Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Kerajaan Aceh merupakan sejarah kerajaan Islam di indonesia yang berdiri di provinsi Aceh. Kerajaan ini berada di bagian utara pulau Sumatera yang saat itu memiliki ibu kota kerajaan yang terletak di Bandar Aceh Darussalam serta penguasa pertamanya bernama Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan sebagai pemimpin pada tanggal 8 September 1507. Sejarah Kerajaan Aceh Awal mula berdirinya Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yaitu pada tahun 1496 yang berdiri di wilayah Kerajaan Lamuri yang lebih dulu ada sebelum kesultanan aceh, kemudian Kerajaan Aceh malukan perluasan wilayah dengan menundukan beberapa wilayah di sekitar kerajaan seperti wilayah Kerajaan Daya, Kerajaan Pedir, Kerajaan Lidie, dan Kerajaan Nakur.

Pada tahun 1524 wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, disusul dengan bergabungnya wilayah Aru. Pada kerajaan Aceh pemimpin kerajaan tertinggi berada di penguasaan Sultan, namun saat itu pemerintahan kerajaan aceh lebih banyak dikendalikan oleh orang kaya atau disebut hulubalang.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Dalam Hikayat Aceh Disebutkan bahwa terdapat Sultan yang diturunkan dari jabatan penguasa salah satunya yaitu Sultan Sri Alam pada tahun 1579 karena perilakunya yang tidak wajar dalam membagi-bagikan harta milik kerajaan pada para pengikutnya. Selanjutya kepemimpinan di gantikan oleh Sultan Zainal Abidin akan tetapi sultan Zainal terbunuh beberapa bulan setelah penobatan hal ini disebabkan karena sifatnya yang kejam dan memiliki kecanduan dalam hal berburu dan adu binatang.

Setelah peristiwa terbunuhnya Sultan Zainal para Raja dan Hulubalang saat itu menawarkan tahta kepenguasaan kepada Alaiddin Riayat Syah Sayyid al-Mukamil dari Dinasti Darul Kamal pada 1589. Peristiwa penganugerahan tahta ini telah mengakhiri kekacauan yang telah disebabkan oleh penguasa terdahuluselain itu Pada kepemimpinan Alaiddin Riayat Ia melakukan penumpasan terhadap orangkaya yang berlawanan dengan sistem kepemimpinannya.

Disamping itu Ia juga melakukan uasaha untuk menguatkan posisi sebagai penguasa tunggal Kerajaan Aceh. Masa Kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dengan rentang tahun 1607 hingga tahun 1636.

Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh berhasil menaklukkan Wilayah Pahang yang saat itu merupakan daerah yang menguntukan sebab dikenal sebagai sumber timah utama. Selanjutnya, pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan upaya perlawanan dengan menyerang Portugis di wilayah malaka dengan susunan kekuatan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut.

Upaya Serangan ini dimaskudkan untuk memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu, akan tetapi ekspedisi ini gagal. Silsilah Kerajaan Aceh • Sultan Ali Mughayat Syah Seperti Penjelasan yang telah disebutkan Sultan Ali Mughayat Syah adalah raja pertama dalam Sejarah Kerajaan Aceh yang memerintah dari tahun 1514 hingga tahun 1528 M.

Pada masa Sultan Ali melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara, kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah daerah Daya dan Pasai, serta mengadakan serangan kepada wilayah kedudukan Portugis di Malaka dan menyerang kerajaan Aru.

Penyerangan ke wilayah Aru ternyata berdampak kepada wilayah Johor dan Portugis yang menajdi kekuatan militer wilayah Aru, akan tetapi usaha penyerangan ini gagal karena tentaranya telah dikalahkan oleh armada Portugis. Sultan ali wafat pada tahun 1530, sehingga kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bernama Salahuddin. • Sultan Salahudin Masa pemerintahan Sultan Salahudin berawal Setelah wafatnya Sultan Ali Mughayat Syah rentang kepemimpinan berkisar dari tahun 1530 hingga 1537 M.

Pada masa kepemimpinan Sultan Salahudin kerajaan Aceh mengalami kegoyahan serta kemunduran sebab Raja tidak mengurus pemerintahan dengan benar sehingga terjadi pergantian kepemimpinan pada tahun 1537 M di mana sultan Salahudin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alaudin Riayat Syah. • Sultan Alaudin Riayat Syah Sultan Alaudin Riayat Syah menjadi pemimpin Kerajaan Aceh pada rentang tahun 1537 hingga 1568 M.

Pada masa pemerintahan Sultan Alaudin, Kerajaan mengakami perkembangan salah satunya Kerajaan aceh menjadi Bandar utama di kawasan Asia bagi pedagang Muslim mancanegara. Hal ini semakin didukung oleh kondisi Malaka yang telah direbut Portugis, sehingga para pedagan lebih memilih untuk menghindari selat Malaka dan berganti rute ke pesisir bagian Barat Sumatera.

Kejadian itu membuat Kerajaan Aceh berada dalam posisi yang strategis serta menjadi Bandar transit lada dari wilayah Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Disisi lain kedudukan yang startegis ini mengalami rintangan sebab Portugis yang mengetahui hal ini terus melakukan ancaman, sehingga untuk menghadapi perlakuan dan persaingan terhadap portugis kerajaan Aceh kemudian membangun pasukan angkatan laut yang kuat, hal ini diwujudkan dengan cara membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan turki ottoman yang dianggap sebagai pemegang kedaulatan Islam tertinggi saat itu.

• Sultan Iskandar Muda Setelah masa kepemimpinan Sultan Alaudin pemerintahan kerajaan aceh dilanjutkan Oleh Sultan Iskandar Muda seperti yang telah di sebutkan di awal Pemeirntahan ini menjadi puncak kejayaan kerajaan Aceh. Sultan Iskanda muda mulai naik tahta pada awal abad ke-17. hal – hal yang dikakukan oleh Sultan iskandar muda untuk memperkuat posisi Kerajaan Aceh sebagai pusat perdagangan diantaranya : • Merebut pelabuhan penting Sultan Iskandar Muda melakukan upaya untuk menguasai wilayah di pesisir barat dan timur Sumatera, seperti wilayah Johor dan Paahang.

Hal ini ditujukan untuk memperluas wilayah kerajaan Aceh serta luasanya wilayah menandakan kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah posisi suatu kerajaan saat itu.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

• Menyerang Kedudukan Portugis Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh sempat melakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka serta kapal-kapal portugis yang melewati wilayah selat Malaka. Dalam penyerangan yang telah dilakukan pada tahun 1614 Aceh sempat memenangkan perlawanan terhadap armada Portugis tepatnya di sekitar pulau Bintan.

• Melakukan hubungan dengan bangsa asing Sultan Iskandar Muda melakukan bekerjasama dengan berbagai bangsa salah satu contohnya yaitu kerjasama dengan negara Inggris dan Belanda untuk membantu dalam upaya perlemahan pengaruh Portugis saat itu, serta hubungan dengan kerajaan turki. • Sultan Iskandar Thani Setelah masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda berakhir, penguasaan kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Iskandar Thani.

Pada masa kepemimpinannya Sultan iskandar thani melakukan pembangunan dan kemajuan terhadap kerajaan aceh yang berbeda dari pemimpin terdahu yang lebih fokus pada pembangunan dalam negeri daripada pada melakukan politik ekspansi. Hal ini membuat Kerajaan Aceh mengalami suasana damai karena tidak ada upaya untuk menyerang atau memperluas wilayah yang sering berakibat dengan adanya perang.

Selain itu Pada masa Sultan Iskandar thani, Hukum yang ditegakkan di kerajaan yaitu hukum yang berdasarkan syariat Islam, dan bukan semata-mata bergantung pada kekuasaan yang seringkali berlaku sewenang-wenang.

Hubungan terhadap wilayah taklukan pun berjalan baik dan tidak mementingkan alasan politis dan militer. Pada Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani terdapat perhatian kepada kemajuan studi agama Islam. Dapat dikatakan kajian islam berkembang di kerajaan Aceh dan hal ini didukung oleh seorang ulama besar dari Gujarat yang bernama Nuruddin Arraniri, ulama tersebut juga menulis buku tentang sejarah Aceh berjudul Bustanu’s Salatin. Keadaan Perekonomian Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh yang terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan selat Malaka, kerjaan Aceh Menfokuskan laju perkembangan perekonomiannnya pada bidang perdagangan.

Pada saat pemerintahan sultan alaudin riayat syah, seperti dijelaskan diatas Aceh mengalami perkembangan menjadi Bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara, seperti Belanda, inggris, arab, Persia, turki. Kebanyakan komoditas yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, barang tambang seperti timah, perak dan emas serta rempah-rempah yang berasal dari Maluku.

Serta di wilayah Aceh terdapat pedagang mancanegara yang menawarkan barang dagangan dalam hal ini bisa disebut terjadi proses impor, contohnya produk Porselin dan sutera yang dibawa dari pedagang Jepang dan Cina, dan produk minyak wangi dari negara Eropa. Selain itu kapal pedagang Aceh aktif melakukan perdagangan hingga kawasan laut merah.

Kehidupan masyarakat kerajaan Aceh mengenal adanya Struktur sosial yang terdiri dari empat golongan, yaitu golongan teuku atau kaum bangsawan yang memiliki kewenangan dalam kekuasaan pemerintahan sipil, kedua yaitu golongan tengku yang terdiri dari kaum ulama yang berperanan dalam bidang keagamaan, golongan ketiga yairu hulubalang atau ulebalang terdiri dari para prajurit, dan rakyat biasa.

