Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai

Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya. Maka wajar jika anak-anak yan … g sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran.

Ia akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari…. a. trial and error learning, b. Imitation dan modeling. c. identification d. Jawaban a, b dan c salah Suruh analisis, PT Intan Pariwara didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pelajaran … mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri, dan buku-buku umum, seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya.Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Intan Pariwara tidak lepas dari visi dan misinya.

Visi PT Intan Pariwara adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Misi PT Intan Pariwara adalah menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga terjangkau. PT Intan Pariwara juga memiliki kredo atau slogan ”Mari Bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa”.

Di dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Pariwara dipimpin oleh seorang Direktur. Direktur membawahi Manajer. Di dalam struktur organisasi terdapat tiga macam unsur bisnis yaitu bisnis support, bisnis akselerasi dan bisnis operasional.

Yang terlibat pada bisnis operasional antara lain nasional sales manajer, regional manajer, sales manajer, pimpinan perwakilan, staf finance, koordinator pos, staf gudang dan kepala seksi jenjang TK hingga SMA. Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain bagian finance, pembukuan, pajak dan IT. Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain bagian HRD, General Affair dan PR. Analisislah lingkungan umum dan lingkungan khusus dari organisasi atau perusahaan tersebut di atas!

Reog adalah salah satu budaya asli Indonesia. Akhir akhir ini reog diklaim oleh negara lain. Negara tersebut beranggapan bahwa reog merupakan kebudaya … an asli negara mereka sedangkan Indonesia hanya mengadopsi saja. Terjadi banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Khususnya daerah daerah pulau Jawa. Berdasarkan wacana tersebut, apakah pengakuan budaya reog oleh negara lain merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia? Jelaskan!bantuin jawab dong kakk makasiiii​ politik etis adalah kebijakan balas Budi yang dibuat sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai mengganti kerugian sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan pe … merintah Belanda.

Ada tiga program yang jadi fokus utama politik etis. Sebutkan dan jelaskan tiga program politik etis!bantu jawab kak yang bisaa pliss mau dikumpulin, mksiii​ KOMPAS.com - Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial.

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Baca juga: Interaksi Sosial: Pengertian, Syarat, Ciri, Jenis, dan Faktornya Proses sosialisasi Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi: • Internalisasi nilai-nilai Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal.

• Enkulturasi Proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. • Pendewasaan diri Proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus menerus hingga membentuk suatu kepribadian.

Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat.

Macam sosialisasi Terdapat dua macam sosialisasi yang ada di tengah masyarakat, yaitu: • Sosialisasi Primer Sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil.

Sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. Baca juga: Ketimpangan Sosial: Pengertian, Bentuk, dan Faktornya • Sosialisasi sekunder Proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung menyeluruh, di tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam dua tempat tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangkauan waktu tertentu. Syarat terjadinya sosialisasi Melalui sosialisasi masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutntya. Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, di antaranya: • Apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran.

• Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.

• Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok. Fungsi sosialisasi Fungsi umum dari sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: • Sudut pandang individu Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik.

Di mana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. • Kepentingan masyarakat Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial.

Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Baca juga: Pengertian Lembaga Sosial Tujuan sosialisasi Dengan fungsi sosialisasi yang sudah berjalan, maka tujuan sosialisasi sebagai berikut: • Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat, jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan.

• Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya. Di mana budaya tersebut mengikat para warganya. • Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat. Sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. • Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. • Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran masing-masing.
Pengertian Sosialisasi Politik – Apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik?

Jelaskan pengertian sosialisasi politik? Apa tujuan dari sosialisasi politik? Sebutkan jenis sosialisasi politik! Siapa saja agen sosialisasi politik? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian sosialisasi politik menurut para ahli, sifat, fungsi, jenis dan agen sosialisasi secara lengkap. 6.6 Kontak Politik Langsung Pengertian Sosialisasi Politik Sosialisasi politik merupakan bagian penting dari suatu sistem poltik sebab dengan adanya sosialisasi politik maka individu dapat mempelajari baik yang disadari maupun tidak didasari oleh setiap individu tersebut.

Sosialisasi politik adalah proses dimana individu belajar mengenai politik dan mengembangkan orientasi politik. Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para Ahli Kenneth P.

Langton (1969) Sosialisasi politik adalah suatu cara masyarakat meneruskan kebudayaan politik yang telah mengakar dan mendarah daging di negaranya. Ramlan Surbakti (1992) Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Richard E. Dawson (1992) Sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan, nilai dan pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

Gabriel Almond (2000) Sosialisasi politik adalah proses tempat sikap dan pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk. Sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik pada generasi berikutnya. Michael Rush dan Philip Althoff Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang.

Tidak hanya memperkenalkan saja tetapi juga bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap gejala politik yang ada. S.N Eisentadt Sosialisasi politik adalah suatu komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia. Komunikasi ini terjadi oleh manusia satu terhadap manusia yang lainnya yang berlangsung secara bertahap dan membentuk hubungan atau relasi umum. David Easton dan Jack Dennis Sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai politik dan pola-pola tingkah lakunya.

Irvin L. Child Sosialisasi politik adalah segenap proses yang ditempuh oleh suatu individu yang dilahirkan dari berbagai potensi tingkah laku. Selain itu, individu tersebut juga dituntut untuk mengembangkan tingkah lakunya secara nyata sehingga menjadi kebiasaan dan dapat diterima berdasarkan standar kelompok yang telah ditetapkan. Kweit Sosialisasi politik adalah suatu proses melalui mana individu belajar tentang politik. Baca Juga : Pranata Politik Richard E. Dawson Sosialisasi politik adalah sutu warisan.

Maksud warisan ini berupa pengetahuan, nilai-nilai, pandangan dan sarana politik kepada warga negara yang baru atau bagi mereka yang sudah menginjak dewasa. Danis Kavanagh Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang belajar untuk menumbuhkan pandangan politiknya. Hyman Sosialisasi politik adalah proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus serta melibatkan emosional (emotional learning) dan indoktrinasi politik yang manifes.

Proses belajar ini didasarkan pada partisipasi dan pengalaman individu yang menjalani proses belajar tersebut. Kenneth P. Langton Sosialisasi politik adalah suatu cara oleh masyarakat untuk meneruskan budaya politik yang dimilikinya. David F. Aberlee Sosialisasi politik adalah suatu pola yang menunjukkan aksi sosial atau segala aspek tingkah laku dimana pola ini ditanamkan kepada individu baik untuk keterampilan, ilmu pengetahuan, motif maupun sikap yang perlu ditampilkan secara berkelanjutan dalam kehidupan manusia sejauh peranan yang baru masih harus dipelajari.

Miriam Budiarjo Sosialisasi politik adalah sarana bagi partai politik untuk mengenalkan nilai dan norma yang dianut oleh partai politik tersebut secara berkesinambungan, agar nilai dan norma tersebut terus dikenal dan dianut oleh setiap generasi. Ramlan Surbakti Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Alfian Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana anggota masyarakat mengenal, memahami, menghayati nilai-nilai politik tertentu yang oleh karena itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik sehari-hari.

M. Natsir Sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berpikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Sifat Sosialisasi Politik Sifat sosialisasi politik laten dan manifes.

Sosialiasi politik bersifat laten artinya sosialiasi politik berlangsung dalam transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem sosial (seperti keluarga) yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input, dan output sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai politik. Sedangkan, sosialisasi politik manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem politik. Fungsi Sosialisasi Politik Fungsi sosialisasi politik, antara lain: • Membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa.

• Memelihara kebudayaan politik suatu bangsa. • Mengubah kebudayaan politik suatu bangsa. Jenis Sosialisasi Politik Berdasarkan metode penyampaian pesan, ada 2 jenis sosialisasi politik, diantaranya yaitu: Pendidikan Politik Pengertian pendidikan politik adalah proses dialogis yang bertujuan agar anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma dan simbol politik negaranya. Hal tersebut biasa dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal.

Baca Juga : Pendidikan Politik Indoktrinasi Politik Pengertian indoktrinasi politik adalah proses sosialisasi yang dilakukan untuk memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat agar menerima nilai, norma, dan simbol politik. Hal ini biasanya dilakukan secara satu arah dengan menggunakan cara paksaan psikologis.

Sarana atau Agen Sosialiasi Politik Menurut Gabriel A. Almond (2000), sosialisasi politik bisa membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa. Selain itu, sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta bisa mengubah kebudayaan politik. Untuk dapat menyampaikan atau mentransmisikan pandangan, nilai, sikap dan keyakinan politik dibutuhkan sarana atau agen sosialisasi politik.

Ada 6 agen sosialisasi politik, diantaranya yaitu: Keluarga Keluarga merupakan agen pertama dalam pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu. Sekolah Sekolah memberi pengetahuan pada kaum muda mengenai dunia politik dan peranan mereka didalamnya serta memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga dan hubungan politik.

Kelompok Pergaulan Kelompok pergaulan dapat berupa kelompok bermain, kelompok persahabatan dan kelompok kerja. Dengan adanya kelompok pergaulan orang belajar mengenai penyesuaian diri terhadap sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok. Lingkungan Kerja Lingkungan kerja terutama dalam organisasi formal ataupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan, seperti serikat kerja, serikat buruh,dan sejenisnya.

Organisasi semacam ini seringkali menjadi acuan individu dalam kehidupan politik. Media Massa Dengan adanya media massa masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi politik. Selain itu, media massa adalah sarana yang bagus untuk membentuk sikap dan keyakinan politik warga masyarakat.

Kontak Politik Langsung Kontak politik langsung adalah pengalaman nyata individu dalam kehidupan politik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap orientasi politik seorang individu. Pandangan terhadap sistem politik yang sudah ditanamkan oleh keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, dan media massa dapat berubah oleh karena pengalaman nyata individu dalam kehidupan politik.

Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai Juga : Retorika Demikian artikel pembahasan tentang pengertian sosialisasi politik menurut para ahli, sifat, fungsi, jenis dan agen sosialisasi secara lengkap. Semoga bermanfaat Posted in IPS, kewarganegaraan Tagged agen sosialisasi politik adalah, agen sosialisasi remaja adalah, contoh sosialisasi politik, dibawah ini yang merupakan agen sosialisasi politik adalah, jelaskan pengertian sosialisasi politik, makalah sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, pembagian sosialisasi politik, pengertian partisipasi politik, pengertian sosialisasi politik brainly, pengertian sosialisasi politik menurut para ahli, pengertian sosialisasi politik secara umum, proses sosialisasi politik, salah satu mekanisme sosialisasi politik adalah imitasi yaitu, sarana sosialisasi politik, sosialisasi politik di indonesia, sosialisasi politik pdf, sosialisasi politik wikipedia, tujuan sosialisasi politik adalah Post navigation Recent Posts • Pengertian Uterus, Struktur Bagian dan Fungsi Uterus (Rahim) Lengkap • Pengertian Diafragma, Fungsi, Struktur dan Cara Kerja Diafragma Pada Pernapasan Lengkap • Pengertian, Macam-Macam Jenis dan Contoh Alat Pemuas Kebutuhan Manusia Lengkap • Pengertian Politik Etis, Latar Belakang, Tujuan, Isi, Penyimpangan dan Dampak Politik Etis Lengkap • Pengertian Realitas Sosial, Macam, Bentuk, Konsep dan Contoh Realitas Sosial Menurut Para Ahli Lengkap • Pengertian Kebudayaan Nasional, Karakteristik, Fungsi, Tujuan dan Contoh Kebudayaan Nasional Indonesia Lengkap • Pengertian AFNEI, Sejarah, Tugas dan Tujuan AFNEI di Indonesia Lengkap • Pengertian Waran, Ciri-Ciri, Manfaat dan Risiko Investasi Waran (Warrant) Lengkap • Pengertian Modal Kerja, Konsep, Jenis, Manfaat, Penggunaan, Manajemen dan Perputaran Modal Kerja Lengkap • Pengertian Audit Internal, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal Menurut Para Ahli Lengkap • Pengertian Riset Pasar, Macam Jenis, Metode dan Contoh Riset Pasar Lengkap • Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Proses Penilaian Kinerja Karyawan Menurut Para Ahli Lengkap • Pengertian Distribusi, Tujuan, Jenis, Saluran, Tugas dan Contoh Distribusi Lengkap • Pengertian, Manfaat dan Resiko Kontrak Berjangka Indeks Saham Lengkap By Finsensius Yuli Purnama, Effy Paud, Masduki Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai, Rino F E B R I A N N O Boer, Hasyim Widhiarto, Irwan Irs, Hasmah Zanuddin, Dadi Ahmadi, Sri Sediyaningsih, Heintje Hendriek Daniel Tamburian, Endah Murwani, Yesi Puspita, Nieke Monika, Yuli Widya Madala Surabaya, Djudjur Luciana, Nina Widyawati, Damayanti Wardyaningrum, Wirawan Respati, Eki Baihaki, Rahmat Edi Irawan Rei, Choirul Fajri, Indiwan seto wahjuwibowo, Irwansyah Irwansyah, Dorien Kartikawangi, Suzy Azeharie, Sevly Putri, Melati Putri, and inong suraya
MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) 6.7.

Sebarkan ini: Sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam badan masyarakat. Budaya politik ialah suatu proses dalam penyerapan suatu nilai politik tertentu yang ada di dalam suatu kelompok yang diturunkan kepada individu-individu supaya mengerti budaya suatu politik tertentu.

Contohnya bisa dilihat dalam tingkat politik pemilihan wali kota. petugas yang ditunjuk memberikan instruksi atau penjelasan kepada masyarakat supaya pemilihan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Greenstein dalam karyanya “International Encyolopedia of The Social Sciences” 2 definisi sosialisasi politik: Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Erosi Serta Metode Konservasi Tanah Secara Lengkap • Definisi Sempit sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini.

• Definisi Luas sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajat bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Pengertian Sosialisasi Budaya Politik Menurut Para Ahli • Menurut Gabriel A.

Almond Sosialisasi budaya politik merupakan proses dalam memperoleh sikap dan pola politik tertentu yang dibentuk supaya menjadi suatu indentitas yang melekat pada politik tersebut, sehingga dapat menjadi acuan yang dapat ajarkan pada generasi selanjutnya.

• Menurut Kenneth P. Langton Sosialisasi budaya politik merupakan cara yang dilakukan masyarakat dalam meneruskan suatu budaya politik.

• Menurut Hyman Sosialisasi budaya politik merupakan suatu proses belajar seseorang pada pola sosial yang berhubungan dengan posisinya dalam badan masyarakat di suatu negara. • Menurut Fred I Greenstein Sosialisasi budaya politik merupakan penanaman nilai politik pada suatu kelompok atau individu yang dilakukan dengan sengaja oleh suatau badan politik. • Menurut Michael Dan Philip Althoff Sosialisasi budaya politik merupakan sebuah proses dalam memperkenalkan sebuah sistem politik pada kelompok orang serta menentuka reaksi kelompok tersebut terhadap sistem politik yang dikenalkan.

Peran Sosialisasi Budaya Politik Sosialisasi politik mempunyai peran yang begitu sangat penting dalam mempertahankan budaya politik serta neneruskannya pada generasi selanjutnya. Dengan adanya sosialisasi budaya politik yang terus-menerus dan berkelanjutan diharapkan masyarakat memiliki kesadaran politik untuk membangun dan memajukan negara. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Erosi Dan 100 Jenis Erosi Terlengkap Sosialisasi politik tidak perlu dilakukan oleh ketua politik itu sendiri atau dilakukan secara langsung.

Dalam sosialisasi politik bisa dilakukan didalam keluarga karena keluarga merupaka n again pertama yang dikenal seseorang sebelum mengenal lingkungan. Anak bisa mempelajari perihal politik melalui keluarganya. Didalam keluarga juga ada hirarki yang hampir sama dengan kedudukan politik, seorang anak harus mematuhi ayah yang dijadikan kepala keluarga serta ibu yang menjadi parner kepala keluarga. Sama halnya didalam sebuah politik kita harus menghormati ketua politik serta wakil yang ada didalam suatu lembaga politik.

Anak juga harus melaksanakan dan menjalankan peraturan yang telah disepakati bersama hal ini sama halnya yang ada di dalam suatu organisasi politik, peraturan yang dibuat bersama-sama akan dipatuhi bersama-sama juga.

Serta yang paling penting ialah pilihan orang tua pada suatu partai politik akan mempengaruhi anggota keluarga lainnya meskipun setiap orang mempunyai hak memilih yang sama. Sosialisasi budaya politik juga bisa dilakukan disekolah, disekolah anaka akan diajarkan mengenai pendidikan kewarganegaraan, hal ini tak lepas dari budaya politik.

Sosialisasi budaya politik juga dapat dilakukan di kelompok pergaulan, seseorang tanpa sadar dapat mengikuti kelompoknya dalam memilih suatu partai politik. Sosialisasi budaya politik juga dapat dilakukan di tempat kerja, lingkungan ini hampir sama dengan pergaulan dimana seseorang hampir menghabiskan banyak waktunya di lingkungan kerja sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhinya.

Proses Sosialisasi Politik Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak sampai pada tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Sosialisasi beroperasi pada 2 tingkat: Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sejarah Awal Mula Terbentuknya Laut Di Bumi Menurut Peneliti Kelautan • Tingkat Komunitas Sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

• Tingkat Individual Proses sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses warga suatu Negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka. Dalam konsep Freud, individu dilihat sebagai objek sosilaisasi yang pasif sedangkan Mead memandang individu sebagai aktor yang aktif, sehingga proses sosialisasi politik merupakan proses yang beraspek ganda.

Di satu pihak, ia merupakan suatu proses tertutupnya pilihan-pilihan perilaku, artinya sejumlah kemungkinan terbuka yang sangat luas ketika seorang anak lahir menjadi semakin sempit sepanjang proses sosialisasi. Di lain pihak, proses sosialisasi bukan hanya merupakan proses penekanan. Metode Sosialisasi Politik Berikut Ini Merupakan Metode Sosialisasi Politik.

• Imitasi Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyakbercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi. • Instruksi Peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya.

• Motivasi Sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan tingkah laku yang tepat yang cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (trial and error). Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : P engertian Tanah Beserta Proses Pembentukan, Jenis Dan Strukturnya Proses Sosialisasi Politik Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap pembentukan jati diri atau kepribadian politik.

Sosialisasi politik lnagsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.

Proses sosialisasi politik tidak langsung • Pengoperasian Interpersonal Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisitdalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungna-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal. • Magang Metode belajat magang ini terjadi katrna perilau dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

• Generalisasi Terjadi karena nilai-nilai social diperlakukan bagi bjek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik terentu.

Proses sosialisasi langsung • Imitasi Merupakan mode sosiaisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar. • Sosialisasi Politik Antisipatoris Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh actor.

Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi social yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut. • Pendidikan Politik Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang disosialisasi.

Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai politik. Di satu pihak, warga Negara memerukan informasi minimaltentang hak-hak dan kewajiban yang mereka mliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.

• Pengalaman Politik Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalamn-pengalamannya didalam proses politik. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Dampak kerusakan Dan Pencemaran Tanah Beserta Penjelasannya Sarana Sosialisasi Politik Berikut Ini Merupakan Sarana Sosialisasi Politik.

• Keluarga Merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Bagi anak, keputusan bersama yang dibuat di keluarga bersifat otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhinya dapat mendatangkan hukuman.

Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesudah dewasa.

• Sekolah Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan ritual sekolah dan kegiatan-kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis.

Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap system politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut. Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. Sosialisasi juga dilakukan sekolah melalui berbagai upacara yang diselenggarakan di kelas maupun di luar kelas dan berbagai kegiatan ekstra yang diselenggarakan oleh OSIS.

• Kelompok Pertemanan (Pergaulan) Kelompok pertemanan mulai mengambil penting dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Takott Parson menyatakan kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Erosi Serta Metode Konservasi Tanah Secara Lengkap Selama periode ini, orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figur otoritas pemberi transmitter proses belajar sosial, kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya peranan kelompok-kelompok klik, gang-gang remaja dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting.

• Pekerjaan Organisasi-organisasi formal maupun non formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh, klub social dan yang sejenisnya merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. • Media Massa Media massa seperti surat kabar, radio, majalah, televise dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka. Selain memberikan infoprmasi tentang informasi-informasi politik, media massa juga menyampaika nilai-nili utama yang dianut oleh masyarakatnya.

• Kontak-kontak Politik Langsung Tidak peduli betapa positifnya pandangan terhadap system poltik yang telah ditanamkan oleh eluarga atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, mengalami etidakadilan, atau teraniaya oleh militer, maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 10 Macam Tipe Interaksi Antar Spesies Sebarkan ini: • • • • • Posting pada SMA, SMK, Umum Ditag agen sosialisasi remaja adalah, alat komunikasi politik, apa saja ciri ciri masyarakat madani, apa yang dimaksud dengan partai politik, budaya politik partisipan, budaya politik partisipan di indonesia, cara cara berpolitik dalam masyarakat, contoh sosialisasi budaya politik, contoh sosialisasi politik, jelaskan mekanisme sosialisasi budaya politik, kelompok kepentingan dan kepartaian, kemukakan tentang budaya politik partisipan, konsep sosialisasi politik, latar belakang lahirnya partai politik adalah, makalah sosialisasi politik, makna budaya politik partisipan, media atau sarana sosialisasi budaya politik, media sosialisasi budaya politik, mekanisme sosialisasi budaya politik, metode sosialisasi politik, pembagian sosialisasi politik, pembangunan budaya politik, pengertian sosialisasi budaya politik, pentingnya sosialisasi budaya politik, peran serta budaya politik partisipan, proses sosialisasi politik, sarana sosialisasi budaya politik, sarana sosialisasi politik, sebutkan apa saja fungsi dari partai politik, sebutkan bentuk bentuk partisipasi politik, sebutkan ciri-ciri partisipasi politik, sebutkan fungsi sosialisasi budaya politik, sebutkan pentingnya sosialisasi budaya politik, sosialisasi politik Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Pengertian Saraf Parasimpatik – Fungsi, Simpatik, Perbedaan, Persamaan, Jalur, Cara Kerja, Contoh • Higgs domino apk versi 1.80 Terbaru 2022 • Pengertian Gizi – Sejarah, Perkembangan, Pengelompokan, Makro, Mikro, Ruang Lingkup, Cabang Ilmu, Para Ahli • Proses Pembentukan Urine – Faktor, Filtrasi, Reabsorbsi, Augmentasi, Nefron, zat Sisa • Peranan Tumbuhan – Pengertian, Manfaat, Obat, Membersihkan, Melindungi, Bahan Baku, Pemanasan Global • Diksi ( Pilihan Kata ) Pengertian Dan ( Fungsi – Syarat – Contoh ) • Penjelasan Sistem Ekskresi Pada Manusia Secara Lengkap • Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai Penjelasan Proses Pernapasan Pada Manusia Lengkap • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com
Tulisan Terakhir • Makalah Jaringan Komputer • “MAKALAH SISTEM POLITIK INDONESIA TERBARU” • MAKALAH KERJASAMA TIM (TEAMWORK) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN • Maklah Inflasi yang Terjadi di Indonesia • MAKALAH ANALISIS STRATEGI PEMASARAN TAHU DI PASAR TERATAI BENGKAYANG Arsip • Januari 2018 • Mei 2015 • Juli 2014 Komentar Terbaru Kurniawan pada Makalah Manajemen Strategi Kurniawan pada Makalah Manajemen Strategi Muli Bgt Putrie Kayo… pada Makalah Manajemen Strategi Sintang-Bengkayang pada PENGERTIAN NJOP, NJKP DAN CARA… obatjerawatdokterala… pada PENGERTIAN NJOP, NJKP DAN CARA… Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com Cari untuk: Info kONTAK BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Sistem politik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang.

Para founding father bangsa telah merumuskan secara seksama sistem politik yang menjadi acuan dalam pengelolaan negara. Hal ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi bangsa pada saat itu. Sistem politik Indonesia pada masa reformasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam rangka merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan (termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat.

Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan sistem politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik. Mereka adalah lembaga negara (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

B. Perumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut: • Apa yang dimaksud sistem politik? • Bagaimana sistem politik di Indonesia dan bagaimana perkembangannya? • Apa yang dimaksud infrastruktur dan suprastuktur politik di Indonesia?

• Apa perbedaan sistem politik antar negara? • Bagaimana peran serta dalam sistem politik di Indonesia? C. Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk: • Mengetahui apa itu sistem politik • Mengetahui sistem politik di Indonesia dan perkembangannya • Mengetahui infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia • Mengetahui perbedaan sistem politik di berbagai negara • Mengetahui peran serta dalam sistem politik di Indonesia D.

Manfaat Penulisan Melalui penulisan makalah ini diharapkan: • Mengembangkan wawasan pembaca tentang sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai politik Indonesia • Sebagai bahan referensi untuk pembaca BAB II KAJIAN PUSTAKA A.

Pengertian Sistem Sistem menurut pamudji (1981:4) merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh, apabila suatu bagian terganggu maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama maka akan tercipta hubungan yang sinergis yang kuat.

Pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem, anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai sistem pemerintahan desa dan kelurahan. B. Pengertian Politik Kata ”politik” (Yunani) ”polis” berarti negara kota. “Polis” berarti “ city state” merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya “ politike techne” (politika). Politik dalam bahasa arabnya disebut “siyasyah” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “ politics”.

Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara.

Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

C. Pengertian Sistem Politik Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya : • Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

• Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang. • Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

• Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang). BAB III PEMBAHASAN A. Sistem Politik Indonesia Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945.

Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut : • Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.

• Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut : • Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi.

• Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen.

Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. • Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.

• DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden. • Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR.

Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. B. Batasan S istem P olitik Batasan sistem politik menurut beberapa ahli: • Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi/peranan • dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu • proses yang langgeng. • Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur negara. • David Easton,sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksi- • kan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otori- • tatif kepada masyarakat.

• Robert Dahl, sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan C. Ciri-ciri Umum Sistem PolitikSistem politik menurut Almond, memiliki 4 (empat) ciri-ciri, antara lain: • Mempunyai kebudayaan politik • Menjalankan fungsi-fungsi • Memiliki spesialisasi • Merupakan sistem campuran D.

Fungsi Sistem Politik Sistem politik mempunyai beberapa fungsi, diantaranya. • Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya (eksistensi) di lingkungan yang lebih luas. Kantaprawira,(2006) mengemukakan bentuk kapabilitas suatu sistem politik berupa: a.

Kapabilitas Regulatif, Kapabilitas regulatif suatu sistem politik merupakan penyelenggaraan pengawasan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya; bagaimana penempatan kekuatan yang sah (pemerintah) untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan lainnya yang berada di dalamnya, semuanya merupakan ukuran kapabilitas untuk mengatur atau mengendalikan.

b. Kapabilitas Ekstraktif, SDA dan SDM sering merupakan pokok pertama bagi kemampuan suatu sistem politik. Berdasarkan sumber-sumber ini, sudah dapat diduga segala kemungkinan serta tujuan apa saja yang akan diwujudkan oleh sistem politik. Dari sudut ini, karena kapabilitas ekstraktif menyangkut soal sumber daya alam dan tenaga manusia, sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila tidak banyak berbeda.

SDA dan SDM Indonesia boleh dikatakan belum diolah secara otpimal. Oleh karena masih bersifat potensial. c. Kapabilitas Distributif Kapabilitas ini berkaitan dengan sumber daya yang ada diolah, hasilnya kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat.

Distribusi barang, jasa, kesempatan, status, dan bahkan juga kehormatan dapat diberi predikat sebagai prestasi riil sistem politik. Distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok masyarakat, seolah-olah sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai poltik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan dan manfaat bagi masyarakat.

d. Kapabilitas Responsif Sifat kemampuan responsif atau daya tanggap suatu sistem politik ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Bagi para sarjana politik, telaahan tentang daya tanggap ini akan menghasilkan bahan-bahan untuk analisis deskriptif, analisa yang bersifat menerangkan, dan bahkan analisa yang bersifat meramalkan.

Sistem politik harus selalu tanggap terhadap setiap tekanan yang timbul dari lingkungan intra-masyarakat dan ekstra-masyarakat berupa berbagai tuntuan. e. Kapabilitas Simbolik. Efektifitas mengalirnya simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat menentukan tingkat kapabilitas simbolik. Faktor kharisma atau latar belakang sosial elit politik yang bersangkutan dapat menguntungkan bagi peningkatan kapabilitas simbolik.

Misalnya Ir Soekarno Megawati, dengan keidentikan seorang pemimpin dengan tipe “panutan” dalam mitos rakyat, misalnya terbukti dapat menstransfer kepercayaan rakyat itu menjadi kapabilitas benar-benar riil. f. Kapabilitas Dalam Negeri dan Internasional Suatu sistem politik berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional.

Kapabilitas domestik suatu sistem politik sedikit banyak juga ada pengaruhnya terhadap kapabilitas internasional. Yang dimaksud dengan kapabilitas internasional ialah kemampuan yang memancar dari dalam ke luar.

