Putusan sela pidana

putusan sela pidana putusan sela pidana

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam putusan sela pidana dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) Upaya-upaya hukum dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: a. Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari: 1. Pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi; 2.

Pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. b. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari: 1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum, dimana permohonannya diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya; 2.

putusan sela pidana

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedudukan putusan sela berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara suatu putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dalam hal ini seorang terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan sela terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana. Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukannya untuk mengajukan keberatan adalah melalui upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Terlebih lagi perlu untuk diperhatikan bahwa apabila Hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka dakwaan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut.

Sebaliknya apabila Hakim menyatakan putusan sela pidana keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud diatas, maka dakwaan tersebut akan dilanjutkan. Mulyadi S.H., LL.M, anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Jakarta Pusat By : Rendra Topan Setelah dibukanya acara persidangan perkara pidana untuk pertama kalinya, kemudian jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan.

putusan sela pidana

Untuk selanjutnya terdakwa atau melalui penasehat hukumnya akan menjawab surat dakwaan tersebut. Jawaban atas surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum inilah yang biasa disebut dengan eksepsi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: • Eksepsi • Putusan Sela Eksepsi Eksepsi merupakan jawaban terdakwa atau melalui penasehat hukumnya atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berisikan keberatan terhadap syarat-syarat formil sebelum masuk kepada pemeriksaan putusan sela pidana perkara.

Syarat-syarat formil dimaksud dalam hal ini adalah mulai dari manjemen penyidikan (mindik) sampai dengan syarat-syarat sahnya sebuah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dengan adanya eksepsi, tentunya jaksa penuntut umum akan memberikan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasehat hukumnya tersebut. Kemudian setelah adanya jawaban jaksa penuntut umum, maka hakim akan membuat putusan sela atau eksepsi. Putusan Sela Putusan sela itu sendiri adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara perdata atau pidana sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara.

Adapun putusan sela dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh dapat berupa; • surat dakwaan batal demi hukum, karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

• bahwa dalam perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka surat pelimpahan perkara akan di kembalikan kepada jaksa penuntut umum, untuk selanjutnya kejasaan negeri yang bersangkutan akan menyampaikan kepada kejaksaan negeri yang tercantum dalam penetapan hakim ( Pasal 148 KUHAP). • surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, karena surat dakwaan tersebut sudah lewat waktu (daluarsa), pemeriksaan untuk perkara yang sama sudah pernah dilakukan (nebis in idem), dan perkara memerlukan syarat aduan.

• penundaan pemeriksaan perkara karena adanya persellihan kewenangan, karena untuk melanjutkan perkara pidana tersebut diperlukan keputusan hakim perdata terlebih dahulu. • eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya diterima, maka perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya tidak diterima dan hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan (Pasal 156 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal diterimanya eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya oleh hakim berkenaan dengan kewenangan mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, setelah mendengar pendapat dari jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan tinggi setempat (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP).

(RenTo)(040918) Artikel Terkait • Pelaksanaan Putusan dan Pengawasannya • Putusan Akhir Search Kelembagaan Peranan Konsil Kedokteran Hukum Positif Indonesia- Kesehatan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Para tenaga kesehatan khususnya profesi dokter dalam penyelenggaraan kesehatan harus memperhatikan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Seorang dokter ataupun dokter gigi setelah menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang dokter tentunya akan menerapkan ilmunya tersebut dalam bentuk praktik kedokteran. Untuk … Continue reading Peranan Konsil Kedokteran → Kelembagaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan Undang-Undang Putusan sela pidana Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia berkenaan dengan pemeluk agama dalam rangka perlindungan konsumen telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Produk … Continue reading Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal → Acara Pidana Pokok-Pokok Praperadilan Hukum Positif Indonesia- Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Objek Praperadilan Mekanisme Praperadilan Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 … Continue reading Pokok-Pokok Praperadilan → Acara Pidana Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengertian Sistem Peradilan Anak Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Anak Hak Anak dalam Sistem … Continue reading Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak → Hukum Perdata Produk Bank Hukum Positif Indonesia- Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk.

Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan putusan sela pidana bank. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

putusan sela pidana

Dalam uraian ini … Continue reading Produk Bank → Hukum Perdata Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Hukum Positif Indonesia- Putusan sela pidana Jasa Keuangan putusan sela pidana melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Modal Inti Bank Berbadan Hukum Indonesia Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Kantor Cabang Bank Luar Negeri Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang … Continue reading Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum → Ilmiah Surat Keputusan (SK) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Legalitas dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Permasalahan Tinjauan Pustaka Pengertian Aparatur Sipil Negara Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pembahasan Hubungan Surat Keputusan (SK) Jabatan dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kesimpulan Pendahuluan Latar Belakang Seiring dengan program kerja yang dicanangkan oleh … Continue reading Surat Keputusan (SK) Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Legalitas dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) → Ilmiah Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Putusan sela pidana Indonesia Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia.

Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Majelis Ulama Indonesia … Continue reading Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia →
Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil pidana. Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana.

Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana. Upaya-upaya hukum dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: • Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari: Pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi dan Pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

• Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari: • Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum, dimana permohonannya diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya; • Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana memberikan pegertian putusan sebagai putusan pengadilan yang merupakan perrnyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain diucapkan dalam persidangan, putusan juga dibuat dalam bentuk tertulis, sejalan dengan SEMA No. 5 Tahun 1959 dan SEMA No. 1 Tahun 1962, konsep putusan harus sudah ada pada saat putusan diucapkan, untuk mencegah adanya perbedaan antara putusan yang diucapkan dan yang tertulis.

putusan sela pidana

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua jenis putusan: • Jenis putusan yang bersifat formil, yang bukan merupakan putusan akhir. • Jenis putusan yang bersifat materiil, yaitu yang merupakan putusan akhir ( eind vonis).

putusan sela pidana

Putusan pengadilan dalam perkara pidana secara umum di dapatkan melalui proses pemeriksaan terhadap terdakwa dalam persidangan yang diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni mulai dari awal sampai kepada putusan, yaitu: • Pemeriksaan Identitas Terdakwa • Pembacaan Dakwaan • Putusan sela pidana • Putusan sela pidana • Pembacaan Surat Tuntutan • Pledoi (Pembelaan) • Putusan Hakim Dalam proses persidangan di pengadilan dikenal pula putusan sela ( interim meascure) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Dalam Praktik pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Eksepsi penasihat hukum inilah yang memegang peranan penting dalam dijatuhkannya putusan sela oleh hakim. Kedudukan putusan sela berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

Pengertian Eksepsi adalah tangkisan ( plead) atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Keberatan terdakwa terhadap suatu dakwaan yang berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana disyaratkan, bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Disini letak perbedaan yang nyata antara eksepsi dengan pembelaan ( pledoi), karena pledoi pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan alasan-alasan hukumnya. Dalam hal berkaitan dengan suatu peristiwa tindak pidana apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukannya untuk mengajukan keberatan adalah melalui upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP. Terhadap eksepsi yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukumnya, hakim memberikan putusan selan yang dapat berupa: • Putusan yang berisi putusan sela pidana tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara ( onbevoegde verklaring).

Sesuai dengan pasal 148 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya. • Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal ( nietig verklaring van de acte van verwijzing), misalnya dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

• Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima ( niet ontvelijk verklaard), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, nebis in idem, perkara memerlukan syarat aduan ( klacht delict).

• Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejedusiel(perselisihan kewenangan), karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlakukan untuk menunggu suatu putusan hakim perdata.

• Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan putusan sela pidana a quo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara, sesuai degan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Eksepsi hanya di tujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan prosedur yang tidak tepat/cermat (inproper) atau tidak sah (illegal). Putusan sela merupakan salah satu alat kontrol terhadap putusan sela pidana Jaksa / Penuntut Umum, yang mana dimaksudkan agar mereka tidak gegabah dalam membuat surat dakwaan, dalam mengajukan suatu tuntutan datau dalam melakukan suatu penyidikan.

Terlebih lagi perlu untuk diperhatikan bahwa apabila Hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka dakwaan putusan sela pidana tidak akan diperiksa lebih lanjut.

Sebaliknya apabila Hakim menyatakan menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud diatas, maka dakwaan tersebut akan dilanjutkan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian pada pundak jaksalah terdapat tanggungjawab pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan tersebut. suatu putusan sela terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana.

Tanggal 2 Januari 2014 — 1212 — 2745 • / Pts.Sela/2013/PN.AM. / Pts.Sela/2013/PN.AM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa: Nama lengkap : EDI HARTONO BinTempat lahir : YAZID (alm) ;Umur putusan sela pidana tanggal lahir Pagar Jati (BengkuluJenis kelamin Tengah) ;Kebangsaan 34 Tahun/ 12 OktoberTempat tinggal 1979 ;Lakilaki ;Agama Indonesia ;Pekerjaan Tanggal 13 Februari 2018 — H.HIMIN Lawan FRENSI RIASTUTI 448 — 397 • dahulu(uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dankasasi;10.Menghukum TERGUGAT untuk membayar setiap biaya yang timbul dalamperkara ini.ATAU Jika Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang bahwa Pemohon Intervensi: JOKO JUNIARTO, S.ST dalampermohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan menerimapermohonannya dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu denganPutusan Sela Nomor 04/Pdt.G/ Pts.Sela Tanggal 13 Desember 2011 — DIREKTUR UTAMA PT.

TIMAH Tbk, Cq. KEPALA KAWILASI BELITUNG PT.TIMAH, Tbk, ; PT. REBINMAS JAYA, PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEP.BANGKA BELITUNG Cq.

