Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.. kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

1. Apa sebutan pramuka di singapura ( the Singapore scout association) 2. Apa sebutan pramuka di Malaysia ( persekutuan pengakap Malaysia ) 3. Apa sebutan pramuka di Filipina ( Kapatiran scouting Filipinas) 4. Apa sebutan pramuka Di India ( the bharat scout and guides ) 5.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

Apa sebutan pramuka Di amerika ( boy scout of America ) 6. Pramuka memiliki 3 sifat yaitu ( nasional,internasional,universal ) 7. Didalam try satya ada enam kewajiban ( terhadap tuhan,Negara kesatuan,pancasila,sesama hidup,masyarakat,dasa dharma) 8. Siapa bapak pandu kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. ( sir Robert Stephenson smyth baden powellof gilwell ) 9. Lulusan manakah baden powell ( charterhouse school ) 10.

Pangakat terakhir boden powell di kemiliteran ( letnan jendral ) 11. Kapan b p dilahirkan ( 22 februari 1857 ) 12. Dimakah bp dilahirkan ( London inggris ) 13. Siapakah yang memberi gelar kebangsawanan sir ( raja george v ) 14. Siapakah ayah bp ( prof.

domine baden poiwell ) 15. Apa pekerjaan ayah bp ( guru besar geometri di univ.oxford ) 16. Siapakah nama ibu bp ( henrieta grace smyth ) 17. Siapakah nama ayah dari ibu bp ( William t smyth ) 18. Siapakah nama saudara bp (warrington,george,augustus,frank,penrose,agnes,Henrietta,Jessie,dan baden fletcher) 19. Tanggal berapakah ayah bp meninggal ( 11 juni 1860 ) 20.

Apa julukan bp semasa sekolah di charterhouse ( bathing towel) 21. Siapakah yang membantu bp masuk kemiliteran ( pamannya kol.henry smyth) 22. Apa pangkat paman bp saat bp masuk militer ( komandan royal military academy di woolwich ) 23. Dinegara manakah bp pertama kali ditempatkan setelah lulus di militer ( India ) 24. Apa pengkat bp saat tugas di India ( pembantu letnan ) 25. Siapa sahabat dekat bp ( Kenneth mc laren) 26. Apa julukan bp yang diberikan oleh bangsa zulu ( impeesa ) 27.

Buku apa yang ditulis oleh bp yang menjadi masterpiece ( scouting for boys ) 28. Siapakah istri bp ( olave st .clair soames ) 29. Siapakah nama anak dari bp ( peter ,heather, betty ) 30. Pada tanggal berpakah bp dianugrahi gelar lord ( 6 agustus 1920) 31.

Pada tanggal berapakah bp mengunjugi Bataviasekarang jakarta ( 3 desember 1934 ) 32. Pada tanggal berapakah buku scouting for boys diterbitkan ( 15 januari 1908 ) 33.

Dimanakah bp meninggal ( nyeriKenya ) 34. Tanggal berpakah bp meninggal ( 8 januari 1941 ) 35. Siapa yang membantu bp dalam mendirikan kepanduan untuk puteri ( Agnes baden powell) 36.

Apa judul buku yang ditulis bp untuk meningkatkan kualitas para penegak ( rovering to success ) kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Siapakah yang memberi tanah untuk dijadikan taman tempat bermain dan berlatih ( William f debois mc.laren ) 38. Apa nama taman yang bp buat ( gilwell park ) 39. Patung apakah yang sering dinaiki para pandu untuk bermain di gilwell park ( patung singa ) 40.

Dimanakah kantor pusat biro kepanduan dunia ( jenewaswiss ) 41. Apa nama kepanduan saat masa hindia belanda ( NIPV) 42.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

Apa kepanjangan NIPV ( Nederland indische padvinders vereniging ) 43. Peristiwa apakah yang menjiwai majunya gerakan pramuka ( sumpah pemuda ) 44. Organisasi apa yang menjadi latar belakang gerakan pramuka ( boedi oetomo ) 45.

Kapan boedi oetomo didirikan ( 20 mei 1908 ) 46. Kapan peristiwa sumpah pemuda ( 28 oktober 1928 ) 47. Siapakah yang mencetuskan nama pandu atau kepanduan ( KH.agus salim) 48. Dikota manakah KH.agus salim mencetuskan nama kepanduan ( banjarnegara,banyumas,jateng ) 49. Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka ( no 238) 50. Siapa yang menadatangani kepres tersebut ( Ir. H juanda ) 51. Apa judul lagu perang pandu yang sering dinyayikan suku zulu ( eengonyama ) 52. Sebutkan tanda pengenal dalam pramuk ( Umum,satuan,jabatan,kecakapan,kehormatan ) 53.

TKK mempunyai 3 tingkatan ( purwa,madya,utama) 54. Pertemuan atau pesta untu pramuka siaga disebut ( pesta siaga) 55. Pertemuan untuk penggalang ( jambore,LT,dianpinru) 56. pertemuan untuk penegak ( raimuna,muspanitera ) 57. pertemuan untuk pandega ( perkemahan wir karya ) 58.

siapa penemu morse ( Samuel finley breese morse ) 59. apa kepanjangan dari pramuka ( praja muda karan ) 60. tanggal berapa pramuka disahkan ( 20 mei 1961 ) 61. kapan hari pramuka diperingati ( 14 agustus ) 62. gerakan pramuka berlandaskan atas asas ( pancasila kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.

