Undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

Tidak ada Hak Cipta atas: • hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; • peraturan perundang-undangan; • pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; • putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau • kitab suci atau simbol keagamaan. Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. • orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia; • orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun; ​ • anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara Republik Indonesia; • orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya; • orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau selama tidak diketahui kewarga-negaraan ayahnya; • orang yang lahir undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui; • seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya; • orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui; • orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarga-negaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu; • orang yang memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

• Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

• Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku. • Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga-negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah seorang warga-negara Republik Indonesia, yang kewarga-negaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada ​ Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarga-negaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwikewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

• Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

• Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri. • Kewarga-negaraan Republik Indoenesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman. • Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia yang ayah-atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, juga lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarga-negaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarga-negaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarga-negaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

• Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya. • Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

• Kewarga-negaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

​ • sudah berumur 21 tahun; • lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut; • apabila ia seorang laki-laki yang kawin-mendapat persetujuan isteri (isteri-isteri)nya; • cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan yang merugikan Republik Indonesia; • dalam keadaan sehat rokhani dan jasmani; • membayar pada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp.

500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya, tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan; • mempunyai mata pencaharian yang tetap, • tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau kehilangan kewarga-negaraannya apabila ia memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarga-negaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarga-negaraan. • Permohonan untuk pewarga-negaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuhi meterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon; Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal- ​ • Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak pewarga-negaraan dengan persetujuan Dewan Menteri.

• Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga dari tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Sumpah atau janji setia itu adalah seperti berikut: "Saya bersumpah (berjanji): bahwa saya melepaskan seluruhnya, segala kesetiaan kepada kekuasaan asing: bahwa saya mengaku dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya: bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan akan membelanja dengan sungguh-sungguh: bahwa saya memikul kewajiban undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun".

• Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia termaksud di atas. Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita-Negara.

• Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal. • Jumlah uang tersebut dalam ayat 2 dibayarkan kembali, apabila permohonan pewarga-negaraan tidak dikabulkan.

• Jika permohonan pewarga-negaraan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali. • Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarga-negaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.

• Dengan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warga-negara Republik Indonesia juga memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarga-negaraan Republik Indonesia, apabila degan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. • Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.

• Keterangan-keterangan tersebut di atas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu. • Seorang perempuan warga-negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarga-negaraan.

• Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu. • Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarga-negaraan itu kembali jika dan pada waktu ia undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. • Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarga-negaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarga-negaraan lain.

• Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarga-negaraan itu lagi, jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dan tempat tinggalnya.

• Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesianya menjadi tanpa kewarganegaraan. • Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap ​ • Kewarga-negaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarga-negaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarga-negaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang tempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan. • Bilamana anak termaksud dalam pasal 2 dan pasal 13 sampai berumur 21 tahun, maka ia kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia lagi, jika dan pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 21 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

• Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anak itu dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesianya menjadi tanpa kewarganegaraan. • Kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia oleh seorang ayah berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarga-negaraan.

• Kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, kecuali jika dengan ​ • Apabila ibu itu kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia karena pewarga-negaraan di luar negeri dan ibu itu telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, setelah anak-anak itu bertempat tinggal dan berada di luar negeri.

• Seorang anak yang kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesianya karena ayah atau ibunya kehilangan kewarga-negaraan itu, memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia kembali setelah anak tersebut sampai berumur 18 tahun, jika dan pada waktu itu menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan termaksud harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

• Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal anak itu - apabila setelah memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia - masih mempunyai kewarga-negaraan lain. • memperoleh kewarga-negaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarga-negaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarga-negaraan Republik Indonesianya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakannya hilang; • tidak menolak atau melepaskan kewarga-negaraan lain, sedang-kan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; • diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarga-negaraan; • anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia tidak menjadi ​ • dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarga-negaraan Republik Indonesianya tidak menjadi tanpa kewarga-negaraan; • masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman; • tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, Jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warga-negara atau jabatan dalam dinas organisasi antar negara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan; • mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya; • dengan tidak diwajibkan, turut-serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketata-negaraan untuk suatu negara asing; • mempunyai paspor atau undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku; • lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga-negara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah tinggalnya.

Bagi warga-negara Republik Indonesia yang berumur di bawah 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut di atas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun. Seorang yang kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam 1 tahun setelah orang itu bertempat tinggal di ​ Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 dan pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat No.

