Berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Air memang menjadi salah satu sumber daya alam dan energi yang bisa diperbaharui. hal itu lantaran air di muka bumi memiliki jumlah yang cukup banyak. … jumlah air di muka bumi bila konservasi dalam ukuran jumlah maka jumlah air di seluruh permukaan bumi mencapai 282 milyar galon.

sumber daya alam yang dijelaskan pada ilustrasi adalah. MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th.

van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi ( een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi: • Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian • Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi • Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda.

Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Pada awal sebelum dilaksanakannya politk etis keadaan social dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan dikalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi tanah-tanah farah yang luas masih dikuasai oleh perantuan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja.

Bidang politk masalah yang berkembang saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintah koloniol dan bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidak sejahteraan pribumi.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan social democrat yang didalangi oleh VON Deventer yang kemudian dijuluki bapak pangeran etis yang menginginkan adanya balas budi unntuk bangsa Indonesia. Van deveter dalam majalah de gres mengkritrik pemerintah colonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan untuk bangsa Indonesia terhadap Negara belanda.

Kritikan ini kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina dalam pengangkatannya sebagai ratu baru balanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.selain dua factor ini, juga karena perubahan politik dibelanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukannya sisitem ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di indonesia.

Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda semakin membuat politik etis agar segera dilaksanakan yaitu: • Golongan misionaris Tiga partai Kristen berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali katolik, anti revolisoner dan kresten yang programnya adalah kewajiban belanda untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.

• Golongan koseriatif Menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang lebih tinggi derajatnya untuk memberadapkan orang-orang terbelakang. Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat itu karena bagi mereka tujuan terahir politik colonial seharusnya telah meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evaluasi ekonomi bukan eksploitasi colonial melainkan pertanggung jawaban moral.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pancasila Sebagai Etika Politik Tokoh Pencetus Politik Etis Yang keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda ketika itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik sebagai inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dari kebijaksanaan tersebut. Berikut adalah tokoh-tokoh Belanda yang mewarnai Politik Etis.

• Eduard Douwes Dekker (1820-1887) Eduard Douwes Dekker atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar (1860), novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia-Belanda. Ketika menerbitkan novel Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran ‘Multatuli’. Nama ini berasal dari bahasa Latin dan berarti “‘Aku sudah menderita cukup banyak’” atau “‘Aku sudah banyak menderita’”; di sini, aku dapat berarti Eduard Douwes Dekker sendiri atau rakyat yang terjajah.

Setelah buku ini terjual di seluruh Eropa, terbukalah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda, walaupun beberapa kalangan menyebut penggambaran Dekker sebagai berlebih-lebihan. Max Havelaar bisa jadi buku yang mempengaruhi terlahirnya Politik Etis di Hindia Belanda kelak. Eduard Douwes Dekker atau Multatuli (Sumber: voiceseducation) • Pieter Brooshooft (1845 – 1921) Brooshooft adalah seorang wartawan dan sastrawan, yang dikenal sebagai salah satu tokoh Politik Etis. Tahun 1887 Brooshooft mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa, lalu menuliskan laporan tentang keadaaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa pemerintah.

Dia menyampaikan laporan tadi kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1255 orang. Laporan itu menuntut harus dibentuk sebuah partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di Parlemen.

Dilampirkan pula buku Memorie over den toestan in indie (Catatan tentang keadaan di Hindia), yang mengkritik struktur pajak dan mengecam sistem bandar. Tahun 1904 Brooshooft kembali ke Belanda dalam keadaan kecewa dan putus asa, karena merasa perjuangannya bagi keadilan terhadap pribumi tidak ada hasilnya. Tajuk Rencana yang terakhir ditulis berjudul: Pamitan Dengan Orang Sakit, dimuat pada surat kabar Semarang, De Locomotief, tanggal 31 Desember 1903.

Setelah di Belanda, Brooshooft tetap rajin menulis, antara lain sebuah naskah pentas: Arm Java (Kasihan, Pulau Jawa), pada 1906. Naskah ini dianggap memiliki benang merah dengan eksistensi dan riwayat Kartini, sebab di dalamnya ada tokoh Murtinah, puteri seorang Bupati modern yang telah maju pikirannya. Diceritakan Murtinah sering menulis dalam majalah-majalah wanita di Belanda dan mengadakan surat-menyurat dengan teman-teman di negeri itu pula. Pieter Brooshoft. • Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) Van Deventer dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda (“Indonesia”), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang.

Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan. Ketika Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura.

Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya (1904). Dengan terbuka Deventer mengungkapkan keadaan yang menyedihkan, kemudian dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya adalah yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian tentang Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

Theodor van Deventer. • Jacques Henrij Abendanon (1852-1925) J.H. Abendanon adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda dari tahun 1900-1905.

Ia datang ke Hindia-Belanda pada tahun 1900. Ia ditugaskan oleh Belanda untuk melaksanakan Politik Etis. Di bawah Abendanon, sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Pada tahun ini sekolah Hoofdenscholen (sekolah para kepala) yang lama diubah menjadi sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren). J.H.

Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang artinya Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Jacques Henrij Abendoon. • Dr. Douwes Dekker (1879-1950) Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.

Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia-Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama “Nusantara” sebagai nama untuk Hindia-Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari “Tiga Serangkai” pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain dr.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik etis ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Penjelasan Kondisi Ekonomi Dan Politik Sebelum Reformasi Di Indonesia Tujuan Politik Etis Adapun tujuan Politik Etis yaitu: • Edukasi ialah menyelenggarakan pendidikan.

• Irigasi ialah membangun sarana dan jaringan pengairan. • Transmigrasi/imigrasi ialah mengorganisasi perpindahan penduduk.

Politik etis yang dalam hal ini dilaksanakan Belanda dengan melakukan perbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi dan pendidikan, sepintas kelihatan mulia. Namun di balik itu, program-program ini dimasudkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Isi Politik Etis Pada 17 September 1907, Ratu Wilhelmira yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen belanda, bahwa pemerintah belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eersehuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia belanda.