BUPATI KABUPATEN BELITUNG; 235 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap • Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yuridis dalammemeriksa, yang ada hanya menguatkan dan membenarkan atas alasanalasan terhadap Putusan Sela Nomor : 20/ Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.TDN,pada halaman 4 (empat) sebagaimana dikutip :"Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan Putusan Sela HakimTingkat Pertama tanggal 25 November 2009 Nomor : 20/ Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.TDN yang mengabulkan gugatan Provisi sudah tepat dan benar,maka oleh karena itu Putusan Sela tersebut dapat dipertahankan dandikuatkan Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnyaJudex Facti membatalkan Putusan Sela Nomor : 20/ Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.DN 25 November 2009 tesebut ;Bahwa berdasarkan semua fakta hukum yang merupakan alat bukti yangterbukti secara sah menurut hukum di muka persidangan maka AmarPutusan Provisi sebagaimana diuraikan di atas adalah bentuk putusan yangbertolak belakang dan bertentangan dengan semua faktafakta hukum, olehkarenanya Pemohon Kasasi/Pembanding Provisi semula Tergugat patutapabila Tanggal 15 Nopember 2017 — 322 — 305 • Maka, untuk itu sebelum masuk dalam pokok perkara,keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam PutusanSela Nomor : 48/ Pts.Sela/Pdt.G/2016/PN.Thn, Tanggal 25 April 2017 denganamar putusan sebagai berikut: 1.

Menyatakan Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara a quo;Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Thn 3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;4. Tanggal 24 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT.

REBINMAS JAYA Diwakili Oleh : HENDRA IRAWAN, SH Terbanding/Penggugat : PT. TIMAH Persero Tbk Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG 134 — 67 • Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat untuk tidakmenerbitkan Surat Penunjukanan Lokasi ataupun mengeluarkansegala bentuk Rekomendasi atau Perjanjian baru atau melakukankegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Putusan SelaNomor : 20/ Pts.Sela/Pdt.G/2009/PN.TDN tertanggal 25 November2009 pada wilayah perkebunan kelapa sawit milik Pembandingsemula Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek perkara ini;4.

Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat: PT.PUNGKOOK INDONESIA ONE Tergugat: PT. PLN (Persero) Turut Tergugat: 1.Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Jawa Barat 2.Gubernur Jawa Barat 71 — 59 • Tergugat II tersebut,Penggugat mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2021;Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas Tergugat dan turutTergugat Il mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2021;Menimbang, bahwa dalam surat Jawaban Tergugat telan memuatkeberatan/eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili atau KompetensiAbsolut maka sebelum masuk dalam pokok perkara, keberatan tersebut telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor13/ Pts.Sela Baru tersebut merupakanKeputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, sehingga seharusnyagugatan atau sengketa atas Keputusan tersebut diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Subang tidak berwenanguntuk mengadili sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak dapat menerimagugatan a quo;Menimbang bahwa terhadap hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimdalam Putusan Sela Nomor : 13/ Pts.Sela/Pdt.G/2021/PN.Sng, Tanggal 11 Tanggal 23 April 2020 — Penggugat: RITA SARTIKA Tergugat: 1.Enny Chriswandari, S.Pd Binti Khris Suyanto 2.A.

SYAHRUL AZIM, S.Ag Intervensi: SRI LESTARI 232 — 166 • Menyatakan Pemohon Intervensi tidak ada hubungan hukumnya denganperkara perdata antara Penggugat dengan Para Tergugat.Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksaperkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo EtBono);Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat Voeging tersebutPengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Maret2020 Nomor 58/Pdt.G/ Pts.Sela/2019 /PN.

Tanggal 3 Agustus 2016 — Penggugat: 1.Muhammad Nawir, SKM 2.Hasanuddin 3.Andi Muh.Sidjid, SH Tergugat: BUPATI BONE Intervensi: Hj.Andi Faridawati 93 — 60 • nnn nn nnn nnn ncn nnn nnn nano nnnnananTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, tanggal 12 Februari 2016 Nomor putusan sela pidana 17/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;; Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.Hal.

3 dari 83 Hal.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 17/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;Telah membaca Putusan Sela Nomor: 17/ Pts.Sela Tanggal 27 Juni 2013 — HERNADIANTO Als BANG DION BIN TASIN ERO KUSWARA Als ERO BIN SAIEROH ARIFIN 163 — 129 • / Pts.Sela/2012/PN.AM.

putusan sela pidana

tertanggal 13 September2012;Terdakwa Il Ero Kuswara alias Ero Bin Saieroh Arifin ditahan dalamberkas perkara No. 216/Pid.B/2012/PN.AM dengan jenis penahanan RumahTahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik tanggal 04 Juni 2012 No.Pol. : Sp.Han/39/VV2012/Reskrimsejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2012Nomor : 114/N.7.12/Epp.1/06/2012 sejak tanggal 24 Juni 2012 sampaidengan / Pts.Sela/2012/PN.AM.

tertanggal 13 September2012;Para terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum / Advokat yangterdiri dari : HOTMA T.SIHOMBING,SH, DRS. AHMAD NURDIN,SH, danJHON EVEN SITEPU,SH adalah Advokad pada kantor Advokad/PengacaraHOTMA T. SIHOMBING,SH dan GROUP, yang berkedudukan di JI. Tanggal 23 Maret 2018 — Penggugat: OKTOBERNARD NASEDUM, Tergugat: 1.YOHANIS PANDENAIAN, 2.DOMINIKUS PANDE 3.DEKI TULE, 4.LUSIA TINE, 5.HERY SUMENDA Turut Tergugat: 1.ELSYE NESEDUM 2.VIKTORINA NESEDUM 3.Pemerintah RI Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane 80 — 58 • Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik,dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan TergugatV tidak pula mengajukan Dublik;Menimbang, bahwa dalam surat Jawaban Tergugat III telah memuatkeberatan/eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili atauKompetensi Absolut maka sebelum masuk dalam pokok perkara, keberatantersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor :179/ Pts.Sela Tanggal 22 Mei 2007 — Datuk Ihsan Marsudi Melawan Slamet Mawardi, Dkk 140 — 102 • Rp.

