Rusia kuasai pltn ukraina, pbb didesak rapat darurat

“Rusia menyerang langsung fasilitas pembangkit nuklir Ukraina dan akan menimbulkan bencana besar. Mereka harus segera menghentikannya,” ujar Borrell kepada CNN. “Baku tembak dan kebakaran di (Zaporizhzhia) bisa embahayakan seluruh Eropa,” tuturnya. Sebelumnya Otoritas Tenaga Nuklir Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menduduki pembangkit nuklir di Zaporizhzhia. Pemerintah kawasan tempat PLTN Zaporizhzha berada mengonfirmasi pengambilalihan ini.

Namun, mereka memastikan bahwa personel Ukraina akan tetap memantau operasional di PLTN itu. “Personel operasional memantau kondisi unit-unit daya,” demikian pernyataan pemerintah lokal Ukraina yang dikutip Reuters.

New York - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) didesak untuk menggelar rapat darurat karena situasi kemanusiaan di Ukraina yang semakin memburuk. Desakan itu datang dari negara-negara anggota DK PBB seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Albania, Norwegia dan Irlandia. Seperti dilansir AFP, Kamis (17/3/2022), desakan untuk rapat darurat ini dilontarkan setelah Rusia kembali meminta penundaan voting DK PBB untuk resolusi yang disusunnya soal situasi 'kemanusiaan' di Ukraina.

"Rusia melakukan kejahatan perang dan menargetkan warga sipi," tegas misi diplomatik Inggris untuk PBB dalam pernyataan via Twitter pada Rabu (16/3) waktu pbb didesak rapat darurat. Baca juga: Situasi Kemanusiaan Memburuk di Ukraina, Rusia Minta DK PBB Gelar Voting Voting resolusi yang disusun Rusia itu awalnya dijadwalkan untuk digelar pada Rabu (16/3) namun ditunda hingga Kamis (17/3) sore, sebelum kembali ditunda untuk Jumat (18/3) pagi waktu setempat.

Namun draf resolusi yang disusun Rusia itu terancam batal divoting jika kurang dukungan dari sekutu-sekutu Moskow. Menurut sejumlah sumber diplomatik lainnya, pembahasan tengah berlangsung untuk mengizinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB. Diketahui bahwa sebelumnya Prancis dan Meksiko menyusun resolusi yang menyerukan 'penghentian permusuhan' di Ukraina, yang batal diajukan kepada DK PBB karena Rusia bisa memvetonya.

Simak Video 'Presiden Donetsk Kutuk Kebijakan "Russophobia" Barat': [Gambas:Video 20detik]
JENEWA, KOMPAS.com - Sementara Rusia semakin terisolasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) mengekspresikan kemarahan global, dengan dukungan sangat besar untuk resolusi yang menyesalkan serangan Rusia ke Ukraina dan menyerukan penarikan segera pasukannya. Dalam sesi darurat majelis umum PBB, 141 dari 193 negara anggota memilih resolusi tersebut, 35 abstain, dan lima menentang.

Baca pbb didesak rapat darurat Rusia Mulai Rasakan Parahnya Dampak Sanksi dan Boikot atas Serangan ke Ukraina Negara-negara yang memilih mendukung Moskwa adalah Belarusia, Korea Utara, Eritrea, dan Suriah. Sekutu lama Kuba dan Venezuela bergabung dengan China dalam abstain. Resolusi itu, kata PBB, menuntut "penyelesaian dalam istilah yang paling keras atas agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina". Itu juga menuntut "Federasi Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina" dan "segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua kekuatan militernya".

Resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, tetapi merupakan ekspresi dari pandangan anggota PBB. Tujuannya untuk meningkatkan tekanan pada Moskwa dan sekutunya, Belarus.

“Itu tidak akan menghentikan pasukan Rusia, tetapi ini adalah kemenangan diplomatik yang cukup besar bagi Ukraina dan AS, dan semua orang yang mendukung mereka,” Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group, mengatakan sebagaimana dilansir Guardian pada Rabu (2/3/2022). Baca juga: Rangkuman Hari Ketujuh Serangan Rusia ke Ukraina, Serangan Besar di 4 Kota, 350 Warga Sipil Tewas, 2.000 Terluka, 836.000 Pengungsi Berbicara sebelum pemungutan suara, duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, membandingkan invasi Rusia dengan penaklukan Nazi di Eropa.