Ratu wilhelmira menuangkan panggilan moral tidak kedalam kebijakan politik etis, yang terankum dalam program trias politika yang meliputi: • Irigasi(pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluasan peratanian. • Dua imigrasi yakni mengajak pendidik untuk transmigrasi.

• Memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi). Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Gerakan Reformasi” Faktor Pendorong Terjadinya & ( Politik – Ekonomi – Sosial – Hukum ) Penyimpangan Politik Etis Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut. • Irigasi Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. • Edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah.

Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

• Migrasi Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap.

Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Etnis – Identitas, Pendekatan, Model, Konsep, Politik, Contoh, Para Ahli Kritik Politik Etis Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik.

Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers).

Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi (negara jajahan). Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah Van De Venter. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali.

Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Menurut Van Deventer, ada tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yaitu memajukan • Edukasi (Pendidikan) Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan.

• Irigasi (pengairan) Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. • Emigrasi (pemindahan penduduk) Dengan emigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.

Pendukung Politik Etis usulan Van Deventer adalah sebagai berikut. • Mr. P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De • Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

• K.F. Holle, banyak membantu kaum tani. • Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia. • Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi. • Leivegoed, seorang jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia. • Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda. • Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sosialisasi Budaya Politik – Pengertian, Peran, Proses, Metode, Sarana, Para Ahli Pelaksanaan Dalam Politik Etis Dalam perubahan politik ini negeri Belanda membawa pengaruh bagi kebijakan pada negara-negara jajahan Belanda, termasuk Indonesia “Hindia Belanda”.

Golongan liberal di negeri Belanda yang mendapat dukungan yang besar dari kalangan masyarakat, mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan di wilayah jajahan.

Yang dalam hal ini salah satu penganut politik liberal ialah Van Deventer.C.Th.van Deventer yang merupakan salah seorang tokoh penganjur “pencetus” Politik Etis. Desakan ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda, dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda, Wihelmina mengatakan: “ Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”.

Yang hal demikian pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal sebagai Politik Etis atau Politik Balas Budi. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pranata Politik – Pengertian, Agama, Ekonomi, Pendidikan, Fungsi, Macam, Peran, Bentuk, Ciri, Para Ahli, Contoh Dampak Poltik Etis Dampak yang di timbulkan oleh politik etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan.

Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik yang dikemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya Budi Utomo, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad. Adapun dampak-dampak yang terlihat nyata adalah dalam tiga bidang : • Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.

• Sosial : Lahirya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.

• Ekonomi : lahirnya sistem Kapitalisme modern, politkk liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan.

Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing di Indonesia seperti Shell Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Ilmu Politik – Pendekatan, Hubungan, Aspek, Konsep, Kekuasaan, Para Ahli Kekurangan Pelaksanaan Politik Etis Kekurangan dari pelaksanaan pelitik etis adalah kebijakan ini hanya dibutuhkan bagi orang pribumi (eksklusif).buktinya adalah pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk kalangan pribumi.

Sementara orang-orang campuran tidak dapat masuk ketempat itu. Bagi mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Padangan pemerintah colonial yang memandang bahwa hanya orang pribumilah yang harus ditolong, di tentang oleh Ernest Douwes dekker. Menurutnya, seharusnya politik etis ditujukan bagi semua pendidik hindia belanda (indies) yang didalamnya termasuk orang eropa yang menetap dan tionghoa.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Ideologi Politik – Pengertian, Macam, Pancasila, Fungsi, Sosialisme, Para Ahli Politik Etis dan Implikasi Dalam Perkembangan Pendidikan Dinamikanisasi Pendidikan dan Perkembangan Sekolah politik etis sebagai suatu kebijakan baru yang diperjuangakan oleh golongan liberal dan sosiol demokrat yang menginginkan adanya suatau keadilan yang di peruntukan bagi Hindia-Belanda yang telah begitu banyak membantu dan meningkatkan defisa dan kemakmuran bagi pemerintahan Belanda.

Awal politik etis di mulai ketika Ratu Wilhemina I diangkat sebagai ratu baru di Negeri Belanda pada tahun 1898, di mana dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa pemerintahan Belanda berhutang moril kepada Hindia-Belanda dan akan segera dilakukan berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali mengenai kesejahteraan di Hindia-Belanda, yang kemudian di buat tim penelitian untuk keadaan di Hindia-Belanda.

Pernyataan itulah yang kemudian di kenal dengan istilah politik etis. Meskipun makna dan sejarah istilah tersebut tidak hanya sebatas atas kejadian tersebut, dan diantara tokoh-tokoh pencetus politik etis adalah van Devebter, van Kol, dan yang paling terkenal adalah Abendanon sebagai representasi dari politik etis.

Munculnya Elite Nasional “Kaum Terpelajar Pribumi” Yangs salah satu dampak pelaksanaan Politik Etis ialah melahirkan golongan cerdik, karena berkat diselenggarakannya pendidikan “cendikiawan”. Sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu ialah HIS “Hollands Inlandsche School” yang diperuntukkan bagi keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas, sedangkan untuk golongan Indonesia asli dari kelas bawah disediakan sekolah kelas dua.

Dalam pendidikan tingkat menengah disediakan HBS “Hogere Burger School”, MULO “Meer Uiterbreit Ondewijs”, AMS “Algemene Middlebared School”, di samping itu ada beberapa sekolah kejuruan/keguruan seperti Kweek School, Normal School. Adapun untuk pendidikan tinggi, ada Pendidikan Tinggi Teknik “Koninklijk Institut or Hoger Technisch Ondewijs in Netherlands Indie”, Sekolah Tinggi Hukum “Rechshool”, dan Sekolah Tinggi Kedokteran yang berkembang sejak dari Sekolah Dokter Jawa, Stovia, Nias dan GHS “Geneeskundige Hooge School”.

Pendidikan kesehatan “kedokteran tersebut di atas” yang sejak 2 Januari 1849 semula lahir sebagai sekolah dokter Jawa, kemudian pada tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan Bumi Putra “Inlaends Geneekundige”.

