Peraturan ppkm darurat terbaru

peraturan ppkm darurat terbaru

KOMPAS.com - Penerapan Pemerlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi dimulai selama dua pekan pada 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengambil keputusan ini karena meningkatnya kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir dan agar segera dapat membatasi penyebaran virus corona di Indonesia.

Peraturan yang akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali ini berbeda dari sebelumnya, dengan menargetkan dapat menurunkan kasus konfirmasi harian dibawah 10.000 kasus. Baca juga: Resmi Diumumkan Luhut, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Berikut ini 14 poin aturan yang diberlakukan selama PPKM Darurat: 1.

Menerapkan 100 persen work from home (WFH) pada sektor non esensial. 2. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau daring. 3. Bagi pekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office (WFO) namun hanya 50 persen dengan protokol kesehatan. • Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri orientasi ekspor. Sedangkan para pekerja pada sektor kritikal diperbolehkan WFO sebesar 100 persen juga dengan protokol kesehatan ketat.

• Cakupan sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital nasional, proyek strategi nasional, serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

• Sementara supermarket, pasar tradisional dan swalayan, toko kelontong kebutuhan sehari-hari menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00, dengan mengurangi kapasitas sebanyak 50 persen. Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Peraturan ppkm darurat terbaru Non-esensial Wajib WFH 100 Persen 4. PPKM Darurat juga memberlakukan aturan menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan. 5. Semua tempat umum yang menyediakan makan/minum (rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) hanya menerima delivery atau take away, serta tidak diperbolehkan dine in atau makan di tempat.

Berita Terkait Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, Berlaku 3-20 Juli 2021 Poin-poin Penting PPKM Darurat yang Berlaku 3-20 Juli 2021 Daftar Wilayah dan Aturan PPKM Darurat Jawa Bali pada 3-20 Juli 2021 [POPULER TREN] PPKM Darurat 3-20 Juli: Aturan Lengkap, Daerah yang Menerapkan, dan Bedanya dengan PPKM Mikro Berlaku 3-20 Juli, Ini Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Mikro Berita Terkait Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, Berlaku 3-20 Juli 2021 Poin-poin Penting PPKM Darurat yang Berlaku 3-20 Juli 2021 Daftar Wilayah dan Aturan PPKM Darurat Jawa Bali pada 3-20 Juli 2021 [POPULER TREN] PPKM Darurat 3-20 Juli: Aturan Lengkap, Daerah yang Menerapkan, dan Bedanya dengan PPKM Mikro Berlaku 3-20 Juli, Ini Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Mikro TRIBUNKALTIM.CO - Sampai 25/26 Juli?

simak Peraturan PPKM Darurat terbaru dan perkembangan PPKM Darurat yang disampaikan langsung Presiden Jokowi. Terjawab sudah kapan PPKM Darurat Jawa Bali berakhir, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga tanggal 25 Juli dengan sejumlah catatan.

Peraturan ppkm darurat terbaru PPKM Darurat terbaru dan perkembangan PPKM Darurat yang disampaikan langsung Presiden Jokowi juga bisa disaksikan melalui link video peraturan ppkm darurat terbaru ada di dalam artikel. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui akun Youtube Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa malam (20/7/2021).

Baca juga: HASIL EVALUASI PPKM Darurat: Simak Pengumuman Resmi Presiden Jokowi Lewat Link Live Streaming Ini "Jika tren penurunan terus terjadi, pemerintah akan membuka pembatasan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021," kata Jokowi, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul BREAKING NEWS: Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Jokowi menyebut pembukaan bertahap antara lain pasar tradisional diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.

Kemudian PKL, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, bengkel, dan usaha kecil lain diizinkan buka dengan peraturan ppkm darurat terbaru ketat sampai pukul 21.00 WIB Lalu untuk warung makan, PKL, yang berada di ruang terbuka diizinkan sampai pukul 21.00 WIB.

"Maksimum waktu makan untuk tiap pengunjung 30 menit," ungkap Jokowi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus berjalan sejak diberlakukan pada 3 Juli 2021, di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

"Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid," kata Presiden Joko Widodo saat mengumumkan keputusan tentang PPKM Darurat, Kamis (1/7/2021). PPKM Darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen level 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen level 3 di wilayah Jawa-Bali.