Pebedaan golongan ini terkadang menimbulkan persaingan hal ini biasa terjadi di kalangan golongan Tengku dan Teuku. Selanjutnya Kehidupan budaya selama masa kerajaan Aceh tidak banyak diketahui Perkembangan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan masjid Baiturrahman yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Penyebab Kemunduran Kerajaan Aceh Setelah Masa pemerintahan Iskandar Thani berakhir, Sejarah Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Saat itu Aceh tidak mampu melakukan perubahan besar yang signifikan saat sejumlah wilayah taklukan kerajaan melepaskan diri. sehingga Kerajaan Aceh tidak mampu dalam menjalankan perannya sebagai pusat perdagangan yang stratgeis.

Berikut sebab – sebab kemunduran kerajaan aceh : • Tidak adanya pengganti raja Sebab kemunduran kerajaan Aceh salah satunya yaitu bermula setelah wafatnya Sultan Iskandar muda pada tahun 1636, hal ini dikarenakan setelahnya tidak ada raja-raja yang mampu memerintah serta mengendalikan wilayah Kerajaan Aceh yang luas.

Pada saat pemerintahan sultan iskandar thani kemunduran kerajaan mulai terasa dan memiliki dampak yang signifikan setelah meninggalnya sultan iskandar thani. Disisi lain kemunduran kerajaan juga diakibatkan adanya perebutan tahta diantara para pewaris dari silsilah kesultanan. • Pertikaian Sebab kemunduran kerajan selanjutnya adanya pertikaian yang terus menerus terjadi di Aceh antara golongan bangsawan dan golongan ulama hal ini berdampak pada persatuan internal kerajaan sehingga hal ini membuat kerajaan Aceh melemah.

Perbedaan aliran dalam agama pun dapat membuat pertikaian di tubuh golongan ulama. • Pelepasan Wilayah Selanjutnya sebab kemunduran kerajaan Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah yaitu banyaknya Daerah-daerah taklukan kerajaan melepaskan diri dan menguatnya pengaruh belanda saat itu kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah beberapa daerah seperti daerah pahang, johor, Perak, Minang Kabau, dan Siak berkembang menjadi wilayah yang merdeka dan berdiri dalam kekuasaan asing (Belanda).

Demikian sejarah Kerajaan Aceh yang berkuasa kurang lebih selama 4 abad, dan kemunduran kerajaannya pada awal abad ke-20 karena wilayahnya telah dikuasai oleh Belanda. Ketahui pula sejarah kerajaan lainnya seperti Sejarah Kerajaan Atlantis, Sejarah Kerajaan Tidore.

Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan (A) Sultan Iskandar Muda, sebab pada masa pemerintahannya Aceh mengalami kemajuan dan banyak pencapaian. Bandar Aceh menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal kapal perang Portugis. Penyebaran meluas dengan penaklukan oleh kerajaan Aceh, pada masa pemerintahannya penaklukan kekuasaan dilakukan hingga ke luar tanah aceh sehingga kekuasaan kerajaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai ke Semenanjung Malaka.

Bahkan kerajaan Aceh juga menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatra. Sehingga jawabannya adalah A. d. Sultan Malik Al-Saleh. Penjelasan • Maksud soal: masa kejayaan kerajaan Aceh. • Kata kunci: pemerintahan. • Jawabannya adalah A. Dalam belajar online kali ini, kata kuncinya adalah kerajaan Aceh. Kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nah pendiri dan yang memerintah adalah Sultan Ali Mughayat Syah.

Namun masa keemasan atau kejayaannya ada pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Karena Pelabuhan Bandar Aceh menjadi Pelabuhan Internasional, kekuasannya meluas hingga keluar tanah Aceh. Maka jawabannya ada pada pilihan yang A. Berikut penjelasan di dalam buku paket kelas 9 pada halaman 117: • Sedangkan B, C dan D salah.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

B salah karena Sultan Alaudin Riyat Syah, bukan puncak keemasan yang membawa Aceh kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah kerajaan besar. Sedangkan Sultan ALi Mugghyat Syah adalah pendiri dan tentunya karena baru didirikan Aceh belum berada dalam masa puncak keemasan.

Sehingga C salah. D salah, karena Sultan Malik Al Saleh adalah raja pertama kerajaan Samudera Pasai bukan kerajaan Aceh. Kunci Jawaban Rekomendasi • Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut (D) • Jelaskan pengertian hari kiamat ! (Jawabannya) • QS al ahzab ayat 70 menegaskan bahwa allah swt menyeru orang beriman untuk (B) • Jelaskan pengertian jujur !

(Jawabannya) • Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah (D) • Berikut ini merupakan azab bagi siswa yang merendahkan guru-gurunya, kecuali (A) Kategori Kelas IX, SMP Tag Brainly, PAI Navigasi Tulisan
MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) Sebagaimana halnya Aceh yang dulunya merupakan negara Islam termasyhur di kawasan Asia Tenggara dengan julukan “Serambi Mekkah” bahkan dikenal pula sebagai salah satu negara yang makmur di antara lima negara terkuat di dunia, yaitu : Aceh, Aqra, Maroko, Istanbul, dan Isfahan (Persia).

Baca Juga : Kerajaan Banten : Sejarah, Raja, Dan Peninggalan, Beserta Masa Kejayaannya Secara Lengkap 6.10. Sebarkan ini: Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatra sekarang merupakan salah satu provinsi dalam negara Indonesia yang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Aceh sebelum bergabung dengan Indonesia pada tahun 1945 merupakan wilayah kerajaan Islam yang beribukota Banda Aceh. Asal nama Aceh juga terdapat cerita di dalam sebuah buku bangsa Pegu (Hindia Belakang) yang menceritakan perjalanan Budha ke Indo Cina dan kepulauan Melayu.

Mereka melihat di atas gunung di pulau Sumatra. Sebuah pancaran cahaya beraneka ragam warna dari gunung itu, sehingga mereka berseru : “Acchera Bata (Atjaram Bata Bho = Alangkah indahnya) jadi dari kata itulah kemudian menjadi asal kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah nama Aceh.

Gunung yang bercahaya itu di ceritakan terletak dekat pasai yang sekarang tidak ada lagi karena telah di tembak hancur dengan meriam oleh kapal perang Portugis. Kreemer dalam bukunya “Atjeh” (Leiden 1922) mengatakan bahwa kerajaan Aceh pasti belum tahun 1500 sudah berdiri dengan kuat dan megahnya, untuk mengetahui dari mana tepatnya asalnya mula orang Aceh belum di dapat data-data yang relatif akurat dalam sejarah kini mungkin seseorang menemukan di antara penduduk Pribumi Aceh orang dengan ciri-ciri bangsa Melayu, Pakistan, India, Cina dan bahkan dalam jumlah yang lebih kecil orang-orang dengan ciri-ciri Portugis, Turki, Arab, dan Parsi.

Peta Letak Kerajaan Aceh Letak Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah Aceh yang strategis yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional menyebabkan Kerajaan Aceh sebagai kerajaan Islam mengalami masa kejayaan.

Sejarah Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh dirintis oleh Mudzaffar Syah. Ketika awal kedatangan Bangsa Portugis di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatra, terdapat dua pelabuhan dagang yang besar sebagai tempat transit para saudagar luar negeri, yakni Pasai dan Pedir. Pasai dan Pedir mulai berkembang pesat ketika kedatangan bangsa Portugis serta negara-negara Islam.

Namun disamping pelabuhan Pasai dan Pedir, Tome Pires menyebutkan adanya kekuatan ketiga, masih muda, yaitu “Regno dachei” (Kerajaan Aceh). Aceh berdiri sekitar abad ke-16, dimana saat itu jalur perdagangan lada yang semula melalui Laut Merah, Kairo, dan Laut Tengah diganti menjadi melewati sebuah Tanjung Harapan dan Sumatra. Hal ini membawa perubahan besar bagi perdagangan Samudra Hindia, khususnya Kerajaan Aceh. Para pedagang yang rata-rata merupakan pemeluk agama Islam kini lebih suka berlayar melewati utara Sumatra dan Malaka.

Selain pertumbuhan ladanya yang subur, disini para pedagang mampu menjual hasil dagangannya dengan harga yang tinggi, terutama pada para saudagar dari Cina. Namun hal itu justru dimanfaatkan bangsa Portugis untuk menguasai Malaka dan sekitarnya.

Dari situlah pemberontakan rakyat pribumi mulai terjadi, khususnya wilayah Aceh (Denys Lombard: 2006, 61-63) Pada saat itu Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim, berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pedir pada tahun 1520. Dan pada tahun itu pula Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Daya hingga berada dalam kekuasaannya. Dari situlah Kerajaan Aceh mulai melakukan peperangan dan penaklukan untuk memperluas wilayahnya serta berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Portugis.

Sekitar tahun 1524, Kerajaan Aceh bersama pimpinanya Sultan Ali Mughayat Syah berhasil menaklukan Pedir dan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah tersebut juga mampu mengalahkan kapal Portugis yang dipimpin oleh Simao de Souza Galvao di Bandar Aceh (Poesponegoro: 2010, 28).

Baca Juga : Kerajaan Sriwijaya : Sumber Sejarah, Raja, Peninggalan, Masa Kejayaan Dan Keruntuhannya Setelah memiliki kapal ini, Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim bersiap-siap untuk menyerang Malaka yang dikuasai oleh Bangsa Portugis.