Dalam perkembangannya pada tahun 1902 menjadi Dokter Bumi Putra “Inlands Arts”, Sekolah ini diberi nama STOVIA “School Tot Opleiding Van Indische Artsen” kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS “Netherlands Indische Artesen School”.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Dengan kemajuan di bidang pendidikan ini maka melahirkan golongan cerdik dan pandai yang mulai memikirkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. Sebarkan ini: • • • • • Posting pada IPS, Kewarganegaraan Ditag akhir politik etis, baron van hoevel, dampak dari pelaksanaan cultuurstelsel, dampak politik etis, dampak politik etis bagi indonesia, dampak politik etis di bidang ekonomi, Dampak Poltik Etis, isi politik etis brainly, jelaskan dampak negatif dari penerapan politik etis di bidang migrasi di hindia belanda, kebijakan politik etis, kegagalan politik etis, Kekurangan Pelaksanaan Politik Etis, Kritik Politik Etis, latar belakang politik etis, makalah politik etis, makalah tentang politik etis, Munculnya Elite Nasional “Kaum Terpelajar Pribumi”, organisasi organisasi kebangsaan, Pelaksanaan Dalam Politik Etis, pelaksanaan politik etis, pengaruh politik etis, Pengertian Politik Etis, pengertian politik etis brainly, pengertian politik pintu terbuka, Penyimpangan Dan Kritik Politik Etis Serta Contohnya, penyimpangan politik etis, pers membawa kemajuan, politik etis brainly, Politik Etis dan Implikasi Dalam Perkembangan Pendidikan, politik etis dan nasionalisme di minangkabau, politik etis dan pers membawa kemajuan, politik etis diberlakukan dengan tujuan, politik pintu terbuka, sejarah pelaksanaan politik etis di indonesia, soal politik etis, Tokoh Pencetus Politik Etis, transmigrasi pada masa kolonial, tujuan belanda melaksanakan politik etis, tujuan pendirian sekolah rakyat adalah, tujuan politik etis, tujuan utama tokoh tiga serangkai Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Coelentarata – Ciri, Habitat, Reproduksi, Klasifikasi, Cara Hidup, Peranan • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Pengertian Saraf Parasimpatik – Fungsi, Simpatik, Perbedaan, Persamaan, Jalur, Cara Kerja, Contoh • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com
Penyelewengan dalam pelaksanaan politik etis: • Transmigrasi: dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di perkebunan milik Belanda, pekerja yang ikut transmigrasi dipekerjakan berat dan dihukum bila ingin berhenti • Edukasi: hanya kalangan elit seperti para keturunan bangsawan dan orang kaya yang mendapat pendidikan modern • Irigasi: dibangun untuk menyediakan aliran air bagi perkebunan milik Belanda sebagai prioritas di atas lahan milik rakyat.

Pembahasan Politik Etis berusaha meningkatkan pendidikan dan kondisi kehidupan penduduk asli Hindia Belanda, sebagai “balas budi” atas keuntungan besar yang didapat Belanda dari Sistem Tanam Paksa. Politik Etis dilakukan dalam tiga kebijakan yang disebut dengan “ Trias van Deventer”, yaitu Irigasi, Edukasi dan Imigrasi. 1. Irigasi dilakukan untuk mengatasi masalah kelaparan di Jawa.Ini dimulai pemerintah Hindia Belanda dengan inisiatif membangun jaringan irigasi di Sidoarjo dengan memanfaatkan sungai Brantas tahun 1848.

Model jaringan irigasi di Sidoarjo ini kemudian diterapkan di Demak dan Grobogan pada tahun 1870. Namun irigasi banyak dibangun untuk memenuhi kebutuhan air perkebunan Belanda. 2.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Edukasi atau pendidikan sebagai bagian dari Politik Etis, memberikan pendidikan modern di Indonesia, misalnya didirikannya sekolah kedokteran STOVIA. Namun pendidikan ini hanya terjangkau bagi para kalangan bangsawan (priyayi) atau orang terpandang saja. Meski demikian banyak tokoh yang dididik menjadi penggerak kebangkitan nasional yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh ini misalnya adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Dr Cipto Mangunkusumo dan Ir Sukarno.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

3. Transmigrasi pada masa kolonial Belanda dilakukan dengan memindahkan pekerja dari wilaah padat di Jawa, untuk menyediakan buruh bagi perkebunan milik Belanda di luar Jawa, terutama di Sumatera. Transmigrasi dimulai dari masa Belanda pada tahun 1905, saat 155 keluarga dari Jawa dipindah ke Gedong Tataan di Lampung.

Para pekerja ini diberlakukan dengan kejam, dan banyak yang akhirnya dihukum akibat berupaya meninggalkan perkebunan tempat mereka bekerja. ---------------------------------------------------------------------------- Pelajari Lebih Lanjut: Coba jelaskan peran Politik Etis sebagai pintu pembuka dalam membangun kesadaran persatuan bangsa! brainly.co.id/tugas/13259112 Detail Jawaban Kelas: IX Kode: - Mata pelajaran: IPS/Sejarah Materi: Perjuangan Nasional di Indonesia Kata kunci: Politik Etis KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia pada penduduk nusantara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu Politik Etis ( Etische Politiek).

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis adalah pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat nusantara. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda (Indonesia) sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.

Kebijakan Politik Etis Politik kolonial memasuki era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander WF Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916). Kebijakan Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era ini muncul simbol baru yaitu kemajuan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Kemajuan di Batavia dilambangkan adanya trem listrik.

Baca juga: Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi: • Irigasi (pengairan) yaitu pembangunan dan prasarana pengairan.

• Imigrasi yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. • Edukasi yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Zaman kemajuan ini terbukti dalam surat-surat RA Kartini kepada sahabatnya Ny RM Abendanon di Belanda. Hal ini merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu.

Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas.
tirto.id - Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi. Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa. Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel.

Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat. Tujuan dan Tokoh Politik Etis Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri.

Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863. Baca juga: • Sejarah Bubarnya VOC: Faktor Penyebab & Daftar Gubernur Jenderal • Kronologi Sejarah Perang Diponegoro: Sebab, Tokoh, Akhir, & Dampak • Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan, dan Tujuannya?

Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia.

Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan. Infografik SC Politik Etis Hindia Belanda. tirto.id/Sabit Isi Politik Etis Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. 1. Irigasi Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Baca juga: • Kapan Boedi Oetomo Didirikan, Latar Belakang Sejarah, & Tujuannya? • Sejarah Hidup H.O.S. Tjokroaminoto: Pemimpin Abadi Sarekat Islam • Selamat Hari Guru Nasional untuk Ki Hajar Dewantara & Taman Siswa 2. Edukasi Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan.

Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

Baca juga: • Sejarah Gerakan berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali Propaganda Jepang Demi Simpati Rakyat Indonesia • Sejarah Kejayaan Kesultanan Mataram Islam Masa Sultan Agung • Sejarah Koperasi di Indonesia dan Ketahui Jenis-Jenisnya 3.

Emigrasi Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Baca juga: • Sejarah Kerajaan Aceh: Sebab Runtuhnya Kesultanan & Silsilah Raja • Sungai Citarum dan Banjir Jakarta dalam Sejarah Kerajaan Sunda • Sejarah Kerajaan Panjalu Kediri: Letak, Pendiri, Raja, & Prasasti Dampak Politik Balas Budi Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia.

Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali Negatif Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.

Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah.

Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Baca juga: • Biografi Jenderal Sudirman: Sejarah, Peran, Keistimewaan & Jasanya • Biografi Baden Powell: Sejarah & Rangkuman Kisah Bapak Pramuka • Biografi Singkat Buya Hamka: Sejarah, Latar Pendidikan & Pemikiran Dampak Positif Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain. Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Baca juga: • Sejarah Proses Masuknya Agama Kristen Katolik ke Indonesia • Sejarah PETA di Zaman Pendudukan Jepang: Tugas, Tokoh, & Tujuan • Arti Gold, Glory, Gospel (3G): Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.

Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.

Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Uji Kompetensi Bab 4 Halaman 272-273-274 A. Pilihan Ganda (PG) IPS Kelas 8 SMP/MTS PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN DAN TUMBUHNYA SEMANGAT KEBANGSAAN Uji Kompetensi Bab 4 IPS Halaman 272 Kelas 8 Uji Kompetensi Bab 4 IPS Kelas 8 Halaman 273 Jawaban Uji Kompetensi Bab 4 Halaman 272 IPS Kelas 8 PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN DAN TUMBUHNYA SEMANGAT KEBANGSAAN A.

Pilihan Ganda 1. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatarbelakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan. a. Daendels b. Raflles c. Janssen d. Lord Minto Jawaban: RAFFLES (B) 2. Pelaksanaan Tanam Paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena. a. rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda b. rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri c.

dalam praktiknya tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik d. selain menanami 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya Jawaban: Ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa yang menghancurkan perekonomian Indonesia adalah 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi.

4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut.

7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah.

3. Pelaksanaan Politik Etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah. a. pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar b. irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa c. perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin d.

kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal Jawaban: Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis pada tahun 1901, yaitu - bidang irigasi/pengairan - emigrasi/transmigrasi, - edukasi/pendidikan Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan karena pendidikan banyak melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia.

4. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia.

Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut yaitu. a. tujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataan b. tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan c.

kalah persenjataan, pemimpin tidak berpendidikan tinggi, semangat perjuangan lemah d. tidak memiliki komandan perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah persenjataan Jawaban: b.

tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan 5. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX, adalah. a. tidak tergantung pada satu pemimpin b. menggunakan persenjataan tradisional c. bersifat lokal, kedaerahan d. kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi Jawaban: d. kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi 6. Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam, yang didirikan oleh pedagang Batik di Solo yang bernama .

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

. . a. Haji Samanhudi b. Haji Misbach c. KH Ahmad Dahlan d. KH Hasyim Asyari Jawaban: Pada 1911 didirikan Serikat Dagang Islam (SDI) oleh KH Samanhudi dan RM Tirtoadisuryo di Solo, dengan tujuan utama adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI).

Pada 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (SI) yang bersifat nonkooperatif terhadap Belanda. 7. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini. 1) Menetapkan Pancasila. 2) Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3) Menetapkan presiden dan wakil presiden.

4) Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan. 5) Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia.

Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah. a. 1, 2, dan 3 b. 2, 3, dan 4 c. 2, 3, dan 5 d. 2, 4, dan 5 Jawaban: d. 2, 4, dan 5 8. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah. a. dinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemuda b. kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional c.

munculnya organisasi kedaerahan d. perang melawan penjajah Jawaban: B.kesadaran untuk membentuk pergerakan 9. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang disebut.

a. sekerei b. oshamu seirei c. romusha d. rodi Jawaban: Pengerahan tenaga rakyat sangat menyengsarakan di lakukan pemerintah penduduk jepang adalah Romusha 10. Karena Gerakan 3A tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan. .

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

. a. Keibodan b. PETA c. PUTERA d. Jawa Hokokai Jawaban: Kalau gak salah Jawa Hokokai karena jawa hokokai adalah pusat bantuan dari jawa,jadinya 3A itu mrmbutuhkan dukungan,makanya di bentuk jawa hokokai Uji Kompetensi Bab 4 Halaman 272-273-274 A. Pilihan Ganda (PG) IPS Kelas 8 SMP/MTS PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN DAN TUMBUHNYA SEMANGAT KEBANGSAAN Uji Kompetensi Bab 4 IPS Halaman 272 Kelas 8 Uji Kompetensi Bab 4 IPS Kelas 8 Halaman 273 Jawaban Uji Kompetensi Bab 4 Halaman 272 IPS Kelas 8 PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN DAN TUMBUHNYA SEMANGAT KEBANGSAAN A.

Pilihan Ganda 1. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatarbelakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan.

. .