Baca juga: Aturan Lengkap Operasional Sektor Esensial Selama PPKM Darurat Selama kebijakan itu berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

peraturan ppkm darurat terbaru

Namun, sejak kebijakan itu ditetapkan, pemerintah sudah merevisi sejumlah aturan pembatasan PPKM Darurat. Revisi itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Apa sajakah revisi yang dimaksud? Berikut rinciannya: 1. Sektor perkantoran PPKM Darurat membatasi karyawan atau pekerja berdasar sektor perkantoran atau perusahaan. Terdapat 3 kategori perusahaan yakni di sektor non-esensial, esensial, dan kritikal.

peraturan ppkm darurat terbaru

Perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah terhadap seluruh karyawan. Sementara itu, perusahaan sektor esensial wajib menerapkan WFH 50 persen dan diperbolehkan work from office (WFO) pada 50 persen karyawan.

Kemudian, pada sektor kritikal WFO dapat dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat. Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Petugas Bubarkan Resepsi Pernikahan di Balkondes Borobudur Pemerintah pun melakukan penyempurnaan terkait ketentuan tersebut. Aturan tentang sektor esensial dan kritikal dijabarkan secara lebih rinci.

Penyempurnaan aturan itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 8 Juli 2021. Berikut rinciannya: Pertama, sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan.

Adapun untuk pelayanan administrasi perkantoran peraturan ppkm darurat terbaru mendukung operasional hanya diperkenankan maksimal 25 persen. Terhadap sektor esensial lainnya: pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat; dan perhotelan non-penanganan karantina, dapat beroperasi dengan dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara itu, untuk sektor esensial berbasis industri orentasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama dua belas bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

peraturan ppkm darurat terbaru

Baca juga: Aturan PPKM Darurat Direvisi: Rumah Ibadah Tak Ditutup, Resepsi Pernikahan Ditiadakan Pada sektor ini dapat beroperasi maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan 10 persen. Kedua, sektor kritikal yang meliputi kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Sementara itu, terhadap sektor kritikal lainnya yakni penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan; obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), serta utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf. 2. Tempat ibadah dan resepsi pernikahan Baru-baru ini, pemerintah kembali merevisi aturan PPKM Darurat. Aturan yang diubah terkait dengan tempat peraturan ppkm darurat terbaru dan resepsi pernikahan.

Perubahan itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 9 Juli 2021. Dalam Inmendagri yang baru disebutkan bahwa masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat ibadah lainnya tidak lagi ditutup.

peraturan ppkm darurat terbaru

Baca juga: Dua Poin Perubahan Aturan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 Akan tetapi, pemerintah juga tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ibadah berjemaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah. Pada ketentuan awal PPKM Darurat diatur bahwa penutupan sementara seluruh tempat ibadah sampai situasi dinyatakan aman. Selain tempat ibadah, disebutkan pula bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM Darurat. Sebelumnya, selama PPKM Darurat resepsi pernikakahan dapat dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi, dan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

3.

peraturan ppkm darurat terbaru

Ketentuan lainnya Selain ketentuan yang diubah di atas, aturan lain terkait PPKM Darurat masih berlaku sebagaimana yanh ditetapkan di awal.

Berikut poin-poinnya: 1. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring 2. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai peraturan ppkm darurat terbaru 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen 3.

Apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam. 4. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. 5. Restoran rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar ( delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima peraturan ppkm darurat terbaru in atau makan di tempat.

Baca juga: Moeldoko Sebut PPKM Darurat Jadi Skenario Pemerintah Kurangi Mobilitas 6. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. 7. Penutupan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya 8. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara 9.

Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 10. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

11. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Berita Terkait Pemkot Depok Copot Lurah yang Gelar Pesta Pernikahan di Hari Pertama PPKM Darurat Bantu Penerapan PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Aktifkan Relawan Lakukan Ini. Balap Liar Saat PPKM Darurat, Tujuh Mobil Mewah Ditilang di Senayan Aturan PPKM Darurat Direvisi: Rumah Ibadah Tak Ditutup, Resepsi Pernikahan Ditiadakan PPKM Darurat, Masyarakat Dinilai Sangat Bergantung pada Bantuan Pemerintah Berita Terkait Pemkot Depok Copot Lurah yang Gelar Pesta Pernikahan di Hari Pertama PPKM Darurat Bantu Penerapan PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Aktifkan Relawan Lakukan Ini.

Balap Liar Saat PPKM Darurat, Tujuh Mobil Mewah Ditilang di Senayan Aturan PPKM Darurat Direvisi: Rumah Ibadah Tak Ditutup, Resepsi Pernikahan Ditiadakan PPKM Darurat, Masyarakat Dinilai Sangat Bergantung pada Bantuan Pemerintah Lonjakan Drastis Covid-19 dan Skenario Terburuk yang Mulai Berjalan https://nasional.kompas.com/read/2021/07/11/08421321/lonjakan-drastis-covid-19-dan-skenario-terburuk-yang-mulai-berjalan https://asset.kompas.com/crops/QFxDLKUF_3ESsFKThUJnNcz9tDA=/200x388:1800x1454/195x98/data/photo/2020/03/20/5e740f31f2354.jpg Jakarta - Daerah PPKM level 4 terbaru telah ditetapkan oleh pemerintah per hari ini, Selasa (1/3/2022).

