Makna pasal 30 ayat 1

makna pasal 30 ayat 1

• Bunyi Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 UUD 1945 • Penjelasan dan Makna Pasal 30 Ayat 1-5 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 1 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 2 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 3 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 4 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 5 • Share this: B unyi Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 UUD 1945 Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan juga kewajiban dalam berbangsa dan bernegara.

Lalu apa yang di maksud dengan hak? hak ialah segala sesuatu yang harus/ dimiliki setiap orang, yang mana hak ini dimiliki olehnya sejak ia lahir ke dunia bahkan sebelum lahir.

Adapun hak yang dimiliki seseorang yakni ada dua yaitu Hak Asasi Manusia dan Hak sebagai warga negara. Hak Asasi Manusia memiliki sejumlah prinsip yaitu universal, tidak bisa dibagi, bersifat inheren dan juga tidak dapat dicabut, Sedangkan, hak warga negara ialah hak yang dimiliki seseorang manusia sebagai anggota dari suatu negara & dibatasi oleh status kewarganegaraan.

Selain hak manusia juga memiliki kewajiban, lalu apa itu kewajiban? kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Lalu apa saja kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia? • Wajib menaati hukum & pemerintahan. • Wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. • Wajib menghormati HAM yang dimiliki orang lain.

• Wajib patuh terhadap pembatasan yang telah di tentukan/ditetapkan oleh undang-undang. • Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara. Berdasarkan hak dan kewajiban diaatas yang mana setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mepertahankan dan menjaga keamanan negara. Yang mana hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XII tentang Pertahanan & keamanan negara pada pasal 30 ayat 1-5.

Bunyi Pasal 30 ayat 1 Setiap warga negara berhak & wajib ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara. • Usaha pertahanan & keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat oleh TNI & PORLI, sebagai kekuatan yang paling utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. • Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat (AD) Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) menjadi alat negara bertugas melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

• Kepolisian Republik Indonesia menjadi alat negara yang berfungsi menjaga keamanan serta ketertiban, dan juga bertugas mengayomi, melayani masyarakat, dan juga menegakkan hukum. • Susunan serta kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, hubungan & kewenangan TNI Kepolisian RI di dalam melaksanakan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan & keamanan diatur oleh undang-undang. Baca Juga : Nilai Nilai Pancasila Penjelasan dan Makna Pasal 30 Ayat 1-5 Penjelasan dari masing-masing ayat pada pasal 30, beserta makna yang terkandung didalamnya, yakni sebagai berikut : Pasal 30 ayat 1 ini telah jelas dicantumkan, bahwasannya setiap warga negara diharuskan atau diwajibkan membela negara.

Warga negara diharuskan ikut serta dalam usaha mempertahankan negara dari segala macam gangguan yang berupa ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam rangka mewujudkan hak & kewajiban dalam hal membela negarasetiap orang tidak harus juga tidak harus ikut berperang, seperti halnya yang dilakukan oleh TNI dan Polisi RI. Maksud dari kata “tidak harus” disitu, ialah karena sebagai warga negara Indonesia yang hidup di tengah masyarakat, dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban kita bisa mewujudkannya dengan cara hidup damai, rukun, dan penuh toleransi terhadap segala -macam perbedaan maupun yang lainnya yang ada di Indonesia.

Hal tersebut juga sebagian dari melaksanakan isi dari Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan yakni Bangsa Indonesia. Penjelasan Pasal 30 Ayat 2 Rakyat memiliki peran yang penting yakni sebagai pendukung dalam upaya mempertahankan NKRI ini. Meskipun tugas tersebut merupakan tugas utama dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah memiliki 2 institusi yang bertugas dalam melindungi dan menjaga keamanan negara. Kedua institusi tersebut yaitu TNI & POLRI sebagai kekuatan utama yang dimiliki Negara Indonesia.

Tetapi, dalam mempertahankan keamanan Negara TNi dan POLRI masih membutuhkan bantuan dari warga Negara Indonesia, yang artinya rakyat juga memiliki peranan penting dalam hal ini. Penjelasan Pasal 30 Ayat 3 Pasal 30 ayat 3, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa pertahanan serta keamanan negara merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh TNI yang terdiri dari : • Angkatan Laut (AL) • Angkatan Udara (AU) • Angkatan Darat (AD).

Yang berfungsi dan berperan dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. Penjelasan Pasal 30 Ayat 4 Pasal 30 makna pasal 30 ayat 1 4, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berfungsi dan berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dan juga bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan juga menegakkan hukum.