Misalnya kebijakan sistem politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel, juga akan mempengaruhi sikap politik negara-negara di timur tengah. Oleh karena itulah pengaruh tuntutan dan dukungan dari luar negeri terhadap masyarakat dan mesin politik resmi, maka diolahlah serangkaian respons untuk menghadapinya. Politik luar negeri suatu negara banyak bergantung pada berprosesnya dua variabel, yaitu kapabilitas dalam negeri dan kapabilitas internasional.

2. Konversi, menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi ouput mulai dari : penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi.

3. Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi & rekruitmen yg bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. Fungsi sistem politik Pemeliharaan dan penyesuaian (adaptation) adalah menyangkut sosialiasasi dan rekrutmen yang bertujuan untuk memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik (Untari, 2006). Sukarna (1979:28-29) mengemukakan ada dua fungsi utama yang merupakan ciri esensial (yang perlu ada) dalam sistem politik, ialah: a.

Perumusan kepentingan rakyat (identification of interest in the population); dan b. Pemilihan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan (selection of leaders or Official decision maker). E. Macam-macam Sistem Politik No Sistem Liberal Sistem Komunis Sistem Pancasila 1 Berdasarkan prinsip free fight liberalism Berdasarkan prinsip etatisme Berdasarkan prinsip keseimbangan dan keserasian 2 Hak milik pribadi diakui Hak milik pribadi ditolakPeniadaan hak hak sipil dan politik Hak milik diakui dan memiliki fungsi sosial 3 Menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara sikaya dan simiskin Menimbulkan pengekangan terhadap kreasi, kreatifitas, dan potensi warga negara.

Daya kreasi, inisiatif, dan potensi setiap orang dikembangkan dalam suatu kerangka yang harmonis dengan masyarakat 4 Berdasarkan individualisme, individu lebih diutamakan dari pada masyarakat Berdasarkan sosialisme, masyarakat lebih diutamakan dari pada individu. Berdasarkan Pancasila, yakni manusia monodualisme sebagai makhluk individu dan sosial secara seimbang. 5 Menganut nilai keadilan distributif, yakni setiap orang memperoleh jasa sesuai dengan prestasinya. Menganut keadilan komutatif, yakni setiap orang memperoleh bagian yang sama tanpa memperhatikan prestasinya.

Menganut nilai keadilan distribubtif dan nilai keadilan komutatif. 6 – 14 Nov ’45 – 27 Des ’49- 27 Des ’49 – 17 Ags ‘50- 17 Ags ‘50 – 5 Juli ‘59 5 Juli 59 – 11 Maret 66. 66 sampai sekarang 7 Sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas Terbatasnya arus informasi dan kebebasan berpendapat Terbukanya arus informasi dan kebebasan berpendapat 8 Adanya penegakan hukum, pemilu yang terbuka, dan terdapatnya oposisi Tidak adanya mekanisme pemilu yang tertutup.Tidak ada oposisi Adanya penegakan hukum, pemilu yang terbuka, dan tidak ada oposisi 9 Menerapkan sistem multi partai Menerapkan sistem satu partai Menerapkan sistem multi partai Klasifikasi sistem politik menurut Alfian : • Otoriter/Totaliter • Anarki • Demokrasi • Demokrasi dalam transisi.

Ramlan Surbakti mengklasifikasikan sistem politik dengan kriteria : • Otokrasi Tradisional, • Totaliter, • Demokrasi, • Negara Berkembang Menurut Almond dan Coleman, macam-macam sistem politik yg banyak berlaku di negara berkembang : • Demokrasi Politik, • Demokrasi Terpimpin, • Oligarki Pembangunan, • Oligarki Totaliter, • Oligarki Tradisional F.

Demokrasi sebagai Sistem PolitiMenurut Bingham Powel, Jr., sistem politik demokrasi ditandai : • Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. • Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu.

• Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemilihan (memilih/dipilih). • Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. • Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar (kebebasan berbicara, berorganisasi dan pers).

Setiap partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan. G. Infrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia • Infrastruktur Politik Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelanggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencakup : • Partai politik ( political party), sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan.

Berikut merupakan beberapa fungsi partai politik : • Komunikasi politik : Penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah, • Sosialisasi politik : Pengenalan nilai dan norma etika. • Rekruitmen politik : Merekrut anggota partai politik. 1) Masa Pra Kemerdekaan Budi Utomo (Jakarta, 20 Mei 1908), merupakan organisasi modern pertama yang melakukan perlawanan secara non fisik.

Dalam perkembangannya menjadi partai-partai politik yang didukung kaum terpelajar dan buruh tani. 2) Masa Pasca Kemerdekaan Tumbuh suburnya partai-partai politik, didasarkan pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. KLASIFIKASI PARTAI POLITIK MENURUT DASAR/ASASNYA Ketuhanan Kebangsaan Marxisme Nasionalisme § Partai Masjumi,§ Partai Sjarikat Indonesia,§ Pergerakan Tarbiyan Islamiah (Perti),§ Partai Kristen Indonesia (Parkindo),• § Dll.

§ Partai Nasional Indonesia (PNI)§ Partai Indonesia Raya (Parindra)§ Partai Rakyat Indonesia (PRI)§ Partai Demokrasi Rakyat (Banteng)§ Partai Rakyat Nasional (PRN)• § Partai Kebangsaan Indonesia (Parki); dll. § Partai Komunis Indonesia (PKI)§ Partai Sosialis Indonesia§ Partai Murba§ Partai Buruh• § Permai § Partai Demokrat Tionghoa (PTDI)§ Partai Indonesia Nasional (PIN)• § IPKI Persaingan antar elit partai politik besar, telah membawa negara pada instabilitas politik, sehingga mandeknya pemb ekonomi dan rawannya keamanan.

Akibat konflik berkepanjangan pada Badan Konstituante (merumuskan UUD), mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya melahirkan demokrasi terpimpin. 3) Masa Orde Baru Orde Baru (1966) melakukan pembenahan institusi politik, karena jumlah parpol yang banyak, tidak menjamin stabilitas politik. Terjadi penyederhanaan partai politik : Partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai berbasis sosialis dan nasionalis (Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975, Pemilu 1977 dan 1982 hanya diikuti 3 (tiga) peserta : PPP (ke-Islaman & ideologi Islam); Golkar (kekaryaan dan keadilan sosial); PDI (demokrasi, kebangsaan/ nasionalisme dan keadilan).

4) Masa/Era Reformasi Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di Indonesia diberikan kesempatan hidup kembali mengikuti pemilu multi partai sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai 48 parpol).

• Kelompok kepentingan ( interest group), dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai yang diterapkan dalam suatu negara. Jenis-jenis kelompok kepentingan : • Kelompok Anomik (kelompok spontan dan tidak memiliki nilai/norma), • Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir dan kegiatannya kadang-kadang), • Kelompok Institusional (merupakan kelompok pendukung kepentingan institusional : seperti partai politik, korporasi bisnis, sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai, • Kelompok Assosiasonal (merupakan kelompok yang terorganisir yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok dan memiliki prosedur teratur).

Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu negara, sangat bergantung kepada sistem politik pemerintah apakah menerapkan sistem kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih. • Pada sistem partai tunggal, kelompok kepentingan sangat dibatasi, karena pemerintahan totaliter. Pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba dll.).

• Pada sistem dua partai/ lebih, kelompok kepentingan berpeluang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada umumnya dianut oleh negara-negara yang Demokratis. • Kelompok penekan ( pressure group), merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan membentuk kebijakan pemerintah.

Contoh institusi Kelompok penekan : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi sosial keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Lingkungan Hidup, Organisasi pembela Hukum dan HAM, Yayasan atau Badan hukum lainnya.

• Media komunikasi politik ( political communication media), merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik. Contoh media komunikasi : surat kabar, telefon, faximile, internet, televisi, radio, film, dan sebagainya. • Tokoh politik ( political figure), pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai subkultur.

H. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain.

Pada Negara Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai, pemerintahan dikuasi oleh keluarga bangsawan. Raja/Ratu, berperan sebagai lambang kebesaran/alat pemersatu. Kabinet dpt dibentuk berdasarkan pemilu (tergan- tung tkt pendemokrasiannya). Pada Negara Republik, elit politik ada yang memegang kekuasaannya secara diktator. Namun juga banyak yang bersifat demokratis (tergantung Konstitusi/UUD negaranya).

Perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan : • Eksekutif. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri, untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain : • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD; • Menetapkan peraturan pemerintah; • Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll • Legislatif.

Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika. Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD. • MPR. Kewenangan: Mengubah menetapkan UUD Melantik presiden dan wakil presiden, dll • Tugas: Membentuk UU Membahas RAPBN bersama presiden, dll. • DPD. Fungsi : Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu Pengajuan usul • Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh : • Mahkamah Agung (MA) • Mahkamah Konstitusi (MK) • Komisi Yudisial (KY) • Insfektif Dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan, suprastruktur harus didukung infrastruktur politik (rakyat, partai politik dan ormas), dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Mekanisme pemerintahan (infrastruktur dan suprastruktur politik) dapat memenuhi fungsinya, manakala sistem politik mampu : • Mempertahankan pola (tata cara, norma-norma dan prosedur-prosedur yang berlaku).

• Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan, konflik dan perbedaan pendapat) yang memuaskan semua pihak. • Melakukan perubahan (kemampuan adaptasi dengan perkembangan baik di dalam maupun luar negeri). • Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasi keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut). • Mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem. I. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara • Pendekatan Sistem Politik Negara Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda.

Untuk mempelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan yang didasarkan pada : Sejarah, Sosiologis, Kultural / Budaya, Psycho-Sosial (Kejiwaan masyarakat), Filsafat, Ideologi, serta Konstitusi dan Hukum. Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara bekerjanya sistem politik : • Sosial politik. Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum. • Rekrutmen politik.

Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan. • Komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Oleh sebab itu, dalam mmpelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan sebagai berikut: • Pendekatan Sejarah. Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga factor yang mempengaruhi pendekatan ini, yakni masa silam (the past), masa sekarang (the present), dan masa yang akan datang (the future).

• Pendekatan Sosiologis. Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik suatu negara.

• Pendekatan Kultural/Budaya. Pendekatan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya. • Pendekatan Psikologi Sosial/Kejiwaan. Masyarakatan Dalam pendekatan dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik. • Pendekatan Filsafat.

Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat atau bangsa itu. • Pendekatan Ideologi. Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideology bangsa/negara yang berlaku didalam negara itu. • Pendekatan Konstitusi dan Hukum. Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dari konstitusi dan undang-undang serta hukum yang berlaku dedalam negara itu.

2. Perbedaan Sistem Politik Negara • Perbedaan dari segi Bentuk Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat dipandang dari bentuk pemerintah, bentuk negara, sistem kabinet, bentuk parlemen, dll. • Dipandang dari bentuk negara.

Secara umum terdapat dua bentuk Negara yaitu Kesatuan dan serikat/federasi.Negara Kesatuan merupakan negara tunggal, jadi tidak ada Negara dalam Negara, dan Negara serikat merupakan sebuah negara dimana negara tersebut terdiri atas beberapa negara bagian. • Dipandang dari bentuk pemerintahan. Terdapat dua bentuk pemerintahan yaitu Republik dan kerajaan, Negara Republik di pimpin oleh seorang Peresiden yang diangkat melalui pemilu,sedangkan kerajaan di pimpin oleh seorang raja yang di angkat secara turun temurun.

• Dipandang dari Sistem kabinet. Perbedaan Sistem politik bila di pandang dari sistem kabinet dapat di bedakan menjadi dua yaitu kabinet ministerial dan kabinet Presidensial.dalam cabinet ministerial eksekutif adalah perdana mentri sedangkan cabinet Presidensial Kabinet dipimpin oleh Peresiden dan dibantu oleh para Mentri sehingga Mentri bertanggung jawab terhadap Presiden.

• Dipandang dari Bentuk Parlemen. Bentuk parlemen terbagi dua yaitu Monocameral dan Bicameral, monocameral merupakan sistem politik satu kamar dan Bicameral merupakan bentuk parlemen dua kamar. • Perbedaan Ciri • Sistem Politik Di Negara Komunis. Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.

• Sistem Politik Di Negara Liberal. Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas, sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.

• Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah : • Ide kedaulatan rakyat • Negara berdasarkan atas hukum • Bentuk Republik • Pemerintahan berdasarkan konstitusi • Pemerintahan yang bertanggung jawab • Sistem Pemilihan langsung • Sistem pemerintahan presidensiil 3.

Sistem Politik Negara Inggris No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan 1.

Latar Belakang Sejarah Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri modern. Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik tsb. Mereka juga dihadapkan pada masalah upaya membangun kesejahteraan warganegaranya. 2. Kondisi Sosiologis Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu bersaing dengan negara–negara lain yang lebih dahulu merintis ke arah industrialisasi.

Meskipun masyarakat Inggris ”bersifat kekotaan”, namun tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan banyak bangsa. 3. Kondisi Kultural/ Budaya Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik diwariskan dari generasi ke generasi melalui suatu rangkaian pengalaman dalam keluarga, di sekolah dan ditempat kerja. 4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll).

Mereka senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada undang-undang politik azasi. 5. Pedoman Filsafat Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa, manakala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi perlawanan.

Kejahatan sangat tercela dan dianggap melawan masyarakat. 6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan dan hak-hak asasi manusia. 7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh konvensi dari pada hukum formal.

Rakyat hidup dalam ketenangan dan kepastian hukum, karena pemerintah memberikan perlindungan hukum yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati oleh semua komponen elit politik, pemerintah maupun masyarakat demi jaminan keamanan dan kesejahteraan bersama. Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan oleh : • Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).

• Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. • Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki parlemen. 4. Sistem Politik Republik Rakyat Cina (RRC) No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan 1. Latar Belakang Sejarah Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk revolusi menggantikan sistem kerajaan yang bertahan berabad-abad.

Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk pemerintahan komunis sampai sekarang. 2. Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang dominan adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya. Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan-ikatan pribadi.

3. Kondisi Kultural/ Budaya Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pendidikan politik dan keterlibatan politik. 4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia.

Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para pendahulunya.

5. Pedoman Filsafat Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi.

Azas percaya diri sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional. 6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya.

Anti imperialisme merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis. sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai. Pedoman Konstitusi dan Hukum Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif adalah ”Konggres Rakyat Nasional” (KRN). Selain KRN, adalah Dewan Negara (Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi).

Selain itu juga ada Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan Rakyat Tertinggi. Penguasa Komunis Cina selalu berupaya : a. Mengikutsertakan warganya dalam kegiatan politik secara teratur dan terorganisir melalui : gerakan masa, keanggotaan dalam organisasi masa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-unit produksi).

b. Dalam kaderisasi calon-calon pemimpin komunis, dilakukan : rekruitmen aktivis, kader dan anggota partai. c. Masuk menjadi anggota PKC merupakan tindakan yang menentukan dalam rekruitmen politik yang akan memperoleh promosi dan kekuasaan.

5. Sistem Politik Republik Indonesia No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian / Keterangan 1. Latar Belakang Sejarah Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format berdasarkan demokrasi Pancasila. 2. Kondisi Sosiologis Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, upaya saling menghormati dan kerja sama dalam membangun kerukunan hidup penting untuk ditegakkan. 3. Kondisi Kultural/ Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multi kultural.

Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya musyawarah, toleransi, dan saling menghormati telah diwariskan kepada calon-calon pemimpin melalui jalur-jalur pendidikan formal, in-formal, maupun nor-formal.

4. Kondisi Psycho-Sosial / Kejiwaan masyarakat Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bangsa Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan. 5. Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945.

6. Paham atau Ideologi yang diterapkan Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan selalu dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara diberbagai bidang. Dalam struktur politik, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. 7. Pedoman Konstitusi dan Hukum Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga tanggung jawabnya kepada rakyat.

Lembaga negara, terdiri dari : MPR, Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung. • Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Demokrasi di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila dengan prinsip: • Harus berdasarkan Pancasila sebagaimana disebut di dalam Pembukaan UUD 1945, serta penjabarannya dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

• Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. • Dalam ketatanegaraan, harus berdasar atas kelembagaan yang diharapkan segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu sesuai UUD 1945. • Bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan UUD 1945.

Sistem politik Demokrasi Pancasila menghargai nilai-nilai musyawarah sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; d.

Musyawarah harus diliputi olh semangat kekeluargaan; e. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah; f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjun-jung tinggi harkat & martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

• Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan Demokrasi Pancasila pada hakikatnya demokrasi yang bercorak khas Indonesia, yang penerapannya dijabarkan dalam : • Pemerintahan Berdasarkan Hukum. • Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia • Pengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah • Peradilan yang Bebas dan Merdeka • Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol) Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) Aspek – aspek Demokrasi Pancasila : • Aspek formal • Aspek materiil • Aspek normatif (kaidah) Pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila: • Keseimbangan antara hak dan kewajiban, • Persamaan, • Kebebasan yang bertanggungjawab, J.

Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia • Partisipasi Politik Warga Negara Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. a. Bentuk-bentuk partisipasi politik KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL § Pemberian Suara ( voting)§ Diskusi politik§ Kegiatan kampanye§ Membentuk dan bergabung dalam kelompok Kepentingan.· Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.

§ Pengajuan petisi§ Berdemonstrasi§ Konfrontasi§ Mogok§ Tindak kekerasan politik terhadap harta benda.· Tindak kekerasan politik terhadap manusia. Selain partisipasi di atas, ada pula bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang lainnya, yaitu: • Partisipasi aktif, yang merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggapan terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah.

• Partisipasi pasif, yang merupakan kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. • Partisipasi militant-radikal, yang merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah, namun cenderung menggunakan cara-cara non-konvensional, termasuk didalamnya menggunakan cara-cara kekerasan.

• Partisipasi apatis, yang merupakan kegiatan warga negara yang tidak mau tau dengan apapun kebijakan yang dibuat pemerintah. • Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik a.

Pendidikan Politik Menurut Ramdlon Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap bangsa dan negara.

b. Kesadaran Politik Menurut Drs.M.Taupan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. c. Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.

Adapun alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain: keluarga, sekolah, dan partai politik. BAB IV KESIMPULAN A.

Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut. B. Saran Kita sebagai warga Negara Indonesia harus bangga Negara kita menganut sistem politik demokrasi pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Oleh karena itu mari kita membantu pemerintah untuk menjalankan sistem politik di Indonesia dengan cara apapun, bisa dengan mengeluarkan pendapat yang membangun tapi tidak dengan bentuk anarkis. DAFTAR PUSTAKA Tim Penyusun. 2005. Sejarah Untuk SMA kelas XII Program Ilmu Sosial Dan Bahasa. Klaten : Cempaka Putih.

Tim Penyusun, MGMP. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Dan Dunia untuk Kelas XII SMA Program IPS. Malili : Raodah Foto Copy. Kantaprawira, Rusadi, 2006. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Baru Algesindo. Listyarti, Retno, 2007.

