Menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

• Home • Tentang Kami • Pengertian • artikel ekonomi • Artikel Biologi • Pendidikan kewarganegaraan ( PKN ) • Artikel Agama • sejarah • Bahasa Indonesia • Artikel Sosiologi • Artikel Seni • Kontak Kami • Privacy Policy • Covid-19 Home » Uncategorized » Sejarah: Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Sejarah: Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara- Uraian secara singkat, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar, pandangan, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita negara dan bangsa Indonesia.

Dalam mendirikan suatu negara membutuhkan suatu landasan-landasan dasar yang disebut dengan pondasi. Landasan dasar atau pondasi dikenal dengan dasar negara. Umumnya dasar-dasar menjadi landasan suatu negara merupakan digali dari jiwa bangsa dan negara bersangkutan, seperti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.Tahukah kalian bagaimana proses perumusan pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia ?.

Enggak tahu, lihat dibawah ini. ternyata butuh perjuangan dan proses yang sangat panjang. Sejarah Proses Perumusan Pancasila Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.

Pembentukan BPUPKI Jepang meyakinkan akan janjinya terhadap bangsa Indonesia untuk dimerdekakan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dalam bahasa Jepang BPUPKI berarti Dokuritsji Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, merupakan komandan pasukan jepang di jawa dan mengumumkan pembentukan BPUPKI menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI.

Upacara peresmiannya di gelar Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang, Gedung Departemen Luar Negeri). BPUPKI beranggotakan 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Jabatan Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, Wakil ketua BPUPKI adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P.

Soeroso. A. Sejarah Proses Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) dan Usulan-Usulan Rumusan Pancasila Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan.

Masa persidangan BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Di masa persidangan, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Di persidangan BPUPKI yang pertama, terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Pendapat-pendapat rumusan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno a. Mr. Mohammad Yamin Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang dihadapan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945.

Pemikirannya Mr. Mohammad Yamin diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Usulan rumusan dasar negara Mr. Mohammad Yamin yang intinya adalah sebagai berikut. 1). Peri kebangsaan 2). Peri kemanusiaan 3). Peri ketuhanan 4). Peri kerakyatan 5). Kesejahteraan rakyat b. Mr. Supomo Mr. Supomo mengemukakan usulan rumusan dasar negara di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, dari pemikiran tersebut merupakan penjelasan masalah-masalah mengenai hubungan dasar negara Indonesia dimana negara dibentuk hendaklah integralistik berdasarkan pada hal-hal berikut… 1).

Persatuan 2). Kekeluargaan 3). Keseimbangan lahir dan batin 4). Musyawarah 5). Keadilan sosial c. Ir. Soekarno Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Usulan rumusan dasar negara Ir. Soekarno terdiri atas lima asas antara lain sebagai berikut… 1). Kebangsaan Indonesia 2). Internasionalismee atau perikemanusiaan 3). Mufakat atau demokrasi 4). Kesejahteraan sosial 5). Ketuhanan Yang Maha Esa B.

Sejarah Proses Persidangan Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945) Persidangan pertama BPUPKI berakhir, namun rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Maka dari itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang anggota terdiri dari sembilan orang yang disebut dengan Panitia Sembilan.

Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Soekarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr.Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A.A. Maramis. Kerja keras dan cerdas dari Panitia Sembilan membuahkan hasil di tahun 22 Juni 1945 yang berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin yang diberi nama “Piagam Jakarta atau Jakarta Charter”. D. Menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara Jakarta E. Pembentukan Panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan di Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI, maka jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsi Junbi Inkai. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang untuk seluruh masyarakat Indonesia, 12 orang wakil dari jawa, 3 wakil dari sumatera, 2 orang wakil sulawesi, dan seorang wakil Sunda Kecil, Maluku serta penduduk cina. Tanggal 18 Agustus 1945, ketua PPKI menambah 6 anggota lagi sehingga anggota PPKI berjumlah 27 orang.

F. Rumusan Akhir Yang Ditetapkan Tanggal 18 Agustus1945 dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut… 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Recent Posts • Pengertian Kimia, Fungsi, Cabang Ilmu, Manfaat, & Kimia Menurut Para Ahli • Pengertian Kronologi, Fungsi, dan Contoh Kronologi Dalam Sejarah • Pengertian Presipitasi, Fungsi, Arti Presipitasi Menurut Para Ahli dan Kimia, Biologi • Pengertian Periodisasi, Tujuan, Komponen & Contoh Periodisasi • Pengertian Perusahaan Manufaktur, Karakteristik/Ciri, & Fungsi Perusahaan Manufaktur Jakarta - Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka, demikian dilansir dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII karya Tim Ganesha Operation. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Pada sidang pertama BPUPKI, Soepomo, Moh.

Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Radjiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara.

Usulan Dasar Negara Moh. Yamin (29 Mei 1945) Moh. Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisan: 1. Peri Kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan, dan 5.

Kesejahteraan Rakyat Usulan tertulis: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Usulan Dasar Negara Soepomo (31 Mei 1945) Menurut Soepomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat.

Selanjutnya, di bawah ini usulan dasar negara menurut Soepomo. 1. Persatuan (Unitarisme) 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat Soepomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Usulan Dasar Negara Soekarno (1 Juni 1945) Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945.

Ia memberikan usulan yang berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila.

1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasional atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Negara Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara UUD 1945.

Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Itu dia sejarah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah paham kan, detikers?
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila hahiketnya sudah diyakini sepenuh hati bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai identitas nasional. Kehadirannya memberikan pandangan tentang sikap dan tata prilaku masyarakat di dalam menjalankan rutunitas keseharian.

Dimana untuk serangkaian proses perumusan Pancasila tidaklah memperlukan waktu singkat, perlu penguraian dan beberapa kali sidang dalam mengesahkan legalitasnya sebagai dasar negara. Daftar Isi • Proses Perumusan Pancasila • Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara • Rumusan Pancasila yang Sah dan Benar • Sebarkan ini: • Posting terkait: Proses Perumusan Pancasila Proses sejarah pembentukan Pancasila dimulai dari sidang pertama yang dilakukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia).

Pada 29 April 1945 oleh Kepala Pemerintahan Japang untuk Wilayah Jawa dengan nama Gunsiken. Dasar-dasar bentuk negara yang akan dianut oleh Indonesia pada tahapan ini belum menemukan titik hasil yang baik, meskipun pada saat itu Tokoh Indonesia telah melangsungkan dua kali Sidang. Adapun satu-satunya hasil yang disepakati oleh 38 Anggota BPUPKI ialah gambaran umum dalam permusan naskah Pancasila yang mengambil dari Piagam Jakarta.

Dalam Piagam Jakarta ini secara penuh, mengilustrasikan pendapat Muhammad Yamin yang menggambarkan tentang rumusan Pancasila, dengan isi sebagai berikut; • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lima dasar yang telah disepakai dalam BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia dan ideologi yang dianut oleh warga negara, kemudian dalam tahapannya tidak sepenuhnya disahkan legalitasnya.

Hal ini mengingat pada saat itu ada beragam aspek dan pertimbangan yang dilakukan. Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Proses dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara selanjutnya, terjadi pada PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Yang pada saat itu dibentuk dengan berdasarkan pada pembubaran BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah PPKI dibentuk, sidang pertamakali memberikan bahasan tentang pentingnya Undang-Undang Dasar Negara RI yang didapatkan dari serapan isi Idiologi dasar Negara, yaitu Pancasila melalui Piagam Jakarta. Adapun sebelum terjadi pengesahan Drs. Mohammad Hatta pada saat itu meminta izin kepada Ketua PPKI, Ir. Soekarno untuk terlebih dahulu mengadakan pertemuan.

Pertemuan dilakukan oleh Drs. Muhammad Hatta dengan KI Bagus Hadikusuma. Pertemuan kedua tokoh tersebut diikuti oleh dua anggota lainnya yang berperan sebagai saksi yaitu Tengku Muhammad Hasan Kasman Singodimedjo. Drs. Mohammad Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pertemuan terkiat dengan masalah pada sila 1 dalam Naskah Pancasila dalam Piagam Jakarya yang berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syaret Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Mereka merasa perlu membahas dan karena pesan dan pemeluk agama lain yang ada di Indonesia, terutama tokoh-tokoh dan Indonesia bagian timur yang merasa keberatan. Inti pertemuan tersebut adalah Drs. Moh. Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadikusuma dianggap mewakili golongan Islam agar merelakan hilangnya kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk diganti dengan anak kalimat yang menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara Iebih netral atau dapat diterima semua golongan.

Permintaan Drs. Moh. Hatta tersebut merupakan hasil kompromi dua golongan pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun alasan Drs. Moh. Hatta mengusulkan penggantian bunyi sila pertama dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta adalah ada keberatan dan pemeluk agama selain Islam. Selain itu, perubahan bunyi kalimat tersebut ditujukan untuk menjaga persatuan an kesatuan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat.

Akhirnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat “. . dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Berdasarkan kesepakatan bersama, bunyi siIa pertama dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah adanya kesepakatan tersebut, sidang PPKI pun dimulai. Rumusan Pancasila yang Sah dan Benar Dari serangkaian uraian tentang sejarah Pancasila dan proses penetapannya sebagai dasar negara diatas, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwanya rumusan Pancasila yang memiliki kekuataan hukum yang sadah (legalitas) dan benar adalah rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 almea IV.

Rumusan Pancasila yang sah dan benar tersebut disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara yang akan dijadikan acuan bagi Indonesia.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis konstitusional tidak boleh diubah oleh siapa pun dengan bentuk alasan apapaun. Hal ini lantaran rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan hasih perjanjian yang dilakukan oleh segenap tokoh luhur bangsa Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Adapin isi termuat dalam rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah rumusan a g resmi, sah dan benar, serta ditegaskan dalam lnstruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1968.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai berikut; Sila Ke-1 Pancasila • Ketuhanan Menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara Maha Esa Sila Ke-2 Pancasila • Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila Ke-3 Pancasila • Persatuan Indonesia Sila Ke-4 Pancasila • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sila Ke-5 Pancasila • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dari serangkaian penjelasan tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara sangatlah lekat dengan musyawarah mufakat para pendiri bangsa dalam menentukan sikap atas negara yang berdaulat.

Dalam kejian ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang diambil. Salah satunya pelajaran intinya ialah tentang wujud masyarakat untuk menentukan sistem pemerintahan dengan membertimbangkan hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam proses penyesuian atas dirinya. Selain itupula ada nilai tolerasi yang teranyata menjadi pertimbangan penting bagi Tokoh Nasional untuk menentukan dasar kenegaraan Pancasila.

Demikianlah penjelasan mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semoga melalaui tulisan ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman bagi segenap pembaca yang sedang mencari refrensi tentang “ Pancasila”. Posting terkait: • 7 Fungsi Bank di Indonesia dan Contohnya • 20 Macam Organisasi Pergerakan Nasional dan Contohnya • 4 Contoh Dimensi Idealisme Pancasila dalam Keseharian Posting pada Indonesia, Pancasila, PPKN Ditag Pancasila, pembentukan dasar negara, proses perumusan pancasila, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara secara singkat, proses perumusan pancasila sebagai ideologi negara, proses perumusan pancasila singkat, sejarah proses perumusan pancasila sebagai dasar negara Navigasi pos Kategori • Ciri • Contoh • Dampak • Faktor • Fungsi • Globalisasi • Hukum • Ilmu Sosial • Indonesia • Internasional • Kajian • Kelebihan • Kelemahan • Macam • Manfaat • Masyarakat • Menulis • Menurut Ahli • Negara • Pancasila • Pemerintah • Penelitian • Pengetahuan • Pers • Politik • PPKN • Sosial • Tujuan • UUD Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara - serupa.id Tutup • Donasi Pencarian untuk: Cari • Beranda • Seni • Fundamental Seni • Teori Seni • Praktik Seni • Desain • Sejarah • Aliran Seni Rupa • Sejarah Seni • Pendidikan • Filsafat • Informatika • Semua Kategori • Semua Artikel • Tentang • Kebijakan Privasi • Kontak Tutup 5.1 Artikel Terkait Perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar Negara tidak serta-merta dilakukan begitu saja tanpa persiapan, pelaksanaan, dan pembuktian yang kuat.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Para pendiri negara maksudnya adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia di tengah keadaan pelik nusantara yang masih terjajah oleh bangsa asing.

Jasa-jasa para pendiri negara sudah seharusnya untuk kita ingat dan kenang, seperti yang diucapkan oleh Menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara Kemerdekaan Indonesia Ir.

Soekarno, “Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia.

Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri negara, merumuskan dan menetapkan dasar Negara dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah berbagai sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar Negara, dilengkapi juga dengan bagaimana Pancasila dapat dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang beragam agar tercipta keharmonisan.

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui beberapa tahap.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Salah satu tahap tersebut adalah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berikut adalah berbagai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang dibentuk setelah Jepang mengalami kekalahan kepada Sekutu. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan.

Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang, kembali ke tangan Sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Usulan Dasar Negara oleh Muhammad Yamin Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. • Peri Kebangsaan • Peri Kemanusiaan • PeriKetuhanan • Peri Kerakyatan • Kesejahteraan Sosial Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya.

Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. • Ketuhanan yang Maha Esa • Kebangsaan persatuan Indonesia • Rasa kemanusiaan menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara adil dan beradab • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Usulan Dasar Negara oleh Soepomo Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara.

Menurut Soepomo, dasar negara Indonsia merdeka adalah sebagai berikut. • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir dan batin • Musyawarah • Keadilan rakyat Usulan Dasar Negara oleh Ir.

Soekarno Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk philosophische grondslag atau weltanschauung. Hal tersebut maksudnya fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila.

Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme atau peri kemanusiaan • Mufakat atau demokrasi • Kesejahteraan social • Ketuhanan yang berkebudayaan Perumusan Hasil Sidang BPUPKI Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendiskusikan serta menjabarkan berbagai usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya.

Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan mukadimah hukum dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD 1945. Naskah ini juga disebut dengan piagam Jakarta. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. • Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara seluruh rakyat Indonesia Perumusan Dasar Negara pada Sidang PPKI Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”Piagam Jakarta” tersebut mengalami perubahan dalam sidang PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang merupakan lanjutan dari BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.

• Ketuhanan Yang Maha Esa • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir.

Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir.

Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi enam orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia.

Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Sebetulnya, kejadian itu juga tidak semata-mata terjadi begitu saja.

Terdapat berbagai pergolakan di dalamnya, terutama pada kaum pemuda. Peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa rengasdengklok, di mana para pemuda meminta Soekarno-Hatta untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan dari Jepang.

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

• Menetapkan UUD 1945. • Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. • Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu (Tim Kemdikbud, 2017, hlm.

16). Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.

Pengertian Nasionalisme Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 18). Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. • Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain.

• Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga ter hadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Tentunya rasa nasionalisme yang harus diterapkan adalah rasa nasionalisme menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit ( facist) hanya menyebabkan berbagai kemelut baru dalam perjalannya. Beberapa yang memiliki nasionalisme sempit pada masa lalu meliputi Jerman di masa Hitler, dan Jepang pada masa perang dunia kedua.

Pengertian Patriotisme Sementara itu Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Dengan demikian, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa-nya (Tim Kemdikbud, 2017, hlm.

18). Sikap patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan Semangat 45 Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut.

• Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

• Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. • Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa. • Berjiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. • Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Nasionalisme dan patriotisme adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara.

Komitmen para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 21) para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. • Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

• Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. • Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Ir.

Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Namun, dengan semangat perjuangannya para pendiri negara tetap bersemangat menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara kemerdekaan Indonesia. • Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa.

Yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. • Melakukan pengorbanan pribadi. Melalui cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara.

Referensi • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artikel Terkait Batalkan balasan Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai * Komentar * Nama * Email * Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Beritahu saya akan tindak lanjut komentar melalui surel.

Beritahu saya akan tulisan baru melalui surel. • Motivasi/Motivation dalam Manajemen (Teori-Praktik) • Directing (Pengarahan) – Pengertian, Prinsip-Prinsip & Jenis • Controlling, Pengendalian, atau Pengawasan & Evaluasi • Kepemimpinan: Pengertian, Unsur, Prinsip, Tingkat & Gaya • Staffing dan Actuating dalam Manajemen • Perilaku Organisasi: Pengertian, Sifat, Karakteristik & Pengembangan Trending • Model Pembelajaran Inquiry Learning (Penjelasan Lengkap) Semua Kategori • Aliran Seni Rupa (13) • Bahasa Indonesia (75) • Biografi (8) • Budaya (4) • Desain (20) • Filsafat (8) • Fundamental Seni (15) • Ilmu Pengetahuan Alam (33) • Ilmu Pengetahuan Sosial (37) • Informatika (29) • Inspirasi (21) • Linguistik (10) • Manajemen (10) • Metode Penelitian (11) • Pendidikan (73) • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (37) • Prakarya dan Kewirausahaan (19) • Praktik Seni (10) • Sastra (33) • Sejarah (16) • Sejarah Seni (25) • Seniman Indonesia (5) • Seniman Mancanegara (3) • Teori Seni (86) Langganan
Adapun anggota Panitia Sembilan itu adalah Ki Bagus Hadikusuma, Kyai Haji Wakhid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr.

AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Moh. Hatta, H. Agus Salim dan Sukarno sebagai ketua. Pembentukan Panitia Sembilan ini memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada dalam sidang sebelumnya.
tirto.id - Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Siswa 2017, janji yang ditawarkan adalah Jepang akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Hal ini direalisasikan oleh Kaiso pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang. Diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat, anggota BPUPKI terdiri dari dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso, tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan dari Jepang.

Secara garis besar, tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI: mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia (Asia Raya, 29 April 1945).

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin Soekarno dan dihadiri oleh hanya 38 orang. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara: Sidang BPUPKI I (29 Mei-1 Juni 1945) Mengutip "Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi" oleh Darsita, dalam sidang yang pertama, hari pertama, 29 Mei 1945 bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara.

Para tokoh-tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara yang isinya berbeda-beda namun tetap memiliki persamaan yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya adalah Mohammad Yamin.

menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara

Disini, ia mengemukakan bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas yaitu: • Peri Kebangsaan • Peri Kemanusiaan • Peri Ketuhanan • Peri Kerakyatan • Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, pada hari ketiga sidang pertama, 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan pendapat dalam pidatonya yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia.

Hal ini, dirumuskan dalam 5 poin yaitu: • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir dan batin • Musyawarah • Keadilan rakyat Dikutip dari penelitian Darsita bertajuk " Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi ", istilah Pancasila mengemuka dalam sidang pertama BPUPKI hari ketiga, yakni tanggal 1 Juni 1945.

Ir. Sukarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang ia sebut Pancasila. Tanggal 1 Juni inilah yang lantas ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. “Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya,” ucap Bung Karno dikutip dari Risalah BPUPKI (1995) terbitan Sekretariat Negara RI.

“Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasardan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal, dan abadi,” lanjut sosok yang nantinya menjadi Presiden RI pertama ini. Pada hari terakhir dari sidang pertama, 1 Juni 1945 ini, Soekarno turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang teman, ahli bahasa.

Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut, yaitu: • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme atau peri kemanusiaan • Mufakat atau demokrasi • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan yang berkebudayaan Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara: Sidang BPUPKI II (10-16 Juni 1945) Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir.

Karena hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di bawah pimpinan Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Muhammad Yamin, Abdulkahar Muzakir, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata dan Mohammad Hatta. Dalam buku "Aku Warga Negara Indonesia untuk SD/MI Kelas VI" karya Ika Kartika Sari dan Elly Malihah Setiadi disebutkan, panitia yang diberi nama Panitia Sembilan ini, dibentuk dengan tujuan merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas.

Untuk menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara hal tersebut, diadakan sidang kedua pada 10 Juni sampai dengan 16 Juni 1945. Setelah melewati pelbagai pertimbangan dan diskusi, pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh M. Yamin yang didalamnya berbunyi: • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Walaupun sudah dirumuskan, bukan berarti rumusan Pancasila mendapatkan kesepakatan final.

Karena, belum adanya perwakilan yang representatif yang mewakili dari berbagai unsur. Berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI) pada 9 Agustus 1945.

Diketuai Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta, PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini beranggotakan 21 orang yang semua anggotanya terdiri 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, menganalisis proses perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang peranakan Tionghoa.

Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi, sehingga total ada 27 anggota. Setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, bunyinya: • Ketuhanan Yang Maha Esa • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran/perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Proses perumusan pancasila erat kaitannya dengan suatu lembaga bentukan Jepang yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Karena hal tersebut, BPUPKI pun membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang sehingga dinamakan Panitia Sembilan. Kesembilan panitia ini terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Moh Hatta, Moh Yamin, A.A Maramis, Soebardjo, K.H Wachid Hasyim, K.H Kahar Moezakir, H.

Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso. Panitia ini bertugas untuk membahasa dasar negara Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena telah menyelesaikan tugasnya, pada tanggal yang sama dibentuklah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Panitia tersebut dinamakan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam bahasa Jepang disebut Dokurtisu Junbi Inkai. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan didampingin oleh Moh. Hatta. Sidang pertama PPKI ini menetapkan beberapa poin diantaranya: • Menetapkan UUD Republik Indonesia 1945. Dalam UUD ini terdapat rumusan dasar negara Indonesia • Terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Moh. Hatta sebagai wakil Presiden Republik Idnoensia • Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden.

Video Pembelajaran PPKn SMP Kelas 7 Materi Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara




2022 www.videocon.com