Penjelasan Pasal 30 Ayat 5 Pasal 30 ayat 5, yang mana didalamnya menjelaskan bahwa masalah yang berhubungan dengan TNI & POLRI serta fungsi-fungsinya, syarat keikutsertaannya dalam pertahanan makna pasal 30 ayat 1 menjaga keamanan negara, serta hal yang berkaitan dengan pertahanan dan juga keamanan negara, dimana kesemuannya ini telah diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka membela negara, disini bukan hanya tugas TNI dan POLRI, melainkan, menjadi tugas warga negara Indonesia, sebagai pendukung. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mepertahankan dan menjaga keamanan negara yang dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yaitu oleh TNI dan POLRI yang sebagai kekuatan utama dan rakyat hanya sebagai kekuatan pendukung.

Hal yang paling utama demi terwujudnya pertahanan dan keamanan negara yaitu adalah persatuan dan kesatuan seluruh warga negara Indonesia. Penjelasan Makna Makna pasal 30 ayat 1 30 Ayat 2 Rakyat memiliki peran yang penting yakni sebagai pendukung dalam upaya mempertahankan NKRI ini. Meskipun tugas tersebut merupakan tugas utama dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah memiliki 2 institusi yang bertugas dalam melindungi dan menjaga keamanan negara.

Kedua institusi tersebut yaitu TNI & POLRI sebagai kekuatan utama yang dimiliki Negara Indonesia. Tetapi, dalam mempertahankan keamanan Negara TNi dan POLRI masih membutuhkan bantuan dari warga Negara Indonesia, yang artinya rakyat juga memiliki peranan penting dalam hal ini.

Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 3 Pasal 30 ayat 3, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa pertahanan serta keamanan negara merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh TNI yang terdiri dari : 1. Angkatan Laut (AL) 2. Angkatan Udara (AU) 3.

makna pasal 30 ayat 1

Angkatan Darat (AD). Yang berfungsi dan berperan dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 4 Pasal 30 ayat 4, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berfungsi dan berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dan juga bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan juga menegakkan hukum.

Itulah penjelasan Yuksinau.co.id mengenai Bunyi Pasal 30 Ayat 1,2,3,4,5 beserta penjelasan dan makna yang terkandung didalamnya. Baca juga Butir Butir Pancasila. Terima kasih telah berkunjung, semoga bermanfaat. Posted in PPKN, Umum Tagged Analisis pasal 30 ayat 1, Jelaskan bunyi pasal 30 ayat 1 uud ri 1945, Pasal 27 ayat 1, Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, Pasal 30 ayat 1 dan 31 ayat 1, Pasal 30 ayat 1 uud 1945 berisi tentang hak dan kewajiban, Pasal 31 ayat 1, Sebutkan isi uud 1945 pasal 30 ayat 1-5 Post navigation Tujuannya tentu untuk melindungi Indonesia dari ancaman luar negeri makna pasal 30 ayat 1 dari dalam negeri sendiri.

makna pasal 30 ayat 1

Dengan demikian, keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga sehingga kelangsungan hidup dapat berjalan dengan baik. Adapun bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu diketahui warga Indonesia adalah sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Makna Pasal 30 Ayat 1 Ilustrasi pengadilan (unsplash/@adijoshi11) Berdasarkan pasal 30 ayat 1, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara.

Namun, bukan berarti setiap warga negara Indonesia harus terlibat dalam kemiliteran, melainkan melalui perilaku dan sikap sehari-hari. Dalam arti, makna pasal 30 ayat 1 warga negara Indonesia harus wajib menjunjung tinggi rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan patriotisme.

Sementara itu, pertahanan negara dalam bidang militer telah diemban secara khusus oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Contoh Penerapan Pasal 30 Ayat 1 Ilustrasi pengadilan (unsplash/@fotoloredo) Seperti yang telah disebutkan di atas, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa contoh penerapan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat dalam sikap dan perilaku di bawah ini: • Mematuhi peraturan yang berlaku. • Membayar pajak tepat waktu. • Menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. • Mempertahankan kerukunan bertetangga.

• Membentuk keluarga yang sadar hukum. • Membantu warga yang mengalami bencana alam. • Menghindari bersikap rasis agar tidak terjadi perpecahan. Demikianlah penjelasan mengenai pasal 30 ayat 1 UUD 1945 lengkap dengan bunyi, isi, makna, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga bermanfaat, ya! Artikel Menarik Lainnya: • 8 Contoh Sikap Menghargai Keberagaman di Indonesia • Sikap dan Perilaku yang Sesuai dengan Sila Ke-2 Pancasila • Makna dan Lambang Sila Ke-3 Pancasila 'Pohon Beringin' #KAMUHARUSTAU • 1 Berapa Biaya Cek Laboratorium dan Perawatan Pasien Hepatitis Akut? Ini Kata Pemerintah • 2 5 Fakta Bakso Diduga Berbahan Daging Tikus di Karawang, Agak Asam & Lebih Amis dari Biasa • 3 Sosok Elin, Bocah Pengamen Badut Berparas Cantik yang Viral, Ngamen buat Makan Sehari-hari • 4 Viral Pemain Sepatu Roda di Jalan Raya, Wagub DKI Minta Tidak Ganggu Fasilitas Publik • 5 5 Hewan yang Dikenal Banyak Membunuh Manusia Sebagai Mangsa Berdasarkan Catatan Sejarah • 6 Denise Chariesta Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Medina Zein: Kasusnya Sudah Banyak • 7 Atletico Tolak Beri Penghormatan ke Juara LaLiga Real Madrid, Ancelotti: Saya Orang Italia • 8 Suga BTS Menyebut Kalau PSY Telah Membuka Jalan Bagi K-Pop di Seluruh Dunia VIRAL SEPEKAN • 1 Misteri Kematian Kartini, Diduga Dibunuh karena Berhubungan dengan Freemason • 2 Keluarga Kena Imbas Indra Kenz, Netizen Bingung: Kok Doni Salmanan dan Istri Enggak?

