak sistem sosial dan politik kekuasaan memang dicoba-batasi agar tidak menjadi absolut atau totaliter, termasuk dalam pandangan Machiavelli yang menghendaki Italia menjadi negara republik. Ada banyak cara diusulkan untuk membatasi kekuasaan.

Para filosof, ahli hikmah dan etika mengajarkan agar kekuasaan dipegang oleh figur filosof dan tokoh bermoral (ulama, cendekiawan). Kekuasaan berada di bawah hukum, bukan lagi “Aku [baca: raja] adalah hukum”. Dari sisi struktur dan sistem, pemikir-pemikir politik lalu menganjurkan agar kekuasaan dibagi ( separation of power) antara lembaga-lembaga negara; otoritas dibelah ( distribution of power), seperti pada ajaran trias politica. Dalam sistem politik totaliter, kekuasaan menjadi absolut, terpusat pada segelintir elite (oligarkhi) yang berlaku zalim, dan tidak mengenal partisipasi publik dalam kehidupan politik, baik yang konvensional (seperti: memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan) maupun yang non-konvensional (seperti unjuk rasa).

Padahal partisipasi ini mengingatkan pada pentingnya jaminan akan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi ( civil rights), seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara.

Civil rights adalah salah satu dari dua kaki demokrasi, sedang kaki yang satunya lagi adalah parlementarisme, yang terkait dengan keharusan adanya parlemen, partai politik, dan pemilihan umum.

Demokrasi, menurut Bertrand Russel, mengandung kelemahan, terutama menyangkut dua hal: keputusan yang harus cepat diambil dan menyangkut kemampuan atau pengetahuan seorang pengambil kebijakan. Pada tingkat ini biasanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power), dimana kewenangan yang dimiliki pejabat publik bukan digunakan untuk kemaslahatan publik, tetapi untuk kepentingan pribadi sang pejabat.

Mengingat besarnya kekuatan godaan dan tarikan kekuasaan terhadap para penguasa, Lord Acton membuat suatu tesis aksiomatik yang sangat terkenal: “ Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.” Sayangnya, menurut saya, sebagai sistem, demokrasi kekurangan alat ( tool) untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan, selain dengan jaminan partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang antara lain dicerminkan dengan pengawasan masyarakat dan parlemen atas kinerja pemerintah, serta penggunaan hukum sebagai sistem pemberi sanksi atas ilegalitas kekuasaan.

Karena itu, moralitas dan akhlak agama mempunyai peran signifikan, sebagaimana dilihat para filosof da ahli hikmah di atas. Orde Baru yang Otoriter Orde Baru mungkin bukan termasuk rezim totaliter yang absolut, tapi sebuah rezim otoriter karena masih membiarkan adanya partisipasi politik pada tingkat paling rendah (Fatah, 1994a), yang umum disebut dengan pseudo participation.

Pemilu-pemilu di masa Orde Baru bersifat semu; demokrasi yang diterapkan hanya procedural saja dan mengabaikan aspek substantif berupa jaminan civil rights. Yang tengah berlangsung adalah pemusatan kekuasaan secara akumulatif pada diri Presiden Soeharto. Ada dua cara menjelaskan fenomena tersebut (Fatah, 1994b).

Pertama, dari sisi kultur politik, terjadi paralelisme historis antara raja Jawa dan Presiden Orde Baru. Artinya, rezim Orde Baru mengembangkan kultur Jawa dalam menjalankan kekuasaan, yang memandang kekuasaan secara monopolistik, tidak mengenal pembagian, dan anti-kritik atau anti-oposisi yang dianggap sebagai budaya Barat.

Kedua, struktur politik yang dibangun, yang menempatkan Presiden Soeharto dalam tiga posisi sentral, yaitu: (i) sebagai Ketua Dewan Pembina Golongan Karya (Golkar), (ii) Panglima Tertinggi ABRI yang berdwifungsi, dan (iii) sebagai kepala eksekutif sekaligus.

Pola distribusi kekuasaan seperti itu memperlihatkan Presiden memusatkan kekuasaan, baik pada level infrastruktur maupun suprastruktur politik. Secara suprastruktur, sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, yang berperan sebagai mesin politik pengumpul suara (legitimasi), Presiden menguasai secara langsung hegemoni Golkar atas partai politik. Hal ini juga berpengaruh pada fungsi kontrol legislatif di DPR.

Akibatnya, kekuasaannya sebagai kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa eksekutif tidak mendapat kontrol dari legislatif. Presiden juga mengapresiasi kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi ABRI secara politik.