Diketahui ada tujuh wilayah yang termasuk daerah PPKM Level 4 terbaru. Informasi tersebut tercantum dalam Inmendagri No 13 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 COVID-19 peraturan ppkm darurat terbaru Wilayah Jawa dan Bali.

Di mana saja yang termasuk daerah PPKM level 4? Simak ulasannya di bawah ini. Daerah PPKM Level 4: Catat Tanggal Berlakunya Daerah PPKM level 4 meliputi sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Aturan tersebut akan berlaku mulai 1 Maret hingga 7 Maret 2022. "Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022," demikian bunyi Inmendagri tersebut, seperti yang dilihat oleh detikcom, Selasa, (1/3/2022). Baca juga: Perpanjangan PPKM Jakarta, Ini Level dan Aturan Sekarang Daerah PPKM Level 4: Terdiri dari 7 Wilayah Daerah PPKM level 4 yang tercantum dalam Inmendagri No 13 Tahun 2022 mencakup tujuh wilayah di Jawa dan Bali.

Daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut. • Kota Cilegon • Kota Sukabumi • Kota Cirebon • Kota Tegal • Kota Salatiga • Kota Magelang • Kota Madiun Aturan Masuk Mal dan Bioskop di Daerah PPKM Level 4 Selain daerah PPKM level 4, Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 juga menerbitkan aturan-aturan baru, salah satunya ketentuan masuk mal dan bioskop. Baca juga: Empat Kota Naik Jadi PPKM Level 4, Ini Aturan Terbarunya Berikut hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki mal dan bioskop.

• Mal -Buka sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50% -Semua pengguna mall wajib skrining menggunakan PeduliLindungi, dengan syarat hanya kategori Hijau yang boleh masuk -Anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua.

Khusus anak usia 6-12 tahun wajib tunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama -Tempat hiburan dan tempat bermain anak-anak boleh buka dengan kapasitas maksimal 35%, dengan syarat anak usia 6-12 tahun wajib tunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama -Tempat makan di dalam mal diizinkan buka sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50%.

• Bioskop -Pengunjung dan pegawai bioskop wajib skrining dengan PeduliLindungi -Kapasitas maksimal pengunjung 25% dengan syarat kategori Hijau yang boleh masuk -Anak Anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6-12 tahun wajib tunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama -Restoran di area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25%. Simak video 'Simak Daftar Level PPKM di Jawa-Bali, Kota Anda Masuk Mana?': [Gambas:Video 20detik] Daerah PPKM level 4 juga menerapkan sejumlah aturan di perkantoran.

Simak informasi lengkapnya di halaman berikutnya.
Jakarta - Pemerintah pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berlaku mulai 3 Juli 2021. Yuk simak aturan yang menjadi dasar hukum PPKM darurat ini. Aturan yang menjadi dasar hukum PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri yang menjadi dasar hukum PPKM darurat itu dikeluarkan pada hari ini, Jumat (2/7/2021).

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di peraturan ppkm darurat terbaru Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19," demikian bunyi Instruksi Mendagri PPKM darurat yang diterima detikcom.

Baca juga: Mal Tutup Saat PPKM Darurat, Pengusaha: Pemerintah Siap Beri Bansos Gak? Inmendagri ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya kepada kepala daerah yang wilayahnya menerapkan PPKM darurat. Ada 13 poin yang tertuang dalam Instruksi Mendagri PPKM Darurat ini.

peraturan ppkm darurat terbaru

13 poin tersebut pada intinya mengatur tentang pelaksanaan PPKM darurat. "Hal-hal yang belum ditetapkan dalam instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19," lanjutnya.

Dasar Hukum PPKM Darurat: Mal Ditutup, Dilarang Dine In Salah satu aturan dalam Inmendagri itu, kepala daerah diinstruksikan untuk menutup mal hingga pusat perdagangan.

peraturan ppkm darurat terbaru

Namun akses ke supermarket dan restoran harus diberikan. Sebagai informasi, restoran hingga rumah makan memang diizinkan untuk beroperasi, namun hanya untuk take away atau dibawa pulang, tidak makan di restoran atau dine in. Tonton video 'Ini 14 Poin Aturan PPKM Darurat di Jawa-Bali': [Gambas:Video 20detik]
PPKM Darurat akan diterapkan pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali mencakup 45 kabupaten/kota di wilayah situasi level 4 pandemi COVID-19 dan 76 kabupaten/kota di wilayah level 3.