63. kode kehormatan gerakan pramuka adalah ( try satia dan dasa dharma ) 64. motto gerakan pramuka adalah ( satyaku ku darmakan Darmaku ku baktikan ) 65. lambang gerakan pramuka adalah ( tunas kelapa ) 66.

keppres presiden tentang panji gerakan pramuka adalah ( keppres no.448 ) 67. kapan keppres tentang panji pramuka disahkan ( 14 agustus 1961 ) 68. lagu gerakan pramuka adalah ( hymne pramuka ) 69. apa kepanjangan dari wosm ( world organization of scout movement ) 70.

usia anggota siaga ( 7 – 10 tahun ) 71. usia pengalang ( 11 – 15 tahun ) 72. usia penegak ( 16 – 20 tahun ) 73. usia pandega ( 21 – 25 tahun) 74. anggota muda yang belum menjadi anggota disebut ( anggota muda ) 75. satuan karya dibina oleh ( pamong saka ) 76. saka yang bergerak dalam bidang kesehatan ( bakti husada ) 77. saka yang bergerak dalam bidang keluarga berencana ( kencana ) 78. saka yang bergerak dalam bidang kehutanan ( wanabakti ) 79.

saka yang bergerak dalam bidang kelautan ( bahari ) 80.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

saka yang bergerak dalam bidang Kedirgantaraan ( dirgantara ) 81. saka yang bergerak dalam bidang kepolisian ( bhayangkara ) 82. saka yang bergerak dalam bidang pertanian ( taruna bumi ) 83. saka yang bergerak dalam angakatan darat ( wira kartika ) 84. siapakah yang mengilhami temuan morse ( Dr.charrles jakson) 85. siapa penemu lambanag tunas kelapa ( sunarjo atmodipuro ) 86.

siapakah pencipta lagu hyme pramuka ( husein mutahar ) 87. apa warna pakaian gerakan pramuka di Indonesia ( coklat tua dan coklat muda ) 88. siapakah pramuka utama di Indonesia ( presiden RI ) 89. Istilah siaga ditandai dengan peristiwa ( 20 mei 1908 kebangkitan nasional ) 90. istilah penggalang ditandai dengan peristiwa ( sumpah pemuda 28 oktober 1928 ) 91. istilah penegak ditandai dengan peristiwa ( hari proklamasi RI 17 agustus 1945 ) 92.

sebutkan urutan tingkatan dalam siaga ( mula,Bantu,tata ) 93. sebutkan urutan tingkatan dalam penggalang ( ramu,rakit,terap ) 94. sebutkan tingkatan dalam penegak ( bantara,laksana ) 95. tercetusnya system among dalam praku adalah pemikiran dari (raden mas suwardi suryaningrat/ ki hajar dewantara ) 96. pada tanggal berapakah ki hajar dewantara lahir ( 2 mei 1889 ) 97. kapan ki hajar dewantara meninggal ( 28 april 1959 ) 98.

apa arti semboyan ing ngarso sung tulodo,ing madya mangun karso,tut wuri handayani kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. di depan memberi teladan,didepan ikut membangun/ melaksanakan,dan dibelakang memberi dorongan/bantuan kea rah kemandirian) 99. sebutkan tanda pengenal dalam gerakan pramuka ( umum,satuan,jabatan,kecakapan,kehormatan ) 100. aba aba dalam LKBB ada tiga perintah sebutkan ( gerak,aba-aba ditempat terbatas,aba-aba jalan ) 101.

bagaimana bunyi berita yang pertama kali dikirimkan oleh morse ( what had god wrought/apa apa saja yang telah tuhan berikan ) 102. pada tanggal berapakah penemuan morse pertama kali di uji coba dan mengundang para pembesar pemerintahan ( 24 mei 1844 ) 103. berapakah ukuran tongkat semaphore ( 50-55 cm ) 104. berapakah ukuran bendera semaphore ( 45 X 45 cm ) 105. pada tanggal berapakah lambang tunas kelapa disahkan ( 31 januari 1972) 106. sk kwarnas nomer berpakah tentang keputusan disahkannya lambing tunas kelapa ( 06/kn/72) 107.

siapakah pencipta lambang garuda pancasila ( MR.Muh yamin) 108. berdasarkan tingkatannya TKK dibagi menjadi 3 sebutkan ( purwa,madya,utama ) 1. Siapa nama Bapak Pandu se-dunia? a. Sir Robert Son Smyth Baden Powell b. Sir Robert Stephen Son Smyth Lord Baden Powell c.

Sir Robert Stephen Son Smyth Lord Baden Powell of Gilwell d. Robert Stephen William Smyth 2. Siapa Nama Istri Bapak pandu sedunia? a. Henriaetta b. Lady kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Agnes d. Olive St. Clear Soames 3. Dimana dan Kapan Bapak Pandu sedunia dilahirkan?? a. London, Inggris 20 Februari 1857 b. London, Inggris 22 Februari 1857 c. Kenya, Afrika 20 Februari 1857 d. Kenya, Afrika 22 Februari 1857 4.