Seorang mantan perwira tinggi yang menjadi anggota DPR pernah berkata, bahwa untuk menjadi petinggi ABRI seorang perwira harus “kuliah di Uncen” dulu. Yang dimaksudnya adalah “Universitas Cendana”, dimana Soeharto menjadi rektornya. Di samping itu, penerapan Dwifungsi ABRI pada jabatan-jabatan penting politik, birokrasi dan BUMN akhirnya berfungsi ganda: di satu sisi memotong basis-basis kekuatan politik masyarakat sampai di tingkat terendah, sekaligus memindahkan basis-basis kekuatan tersebut ke tangan militer.

Simpulan demikian, masih menurut Fatah (1994a), mengafirmasi banyak studi sebelumnya, seperti studi Karl D. Jackson (1978), Lance Castles (1982), John A.

MacDougall (1982), dan Richard Tanter (1991). Analisis lain atas pemusatan kekuasaan dalam negara Orde Baru dapat dijelaskan dengan konsep negara integralistik (Budiman, 1996; Simanjuntak, 1997).

Konsepsi ini antara lain mempersepsikan Indonesia sebagai sebuah keluarga besar, yang dipimpin seorang “bapak” yang bijaksana, mengerti dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup “anak-anak”-nya yang bernama rakyat.

Tugas pemimpin adalah menafsirkan kehendak rakyatnya, sementara tugas rakyat adalah mengikuti pemimpin. Fenomena lain dari format politik Orde Baru adalah marginalisasi politik dan panglimaisasi pembangunan/ekonomi. Setelah kehancuran ekstrim kiri (PKI), Islam Politik adalah korban langsung dari strategi ini. Dimulai dengan peminggiran terhadap tokoh-tokoh Masyumi di masa awal Orde Baru, dilanjutkan dengan penyederhanaan—melalui fusi—partai-partai politik kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa (1973), pemojokan Islam Ekstrim Kanan melalui aksi-aksi intelijen (seperti isu Komando Jihad dan Jamaah Imran), hingga akhirnya pewajiban asas tunggal pada partai politik dan organisasi sosial-kemasyarakatan (1985).

Dalam proses politik demikianlah, yaitu pada saat hampir semua kekuatan sosial politik ditundukkan rezim Orde Baru, kecuali beberapa cendekiawan dan “mantan” politisi serta perwira ABRI yang tergabung dalam Petisi 50 yang tetap bersuara kritis, sebuah peristiwa pembunuhan terhadap massa yang melakukan protes/unjuk rasa terjadi di Tanjung Priok pada malam hari tanggal 12 September 1984. Peristiwa Tanjung Priok Negara, melalui organnya yang disebut pemerintah (eksekutif), merupakan penerima otoritas yang sah untuk menggunakan kekerasan menurut hukum.

Pada masa Orde Baru yang otoritarian, dimana berlangsung terus penyalahgunaan kekuasaan untuk pelanggengan kekuasaan, maka penggunaan kekerasan secara salah (illegal) juga terjadi, bahkan tidak hanya berlangsung sekali. Salah satu peristiwa penggunaan kekerasan terhadap rakyat yang fenomenal adalah Peristiwa Tanjung Priok. Fenomenal, karena peristiwa ini berlangsung (tidak hanya terjadi) di depan mata Istana Negara, yang merupakan pusat atau sumber “legalitas” tindak kekerasan tersebut.

Dari sisi historis perkembangan sistem politik Orde Baru, peristiwa ini dianggap memberi jalan mulus bagi akhir proses pembentukan format politik rezim Orde Baru yang otoriter dan hegemonik dengan disahkan lima paket undang-undang politik pada tahun 1985, yaitu UU No.

1 tentang Pemihan Umum, UU No. 2 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU No. 3 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU No.

5 tentang Referendum, dan UU No. 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Saya (dan H.R. Dharsono) bukanlah korban langsung Peristiwa Tanjung Priok, karena kami memang tidak ikut dalam prolog (pendahuluan) peristiwa itu, baik dalam pengajian-pengajian keagamaan yang keras mengecam penguasa dan kebijakan Orde Baru maupun dalam unjuk rasa malam 12 September tersebut.

Tetapi kami adalah “mantan” aktivis politik pro-demokrasi dan korektor Orde Baru yang dikorbankan oleh rezim Orde Baru, yaitu untuk memberi peringatan keras kepada para dissident (pembangkang) untuk tutup mulut mengkritisi pemusataan kekuasaan dan pincangnya pembangunan. Bagi saya, penangkapan dan pemenjaraan terhadap saya (dan H.R. Dharsono) merupakan pemberangusan terhadap pendapat-pendapat yang berbeda mengenai Peristiwa Tanjung Priok.

