Rechtsstaat artinya indonesia

rechtsstaat artinya indonesia

• Tebar Hikmah Ramadan rechtsstaat artinya indonesia Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Rechtsstaat artinya indonesia • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Saya teringat masa kita sekolah dari tingkat SMP dan SMA dimana dulu masih ada namanya orientasi tentang Pancasila dan UUD 1945 pada saat kita masuk kelas 1 SMP atau 1 SMA.

 Salah satu kata kata yang masih saya ingat adalah istilah Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) bukan berdasar kekuasaan semata (machtstaat). Kasus yang menimpa Ahok saat ini menurut saya adalah salah satu pembuktian apakah Indonesia masih tetap menganut prinsip itu secara real atau hanya sekedar retorika belaka? Julukan PENISTA AGAMA kepada Ahok yang hanya berdasarkan satu Fatwa dari salah satu Ormas MUI yang bukan merupakan penegak hukum resmi di negara ini amatlah bertentangan dengan prinsip yang selalu di gembor gemborkan dari dahulu.

MUI yang menganggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh Umat Islam di Indonesia, telah memutuskan satu "keputusan hukum" dan menuntut bahwa putusan itu adalah PUTUSAN HUKUM yang SAH merupakan putusan berdasarkan kekuasaan semata (Machtsstaat).

MUI dan beberapa ormas Islam yang merasa telah merepresentasikan umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini adalah bentuk kesewenang wenangan dalam kekuasaan rechtsstaat artinya indonesia di maksud. Saya tidak mau berpolemik mengenai apakah kata kata yang telah di lontarkan oleh Ahok adalah penistaan agama atau bukan. Setiap pihak yang pro dan kontra mempunyai alasan kuat masing masing untuk menyatakan pendapat mereka lah yang paling benar. Saya mengharapkan semua pihak dapat kembali berfikir jernih apakah prinsip negara berdasarkan Hukum ini akan kita terapkan secara konsisten atau kita mau merubah dasar negara ini menjadi negara berdasarkan kekuasaan semata.

Ingat pada saat negara ini di dirikan oleh para pendiri negara ini yang mayoritas Umat Islam, mereka tidak mendirikan Negara ini menjadai Negara berdasarkan Hukum Islam, malah kata kata pada Piagam Jakarta yang menjadi kerangka Pancasila yang sebelumya mencantumkan kata kata " Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya" di hapus menjadi hanya Ketuhanan Yang Maha Esa bukti bahwa pendiri negara kita yang mayoritas Muslim pada saat itu lebih mengutamakan kebhinekaan dan persatuan untuk merangkul umat non muslim lainnya.

Sudahlah, apabila memang ingin agar dasar negara ini mau di ubah, lakukan dengan cara yang benar dan bila memang itu mampu dilakukan. Saya sendiri tidak akan mau dan tidak pernah mau mendukung wacana tersebut. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Saya yakin bahwa apabila Ahok di nyatakan tidak melakukan tindakan pidana, maka MUI dan para ormas tersebut akan melakukan protes besar lagi. Tapi saya yakin dengan beberapa tindakan politik yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi akan mampu meredam gejolak tersebut.

 Walau bagaimanapun negara ini sudah di merdeka kan dengan banyaknya pengorbanan, masih banyak orang yang pada saat kemarin hanya rechtsstaat artinya indonesia akan bergerak apabila dasar negara ini akan di otak atik. Sekali lagi ini negara berdasarkan hukum bukan kekuasaan. MERDEKA • Tulisan Terakhir • homeschooling? • PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • INDONESIA NEGARA YANG BERDASARKAN HUKUM (RECHTSTAAT) • pengantar ilmu hukum • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana • Arsip • Februari 2012 • Kategori • Uncategorized • Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com INDONESIA NEGARA YANG BERDASARKAN HUKUM (RECHTSTAAT) Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner.

Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman law”, sedangkan konsep the rule of law bertumpu pada sistem hukum yang disebut “common Law” atau “Anglo Saxon”.

Rechtsstaat dan the rule of law dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before The law Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep rechtsstaat dan konsep the rule of law.

Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.unsur-unsur rechtsstaat : a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, c.

rechtsstaat artinya indonesia

pemerintahan berdasarkan peraturan, d. adanya peradilan administrasi; dan 2. unsur-unsur the rule of law a.

adanya supremasi rechtsstaat artinya indonesia hukum, b. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan c. adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat maupun the rule of law tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Baik rechtsstaat maupun the rule of law selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian keduanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara.

Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu, perbedaan antara konsep rechtsstaat dan the rule of law nampak pada pelembagaan dunia peradilannya, Rechtsstaat dan the rule of law menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada intinya kedua rechtsstaat artinya indonesia tersebut menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen.

Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam konsep the rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Dalam konsep “Negara Hukum”, eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum.

Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl[6] dan Zippelius[7] Menurut F.J. Stahl unsur-unsur utama negara hukum adalah: 1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika; 3. penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan 4. peradilan administrasi negara. Sementara itu, Menurut Zippelius unsur-unsur negara hukum terdiri atas: 1.

rechtsstaat artinya indonesia

pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur); 2. jaminan terhadap hak-hak asasi; 3. pembagian kekuasaan; dan 4.

pengawasan justisial terhadap pemerintah. Dari unsur-unsur tersebut di atas nampak adanya perbedaan, jika Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur)” pada elemen rechtsstaat artinya indonesia ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur)”.

Di sini nampak rechtsstaat artinya indonesia F.J. Stahl masih sangat kental terpengaruh konsepsi dari aliran legisme, yang mana aliran tersebut menyatakan tidak ada hukum di luar undang undang. Oleh karena itu, salah satu unsur utama negara hukum menurut F.J.

Stahl adalah penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur). KONSEPSI RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Negara hukum merupakan terjemahan dari Rule of Low atau Rechtsstaat.

Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan hukum, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum menurut Friedman, dibedakan antara pengertian formal (in the formal sense), dan pengertian hakiki (ideological sense). Dalam pengertian formal Negara hukum tidak lain adalah “organized public power” atau kekuasaan umum yang terorganisasikan.

Oleh karena itu, setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang namanya negara) mempunyai konsep negara hukum, termasuk negara-negara otoriler sekalipun. Negara hukum dalam pengertian hakiki (materiil), sangat erat hubungannya dengan menegakkan konsep negara hukum secara hakiki, karena dalam pengertian hakiki telah menyangkui ukuran-ukuran “entang hukum yang baik dan hukum yang buruk.

Cara menentukan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk dalam suatu konsep negara hukum sangat sulit, karena setiap masyarakat yang melahirkan konsep tersebut berbeda satu sama lain dan karenanya “rasa keadilan” di setiap masyarakat berbeda pula.

Dengan demikian, ide negara hukum terkait erat dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, meskipun terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara rechtsstaat dan rule of law. Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, perbedaan konsepsi tersebut sebenarnya lebih terletak pada operasionalisasi atas substansi yang sama yaitu perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

1. Substansi Konsepsi Rechtsstaat Dan Rule Of Law Berbagai doktrin yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu negara hukum muncul seiring dengan berkembangnya konsep negara hukum baik di negara menganut si stem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon, negara hukum sering disebut Rule of Law, sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental disebut sebagai Rechtsstaat. Frederich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtstaat meliputi: a.

Hak Asasi Manusia; b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang biasa dikenal sebagai trias politica; c. Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan; dan d.

Peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum anglo saxon memberi ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut: a.

Supremasi hukum; b. kedudukan yang sama di depan hukum ; dan c. terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sedangkan, International Commision of Jurist pada konfrensinya di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara demokratis di bawah Rule of Law, yang meliputi: a.

Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari pada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; b.

badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c. kebebasan untuk menyatakan pendapat; d. pemilihan umum yang bebas; e. kebebasan untuk berorganisasi rechtsstaat artinya indonesia beroposisi; dan f.

pendidikan kewarganegaraan. Agar pelaksanaan rule of law bias berjalan dengan yang diharapkan, maka: a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.

c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan. Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain.

Asumsi dasar hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Adapun negara yang merupakan negara hukum rechtsstaat artinya indonesia ciri-ciri sebagai berikut: 1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.

2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. 3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk. Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).

Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain: o Kasus korupsi KPU dan KPUD; o Kasus illegal logging; o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA); o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ; o Kasus perdagangan wanita dan anak.Sebagian ciri negara hukum yang telah diuraikan di atas khususnya dalam konsep negara hukum material, dalam penerapannya di berbagai negara demokrasi modern hampir semua dilaksanakan, hanya saja seringkali law in the book seringkali berbeda dengan law in action, atau das sollen berbeda dengan das sein.

Penyimpangan antara aturan rechtsstaat artinya indonesia yang telah dibuat dan seharusnya berkedudukan di atas segalanya dengan kenyataan bahwa intervensi kekuasaan mempengaruhi pelaksanaan hukum menjadikan hukum dipengaruhi oleh anasir-anasir non hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam proses penegakan hukum.

Setidaknya ciri-ciri negara hukum di atas dapat menjadi indikator pelaksanaan konsep negara hukum pada suatu negara. Dari uraian-uraian di atas, menurut Prof.

Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dapat dirumuskan kembali adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri rechtsstaat artinya indonesia satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: 1.

Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 4. Pembatasan Kekuasaan 5. Organ-Organ Eksekutif Independen 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 7. Peradilan Tata Usaha Negara 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 9.

Perlindungan Hak Asasi Manusia 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) • Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) • Transparansi dan Kontrol Rechtsstaat artinya indonesia /> none • Alemannisch • العربية • Asturianu • Azərbaycanca • Беларуская • Български • Bosanski • Català • Čeština • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Suomi • Français • Galego • Hrvatski • Ido • Italiano • 日本語 • Қазақша • Latina • Lombard • Lietuvių • Македонски • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Polski • Português • Română • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Slovenčina • Svenska • ไทย • Türkçe • Татарча/tatarça • Українська • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • 中文 Perangko Jerman pada tahun (1981).

rechtsstaat artinya indonesia

Di dalam perangko ini tertulis " Rechtsstaat, konsep dasar demokrasi". Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Rechtsstaat adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. [1] Istilah ini sering kali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme, tetapi keduanya berbeda karena konsep Rechtsstaat juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum kodrat, agama, atau equity).

Maka dari itu, konsep ini merupakan lawan dari Obrigkeitsstaat (negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang). [2] Di dalam sebuah Rechtsstaat, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan.

Rechtsstaat artinya indonesia memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Suatu negara tidak dapat menjadi negara rechtsstaat artinya indonesia liberal apabila mereka tidak memiliki konsep Rechtsstaat. Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Dasar dan prinsip • 3 Perbedaan dengan rule of law • 4 Lihat pula • 5 Catatan kaki • 6 Pranala luar Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Konsep Rechtsstaat dapat ditilik kembali ke pemikiran ahli hukum dan filsafat Eropa seperti Immanuel Kant dan Friderich Julius Stahl.

Konsep ini lahir sebagai respon dari kekuasaan absolut diraja seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Louis XIV dari Perancis.

Dasar dan prinsip [ sunting - sunting sumber ] Konsep Rechtsstaat bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah ( governed) dan memerintah ( governor) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.

Rechtsstaat mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam Rechtsstaat, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran.

Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Prinsip-prinsip Rechtsstaat yang paling penting adalah: [3] • Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan dan hak-hak konstitusional warganya.

• Masyarakat madani dianggap sebagai rekan sejawat negara • Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan ketiganya dapat saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain. • Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum (tidak dapat bertindak melawan hukum), dan legislatif terikat oleh asas-asas konstitusi • Badan legislatif dan demokrasi sendiri terikat oleh hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar • Transparansi negara dan semua keputusan harus diberi alasan • Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independen yang juga menyediakan proses banding • Hierarki hukum dan hukum harus jelas dan pasti • Tindakan negara harus dapat diandalkan, pelarangan retroaktivitas • Asas proporsionalitas dalam tindakan negara • Monopoli kekerasan yang sah Perbedaan dengan rule of law [ sunting - sunting sumber ] Daniel S.

Lev mencatat perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di Parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yag lebih lemah.

Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara-negara Eropa (seperti Jerman dan Perancis) yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik. [4] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Rule of law Catatan kaki [ sunting - sunting sumber ] • ^ Carl Schmitt, The Concept of the Political, ch. 7; Crisis of Parliamentary Democracy • ^ The Legal Doctrines of the Rule of Law and rechtsstaat artinya indonesia Legal State (Rechtsstaat). Editors: Silkenat, James R., Hickey Jr., James E., Barenboim, Peter D.

(Eds.), Springer, 2014 • ^ Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, I 2nd edition, § 20, Munich 1984, ISBN 3-406-09372-8; Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre/Politikwissenschaft, 16th edition, §§ 8 II, 30-34, Munich 2010, ISBN 978-3-406-60342-6 • ^ Lev, Daniel S., 1978, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat", Law & Society Review, Vol.

13, No. 1, hlm.

rechtsstaat artinya indonesia

37-71 Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • Daniel R. Ernst – Ernst Freund, Felix Frankfurter and the American Rechtsstaat: A Transatlantic Shipwreck, 1894–1932. Georgetown Law Faculty Publications, October, 2009. • Matthias Koetter, Rechtsstaat and Rechtsstaatlichkeit in Germany (2010), Understandings of the Rule of Law in Various Legal Orders of the World, Wikis of the Free University Berlin, edited by Matthias Koetter and Folke Schuppert • Iain Stewart, "From 'Rule of Law' to 'Legal State': a Time of Reincarnation?" (2007) • A.

Anthony Smith: Kant’s Political Philosophy: Rechtsstaat or Council Democracy? University of Notre Dame du Lac - 1985 • Halaman ini terakhir diubah pada 22 Agustus 2021, pukul 07.58. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi rechtsstaat artinya indonesia Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Rechtsstaat artinya indonesia • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Konten Terkait • The Unbearable Weight Of Massive Talent (Review) • Law of Reflection, Perlakukanlah Sesama Sebagaimana Sesama Itu Sebaiknya Diperlakukan • Review Film "Lord Of The Rings" • Setiap Tontonan Akan Menjadi Sebuah Tuntunan (The Law of Attractions) • On the Verge of Suicide: Rethinking the Value of Life • "The Taste Of Struggle" pada Film Dokumenter "Aroma Of Heaven" Dewasa ini hukum diindonesia seakan lemah dan tidak berdaya untuk memberikan hukuman yang adil dan setimpal  terhadap koruptur dan kasus-kasus tindak pidana lainnya.

Para pencari keadilan seakan gigit jari dan merasa miris bersedih hati, ketika Para penegak hukum cenderung menggunakan paham legisme yaitu paham yang menganut bahwa keadilan itu adalah hukum yang tertulis. dalam pandangan Rechtsstaat artinya indonesia legisme seakan akan hukum yang benar adalah hukum yang tertulis. karena pada masa lalu indonesia lama dijajah belanda dan indonesiapun mewarisi sistem hukum hindia belanda ini bertolak belakang dengan akar budaya hukum indonesia yakni hukum tidak tertulis maka itu selalu ada tarik menarik.

Karena itu sejak dulu indonesia menyatakan  dalam memutus perkara hakim berpedoman pada UU, Tetapi hakim juga boleh menggali sendiri nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Pada masa lalu didalam penjelasan UUD 1945, secara resmi disebutkan bahwa indonesia menganut rectsstaat, akan tetapi semenjak amandemen UUD peniadaan istilah rechtsstaat dicoret dan subtansinya dituangkan kedalam pasal 1 ayat (3) menjadi "indonesia adalah negara hukum".

Maksud tidak dicantumkan istilah rechtsstaat supaya indonesia bisa menggunakan rechtsstaat, bisa juga menggunakan  the rule of law.

Dengan demikian  indonesia bisa menganut paham legisme dimana kebenaran itu ada di Undang- undang, tapi juga menganut  paham the rule of law bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri tanpa tersandera Undang-undang.

Jadi lebih fleksibel. Perpaduan antara kedua paham ini akhirnya dapat kita lihat sendiri dalam putusan Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis terhadap terdakwa Luthfi Hasan Rechtsstaat artinya indonesia (LHI) dalam kasus korupsi dan pencucian uang dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Selain itu, LHI juga dicabut hak politiknya serta harus membayar Rp 1 miliar.