Prt/Peperpu/0 14/1958 telah diperlakukan sebagai warga-negara Republik Indonesia, menjadi warga-negara Republik Indonesia, apabila ia tidak mempunyai kewarga-negaraan lain. Seorang yang pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7 atau pasal 8, dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal-pasal itu dalam waktu 1 tahun sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini, dengan pengertian bahwa suami seorang perempuan yang menjadi warga-negara Republik Indonesia termaksud dalam pasal 1 peraturan-peralihan tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat 2 lagi.

Seorang perempuan yang menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang ini mulai berlaku dengan sendirinya warga-negara Republik Indonesia seandainya ia tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, jika dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya terputus atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku menyatakan keterangan untuk itu kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 anak-anak yang antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakkan kewarga-negaraan Republik Indoensianya, dalam tempo satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia berusia di bawah 28 tahun; selanjutnya berlaku pasal 4 ayat 3 dan 4.

Seorang asing yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentaraan Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan, memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia jika ia menyatakan keterangan untuk itu kepada Menteri Pertahanan atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.

Kewarga-negaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut di atas berlaku surut hingga saat orang itu masuk dalam ketentaraan itu. Seorang yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku berada dalam dinas tentara asing termaksud dalam pasal 17 huruf f atau berada dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara dimaksud dalam pasal 17 huruf g, dapat minta izin kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

PERATURAN PENUTUP Barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warga-negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarga-negaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga-negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-undang lain. CATATAN *) Disetujui D.P.R.

dalam rapat pleno terbuka ke-84 pada tanggal 1 Juli 1958, pada hari Selasa, P.265/1957 Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/113; TLN NO.

1647 Keterangan Status: Dicabut Tanggal diundangkan: 1 Agustus 1958 Perubahan: • Perubahan Pasal 18: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (1 Agustus 2006) Peraturan terkait Belum ada peraturan terkait Sejarah Belum ada riwayat sejarah Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 3 Desember 2021, pukul 13.21.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikisource • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Tidak ada Hak Cipta atas: • hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; • peraturan perundang-undangan; • pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; • putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau • kitab suci atau simbol keagamaan.

Karena undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. ​ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat: • Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BAB I DASAR PERKAWINAN • Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undangundang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

• Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila • adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; • adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; • adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. • Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN • Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. • Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

• Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

• Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. • Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

• Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. • Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. • Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

• Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

• berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; • berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; • berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; • berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; ​ • Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

• Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

• Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. • Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. • Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

• Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. ​ • Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

• Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. • Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

• Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. • Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN • Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; • Suami atau isteri; • Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; • Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

• Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

• Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. • Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

• Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. • Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. • Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; • Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; • Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN • Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

• Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. • Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. • Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. ​ BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI • Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

• Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. • Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN • Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. • Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

• Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. • Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; • Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; • Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK • Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. • Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. ​ BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK • Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : • Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

• Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. ​ • Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. • Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawa kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu • Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak • Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

• Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

• Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Bagian Kedua Perkawinan di luar Indonesia • Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawina itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

• Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami iseri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

​ Bagian Ketiga Perkawinan Campuran • Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. • Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk, melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

• Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. • Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

• Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

• Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; • Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi; • Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

• Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Howelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S.

1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah.

SOEHARTO JENDERAL TNI. ​ Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI LEMBARAN NEGARA Undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah INDONESIA 1974 NOMOR 1 Keterangan Status: Berlaku Tanggal diundangkan: 2 Januari 1974 Perubahan: • Kesatu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (15 Oktober 2019) Peraturan terkait Belum ada peraturan terkait Sejarah Perubahan pada Pasal 7 mengubah usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, kecuali atas dispensasi yang disetujui oleh Peradilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (15 Oktober 2019) Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 24 September 2020, pukul 19.36. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikisource • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Naskah UUD 1945, diterbitkan pada tahun 1946. Ikhtisar Yurisdiksi Indonesia Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945 Penyampaian 18 Agustus 1945 Tanggal berlaku 18 Agustus 1945 Sistem Kesatuan republik Struktur pemerintahan Cabang 3 Kepala negara Presiden Lembaga legislatif Bikameral ( MPR, terdiri dari DPR dan DPD) Lembaga eksekutif Presiden, dibantu oleh menteri kabinet Lembaga kehakiman MA, MK, dan KY Lembaga lain BPK Federalisme Kesatuan Kolese elektoral Tidak ada Pembatasan amendemen 1 Sejarah Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945 ( KNIP) 15 Februari 1950 (DPR) Pembentukan badan eksekutif 18 Agustus 1945 Pembentukan badan peradilan 18 Agustus 1945 Amendemen 4 Amendemen terakhir 11 Agustus 2002 Referensi UUD 1945 Asli (PDF) UUD 1945 Satu Naskah (PDF) Lokasi dokumen Arsip Nasional, Jakarta Penetap PPKI Perumus BPUPK Jenis media Dokumen teks tercetak Naskah lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource • l • b • s Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ( ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi.

UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945.

Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. [1] Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali.

Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Daftar isi • 1 Struktur • 1.1 Pembukaan • 1.2 Batang Tubuh • 1.2.1 Bab I: Bentuk dan Kedaulatan • 1.2.2 Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat • 1.2.3 Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara • 1.2.4 Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung • 1.2.5 Bab V: Kementerian Negara • 1.2.6 Bab VI: Pemerintahan Daerah • 1.2.7 Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat • 1.2.8 Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah • 1.2.9 Bab VIIB: Pemilihan Umum • 1.2.10 Bab VIII: Hal Keuangan • 1.2.11 Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan • 1.2.12 Bab IX: Kekuasaan Kehakiman • 1.2.13 Bab IXA: Wilayah Negara • 1.2.14 Bab X: Warga Negara dan Penduduk • 1.2.15 Bab XA: Hak Asasi Manusia • 1.2.16 Bab XI: Agama • 1.2.17 Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara • 1.2.18 Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan • 1.2.19 Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial • 1.2.20 Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan • 1.2.21 Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar • 1.2.22 Aturan Peralihan • 1.2.23 Aturan Tambahan • 2 Sejarah • 2.1 Perumusan • 2.2 Pengesahan dan pemberlakuan • 2.3 Penangguhan • 2.4 Pemberlakuan kembali dan penyimpangan • 2.4.1 Masa Demokrasi Terpimpin • 2.4.2 Masa Orde Baru • 2.5 Proses perubahan • 3 Perubahan • 3.1 Latar belakang • 3.2 Asal dan tujuan • 3.3 Ketentuan perubahan • 3.4 Daftar • 3.4.1 Perubahan pertama • 3.4.2 Perubahan kedua • 3.4.3 Perubahan ketiga • 3.4.4 Perubahan keempat • 4 Catatan • 5 Referensi • 5.1 Daftar pustaka • 6 Pranala luar Struktur UUD 1945 telah mengalami perubahan struktur yang signifikan semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali.

Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi UUD yang tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas: [2] • Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea. • Batang Tubuh, yang terdiri dari: • 16 bab, 37 pasal, atau 65 ayat aturan utama. • 4 pasal aturan peralihan. • 2 ayat aturan pertambahan. • Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas: [2] • Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.

• Pasal-Pasal, yang terdiri dari: • 21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama. • 3 pasal aturan peralihan. • 2 pasal aturan tambahan. Meskipun bagian " Penjelasan UUD 1945" tidak disebutkan secara formal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari bagian Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke dalam Batang Tubuh dan undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945.

[3] Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (setelah amendemen keempat). Pembukaan Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea.

Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu: [4] • Alinea I bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. • Alinea II menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

• Alinea III berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. • Alinea IV memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.

Batang Tubuh Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian isi dari UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal atau 194 ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD.

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat Lambang MPR-RI Bab II terdiri dari dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-hal mengenai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR).

Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 2: susunan, sidang, dan putusan MPR. • Pasal 3: wewenang MPR. Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara Lambang Presiden dan Wakil Presiden RI Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini.

Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu oleh Wakil Presiden. • Pasal 5: wewenang Presiden mengenai peraturan perundang-undangan. • Pasal 6: syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. • Pasal 6A: tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

• Pasal 7: periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. • Pasal 7A: alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. • Pasal 7B: tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. • Pasal 7C: Presiden yang tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. • Pasal undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

• Pasal 9: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam pelantikan. • Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden. • Pasal 11: hubungan internasional yang dibuat Presiden Indonesia. • Pasal 12: wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya • Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.

• Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden. • Pasal 15: pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden. • Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan. Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia.

Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945. Bab V: Kementerian Negara Bab V terdiri dari satu pasal atau 4 ayat. Bab V (yang hanya terdiri dari Pasal 17) mengatur hal-hal mengenai lembaga-lembaga Kementerian Negara.

Bab VI: Pemerintahan Daerah Bab VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.

• Pasal 18A: hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. • Pasal 18B: satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat Lambang DPR-RI Bab VII terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 19: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.

• Pasal 20: wewenang DPR dalam membuat UU. • Pasal 20A: fungsi, hak, dan hak anggota DPR. • Pasal 21: pengajuan UU oleh DPR. • Pasal 22: peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

• Pasal 22A: tata cara pembentukan UU. • Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR. Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah Lambang DPD-RI Bab VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat. Bab VIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 22C: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD. • Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD.

Bab VIIB: Pemilihan Umum Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang hanya terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Bab VIII: Hal Keuangan Bab VIII terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 23: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). • Pasal 23A: pajak dan pungutan lain.