Pandangan saya (dan H.R. Dharsono) tertuang dalam sebuah dokumen yang terkenal sebagai Lembaran Putih Petisi 50 tertanggal 17 September 1984. Lembaran Putih mencoba mengemukakan fakta-fakta dan simpulan sementara yang berbeda dari penjelasan resmi pemerintah yang disampaikan Panglima ABRI/Pangkop­kamtib Jenderal (TNI) L.B. Moerdani. Karena itu, Lembaran Putih menganjurkan agar pemerintah sebaiknya membentuk “suatu komisi yang bebas (independen) untuk mengumpulkan keterangan yang jujur mengenai kejadian September 1984 di Tanjung Priok.

Laporan Komisi itu harus diumumkan kepada khalayak ramai, supaya kita semuanya dapat menarik pelajaran daripadanya” (Fatwa, 2000). Dengan memenjarakan kami, menolak pembentukan fact finding commission, dan hanya membolehkan satu penjelasan resmi atas Peristiwa Tanjung Priok, negara (baca: pemerintah) Orde Baru yang otoriter rupanya menginginkan kepatuhan total rakyatnya, termasuk menguasai kesadaran mereka akan kebenaran dan menciptakan suatu kesadaran semu ( false consciousness).

Pangkopkamtib L.B. Moerdani, dengan ditemani Abdurrahman Wahid, berkeliling ke pesantren-pesantren besar di Jawa untuk menjelaskan tindakan pemerintah dalam Peristiwa Tanjung Priok. Dalam bahasa Antonio Gramsci (1991), tindakan penguasa Orde Baru itu adalah hegemoni atas ide-ide atau hegemoni wacana dalam “masyarakat politik” yang menafikan wacana lainnya yang dilontarkan masyarakat madani. Hak asasi publik atas informasi (yang benar), termasuk dimana para korban yang meninggal dikuburkan, dan hak untuk berbicara politik pun terabaikan.

Negara demikian, menurut Taufik Abdullah (2000), adalah “negara serakah”, the greedy state, yaitu negara yang tidak puas hanya dengan sentralisasi kekuasaan dan kepatuhan warganya, tetapi ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, ingin menguasai seluruh sistem kesadaran dan ingatan kolektif bangsa.

Jadi, terkait dengan Peristiwa Tanjung Priok, rezim Orde Baru bukan saja menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan unjuk rasa massa, tetapi juga menggunakan cara-cara lainnya untuk memaksakan kepentingannya: hukum untuk membungkam suara-suara kritis, dan hegemoni wacana dengan menciptakan kesadaran semu akan fakta sesungguhnya pelanggaran HAM yang berat.

Tak Ada Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Tanjung Priok? Reformasi membuka “kotak Pandora”. Kesadaran semu masyarakat terbongkar. Menggema di seluruh Indonesia kesadaran baru, perlunya sejarah ditulis ulang karena kita mengalami krisis kepercayaan pada sejarah yang diajarkan penguasa selama ini. Masyarakat, korban dan keluarga korban kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru menuntut agar kepalsuan dibongkar, kebenaran sejarah disampaikan, dan keadilan ditegakkan, termasuk dengan memberikan reparasi kepada korban dan keluarganya, baik berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi, penetapan kebenaran, dan jaminan akan tidak terulangnya pelanggaran HAM berat ( gross violation of human rights) itu di masa depan.

Komnas HAM, yang sempat digelari sebaqgai “si malin kundang” dari rezim Orde Baru, telah menyelidiki Peristiwa Tanjung Priok dan menyimpulkannya sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. DPR juga sudah mengakuinya sebagai pelanggaran HAM yang berat dan merekomendasikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai UU No.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu untuk memeriksa kasus-kasu pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Tanjung Priok (dan Timor Timur pasca-Jajak Pendapat 1999). Presiden Wahid dan lalu Presiden Megawati Soekarnoputri pun telah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dimaksud di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayangnya, sebagaimana juga putusan-putusan atas Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur yang mengecewakan dilihat dari standar hukum HAM internasional, putusan-putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok pun demikian adanya.

Bahkan putusan akhir Mahkamah Agung (MA) atas Peristiwa Tanjung Priok sungguh sangat miris: tak ada pelanggaran HAM dalam peristiwa ini! Menolak putusan MA itu saya telah mengeluarkan press release (terlampir).