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

a. Daendels b. Raflles c. Janssen d. Lord Minto Jawaban: RAFFLES (B) 2. Pelaksanaan Tanam Paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena. a. rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda b. rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri c. dalam praktiknya tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik d. selain menanami 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya Jawaban: Ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa yang menghancurkan perekonomian Indonesia adalah 1.

Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi.

4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut.

7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah. 3. Pelaksanaan Politik Etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah. a. pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar b. irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa c. perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin d. kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal Jawaban: Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis pada tahun 1901, yaitu - bidang irigasi/pengairan - emigrasi/transmigrasi, - edukasi/pendidikan Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan karena pendidikan banyak melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia.

4. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut yaitu.

a. tujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataan b. tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan c. kalah persenjataan, pemimpin tidak berpendidikan tinggi, semangat perjuangan lemah d. tidak memiliki komandan perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah persenjataan Jawaban: b.

tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan 5. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX, adalah. a. tidak tergantung pada satu pemimpin b. menggunakan persenjataan tradisional c. bersifat lokal, kedaerahan d. kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi Jawaban: d.

kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi 6. Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam, yang didirikan oleh pedagang Batik di Solo yang bernama. a. Haji Samanhudi b. Haji Misbach c. KH Ahmad Dahlan d.

KH Hasyim Asyari Jawaban: Pada 1911 didirikan Serikat Dagang Islam (SDI) oleh KH Samanhudi dan RM Tirtoadisuryo di Solo, dengan tujuan utama adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Pada 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (SI) yang bersifat nonkooperatif terhadap Belanda. 7. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini.

1) Menetapkan Pancasila. 2) Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 3) Menetapkan presiden dan wakil presiden. 4) Menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman sebagai lagu kebangsaan. 5) Menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah. a. 1, 2, dan 3 b. 2, 3, dan 4 c. 2, 3, dan 5 d. 2, 4, dan 5 Jawaban: d. 2, 4, dan 5 8. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional.

Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah. a. dinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemuda b. kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional c. munculnya organisasi kedaerahan d. perang melawan penjajah Jawaban: B.kesadaran untuk membentuk pergerakan 9. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang disebut. a. sekerei b. oshamu seirei c. romusha d. rodi Jawaban: Pengerahan tenaga rakyat sangat menyengsarakan di lakukan pemerintah penduduk jepang adalah Romusha 10.

Karena Gerakan 3A tidak berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan.

a. Keibodan b. PETA c. PUTERA d. Jawa Hokokai Jawaban: Kalau gak salah Jawa Hokokai karena jawa hokokai adalah pusat bantuan dari jawa,jadinya 3A itu mrmbutuhkan dukungan,makanya di bentuk jawa hokokaiPolitik etis adalah politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat serta efisiensi (di daerah jajahan).

Politik etis (politik balas budi) muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa.

Desakan ini muncul dari pemikiran bahwa negeri Belanda telah berutang banyak atas kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh masyarakat Belanda.

Politik etis mulai dilakukan pada 1901 yang berisi tiga tindakan, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah Van Deventer. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi).

Van Deventer menjelaskan bahwa Berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia.

Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Isi Politik Etis Isi poitik etis menurut Van Deventer, ada tiga cara atau disebut juga trilogi van deventer untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yang isinya sebagai berikut: 1. Edukasi (Pendidikan) Pendidikan diberikan di sekolah kelas satu kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta.

Pada 1903 terdapat 14 sekolah kelas satu di ibukota karesidenan dan ada 29 di ibukota Afdeling. Mata pelajarannya, yaitu membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar. Pendidikan kelas dua dikhususkan untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Pada 1903, di Jawa dan Madura sudah terdapat 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah Fartikelir, di antaranya 63 dari Zending. Adapun jumlah muridnya pada 1892 ada 50.000, pada 1902 ada 1.623 anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa.

Untuk menjadi calon pamong praja ada tiga sekolah Osvia, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Sedangkan, nama-nama sekolah untuk anak-anak Eropa dan anak kaum pribumi adalah sebagai berikut. a. HIS (Hollandsch Indlandsche School) setingkat SD b. MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) setingkat SMP c.

AMS (Algemeene Middlebare School) setingkat SMU d. Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra e. Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Pada 1902, didirikan sekolah pertanian di Bogor (sekarang IPB). 2. Irigasi (Pengairan) Sarana vital bagi pertanian adalah pengairan dan oleh pihak pemerintah telah dibangun sejak 1885.

Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 bau, pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. 3. Transmigrasi (Perpindahan Penduduk) Dengan transmigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.

Pada 1865 jumlah penduduk Jawa dan Madura 14 juta. Pada 1900 telah berubah menjadi dua kali lipat. Pada awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau, migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatra Utara karena adanya permintaan besar akan tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara, terutama ke Deli, sedangkan ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap.

Tujuan Politik Etis Tujuan politik etis adalah memajukan tiga bidang yakni edukasi dengan menyelenggarakan pendidikan, Irigasi dengan membangun sarana dan jaringan pengairan, dan juga Transmigrasi/ imigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk.

Politik etis yang dilaksanakan Belanda dengan melakukan perbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan, sepintas kelihatan mulia. Namun di balik itu, tujuan dari program-program ini dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Pelaksanaan Politik Etis Desakan untuk melaksanakan politik etis mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda, Wihelmina mengatakan: “Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”.

Pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal sebagai Politik Etis atau Politik Balas Budi. Pada dasarnya kebijakan-kebijakan politik etis yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda.

Berikut ini penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan dari politik etis tersebut. 1. Pelaksanaan Dalam Bidang Irigasi Pelaksanaan dalam pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, namun untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial.

2. Pelaksanaan Dalam Bidang Edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah.

Namun dalam pelaksanaannya pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

3. Pelaksanaan Dalam Bidang Transmigrasi / Migrasi Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.

Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Migrasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk, tetapi untuk membuka hutan-hutan baru di luar pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan swasta asing. Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Jelaslah bahwa pemerintah Belanda telah menyelewengkan Politik Etis. Usaha-usaha yang dilaksanakan baik edukasi, irigasi, dan emigrasi, tidak untuk memajukan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan penjajah itu sendiri.