• 3 Vincent Verhaag Langsung Lemas Bayi makna pasal 30 ayat 1 Dikandung Jessica Iskandar Terlilit Tali Pusar • 4 Kamila Aisya, Siswi yang Lulus di 6 Universitas Top Dunia Sering Tertidur di Kelas • 5 Tsamara Amany Mundur dari PSI, Bro Giring Jadi Sorotan: Padahal Dikit Lagi Jadi Presiden • 6 Culture Shock Bule Palestina Jalani Puasa di Indonesia: Di Sini Sahurnya Pakai Nasi • 7 Viral Makanan Disajikan di Lantai Diduga untuk Santri, Dimakan Tanpa Alas Bersama-sama • 8 Penampilan Chika Pakai Rok Pendek dan Baju Ketat Disorot Netizen: Kayak Biduan • 9 Maia Estianty Selesai Jalani Operasi Batu Empedu, Ternyata Sudah Disarankan Sejak 2016 • 10 Lemas Usai Diperiksa, Chandrika Chika Kena Sindir: Kalau Gibahin Mantan Semangat VIRAL SEPEKAN • 1 Misteri Kematian Kartini, Diduga Dibunuh karena Berhubungan dengan Freemason • 2 Keluarga Kena Imbas Indra Kenz, Netizen Bingung: Kok Doni Salmanan dan Istri Enggak?

• 3 Vincent Verhaag Langsung Lemas Bayi yang Dikandung Jessica Iskandar Terlilit Tali Pusar • 4 Kamila Aisya, Siswi yang Lulus di 6 Universitas Top Dunia Sering Tertidur di Kelas • 5 Tsamara Amany Mundur dari PSI, Bro Giring Jadi Sorotan: Padahal Dikit Lagi Jadi Presiden • 6 Culture Shock Bule Palestina Jalani Puasa di Indonesia: Di Sini Sahurnya Pakai Nasi • 7 Viral Makanan Disajikan di Lantai Diduga untuk Santri, Dimakan Tanpa Alas Bersama-sama • 8 Penampilan Chika Pakai Rok Pendek dan Baju Ketat Disorot Netizen: Kayak Biduan • 9 Maia Estianty Selesai Jalani Operasi Batu Empedu, Ternyata Sudah Disarankan Sejak 2016 • 10 Lemas Usai Diperiksa, Chandrika Chika Kena Sindir: Kalau Gibahin Mantan Semangat
Makna yang Terkandung Dalam Pasal 30 UUD 1945 Bagi Setiap Warga Negara BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pada dasarnya, manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bahkan sejak mereka dilahikan mereka sudah punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di Indonesia hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalan Undang Undang Dasar 1945. Dalam Undang Undang Dasar itu setiap butir-butir pasalnya terkandung berbagai macam hal hak dan kewajiban sebagai makna pasal 30 ayat 1 warga negara. Secara garis besar, antara hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Yang seringkali antara hak dan kewajiban itu sendiri tidak dapat berjalan dengan seimbang.

Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum. Adanya hukum di Indonesia tidak terlepas dengan keberadaan pancasila, di makna pasal 30 ayat 1 terdapat banyak peraturan-peraturan yang ditunjukan untuk member pedoman bagi kehidupan manusia. Hal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara serta disintegrasi atau perpecahan diatur oleh hukum dalam pasal 30 UUD 1945, dan untuk lebih lanjut dalam makalah ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan hal apa saja yang terkandung dalam pasal tersebut.

makna pasal 30 ayat 1

1.2. Tujuan Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjabaran mengenai pasal 30 UUD 1945 dan makna yang terkandung didalamnya bagi setiap warga negara. BAB II : ISI sebelum kita membahas tentang pasal 30 UUD 1945. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu hak maupun kewajiban. 2.1. Pengertian Hak dan Kewajiban. Hak : adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Contoh makna pasal 30 ayat 1 hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara : • Wujud hubungan warga negara dengan negara wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

• Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan dijelaskan tadi bahwa hak dan kewajiban warga negara makna pasal 30 ayat 1 dalam pasal 27 – 34 UUD 1945. Dalam makalah ini akan membahas mengenai pasal yang terkandung didalamnya yaitu pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi “ tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” 2.2.