Siapa nama Ibu Bapak Pandu Sedunia? a. Henrietta b. Lady c. Agnes d. Olive St. Clear Soames 5. Siapa Nama Adik Bapak pandu Sedunia? a. George & August b. Agnes & Lady c. Olive & Henrietta d.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

Hetter & Betty 6. Yang bukan merupakan nama kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. dari Bapak pandu Sedunia adalah? a. Pieter b. Heater c. Betty d. Franch 7. Siapakah Bapak Pandu Indonesia? a. KH. Agus Salim b. Ki hajar Dewantara c.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX d. Sri Sultan Hamengkubuwono X 8. Setiap berapa tahun sekali Raimuna Nasional dilaksanakan? a. 3 tahun b. 4 tahun c. 5 tahun d. 6 tahun 9. Siapa nama Mabinas saat ini?

a. Azrul Azwar b. Susilo Bambang Yudhoyono c. Andi Malarangang d. Dede Yusuf 10. Siapa nama penemu tunas kelapa? a. Soemardjo Admodipuro b. Soeroso Admodipuro c. Soenardjo Admodipuro d. Soemarmo Admodipuro 11. Siapa nama Penemu Morse? a. Samuel Fill Morse b. Samuel Brace Morse c. Samuel Finley Brace Morse d. Samuel Finley Bridge Morse 12. Berapa ukuran bendera semaphore?

a. 40 cm b. 45 cm c. 50 cm d. 55 cm 13. Berapa ukuran tongkat semaphore? a. 40 cm b. 45 cm c. 50 cm d. 55 cm 14. Kode morse tidak dapat dilakukan dengan? a. Suara/Pluit b. Sinar/cahaya c. Asap d. Air 15. Apa kepanjangan dari PDMPK a. Prinsip-prinsip Dasar Memimpin Pendidikan Kepramukaan b. Prinsip-prinsip Dasar Metode Pendidikan Kepramukaan c. Prinsip-prinsip Dasar Metode Pemimpin Kepramukaan d. Prinsip-prinsip Dasar Menjalankan Pendidikan Kepramukaan 16.

Dimana tempat dilaksanakannya Jambore Daerah tahun 2005? a. Sumedang b. Ciamis c. Bandung d. Bekasi 17. Yang bukan merupakan TKK wajib adalah? a. Berkebun b. Beternak c. Menata rumah d. Meronda 18. Yang bukan merupakan Salam dalam pramuka adalah? a. Salam hormat b. Salam sumpah c. Salam biasa d. Salam janji 19. Kapan pertama kali digunakan istilah “Penggalang” dalam kepanduan?

a. Tanggal 20 Oktober 1920 b. Tanggal 28 Oktober 1928 c. Tanggal 2 Mei 1920 d. Tanggal 20 November 1946 20. Pramuka atau kepanduan masuk ke Indonesia kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. zaman penjajahan? a. Inggris b. Portugis c. Belanda d. Jepang 21. Yang merupakan Surat Keputusan Presiden Tentang Gerakan Pramuka adalah?

a. Kepres No. 081 tahun 1961 b. Kepres No. 088 tahun 1961 c. Kepres No. 238 tahun 1961 d. Kepres No. 283 tahun 1961 22. Apabila akan membentuk suatu gugus depan, minimal diperlukan anggota sebanyak ? a. 30 orang b. 40 orang c. 50 orang d. 60 orang 23. Yang bukan merupakan kegiatan pramuka tingkat Penggalang adalah?

a. Jambore b. Latgab c. Lomba Tingkat d. Raimuna 24. Satuan karya yang di naungi oleh BKKBN adalah? a. Saka Wanabakti b. Saka Kencana c.

Saka Tarunabumi d. Saka Wirakartika 25. Apakah nama sekolah tempat Baden Powell belajar waktu kecil? a. The Copsea b. Charter House c. Gilwell Park d. Brownsea 26. Apa nama hutan tempat baden Powell bermain waktu kecil?

a. The Copsea b. Charter House c. Gilwell Park d. Brownsea 27. Pada usia berapakah Baden Powell wafat? a. 81 tahun b. 82 tahun c. 83 tahun d. 84 tahun 28. Simpul yang digunakan untuk mengangkat korban dari dalam jurang adalah simpul? a. Simpul ujung tali b.

Simpul kembar c. Simpul anyam d. Simpul Kursi 29. Pita Leher, termasuk kedalam tanda pengenal? a. Tanda Pengenal Umum b. Tanda Pengenal Satuan c. Tanda Pengenal Jabatan d. Tanda Pengenal Penghargaan 30. Nama TKK tingkat ke-2 yaitu ? a. Utama b. Pratama c. Purwa d. Madya 31. TKK bidang keagamaan dan kepribadian memiliki warna dasar?

a. Putih b. Kuning c. Biru d. Hijau 32. Apa nama induk kepanduan putri sedunia? a. WOSM b. WAGGGS c. WINGS d. ROVER 33. Dimana tempat biro kepramukaan sedunia Putra?

a. London, Inggris b. Paris, Prancis c. Genewa, Swiss d. Kenya, Afrika 34. Isi dari Dasa Dharma ke- 7 Adalah? a. Rajin Terampil dan Gembira b. Disiplin Berani dan Setia c. Hemat, Cermat dan Bersahaja d. Bertanggung jawab dan Dapat Dipercaya 35.