Sikap penjajah Belanda yang demikian itu telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia dapat diperbaiki jika bangsa Indonesia bebas merdeka dan berdaulat. Pendukung Politik Etis Pendukung Politik Etis usulan Van Deventer adalah sebagai berikut. - Mr. P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).

- K.F. Holle, banyak membantu kaum tani. - Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia. - Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

- Leivegoed, seorang jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia. - Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda.

- Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar, Saya dan Adinda. Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda, pemerintah Belanda menerima saran tentang Politik Etis, namun akan diselaraskan dengan sistem kolonial di Indonesia. (Edukasi dilaksanakan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan).

Pendidikan dipisahpisah antara orang Belanda, anak bangsawan, dan rakyat. Bagi rakyat kecil hanya tersedia sekolah rendah untuk mendidik anak menjadi orang yang setia pada penjajah, pandai dalam administrasi dan sanggup menjadi pegawai dengan gaji yang rendah. Meskipun pemerintah Belanda telah menjalankan politik etis, tetap saja bangsa Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti.

Politik etis hanya menguntungkan Belanda, karena program pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk yang dicanangkan melalui politik etis dilaksanakan seluruhnya untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Namun di sisi lain, tanpa di sadari oleh Belanda, politik etis ternyata telah melahirkan golongan terpelajar dari kalangan bangsa Indonesia, mereka inilah yang nantinya akan menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda melalui organisasi pergerakan nasional.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Golongan terpelajar ini menyadari bahwa hanya dengan kemerdekaanlah bangsa Indonesia akan maju, sejahtera dan sejajar dengan bangsa lainnya di dunia.
MENU • Home • Tentang Kami • Profil Kontributor • Kebijakan Privasi • Kontak Kami • Geografi • Geografi Ekonomi • Geografi Fisik • Geografi Kota • Geografi Kependudukan • Geografi Lingkungan • Sumber Daya Alam • Perpetaan • Astronomi • Laut dan Pesisir • Meteorologi • Ekonomi • Kewarganegaraan • Bahasa • Bahasa Indonesia • Sejarah • Pengetahuan Umum • Politik etis atau politik balas budi adalah gagasan hasil protes dan kecaman warga Belanda terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Gagasan ini lahir atas dasar rasa simpati, empati, dan kemanusiaan. Oleh karenanya sistem tanam paksa ini adalah contoh nyata eksploitasi yang sudah menuai kerugian besar bagi Indonesia, Belanda dianggap sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Melalui politik balas budi ini, diharapkan parlementer Belanda dapat membatu rakyat Indonesia agar dapat memiliki kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Daftar Isi • Pengertian Politik Etis • Latar Belakang Politik Etis • Pax Netherlandica • Tokoh-Tokoh dalam Politik Etis • Tujuan dan Isi Politik Etis • Edukasi (Pendidikan) • Irigasi (Pengairan) • Transmigrasi (Perpindahan penduduk) • Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis • Dampak Politik Etis • Dampak Positif Politik Etis • Dampak Negatif Politik Etis Berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali Politik Etis Politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda pada masa penjajahan Indonesia yang berasal kata serapan dari bahasa Belanda, yakni Etische Politiek.

Kebijakan ini merupakan suatu pemikiran atau gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda wajib memakmurkan dan menyejahterakan penduduk tanah jajahannya. Tanah jajahan yang dimaksud disini salah satunya adalah Hindia Belanda atau Indonesia. Oleh karena itu, politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda yang bertujuan mulia dan memiliki dampak yang relatif positif terhadap bangsa Indonesia. Latar Belakang Politik Etis Tercatat di dalam sejarah jika negara Indonesia sudah dijajah pemerintah Belanda untuk 350 tahun lamanya.

Selama masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, rakyat Indonesia mengalami kerugian besar, baik berupa materiil maupun tenaga.

Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa akibat dari penindasan dan penekanan pemerintah kolonial. Tanam paksa atau sistem kulvasi (Cultuurstelsel) merupakan suatu aturan yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, teh, dan tarum.

Hasil panen tanaman tersebut nantinya dijual, yang mana harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Sementara, untuk warga yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah selama 75 hari dalam setahun.

Aturan ini ditetapkan oleh gubernur jenderal bernama Johannes Van Den Bosch, pada tahun 1830. Sistem tanam paksa ini mendapat banyak protes dan kecaman dari warga Belanda karena dianggap tidak berperikemanusiaan. Untuk menyelamatkan hak rakyat Indonesia, tahun 1890 tokoh politik yang bernama C. Th. van Deventer mengemukakan politik etis sebagai desakan golongan liberal kepada parlementer Belanda.

C. Th. Van Deventer merupakan seorang ahli hukum Belanda. Ia mengkisahkan perjuangan rakyat Indonesia yang hasilnya dinikmati oleh warga Belanda melalui tulisan di majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang budi). Gagasan van Deventer mendapat dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina yang pernah menyebutkan dalam pidatonya di tahun 1901.

Dukungan Ratu Wilhelmina dibuktikan pula dengan terbitnya kebijakan baru yang berisi program-program untuk penduduk wilayah jajahan. Program yang dinamakan Trias van Deventer itu berisi 3 tujuan, yaitu Edukasi, Irigasi, dan Transmigrasi.

Pax Netherlandica Pax Netherlandica merupakan salah satu kebijakan kolonial Belanda yang memiliki kaitan sangat erat dengan politik etis yang diterapkan pada zaman yang sama. Kebijakan kolonial ini berupaya untuk mengubah penjajahan Belanda di Indonesia dari hanya murni monopoli dan perdagangan, menjadi pemerintahan seutuhnya. Pax netherlandica pada dasarnya menginginkan seluruh wilayah Indonesia ada dalam cakupan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan, raja-raja lokal diharapkan dapat menjadi pejabat dalam sistem birokrasi pemerintahan Belanda.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi untuk memerintah Hindia Belanda dengan lebih efektif dan efisien, sehingga sangat berkaitan dengan politik etis.