0.000, Panggilanpanggilan .Rp. 1.663.200,= POnCAtataM oi ae seeeuiiad ie Rp. 14.000, Redaksi Pts.Sela.3 x. Rp. 9.900, Materai Pts. Sla 3.x .5.Rp. 18,000, +Jumiah.Rp 1.763.200 (satu juta tujuh ratus enam puluh tga ribudua ratus rupiah. ),BALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN AgLipr>.DIKELUARKAN UNTUK DaasPAMITERA MUDA PERDATAMIP. 19610913 1886024403 Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum: 1.IKA LUIS NARDO, SH 2.YUNASRUL, SH Terdakwa: M.

HASYIM Als ACEM Bin Alm. H. UMAR 253 — 199 • 43 (empat puluh tiga) rantai, olehkarena itu Saksi ABDUL LATIF merasa dirugikan oleh Terdakwa dan SaksiABDUL LATIF melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Tamiang hingga akhirnyaTerdakwa ditangkap guna menjalani proses hukum atas perbuatannyatersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telahdiputus dengan Putusan Sela Nomor 286/Pid.B/ Pts.Sela Tanggal 3 Mei 2018 — M.

HASYIM Als ACEM Bin (Alm) H. UMAR 128 — 84 • seluas 43 (empat puluh tiga) rantai, olehkarena itu Saksi ABDUL LATIF merasa dirugikan oleh Terdakwa dan SaksiABDUL LATIF melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Tamiang hinggaakhirnya Terdakwa ditangkap guna menjalani proses hukumatasperbuatannya tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atauPenasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus denganPutusan Sela Nomor 286/Pid.B/ Pts.Sela Tanggal 25 Juli 2018 — Drs.

I DEWA NYOMAN SEMADI 152 — 104 • Melanjutkan persidangan ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwatersebut,Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor86/ Pts.Sela/Pid.B/2008/PN.Sgr tanggal 21 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:1.

Menolak keberatan Terdakwa Drs. Dewa Nyoman Semadi melalui PenasihatHukumnya untuk seluruhnya;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan hinggaputusan akhir;3.

Tanggal 10 Nopember 2014 — FERNANDA PUTRA BIN FERIDES ALIAS PUTRA 118 — 127 • FERIDES ALIAS PUTRA,sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RlNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.nennnnenn= Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, PH.Terdakwa telah mengajukan keberatan /eksepsi dan terhadap keberatan PHterdakwa tsb, penuntut umum mengajukan tanggapan /replik untukmembuktikan dakwaannya dan untuk memutus tig keberatan PH terdakwa tsbsebagaimana dimaksud dalam psl 156 ayat (1) KUHP,majelis hakim telahmengajukan putusan sela n0o.663/ pts.sela Tanggal 2 Oktober 2017 — putusan sela pidana Roy Marten Bele Bau Alias Roy 137 — 74 • Pid.B/2017/PN Atbperasaan sakit hati atas tuduhan status dan komentarkomentar dariterdakwa yang di posting ke media social facebook yang mana dapattersiar Siapapun dapat melihat/diketahui orang banyak ;Perbuatan ia Terdakwa ROY MARTEN BELE BAU Alias ROYtersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal310 Ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telahdiputus dengan Putusan Sela Nomor 44/ Pts.Sela
Tanggal 13 Juni 2017 — Rastimpen Binti Sarga, Dkk X Hj.

Juariyah alias Hj. Julaeha Binti Kaer, Dkk 397 — 411 • Sebidang tanah sawah di Blok Raksa Desa Gempol KecamatanPusakanagara Kabupaten Subang, Sertipikat Hak Milik Nomor :145, luas 6.970 M2 atas nama Hj.JUARIYAH, sedangkan ;padaHal. 9 dari Hal. 30PUTUSAN SELA Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sng.2.3.2.4.2.0%2.6.SPPT tercatat NOP. 32.15.160.010.005.00410, luasnya 8.449 M2,atas nama Hj.JUARIYAH bt.

(posita 5.11); Hal. 11 dari Hal. 30PUTUSAN SELA Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sng.3. Menghukum TergugatTergugat II, dan Tergugat Ill, untuk menyerahkanobjek sengketa sebagaimana pada posita 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,dan 5.11 yang pada saat ini dalam penguasaannya kepada paraPenggugat dalam keadaan utuh, kosong dan aman serta tanpa terbebanihak apapun, masingmasing berupa : 3.1.