Namun rencana itu gagal. Ketika perjalanan menuju Malaka, awak kapal dari armada Kerajaan Aceh tersebut justru berhenti sejenak di sebuah kota. Disana mereka dijamu dan dihibur oleh rakyat sekitar, sehingga secara tak sengaja sang awak kapal membeberkan rencananya untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Hal tersebut didengar oleh rakyat Portugis yang bermukim disana, sehingga ia pun melaporkan rencana tersebut kepada Gubernur daerah Portugis (William Marsden, 2008: 387) Selain itu sejarah juga mencatat, usaha Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim untuk terus-menerus memperluas dan mengusir penjajahan Portugis di Indonesia.

Mereka terus berusaha menaklukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Aceh, dimana kerajaan-kerajaan tersebut merupakan kekuasaan Portugis, termasuk daerah Pasai. Dari perlawanan tersebut akhirnya Kerajaan Aceh berhasil merebut benteng yang terletak di Pasai.

Hingga akhirnya Sultan Ibrahim meninggal pada tahun 1528 karena diracun oleh salah seorang istrinya. Sang istri membalas perlakuan Sultan Ibrahim terhadap saudara laki-lakinya, Raja Daya.

Dan ia pun digantikan oleh Sultan Alauddin Syah (William Marsden, 2008: 387-388) Sultan Alauddin Syah atau disebut Salad ad-Din merupakan anak sulung dari Sultan Ibrahim. Ia menyerang Malaka pada tahun 1537, namun itu tidak berhasil.

Ia mencoba menyerang Malaka hingga dua kali, yaitu tahun 1547 dan 1568, dan berhasil menaklukan Aru pada tahun 1564. Hingga akhirnya ia wafat 28 September 1571. Baca Juga : Kerajaan Demak : Sejarah, Raja, Dan Peninggalan, Beserta Masa Kejayaannya Secara Lengkap Sultan Ali Ri’ayat Syah atau Ali Ri’ayat Syah, yang merupakan anak bungsu dari Sultan Ibrahim menggantikan kedudukan Salad ad-Din.

Ia mencoba merebut Malaka sebanyak dua kali, sama seperti kakaknya, yaitu sekitar tahun 1573 dan 1575. Hingga akhirnya ia tewas 1579 (Denys Lombard: 2006, 65-66) Sejarah juga mencatat ketika masa pemerintahan Salad ad-Din, Aceh juga berusaha mengambangkan kekuatan angkatan perang, mengembangkan perdagangan, mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Abysinia, dan Mesir.

Bahkan sekitar tahun 1563, ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuannya kepada Turki dalam melakukan penyerangan terhadap Portugis yang menguasai wilayah Aceh dan sekitarnya. Mereka berhasil menguasai Batak, Aru dan Baros, dan menempatkan sanak saudaranya untuk memimpin daerah-daerah tersebut.

Di bawah kekuasannya kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram dan lancar. Terutama daerah-daerah pelabuhan yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara (Harry Kawilarang, 2008: 24).

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Melaka Dan Peninggalan Serta Pendirinya Silsilah Raja Pendiri Kerajaan Aceh Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam : • Sultan Ali Mughayat Syah Raja kerajaan Aceh pertama yang memerintah tahun 1514 – 1528 M.

Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai.

Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru. • Sultan Salahuddin Setelah Sultan Ali Mughayat Wafat, pemeintahan beralih kepada putranya yg bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 – 1537 M, selama menduduki tahta kerajaan ia tidak memperdulikan pemerintahaan kerajaannya.

Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosostan yg tajam. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin digantiakan saudaranya yg bernama Alauddin Riayat Syah al-Kahar. • Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 – 1568 M. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemeintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemeintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasaan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka ( tetapi gagal ).

Daerah Kerajaan Aru berhasil diduduki.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Pada masa pemerintahaannya, Kerajaan Aceh mengalami masa suram. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Baca Juga : 22 Konsep Geografi : Contoh, Prinsip, Dan Aspeknya [LENGKAP] • Sultan Iskandar Muda Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh tahun 1607 – 16 36 M.

Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahakn menjadi bandar transito yg dapat menghubungkan dgn pedagang Islam di dunia barat.

Untuk mencapai kebesaran Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dgn menyerang Portugis dan Kerajaan Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah di Semenanjung Malaya.

Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah – daerah penghasil lada.

Sultan Iskandar Muda juga menolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Selain itu, Kerajaan Aceh melakukan pendudukan terhadap daerah – daerah seperti Aru, pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri, sehingga di bawah pemerintahannya Kerajaan aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Pada masa kekeuasaannya, terdapat 2 orang ahli tasawwuf yg terkenal di Aceh, yaitu Syech Syamsuddin bin Abdullah as-Samatrani dan Syech Ibrahim as-Syamsi.

Setelah Sultam Iskandar Muda wafat tahta Kerajaan Aceh digantikan oleh menantunya, Sultan Iskandar Thani. • Sultan Iskandar Thani Ia memerinatah Aceh tahun 1636 – 1641 M. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yg bernama Nuruddin ar-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanu’ssalatin. Sebagai ulama besar, Nuruddin ar-Raniri sangat di hormati oleh Sultan Iskandar Thani dan keluarganya serta oleh rakyat Aceh.

Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, tahta kerjaan di pegang oleh permaisurinya ( putri Sultan Iskandar Thani kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah dengan gelar Putri Sri Alam Permaisuri • Sultan Sri Alam (1575-1576) • Sultan Zain al-Abidin (1576-1577) • Sultan Ala‘ al-Din Mansur Syah (1577-1589) • Sultan Buyong (1589-1596) • Sultan Ala‘ al-Din Riayat Syah Sayyid al-Mukammil (1596-1604) • Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607) • Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636) • Iskandar Thani (1636-1641) • Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam (1641-1675) • Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam (1675-1678) • Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688) • Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699) • Sultan Badr al-Alam Syarif Hashim Jamal al-Din (1699-1702) • Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703) • Sultan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726) • Sultan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726) • Sultan Syams al-Alam (1726-1727) • Sultan Ala‘ al-Din Ahmad Syah (1727-1735) • Sultan Ala‘ al-Din Johan Syah (1735-1760) • Sultan Mahmud Syah (1760-1781) • Sultan Badr al-Din (1781-1785) • Sultan Sulaiman Syah (1785-…) • Alauddin Muhammad Daud Syah • Sultan Ala‘ al-Din Jauhar al-Alam (1795-1815) dan (1818-1824) • Sultan Syarif Saif al-Alam (1815-1818) • Sultan Muhammad Syah (1824-1838) • Sultan Sulaiman Syah (1838-1857) • Sultan Mansur Syah (1857-1870) • Sultan Mahmud Syah (1870-1874) • Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903) Baca Juga : Kerajaan Majapahit : Makalah Sejarah, Raja, Agama, Dan Peninggalan Masa Kejayaan Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh menjalani masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636.

Pada masa ini, kerajaan aceh mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, baik dalam hal wilayah kekuasaan, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri, maupun kemiliteran kerajaan. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran masyarakat Aceh.

Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, dimana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Bahkan dimasa kepemimpinannya Kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur.

Kemajuan dibidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda, salah satunya yaitu Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda dan Perancis. Ia pernah mengirimkan utusannya ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sicupak atau lada sekarung, lalu dibalas dengan kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bala tentara, untuk membantu Kerajaan Aceh dalam peperangan.

Bahkan pemimpin Turki mengirimkan sebuah bintang jasa pada sultan Aceh. Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma’rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil.

Dalam hubungan ekonomi-perdagangan dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Perancis, Inggris, Afrika, India, Cina, dan Jepang. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh.

Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan. Di bawah kekuasannya kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram dan lancar. Terutama daerah-daerah pelabuhan yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan.

Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara. Aspek Kehidupan Kerajaan Aceh • Kehidupan Sosial Kerajaan Aceh Struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas empat golongan, yaitu golongan teuku (kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil), golongan tengku (kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan), hulubalang atau ulebalang (para prajurit), dan rakyat biasa.

Antara golongan Tengku dan Teuku sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Sejak kerajaan Perlak berkuasa (abad ke-12 M sampai dengan abad ke-13 M) telah terjadi permusuhan antara aliran Syi’ah dan Ahlusunnah wal jamaaah. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, aliran Syi’ah mendapat perlindungan dan berkembang ke daerah kekuasaan Aceh. Aliran itu diajarkan Hamzah Fansuri dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasai.

Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlusunnah wal jamaah berkembang dengan pesat di Aceh. • Kehidupan Politik Kerajaan Aceh Pada tahun 1564 sultan Alauddin Al-Kahar (1537-1568) menyerang Johor dan berhasil menangkap sultan Johor yang kemudian dibawa ke Aceh. Namun, Johor tetap berdiri sebagai kerajaan dan tetap menentang Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah.

Gagal merebut Johor, kerajaan Aceh meluaskan kerajaan atau wilayahnya ke Sumatra bagian tengah dan selatan. Kerajaan-kerajaan di Sumatra, seperti Deli (1612), Bintan (1614), Kampar perlamaan dan Minangkabau di taklukkannya. Begitu juga kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malak, seperti peraka, dan pahang 91618), berada di kawasannya.

Setelah meninggal Raja Ali Mughayat Syah (1528) kerajaan Aceh di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang pada masa pemerintahannya kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan, ia bercita-cita untuk menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang kuat dan besar.

Kerajaan-kerajaan di Semenanjung harus di taklukan yakni : Pahang, Kedeh, Perlak Johor, dan sebagainya, Penggantian Sultan Iskandar Muda ialah Sultan Iskandar Thani (1636-1641) pada saat itu Aceh mengalami kemunduran. • Kehidupan Ekonomi Kerajaan Aceh Karena letaknya di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan selat Malaka, kerjaan Aceh menitik beratkan perekonomiannnya pada bidang perdagangan.