Siapakah pencipta lagu Hymne Satya Dharma Pramuka? a. Kusbini b. H. Simanjuntak c. H. Mutahar d. Ismail Marzuki 36. Huruf “R” dalam Semaphore, membentuk sudut sebesar? a. 15 derajat b. 45 derajat c. 90 derajat d. 180 derajat 37. Lawan dari huruf “J” dalam Semaphore adalah? a. W b. P c. V d. M 38. 11-5-16-18-1-13-21-4-1-1-14 dibaca? a. Kepramukaan b. Kepramudaan c. Kepramuraan d. Kepramupaan 39. -. /. /. -. /. - / - … /.

- / …. Dibaca? a. Gerabah b. Gerabag c. Gerubug d. Gebarah 40. APALEK SANUT sandi tersebut dibaca? a. Apalek Sanut b. Kelapa Sanut c. Kelapa Tunas d. Tunas Kelapa 41. Pada tahun berapakah buku Aids to Scouting di tulis dan diterbitkan oleh Baden Powell?? a. 1907 b. 1908 c. 1909 d. 1910 42. Siapakah pengarang buku The Jungle Book yang menjadi acuan Baden Powell dalam menulis buku-bukunya?

a. William Smyth b. Baden Powell c. Rudyard Kiplling d. Samuel William 43. Saat zaman penjajahan, Belanda memperkenalkan organisasi Pramuka/Kepanduan dengan nama? a. WAGGGS b. WOSM c.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

NIPV d. SCOUTING 44. Menutut Baden Powell, yang bukan merupakan rintangan dalam menghadapi kehidupan adalah? a. Karang Wanita b. Karang Tahta c. Karang Perjudian d. Karang Pencurian 45. Tahun 2011 merupakan hari peringatan Ulang Tahun Pramuka Nasional ke-? a. 48 tahun b. 49 tahun c. 50 tahun d.

51 tahun 46. Berapakah diameter TKK purwa? a. 2 cm b. 2,2 cm c. 2,5 cm d. 3 cm 47. Satuan terkecil dalam Pramuka tingkat Siaga adalah? a. Regu b. Sangga c. Racana d. Barung 48. Apa bentuk TKK pada siaga? a. Lingkaran b. Persegi c.

Segi tiga d. Segi Lima 49. Yang bukan merupakan warna dasar pada TKK adalah? a. Merah b. Kuning c. Hitam d. Putih 50. Simpul dibawah ini yang tidak perlu digunakan dalam pembuatan tandu adalah? a. Simpul Rantai b. Simpul Pangkal c. Simpul Jangkar d. Simpul Ujung Tali • ► 2017 (13) • ► May (3) • ► April (10) • ▼ 2016 (104) • ▼ September (4) • Heboh Lagi "ROKOK Membunuhmu.!", Kenapa Cuma Rok. • SOAL-SOAL LATIHAN PRAMUKA PENGGALANG - Pendidikan . • HEBAT.! Singgasana Dan Sang Raja Berada Di Sekol.

• KETULUSANMU TIDAK BERPENDIDIKAN - Pendidikan Kita • ► August (12) • ► July (29) • ► June (52) • ► May (7) Bapak Gerkan Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keppres 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dalam Keputusan Presiden tersebut Gerakan Pramuka merupakan kelanjutan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia. Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka didalamnya juga terdapat AD/ART Gerakan Pramuka yang pertama kali.

Menarik membaca hal-hal bersejarah semacam Gerakan Pramuka yang dipercaya dan menjadi ajang kawah candradimuka generasi muda Indonesia.

Kita akan dipahamkan dengan banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan dan sulit dipahami di masa milenial ini. Apabila tidak terjun sendiri menjadi Pramuka. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dutetapkan pada tanggal 9 Juni 1961 oleh Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Presiden RI Djuanda. Dalam perjalannyan Gerakan Pramuka memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka Latar Belakang Pertimbangan dalam Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, adalah: • bahwa anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk mendjadi manusia dan warga-negara Republik Indonesia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, trampil dan radjin, jang sehat djasmaniah dan rochaniah, jang ber-Pantja-Sila dan setia-patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis- Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia mendjadi kader pembangun jang tjakap dan bersemangat bagi penjelenggaraan Amanat Penderitaan Rakjat; • bahwa pendidikan untuk mentjapai maksud dan tudjuan tersebut diatas itu harus dilakukan dalam lingkungan anak- anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, dan harus diselenggarakan dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini; • bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis- garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 19690, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969, jang mengenai pendidikan pada umumnja dan pendidikan kepanduan pada chususnja, perlu menetapkan satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan jang tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut diatas; Dasar Hukum Dasar hukum Keppres 238 tahun 1961 kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.

Gerakan Pramuka, adalah: • Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ; • Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ; • Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, No.II/MPRS/1961, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis- garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 – 1969 ; • Undang-undang No.10Prp.

tahun1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ; Isi Keppres 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka Berikut adalah isi Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, bukan format asli: PERTAMA Penjelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan GERAKAN PRAMUKA ; KEDUA Diseluruh wilajah Republik Indonesia perkumpulan GERAKAN PRAMUKA, DENGAN Anggaran Dasar sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini, adalah satu-satunja badan jang diperbolehkan menjelenggarakan pendidikan kepanduan itu ; KETIGA Badan-badan lain jang sama sifaatnja, atau jang menjerupai perkumpulan GERAKAN PRAMUKAA, dilarang adanja ; KEEMPAT Surat keputusan ini muali berlaku pada tanggal 20 Mei 1961.