• Pasal 23B: mata uang. • Pasal 23C: hal-hal keuangan negara lainnya. • Pasal 23D: bank sentral. Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan Lambang BPK-RI Bab VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK).

Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 23E: tugas BPK. • Pasal 23F: susunan BPK. • Pasal 23G: kedudukan BPK. Bab IX: Kekuasaan Kehakiman Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI. Lembaga MK-RI menggunakan lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel (atau terkadang disertai nama lembaga di bawahnya).

Bab IX terdiri dari 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 24: garis besar kekuasaan kehakiman di Indonesia. • Pasal 24A: Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI atau MA). • Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI atau KY). • Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI atau MK). • Pasal 25: syarat-syarat menjadi hakim.

Bab IXA: Wilayah Negara Bab IXA terdiri dari satu pasal atau satu ayat. Bab IXA (yang hanya terdiri dari Pasal 25A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab X: Warga Negara dan Penduduk Bab X terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab X mengatur pengertian, hak, dan kewajiban dari warga negara dan penduduk Indonesia.

Isi Bab X berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 26: pengertian warga negara dan penduduk. • Pasal 27: hak dan kewajiban utama sebagai warga negara. • Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat. Bab XA: Hak Asasi Manusia Bab XA terdiri dari 10 pasal atau 26 ayat.

Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 28A: hak hidup dan mempertahankan hidup • Pasal 28B: hak berkeluarga dan hak anak • Pasal 28C: hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak kelompoknya. • Pasal 28D: hak keadilan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.

• Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta hak berserikat dan berpendapat. • Pasal 28F: hak berkomunikasi dan bertukar informasi. • Pasal 28G: hak perlindungan individu dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak mencari suaka.

• Pasal 28H: hak hidup sejahtera, hak mendapat keadilan dan persamaan hak, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi. • Pasal 28I: HAM yang tidak dapat dikurangi, hak bebas dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta peran negara atas HAM.

• Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam kasus khusus oleh UU. Bab XI: Agama Bab XI terdiri dari satu pasal atau dua ayat. Bab XI (yang hanya terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara Lambang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan warga negara dalam usaha pertahanan undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah keamanan negara.

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan Bab XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk warga negara dan kemajuan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 31: jaminan untuk warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). • Pasal 32: pengembangan nilai dan kekayaan budaya nasional. Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Bab XIV terdiri dari dua pasal dan 9 ayat.

Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya vital dalam negeri. • Pasal 34: pemeliharaan orang miskin dan anak terlantar, serta pengadaan jaminan sosial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum. Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bendera Sang Merah Putih dan Garuda Pancasila Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat.

Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Merah Putih.

• Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia. • Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika. • Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya. • Pasal 36C: ketentuan lebih lanjut atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas.

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XVI mengatur ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini. Aturan Peralihan Aturan-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar penyesuaian dengan perubahan-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu: • Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD agar tetap berlaku hingga undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.

• Pasal II memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang telah usang setelah perubahan UUD untuk tetap berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, hingga dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD. • Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.

Aturan Tambahan Aturan-aturan tambahan memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu disisipkan pada aturan utama dan aturan peralihan. Aturan-aturan tersebut, yakni: • Pasal I memberi tugas pada MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (pada tahun 2003).

• Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Sejarah Perumusan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pembukaan UUD 1945 Penyusunan rancangan UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh Undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.

[5] Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan "dasar negara", dengan mengacu pada rumusan " Pancasila" yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Sembilan yang akan membahas lebih jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang. [6] Satu setengah bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta.

Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli membahas perihal piagam tersebut dan komponen-komponen negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, bendera dan bahasa nasional, dan sebagainya.

Setelah beberapa perdebatan mengenai Piagam Jakarta, akhirnya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang berisi komponen-komponen tersebut. [7] [8] Pengesahan dan pemberlakuan Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) yang menghasilkan salah satunya pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah.

Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya: [9] [10] • Kata "Mukadimah" diganti dengan kata "Pembukaan". • Pada salah satu frasa (yang merupakan sila pertama Pancasila) dalam alinea keempat yang berbunyi, ". dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. ." diubah menjadi ".

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. .". • Frasa "yang beragama Islam" dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" dihapuskan. • Beberapa kata dalam kalimat "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah Penyisipan Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam kurun waktu 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk.

Pada tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945. Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertempuran dan perjanjian gencatan senjata, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk perjanjian damai terakhir kalinya dengan Belanda.

KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri. Penangguhan Artikel utama: Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan di Indonesia juga secara otomatis berubah.

[11] Sejak hari terbentuknya, RIS menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950, [12] yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) yang merupakan modifikasi dari UUD RIS.

Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem parlementer. Setelah beberapa tahun berlaku, Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember.

[13] [14] Konstituante Republik Indonesia yang terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan rancangan UUD yang baru menggantikan UUDS 1950. Namun badan tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian besar anggotanya berencana untuk menarik diri dari sidang konstituante. Keadaan genting ini memaksa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara secepatnya.

[15] [16] Pemberlakuan kembali dan penyimpangan Masa Demokrasi Terpimpin Prangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen, untuk merayakan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat tidak berlaku selama sembilan tahun akhirnya kembali berlaku sebagai konstitusi negara. [17] Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di antaranya ialah: [18] [19] • Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno. • Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno yang menekankan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat pada presiden, padahal Pemerintah Indonesia tersebut berdasarkan sistem konstitusional dan bukan sistem absolutisme (Penjelasan UUD [a]), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan.

• Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kekuasaan negara tertinggi dan lebih tinggi daripada posisi presiden (Penjelasan UUD [a]), sehingga presiden tidak berhak untuk mengatur MPR. • Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno, padahal presiden tidak berhak untuk membubarkan DPR (Penjelasan UUD [a]).

• Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), padahal Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan presiden dan berhak memberi usulan kepada pemerintah (Pasal 16 [a]) serta menjadi penasihat pemerintah (Penjelasan UUD [a]).

Presiden tidak seharusnya mengatur badan yang mengawasi pemerintah seperti hal tersebut. • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden Indonesia hanya boleh dipegang selama undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah tahun (Pasal 5 [a]), dan setelah itu harus dipilih kembali oleh MPR (Pasal 6 [a]).

• Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3 [a]). • Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno perlahan-lahan menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945.

Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. [20] UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu: • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya berisi pernyataan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang salah satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit tidak tampak pada zaman Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan Pancasila sebagai dasar dari UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, yakni: [21] [22] • Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan terlebih lagi digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk menguasai rakyat. • Pemusatan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur.

Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara. • Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan menganggu kestablilan negara, termasuk juga pers. • Hak-hak politik dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah partai politik yang resmi menjadi tinggal tiga. Proses perubahan Sistem politik Indonesia sebelum dan setelah amendemen (dalam bahasa Inggris).

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh dan masa reformasi dimulai, terdapat banyak tuntutan untuk melakukan pengubahan pada naskah UUD 1945. Alasan adanya tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut antara lain karena kenyataan bahwa kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, kekuasaan yang terlalu besar pada presiden, banyaknya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta kenyataan undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara yang belum cukup.

Latar belakang dari tuntutan tersebut dapat dilihat dari bukti bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang dapat terjadi di masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum yang menghasilkan perubahan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali. [23] [24] [25] • Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung antara 14–21 Oktober 1999.

• Perubahan kedua dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7–18 Agustus 2000. • Perubahan ketiga dilakukan pada Sidang Umum MPR 2001 yang berlangsung antara 1–9 November 2001. • Perubahan keempat dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1–11 Agustus 2002. Setelah amendemen, dampak yang paling terasa adalah pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tidak ada lagi lembaga pemerintahan tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara yang masing-masing dapat saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak boleh mengontrol satu sama lain.

Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas setelah amendemen, sehingga lembaga-lembaga undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu tujuan konstitusi. [26] Perubahan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses untuk mengubah salah satu atau beberapa pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Perubahan UUD ini merupakan salah satu wewenang dari MPR-RI yang diatur dalam UUD 1945. Sepanjang sejarah, MPR telah melakukan empat kali pengubahan pada UUD 1945. Latar belakang Meskipun Soekarno sendiri sebagai Presiden Indonesia pertama mengeluarkan dekret undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah untuk memberlakukan kembali UUD 1945, beliau selalu menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang tidak lengkap.

Namun semenjak Soeharto menjabat sebagai presiden pada tahun 1967, pemerintahan rezim Orde Baru selalu menolak menyetujui bentuk perubahan (amendemen) apa pun itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat final dan "kemurniannya" harus tetap dilindungi. [27] Pada tahun 1983, MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, menetapkan posisi untuk tidak melakukan pengubahan pada UUD 1945.