Langkah ini diambil menimbang lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan beberapa hari terakhir. PPKM Darurat ini akan membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan lebih ketat. Beberapa poin penting adalah: • Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH); • Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan daring 100% • Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan buka hingga pukul 20.00 maks.

dan kapasitas maks. 50% • Apotik/toko obat bisa buka penuh 24 jam • Penutupan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; tempat ibadah; fasilitas umum; sarana kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial peraturan ppkm darurat terbaru • Restoran/Warung Makan hanya delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat • Transportasi umum kapasitas maks 70% dengan prokes ketat Dan beberapa ketentuan peraturan ppkm darurat terbaru yang bisa dilihat di infografis.

Mari disiplin mematuhi aturan PPKM Darurat ini demi keselamatan kita semuanya. Untuk informasi terkait COVID-19 kunjungi situs resmi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional https://covid19.go.id/ #IndonesiaBangkit Detail: • Tipe: Image • Format: JPEG • Jumlah File: 4 Unduh Materinone
Jakarta - Ternyata masih banyak yang belum mengetahui PPKM Darurat artinya apa, meski sudah berlaku sejak 3 Juli 2021 lalu.

peraturan ppkm darurat terbaru

Apakah detikers salah satunya yang tidak tahu apa itu PPKM Darurat? Nah detikcom coba jelaskan ya, apa itu PPKM Darurat. PPKM merupakan peraturan ppkm darurat terbaru dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang digunakan pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengendalikan laju penularan COVID-19.

Saat ini, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat dengan Inmendagri nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Baca juga: Skenario PPKM Darurat 6 Minggu, Pengusaha: Pasti Banyak Makan Korban! Sejumlah aturan pun disiapkan.

Aturan-aturan di bawah ini perlu kembali diingat agar tujuan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia tercapai. Berikut aturan selama PPKM darurat terbaru usai direvisi: 1. 100% Work from Home untuk sektor non essential 2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring 3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor.

peraturan ppkm darurat terbaru

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam. 4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

5. Pelaksanaan kegiatan peraturan ppkm darurat terbaru ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in). 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; Baca juga: Nasib Driver Ojol Kala PPKM Darurat: Orderan Seret-Cicilan Macet 7.

Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah 8.

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara; 9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara; 10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; 11.

Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat. 12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. 14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. Jadi detikes sudah faham kan Apa itu PPKM Darurat?

(eds/eds)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat aktif dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, termasuk dalam menyukseskan vaksinasi yang tengah diakselerasi oleh pemerintah. "ASN harus bergotong-royong bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat di mana pun berada. Karena sesuai arahan Presiden dan Wapres, TNI, Polri, dan ASN harus terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya saat PPKM Darurat ini," ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB, Selasa (6/07/2021).

ASN dinilai memegang peranan peraturan ppkm darurat terbaru untuk menjadi teladan dalam kepatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dan masyarakat. "Termasuk aktif menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dan lingkungan ASN masing-masing untuk taat pada instruksi pemerintah pusat dan daerah serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan," jelasnya.

Kementerian PANRB pun telah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja ASN selama Peraturan ppkm darurat terbaru Darurat Jawa-Bali. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada Masa PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam SE ini dituliskan meski ada pemberlakukan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, ASN harus tetap produktif dalam melayani masyarakat. "Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Dalam PPKM Darurat, apabila tidak ada tugas yang mendesak di kantor, ASN harus tetap produktif bekerja dari rumah dan menjadi contoh keteladanan proaktif di lingkungan masing-masing," kata Tjahjo.

Dalam penyesuaian sistem kerja, pegawai ASN yang bekerja di sektor nonesensial di wilayah PPKM Darurat wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal atau work from home (WFH) secara penuh atau 100%. Untuk instansi pemerintah yang layanannya berkaitan dengan sektor bersifat esensial, jumlah ASN yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) maksimal 50%. Sementara, untuk layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, instansi pemerintah dapat menugaskan pegawainya untuk WFO maksimal 100%.
KOMPAS.com - Berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih berlangsung hingga saat ini.