“Beberapa orang tertua Ukraina dan Rusia mungkin mengingat momen seperti ini, saat ketika satu negara Eropa yang agresif menyerbu negara lain tanpa provokasi untuk mengeklaim wilayah tetangganya.

Momen ketika seorang diktator Eropa menyatakan akan mengembalikan kejayaan kerajaannya sebelumnya. Invasi yang menyebabkan perang begitu mengerikan, sehingga mendorong organisasi ini menjadi ada, ”kata Thomas-Greenfield. Perwakilan tetap Ukraina, Sergiy Kyslytsya, juga mengimbau rusia kuasai pltn ukraina yang mempertimbangkan untuk abstain dengan alasan bahwa “ini bukan perang saya”.

Berita Terkait Presiden Taiwan Sumbang Gaji Sebulan untuk Ukraina Pelajar India Terbunuh di Ukraina saat Antre Beli Makanan Rusia kuasai pltn ukraina Video Pengemudi Ukraina Ejek Tank Rusia Mogok Kehabisan Bahan Bakar China Laporkan Seorang Warganya di Ukraina Tertembak dan Terluka Rusia Siap Lanjutkan Pembicaraan Terbaru dengan Ukraina Berita Terkait Presiden Taiwan Sumbang Gaji Sebulan untuk Ukraina Pelajar India Terbunuh di Ukraina saat Antre Beli Makanan Beredar Video Pengemudi Ukraina Ejek Tank Rusia Mogok Kehabisan Bahan Bakar China Laporkan Seorang Warganya di Ukraina Tertembak dan Terluka Rusia Siap Lanjutkan Pembicaraan Terbaru dengan Ukraina Rusia Mulai Rasakan Parahnya Dampak Sanksi dan Boikot atas Serangan ke Ukraina https://www.kompas.com/global/read/2022/03/03/080702770/rusia-mulai-rasakan-parahnya-dampak-sanksi-dan-boikot-atas-serangan-ke https://asset.kompas.com/crops/VftNKwPlyGcEIxyvmJvusdLKuh4=/0x0:1024x683/195x98/data/photo/2022/03/03/622014372e4a4.jpg Jakarta: Sidang darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas invasi Rusia ke Ukraina.

Sebanyak 141 dari 193 negara anggota PBB menyetujui resolusi pengecaman invasi dalam pemungutan suara pada Rabu, 2 Maret 2022, waktu setempat. "Sebanyak 5 negara menolak dan 35 negara mengeluarkan suara abstain," kata presenter VOA Ian Umar dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 2 Maret 2022 Sidang darurat Majelis Umum PBB ini menghasilkan resolusi tidak memiliki hukum yang mengikat. Resolusi ini lebih kepada bentuk pernyataan sikap dari PBB terhadap serangan Rusia ke Ukraina.

"Mereka mengecam keras dan menuntut agar segera Rusia menarik seluruh pasukannya dari seluruh perbatasan internasional Ukraina," kata Umar. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? • Happy • Inspire • Confuse • Sad Baca: Pada Sidang PBB, Indonesia Tegaskan Kembali Invasi di Ukraina Tak Dapat Diterima Dalam tuntutan PBB, Rusia didesak mencabut dua tuntutan wilayah separatis yang menyatakan rusia kuasai pltn ukraina diri dari Ukraina.

Donetsk dan Luhansk. Sementara itu, 35 negara memberikan suara abstain termasuk Tiongkok. Sejumlah negara lain yang memilih tak mengeluarkan suara di antaranya India, Pakistan, Vietnam, Laos, dan Kuba.

Resolusi ini merupakan resolusi yang baru kembali dikeluarkan PBB sejak puluhan tahun terakhir. Dikutip laman resmi PBB, www.un.org, resolusi terakhir dikeluarkan tahun 1982. (Fauzi Pratama Ramadhan)
Foto: Uji coba rudal balistik Rusia.

(Business Insider) Lancang Kuning – Menyusul penolakkan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang masa berlakunya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START), Rusia memberikan pernyataan tegas.

Rusia siap membalas negara mana pun, termasuk Amerika, andai melancarkan serangan rudal, baik nuklir maupun non-nuklir.

Dalam berita VIVA Militer, Sabtu 25 Juli 2020, Rusia dengan tegas menyatakan sikapnya untuk bersekutu dengan China pasca keputusan Presiden Donald Trump yang menolak perpanjangan masa perjanjian START.