Meskipun begitu, MPR juga mengatur ketentuan untuk mengubah UUD 1945 pada ketetapan MPR yang sama. Namun, ketentuan tersebut menyebutkan syarat keharusan untuk mengadakan referendum yang telah disetujui oleh Presiden atas rancangan amendemen UUD yang telah diloloskan oleh MPR. [28] Terlebih lagi, UU No. 5 Tahun 1985 yang mengatur tentang referendum atas perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus mencapai partisipasi pemilih minimum sebesar 90% dan hasil suara dukungan minimum sebesar 90% agar proses amendemen dapat dilanjutkan dan perubahan UUD dapat disahkan.

[29] Peraturan-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan tentang referendum. Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka jalan yang lebih lebar untuk dilakukannya amendemen UUD 1945. Akhirnya pada tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR.

Asal dan tujuan Berkaca dari penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, salah satu tuntutan demonstrasi penuntut reformasi adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal dalam UUD 1945 asli yang jumlahnya terlalu sedikit dan mudah menimbulkan multitafsir. Sementara itu, tujuan dari perubahan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian besar berupa penyempurnaan atas aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya adalah Pembukaan UUD 1945 tidak boleh berubah, bentuk negara tetap dalam bentuk negara kesatuan, serta sistem pemerintahan tetap dalam bentuk sistem presidensial. Ketentuan perubahan Sebelum amendemen, ketentuan perubahan di dalam UUD 1945 hanya memberikan syarat bahwa anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) dari keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 2/3 anggota MPR.

Setelah perubahan keempat, ketentuan perubahan UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Suatu usulan perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan anggota dan usulan tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan sama seperti sebelum amendemen, anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus setidaknya 2/3 dari jumlah anggota. Namun tidak seperti sebelumnya, putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 50% ditambah satu anggota dari keseluruhan jumlah anggota MPR.

Selain itu, terdapat ayat pembatasan perubahan UUD ( entrenchment clause) yang menyatakan bahwa khusus bentuk " Negara Kesatuan Republik Indonesia" tidak dapat diubah. Daftar Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai bagian dari UUD 1945 yang utuh dan tidak terpisahkan.

Perubahan pertama Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14– 21 Oktober 1999.

Perubahan ini secara garis besar bertujuan untuk membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sejajar, serta membatasi masa jabatan Presiden. [30] [31] Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.

Perubahan kedua Wikisource memiliki undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlangsung pada tanggal 7–18 Agustus 2000.

Perubahan tersebut utamanya bertujuan melakukan penguatan otonomi daerah, penguatan peran legislatif, jaminan HAM dalam konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas nasional. [30] [31] Dalam perubahan kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, [b] Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perubahan ketiga Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 pada tanggal 9 November 2001, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 1–9 November 2001.

Perubahan ini terutama memberi penguatan pada kekuasaan kehakiman ( yudikatif) agar sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, menambah DPD ke dalam susunan lembaga legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme demokrasi dalam tata negara. [30] [31] Dalam perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), [b] dan (4); [b] Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Perubahan keempat Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1– 11 Agustus 2002. Perubahan tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal tunggal yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, kebudayaan, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial.

[30] [31] Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. • Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

• Penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua (sebelum kolom-kolom tanda tangan) yang hilang. • Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

• Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III. • Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Catatan • ^ "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. • ^ a b Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27).

"Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-28. • ^ Asshiddiqie, Jimly. "Status Keberlakuan Penjelasan UUD 1945". Hukumonline.com. Diakses tanggal 2022-01-28. • ^ Lisfianti, Widya (2021-09-13). "Pembukaan UUD 1945: Sifat, Makna Tiap Alinea dan Pokok Pikiran Pancasila". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-01-28. • ^ Ricklefs 2005, hlm. 424. • ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-07).

"Sidang Pertama BPUPKI: Tokoh, Kapan, Tujuan, Proses, dan Hasil". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-25. • ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-08). "Sidang Kedua BPUPKI: Kapan, Tujuan, Agenda, dan Hasil". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-25. • ^ Raditya, Iswara N. (2021-08-12).

"Sejarah Hasil Sidang BPUPKI Kedua: Tanggal, Tujuan, Agenda, Anggota". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ "Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI". Kumparan. 2021-11-24. Diakses tanggal 2022-01-27.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

• ^ Ardanareswari, Indira (2019-08-18). "Sidang Pertama PPKI dan Detik-Detik Pengesahan Undang Undang Dasar". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-27.

• ^ Ricklefs 2005, hlm. 466-468. • ^ "Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia". Undang-Undang RIS No. 7 Tahun 1950.

• ^ "Pemilu Pertama tahun 1955". Museum Kepresidenan Balai Kirti. 2020-09-29. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Gischa, Serafica (2020-02-06). "Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-11-01). "Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959".

Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Raditya, Iswara N. (2022-01-05). "Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sejarah, Alasan, Tujuan, & Dampak". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-26.

• ^ Ricklefs 2005, hlm. 522-526. • ^ Wulandari, Trisna (2021-08-19). "Periode 1959 sampai 1966, Periode Demokrasi Terpimpin dan Penyimpangannya". Detikedu. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Heryansyah, Tedy Rizkha (2021-07-05). "7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945: Sejarah Kelas 9". Ruang Guru. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Ricklefs 2005, hlm. 593-623. • ^ Welianto, Ari (2021-12-17).

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

"Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Retno, Devita (2019-07-05). "8 Penyimpangan Pada Masa Orde Baru dalam Bidang Politik". Sejarah Lengkap. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Affifah, Farrah Putri (2021-09-14). "Amandemen UUD 1945: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Raditya, Iswara N. (2020-12-01).

"Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). "Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Prakoso, Juniarto (2020-12-29). "Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat".

Kumparan. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Adnan Buyung Nasution (2001) • ^ "Peraturaan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ketetapan MPR No. I/MPR/1983. • ^ "Referendum". Undang-Undang No. 5 Tahun 1985. • ^ a b c d Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). "Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-30. • ^ a b c d Welianto, Ari (2020-02-06). "Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-30. Daftar pustaka • Ricklefs, Merle Calvin (2005). Syawie, Husni; Ricklefs, Merle Calvin, ed. A History of Modern Indonesia since c. 1200 Third Edition [ Sejarah Indonesia Modern 1200-2004].

Diterjemahkan oleh Wahono, Satrio; Bilfagih, Bakar; Huda, Hasan; Helmi, Miftah; Sutrisno, Joko; Manadi, Has. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

ISBN 9789791600125. OCLC 192076429. • Ricklefs, Merle Calvin (2008). A History of Modern Indonesia since c. undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah (E-Book version) (edisi ke-4).

New York: Palgrave Macmillan. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Asshiddiqie, Jimly (2003). Konsolidasi Naskah UUD 1945.

Jakarta: Yarsif Watampone. • Adnan Buyung Nasution (2001) The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Mizan Media Utama, Jakarta, ISBN 979-433-287-9 • Dahlan Thaib, Dr. H, (1999), Teori Hukum dan Konstitusi ( Legal and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta, ISBN 979-421-674-7 • Denny Indrayana (2008) Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.

• Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta. • Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People's Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Baru - van Hoeve, Jakarta, ISBN 979-8276-69-8. • Jimly Asshiddiqie (2009), The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore.

• Jimly Asshiddiqie (2005), Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, ISBN 979-99139-0-X.

• R.M.A.B. Kusuma, (2004) Lahirnya Undang Undang Dasar 1945 ( The Birth of the 1945 Constitution),Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, ISBN 979-8972-28-7. • Nadirsyah Hosen, (2007) Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore • Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahah Persiapan Kemerdekaan Indonesian (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta • Sri Bintang Pamungkas (1999), Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Yang Disempurnakan ( Our Constitution and a Proposal for an Improved Version of the 1945 Constitution), Partai Uni Demokrasi, Jakarta, No ISBN Pranala luar Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli) • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Dokumen Asli) • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Dokumen Satu Naskah) • Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Kumpulan undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya • Hukum Pidana (KUHP) • Hukum Perdata (KUHPer/BW) • Acara Pidana (KUHAP) • Advokat • Aparatur Sipil Negara • Cipta Kerja ( Omnibus Law) • Desa • Hak Asasi Manusia • Informasi dan Transaksi Elektronik • Kementerian Negara • Keterbukaan Informasi Publik • Pelayanan Publik • Pemerintahan Aceh • Pemilihan Umum • Penanggulangan Keadaan Bahaya • Penyiaran • Pers • Pokok Agraria • Pornografi • Sistem Pendidikan Nasional • Telekomunikasi • Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rancangan • Halaman ini terakhir diubah pada 25 April 2022, pukul 10.13.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menunjukkan bahwa manusia memiliki hak yang melekat karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku bagi siapa saja kapan saja dan di mana saja, bersifat universal, dan pada prinsipnya tidak dapat dicabut.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Oleh karena itu, untuk melindungi hak asasi manusia, pemerintah memberlakukan pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, warga negara Indonesia berhak memperoleh hak asasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 ketika mereka bertempat tinggal di negara. [1] Tonggak sejarah pengaturan HAM internasional terjadi setelah Majelis Umum PBB menyetujui Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. [2] Penyatuan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap orang meliputi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

HAM dalam UUD 1945 [ sunting - sunting sumber ] Sejak Negara Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, para pendiri Negara Republik Indonesia sepakat bahwa Negara berdasarkan atas hukum, yang diartikan sebagai Undang-Undang Dasar yang mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka (maachstaat). Di Indonesia, seperti halnya negara lain, konstitusi dasar memuat sejumlah hak asasi manusia, antara lain UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950.