Putusan MA dapat menjadi bahan rujukan bagi pengadilan atau yurisprudensi bagi hakim dalam membuat putusan, serta Putusan MA soal hukuman tambahan yang rechtsstaat artinya indonesia hak politik seseorang karena terbukti melakukan kejahatan korupsi bisa menjadi benchmark (tolak ukur) dan rujukan bagi pengadilan. Putusan MA ini merupakan terobosan yang luar biasa bagi dunia hukum indonesia.

Putusan yang sangat berani mengakhiri kekakuan  terhadap kasus-kasus yang sangat rumit. Putusan MA ini menggandung hakikat hukum progresif yaitu memberlakukan UU sepanjang itu diyakini memberi rasa keadilan dan menggali keadilan sendiri dari denyut kehidupan masyarakat jika UU yang ada tidak memberi rasa keadilan.

rechtsstaat artinya indonesia

Saya sebagai putra bangsa indonesia mengapresiasi dan mendukung pencabutan hak politik bagi para koruptor yang rechtsstaat artinya indonesia jabatannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. hal itu dapat mengakomodasi fakta atas terjadinya perilaku pejabat publik yang seringkali memanfaatkan kekuasaannya untuk bertindak melawan hukum dan mengadakan transaksional. Didalam Putusan ini menggandung makna bahwa hukum di-indonesia haruslah pro-rakyat dan pro-keadilan.

Hukum rechtsstaat artinya indonesia berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada koruptor, hukum harus didudukkan diatas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan peraturan jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Doa saya dan para pencari keadilan semoga para penegak hukum Polisi, jaksa dan hakim lebih berorientasi pada substantial justice dari pada procedural justice. Serta berani membuat terobosan dalam pemaknaan hukum dan cara berhukum agar supaya spirit hukum progresif dibumikan dan dipraktekan Dalam menangani kasus-kasus hukum.

*AST Yogyakarta, 9 okt 2014
tirto.id - Indonesia adalah negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut memuat makna, kedaulatan hukum di Indonesia merupakan kedaulatan yang demokratis dan dijalankan dengan landasan konstitusi.

Adanya konsepsi negara hukum membuat penguasa, yakni pemegang kuasa pemerintahan, tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenangan terhadap rakyat dengan kekuasaan yang dimilikinya.

rechtsstaat artinya indonesia

Istilah negara hukum ( rechtsstaat) dan the rule of law (pemerintahan negara dijalankan berdasar aturan hukum) termasuk konsep yang telah melewati sejarah panjang. Embrio konsep negara hukum ini telah diungkapkan filsuf Yunani kuno, Plato, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Aristoteles. Menukil ulasan yang bertajuk "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)" dalam Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol. 6, No. 3, 2017), Plato merumuskan konsep yang disebut nomoi, yakni peraturan (hukum) yang baik dan menjadi dasar penyelenggaraan negara.

rechtsstaat artinya indonesia

Gagasan Plato itu lalu dikuatkan oleh Aristoteles melalui bukunya, Politica. Baca juga: Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu Dalam pemikiran Aristoteles, konsep negara hukum dikaitkan dengan pengelolaan polis (negara kota). Aristoteles memiliki pendapat bahwa, dalam polis yang ideal, segala urusan negara mesti diputuskan berdasar musyawarah ( ecclesia) sehingga seluruh warga polis dapat terlibat. Ide negara hukum tersebut kembali populer di Eropa pada abad 17, seiring dengan perubahan sosial-politik yang deras di benua biru.

Adapun istilah rechtsstaat artinya indonesia (negara hukum) pertama kali dimunculkan oleh Rudolf von Gneist dalam bukunya, Das Englische Verwaltungsrecht (1857). Teoritikus politik Jerman itu memakai istilah rechtsstaat untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris.

Sejalan dengan perkembangan kajian filsafat hukum, muncul 3 aliran utama terkait konsep negara hukum. Ketiga aliran itu: Eropa Kontinental; Anglo Saxon; Komisi Ahli Hukum Internasional (International Jurist Commission).

Di antara ketiga aliran ini sebenarnya sama-sama menganut prinsip bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan. Ciri-ciri Negara Hukum Menurut Julius Stahl Di aliran Eropa Kontinental, pemikiran tentang konsep negara hukum yang paling berpengaruh diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep yang dirumuskan oleh Stahl mengoreksi pandangan mengenai negara hukum yang memberi kebebasan besar bagi individu dari intervensi negara, terutama dalam aktivitas ekonomi.