Dalam Tindak Pendahuluan : e Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Para TergugatRekonvensi yaitu tanah yang berdiri diatasnya rumah tinggal terletakHal. 23 dari Hal. 30PUTUSAN SELA Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sng.di Dusun Kalentambo RT. 08/02 Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang;B. Dalam Pokok Perkara :1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lian dalam perkarasebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objekHal.

27 dari Hal. 30PUTUSAN SELA Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sng.sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;2. Pendaftaran : Rp. 30.000,Biaya Peroses : Rp. 50.000,PNBP Penggugat : Rp. 5.000,PNBP Tergugat : Rp. 25.000,Panggilan : Rp.

1.535.000,Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000, +Total Rp. 1.656.000,(satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)Hal. 30 dari Hal. 30PUTUSAN SELA Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sng. Tanggal 2 September 2014 — RADEN MASDI Bin RADEN NUN 401 — 447 • KTP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilantingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama lengkap : RADEN MASDI Bin RADEN NUNTempat lahir : Manggar (Bangka Belitung)Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun /17 Maret 1949Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun Kerta raja RT.004 RW.002 DesaKendawangan Kiri, WHW AR maka jelas perkara ini adalahmerupakan sengketa hak yang diatur dalam UndangUndangHukum Perdata.Bahwa kemudian berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikandalam keberatankeberatan tersebut diatas untuk itu kami mohonMajelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:1.

Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dengan segalaargumentasi hukumnya.2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa betul adanya namunbukan merupakan perbuatan pidana.3. Putusan sela pidana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi)tersebut telah mengajukan tanggapan / Repliknya secara lisan pada hariSelasa tanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya tetap pada suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum atas tanggapan PenuntutUmum tersebut telah mengajukan tanggapan / Dupliknya, secara lisanyang pada pokoknya tetap pada keberatan / EksepsinyaMenimbang, untuk mempersingkat Putusan Sela ini, selengkapnyakeberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa atas surat dakwaanPenuntut Umum, tanggapan / Replik Penuntut Umum atas Keberatan(eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan seluruhnya telah turut dipertimbangkan sertatelah pula menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalamPutusan Sela ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah = alasanalasan keberatan (eksepsi)Penasehat Hukum terdakwa telah memenuhi Tanggal 25 Nopember 2013 — BUT CONOCO PHILIPS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK 181 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap • KEP442/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 TentangPenghapusan Sankdi Administrasi atas SPP PPN Masa Pajak September 2009yang merupakan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) UU KUPdan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak.Bahwa oleh karena materi pokok perkara belum diperiksa maka perluditerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksakembali pokok perkara sebelum Majelis Peninjauan Kembali mengambil putusanakhir.Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhirmaka perlu diambil putusan sela dan membatalkan putusan Pengadilan PajakNomor Put.

37042/PP/M.XVI/99/2012, tanggal 6 Maret 2012 serta MahkamahAgung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadapmateri pokok sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya hasilpemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirimkan kembali ke Putusan sela pidana 31 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 250 B/PK/PJK/2013Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biayaperkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenaipokok perkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Tanggal 16 Januari 2012 — NENI ELRINA Binti BAMBANG SAPTO AJI (Terdakwa) 330 — 320 • Pwt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat Pertamatelah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :Nama lengkap putusan sela pidana NENI ELRINA Binti BAMBANG SAPTO AJITempat Lahir : Purbalingga.Umur/Tangal Lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1981Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempatTinggal : Jalan Kidangsari No.:87RT.

04 / RW1, DesaKarangsentul Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 9 Januari 2012sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menyatakanalasan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sudah merupakan materi pokok perkaradan bukan termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana yangdikehendaki dan dimaksud serta secara limitatif telah di atur dalam ketentuan pasal156 ayat (1) KUHAP ; Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, maka Majelis akan menjatuhkan putusan sela Tanggal 30 Agustus 2012 — RACHEL TIAWAN SIMBOLON, ; BUPATI DAIRI, 163 — 161 — Putusan sela pidana Hukum Tetap • Nomor 154 K/TUN/2012oleh Termohon putusan sela pidana cacat hukum dan melanggar Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 2007 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor50 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasanalasan kasasitersebut, Mahkamah Agung perlu.

mengambil putusan sela pidana sela untukmemerintahkan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agarmembuka kembali persidangan guna memeriksa pokok perkara yang berkaitandengan halhal sebagai berikut Tentang aspek material substansial pendukung terbitnya Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa;Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap halhaltersebut di atas agar segera dikirimkan kembali bersama berkas dalam perkaraa quo ke Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadapbiaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhirmengenai pokok perkara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tanggal 4 September 2007 — INDRA ELLI GUNAWAN bin TIMOTIUS ALIYANTO 63 — 23 • Kbm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dean mengadili perkara perkarapidana dengan acara pemeriksaan secara biasa secara peradilan tingkat pertama denganperadial tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkarapara terdakwa :1.