Tokoh-Tokoh dalam Politik Etis Dalam menjalankan politik etis, terdapat banyak tokoh-tokoh politisi Belanda dan juga Indonesia yang terlibat. Berikut adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan politik etis di Indonesia • Mr W.K Baron van Dedem • Hendrik Hubertus van Kol • Peter Brooschof • Conrad Theodore Van Deventer • Walter Baron van Hoevel • Fransen van de Futte • Torbeck • Douwes Dekker (Multatuli) Mr W.K Baron van Dedem berperan dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang menyengsarakan pribumi di tanah jajahannya, termasuk Indonesia.

Hendrik Hubertus van Kol juga melayangkan kritik senada dengan Van Dedem dimana kebijakan yang sudah ada, justru merugikan penduduk negara kolonial. Peter Brooschof, seorang jurnalis de Locomotief menyatakan bahwa Belanda selama satu abad lebih sudah mengeruk keuntungan dari tanah Nusantara tanpa penduduk pribuminya mendapatkan keuntungan sepeserpun. Kebijakan-kebijakan seperti tanam paksa, pelayaran hongi, dan monopoli lainnya telah menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Conrad Theodore van Deventer juga menyatakan kritikannya terhadap Belanda melalui artikelnya yaitu Een Ereschuld atau Hutang Kehormatan yang dimuat dalam majalah De Gids. Artikel itu menyebutkan bahwa dalam kurun waktu penguasaan belanda terhadap Indonesia, sudah banyak sekali keuntungan yang diambil. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Belanda membalas budi dengan mensejahterakan koloni-koloninya. Eduard Douwes Dekker juga melayangkan kritikan senada, dengan menggunakan nama samaran Multatuli, beliau membuat buku berjudul Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij yang artinya adalah Max Havelaar atau lelang kopi perusahaan dagang belanda.

Buku ini merupakan salah satu karya sastra yang melayangkan kritik tajam dan mengungkap kejamnya praktik-praktik Belanda dalam mengeruk keuntungan dari tanah jajahannya. Max Havelaar berhasil mengubah persepsi masyarakat Belanda terhadap kebijakan kolonialnya dan membantu menekan para pejabat koloni untuk mengimplementasikan politik balas budi terhadap bangsa Indonesia.

Tujuan dan Isi Politik Etis Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pada saat itu, Belanda menganggap dirinya berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali berhutang budi banyak pada bangsa Indonesia. Terutama karena rempah, kopi, dan sumber daya alamnya telah memperkaya Belanda dan membantunya bertransformasi menjadi negara besar di Eropa.

Hal ini penting mengingat bangsa Belanda pada saat itu dikuasai oleh kaum progresif yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan, bahkan untuk para pribumi di wilayah-wilayah kolonial Belanda.

Namun, begitu banyak aspek yang perlu dibenahi untuk dapat mencapai tujuan kesejahteraan penduduk pribumi di tanah jajahannya. Melalui program politik etis, parlementer Belanda melaksanakan misi balas budi kepada bangsa Indonesia dengan memprioritaskan 3 bidangyaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Edukasi (Pendidikan) Dalam bidang edukasi, parlementer Belanda wajib memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Hal tersebut dilakukan agar rakyat Indonesia dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagai modal untuk kemajuan bangsa dan negara.

Berdasarkan golongan dan status sosial, parlementer Belanda membagi sekolah menjadi 2 kelas. Kelas 1 ini untuk anak-anak PNS serta orang-orang dengan kekayaan atau kedudukan. Sementara, kelas dua diperuntukkan kepada anak-anak pribumi golongan bawah.

berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali

Keseriusan Belanda untuk meningkatkan tingkat pendidikan rakyat Indonesia terbukti di tahun 1901 sudah tersedia 14 sekolah di Ibukota Keresidenan dan 29 sekolah di Ibukota Afdeling. Sekolah pada jaman itu memberikan pelajaran kemampuan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu pengetahuan alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, ilmu kedokteran, dan seni. Berikut ini adalah daftar tingkatan sekolah yang tersedia di masa itu : • Hollandsch Indlandsche School setara dengan Sekolah Dasar • Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs setara dengan Sekolah Menengah Pertama • Algemeene Middlebare School setara dengan Sekolah Menengah Atas • Kweek School, dikenal juga dengan Sekolah Guru khusus.

Di mana sekolah ini diperuntukkan kaum Bumiputera Di bawah ini adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda : • Technical Hoges School yang merupakan sekolah tinggi teknik yang kini dikenal dengan IPB atau Institut Pertanian Bogor • Technische Hoogere School (THS) atau sekolah tinggi teknik yang kini dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) • Opleiding Van Indische Artsen / sekolah kedokteran • Rechts Hoogere School.

Sekolah tinggi hukum Selain untuk meningkatkan kompetensi dan juga produktivitas bangsa Indonesia, pemerintah Belanda merasa bahwa pendidikan sangat penting agar nanti Indonesia dapat memerintah dirinya sendiri serta menjalankan perekonomian yang maju dan produktif.

Irigasi (Pengairan) Tidak hanya di bidang edukasi, program politik etis juga menyentuh bidang pertanian, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur pengairan dan pendukung lainnya. Dari pembangunan pengairan ini, parlementer Belanda pun menunjukkan kepedulian mereka pada bahan pangan juga mata pencaharian petani. Tujuan program ini yakni supaya kuantitas serta kualitas produk pertanian bisa meningkat. Dengan produktivitas pertanian yang meningkat, harapannya kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat pula dan komoditas ekspor yang dijual oleh Belanda pun dapat meningkat jumlahnya.

Di tahun 1885, di daerah Demak Berantas telah dibangun irigasi seluas 67.200 hektar. Di tahun 1902, prasarana irigasi tersebut mengalami perluasan menjadi 121.000 hektar. Hingga saat ini, masih banyak infrastruktur irigasi pemerintah Belanda yang bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan sosial dan ekonominya.