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas XI, Jakarta: Esis. Mariam Budiarjo, dkk, “Dasar-dasar ilmu Politik”, Gramedia, 2003 Murshadi “ Ilmu Tata Negara; untuk SLTA kelas III”, Rhineka Putra, bandung, 1999 Nugroho Notosusanto, “Sejarah Nasional Indonesia”, Balai Pustaka, 2008BUDAYA POLITIK Mata Pelajaran : PKn Semester : III SK 1 : Menganalisis Budaya Politik yang ada di Indonesia KD 1.3 : Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik Indikator : • Mengemukakan pengertian Sosialisasi Politik • Mengemukakan segi penting Sosialisasi Politk • Menyebutkan fungsi sosialisasi politik • Menjelaskan mekanisme sosialisasi politik • Menjelaskan Proses yang terdiri dari Tipe dan Agen Sosialisai politik SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK • Pengertian Pengertian Umum Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Pengertian Menurut Para ahli • David F. Aberle, dalam “ Culture and Socialization” Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

• Gabriel A. Almond Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. • Irvin L. Child Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

• Richard E. Dawson dkk. Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

• S.N. Eisentadt, dalam From Generation to Ganeration Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.

Oleh Mochtar Mas’oed disebut dengan transmisi kebudayaan. • Denis Kavanagh Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. • Alfian Mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

• Beberapa segi penting sosialisasi politik, sebagai berikut. • Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi. • memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap. • sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.

• bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial. • Fungsi Budaya Politik • Membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa • Memelihara budaya politik suatu bangsa dari generasi ke generasi • Merupakan kebudayaan politik • Menciptakan kebudayaan politik yang baru sama sekali • Memelihara, merubah, dan menciptakan kebudayaan politik • Mekanisme Sosialisasi Politik Untuk membentuk budaya politik yang konduksif, maka diperlukan metode sosialisasi politik yang dapat ditempuh dengan 2 cara pendidikan politik dan indoktrinasi.

• Pendidikan Politik Menurut Alfian, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal hendak dibangun. • Indoktrinasi Proses indoktrinasi politik adalah proses sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, norma, dan simbol yang dianggap ideal oleh pihak yang berkuasa.

• Proses Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.

Sosialisasi politik ada dua tipe yaitu: – Langsung – Tidak langsung Adapun agen atau sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain : 1) Keluarga ( family) Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga.

Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “ obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi tranfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak. 2) Lingkungan pertemanan 3) Sekolah Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis.

Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. 4) Partai Politik Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik.

Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpati-sannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu men-ciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

5) Media massa 6) Kontrak langsung KESIMPULAN Sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyakat, sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang politik tersebut.

Ada beberapa metode sosialisasi politik diantaranya yaitu; metode imitasi (peniruan), instruksi (perintah) dan motivasi (dorongan). Adapun sarana-sarana untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat yaitu melalui; keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, media massa dan kontak-kontak politik secara langsung.

Pertanyaan Kelompok 1 Jelaskan dampak positif dan negatif indoktrinasi? Dan Bagaimana cara masyarakat agar terbebas dari indoktrinasi! Jawaban : Dampak negatif : masyarakat tidak bisa memilih sendiri sesuai dengan keinginannya karena masih diatur oleh pihak-pihak yang berkuasa Dampak positif : seperti pada m Kelompok 2 Bagaimana sosialisasi politik yang ditanamkan sejak dini kepada anak Jawaban : Kelompok 4 Mengapa dalam budaya politik diperlukan sosialisasi?

Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menjalankan sosialisasi politik! Jawaban : Karena Sosialisasi politik digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Cari untuk: Tulisan Terakhir • You can call it “Titik Jenuh” • Inci & Hamka ._.V • today • Tugas Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan (Permainan Bola Besar, Kebugaran Jasmani) • PERILAKU MENYIMPANG (SOSIOLOGI) Arsip • Februari 2015 • Januari 2015 • Juni 2013 • April 2013 • November 2012 • Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai 2012 Kategori • Catatan Sekolah • Daily Note • Just Note • Uncategorized Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com
Selamat datang di Dosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan.

Kali ini PakDosen akan membahas tentang Sosialisasi Politik? Mungkin anda pernah mendengar kata Sosialisasi Politik? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, metode, fungsi, agen, mekanisme, sarana, tujuan, perkembangan dan contoh. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. 10.1. Sebarkan ini: Sosialisasi politik ialah bagian penting dari suatu metode politik karena dengan terdapatnya sosialisasi politik maka seseorang dapat mendalami politik baik secara dimengerti ataupun tidak dimengerti oleh tiap-tiap seseorang tersebut.

Pengertian lain dari sosialisasi politik ialah metode dimana orang menuntu ilmu tentang politik dan meningkatkan adaptasi pada politik. Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para ahli Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian sosialisasi politik, yakni sebagai berikut: 1.

Menurut Ramlan Surbakti Menurut pendapat dari Ramlan Surbakti, Sosialisasi politik ialah metode pendirian perilaku dan adaptasi politik bagian masyarakat. 2. Menurut Kenneth P. Langton Menurut pendapat dari Kenneth P.

Langton, Sosialisasi politik adalah suatu cara masyarakat melanjutkan kultur politik yang sudah melekat dan menyatu di negaranya. 3. Menurut Kweit Menurut pendapat dari Kweit, Sosialisasi politik ialah suatu metode melewati mana seseorang menuntut ilmu tentang politik. 4. Menurut David Easton dan Jack Dennis Menurut pendapat dari David Easton dan Jack Dennis, Sosialisasi politik adalah suatu metode peningkatan individu untuk memperoleh adaptasi politik dan bentuk perilakunya.

5. Menurut Richard E. Dawson Menurut pendapat dari Richard E. Dawson, Sosialisasi politik ialah pemeliharan pengetahuan, nilai dan filsafat politik dari orang tua, guru, dan perlengkapan sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang beranjak dewasa.

Metode Sosialisasi Politik Berikut ini terdapat 2 metode dalam sosialisasi politik, yakni sebagai berikut: • Pendidikan Politik Pendidikan Politik ialah metode percakapan yang bermaksud supaya anggota masyarakat mengetahui dan menekuni nilai, norma dan ikon politik negaranya.

Hal tersebut umumnya dilakukan melewati aktivitas bimbingan, tuntunan kepemimpinan, dialog dan kontribusi dalam beragam konferesi resmi maupun non-resmi Baca Lainnya : Pengertian Manajemen Pendidikan • Indoktrinasi Politik Indoktrinasi Politik ialah metode sosialisasi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoperasikan warga masyarakat supaya menanggapi nilai, norma, dan ikon politik. Hal tersebut umumnya dilakukan secara satu haluan dengan memakai cara desakan psikis.

Fungsi Sosialisasi Politik Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari sosialisasi politik, yakni sebagai berikut: • Membuat kultur politik suatu bangsa • Menjaga kultur politik suatu bangsa • Mengganti kultur politik suatu bangsa Agen Sosialiasi Politik Berikut ini terdapat 5 agen dalam sosialisasi politik, yakni sebagai berikut: 1.

Keluarga Keluarga ialah untuk menciptakan sila-sila politik bagi tiap seseorang. 2. Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai Sekolah membagikan pengetahuan pada anak-anak muda masa depan suatu bangsa tentang dunia politik dan kewajiban mereka di dalamnya serta membagikan ajaran yang lebih detail tentang organisasi dan jalinan politik. 3. Kelompok Pergaulan Kelompok pergaulan dapat bersifat kelompok bermain, kelompok persahabatan dan kelompok kerja.

Melewati kelompok pergaulan seseorang dapat menuntut ilmu tentang menyelaraskan diri atas perilaku yang diyakini oleh kelompok. 4. Lingkungan Kerja Terpenting dalam lembaga resmi maupun non-resmi yang dibentuk atas dasar pekerjaan, misalnya serikat kerja, serikat buruh dan lain-lainnya. Lembaga sejenis tersebut acap kali menjadi cerminan seseorang dalam kehidupan politik. 5. Media Massa Melewati media massa masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi politik.

Selain itu, media massa ialah metode efektif untuk menciptakan perilaku dan akidah politik warga masyarakat. Mekanisme Sosialisasi Politik Mekanisme sosialisasi politik mengandung pengertian berupa cara-cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik kepada individu atau anggota masyarakat untuk memperkuat dan mengarahkan orientasi politik yang telah ada dalam dirinya.

Menurut Robert Le Vine terdapat tiga mekanisme sosialisasi pengembangan politik, yaitu: • Imitasi, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak.

• Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga) maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi, dll) • Motivasi, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

Sarana Sosialisasi Politik Berikut ini adalah beberapa sarana sosialisasi politik yaitu: Baca Lainnya : Contoh Kesenjangan Sosial 1. Keluarga Keluarga merupakan primary group dan biro sosialisasi utama yang membentuk huruf politikindividu oleh alasannya ialah mereka adalahlembaga sosial yang paling dekat.Peran ayah, ibu, saudara, memberipengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu.

Tokoh Sukarnomisalnya, mem-peroleh nilai-nilai penentangan terhadap Belanda melalui ibunya,Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunya, yang merupakan keluarga darah biru Balimenceritakan kepahlawanan raja-raja Bali dalam menentang Belanda di saatmereka tengah berbicara. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

2. Sekolah Sekolah sebagai suatu sarana sosialisasi politik sudah merupakan halyang wajar. Sekolah memiliki kewajibanuntuk menawarkan pengetahuan tentangdunia politik dan peranan para generasimuda di dalamnya. Sekolah jugamembangun kesadaran kepada anakdidik mengenai pentingnya hidup bernegara dalam bentuk pendidikankewarganegaraan. Rasa setia kepadanegara juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikanpemahaman wacana simbol-simbol negara, menyerupai lambang negara, benderanasional, bahasa nasional, serta banyak sekali lagu kebangsaan dan perjuangan.Lebih jauh lagi, sekolah menawarkan pandangan yang lebih nyata tentanglembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik.

Siswa juga berlatih berorganisasi dan memimpin di sekolah. Hal-hal tersebut dapat menambah pengetahuan siswa terhadap dunia politik. 3. Peer group Agen sosialisasi politik lainnya ialah peer group.Peer group masuk kategori biro sosialisasi politikprimary group. Peer group ialah teman-temansebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yangdilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangatmemengaruhi beberapa tindakan individu di dalamnya.Tokoh semacam Mohammad Hatta banyak memilikipandangan-pandangan yang sosialistik ketika ia bergauldengan teman-temannya di dingklik kuliah di NegeriBelanda.