Makna Pasal 30 UUD 1945 Dalam pasal 30 UUD 1945 terdapat lima ayat didalamnya, yaitu : (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (penjelasan) Pada pasal ini dimaksudkan bahwa setiap warga negara republik Indonesia itu wajib menjagamembeladan mempertahankan kemerdekaan negara yang telah susah payah di capai berkat jasa – jasa para pahlawan yang dengan susah payah memerdekakan negara atau bangsa Indonesia ini.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

2.3. Hak dan Kewajiban yang Terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

makna pasal 30 ayat 1

Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”. Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).

Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya “ke-sistem-an” yang baik dan benar.

Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat. Ayat (2) tentang “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang” adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”.

Sejalan dengan tekad itu, perluasan dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945 adalah salah satu tugas menteri pertahanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” dan ” Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.” Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara : 1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.

4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. 5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI 6. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. 7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : • Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling) 2.

Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri 3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau pkn 4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.

Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara : 1. Terorisme Internasional dan Nasional. 2. Aksi kekerasan yang berbau SARA. 3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa. 4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru. 5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.

6. Pengrusakan lingkungan. Namun pasal yang menyinggung masalah hak dan kewajiban tidaklah hanya pasal 30 saja tetapi terdapat pada pasal 27 yang berbunyi “ setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” BAB III : PENUTUP 3.1 Kesimpulan Sudah merupakan hak dan kewajiban tiap warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini melalui sistem keamanan yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan partisipasi rakyat Indonesia sebagai makna pasal 30 ayat 1 pendukung, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi TNI pada pertahanan dan Polri pada keamanan.

Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing – masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu sistem pertahan dan keamanan rakyat semata, dan tiap warga negara mau tidak mau harus wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan dengan adanya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam usaha membela negara tanpa harus ada komando dan perintah.

Makna hak dan kewajiban yang terkandung didalam pasal 30 UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia baik yang memiliki jabatan apapun wajib ikut serta dalam membela pertahanan dan keamanan negaranya, membela negara tidaklah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bertugas mengatur negara seperti TNI dan Polri namun rakyat biasa pun juga dapat mempertahankan keamanan negaranya dengan hal – hal kecil yang dimulai dari kehidupan diri sendiri, kehidupan bertetangga maupun kehidupan berbangsa.

3.2. Saran Dengan adanya penjelasan pasal 30 UUD 1945 ini diharapkan kita semua dapat memahami betul hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia khususnya pada pasal 30 tentang ikut serta dalam pembelaan negara. Sehingga apabila ada hak kita yang belum terpenuhi kita dapat menuntut itu dan bila sudah dipenuhi haknya, kita jangan lupa melakukan kewajibannya agar tercapailah suatu makna pasal 30 ayat 1 dan keselarasan sehingga negara ini menjadi aman dan sejahtera.

• Menjawab pertanyaan • Jelaskan tujuan pendidikan nasional – Pendidikan nasional menurut dasar pemikiran pendidikan pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. – Sedangkan menurut UU nomor 2 Pasal 4 tahun1989 Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengatahuan dan keteramplan ,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

– Dan menurut GBHN tahun 1988 Tujuan Pendidikan Nasional ini adalah manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandirijelask, mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ilmu berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

• Jelaskan pengertian bela Negara dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara? bela negara adalah tekad, sikap dan makna pasal 30 ayat 1 warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

pembelaan negara bukan semata-mata tugas tni, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di republik indonesia. ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi tampaknya ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. suasana keterbukaan pasca pemerintahan orde baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung.

berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa setelah selama lebih dari 30 tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintahan yang otoriter. salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis.

namun berbagai tindakan anarkis, konflik sara dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatas namakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa.kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama. semangat untuk membela negara seolah telah memudar. bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara nasional indonesia.

padahal berdasarkan pasal 30 uud 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara republik indonesia. bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan republik indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri.

uu no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ri mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia (tni) maupun oleh seluruh komponen bangsa. upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu antara lain dilakukan melalui pendidikan pendahuluan bela negara. di dalam masa transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi, tentu timbul pertanyaan apakah pendidikan pendahuluan bela negara masih relevan dan masih dibutuhkan.

makalah ini akan mencoba membahas tentang relevansi pendidikan pendahuluan bela negara di era reformasi dan makna pasal 30 ayat 1 rangka menghadapi era globalisasi abad ke 21. • Jelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan diberikan di perguruan tinggi !

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” Dan TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) Agar mahasiswa : • Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan • Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.

• Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara kesatuan republic Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai Iptek dan seni.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola piker, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara kesatuan republic Indonesia. • Jelaskan kopetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.” Kopetensi lulusan pedidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari rasa tanggung jawab dari seseorang warga negaradalam hubungan dengan Negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

Pendidkan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang: • Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara. • Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. • Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. • Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara kesatuan republic Indonesia diharapkan mampu : “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, makna pasal 30 ayat 1, dan Negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. • Jelaskan pengertian pendidikan kewiraan ! Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan adalah suatu pola pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan para mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.

Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan lebih menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang bersifat konigtif dan afektif tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog ionteraktif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

Pendidikan kewiraan dimaksudakan untuk memeperluas cakrawala befikir para mahisiswa sebagai warga negara indonesiaa,sekaligus sebagai pe juang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatakan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hiidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komperehensif integral (terpadu) makna pasal 30 ayat 1 mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Tujuan pendidikan kewiraan Adalah memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional dengan didasari pada : • Kecintaan pada tanah air • Kesadaran berbagsa dan bernegara • Keyakinan akan ketangguhan pancasila • Rela berkorban demi bangsa dan Negara • Kemampuan awal bela Negara Ruang lingkup Pendidikan kewiraan tediri dari 5 pokok bahasan : • Wawasan nusantara • Ketahanan nasional • Politik dan strategi nasional • Politik dan strategi perthanan nasional • Sistem perahanan keamanan rakyat semesta 1 thought on “ Makna yang Terkandung Dalam Pasal 30 UUD 1945 Bagi Setiap Warga Negara” • ardhashbc003 January 10, 2017 at 12:32 pm Sebuah penjabaran yang bagus sekali mas.

Sekarang ini bnyk org yang menyalahartikan konsep ttg Bela Negara krn diidentikkan dg wajib militer, pdhl itu sangat jauh berbeda.

Pendidikan militeristik memang jg adalah salah satu materi dari Bela Negara, namun bkn seperti itu aja. Ada materi2 lain yg jg hrs dipelajari oleh para peserta program Bela Negara seperti wawasan kebangsaan, kebhinekaan, Pancasila, sistem hukum Indonesia dll. Pendidikan militer dlm program Bela Negara adalah salah satu upaya utk meningkatkan rasa kedisiplinan & ketaatan serta menghormati simbol2 kebesaran negara.

Ijin saya copas utk jadi bahan diskusi dg rekan2 saya ya mas. Salam Persatuan, Arnold D., SH MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 30 UUD 1945 Makna yang terkandung didalam pasal 30 UUD 1945 bagi setiap warga negara Didalam pasal 30 UUD 1945 menyatakan bahwa : • Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

• Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui makna pasal 30 ayat 1 pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

• Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

• Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. • Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Makna yang terkandung didalam pasal 30 tersebut adalah bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dari isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 diatas dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung didalam setiap ayat adalah sebagai berikut: • Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

• Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, • Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. • Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.

• Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).

Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”.

Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya “ke-sistem-an” yang baik dan benar. Namun didalam Pasal 30 UUD 1945 juga menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri.

makna pasal 30 ayat 1

Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang” adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”.

Maka dari itu dengan di tunjukannya pasal 30 ayat 1 UUD 1945, masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban membela Negara harus bersatu ikut membela bangsa dan negaranya.

Membela negara tidak harus dengan ikut berperang atau segala hal hal yang dapat mengancam nyawa sendiri, tetapi bisa juga dengan mengamankan lingkungan seperti siskamling, membantu korban bencana alam di dalam negri, belajar atau mendalami ilmu kewarganegaraan dan mempraktikan setiap ajarannya, dan bisa juga bagi pelajar dengan mengikuti kegiatan ekskul pramuka atau PMR.

Di Indonesia pertahanan nasional mempunyai sifat sebagai berikut : A. Mandiri Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan makna pasal 30 ayat 1 bangsa.

Kemandirian (independency) ini merupakan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent). B. Dinamik Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia sangat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, Negara, serta lingkungan strategisnya.

Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. C. Wibawa Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa.

Makin tinggi ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi daya tangkal yang memiliki oleh bangsa dan Negara Indonesia. D. Konsultasi dan kerjasama Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara : • Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. • Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. • Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. • Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.

• Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI • Amandemen UUD ’45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. • Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

makna pasal 30 ayat 1

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan Negara: • Terorisme Internasional dan Nasional.

• Aksi kekerasan yang berbau SARA. • Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa. • Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru. • Kejahatan dan gangguan lintas negara. • Pengrusakan lingkungan. B. Menjawab Pertanyaan • Jelaskan tujuan pendidikan nasional?