Dibawah pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah, Aceh berkembang menjadi Bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara, bukan hanya bangsa Inggris dan Belanda yang berdagang di pelabuhan Aceh, melainkan juga bangsa asing lain seperti Mesir, Arab, Persia, Perancis, Inggris, Afrika, Turki, India, Syam, China, dan Jepang.

Barang yang diperdagangkan dari Aceh, antara lain lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah (dari Maluku). Orang yang berasal dari mancanegara (impor), antara lain dari Koromandel (India), Porselin dan sutera (Jepang dan Cina), dan minyak wangi dari (Eropa dan Timur Tengah).

Selain itu, kapal pedagang Aceh aktif dalam melakukan perdagangan sampai ke laut merah. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh.

Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan (Poesponegoro: 2010, 31) Titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara.

Berikut ini, komoditas ekspor dan impor dari Aceh. Komoditas ekspor Komoditas impor Kayu yang tinggi nilainya Cendana Bahan makanan Beras Sapang Mentega Jenis dammar Gendarukam Gula Dammar Anggur Teban Kurma Sari dan wangi-wangian Kemenyan putih Logam Timah Kemenyan hitam Besi Kamper Boraks[1][24] Akar pucuk Tekstil Bendela Minyak rasamala Kain tenun Kulit kayu masui Barang kerajinan Tembikar Rempah-rempah Lada Guci Campli puta Bahan perangsang Candu Bunga lawang Kopi Gading Teh Lilin (malam) Tembakau Tali temali Barang mewah Batu karang (pulam) Sutera Air mawar peti • Kehidupan Budaya Kerajaan Aceh Kehidupan budaya di kerajaan Aceh tidak banyak diketahui karena kerajaan Aceh tidak banyak meninggal banda hasil budaya.

Perkembangan kebudayaan di Aceh tidak terpusat perkembangan perekonomian. Perkembangan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan masjid Baiturrahman dan buku Bustanu’s Salatin yang ditulis oleh Nurrudin Ar-raniri yang berisi tentang sejarah raja-raja Aceh.

Aceh sering disebut sebagai Negeri Serambi Mekah, karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat pulau Sumatera ini. Orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam ini. Oleh kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah itu, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh.

Pengaruh Islam yang sangat kuat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Peninggalan Islam di Nusantara banyak di antaranya yang berasal dari Aceh, seperti Bustanussalatin dan Tibyan fi Ma‘rifatil Adyan karangan Nuruddin ar-Raniri pada awal abad ke-17: Kitab Tarjuman al-Mustafid yang merupakan tafsir Al Quran Melayu pertama karya Shaikh Abdurrauf Singkel tahun 1670-an; dan Tajussalatin karya Hamzah Fansuri.

Ini bukti bahwa Aceh sangat berperan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Karya sastra lainnya, seperti Hikayat Prang Sabi, Hikayat Malem Diwa, Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, merupakan bukti lain kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. • Kehidupan Agama Kerajaan Aceh Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma’rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Aceh Saat Sultan Iskandar Muda me- merintah, bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah yang disebut dalam istilah Aceh Gampong atau dalam istilah Melayu Kampung. Sebuah Gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu dengan yang lain. Pimpinan gampong disebut Geucik atau Keuchik yang dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, dengan sebutan Teungku Meunasah.

Selain itu, dalam sebuah dalam sebuah Gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lainnya seperti yang dinamakan Waki (wakil) yang merupakan wakil dari Keuchik, serta juga yang disebut Ureung Tuha (orang tua). Mereka yang tersebut terakhir adalah golongan orang-orang tua kampung yang disegani dan ber-pengalaman dalam kampungnya. Menurut tradisi jumlah mereka ada empat orang yang dinamakan Tuha Peut ada juga yang delapan orang yang disebut Tuha Lapan. Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari gampong yaitu Mukim.

Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah gampong yang letaknya berdekatan dan para penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pimpinan Mukim disebut sebagai Imum Mukim. Perkataan Imum ini berasal dari bahasa Arab, artinya Imam (orang yang harus di-ikuti). Imum Mukim inilah yang bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah di sebuah masjid. Dalam perkembangannya fungsi Imum Mukim menjadi kepala pemerintahan dari sebuah Mukim.

Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau Keuchik-Keuchik. Dengan berubahnya fungsi Imum Mukim berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi Kepala Mukim. Untuk pengganti sebuah imam sembahyang pada setiap hari Jum’at di sebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut Imuem Mesjid. Di wilayah Aceh Rayeuk (Kabupaten Aceh Besar sekarang), terdapat suatu bentuk pemerintahan yang agak unik, yaitu yang disebut dengan nama Sagoe atau Sagi. Keseluruhan wilayah Aceh Rayeuk tergabung ke dalam tiga buah Sagi yang dapat dikatakan sebagai tiga buah federasi.

Ketiga buah sagoe atau Sagi tersebut masing-masing dinamakan : • Sagoe XXII Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara). • Sagoe XXV Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul ‘Alam.

Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan. • Sagoe XXVI Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza.

Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan).

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Penamaan ini erat kaitannya dengan jumlah mukim yang terdapat pada masing-masing Sagi. Artinya kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah setiap sagi jumlah mukim yang terdapat di bawahnya sesuai dengan nama Sagi yang bersangkutan.

Misalnya, Sagi XXVI Mukim, ini berarti bahwa di bawah Sagi ini terdapat XXVI buah Mukim, demikian juga untuk kedua Sagi lainnya. Tiap-tiap Sagi di atas, diperintah oleh seorang yang disebut dengan Panglima Sagoe atau Panglima Sagi, secara turun-temurun.

Mereka juga diberi gelar Uleebalang. Mereka sangat berkuasa di daerahnya dan pengangkatannya sebagai Panglima Sagi disyahkan oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel Kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Cap Sikureung (cap sembilan). Di luar dari ketiga Sagi atau federasi tersebut, di Aceh Rayeuk masih terdapat unit-unit pemerintahan yang berdiri sendiri yang disebut dengan Mukim-mukim yang diikuti nama di belakangnya (nama tempat).

Pimpinan pemerintahan di Mukim-mukim ini sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Kepala Mukim yang derajat mereka juga sama dengan Uleebalang seperti Panglima Sagi. Namun luas wilayah teritorial mereka jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Sagi. Kepala pemerintahan Mukim ini berada langsung di bawah pengawasan Sultan Aceh, jadi tidak di bawah Panglima Sagi dari ketiga federasi yang telah disebutkan di atas.

Adapun nama-nama dari Mukim-mukim Masjid Raya yang terletak di sebelah kiri Sungai Aceh, Mukim Lueng Bata, Mukim Pagar Aye, Mukim Lam Sayun, dan Mukim Meuraksa. Di luar dari mukim-mukim yang berdiri sendiri ini, di Aceh Rayeuk masih terdapat sejumlah Mukim, tetapi Kepala Mukimnya tunduk di bawah Kepala Sagi. Jadi Mukim-mukim ini berada di bawah dari ketiga Sagi yang telah disebutkan di atas. Bentuk wilayah kerajaan lainnya yang terdapat di Aceh yaitu yang disebut Nangroe atau Negeri.

Nangroe ini sebenarnya merupakan daerah takluk Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh Inti atau Aceh Rayeuk.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Jumlahnya diperkirakan melebihi seratus dan menyebar di seluruh wilayah Aceh (Propinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang). Luas daerah dan jumlah penduduk serta potensi ekonomi dari masing-masing Nangroe tidak sama. Pimpinan Nangroe disebut Uleebalang, yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun. Mereka menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh, tetapi para Uleebalang ini merupakan Kepala Negeri atau raja-raja kecil yang sangat berkuasa di daerah mereka masing-masing.

Namun sewaktu mereka memangku jabatan sebagai Uleebalang di daerahnya, mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh. Surat Pengangkatan ini dinamakan Sarakata yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureung, seperti telah disebutkan di atas. Surat pengangkatan, diberikan oleh Sultan Aceh kepada Uleebalang yang sanggup membayar dengan biaya yang jumlahnya di- tetapkan oleh Sultan.

Setiap Uleebalang berusaha untuk mendapatkan Sarakata, karena ia merupakan status dari kekuasaannya. Tugas Uleebalang adalah memimpin Nangroenya dan mengkoordinir tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan. Selain itu juga menjalankan perintah-perintah atau instruksi dari Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah menyediakan tentara atau perbekalan perang bila dibutuhkan oleh Sultan dan membayar upeti kepada Sultan.

Namun demikian mereka masih merupakan pemimpin-pemimpin yang memonopoli kekuasaan di daerahnya dan masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka dan bebas melakukan apa saja terhadap kawula yang berada di wilayahnya. Hak-hak ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan para Uleebalang, terutama yang berhubungan dengan pemberian hukuman terhadap seorang yang bersalah.

Namun ketika kewibawaan Sultan sudah melemah, terutama pada abad ke XIX dan awal abad XX (sesudah kesultanan Aceh tidak ada lagi).

Yang menetapkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah di Nangroe-nangroe adalah para Uleebalang. Dalam memimpin pemerintahan Nangroe, Uleebalang dibantu oleh pembantu-pembantunya seperti yang disebut dengan Banta, yaitu adik laki-laki atau saudara Uleebalang, yang kadang-kadang juga bertindak sebagai Uleebalang, bila yang bersangkutan berhalangan. Pembantu yang lainnya adalah yang disebut Kadhi atau Kali, yang membantu dalam hukom, yaitu yang dipandang mengerti mengenai hukum Islam.