Seperti yang diketahui, Amerika menolak perpanjangan masa perjanjian nuklir START, karena Rusia tidak mau membujuk China untuk membuat perjanjian nuklir trilateral, NEW START.

Tak rusia kuasai pltn ukraina itu, Amerika beranggapan perjanjian START hanya menguntungkan Rusia sepihak. Kekhawatiran Rusia muncul, jika Amerika tak bersedia masuk dalam perjanjian nuklir, maka Negeri Paman Sam akan melakukan eksplorasi dan pembangunan senjata berhulu ledak nuklir tanpa batas.

Jika itu sampai terjadi, Rusia beranggapan bahwa Amerika kemungkinan besar bakal melakukan pengintaian dan serangan rudal, baik yang menggunakan hulu ledak nuklir maupun non-nuklir. Dengan teas, Alexander Khryapin, ilmuwan militer Rusia, dan Andrey Sterlin, Anggota Staf Umum Rusia, menebar ancaman. Dalam laporan yang dikutip VIVA Militer dari RT.com, Sterlin menyatakan bahwa Rusia akan memberikan skenario terburuk bagi negara yang melakukan serangan rudal ke Rusia.

"Setiap rudal yang menyerang akan diperlakukan sebagai rudal yang dilengkapi (hulu ledak) nuklir. Informasi tentang peluncuran rudal otomatis akan dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi negara asing, yang, tergantung pada situasinya," bunyi pernyataan Sterlin dan Khryapin, dalam surat kabar Kementerian Pertahanan, Red Star. "Ini akan menentukan skala respons pasukan nuklir," lanjut pernyataan keduanya.

Perjanjian nuklir START diprakarsai Amerika dan Rusia sejak 1991, yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Pada 31 Juli 1991, Presiden Amerika saat itu, George H.W.

Bush dan Sekretaris Jenderal Uni Sovier, Mikhail Gorbacgev, menandatangai perjanjian START.

Pada tahap pertama, perjanjian ini berlaku sejak 5 Desember 1994, dan di masa pertama berakhir pada 5 Desember 2009. Setelah itu, Amerika dan Rusia sepakat untuk memperpanjang masa perjanjian pada 6 Juli 2009, dimana saat itu perjanjian START tahap kedua ditandantani oleh Presiden AS, Barrack Obama, dan Presiden Rusia, Dmitri Medvedev.

Perjanjian START akan berakhir pada 5 Februari 2021 mendatang. (LK)
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merespons cepat serangan Rusia di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia.

Dilansir laman rusia kuasai pltn ukraina, Biden mengaku langsung berbicara dengan Presiden Ukraina Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kamis (3/3/2022) malam waktu setempat. Dalam keterangan yang dirilis, Biden berbicara dengan Zelensky untuk menerima kabar terbaru tentang kebakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia. Biden juga langsung berbicara dengan Wakil Sekretaris Keamanan Nuklir Departemen Energi AS dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Jill Hruby.

Merespons kabar tersebut, dua pejabat Gedung Putih mengatakan informasi terbaru mereka menunjukkan tidak ada indikasi peningkatan tingkat radiasi di kompleks tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina. Baca juga: Mengenal PLTN Zaporizhzhia di Ukraina, PLTN Terbesar di Eropa dengan 6 Reaktor Nuklir Baca juga: PLTN Zaporizhzhia Luluh Lantak Dibombardir Rusia dari Segala Lini Tak hanya Biden, Perdana Menteri Inggris, Boris Jhonson juga berbicara kepada Zelensky mengenai situasi yang mengkhawatirkan ini.

Kedua pemimpin sepakat, Rusia harus segera menghentikan serangannya terhadap pembangkit listrik dan mengizinkan akses tak terbatas untuk layanan darurat ke pembangkit listrik tersebut. Dikutip dari gov.uk Boris Johnson juga menyerukan rapat darurat Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua pemimpin sepakat bahwa gencatan senjata sangat penting.TRIBUNNEWS.COM, KYIV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merespons cepat serangan Rusia di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia.