Tinggallah kini para pencari keadilan menunggu di pintu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Semoga kebenaran sejarah bisa diungkap dan keadilan bisa ditegakkan.

kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa

Sehingga era reformasi tidak lagi mewarisi produk-produk penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim Orde Baru. Dalam masa transisi politik seperti sekarang ini, rasanya perlu untuk ingat nasi h bijak Lawrence Whitehead dalam artikel berjudul “Consolidation of Fragile Democracy” (dalam Tanuredjo, 2003).

Katanya, "Kalau kejahatan besar tak diselidiki dan pelaku-pelakunya tidak dihukum, tidak akan ada pertumbuhan keyakinan terhadap kejujuran secara nyata, tidak akan ada penanaman norma-norma demokrasi dalam masyarakat pada umumnya, dan karena itu tidak terjadi konsolidasi demokrasi.".

Daftar Pustaka: Abdullah, Taufik, 2000. “Sejarah, Nostalgia, dan Kegetiran Kini”. Orasi Kebudayaan pada Peringatan Ulang Tahun I The Habibie Center, Jakarta, 22 November. Budiman, Arief, 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Fatah, Eep Saefullah, 1994a. “Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi: Potret Pergeseran Politik Orde Baru”, Prisma, No. 4, April.

Fatah, Eep Saefullah, 1994b. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Fatwa, A.M., 2000. Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Fatwa, A.M., 2002. Satu Islam Multi Partai, Membangun Integritas di Tengah Pluralitas. Bandung: Mizan. Cetakan ke-2. Fatwa, A.M., 2005. Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional. Jakarta: Dharmapena Publishing. Simanjuntak, Marsilam, 1997. Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Tanuredjo, Budiman, 2003.

“Rekonsiliasi Kekuasaan presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi rakyat yang berupa Indonesia Baru 2004”. Kompas, 16 Desember. Tim MAULA, ed., 1999. Jika Rakyat Berkuasa, Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal. Bandung: Pustaka Hidayah. ( Ceramah dalam kegiatan Pembekalan Mahasiswa PTIK Angkatan 43 di Auditorium PTIK, Jakarta pada tanggal 6 April 2006) Kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi atas ABRI seharusnya ditafsirkan dalam kaitan fungsi Presiden menurut Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UUD 1945, yaitu untuk menyatakan perang dan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya.

Hubungan antara Islam dan rezim Orde Baru dapat dijelaskan dalam beberapa fase: (i) fase marjinalisasi atau hegemonic (1968-1985), (ii) fase understanding atau resiprokal (1986-1989), (iii) fase akomodasionis (1990-1998). (Lihat: Fatwa, 2002: 37-38, 45-46). Pada tanggal 26 Juli 1984 Wakil Gubernur DKI Jakarta Mayjen Edi Nalapraya—yang pernah menjadi Asisten Intel Laksusda Jaya yang sering menangkap dan menahan saya—mengabarkan bahwa karena setelah sekian lama saya ditekan dan diteror dengan berbagai cara tapi tidak bisa berubah, maka terpaksa saya akan diselesaikan secara hukum.

Rupanya, sehari sesudah Peristiwa Tanjung Priok, Radio Australia menyiarkan bahwa saya ditahan oleh Kopkamtib. Dua hari sesudahnya, saat saya bertemu dengan Mayjen Pol. Soehadi di rumah Jenderal Pol. Soetjipto Joedodihardjo, mereka heran melihat saya belum ditahan karena menurut informasi intelijen mestinya beberapa hari lalu saya sudah ditahan. Beliau menasehati saya untuk sabar dan tetap konsisten berjuang karena, katanya, saya pasti akan ditahan. Pada tanggal 19 September 1984 saya pun ditahan.

Atas tuduhan subversif, saya dihukum 18 tahun penjara, yang saya jalani selama 9 tahun lebih (saya diberi status bebas bersyarat pada tahun 1993).
Kekuasaan Presiden di masa orde baru yang sangat besar memberikan dampak negatif bagi yang berupa .

a. terjadinya KKN b. terjadinya kepemimpinan ya g adil dan transparan c. terjadinya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia d. terjadinya konflik bangsa indonesia dengan india e. terjadinya kesejahteraan yang menyeluru 085287794142 February 2019 - 0 Replies Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi setelah pada masa orde baru adalah .a. pembangunan diutamakan di bidang ekonomib. pembangunan diutamakan di bidang politikc. presiden dipilih oleh MPR selama 30 tahun d.

penyelenggaraan negara cenderung otoritere. penetapan wajib belajar 9 tahun Answer

Masa Pemerintahan Orde Baru




2022 www.videocon.com