Selain itu, ada yang disebut Rakan yaitu sebagai pengawal Uleebalang, yang dapat diperintahnya untuk bertindak dengan tangan besi. Para Rakan yang terbaik dalam perang diberi gelar Panglima Perang, sedangkan pimpinan-pimpinan pasukan kecil yang tidak begitu trampil dalam peperangan diberi gelar pang.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Nangroe-nangroe tersebut di atas, pada umumnya berlokasi di pantai bagian timur dan pantai bagian barat Aceh. Di awahnya terdapat pula sejumlah mukim yang terdiri atas beberapa buah gampong atau yang disebut pula dengan istilah meunasah. Tetapi tidak semua nangroe mengenal lembaga mukim. Di wilayah pantai timur dan di pantai barat, tidak terdapat apa yang disebut mukim. Di beberapa nangroe bagian pantai Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara sekarang, terdapat apa yang disebut dengan istilah Ulebalang Cut (Uleebalang kecil).

Uleebalang Lapan (Uleebalang Delapan), dan Uleebalang Peut (Uleebalang Empat). Namun kedudukan dari bermacam jenis Uleebalang ini, berada di bawah.

Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota kerajaan, yang dahulunya bernama Bandar Aceh Darussalam.

Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang para kelompoknya bergelar Tuanku. Dalam mengendalikan pemerintahan Sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Berdasarkan sebuah manuskrip (MS), susunan pemerintahan pusat Kerajaan Aceh terdiri atas 24 lembaga atau jabatan yang diumpamakan dengan kementrian pada masa sekarang. Nama dari masing-masing lembaga tersebut adalah sebagai berikut: • Keurukon Katibul Muluk atau Sekretaris Raja • Rais Wazirat Addaulah atau Perdana Menteri • Wazirat Addaulah atau Menteri Negara • Wazirat al Akdham atau Menteri Agung • Wazirat al HArbiyah atau Menteri Peperangan • Wazirat al Haqqamiyah atau Menteri Kehakiman • Wazirat ad Daraham atau Menteri Keuangan • Wazirat ad Mizan atau Menteri Keadilan • Wazirat al Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah atau Menteri Pendidikan • Wazirat al Khariziyah atau Menteri Luar Negeri • Wazirat ad Dakhilyyah atau Menteri Dalam Negeri • Wazirat al Auqaf atau Menteri Urusan Wakaf • Wazirat az Ziraaf atau Menteri Pertanian • Wazirat al Maliyyah atau Menteri urusan HArta • Wazirat al Muwashalat atau Menteri Perhubungan • Wazirat al asighal atau Menteri Urusan Kerja • As Syaikh al Islam Mufti Empat Syeik Kaabah • Qadli al Malik al Adil atau Qadi Raja Yang Adil • Wazir Tahakkum Muharrijlailan atau Ketua Pengurus Kesenian • Qadli Muadlam atau Qadhi/Jaksa Agung • Imam Bandar Darul Makmur Darussalam • Keuchik Muluk atau Keuchik Raja • Imam Muluk atau Imam Raja • Panglima Kenduri Muluk atau Ketua Urusan Kenduri Raja.

24 lembaga atau jabatan seperti disebutkan di atas, dipegang oleh oranga-orang tertentu yang di-angkat oleh Sultan Aceh. Selain jabatan-jabatan itu di Kerajaan Aceh, terdapat pula tiga buah badan atau lembaga lainnya yang fungsinya hampir dapat disamakan dengan lembaga legislatif sekarang. Lembaga ini turut mendampingi Sultan dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga Lembaga ini adalah : • Balairungsari, yaitu tempat bermufakat empat orang Uleebalang (Hulu Balang Empat) dan 7 orang alim ulama, serta menteri-menteri Kerajaan Aceh. • Bale Gadeng, yaitu Tempat mufakat dari delapan orang Uleebalang dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri Kerajaan Aceh, dan • Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak 73 orang yang datang dari tujuh puluh tiga mukim.

Jadi tiap-tiap mukim diwakili oleh satu orang. Selain ketiga lembaga di atas, dalam sebuah naskah yang bernama “ Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda”, disebut pula ada Balai Laksamana yaitu semacam markas angkatan perang, yang dikepalai oleh seseorang yang disebut Laksamanayang tunduk atau berada di bawah Sultan. Selanjutnya ada pula yang disebut Balai Fardah, yang tugasnya memungut atau me-ngumpulkan Wase (Bea Cukai). Balai ini tunduk pada perintah Perdana Menteri.

Disebutkan pula, dalam pemerintahan kerajaan, Sultan Aceh tunduk kepada Kanun. Demikian struktur Kerajaan Aceh hingga berdamainya Sultannya yang terakhir Sultan Mahmud Daud Syah dengan Belanda pada tahun 1903, yang merupakan awal berakhirnya Kerajaan Aceh.

Karena setelah itu daerah ini diduduki oleh Belanda, hingga tahun 1942. Wilayah Kekuasaan Kerajaan Aceh Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye.

Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut: • a) Wilayah Aceh Raja Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu: Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim Sagoe XXVI Mukim.

Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa).

Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi.

• b) Daerah Luar Aceh Raja Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.

• c) Daerah yang Berdiri Sendiri Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3) Masa Kemunduran/Keruntuhan Kerajaan Aceh Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan.

Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675).

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya.

Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alamhanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din(1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah dirampas oleh Inggris.

Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh. Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dariUniversitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya.

Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H.

Mohammad Said b, 1985:91). Snouck Hugronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut.

Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain : • Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya. • Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama. • Rebut lagi Aceh Besar.

• Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan. • Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh. • Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97).

Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh.

Pada 1903, kekuatan Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung.

Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu.

Perang Aceh Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama.

Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman. Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda.

Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk.

Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun. Peninggalan Kerajaan Aceh • Masjid Raya Baiturrahman Peninggalan Kerajaan Aceh yang pertama dan yang paling dikenal adalah Masjid Raya Baiturrahman. Masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi ini berada di pusat Kota Banda Aceh.

Saat agresi militer Belanda II, masjid ini sempat dibakar. Masjid Raya Baiturrahman Namun pada selang 4 tahun setelahnya, Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang hendak berperang merebut syahid.

Saat bencana Tsunami melanda Aceh pada 2004 lalu, masjid peninggalan sejarah Islam di Indonesia satu ini menjadi pelindung bagi sebagian masyarakat Aceh.

Kekokohan bangunannya tak bisa digentarkan oleh sapuan ombak laut yang kala itu meluluhlantahkan kota Banda Aceh. • Taman Sari Gunongan Taman Sari Gunongan merupakan salah satu peninngalan Kerajaan Aceh, setelah keraton (dalam) tidak terselamatkan karena Belanda menyerbu Aceh. Gunongan dibangun pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda yamg memerintah tahun 1607-1636.

Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan Kerajaan Johor dan Kerajaan Pahang di Semenanjung Malaka. Taman Sari Gunongan Putri boyongan dari Pahang yang sangat cantik parasnya dan halus budi bahasanya membuat Sultan Iskandar Muda jatuh cinta dan menjadikannya sebagai permaisuri. Demi cintannya yang sangat besar, Sultan Iskandar Muda bersedia memenuhi permintaan permaisurinya untuk membangun sebuah taman sari yang sangat indah, lengkap dengan Gunongan sebagai tempat untuk menghibur diri agar kerinduan sang permaisuri pada suasana pegunungan di tempat asalnya terpenuhi.

• Masjid Tua Indrapuri Masjid Tua Indrapuri Mesjid Indrapuri adalah bangunan tua berbentuk segi empat sama sisi. Bentuknya khas, mirip candi, karena di masa silam bangunan tersebut bekas benteng sekaligus candi kerajaan hindu yang lebih dahulu berkuasa di Aceh.

Diperkirakan pada tahun 1.300 Masehi, pengaruh Islam di Aceh mulai menyebar, dan perlahan penduduk sekitar sudah mengenal Islam, akhirnya bangunan yang dulunya candi berubah fungsi menjadi mesjid. Dan sejarah juga mengatakan bangunan bekas candi tersebut dirubah menjadi mesjid di masa Sultan Iskandar Muda berkuasa dari tahun 1607-1637 Masehi.

• Benteng Indrapatra Benteng Indrapatra Peninggalan Kerajaan Aceh yang selanjutnya adalah Benteng Indrapatra. Benteng ini merupakan benteng pertahanan yang sebetulnya sudah mulai dibangun sejak masa kekuasaan Kerajaan Lamuri, kerajaan Hindu tertua di Aceh, tepatnya sejak abad ke 7 Masehi. Benteng yang kini terletak di Desa Ladong, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar ini pada masanya dulu memiliki peranan penting dalam melindungi rakyat Aceh dari serangan meriam yang diluncurkan kapal perang Portugis.

• Makam Sultan Iskandar Muda Makam Sultan Iskandar Muda Peninggalan Kerajaan Aceh yang selanjutnya adalah Makam dari Raja Kerajaan Aceh yang paling ternama, Sultan Iskandar Muda. Makam yang terletak di Kelurahan Peuniti, Kec.

Baiturrahman, Kota Banda Aceh ini sangat kental dengan kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah Islami. Ukiran dan pahatan kaligrafi pada batu nisannya sangat indah dan menjadi salah satu bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia.

• Uang Emas Kerajaan Aceh Uang Emas Kerajaan Aceh Aceh berada di jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat strategis. Berbagai komoditas yang berasal dari penjuru Asia berkumpul di sana pada masa itu. Hal ini membuat kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri.