Dilansir laman whitehouse.gov, Biden mengaku langsung berbicara dengan Presiden Ukraina Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Kamis (3/3/2022) malam waktu setempat. Dalam keterangan yang dirilis, Biden berbicara dengan Zelensky untuk menerima kabar terbaru tentang kebakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia. Biden juga langsung berbicara dengan Wakil Sekretaris Keamanan Nuklir Departemen Energi AS dan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Jill Hruby. Merespons kabar tersebut, dua pejabat Gedung Putih mengatakan informasi terbaru mereka menunjukkan tidak ada indikasi peningkatan tingkat radiasi di kompleks tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina.

Baca juga: Mengenal PLTN Zaporizhzhia di Ukraina, PLTN Terbesar di Eropa dengan 6 Reaktor Nuklir Baca juga: PLTN Zaporizhzhia Luluh Lantak Dibombardir Rusia dari Segala Lini Tak hanya Biden, Perdana Menteri Inggris, Boris Jhonson juga berbicara kepada Zelensky mengenai situasi yang mengkhawatirkan ini.

Kedua pemimpin sepakat, Rusia harus segera menghentikan serangannya terhadap pembangkit listrik dan mengizinkan akses tak terbatas untuk layanan pbb didesak rapat darurat ke pembangkit listrik tersebut. Dikutip dari gov.uk Boris Johnson juga menyerukan rapat darurat Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kedua pemimpin sepakat bahwa gencatan senjata sangat penting.
Foto: Pasukan Rusia menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia. Uni Eropa desak PBB gelar rapat darurat. Foto: (AP/) Lancang Kuning -- Pasukan Rusia menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia yang merupakan PLTN terbesar di Ukraina. Hal itu terjadi setelah PLTN itu terbakar akibat serangan Rusia pada Jumat (4/3) waktu setempat. Pemerintah kawasan tempat PLTN Zaporizhzha berada mengonfirmasi rusia kuasai pltn ukraina tersebut.

Namun, mereka memastikan bahwa personel Ukraina akan tetap memantau operasional di PLTN itu. "Personel operasional memantau kondisi unit-unit daya," demikian pernyataan pemerintah lokal Ukraina yang dikutip Reuters. PLTN Zaporizhzhia sangat penting bagi kehidupan Ukraina. CNN melaporkan, PLTN ini menaungi enam dari total 15 reaktor nuklir untuk pembangkit listrik di Ukraina.

Secara keseluruhan, PLTN ini memasok 40 persen tenaga nuklir di negara itu. Ketika PLTN terbesar di Eropa ini terbakar, muncul kekhawatiran bencana, terutama jika reaktor nuklir meledak dan memicu peningkatan radiasi besar-besaran.

Atas pendudukan itu, berbagai negara dan lembaga semakin mengecam tindakan Rusia yang dianggap tidak manusiawi. China bahkan ikut angkat suara atas tindakan Rusia ini. Kementerian Luar Negeri China mendesak seluruh pihak menjaga keamanan fasilitas nuklir di Ukraina, Jumat (4/3). "Kami akan mengawasi situasi dan meminta semua pihak untuk menahan diri, menghindari eskalasi, dan memastikan keamanan fasilitas nuklir yang relevan," kata juru bicara Kemlu China, Wang Wenbin, Jumat (4/3), dikutip CNN dari Reuters.

Wang juga menyampaikan ia sangat khawatir dengan situasi yang terjadi di Rusia kuasai pltn ukraina tersebut.

Namun, China hingga kini menolak mengecam tindakan Rusia kepada Ukraina ataupun menyebutnya sebagai invasi. Di sisi lain, Uni Eropa justru semakin panas, mereka mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera menggelar rapat darurat atas aksi Rusia tersebut.

Kepala UE Joseph Borrell secara langsung menyampaikan desakan tersebut karena situasinya bakal makin tak terkendali bagi keamanan Eropa. "Rusia menyerang langsung fasilitas pembangkit nuklir Ukraina dan akan menimbulkan bencana besar. Mereka harus segera menghentikannya," ujar Borrell. "Baku tembak dan kebakaran di (Zaporizhzhia) bisa membahayakan seluruh Eropa," tuturnya.

Pernyataan Borrell ini bukan tanpa alasan. Apabila salah satu reaktor nuklir di Ukraina meledak, Eropa bisa berakhir.

Hal ini senada dengan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyatakan terdapat 15 reaktor nuklir di Ukraina yang bisa mengakhiri hidup Eropa jika salah satunya meledak. "Tidak ada negara selain Rusia yang pernah menembak reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir.

Ini pertama kali, pertama kali dalam sejarah," kata dia.