Gagasan Stahl kemudian diikuti oleh sebagian rechtsstaat artinya indonesia negara-negara di Eropa, kecuali Inggris. Merujuk modul PPKn Kelas IX (2020) yang diterbitkan Kemdikbud disebutkan, ciri-ciri negara hukum ( rechtsstaat) menurut Friedrich Julius Stahl adalah: 1. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia (HAM) 2. Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM 3. Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 4. Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.

Senada dengan ciri-ciri tersebut, dalam buku Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (2004), Sri Soemantri berpendapat bahwa terdapat hal-hal pokok dalam negara hukum, yaitu: 1. Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hukum 2. Warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak asasi manusia pada warganya 3. Pembagian kekuasaan dalam negara 4. Pengawasan dari badan-badan peradilan ( rechterlijke controle).

rechtsstaat artinya indonesia

Negara hukum akan berkembang dalam negara yang menempatkan kedaulatan secara demokratis. Ada sisi positif yang didapatkan ketika negara demokratis menerapkan pula kedaulatan hukum. Menurut Henry B. Mayo, berbagai nilai akan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan negara demokrasi yang menganut negara hukum. Nilai-nilai tersebut adalah: • Penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan melembaga • Menjamin terciptanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang senantiasa berubah • Melakukan pergantian pimpinan secara teratur • Membatasi penggunaan kekerasan sampai ke tingkat minimal untuk penyelesaian masalah • Mengakui dan menganggap wajar munculnya keanekaragaman • Menjamin tegaknya keadilan.Oleh: Andi Hakim Lubis.

SEPINTAS jika kita merujuk kepa­da Undang - Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat ( 3 ) menegaskan bahwa “Nega­ra Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang di­maksud adalah sebuah negara yang dengan tegas mene­gak­kan supremasi hukum untuk kebenaran, keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertang­gung jawab­kan (akun­tabel) baik da­lam penyelenggaraan negara maupun kehidupan ber­bangsa dan bernegara. Plato dan Aristoteles menafsirkan Negara Hukum adalah negara yang diperin­tah oleh negara yang adil.

Dalam filsafatnya, kedua­nya me­nyinggung angan-angan (cita-cita) ma­nusia yang berkorespondensi de­ng­an dunia yang mutlak yang disebut : - Cita-cita untuk mengejar kebe­naran (idée der warhead) - Cita-cita untuk mengejar kesu­silaan (idée der zode­lijkheid ) - Cita-cita manusia untuk menge­jar keindahan (idee der schonheid ) - Cita-cita untuk mengejar keadilan (idée der gorech­tig­heid) Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme.

Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komu­nikatif (menjalan­kan keadi­lan) dan distribusi (membe­ri­­kan keadilan).

Menurut Plato yang kemu­dian dilanjutkan oleh Aris­toteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat mem­be­rikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan sesuai dengan kehendak war­ga Negara, dan untuk meng­atur hukum itu dibutuhkan kon­stitusi yang memuat atu­ran-aturan dalam hidup bernegara. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyeleng­ga­raan kekuasaan peme­rin­tahannya didasarkan atas hukum.

Dalam negara hukum, ke­kuasaan menjalankan peme­rintahan berda­sarkan kedau­latan hukum (supre­masi hu­kum) dan bertujuan untuk menja­lankan keterti­ban hukum. Kemudian Pancasila dan UUD 1945 lah rechtsstaat artinya indonesia menjadi orientasi pembangunan hu­kum yang mengarah kepada cita - cita negara hukum, yang sesuai dengan nilai - nilai dan prinsip - Prinsip negara demo­krasi yang konsti­tu­sional.

Negara yang berdasarkan hukum dimaksud dikem­ba­ngkan dan dipakai bukan lah rechtsstaat absolute (ne­gara berdasarkan hukum yang abso­lut) melainkan rechts­sta­at democratic (negara berda­sar­kan hukum yanng demo­kratis ).