Uang logam yang terbuat dari 70% emas murni kemudian dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini masih sering ditemukan dan menjadi harta karun yang sangat diburu oleh sebagian orang.

Koin ini juga bisa dianggap sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Aceh yang sempat berjaya pada masanya.

• Meriam Kerajaan Aceh Kesultanan Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah telah mampu membuat sarana persenjataannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan meriam-meriam tua yang kini berjajar di benteng Indraparta dan musium Aceh. Awalnya meriam-meriam tersebut dianggap berasal dari pembelian ke Kerajaan Turki, namun setelah diteliti ulang, ternyata bukan.

Teknisi-teknisi kerajaan Aceh-lah yang membuatnya berbekal ilmu yang mereka pelajari dari kerajaan Turki Ustmani. Peranan meriam-meriam ini sangat penting dalam perlawan dan perang terhadap para penjajah dan kapal-kapal perang musuh yang hendak menyandar ke dermaga tanah rencong. Meriam Kerajaan Aceh • Pinto Khop Pinto Khop berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh.

Tempat ini merupakan sejarah Aceh zaman dulu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selain itu, tempat ini juga merupakan pintu penghubung antara istana dan taman putroe phang. Pinto khop ini adalah pintu gerbang yang berbentuk kubah. Pinto Khop Pinto khop ini juga merupakan tempat beristirahat putri pahang jiksa sudah selesai berenang, posisinya tidak jauh dari gunongan.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Nah, di sanalah dayang-dayang membasuh rambut permaisuri. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah kolam yang digunakan permaisuri untuk mandi bunga.

• Hikayat Prang Sabi Hikayat Prang Sabi adalah suatu karya sastra dalam sastra Aceh yang berbentuk hikayat.

Adapun isi dari hikayat ini adalah membicarakan tentang jihad. Karya sastra ini ditulis oleh para ulama yang berisi ajakan, nasihat, dan seruan untuk terjun ke medan jihad untuk menegakkan agama Allah dari serangan kaum kafir.

Bisa jadi, mungkin hikayat inilah yang membangkitkan semangat juang rakyat Aceh dulu untuk mengusir penjajah. Hikayat Prang Sabi • Kesimpulan Kerajaan Aceh di perkirakan berdiri pada tahun 1511 M, dengan raja pertamanya Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Pada masa pemerintahannya kerajaan Aceh berkembang selama empat abad, sampai Belanda mengalahkannya dalam perang Aceh (1873-1912). Sultan Iskandar Muda (1607-1636) adalah pengganti Sultan Ali Mughayat Syah, yang pada masa pemerintahannya Aceh mengalami puncak kejayaannya.

Ia berhasil menaklukkan Semenanjung Malaka Yakni : Pahang, Kedah, Perlak, Johor, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi yang utama masyarakat Aceh pelayaran dan perdagangan. Aceh juga penghasil Lada dan Timah, sehingga perdagangan-perdagangan Barat bisa membeli Lada dari Aceh.

Salah satu masjid terindah di Indonesia adalah Mesjid Baiturrahman yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda.Mesjid ini pernah dibakar dan dikuasai oleh Belanda pada masa perang Aceh. Namun dibangun kembali pada tahun 1875. Aliran Ahli Sunnah Waljama’ah adalah aliran agama terbesar dalam islam, mengaku sebagai pengikut tradisi Nabi Muhammad Saw. Aliran Syiah adalah pengikut Ali Bin Ani Thalib, sekarang salah satu aliran besar dalam agama islam yang menyakini kepemimpinan (imamah) Ali dan keturunannya setelah Nabi.

• Saran Dari keberadaanya Kerajaan Aceh di nusantara pada masa yang lalu. Maka kita wajib mensyukurinya. Rasa syukur tersebut dapat di wujudkan dalam sikap dan perilaku dengan hati yang tulus serta di dorong rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan memelihara budaya nenek moyang kita. Jika kita ikut berpartisipasi dalam menjamin kelestariannya berarti kita ikut mengangkat derajat dan jati diri bangsa.

Oleh karena itu marilah kita bersama – sama menjaga dan memelihara peninggalan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua DAFTAR PUSTAKA Ari L, Dwi, dan Leo Agung.

2004. Sejarah Untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Media Tama Heru P, Eko dkk. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XI. Jakarta : CV Sindhunata. Amiruddin M, Hasbi. 2006. Aceh dan Serambi Mekkah. Banda Aceh : Yayasan PeNA Tim Edukatif HTS, Modul Sejarah IPS, Surakarta, CV Hayati Tumbuh Subur http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh http://awal-berdiri-kerajaan-aceh.blogspot.com/ http://niken11ips3-19.blogspot.com/2013/11/makalah-kerajaan-aceh_16.html http://kumpulanmakalah96.blogspot.com/2016/10/makalah-sejarah-kerajaan-aceh.html http://afnanidolasamalanga.blogspot.co.id/2016/11/makalah-kerajaan-aceh.html http://myblogkerubungsemut.blogspot.com/2017/05/makalah-sejarah-kesultanan-aceh.html Demikianlah pembahasan mengenai “Makalah Terlengkap Kerajaan Aceh ” Sejarah & ( Kejayaan – Keruntuhan – Peninggalan ) semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Sejarah Ditag kehidupan budaya kerajaan aceh darussalam, kehidupan politik kerajaan aceh, keruntuhan kerajaan aceh, masa kejayaan kerajaan aceh, pendiri kerajaan aceh, peninggalan kerajaan aceh, peninggalan kesultanan aceh darussalam, penjajahan di kerajaan aceh dilakukan oleh bangsa, raja kerajaan aceh, raja terkenal kerajaan aceh, sejarah kerajaan aceh lengkap, sejarah singkat kerajaan aceh, sultan ali mughayat syah, sumber sejarah kerajaan aceh, wilayah kekuasaan kerajaan aceh Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Penjelasan Ciri-Ciri Helicobacter Pylori Dalam Biologi • Pengertian Kata Berimbuhan • Pengertian Coelentarata – Ciri, Habitat, Reproduksi, Klasifikasi, Cara Hidup, Peranan • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com Itulah tadi jawaban dari kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan, semoga membantu.

Kemudian, Buk Guru sangat menyarankan siswa sekalian untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat esai, kecuali? dengan penjelasan jawaban dan pembahasan yang kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah.

Kategori SMP Navigasi Tulisan Postingan Baru • tari tortor berasal dari daerah • apakah komponen kebugaran jasmani yang bisa meningkatkan kesehatan • rumusan pancasila yang sah tercantum pada • keberhasilan kabinet burhanudin harahap • apa fungsi fakta dan pendapat dalam teks persuasi • parotitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan • proses pengujian data yang dilakukan sejarawan disebut • sejarah berasal dari bahasa arab yaitu syajaratun yang berarti • vested interest adalah • pergerakan nasional indonesia dipelopori oleh
none
Pada sebuah wilayah pasti ada salah seorang yang memimpin wilayah tersebut bukan?

Tidak menutup kenungkinan pula dengan wilayah Aceh sendiri pernah dan bahkan hingga kini pun masih dipimpin oleh seseorang. Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh siapa pun itu pasti terdapat ciri khas tersendiri dalam gaya pemerintahannya, juga oleh siapa wilayah tersebut mencapai puncak kejahaannya.

Kapan Puncak Kejayaan Kerajaan Aceh? Nah! Untuk wilayah Aceh sendiri, tidak menutup kemungkinan jika daerah ini dahulunya pernah mencapai puncak kejayaan. Di mana wilayah ini dulunya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, setelah bolak-balik pergantian pemerintahan dari awal mula pemegang kekuasaannya adalah Ali Mughyat.

Nah! Masa kejayaan yang merupakan tergolong tidak mudah, terlebih jika mengingat pada masa itu Kesultanan atau kepemimpinan sangat mudah dipengaruhi atau dilengserkan oleh orang-orang berharta banyak. Dipimpin Oleh Sultan Iskandar muda Pada masa kejayaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar muda, menurut sejarahnya, dahulu berhasil menaklukan kerajaan Pahang, di mana wilayah tersebut merupakan wilayah penghasil timah utama.

Tidak cukup itu, di tahun 1969 pula kerajaan Aceh menyerang Pasukan Portugis di Malaka dengan tujuan untuk memperluas dominasi wilayah Aceh. Tentara yang terdiri dari 60.000 serta 500 anak kapal ini membuahkan hasil yang bisa dibilang tidak memuaskan. Pada sebuah daerah, ketika sudah mencapai titik kejayaan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kemunduran. Di antara kemunduran-kemunduran ini ada beberapa faktor yang memengaruhi, seperti halnya semakin bertambah kuatnya kekuasaan Belanda pada masa itu terutama untuk wilayah Sumatera dan Selat Malaka, jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Tiku, Barus, Bengkulu dan Deli pada tahun 1840.

Selain itu juga ada faktor lain yang merupakan perebutan kekuasaan yang terjadi antara pewaris tahta kesultanan. Nah! Itulah sedikit informasi mengenai kemajuan serta beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada wilayah Aceh. Meskipun sedikit, semoga dengan adanya informasi yang sesikit ini mampu meningkatkan pengetahuan kamu khususnya di bidang pengetahuan sosial mengenai wilayah Aceh, ya.

Posted in UmumKerajaan Aceh menjalani masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa ini, kerajaan aceh mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, baik dalam hal wilayah kekuasaan, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri, maupun kemiliteran kerajaan. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran masyarakat Aceh.

Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, dimana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Bahkan dimasa kepemimpinannya Kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur. Kemajuan dibidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda, salah satunya yaitu Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda dan Perancis.