Transmigrasi (Perpindahan penduduk) Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerataan jumlah penduduk dan mengatasi kepadatan penduduk dengan mendorong adanya perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lain yang masih sedikit penghuninya.

Hal tersebut bertujuan agar daerah lain di luar Pulau Jawa dapat memiliki potensi yang sama dengan Pulau Jawa dan dapat berkembang dengan adanya sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu, transmigrasi ini juga akan membawa dampak yang positif bagi penduduk, yaitu dengan terbuka luasnya lapangan pekerjaan, sehingga meningkatkan pendapatan penduduk. Dalam kurun waktu 35 tahun (1865-1900), jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Madura mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, yang semula terdapat 14 juta jiwa menjadi 28 juta jiwa.

Oleh karena itu, dilakukan migrasi pada sebagian penduduk Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, yang pada saat itu kekurangan sumber daya manusia untuk pengelolaan perkebunan. Penyimpangan Pelaksanaan Politik Etis Politik etis merupakan gagasan yang sangat mulia dari pihak Belanda, namun, dalam keberjalanannya, terdapat banyak penyimpangan dan juga penyelewengan kekuasaan.

Pada berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali irigasi, terjadi penyimpangan dimana tanah-tanah yang dibangunkan irigasi hanya tanah yang subur dan dimiliki oleh perkebunan swasta milik Belanda.

Perkebunan dan lahan pertanian rakyat tidak diprioritaskan dalam pembuatan saluran irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan produktivitas pertanian dan program irigasi ini gagal untuk meningkatkan secara signifikan produktivitas perkebunan rakyat Indonesia. Pada program emigrasi dan transmigrasi penduduk, terjadi penyimpangan pada pemilihan lokasi-lokasi target transmigrasi di luar pulau Jawa.

Daerah yang dipilih adalah kawasan-kawasan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan Belanda. Disini, berikut ini adalah cakupan bidang kebijakan dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1901 kecuali yang ditransmigrasikan difungsikan sebagai tenaga kerja dan juga buruh kasar untuk menjalankan aktivitas perkebunan, terutama di daerah Sumatera.

Program pendidikan juga sedikit menyimpang dan hanya berfokus pada golongan kaya, pejabat, ataupun kelas elit lainnya yang punya hubungan khusus dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Alih-alih memeratakan pendidikan dan juga meningkatakn taraf hidup masyarakat, program pendidikan ini bertujuan utama untuk menghasilkan tenaga administrasi yang murah dan terampil untuk menjalankan Hindia Belanda atas nama Belanda. Meskipun berhasil meningkatkan pendidikan di Indonesia, pendidikan ini juga menyebabkan kesenjangan yang sangat tinggi antara golongan yang bisa mengenyam pendidikan dengan yang tidak.

Dampak Politik Etis Tidak dapat dipungkiri bahwa politik etis merupakan awal kemajuan bangsa Indonesia. Program yang dicanangkan dalam kebijakan tersebut sangat mempengaruhi perubahan di Indonesia, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga politik.

Secara umum, terdapat dampak yang bersifat positif dan juga negatif dari kebijakan politik etis ini. Dampak Positif Politik Etis Dampak positif dari politik etis adalah peningkatan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dan juga peningkatan taraf ekonomi masyarakat karena didukung oleh infrastruktur yang mumpuni. Secara umum, berikut ini adalah dampak positif dari politik etis • Meningkatnya taraf pendidikan • Munculnya golongan terpelajar atau priyai berkat sekolah-sekolah Belanda • Peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia • Dibangunnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi di Indonesia • Meningkatnya kesejahteraan hidup dan perekonomian bangsa Indonesia Sekolah-sekolah yang didirikan oleh parlementer Belanda memberikan bukti nyata kemajuan Indonesia berupa lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pendirian sekolah-sekolah tersebut pun tidak lepas dari kebutuhan Belanda akan sumber daya manusia di bidang medis dan militer, serta pegawai sipil. Selain itu, program politik balas budi dalam bidang edukasi juga mampu mengurangi jumlah penderita buta huruf di Indonesia. Dalam bidang irigasi, dapat dirasakan oleh para petani Indonesia yang dapat memperoleh hasil panen jauh lebih banyak kuantitasnya dibanding dengan sebelumnya.

Tentu ini adalah dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sama halnya terjadi pada transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, dimana pemerataan penduduk tersebut mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. Dampak Negatif Politik Etis Selain dampak positif, dampak negatif pun juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia akibat politik etis ini, seperti adanya diskriminasi di bidang pendidikan.

Pada awalnya, pendidikan yang disediakan oleh Belanda bagi rakyat Indonesia sangatlah diskriminatif. Hanya golongan elit dan laki-laki yang diperkenankan menikmati bangku sekolah. Disini, golongan miskin dan kaum perempuan tidak bisa mengakses pendidikan. Dengan adanya diskriminasi ini, terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi antara lapisan-lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, hanya segelintir kecil rakyat Indonesia saja yang bisa mengakses pendidikan.

Meskipun jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, kondisi ini masih dianggap kurang ideal oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun, dengan perjuangan rakyat Indonesia beserta para pahlawannya, akhirnya kaum wanita mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, sekolah pun semakin banyak, sehingga pendidikan tidak hanya terbatas pada golongan kaya dan pejabat saja. Kategori • Astronomi (2) • Bahasa Indonesia (32) • Ekonomi (23) • Geografi (6) • Geografi Ekonomi (16) • Geografi Fisik (21) • Geografi Kependudukan (8) • Geografi Kota (15) • Geografi Lingkungan (9) • Kewarganegaraan (25) • Laut dan Pesisir (4) • Meteorologi (15) • Pengetahuan Umum (89) • Perpetaan (12) • Sejarah (46) • Sumber Daya Alam (5)

Kebijakan Perdagangan Internasional Kopi di Indonesia




2022 www.videocon.com