Oleh karena itu konse­kuensinya adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk di sebuah negara harus berda­sar­kan dan sesuai dengan hukum yang dipakai negara tersebut. Ketentuan ini sekaligus diartikan untuk mencegah supaya tidak terjadi kese­wanang-wenangan dan aro­gansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk.

Satjipto Rahardjo, 2003 “hukum itu diciptakan bukan semata-mata untuk mengatur, akan tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur yakni keadilan, kebahagian dan kesejah­teraan. Secara umum, setiap negara yang yang menganut paham yang berda­sarkan hu­kum selalu bertumpu, dan mengindahkan prinsip- prin­sip supremasi hukum (supre­masi of law), persa­maan dimata hukum (equality before of law ), dan pene­gakan hukum yang tidak berten­ta­ngan dengan hukum (due process of law).

Dimensi Kehidupan Prinsip ini sangat erat kaitannya dalam hal penca­pai­an tujuan negara hukum yang demi mene­gakkan ke­be­naran dan keadilan. Negara yang menganut dan ber­da­sarkan hukum pada dasarnya ber­tujuan supaya mampu melindungi segenap kom­ponen bangsa dan mem­berikan ke­benaran dan ke­pas­­tian bagi seluruh ma­syarakat pencari keadilan karena hukum tertinggi ada­lah kese­jahteraan bagi rakyatnya (salus popu­ly suprema lex).

Kendatipun demikian tujuan hukum untuk kesejah­teraan masyarakat hanya akan tercapai, apabila struk­tur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan kondisi sosio kultural masing -ma­sing memberikan andil yang positif dan efek­tif.

Pentingnya hukum dalam setiap di­mensi kehidupan masyarakat dimaksud­kan supaya mampu menjaga per­damaian dan keamanan agar terhindar dari konflik sesama anggota masyarakat. Menurut thomas hobbes “homo ho­mini lupus “ artinya tanpa hukum manu­sia yang satu bagaikan serigala bagi manusia lainnya.

Namun, kalau kita melihat realita yang ada, dewasa ini tujuan negara hu­kum yang sudah diadopsi ke dalam UUD 1945 pasal 1 (3), sangat jauh dari yang kita harapkan. Hukum disinyalir benar - benar ada dalam titik ketidak berdayaan melawan keang­ku­han sosial dan dominasi politik. Akibatnya hukum hanya dianggap sebagai alat kepen­tingan terlebih sebagai alat kekuasaan.

Perilaku publik juga sangat tidak merefleksikan nilai-nilai hukum itu secara tepat yang kemudian ber­imbas ke­pada kejahatan yang hari ke hari semakin mening­kat.

Tidak salah jika dasar negara kita seka­rang ini bukan berdasarkan hukum (recht­sstaat) melainkan ber­dasarkan kekuasaan (ma­chs­staat).Hanya orang-orang yang berkuasa yang saat ini yang mempunyai kekuatan penuh di Indonesia. Kondisi ini semakin di perparah de­ngan banyaknya kejadian-kejadian yang me­libatkan aparat penegak hukum se­perti tindakan aro­gan dan perilaku-peri­laku yang mencerminkan kewiba­waan seorang pengayom.

Hukum juga disinyalir tajam ke bawah dan kemu­dian tumpul ke atas, yang pada akhirnya orang – orang yang berkuasa sesuka hatinya saja untuk membeli dan mem­permainkan hukum itu sendiri.

Kejadian-kejadian ini bisa saja kita cegah dan perbaiki, jika negara Indonesia benar benar mampu mengindahkan prinsip - prinsip supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang mempri­oritaskan prisnsip equality before of law ( persa­maan dimata hukum) juga sa­ngat mutlak diperlukan guna me­ngantisipasi terjadi­nya penye­lewengan kekua­sa­an yang berujung tindakan aro­gan penguasa.

Penulis adalah Staf Rektor Universitas Medan Area (UMA).
Jakarta - Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan pembangunan hukum Indonesia bukan mengarah kepada rechtsstaat atau rule of law, melainkan sistem hukum yang berdasarkan kepada Pancasila. Sebab, Indonesia memiliki sila Ketuhanan yang dirujuk, yang hal itu tidak ada dalam sistem rule of law.