Melalui kegiatannya dengan kawan sebayatersebut, Hatta bisa mengeluarkan konsep koperasisebagai lembaga ekonomi khas Indonesia di kemudianhari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarnodi masa kemudian. 4. Media massa Media massa merupakan agensosialisasi politik secondary group.

Tidakperlu disebutkan lagi pengaruh mediamassa terhadap seorang individu. Berita-beritayang dikemas dalam media audiovisual (televisi), surat kabat cetak, internet,ataupun radio, yang berisikan perilakupemerintah ataupun partai politik banyakmemengaruhi kita.

Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu olehsebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung ‘berlebihan’. 5. Pemerintah Pemerintah merupakan agensosialisasi politik secondary group.Pemerintah merupakan biro yang punya kepentingan pribadi atas sosialisasipolitik.

Hal ini dikarenakan pemerintahlahyang menjalankan sistem politik danstabilitasnya. Pemerintah biasanyamelibatkan diri dalam politik pendidikan,di mana beberapa mata pelajaranditujukan untuk memperkenalkan siswakepada sistem politik negara, pemimpin,lagu kebangsaan, dan sejenisnya.Pemerintah, secara tidak langsung,melakukan sosialisasi politik melalui tindakannya itu. Melalui tindakan pemerintah,orientasi afektif individu bisa terpengaruhdan memengaruhi budaya politiknya.

Baca Lainnya : Medula Spinalis 6. Partai politik Partai politik ialah biro sosialisasi politiksecondary group. Partai politik biasanyamembawakan kepentingan nilai spesifik dariwarga negara, menyerupai agama, kebudayaan,keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya.Melalui partai politik dan kegiatannya,individu dapat mengetahui aktivitas politik dinegara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan Sosialisasi Politik Berikut ini adalah beberapa tujuan sosialisasi politik yaitu: • Untuk memperluas penahanan dan penghayatan wawasan terhadap masalah • Politik yang berkembang Mampu meningkatkan kualitas berpolitik sesuai aturan hukum yang berlaku • Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan Perkembangan Sosialisasi Politik Sosialisasi politik dimulai sejak anak-anak.

Sosialisasi politik di kalangan anak-anak merupakan upaya untuk membentuk beberapa sikap politik yang penting. Di sini sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai dan orangtua mulai mempengaruhi anak-anak akan pentingnya politik. Kemudian sosialisasi politik berlanjut di masa ketika anak telah bertumbuh menjadi remaja dan pemuda. Di masa-masa seperti ini kepercayaan-kepercayaan politik seseorang dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga dan rekan-rekannya.

Mereka bisa mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik tertentu. Proses sosialisasi politik pun berlaku bagi orang-orang dewasa, bahkan proses ini sangat penting bagi mereka. Sosialisasi pada masa anak-anak dan remaja ini merupakan bentuk sosialisasi primer sedangkan sosialisasi pada masa dewasa bentuknya lebih sering pada sosialisasi sekunder. Peralihan sosialisasi primer pada masa anak-anak kepada sosialisasi sekunder yang identik pada masa dewasa dalam kasus sosialisasi politik selanjutnya akan mengalami negosiasi yang kemudian bisa menghasilkan pertentangan yang akan mengubah sikap, pandangan dan reaksi terhadap fenomena politik seseorang, namun juga justru dapat memperkuat pandangan, sikap dan reaksi terhadap fenomena politik yang disosialisasikan pada masa anak-anak dahulu.

Contoh Sosialisasi Politik Sosialisasi sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: • Dalam lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.

• Di lingkungan Sekolah, dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.

• Di lingkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya. • Di lingkungan Partai politik, salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader dan partisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum.

Demikian Penjelasan Materi Tentang Sosialisasi Politik: Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Metode, Fungsi, Agen, Mekanisme, Sarana, Tujuan, Perkembangan dan Contoh Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi.

Sebarkan ini: • Facebook • Twit • WhatsApp Posting pada SMA, SMK, UMUM Ditag 40, agen agen sosialisasi politik, apakah tujuan partisipasi politik, contoh peran aktif dlm kegiatan politik, contoh sosialisasi politik, fungsi sarana rekrutmen politik, fungsi sosialisasi budaya politik, fungsi sosialisasi politik, huntington dan nelson, komunikasi politik, makalah sosialisasi politik, makalah sosialisasi politik pdf, mekanisme sosialisasi politik, menyebutkan mekanisme sosialisasi politik, partisipasi politik, pembagian sosialisasi politik, pengertian pendidikan politik, pentingnya sosialisasi politik, peran agen agen sosialisasi politik, proses sosialisasi budaya politik, sarana atau agen sosialisasi politik, sebutkan mekanisme sosialisasi politik, sosialisasi politik berguna untuk, sosialisasi politik brainly, sosialisasi politik di indonesia, sosialisasi politik menurut para ahli, sosialisasi politik pdf, teori budaya politik
Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara.

Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik.

Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi). Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya.

Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.

Seperti telah dijelaskan, masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi struktur.

Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji) sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai sistem dengan lainnya.

Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan suatu fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik) misal dari struktur ini struktur input, proses, dan output.

Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas ke dalam sistem politik, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input, sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya.

Hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup.

Struktur input, proses dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah ( government). Namun, setiap aktor yang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda: Tidak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konflik kepentingan.

Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) seperti digagas para pionirnya di masalah abad pencerahan seperti John Locke dan Montesquieu. Nilai adalah komoditas utama yang berusaha didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah: (1) kekuasaan, (2) pendidikan atau penerangan; (3) kekayaan; (4) kesehatan; (4) keterampilan; (5) kasih sayang; (6) kejujuran dan keadilan; (7) keseganan, respek.[1] Nilai-nilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat sehingga perlu campur tangan struktur-struktur yang punya kewenangan (otoritas) untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati.

Struktur yang menyelenggarakan pengalokasian nilai ini, bagi Easton, tidak dapat diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki otoritas: Haruslah negara dan pemerintah sebagai aktornya. Norma adalah peraturan, tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antar aktor di dalam sistem politik. Norma ini terutama dikodifikasi di dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara. Setiap konstitusi memiliki rincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output.

Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antar aktor-aktor politik di saat menjalankan fungsinya, dan menunjuk aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalan penyelesaikan konflik. Setiap negara memiliki norma yang berlainan sehingga konsep norma ini dapat pula digunakan sebagai parameter dalam melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain.

Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, juga terdapat di dalam konstitusi. Umumnya, tujuan suatu sistem politik terdapat di dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara tujuan sistem politik Amerika Serikat termaktub di dalam Declaration of Independence. Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai yang berhubungan erat.

Apapun output suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan, yang jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem.

Umpan balik ( feedback) adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output. Analisis mengenai kinerja sistem politik sering merujuk pada teorisasi yang disusun oleh David Easton. Uraian Easton mengenai sistem politik kendati abstrak dan luas tetapi unggul dalam pencakupannya. Artinya, teori Easton ini mampu menggambarkan kinerja sistem politik hampir secara holistik dan sebab itu sering disebut sebagai grand theory.

Uraian Easton juga bersifat siklis, dalam arti sebagai sebuah sistem, sistem politik dipandang sebagai sebuah ­organisme hidup yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri, mengalami input, proses, output, dan dikembalikan sebagai feedback kepada struktur input.

Struktur input kemudian merespon dan kembali menjadi input ke dalam sistem politik. Demikian proses tersebut berjalan berputar selama sistem politik masih eksis. Pemikiran sistem politik Easton juga tidak terlepas dari pandangan umum ilmu sosial yang berkembang saat ia menyusun teorinya pada kurun 1953 hingga 1965.

Era tersebut diwarnai paradigma ilmu sosial mainstream yang bercorak fungsionalisme. Dalam fungsionalisme suatu sistem dianggap memiliki kecenderungan menciptakan ekuilibrium, adaptasi, dan integrasi dalam kerja struktur-strukturnya. Layaknya tubuh manusia – di mana organ tangan, kaki, kepala, perut, dan lainnya – sistem politik pun memiliki aneka struktur yang fungsi-fungsinya satu sama lain berbeda, saling bergantung, dan bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan dari sistem tersebut.

Namun, pendekatan Easton ini kurang sempurna untuk diaplikasikan sebagai alat analisis sistem politik di dalam skala mikro, yang meliputi perilaku politik individu dan lembaga-lembaga yang tidak secara formal merepresentasikan suatu fungsi di dalam sistem politik. Kekurangan ini lalu dimodifikasi oleh koleganya, Gabriel Abraham Almond. Almond (bersama James Coleman) ini terutama mengisi abstraknya penjelasan Easton mengenai struktur, fungsi, kapabilitas pemerintah, fungsi pemeliharaan dan adaptasi, serta dimensi perilaku warganegara dalam kehidupan mikro politik sehari-hari sistem politik.

Almond tetap bekerja menggunakan skema besar sistem politik Easton, tetapi melakukan pendalaman analisis atas level individual di dalam negara.

Analisis sistem politik Indonesia di dalam buku ini menggunakan bangunan teori Easton sebagai kerangka makro dan Almond sebagai kerangka mikro. Keduanya akan digunakan secara komplementatif. Komplementasi konsep Easton oleh Almond ini diantaranya telah ditulis secara baik dan sistematis oleh Ronald H.

Chilcote.[2] Ronald H. Chilcote menyatakan bahwa pemikiran Easton dapat di rujuk pada tiga tulisannya yaitu The Political System, A Framework for Political Analysis, dan A System Analysis sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai Political Life.[3] Di dalam buku pertama yang terbit tahun 1953 ( The Political System) Easton mengajukan argumentasi seputar perlunya membangun satu teori umum yang mampu menjelaskan sistem politik secara lengkap.