Sedangkan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak tertuang dalam piagam tersendiri tetapi tersebar di beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai dengan 34. Hal ini karena UUD 1945 dirumuskan beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.

[3] Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar Tertulis yang berlaku di Indonesia meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua komponen tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional. Menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum tersistematis secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia.

[4] Ketentuan UUD 1945 tentang hak asasi manusia dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam teks revisi. Meskipun UUD 1945 memuat pasal-pasal hak asasi manusia yang meliputi bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pengaturan tersebut dianggap tidak rinci.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan dalam bentuk hukum, apakah rincian hak asasi manusia harus ditetapkan.

Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah dari-Nya dan harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, dan Pemerintahan. Dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia.

Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa kedua definisi tersebut meyakini bahwa hak asasi manusia adalah anugerah alam dari surga dan harus dihormati sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan ideologi dan landasan negara kita Undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah, yaitu sila pertama yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

[5] HAM dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen [ sunting - sunting sumber ] Dalam UUD 1945, substansi mengenai hak asasi manusia diatur sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena pada saat itu ada kebutuhan yang harus dicapai terlebih dahulu yaitu Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu karena tidak adanya pandangan menyeluruh mengenai hak asasi manusia, karena pada saat itu UUD 1945 telah disahkan sebelum Deklarasi HAM terbentuk. Dalam UUD 1945, awalnya hanya Berisi 6 pasal yang mengatur hak asasi manusia, Kemudian mengalami perubahan sangat penting dan kemudian dimasukkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Agustus 2000.

Faktanya, Sebelum pelaksanaan Amandemen Kedua, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan Ini bisa dikatakan sebagai awal dari perubahan. Peraturan tersebut antara lain: Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Tentang Hak Asasi Manusia. • Hak dalam mempertahankan hidup serta kehidupannya. • Hak dalam membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan lewat perkawinan sah. • Hak meneruskan kelangsungan hidup, tumbuh, hingga berkembang, juga berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

• Hak mengembangkan diri lewat pemenuhn kebutuhan dasar. Berhak mendapat pendidikan, seni, budaya, untuk meningatkan kualitas hidup serta kesejakteraan manusia. • Hak memajukan diri dalam haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan nagara. • Hak pengakuan, perlindungan, jaminan, maupun kepastian hukum secara adil.

• Hak bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak. • Hak mendapatkan kesempatan sama dalam lingkup pemerintahan. • Hak status kewarganegaraan. • Hak memeluk agama, beribadah, hingga memilih tetap dalam lingkup warga negara atau keluar. • Hak bebas menyakini kepercayaan. • Hak kebebasan menjalankan serikat, mengeluarkan pendapat. • Hak berkomunikasi serta mendapat informasi. • Hak mendapatkan perlindungan diri, keluarga, harta, hingga kekuasaan. • Hak bebas dari penyiksaan juga perlakukan yang merendahkan martabat.

• Hak pemenuhan hidup sejahtera lahir dan batin. • Hak memperoleh kemudahan juga pelakukan khusus untuk mendapatkan kesempatan. • Hak jaminan sosial. • Hak dalam hak milik pribadi atau hak milik tidak bisa diambil paksa.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

• Hak dalam hidup dan tidak disiksa. • Hak bebas dari perlakukan yang diskriminatif. • Hak berbudaya yang dijadikan identitad masyarakat tradisional. Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Mahardika, Gibran (30 Oktober 2020). "Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945".

Forum Belajar. Diakses tanggal 11 Juni 2021. • ^ Widya, Rr (20 Juni 2019). "Pengantar Hak Asasi Manusia" (PDF). Diakses tanggal 11 Juni 2021. • ^ Haryanto, Tenang.,dkk.

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

(2008). "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen". Jurnal Dinamika Hukum. 8 (2). • ^ Fadjar, Mukthi (2004).

undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang berlaku pada saat ini adalah

Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publising. hlm. 90. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Muhsinin, Mahmud (2018). "Studi Komparasi : Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan UUD 1945". Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama. 4 (2). • Halaman ini terakhir diubah pada 2 Agustus 2021, pukul 13.50.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

BAGAIMANA MENJADI WARGA NEGARA ATAU KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI ?? SIMAK PENJELASAN BERIKUT !!




2022 www.videocon.com