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA. MUKADDIMAH. Bahwa sesungguhnja kemerdekaan Rakjat Indonesia jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkannja oleh keinginan luhur supaja berkehidupan kebangsaan bebas, adalah Hak Bangsa Indonesia. Kemudian disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Atas dasar itu dibentuk Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Dan daja-upaja bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mentjapai tudjuan itu telah sampailah kepada taraf adanja serta dilaksanakannja Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia jang tegas dan adanja serta dilaksanakannja Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 – 1969 jang djelas. Atas berkar rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kesadaran bertanggung-djawab atas keselamatan, kemadjuan dan kesedjateraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta oleh keinginan luhur untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Haluan Negara dan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tersebut diatas, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak dan pemuda untuk mempersiapkan peradja muda Indonesia mendjadi tenaga pembangun Bangsa dan Negara Republik Indonesia, disamping pendidikan dilingkungan keluarga dan disamping pendidikan dilingkungan sekolah, maka disusunlah kesadaran dan keinginan itu di dalam anggaran dasar dari pada suatu perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan pradja muda karena jang berdasarkan kepada: • Ketuhanan Jang Maha Esa ; • Kemanusiaan jang adil dan beradab ; • Persatuan Indonesia ; • Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmad kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ; • Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia ; dan mendasarkan kepres no berapakah tentang gerakan pramuka., karsa, tjipta dan karya, baik dari pribadi anggota- anggotanja, maupun bersama-sama dalam organisasinja, atas landasan- landasan Manusia-Sosial-Indonesia, ialah ; • Kepribadian dan Kebudajaan Indonesia ; • Semangat Partiot Komplit ; • Azas Pantja-sila ; • Semangat Gotong Rojong ; • Djwa pelopor (swadaja dan daja-tjipta) ; • Susila dan Budi-luhur ; • Kesadaraan dan bersahadjadan mengutamakan kerdjudjuran ; • Kesadaran mendahulukan kewadjiban daripada hak ; • Kasadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ; • Kerelaan berkorban dan hidup hemat ; • Azas Demokrasi Terpimpin ; • Azas Ekonomi Terpimpin ; • D i s i p i l i n ; • Kepandaian untuk menghargai waktu ; • Tjara berpikir rasionil dan ekonomis ; • Kesadaran bekerdja untuk membangun dengan kerdja keras ; dan bertitik-titik tolak atas Amanat Presiden Republik Indonesia jang disampaikan pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Merdeka Djakarta kepada pemimpin-pemimpin pandu jang mewakili organisasi-organisasi kepanduan seluruh Indonesia.

ANGARAN DASAR BAB I Pasal 1. Nama dan Tempat • Perkumpilan ini bernama GERAKAN PENDIDIKAN KEPANDUAN PRADJA MUDA KARANA, dsingkat GERAKAN PRAMUKA. • Perkumpulan ini berkedudukan di ibu-kota Negara Republik Indonesia. Pasal 2. Lamanja dan Tahun Perkumpulan. • • Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Maret 1961 untuk waktu jang tidak tertentu • Tahun perkumpulan ini ialah dari tanggal 1 Djanuari sampai tanggal 31 Desember dalam tahun jang sama.

• Tahun pertama perkumpulan ini ialah dari tanggal terdirinja sampai tanggal 31 Desember tahun 1961 BAB II. Pasal 3. D a s a r. Perkumpulan ini berdasarkan pada pantja-sila Pasal 4 T u d j u a n. Perkumpulan ini bertudjuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan djalan kepanduan jang disesuaikan dengan pertumbuhan Bangsa dan masjarakat Indonesia dewasa ini agar supaja : • mendjadi manusia jang berkepribadian dan berwatak luhur, jang tjerdas, tjakap, tangkas, terampil dan radjin,dan jang sehat djasmaniah dan rochaniah.

• mendjadi warga-negara Indonesia jang ber-Pantja-Sila, setia dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia ; sehingga mendjadi anggota masjarakat jang baik dan berguna. jang sanggup dan mampu menjelengarakan Amanat Penderitaan Rakjat. Pasal 5. S i f a t. • GERAKAN PRAMUKA adalah perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan kebangsaan Indonesia untuk anak-anak dan pemuda warga-negara Republik Indonesia.

• Perkumpulan ini membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan anak-anak dan pemuda disamping pendidikan dilingkungan sekolah.

• • Perkumpulan ini berpegang pada Haluan Negara RepublikIndonesia dan dalam bidangnja ikut melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. • Perkumpulan ini tidak mendjadi bagian dari partai politik atau organisasi jang beraliran politik manapun juga dan tidak mendjalankan kegiatan politik segala sesuatu partai atau organisasi politik kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. • Perkumpulan ini memberi keleluasaan kepada tiap-tiap anggota untuk beribadat menurut agamanja atau kepertjajaannja masing-masing.

Pasal 4. U s a h a. Perkumpuolan ini berusaha mentjapai tudjuan dengan djalan : • • Mengembangkan pada anggota-anggotanja rasa pertjaja pada diri sendiri, rasa berkewadjiban, rasa tanggung djawab dan disiplin ; • • Melatih pantja-indera ; • Melatih hasta-karya ; • Mengadakan kesempatan untuk mempeladjari matjam-matjam kedjujuran.