"Jadi, kita membangun hukum bukan rechtsstaat, rechtsstaat artinya indonesia rule of law, tetapi sistem hukum yang berdasarkan kepada Pancasila. Berhukum dengan mata Pancasila dan Demokrasi Pancasila," kata Arief sebagaimana dilansir website MK, Minggu (12/9/2021). Baca juga: Kekuasaan Kehakiman dan Lembaga Yudikatif dalam UUD 1945 Arief membeberkan alasannya memilih Hukum Pancasila dan bukan rechtsstaat, yaitu Indonesia berbeda dengan negara demokrasi yang lain. Karena negara lain merupakan negara sekuler yang memisahkan kehidupan negara dengan kehidupan pengakuan kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

"Konstitusi Indonesia terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Rechtsstaat artinya indonesia pasal-pasal itu diikat oleh pembukaan. Pasal-pasal itu didasarkan oleh Pembukaan UUD khususnya alinea keempat," kata Arief. Arief menjelaskan, dalam alinea keempat UUD 1945 ditegaskan tujuan, visi, dan misi negara. Untuk dapat mencapai visi-misi negara tersebut, Indonesia harus berdasarkan lima sila yang selanjutnya disebut sebagai Pancasila. Menurut Arief, Pancasila itu memayungi dan menyinari pasal-pasal UUD 1945.

"Ini yang belum dibahas banyak orang dari kacamata yang lain, misalnya Indonesia itu menyejahterakan rakyatnya tetapi kesejahteraan Indonesia juga berbeda. Kalau negara sekuler lebih banyak kesejahteraannya diarahkan kesejahteraan yang bersifat lahir. Indonesia kesejahteraannya lahir dan batin. Karena di visi, misi, tujuan negara itu harus disinari dengan sinar Pancasila," terang Arief. Lebih lanjut Arief mengatakan, hal yang sama juga pada demokrasi konstitusional yang berketuhanan.

Menurut Arief, sila pertama Pancasila tidak memisahkan antara kehidupan negara dengan kehidupan beragama atau kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga negara Indonesia bukan negara yang sekuler. "Demokrasi konstitusional Indonesia bukan sekuler, tetapi yang berketuhanan," cetus Rechtsstaat artinya indonesia. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyatakan salah satu penanda sebuah negara demokrasi konstitusional adalah adanya pelaksanaan pemilu yang demokratis.

"Konstitusi kita telah menetapkan neraca kedemokratisan penyelenggaraan pemilu. Artinya, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hal inilah yang menjadi core value dalam penyelenggaraan pemilu," ucap Anwar. Baca juga: Meletakkan Konstitusi dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pemilu yang tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas ini, meskipun dilaksanakan secara demokratis karena diselenggarakan langsung, namun jika abai terhadap kelima asas lainnya dan nilai-nilai Pancasila, maka pemilu seperti ini akan menimbulkan cacat dan noda pada kanvas demokrasi negara kita.

"pemilu yang demokratis tidak hanya dimaknai apabila pemilu itu diselenggarakan secara langsung, tetapi juga perlu dimaknai jika pemilu itu diselenggarakan berdasarkan nilai yang termaktub dalam asas-asas rechtsstaat artinya indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yakni memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, nilai-nilai Pancasila sebagai philosofische grondslag juga harus dijadikan ruh dalam setiap penyelenggaraan pemilu agar pemilu yang dilaksanakan tidak anarkis dan tetap demokratis serta lebih beretika, santun dan bermoral," pungkas Anwar.

Simak juga 'Jokowi Ingin Pancasila Bisa 'Dibumikan' dengan Cara Kekinian': [Gambas:Video 20detik] (asp/mae)
1. menurut anda, bagaimana ferdinand dalam memilih bentuk organisasi?

apakah dalam bentuk rechtsstaat artinya indonesia perorangan, firma atau rechtsstaat artinya indonesia, atau perseroan?

rechtsstaat artinya indonesia

be … rikan analisa dan kaitkan jawaban anda dengan teori. 30 2. berikan analisa anda mengenai transformasi bisnis dari groovy. 35 3. berikan analisa anda terkait dengan manajemen konflik di groovy. kaitkan jawaban anda dengan teori. 35

Konstitusi Negara; Pengertian Konstitusi, Tujuan dan Bentuk Konstitusi.




2022 www.videocon.com