Nama LengkapTempat LahirUmur/tanggal lahirJenis Putusan sela pidana TinggalAgamaPekerjaanPendidikan2. Majelis hal itu sudah memasuki materipokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan para terdakwa atas Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum pada point kedua harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan para terdakwa dinyatakantidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara para terdakwa harus dilanjutkan.Menimbang, bahwa meskipun keberatan para terdakwa dinyatakan tidak dapatditerima dalam putusan sela Tanggal 22 Mei 2019 — SURASMINI binti SUKARDJAN, putusan sela pidana tinggal di Desa Puri Rt.001 Rw.005, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A.HARDIYANTO,S.H, Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “A.HARDIYANTO,SH DAN REKAN”, Jalan Pantai No.59, RT.02/RW.01, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan : AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN, bertempat tinggal di Desa Langse RT.02, RW.01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; SUKARDJAN, bertempat tinggal di Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Yang dalam hal ini, Tergugat I dan II memberikan Kuasa kepada HADI WINARTO,S.H, Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “HADI WINARTO DAN PARTNERS”, Jalan Wahid Hasyim, Dukuh Kranggan, Gang Kepodang, RT 02 RW 03 No.13, Pati Kidul, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I dan II; GATOT SUGIARTO,S.H, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Daerah Kerja Kabupaten Pati, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 65B Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NURCAHYO EKO PAMBUDI, S.H., M.

IMAM SANTOSA, S.H, Advokat, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara NURCAHYO EKO PAMBUDI, SH dan Rekan, Jalan Kol. Sugiono No. 10, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI, berkedudukan di Jalan Pati- Kudus Km.

3.5, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini dikuasakan pada T. JOKO PURWANTO, S.H., HERI WIYATNO, S.H., dan TITIK DARWATI, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 416/SK-33.18.MP.02.02/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat; 151 — 113 • Tanggal 23 Oktober 2008 — Lettu Arh Agustinus Manalu 54 — 27 • 05-K/ SELA/PM I-02/AD/X/2008 PENGADILAN MILITER I02MEDANPUTUS AN SELANOMOR: PUT/ 05K/ SELA/PM I 02/AD/X/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I02 Medan dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan PutusanSela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para TerdakwaTerdakwa Putusan sela pidana lengkap : Agustinus ManaluPangkat/Nrp : Lettu Arh / 622327Jabatan ; Pgs.

Melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.Demikian putusan sela ini diputuskan pada hari Kamis tanggal23 Oktober 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR.Samosir, SH Kolonel Chk Nrp.

33591 sebagai Hakim Ketua sertaParman Nainggolan, SH Letkol Chk Nrp.33849 dan Wahyupi, SH Putusan sela pidana Nrp. 524404 sebagai HakimHakim Anggota dan diucapkan padahari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbukauntuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, SH Tanggal 21 Desember 2010 — Ny. WONG IVONNE EMMY Lawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, Dkk 88 — 77 • Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 43/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut ; 3.Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; absolut dari Tergugat II dan III ;Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.

1.641.000, (satu juta enam ratus empat puluhsatu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang,menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 Kuasa HukumPembanding semula Penggugat telah memohon banding terhadapPutusan Sela yang telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3April 2006 No. 165/Pdt.Bth/2005/PN.TNG, dimana dalamperkara tersebut Badan Pertanahan KotaTangerang/Terbanding III / Tergugat III dalam perkara initelah diikutsertakan dalam perkara tersebut, berartitidak perlu lagi diajukan perkara tersebut di PengadilanTata Usaha Negara karena sudah melebihi 90 hari sesuaidengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka dengandemikian dimohon kepada Pengadilan Tinggi Banten untukmembatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 11 Agustus 2010 No.