– Pendidikan nasional menurut dasar pemikiran pendidikan pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. – Sedangkan menurut UU nomor 2 Pasal 4 tahun1989 Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengatahuan dan keteramplan ,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

– Dan menurut GBHN tahun 1988 Tujuan Pendidikan Nasional ini adalah manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandirijelask, mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ilmu berakar makna pasal 30 ayat 1 nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

• Jelaskan pengertian bela Negara dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara Bela Negara? adalah tekad dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan dan kesaktian pancasila sebagai ideology Negara dan rela berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, makna pasal 30 ayat 1 wilayah yudiris nasional, seta nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Upaya menumbuhkan dan memasyarakatkan kesadaran bela Negara pada segenap warga Negara Indonesia. Cara baik adalah melalui pendidikan, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) sedini mungkin pada pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.

PPBN adalah pendidikan dasar bela Negara,guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia keyakinan akan kebenaran pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan berkorban untuk Negara, serta memberikan kemampuan awal bela Negara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: • Cinta Tanah Air Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.

• Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. • Pancasila Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain.

Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. • Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara Yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan Negara • Memiliki Kemampuan Bela Negara Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara : • Ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari siskamling, • Membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, • Menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, • Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, • Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, • Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara : • Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. • Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. • Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI. • Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI • Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.

• Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. • Jelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan diberikan di perguruan tinggi ! Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” Dan TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No.

38/DIKTI/Kep./2002 ) Agar mahasiswa : • Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan • Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik. • Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara kesatuan republic Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai Iptek dan seni.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola piker, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara kesatuan republic Indonesia.

• Jelaskan kopetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan? Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.” Kopetensi lulusan pedidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari rasa tanggung jawab dari seseorang warga negaradalam hubungan dengan Negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

Pendidkan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang: • Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara. • Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. • Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela makna pasal 30 ayat 1.

• Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara kesatuan republic Indonesia diharapkan mampu : “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan Negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

• Jelaskan pengertian pendidikan kewiraan ! Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan adalah suatu pola pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan para mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan lebih menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang makna pasal 30 ayat 1 konigtif dan afektif tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional.

Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog ionteraktif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

Pendidikan kewiraan dimaksudakan untuk memeperluas cakrawala befikir para mahisiswa sebagai warga negara indonesiaa,sekaligus sebagai pejuang makna pasal 30 ayat 1 dalam usaha menciptakan serta meningkatakan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hiidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komperehensif integral (terpadu) dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Tujuan pendidikan kewiraan Adalah memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional dengan didasari pada : • Kecintaan pada tanah air • Kesadaran berbagsa dan bernegara • Keyakinan akan ketangguhan pancasila • Rela berkorban demi bangsa dan Negara • Kemampuan awal bela Negara Ruang lingkup Pendidikan kewiraan tediri dari 5 pokok bahasan : • Wawasan nusantara • Ketahanan nasional • Politik dan strategi nasional • Politik dan strategi perthanan nasional • Sistem perahanan keamanan rakyat semesta
Daftar Isi • Bunyi Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 UUD 1945 • Bunyi Pasal 30 ayat 1 makna pasal 30 ayat 1 Penjelasan dan Makna Pasal 30 Ayat 1-5 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 1 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 2 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 3 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 4 • Penjelasan Pasal 30 Ayat 5 • Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 2 • Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 3 • Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 4 • Sebarkan ini: • Posting terkait: Bunyi Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 UUD 1945 Semua kewarganegaraan Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mereka di negara dan di negara.

Jadi apa yang kita maksud dengan hak? Semua hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak kelahiran dunia. Berkenaan dengan hak seseorang, ada dua, yaitu, Hak Asasi Manusia dan Hak sebagai Warga. Hak asasi manusia mempunyai kebijakan khusus : universal, tidak terlihat, tidak dapat dihindari dan tidak dapat disangkal, Saat ini, hak kewarganegaraan adalah hak individu dan individu dan dibatasi oleh status kewarganegaraannya.

Jika hak asasi manusia dan kewajiban, apa tanggung jawabnya? kewajiban adalah semua yang perlu dilakukan. Jadi apa tanggung jawab warga negara Indonesia? • Anda harus mematuhi hukum dan pemerintah. • Itu harus memainkan peran dalam pertahanan negara. • Dia harus menghormati hak asasi manusia. • Anda harus mematuhi batasan yang ditentukan / ditentukan oleh hukum. • Ini harus memainkan peran dalam upaya keamanan dan keamanan nasional.

Ini didasarkan pada hak dan hak diasas di mana semua warga negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan nasional. Ketentuan UUD 1945 BAB XII tentang perlindungan keamanan pasal makna pasal 30 ayat 1 dalam ayat 1-5. Bunyi Pasal 30 ayat 1 • Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam keamanan dan keamanan negara.

• Upaya pertahanan dan keamanan nasional dimungkinkan melalui perlindungan dan keamanan rakyat oleh TNI & PORLI, sebagai kekuatan terpenting, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. • Angkatan Makna pasal 30 ayat 1 Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang merupakan instrumen negara untuk melindungi, memelihara dan memelihara integritas dan kedaulatan pemerintah.