Pemberlakuan PPKM Darurat ini bertujuan menghentikan penularan Covid-19 yang tengah melonjak di Indonesia. Selama PPKM Darurat dilaksanakan di wilayah Jawa dan Bali, kegiatan dan mobilitas masyarakat pun dibatasi secara ketat. Di tengah pelaksanaan upaya mengatasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah melakukan revisi sejumlah aturannya. Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com, Minggu (11/7/2021), berikut adalah rincian aturan baru PPKM Darurat: Baca juga: Aturan PPKM Darurat Kembali Direvisi, Berikut Rincian Ketentuan Terbaru 1.

Sektor perkantoran Perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk semua karyawan. Perusahaan sektor esensial wajib menerapkan WFH 50 persen dan diperbolehkan work from office (WFO) pada 50 persen karyawan.

Sementara itu, sektor kritikal diizinkan untuk WFO 100 persen dengan protocol kesehatan yang ketat. Pemerintah pun melakukan penyempurnaan terkait ketentuan tersebut. Aturan tentang sektor esensial dan kritikal dijabarkan secara lebih rinci.

Penyempurnaan aturan itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 8 Juli 2021.

peraturan ppkm darurat terbaru

Baca juga: Beredar Isu PPKM Darurat Diperpanjang hingga 17 Agustus 2021, Jubir Luhut: Tidak Benar Berikut rinciannya: Pertama, sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan.

Adapun untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan maksimal 25 persen. Terhadap sektor esensial lainnya: pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat; dan perhotelan non-penanganan karantina, dapat beroperasi dengan dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara itu, untuk sektor esensial berbasis industri orentasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama dua belas bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Pada sektor ini dapat beroperasi maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan 10 persen. Baca juga: Besok, Ini 15 Daerah Luar Jawa-Bali yang Akan Terapakan Peraturan ppkm darurat terbaru Darurat Kedua, sektor kritikal yang meliputi kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian.

Sementara itu, terhadap sektor kritikal lainnya yakni penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan; obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), serta utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf. 2. Tempat ibadah dan resepsi pernikahan Baru-baru ini, pemerintah kembali merevisi aturan PPKM Darurat.

Aturan yang diubah terkait dengan tempat ibadah dan resepsi pernikahan. Perubahan itu dituangkan dalam Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 9 Juli 2021. Dalam Inmendagri yang baru disebutkan bahwa masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat ibadah lainnya tidak lagi ditutup.

Akan tetapi, pemerintah juga tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ibadah berjemaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Baca juga: Aturan Malam Takbiran, Shalat dan Pemotongan Kurban Idul Adha Saat PPKM Darurat Pada ketentuan awal PPKM Darurat diatur bahwa penutupan sementara seluruh tempat ibadah sampai situasi dinyatakan aman. Selain tempat ibadah, disebutkan pula bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM Darurat.

Sebelumnya, selama PPKM Darurat resepsi pernikakahan dapat dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, tidak menerapkan makan di tempat resepsi, dan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

3. Ketentuan lainnya Selain ketentuan yang diubah di atas, aturan lain terkait PPKM Darurat masih berlaku sebagaimana yanh ditetapkan di awal. Berikut poin-poinnya: a. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring b. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen Baca juga: Seminggu PPKM Darurat Kenapa Angka Kasus Masih Tinggi?

Ini Evaluasi Epidemiolog c. Apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam. d. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. e. Restoran rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar ( delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat.

f. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. g. Penutupan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, peraturan ppkm darurat terbaru area publik lainnya h.

Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara Baca juga: Ketentuan Terbaru Akad Nikah dan Resepsi Selama PPKM Darurat i. Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

j. Pelaku perjalanan domestik peraturan ppkm darurat terbaru menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

k. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face peraturan ppkm darurat terbaru tanpa penggunaan masker. Sumber: KOMPAS.com (Fitria Chusna Farisa/Icha Rastika) Berita Terkait Balikpapan dan Dua Daerah di Kaltim Siap Terapkan PPKM Darurat Direvisi, Resepsi Pernikahan Kini Dilarang Saat PPKM Darurat Dua Poin Perubahan Aturan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 Aturan Lengkap Operasional Sektor Esensial Selama PPKM Darurat Revisi Aturan PPKM Darurat: Masjid Dibuka, Resepsi Pernikahan Dilarang Berita Terkait Balikpapan dan Dua Daerah di Kaltim Siap Terapkan PPKM Darurat Direvisi, Resepsi Pernikahan Kini Dilarang Saat PPKM Darurat Dua Poin Perubahan Aturan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 Aturan Lengkap Operasional Sektor Esensial Selama PPKM Darurat Revisi Aturan PPKM Darurat: Masjid Dibuka, Resepsi Pernikahan Dilarang

PPKM Diperpanjang, Peraturan Berubah Lagi




2022 www.videocon.com