Ia pernah mengirimkan utusannya ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sicupak atau lada sekarung, lalu dibalas dengan kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bala tentara, untuk membantu Kerajaan Aceh dalam peperangan.

Bahkan pemimpin Turki mengirimkan sebuah bintang jasa pada sultan Aceh. Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma’rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil.

Dalam hubungan ekonomi-perdagangan dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Perancis, Inggris, Afrika, India, Cina, dan Jepang. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh.

Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan. Di bawah kekuasannya kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram dan lancar. Terutama daerah-daerah pelabuhan yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan.

Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara. Aspek Kehidupan Kerajaan Aceh • Kehidupan Sosial Kerajaan Aceh Struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas empat golongan, yaitu golongan teuku (kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil), golongan tengku (kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan), hulubalang atau ulebalang (para prajurit), dan rakyat biasa.

Antara golongan Tengku dan Teuku sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Sejak kerajaan Perlak berkuasa (abad ke-12 M sampai dengan abad ke-13 M) telah terjadi permusuhan antara aliran Syi’ah dan Ahlusunnah wal jamaaah. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, aliran Syi’ah mendapat perlindungan dan berkembang ke daerah kekuasaan Aceh.

Aliran itu diajarkan Hamzah Fansuri dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlusunnah wal jamaah berkembang dengan pesat di Aceh. • Kehidupan Politik Kerajaan Aceh Pada tahun 1564 sultan Alauddin Al-Kahar (1537-1568) menyerang Johor dan berhasil menangkap sultan Johor yang kemudian dibawa ke Aceh. Namun, Johor tetap berdiri sebagai kerajaan dan tetap menentang Aceh. Gagal merebut Johor, kerajaan Aceh meluaskan kerajaan atau wilayahnya ke Sumatra bagian tengah dan selatan.

Kerajaan-kerajaan di Sumatra, seperti Deli (1612), Bintan (1614), Kampar perlamaan dan Minangkabau di taklukkannya. Begitu juga kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malak, seperti peraka, dan pahang 91618), berada di kawasannya.

Setelah meninggal Raja Ali Mughayat Syah (1528) kerajaan Aceh di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang pada masa pemerintahannya kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan, ia bercita-cita untuk menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang kuat dan besar. Kerajaan-kerajaan di Semenanjung harus di taklukan yakni : Pahang, Kedeh, Perlak Johor, dan sebagainya, Penggantian Sultan Iskandar Muda ialah Sultan Iskandar Thani (1636-1641) pada saat itu Aceh mengalami kemunduran.

• Kehidupan Ekonomi Kerajaan Aceh Karena letaknya di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan selat Malaka, kerjaan Aceh menitik beratkan perekonomiannnya pada bidang perdagangan. Dibawah pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah, Aceh berkembang menjadi Bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara, bukan hanya bangsa Inggris dan Belanda yang berdagang di pelabuhan Aceh, melainkan juga bangsa asing lain seperti Mesir, Arab, Persia, Perancis, Inggris, Afrika, Turki, India, Syam, China, dan Jepang.

Barang yang diperdagangkan dari Aceh, antara lain lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah (dari Maluku). Orang yang berasal dari mancanegara (impor), antara lain dari Koromandel (India), Porselin dan sutera (Jepang dan Cina), dan minyak wangi dari (Eropa dan Timur Tengah). Selain itu, kapal pedagang Aceh aktif dalam melakukan perdagangan sampai ke laut merah. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh.

Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan (Poesponegoro: 2010, 31) Titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara.

Berikut ini, komoditas ekspor dan impor dari Aceh. Komoditas ekspor Komoditas impor Kayu yang tinggi nilainya Cendana Bahan makanan Beras Sapang Mentega Jenis dammar Gendarukam Gula Dammar Anggur Teban Kurma Sari dan wangi-wangian Kemenyan putih Logam Timah Kemenyan hitam Besi Kamper Boraks[1][24] Akar pucuk Tekstil Bendela Minyak rasamala Kain tenun Kulit kayu masui Barang kerajinan Tembikar Rempah-rempah Lada Guci Campli puta Bahan perangsang Candu Bunga lawang Kopi Gading Teh Lilin (malam) Tembakau Tali temali Barang mewah Batu karang (pulam) Sutera Air mawar peti • Kehidupan Budaya Kerajaan Aceh Kehidupan budaya di kerajaan Aceh tidak banyak diketahui karena kerajaan Aceh tidak banyak meninggal banda hasil budaya.

Perkembangan kebudayaan di Aceh tidak terpusat perkembangan perekonomian. Perkembangan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan masjid Baiturrahman dan buku Bustanu’s Salatin yang ditulis oleh Nurrudin Ar-raniri yang berisi tentang sejarah raja-raja Aceh.

Aceh sering disebut sebagai Negeri Serambi Mekah, karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat pulau Sumatera ini. Orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam ini. Oleh sebab itu, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh.

Pengaruh Islam yang sangat kuat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Peninggalan Islam di Nusantara banyak di antaranya yang berasal dari Aceh, seperti Bustanussalatin dan Tibyan fi Ma‘rifatil Adyan karangan Nuruddin ar-Raniri pada awal abad ke-17: Kitab Tarjuman al-Mustafid yang merupakan tafsir Al Quran Melayu pertama karya Shaikh Abdurrauf Singkel tahun 1670-an; dan Tajussalatin karya Hamzah Fansuri.

Ini bukti bahwa Aceh sangat berperan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Karya sastra lainnya, seperti Hikayat Prang Sabi, Hikayat Malem Diwa, Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, merupakan bukti lain kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. • Kehidupan Agama Kerajaan Aceh Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma’rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Aceh Saat Sultan Iskandar Muda me- merintah, bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah yang disebut dalam istilah Aceh Gampong atau dalam istilah Melayu Kampung. Sebuah Gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu dengan yang lain. Pimpinan gampong disebut Geucik atau Keuchik yang dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, dengan sebutan Teungku Meunasah.

Selain itu, dalam sebuah dalam sebuah Gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lainnya seperti yang dinamakan Waki (wakil) yang merupakan wakil dari Keuchik, serta juga yang disebut Ureung Tuha (orang tua). Mereka yang tersebut terakhir adalah golongan orang-orang tua kampung yang disegani dan ber-pengalaman dalam kampungnya. Menurut tradisi jumlah mereka ada empat orang yang dinamakan Tuha Peut ada juga yang delapan orang yang disebut Tuha Lapan.

Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari gampong yaitu Mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah gampong yang letaknya berdekatan dan para penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pimpinan Mukim disebut sebagai Imum Mukim. Perkataan Imum ini berasal dari bahasa Arab, artinya Imam (orang yang harus di-ikuti). Imum Mukim inilah yang bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah masjid.

Dalam perkembangannya fungsi Imum Mukim menjadi kepala pemerintahan dari sebuah Mukim. Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau Keuchik-Keuchik. Dengan berubahnya fungsi Imum Mukim berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi Kepala Mukim. Untuk pengganti sebuah imam sembahyang pada setiap hari Jum’at di sebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut Imuem Mesjid. Di wilayah Aceh Rayeuk (Kabupaten Aceh Besar sekarang), terdapat suatu bentuk pemerintahan yang agak unik, yaitu yang disebut dengan nama Sagoe atau Sagi.

Keseluruhan wilayah Aceh Rayeuk tergabung ke dalam tiga buah Sagi yang dapat dikatakan sebagai tiga buah federasi. Ketiga buah sagoe atau Sagi tersebut masing-masing dinamakan : • Sagoe XXII Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara).

• Sagoe XXV Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul ‘Alam. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan.

• Sagoe XXVI Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan). Penamaan ini erat kaitannya dengan jumlah mukim yang terdapat pada masing-masing Sagi. Artinya pada setiap sagi jumlah mukim yang terdapat di bawahnya sesuai dengan nama Sagi yang bersangkutan.

Misalnya, Sagi XXVI Mukim, ini berarti bahwa di bawah Sagi ini terdapat XXVI buah Mukim, demikian juga untuk kedua Sagi lainnya. Tiap-tiap Sagi di atas, diperintah oleh seorang yang disebut dengan Panglima Sagoe atau Panglima Sagi, secara turun-temurun. Mereka juga diberi gelar Uleebalang. Mereka sangat berkuasa di daerahnya dan pengangkatannya sebagai Panglima Sagi kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel Kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Cap Sikureung (cap sembilan).

Di luar dari ketiga Sagi atau federasi tersebut, di Aceh Rayeuk masih terdapat unit-unit pemerintahan yang berdiri sendiri yang disebut dengan Mukim-mukim yang diikuti nama di belakangnya (nama tempat). Pimpinan pemerintahan di Mukim-mukim ini sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Kepala Mukim yang derajat mereka juga sama dengan Uleebalang seperti Panglima Sagi. Namun luas wilayah teritorial mereka jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Sagi.

Kepala pemerintahan Mukim ini berada langsung di bawah pengawasan Sultan Aceh, jadi tidak di bawah Panglima Sagi dari ketiga federasi yang telah disebutkan di atas. Adapun nama-nama dari Mukim-mukim Masjid Raya yang terletak di sebelah kiri Sungai Aceh, Mukim Lueng Bata, Mukim Pagar Aye, Mukim Lam Sayun, dan Mukim Meuraksa.

Di luar dari mukim-mukim yang berdiri sendiri ini, di Aceh Rayeuk masih terdapat sejumlah Mukim, tetapi Kepala Mukimnya tunduk di bawah Kepala Sagi. Jadi Mukim-mukim ini berada di bawah dari ketiga Sagi yang telah disebutkan di atas.