• Polisi nasional Republik Indonesia adalah alat pemerintah yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan bertanggung jawab untuk melindungi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. • Komposisi dan posisi tentara nasional Indonesia (TNI), polisi nasional Indonesia, hubungan dengan polisi nasional Indonesia dalam memenuhi tugas-tugas mereka, ketentuan untuk partisipasi warga negara Indonesia dalam kegiatan keamanan diatur oleh undang-undang.

Penjelasan dan Makna Pasal 30 Ayat 1-5 Penafsiran setiap ayat dalam pasal 30, dan definisi yang dikandungnya, adalah sebagai berikut: Penjelasan Pasal 30 Ayat 1 Pasal 30 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa semua warga negara diwajibkan atau diminta untuk melindungi negara.

Warga negara diundang untuk berpartisipasi dalam upaya melindungi negara dari segala bentuk gangguan dalam bentuk ancaman, baik secara nasional maupun internasional. Untuk mendapatkan hak dan kewajiban dalam membela negara, tidak semua orang harus berperang, seperti halnya TNI dan polisi Indonesia.

Maksud dari frasa “tidak boleh ada”, adalah sebagai warga negara Indonesia yang hidup di tengah masyarakat, untuk mencapai hak dan kewajibannya, kita dapat mencapainya dengan hidup dalam cara yang damai, bersatu dan toleran dari segala macam perbedaan dengan yang lain. di Indonesia. Ini juga merupakan bagian dari konten konten Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi sebenarnya tetap bersatu, yaitu Indonesia. Penjelasan Pasal 30 Ayat 2 Orang-orang memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mendukung Republik Indonesia.

Meskipun operasi ini adalah tugas utama tentara nasional Indonesia dan polisi nasional Indonesia. Pemerintah mempunyai 2 pusat yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan negara. Kedua institusi ini, yaitu TNI dan POLRI, adalah kekuatan utama yang dipegang oleh negara Indonesia.

Namun, untuk menjaga keamanan rezim TNi dan kepolisian nasional Indonesia, mereka masih membutuhkan bantuan warga negara Indonesia, yang berarti bahwa orang juga mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. Penjelasan Pasal 30 Ayat 3 Pasal 30 (3) menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan nasional adalah fungsi utama GNI yang mengandung: • Angkatan Laut (AL) • Angkatan Udara (AU) • Angkatan Darat (AD). Yang aktif dan bertanggung jawab atas pertahanan, perlindungan dan pemeliharaan integritas dan kedaulatan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 30 Ayat 4 Pasal 30 adalah paragraf 4, yang menyatakan bahwa Polisi Nasional Indonesia (POLRI) beroperasi dan bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dan bertanggung jawab untuk melindungi, melayani masyarakat, dan mematuhi hukum. Penjelasan Pasal 30 Ayat 5 Pasal 30 adalah paragraf 5, yang menyatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan TNI & POLRI dan fungsinya, kondisi untuk partisipasi dalam keamanan negara dan masalah yang terkait dengan perlindungan dan keamanan negara, di mana kesimpulan seperti itu diatur oleh undangan.

Untuk melindungi negara, di sini bukan hanya pekerjaan TNI dan POLRI, tetapi juga pekerjaan warga negara Indonesia, sebagai pendukung. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan nasional melalui sistem keamanan dan keamanan universal, khususnya TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama penuh dan masyarakat hanya pendamping kekuatan pendukung.

Faktor terpenting dalam pencapaian keamanan dan keamanan nasional adalah kesatuan dan integritas semua warga negara Indonesia. Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 2 Orang – orang mempunyai peran yang saat penting untuk dimainkan dalam mendukung Republik Indonesia Indonesia.

Meskipun operasi ini adalah tugas utama tentara nasional Indonesia dan polisi nasional Indonesia. Pemerintah mempunyai 2 pusat yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan negara.

Kedua institusi ini, yaitu TNI dan POLRI, adalah kekuatan utama yang dipegang oleh negara Indonesia. Namun, untuk menjaga keamanan rezim TNi dan kepolisian nasional Indonesia, mereka masih membutuhkan bantuan warga negara Indonesia, yang berarti bahwa orang juga memiliki peran penting dalam hal ini. Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 3 Pasal 30 adalah paragraf 3, yang menyatakan bahwa keamanan dan keamanan nasional adalah fungsi utama TNI yang mengandung: • Angkatan Laut (AL) • Angkatan Udara (AU) • Angkatan Darat (AD).

makna pasal 30 ayat 1

Yang aktif dan bertanggung jawab atas pertahanan, perlindungan dan pemeliharaan integritas dan kedaulatan Republik Indonesia. Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 4 Pasal 30 adalah paragraf 4, yang menyatakan bahwa Polisi Nasional Indonesia (POLRI) beroperasi dan berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dan bertanggung jawab untuk melindungi, melindungi, melayani masyarakat, dan mematuhi hukum. Demikianlah artikel diatas dari ruangbimbel.co.id.

semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih Artikel di bawah ini menjelaskan yaitu, arti dari pengalaman yang lainnya. • Pengertian Demografi Lengkap • Hak dan Kewajiban Warga Negara • Asas – Asas Otonomi Daerah • Pengertian Nasionalisme, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Bentuk • Bentuk Usaha Pembelaan Negara Posting makna pasal 30 ayat 1 • Arti Mimpi Orang Tua Meninggal • Arti Mimpi Hamil dan Melahirkan : Pertanda Apa Ya?