43/Pdt.G/ 2010/PN.TNG ;Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas,maka Pembanding semula Penggugat memohon sebagai berikutMenerima Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut ;Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang No.43/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 11 Agustus 2010 tersebut ;Mengadili SendiriMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembandingseluruhnya;Dan atau Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang dalam memutus' perkara Nomor43/Pdt.G/2010/PN.TNG sudah tepat, sebab telah sesuai denganketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding MIIsemula Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan TinggiBanten untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikutMenolak permohonan banding yang diajukan Pembandingsebelumnya Penggugat ;Menguatkan Putusan Sela tanggal 11 Agustus 2010 menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo, karena Sertifikat Hak GunaBangunan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dimohonkanpembatalannya oleh Penggugat adalah keputusan Tata UsahaNegara (beschikking ) yang bersifat konkrit, individual, danfinal sehingga pembatalan keberlakuannya merupakan wWwewenangdari Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Terbanding I sangat berpendapat dengan pertimbanganhukum Putusan Sela yang telah Tanggal 16 Desember 2014 — IYUT Anak Laki-Laki Dari IDIM 134 — 94 • KTP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilantingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama lengkap : FUT Anak LakiLaki Dari IDIMTempat lahir : Desa Seguling Kecamatan Manis MataKabupaten KetapangUmur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 02 Oktober 1967Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Dusun Labu RT.003 RW melakukan, menyuruh melakukan atau yangturut melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal55 KUHPidana atau Pasal 480 Putusan sela pidana karena alasanalasan tersebut diatas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang diharuskanoleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan BatalDemi Hukum.Bahwa kemudian berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikandalam keberatankeberatan tersebut diatas untuk itu kami mohonMajelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa telah masuk dalampokok perkara;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum atas tanggapan PenuntutUmum tersebut telah mengajukan tanggapan / Dupliknya, secara lisanyang pada pokoknya tetap pada keberatan / EksepsinyaMenimbang, untuk mempersingkat Putusan Sela ini, selengkapnyakeberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa atas surat dakwaanPenuntut Umum, tanggapan / Replik Penuntut Umum atas Keberatan(eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan seluruhnya telah turut dipertimbangkan sertatelah pula menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalamPutusan Sela ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah = alasanalasan keberatan (eksepsi)Penasehat Hukum terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum yangberlaku.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkansubstansi dari keberatan (eksepsi) tersebut, Majelis Hakim memandang7perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian eksepsimenurut Tanggal 9 Desember 2014 — AMIN Anak Laki-Laki Dari (Alm) TJUNG HIAN TJIN 170 — 136 • KTP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan NegeriKetapang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilantingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalamperkara para terdakwa:Terdakwa Nama lengkapHIAN TJINTempat lahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwa IlNama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKebangsaanAMIN Anak LakiLaki Dari (Alm) TJUNGJawai41 tahun SENTRAL STEEL INDONESIA.Oleh karena alasanalasan tersebut diatas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang diharuskanoleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan BatalDemi Hukum.16Bahwa kemudian berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikandalam keberatankeberatan tersebut diatas untuk itu kami mohonMajelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:1.

Menerima Eksepsi/Keberatan tersebut diatas.2. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas keberatan (eksepsi)tersebut telah mengajukan tanggapan / Repliknya secara tertulis padahari Senin tanggal 8 Desember 2014, yang pada pokoknya tetap padasurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum atas tanggapan PenuntutUmum tersebut telah mengajukan tanggapan / Dupliknya, secara lisanyang pada pokoknya tetap pada keberatan / Eksepsinya;Menimbang, untuk mempersingkat Putusan Sela ini, putusan sela pidana (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa atas surat dakwaanPenuntut Umum, tanggapan / Replik Penuntut Umum atas Keberatan(eksepsi) Penasehat Hukum para terdakwa sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan seluruhnya telah turut dipertimbangkan sertatelah pula menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalamPutusan Sela ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah = alasanalasan keberatan (eksepsi)17Penasehat Hukum para terdakwa telah memenuhi ketentuan hukumyang Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan huku acara (Pasal 136 HIR) • Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih putusan sela pidana dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan huku acara (Pasal 136 HIR) Tanggal 27 April 2017 — PEMBANDING VS TERBANDING 17 — 9 • yangdiajukan oleh:PEMBANDING, umur putusan sela pidana tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagaiTergugatsekarang Pembanding;melawanTERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagaiPenggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Putusan sela pidana tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitandengan perkara tersebut;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Sela Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal iniPengadilan Agama Surabaya untuk membuka kembali persidanganperkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimanadimaksud putusan sela ini;2.

Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar setelahselesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, makaberkas perkara yang bersangkutan beserta Berita Acara pemeriksaantambahan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;3.

putusan sela pidana

Tanggal 5 Nopember 2009 — MARKUS KAPONG Pelda / 546514 35 — 11 • Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/31-K/ PM.III-17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009 untuk seluruhnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya ke Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado. Membaca : Putusan sela Pengadilan Militer III17 Manado dalam perkara itu Nomor 31K/PM.HI17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009, yang amarnya berbunyisebagai berikut : 1 Menerima keberatan yang diajukan oleh Sdr.

Kapten ChkNovy Mewoh, S.H. Nrp 1100000080470 selaku PenasihatHukum Terdakwa. 2 Menyatakan Pengadilan Militer I17 Manado: Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima. b Perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer HI17 Manado tersebutOditur Militer Muh. Nirwan Said, S.H. Kapten Sus Nrp 524418 mengajukanperlawanan dengan Akta Perlawanan Nomor AP/01/PM.III17/AD/VI/2009,tanggal 12 Juni 2009.

putusan sela pidana

Menimbang : Bahwa perlawanan dari Oditur Militer terhadap Putusan Sela PengadilanMiliter I17 Manado Nomor 31K/PM.III17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu perlawananOditur Militer secara formal dapat diterima. Menimbang : Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer mengandung beberapahal yang berkaitan dengan kedaluwarsa penuntutan dan surat dakwaanOditur Militer kabur yang pada pokoknya sebagai berikut : 1 Bahwa putusan sela Pengadilan Militer III17 Manadohanya didasarkan sematamata pada aturan hukum materiilMenimbangdan formil dengan mengesampingkan kepentingan institusiTNI.

2 Bahwa adanya Pengadilan Militer untuk mengakomodirkepentingan TNI dan sebagai pelopor penemuan hukumdalam persidangan.

Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer III17 Manado Nomor Put/31K/ PM.III17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009 untuk seluruhnya. 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini besertaberkas perkaranya ke Kepala Pengadilan Militer III17 Manado. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 di dalam musyawarahMajelis Hakim Militer Tinggi oleh H.

Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727 sebagai HakimKetua serta A.A.A.
• Search for: • Home • Opini & Berita Terkini • Hukum dan Politik • Hukum Perdata • Hukum Pidana • Lainnya • Hukum Dan HAM • Teori Hukum • Hukum Internasional • Budaya • Filsafat Hukum • Hukum Konstitusi • Hermeneutika Hukum • Hukum Tata Negara • Ilmu Hukum • Dogmatik • Putusan • Undang-undang • Empirik • Antropologi Hukum • Hukum dan Ekonomi • Psikologi Hukum • Sosiologi Hukum • Putusan sela pidana • Legal Opinion • Penelitian hukum Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam konteks ini tidaklah terikat pada putusan sela yang putusan sela pidana dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap. Berdasarakan Pasal 185 ayat 1 HIR/ Pasal 196 ayat 1 Rbg, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam acara berita persidangan. Demikian halanya juga ditegaskan dalam Pasal 190 ayat 1 HIR/ Pasal 120 ayat 1 Rbg, menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir saja.

Dalam praktiknya di pengadilan, pada pokoknya putusan sela dapat dibagi sebagai berikut PUTUSAN PREPATOIR Putusan prepatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.

Sifat dasar dari putusan prepatoir adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan dalam rekonvensi) tidak diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi atau putusan yang menolak/ menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima, atau putusan yang putusan sela pidana pihak tergugat asli ( principal) datang mengahadap sendiri di persidangan. PUTUSAN INTERLUKOTOIR Putusan interlukotoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.

Misalnya putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat ( descente).

PUTUSAN PROVISIONIL Putusan provisional adalah putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara (dalam hal ini dihubungkan karena adanya hubungan dengan pokok perkara). Misalnya dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, istri mohon izin hakim agar meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjuk rumah dimana istri harus tinggal ( vide: Pasal 212 KUH Pdt atau Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1979 atau Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) PUTUSAN INSIDENTIL Putusan insidentil adalah putusan yang dijatuhkan hakim sehubungan adanya insiden, yang menurut sIstem RV (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.

Misalnya ketika pemeriksaan sidang berlangsung salah satu pihak mohon agar saksinya didengar atau diperkenankan seorang pihak ketiga ( interventie) masuk dalam perkara perdata tersebut dalam bentuk voeging (menyertai) atau tussenkomst (menengahi, vide: Pasal 279 – 282) dan bentuk lainnya adalah vrijwaring/ garansi/ penanggungan ( vide: Pasal 70- 76 Rv), yang jika diuraikan, maka penjelasan dari ketiga bentuk putusan sebagai berikut: • Voeging adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dimana pihak ketiga tersebut memihak salah satu pihak, biasanya kepada pihak tergugat, untuk melindungi kepentingan hukumnya dari pihak ketiga itu sendiri.

• Tussenkomst adalah pihak ketiga yang masuk dalam suatu perkara yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak ketiga itu sendiri. • Vrijwaring adalah dimana salah satu pihak yang berperkara menarik pihak ketiga untuk ikut berperkara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menariknya. Damang Averroes Al-Khawarizmi Alumni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Buku yang telah diterbitkan diantaranya: “Carut Marut Pilkada Serentak 2015 (Bersama Muh.

Nursal N.S), Makassar: Philosophia Press; Seputar Permasalahan Hukum Pilkada dan Pemilu 2018 – 2019 (Bersama Baron Harahap & Muh. Nursal NS), Yogyakarta: Lintas Nalar & Negara Hukum Foundation; “Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum (Bersama Apriyanto Nusa), Yogyakarta: Genta Press; Menetak Sunyi (Kumpulan Cerpen), Yogyakarta: Buku Litera. Penulis juga editor sekaligus pengantar dalam beberapa buku: Kumpulan Asas-Asas Hukum (Amir Ilyas & Muh.

Nursal NS); Perdebatan Hukum Kontemporer (Apriyanto Nusa); Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK (Apriyanto Nusa); Praperadilan Pasca Putusan MK (Amir Ilyas & Apriyanto Nusa); Justice Collaborator, Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Amir Ilyas & Jupri); Kriminologi, Suatu Pengantar (A.S.

Alam & Amir Ilyas). Adapun aktivitas tambahan lainnya: sebagai konsultan hukum pihak pemohon pada sengketa hasil pemilihan Pilkada Makassar di Mahkamah Konsitusi (2018); pernah memberikan keterangan ahli pada sengketa TUN Pemilu di PTUN Kendari (2018); memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Gorontalo (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buol, SUlawesi Tengah (2019); memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kendari (2019); memberikan keterangan ahli mengenai tidak berkompetennya PTUN mengadili hasil pemilihan umum DPRD di PTUN Jayapura (2020); memberikan keterangan ahli dalam sidang sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (September 2020) Terkait dengan Penerapan Pasal 71 ayat 2 sd ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Putusan sela pidana, dan Walikota.

Putusan Pengadilan




2022 www.videocon.com