Bentuk wilayah kerajaan lainnya yang terdapat di Aceh yaitu yang disebut Nangroe atau Negeri. Nangroe ini sebenarnya merupakan daerah takluk Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh Inti atau Aceh Rayeuk. Jumlahnya diperkirakan melebihi seratus dan menyebar di seluruh wilayah Aceh (Propinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang). Luas daerah dan jumlah penduduk serta potensi ekonomi dari masing-masing Nangroe tidak sama. Pimpinan Nangroe disebut Uleebalang, yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun.

Mereka menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh, tetapi para Uleebalang ini merupakan Kepala Negeri atau raja-raja kecil yang sangat berkuasa di daerah mereka masing-masing. Namun sewaktu mereka memangku jabatan sebagai Uleebalang di daerahnya, mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh. Surat Pengangkatan ini dinamakan Sarakata yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureung, seperti telah disebutkan di atas.

Surat pengangkatan, diberikan oleh Sultan Aceh kepada Uleebalang yang sanggup membayar dengan biaya yang jumlahnya di- tetapkan oleh Sultan. Setiap Uleebalang berusaha untuk mendapatkan Sarakata, karena ia merupakan status dari kekuasaannya. Tugas Uleebalang adalah memimpin Nangroenya dan mengkoordinir tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan.

Selain itu juga menjalankan perintah-perintah atau instruksi dari Sultan; menyediakan tentara atau perbekalan perang bila dibutuhkan oleh Sultan dan membayar upeti kepada Sultan. Namun demikian mereka masih merupakan pemimpin-pemimpin yang memonopoli kekuasaan di daerahnya dan masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka dan bebas melakukan apa saja terhadap kawula yang berada di wilayahnya. Hak-hak ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan para Uleebalang, terutama yang berhubungan dengan pemberian hukuman terhadap seorang yang bersalah.

Namun ketika kewibawaan Sultan sudah melemah, terutama pada abad ke XIX dan awal abad XX (sesudah kesultanan Aceh tidak ada lagi). Yang menetapkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah di Nangroe-nangroe adalah para Uleebalang.

Dalam memimpin pemerintahan Nangroe, Uleebalang dibantu oleh pembantu-pembantunya seperti yang disebut dengan Banta, yaitu adik laki-laki atau saudara Uleebalang, yang kadang-kadang juga bertindak sebagai Uleebalang, bila yang bersangkutan berhalangan. Pembantu yang lainnya adalah yang disebut Kadhi atau Kali, yang membantu dalam hukom, kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah yang dipandang mengerti mengenai hukum Islam.

Selain itu, ada yang disebut Rakan yaitu sebagai pengawal Uleebalang, yang dapat diperintahnya untuk bertindak dengan tangan besi. Para Rakan yang terbaik dalam perang diberi gelar Panglima Perang, sedangkan pimpinan-pimpinan pasukan kecil yang tidak begitu trampil dalam peperangan diberi gelar pang.

Nangroe-nangroe tersebut di atas, pada umumnya berlokasi di pantai bagian timur dan pantai bagian barat Aceh. Di awahnya terdapat pula sejumlah mukim yang terdiri atas beberapa buah gampong atau yang disebut pula dengan istilah meunasah. Tetapi tidak semua nangroe mengenal lembaga mukim. Di wilayah pantai timur dan di pantai barat, tidak terdapat apa yang disebut mukim.

Di beberapa nangroe bagian pantai Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara sekarang, terdapat apa yang disebut dengan istilah Ulebalang Cut (Uleebalang kecil). Uleebalang Lapan (Uleebalang Delapan), dan Uleebalang Peut (Uleebalang Empat). Namun kedudukan dari bermacam jenis Uleebalang ini, berada di bawah. Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota kerajaan, yang dahulunya bernama Bandar Aceh Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah.

Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang para kelompoknya bergelar Tuanku. Dalam mengendalikan pemerintahan Sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Berdasarkan sebuah manuskrip (MS), susunan pemerintahan pusat Kerajaan Aceh terdiri atas 24 lembaga atau jabatan yang diumpamakan dengan kementrian pada masa sekarang.

Nama dari masing-masing lembaga tersebut adalah sebagai berikut: • Keurukon Katibul Muluk atau Sekretaris Raja • Rais Wazirat Addaulah atau Perdana Menteri • Wazirat Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah atau Menteri Negara • Wazirat al Akdham atau Menteri Agung • Wazirat al HArbiyah atau Menteri Peperangan • Wazirat al Haqqamiyah atau Menteri Kehakiman • Wazirat ad Daraham atau Menteri Keuangan • Wazirat ad Mizan atau Menteri Keadilan • Wazirat al Maarif atau Menteri Pendidikan • Wazirat al Khariziyah atau Menteri Luar Negeri • Wazirat ad Dakhilyyah atau Menteri Dalam Negeri • Wazirat al Auqaf atau Menteri Urusan Wakaf • Wazirat az Ziraaf atau Menteri Pertanian • Wazirat al Maliyyah atau Menteri urusan HArta • Wazirat al Muwashalat atau Menteri Perhubungan • Wazirat al asighal atau Menteri Urusan Kerja • As Syaikh al Islam Mufti Empat Syeik Kaabah • Qadli al Malik al Adil atau Qadi Raja Yang Adil • Wazir Tahakkum Muharrijlailan atau Ketua Pengurus Kesenian • Qadli Muadlam atau Qadhi/Jaksa Agung kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah Imam Bandar Darul Makmur Darussalam • Keuchik Muluk atau Keuchik Raja • Imam Muluk atau Imam Raja • Panglima Kenduri Muluk atau Ketua Urusan Kenduri Raja.

24 lembaga atau jabatan seperti disebutkan di atas, dipegang oleh oranga-orang tertentu yang di-angkat oleh Sultan Aceh. Selain jabatan-jabatan itu di Kerajaan Aceh, terdapat pula tiga buah badan atau lembaga lainnya yang fungsinya hampir dapat disamakan dengan lembaga legislatif sekarang.

Lembaga ini turut mendampingi Sultan dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga Lembaga ini adalah : • Balairungsari, yaitu tempat bermufakat empat orang Uleebalang (Hulu Balang Empat) dan 7 orang alim ulama, serta menteri-menteri Kerajaan Aceh.

• Bale Gadeng, yaitu Tempat mufakat dari delapan orang Uleebalang dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri Kerajaan Aceh, dan • Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak 73 orang yang datang dari tujuh puluh tiga mukim. Jadi tiap-tiap mukim diwakili oleh satu orang. Selain ketiga lembaga di atas, dalam sebuah naskah yang bernama “ Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda”, disebut pula ada Balai Laksamana yaitu semacam markas angkatan perang, yang dikepalai oleh seseorang yang disebut Laksamana, yang tunduk atau berada di bawah Sultan.

Selanjutnya ada pula yang disebut Balai Fardah, yang tugasnya memungut atau me-ngumpulkan Wase (Bea Cukai). Balai ini tunduk pada perintah Perdana Menteri. Disebutkan pula, dalam pemerintahan kerajaan, Sultan Aceh tunduk kepada Kanun. Demikian struktur Kerajaan Aceh hingga berdamainya Sultannya yang terakhir Sultan Mahmud Daud Syah dengan Belanda pada tahun 1903, yang merupakan awal berakhirnya Kerajaan Aceh. Karena setelah itu daerah ini diduduki oleh Belanda, hingga tahun 1942.

Wilayah Kekuasaan Kerajaan Aceh Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi.

Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut: • a) Wilayah Aceh Raja Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu: Sagoe XXII Mukim, Sagoe XXV Mukim Sagoe XXVI Mukim.

Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum.

Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi. • b) Daerah Luar Aceh Raja Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja. • c) Daerah yang Berdiri Sendiri Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja.

Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3) Masa Kemunduran/Keruntuhan Kerajaan Aceh Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675).

Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya.

Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak.

Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alamhanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din(1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh. Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dariUniversitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H.

Mohammad Said b, 1985:91). Snouck Kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama.

Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain : • Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.

• Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama. • Rebut lagi Aceh Besar. • Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan. • Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.

• Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97). Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M.

Dawud kepada Belanda.

kerajaan aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintah

Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu.

Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu. Perang Aceh Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama.

Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman. Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk.

Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun. Pos-pos Terbaru • Apa yang dimaksud dengan Pemasaran sosial • Apa yang dimaksud dengan Persepsi • Apa yang dimaksud dengan Deflasi • Peradaban – Ciri-ciri, unsur, contoh • Apa yang dimaksud dengan Asimilasi • Apa yang dimaksud dengan Akomodasi • Apa yang dimaksud dengan Bargaining • Apa yang dimaksud dengan Antroposentris • Apa yang dimaksud dengan Lembaga (Institusi) • Apa yang dimaksud dengan pemadam kebakaran

Aceh juga merupakan tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab. Pada masa kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan siapa?

Berikut ulasannya. Sejarah dari Kerajaan Aceh diawali ketika kekuatan barat tiba di Malaka, di mana kedatangan mereka membuat Sultan Ali Mughayat Syah menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah komando dari Kerajaan Aceh. Tujuan dari Sultan Ali Mughayat Syah mendirikan Kerajaan Aceh dengan mengabungkan kerajaan kecil adalah untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh.

Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial, Waluyo, Suwardi, Agung Feryanto, dan Tri Haryanto) (1977: 163) puncak keemasaan Kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Sehingga daerah ini mendapatkan julukan Seuramo Mekkah atau Serambi Mekkah. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di Barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada.

Di samping itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri.

1 Maret 2022




2022 www.videocon.com