• Melatih anggota-anggotanja dalam hal kebersihan dan kesehatan djasmaniah dan rochaniah. • • Menanam dan mengembangkan kepertjajaan terhadap Tuhan Jang Maha Esa pada anggota-anggotanja, mengandjurkan supaja mendjalankan ibadat menurut agamanja atau kepertjajaannja masing-masing, dan mendidiknja supaja menghormati agama atau kepertjajaan orang lain ; • Membangun dan menjemaikan pada anggota-anggotanja rasa tjinta dan setia pada Tanah Air, rasa tanggungdjawab atas keselamatan dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan membiasakan anggota-anggotanja menaati peraturan-peraturan Negara.

• Melatih anggota-anggotanja untuk mempraktekan sifat-sifat jang bersumber pada landasan-landasan Manusia-Sosialis-Indonesia. • Menggunakan kode-kehormatan dalam bentuk djandji dan ketentuan-ketentuan moral. • Melakukan usaha-usaha tersebut diatas sebanjak mungkin dengan praktek dan setjara praktis atas dasar-dasar : • Kesukarelaan ; • Djandji dan ketentuan-ketentuan moral ; • Systim kerukunan ; • Systim tanda ketjakapan ; • Permainan jang mengandung pendidikan ; • Penjesuaian dengan perkembangan rochani dan djasmani anak-anak ; • Keprasahadjaan hidup ; • Swadaja.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Latihan-latihan satuan diadakan terpisah untuk anggota-anggota golongan putera dan untuk anggota-anggota golongan puteri. • Mendirikan satuan-satuan dan tjabang-tjabang. • Menjelenggarakan kursus-kursus pemimpin. • Mengadakan pertemuan-pertemuan anak-anak, pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin untuk memupuk persaudaraan.

• Mendirikan kedai-kedai pandu. • Mengadakan penerangan kedalam dan keluar perkumpulan. • Mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi pendidikan lain jang tudjuannja sesuai dengan tudjuan perkumpulan ini untuk meengembangkan persaudaraan dan perdamaian sedunia. • Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. lain jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara dan sedjalan dengan tudjuan perkumpulan. BAB III. Pasal 7.

A n g g o t a. • Perkumpulan ini terdiri dari warga-negara-warga-negara Republik Indonesia jang dengan suka-rela dan aktif mendjalankan kewadjiban dalam kedudukan atau djabatannja, ialah sebagai : • Anggota Biasa, jaitu : • anak-anak dan pemuda; • pemimpin dan pembantu pemimpin; • andalan (komisaris); • anggota Madjelis Pimpinan Nasional; atau sebagai : • Anggota Luar Biasa, jaitu : anggota Panitia Pembimbing. • Keanggotaan dalam perkumpulan ini mulai sesudah pelantikan atau pernjataan tjalon jang bersangkutan, dengan ketentuan sebagi berikut : • Keanggotaan Anggota Biasa mulai sesudah jang bersangkutan mengutjapkan atau menanda-tangani Dwisatya atau Trisatya seperti tersebut dalam pasal 14.

• Keanggotaan Anggota Luar Biasa mulai sesudah jang berangkutan menjatakan dengan tertulis persetudjuan dengan isi Anggaran Dasar perkumpulan ini. • Keanggotaan dalam perkumpulan ini berhenti karena : • Permintaan berhenti, atau • Diberhentikan, atau • Meninggal dunia. BAB IV. Pasal 8. Organisasi • Anggota-anggota perkumpulan ini disusun dalam satuan-satuan. • Suatu satuan terdiri dari sekurang-kurannjasatu bagian dan sebanjak-banjaknja tiga bagian, jaitu : • bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 8 hingga 12 tahun.

• bagian jang terdiri dari anak-anak jang berusia 12 hingga 17 tahun. • bagian jang terdiri pemuda-pemuda jang berusia 17 hingga 21 tahun. • • Suatu satuan dipimpin oleh seorang pemimpin. • Suatu bagian dipimpin oleh seorang pemimpin atau lebih. • Dapat disusun satuan-satuan chusus, jaitu satuan jang anggota-anggotanja memeluk agama jang sama, sehingga dapat diselenggarakan pengadjaran dan pendidikan kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.

didalam satuan itu. Pasal 9. P i m p i n a n. • Pimpinan tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. • • • Pimpinan umum tertinggi perkumpulan ini dipegang oleh Madjelis Pimpinan Nasional jang terdiri dari 45 orang anggota.

• Tugas Madjelis Pimpinan Nasional ialah menetapkan kebidjaksanaan umum. • • 17 orang anggota Madjelis Pimpinan Nasional merupakan Kwartir Nasional.

• Tugas Kwartir Nasional ialah melaksanakan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional dan membuat peraturan- peraturan serta mengawasi pelaksanaannja oleh daerah-daerah, tjabang-tjabang dan satuan-satuan. • • 8 orang anggota Kwartir Nasional merupakan Kwartir Nasional Harian. • Tugas Kwatir Nasional Harian ialah melakukan tugas Kwartir Nasional sehari-hari. • Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat I didjalankan oleh Kwartir Daerah.

• • Pimpinan umum perkumpulan ini didaerah tingkat II didjalankan oleh Kwartir Tjabang. • Pimpinan-pimpinan satuan didalam suatu daerah tingkat II bekerdja dibawah pimpinan umum Kwartir Tjabang didaerah tingkat II itu. • • Ketua Kwartir Daerah, diadakan tingkat I-nja, adalah wakil dari Ketua Kwartir Nasional.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

• Ketua Kwartir Tjabang, didaerah tingkat II-nja adalah wakil dari Ketua Kwartir Daerah. • • Tiap-tiap Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang dan Pemimipin Satuan didampingi oleh suatu Panitya Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Tugas Panitya Pembimbing ialah memberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, finansiil dan meteriil kepada Kwartir Daerah, Kwartir Tjabang, atau Pemimpin Satuan jang bersangkutan.

• Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Kwartir Daerah, diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan ; Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Kwartir Tjabang, diketua oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan ;Panitya Pembimbing jang mendampingi suatu Pemimpin satuan, diketuai oleh salah satu orang tua daripada anak-anak anggota satuan itu.

Pasal 10. W i l a j a h. • Pembagian wilajah perkumpulan ini adalah sesuai dengan pembagian administratip Negara Republik Indonesia. • Luas daerah adalah sama dengan luas daerah tingkat I. • Luas Tjabang adalah sama dengan luas daerah tingkat II. Pasal 11. M u s j a w a r a h. • Musjawarah-musjawarah jang diadakan oleh perkumpulan ini merupakan musjawarah-kerdja. • Tingkat-tingkat musjawarah dan hak kekuasaan serta wewenang tiap-tiap tingkat musjawarah ditetapkan dalam Petundjuk Penjelenggaraan Pasal 12.

P e n g h a s i l a n. Penghatsilan perkumpulan ini diperoleh dari : • Iuran dari anggota-anggotanja. • Subsidi dan pemberian dari Pemerintah. • Sokongan dan pemberian lain jang sah dan tidak mengikat.

• Lain-lain sumber jang tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

Pasal 13. Lambang dan Pakaian Seragam. • Lambang perkumpulan ini berupa gambar tunas kelapa dan dipakai pada bendera perkumpulan dan pakaian seragam. • Pakaian seragam bagi anggota-anggota golongan putera dan anggota-anggota golongan puteri serta pemakaiannja diatur dalam Petundjuk Penjelenggaraan.

BAB V. Pasal 14. Djandji dan ketentuan-Ketentuan Moral. • Djandji perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 hingga 12 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang disebut Dwisatya dan berbunji sebagai berikut : AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGUH-SUNGGUH • mendjalankan kewadjiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan Keluarga ; • setiap hari berbuat kebaikan.

• Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 8 tahun hingga 12 tahun ialah dua ketentuan budipekerti jang disebut Dwidarma kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. berbunji sebagai berikut : • Pemula itu menurut Ajah-Ibunja.

• Pemula itu berani dan tidak putus asa. • Djandi perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun hingga 17 tahun ialah suatu kode-kehormatan jang dusebut Trisatya dan berbunjisebagai berikut : DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH- SUNGGUH • mendjalankan kewadjiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ; • menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masjarakat ; • menepati Dasa-Darma.

• Trisatya perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 17 tahun keatas berbunji sebagai berikut : DEMI KEHORMATANKU AKU BERDJANDJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH • mendjalankan kewadjibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendjalankan Pantja-Sila ; • menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masjarakat ; • menepati Dasa-Darma.

• Ketentuan-ketentuan moral perkumpulan ini untuk anggota-anggota jang berusia 12 tahun keatas ialah sepuluh ketentuan budi-pekerti jang disebut Dasa-Darma dan berbunnji sebagai berikut : • Pramuka itu dapat dpertjaja. • Pramuka itu setia. • Pramuka itu sopan dan perwira. • Pramuka itu sahabat sesame manusia dan saudara bagi tiap-tiap Pramuka.

• Pramuka itu siap menolong dan berdjasa. • Pramuka itu penjajang sesame machluk. • Pramuka itu dapat mendjalankan perintah tanpa membantah. • Pramuka itu sabar dan riang gembira dalam segala kesukaran. • Pramuka itu hemat dan tjermat. • Pramuka itu sutji dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan. • Dwisatya dan trisatya bagi anggota-anggotanja jang beragama islam, Kristen, Katolik, Hindu Bali didahului dan/atau diachiri dengan perkataan- perkataan menurut ketentuan agama masing-masing.

BAB IV. Pasal 15. Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

• Aggaran Dasar ini diperintji lebih landjut dalam Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan jang ditetapkan oleh Madjelis Pimpinan Nasional.

• Petundjuk-Petundjuk Penjelenggaraan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 16. Perobahan Anggaran Dasar. Perobahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

Pasal 17. P e m b u b a r a n. Pembubaran perkumpulan ini dilakukan dalam musjawarah Madjelis Pimpinan Nasional dan ditetapkan oleh PresidenRepublik Indonesia.

Pasal 18. P e n u t u p. Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Petundjuk-petundjuk Penjelenggaraan diputus oleh Kwartir Nasional. DJAKARTA, 20 Mei 1961. PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONEISIA, H. DJUANDA. Demikianlah isi Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka
Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara.

Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa.

Namun kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumpulkan 60 (enam puluh) organisasi kepanduan untuk dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia.

Perkembangan gerakan pramuka mengalami kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal.

Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.

Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Latar Belakang Pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah: • bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat; • bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka; • bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global; • bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka; Dasar Hukum Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Umum UU Pramuka Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara.

Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Namun kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka.

Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumpulkan 60 (enam puluh) organisasi kepanduan untuk dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional.

Untuk itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal.

Kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.

Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, Undang-Undang ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. gerakan pramuka.

Isi UU Gerakan Pramuka Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (bukan format asli): UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: • Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. • Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

• Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. • Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. • Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.

• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. • Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.

• Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. • Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. • Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

• Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. • Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

• Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2 Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3 Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui: • pendidikan dan pelatihan pramuka; • pengembangan pramuka; • pengabdian masyarakat dan orang tua; dan • permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Pasal 4 Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

BAB III PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Bagian Kesatu Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-Nilai, dan Sistem Among Pasal 5 Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.

Pasal 6 • Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.

• Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka. • Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. • Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh- sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.” • Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: Pramuka itu: • takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; • cinta alam dan kasih-sayang sesama manusia; • patriot yang sopan dan kesatria; • patuh dan suka bermusyawarah; • rela menolong dan tabah; • rajin, terampil, dan gembira; • hemat, cermat, dan bersahaja; • disiplin, berani, dan setia; • bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan • suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 7 • Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

• Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. • Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi: • pengamalan kode kehormatan kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.

• kegiatan belajar sambil melakukan; • kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi; • kegiatan yang menantang; • kegiatan di alam terbuka; • kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; • penghargaan berupa tanda kecakapan; dan • satuan terpisah antara putra dan putri. • Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.

• Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. • Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 8 • Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup: • keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; • kecintaan pada alam dan sesama manusia; • kecintaan pada tanah air dan bangsa; • kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan; • tolong-menolong; • bertanggung jawab dan dapat dipercaya; • jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat; • hemat, cermat, dan bersahaja; dan • rajin dan terampil.

• Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9 Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: • kecakapan umum; dan • kecakapan khusus. Pasal 10 • Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.

• Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia. • Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan: • di depan menjadi teladan; • di tengah membangun kemauan; dan • di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Bagian Kedua Jalur dan Jenjang Pasal 11 Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 12 Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan: • siaga; • penggalang; • penegak; dan • pandega. Bagian Ketiga Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum Pasal 13 • Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.

• Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: • pramuka siaga; • pramuka penggalang; • pramuka penegak; dan • pramuka pandega. • Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 • Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas: • pembina; • pelatih; • pamong; dan • instruktur. • Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.

• Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.

kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Satuan Pendidikan Kepramukaan Pasal 16 Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas: • gugus depan; dan • pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian Kelima Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pasal 17 • Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.

• Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. • Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. • Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional. • Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

Pasal 18 • Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.

• Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 • Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi.

• Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. • Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional.

BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum • Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. • Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas: • gugus depan; dan • kwartir. Pasal 21 Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 • Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.

• Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka..

Pasal 23 Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas: • kwartir ranting; • kwartir cabang; • kwartir daerah; dan • kwartir nasional.

Bagian Kedua Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi Pasal 24 Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka.

Pasal 25 • Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk kwartir ranting. • Kwartir ranting sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk kwartir cabang. Pasal 26 • Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat membentuk kwartir daerah. • Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kwartir nasional. Pasal 27 • Kepengurusan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.

• Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian Ketiga Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional Pasal 28 • Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. • Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. • Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting.

• Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. • Kepemimpinan kwartir ranting bersifat kolektif. • Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: • pertanggungjawaban organisasi; • pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting; kepres no berapakah tentang gerakan pramuka.

• penetapan rencana kerja organisasi Pasal 29 • Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota. • Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten/kota.

• Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang. • Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. • Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif. • Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: • pertanggungjawaban organisasi; • pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang; dan • penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 • Kwartir daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi.

• Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. • Kwartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah daerah. • Kepengurusan kwartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. • Kepemimpinan kwartir daerah bersifat kolektif. • Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum untuk: • pertanggungjawaban organisasi; • pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah; dan • penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 31 • Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. • Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional.

• Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional. • Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. • Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif. • Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk: • pertanggungjawaban organisasi; • pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional; • perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan • penetapan rencana kerja strategis organisasi Bagian Keempat Organisasi Pendukung Pasal 32 • Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: • satuan karya pramuka; • gugus darma pramuka; • satuan komunitas pramuka; • pusat penelitian dan pengembangan; • pusat informasi; dan/atau • badan usaha.

• Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagian Kelima Majelis Pembimbing Pasal 33 • Pada setiap gugus depan dan kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dibentuk majelis pembimbing.

• Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. • Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Pemerintah; • pemerintah daerah; dan • tokoh masyarakat.

kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 • Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.

• Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh musyawarah nasional. Bagian Keenam Atribut Pasal 35 • Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memiliki atribut berupa: • lambang; • bendera; • panji; • himne; dan • pakaian seragam. • Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan hak ciptanya.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG Pasal 36 Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: • menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan; • membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan • membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 • Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelengaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan gubernur, serta bupati/walikota. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 38 Setiap peserta didik berhak: • mengikuti pendidikan kepramukaan; • menggunakan atribut pramuka; • mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan • mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39 Setiap peserta didik berkewajiban: • melaksanakan kode kehormatan pramuka; • menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan • mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 40 Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41 Orang tua berkewajiban untuk: • membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan • membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 42 Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. BAB VII KEUANGAN Pasal 43 • Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari: • iuran anggota sesuai dengan kemampuan; • sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan • sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

• Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. • Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Pasal 44 Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang: • menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; atau • memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 46 • Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. • Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: • organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya; • satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan; • aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan; dan • anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Â Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 Â PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal kepres no berapakah tentang gerakan pramuka. November 2010 Â MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR Â [ Foto Boy Scoting from Indonesia By Ali Munir - GFDL, CC BY-SA 3.0, Link ] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

MENGENAL GERAKAN PRAMUKA




2022 www.videocon.com