• Arti Mimpi Digigit Ular, Pertanda Jodoh? Posting pada Tak Berkategori, Umum Ditag 27 ayat 3, 30 ayat 2, 31 ayat 1 uud 1945, apakah yang dimaksud dengan bela negara, bunyi pasal 30 ayat 1, contoh pasal 30 ayat 1 dalam kehidupan sehari hari, contoh pasal 30 ayat 2, dapat menjelaskan pasal 29 ayat 2 uud 1945, manfaat penerapan sikap persatuan adalah, mendapat pendidikan pasal berapa ayat berapa, menganalisis pasal 30 ayat 1, pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, pasal 30 ayat 1 uud 1945 brainly, pasal 30 ayat 2, pasal 30 ayat 4, pasal 30 ayat 5, pasal 31, pasal 31 ayat 1 dan 2, sebutkan arti penting bela negara, sebutkan bunyi pasal 30 ayat 1 dan 3, sistem pertahanan indonesia disebut sistem, terangkan tentang makna dari sishankamrata, tugas komponen cadangan, undang-undang ri nomor 2 tahun 2002 tentang, uud 1945 pasal 31 ayat 1, uud pasal 29 ayat 1 Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Arti Mimpi Orang Tua Meninggal • Arti Mimpi Hamil dan Melahirkan : Pertanda Apa Ya?

• Arti Mimpi Digigit Ular, Pertanda Jodoh? • Arti Mimpi Copot Gigi • Lirik Lagu Pura-pura Lupa – Mahen Versi Indonesia dan Inggris • Plantae (Lumut) • Struktur Organisasi : Manajemen, Formal, Informal • Pengertian dan Jenis Uang • Daur Biogeokimia : Pengertian, Jenis, Siklus • Agrikultur dan Non Agrikultur : Pengertian, Definisi, Sektor • Pemerintahan Desa • Erek Erek Jaket • Kode Alam Memandikan Bayi • Erek Erek Ikan Tuna • Erek Erek Ikan Patin
Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara tidak hanya berlaku di lingkup nasional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, menjaga kerukunan dalam keluarga, mematuhi peraturan setempat, dan menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dengan melaksanakan kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling).Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya makna pasal 30 ayat 1 dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi.

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Dr. A.S. Hikam (2000), adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. - Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(pasal 28I ayat 1). - Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas makna pasal 30 ayat 1 kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Maksud dari ayat tersebut, yaitu: bahwa ketiga angakatan tersebut mempunyai tugas masing masing dalam mempertahankan kedaulatan negara seperti Angkatan darat mempunyai tugas melindunggi wilayah darat, Angkatan laut bertugas melindunggi wilayah yang ada di perairan Indonesia dan Angkatan udara melindungi wilayah udara.

“ Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia dalam memjalankan tugas-tugasnya, syarat-syarat warga negara dalam ikut serta mempertahankan keamanan Negara, serta yang terkait dalam pertahanan keamanan yang di atur dalam undung undang” Di tegaskan bahwa makna pasal 30 ayat 1 – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : 1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling) 2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri 3.

makna pasal 30 ayat 1

Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn 4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka. Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.

Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara : 1. Terorisme Internasional dan Nasional. 2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.

3. Perbatasan wilayah dan Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa. merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara indonesia ini melalui sistem keamanan yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan utamanya dan partisipasi rakyat indonesia sebagai kekuatan pendukung, dan tiap warga negara mau tidak mau harus makna pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan dengan adanya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam usaha membela negara tanpa harus ada perintah.

Dengan adanya penjelasan dari pasal 30 ini diharapkan kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga indonesia khusunya yang tercantum pada pasal 30 tentang ikut serta dalam pembelaan negara.

makna pasal 30 ayat 1

sehingga apabila ada hak kita belum terpenuhi kita dapat menuntut itu dan bila sudah dipenuhi haknya jangan lupa melakukan kewajibannya agar tercapai keselarasan,serasi dan seimbang sehingga negara ini menjadi aman tentram dan sejahtera.

Penghakiman dalam Alkitab (34) - Pdt. Dr.(H.C.) Stephen Tong




2022 www.videocon.com