Teori tersebut harus mampu mensistematisasikan fakta-fakta kegiatan politik yang tercerai-berai ke dalam suatu penjelasan yang runtut dan tertata rapi. • Bagi Easton hanya ada satu otoritas yaitu otoritas negara; • Peran dalam mekanisme output (keputusan dan tindakan) bersifat eksklusif yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas; • Easton menekankan pada keputusan yang mengikat dari pemerintah, dan sebab itu: (a) keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi dan (b) Legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari chaos politik; dan • Bagi Easton sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara legitimate.

• Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan. • Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.

• Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya).

• Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidakseimbangan). Fakta cenderung tumpang-tindih dan semrawut tanpa adanya identifikasi. Dari kondisi chaos ini, ilmu pengetahuan muncul sebagai obor yang menerangi kegelapan lalu peneliti dapat melakukan klasifikasi secara lebih jelas. Ilmu pengetahuan melakukan pemetaan dengan cara menjelaskan hubungan antar fakta secara sistematis.

Politik adalah suatu ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu pengetahuan politik memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Easton memaksudkan teori yang dibangunnya mampu mewakili ketiga sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai ilmiah tersebut. Dalam konteks bangunan keilmuan, Easton menghendaki adanya suatu teori umum yang mampu mengakomodasi bervariasinya lembaga, fungsi, dan karakteristik sistem politik untuk kemudian merangkum keseluruhannya dalam satu penjelasan umum.

Proses kerja sistem politik dari awal, proses, akhir, dan kembali lagi ke awal harus mampu dijelaskan oleh satu kamera yang mampu merekam seluruh proses tersebut. Layaknya pandangan fungsionalis atas sistem, Easton menghendaki analisis yang dilakukan atas suatu struktur tidak dilepaskan dari fungsi yang dijalankan struktur lain. Easton menghendaki kajian sistem politik bersifat menyeluruh, bukan parsial.

Misalnya, pengamatan atas meningkatnya tuntutan di struktur input tidak dilakukan secara per se melainkan harus pula melihat keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam struktur output. Easton juga memandang sistem politik tidak dapat lepas dari konteksnya. Sebab itu pengamatan atas suatu sistem politik harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini disistematisasi ke dalam dua jenis data, psikologis dan situasional.

Kendati masih abstrak, Easton sudah mengantisipasi pentingnya data di level individu. Namun, level ini lebih dimaksudkan pada tingkatan unit-unit sosial dalam masyarakat ketimbang perilaku warganegara (seperti umum dalam pendekatan behavioralisme).

Easton menekankan pada motif politik saat suatu entitas masyarakat melakukan kegiatan di dalam sistem politik. Menarik pula dari Easton ini yaitu antisipasinya atas pengaruh lingkungan anorganik seperti lokasi geografis ataupun topografi wilayah yang ia anggap punya pengaruh tersendiri atas sistem politik, selain tentunya lingkungan sistem sosial (masyarakat) yang terdapat di dalam ataupun di luar sistem politik.

Easton juga menghendaki dilihatnya penempatan nilai dalam kondisi disequilibriun (tidak seimbang). Ketidakseimbangan inilah yang merupakan bahan bakar sehingga sistem politik dapat selalu bekerja. Dengan keempat asumsi di atas, Easton paling tidak ingin membangun suatu penjelasan atas sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya.

Konsep-konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik, lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki kewenangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat, merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dari kerangka pikir ini. Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik.

Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas ejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat.

Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk.

Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat. Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam proses penyusunan Undang-undang Pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, melainkan pula harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga-lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan-kepentingan partai politik, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif.

Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate (otoritatif) di sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai warganegara dan konstitusi.

Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan ( policy) guna mengalokasikan nilai. Input adalah pemberi makan sistem politik.

Input terdiri atas dua jenis: tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).

Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan ( support) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu positif ( forwarding) dan negatif ( rejecting) kinerja sebuah sistem politik.

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan ( decision) dan tindakan ( action).

Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik.

Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai. Di dalam karyanya yang lain - A Framework for Political Analysis (1965) dan Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai System Analysis of Political Life (1965) Chilcote menyebutkan bahwa Easton mulai mengembangkan serta merinci konsep-konsep yang mendukung karya sebelumnya – penjelasan-penjelasannya yang abstrak – dengan coba mengaplikasikannya pada kegiatan politik konkrit dengan menegaskan hal-hal sebagai berikut:[9] • Masyarakat terdiri atas seluruh sistem yang terdapat di dalamnya serta bersifat terbuka; • Sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif.

Kalimat ini sekaligus merupakan definisi politik dari Easton; dan • Lingkungan terdiri atas intrasocietal dan extrasocietal. • Lingkungan ekologis (fisik, nonmanusia). Misal dari lingkungan ini adalah kondisi geografiswilayah yagng didominasi misalnya oleh pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin; • Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras atau apa yang disebut dengan Biopolitik). Misal dari lingkungan ini adalah teori evolusi neo darwinian, semitic, teutonic, arianic, mongoloid, skandinavia, anglo-saxon, melayu, austronesia, caucassoid, neurobiologi, studi ethologi, biopolicy, dan sejenisnya; • Lingkungan psikologis.

Misal dari lingkungan ini adalah postcolonial, bekas penjajah, maju, berkembang, terbelakang, ataupun superpower; dan • Lingkungan sosial. Misal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis. • Sistem Sosial Internasional. Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya, atau mudahnya apa yang kini dikenal dalam terminologi International Regime (rezim internasional) yang sangat banyak variannya.

• Sistem ekologi internasional. Misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti global warming atau berkurangnya hutan atau paru-paru dunia. • Sistem politik internasional. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdaganan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia.

Termasuk ke dalam sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.

Model arus sistem politik di atas hendak menunjukkan bagaimana lingkungan, baik intrasocietal maupun extrasocietal, mampu mempengaruhi tuntutan dan dukungan yang masuk ke dalam sistem politik. Terlihat dengan jelas bahwa skema ini merupakan kembangan lebih rumit dan rinci dari skema yang dibuat Easton dalam karyanya tahun 1953.

Keunggulan dari model arus sistem politik ini adalah Easton lebih merinci pada sistem politik pada hakikatnya bersifat terbutka. Dua jenis lingkungan, intrasocietal dan extrasocietal mampu mempengaruhi mekanisme input (tuntutan dan dukungan) sehingga struktur proses dan output harus lincah dalam mengadaptasinya.

Tuntutan dan dukungan dikonversi di dalam sistem politik yang bermuara pada output yang dikeluarkan oleh Otoritas. Otoritas di sini berarti lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan maupun tindakan dalam bentuk policy (kebijakan), bukan sembarang lembaga, melainkan menurut Easton diposisikan oleh negara ( state).

Output ini kemudian kembali dipersepsi oleh lingkungan dan proses siklis kembali berlangsung. Menurut Chilcote, pada tahun 1956 – jadi sekitar tiga tahun setelah David Easton meluncurkan karyanya The Political System tahun 1953 - Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode trial and error layaknya sebuah teori.

Namun, Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton. Jika Easton membangun suatu grand theory, maka Almond membangun suatu middle-range theory. Secara umum, teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas tiga tahap.

Pentahapan pemikiran Easton ini mengikuti pendapat Ronald H. Chilcote yang mengacu pada karya-karya penelitian Almond.[11] • Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah; • Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya; dan • Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.

Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal melainkan pula informal. Dapat dibayangkan pengaruh politik struktur-struktur non formal yang dipimpin oleh Kardinal Sin sewaktu perubahan politik Filipina, Uskup Bello saat Timor Timur masih berada di wilayah Indonesia, M.

Amien Rais dan K. H. Abdurrachman Wahid yang mewakili Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik Indonesia, ataupun pengaruh Pakubuwana secara spiritual bagi politik di tanah Jawa.

Easton menghindari kajian atas struktur-struktur seperti ini sementara Almond justru mengapresiasi signifikansinya. Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan intrasocietal dan extrasocietal. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah dan contoh paling mudah adalah dominannya kekuatan lembaga kepresidenan atas legislatif dan yudikatif di masa pra transisi politik 1998 berganti dengan persamaan dan penyetaraan kekuatan di antara ketiga lembaga tersebut pasca transisi.

Kecenderungan orientasi politik individu atas sistem politik – atau biasa disebut budaya politik – juga berbeda baik antar negara atau bahkan di dalam negara itu sendiri. Almond bersama Sidney Verba secara khusus menyelidiki budaya politik ini yang tersusun di dalam buku The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations yang terbit tahun 1963.

Pada perkembangannya, konsep budaya politik ini semakin populer dan luas digunakan para peneliti di dunia termasuk Indonesia. Khusus mengenai budaya politik, Almond menyatakan bahwa yang ia maksud dengannya adalah:[12] • Seperangkat orientasi politik yang bersifat subyektif dan berlaku di suatu bangsa, atau sub-sub masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut; • Budaya politik terdiri atas komponen-komponen kognitif (pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik), afektif (rasa penghargaan atas politik), dan evaluatif (komitmen atas nilai-nilai politik); • Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanak-kanak, pendidikan, terpaan media, dan akibat sentuhan pengalaman di masa dewasa sehubungan kinerja sosial dan ekonomi yang ditunjukkan pemerintah; dan • Budaya politik berdampak atas struktur dan kinerja pemerintah, di mana dampak ini sifatnya lebih cenderung memaksa ketimbang otomatis menentukan struktur dan kinerja pemerintah.

Budaya politik di masing-masing individu sifatnya subyektif. Subyektivitas ini mendorong terdapatnya lebih dari satu macam budaya politik di dalam masyarakat suatu bangsa. Layaknya budaya yang bersifat sosial (budaya daerah atau lokal), budaya politik masyarakat dalam satu negara sangat mungkin berbeda.

Sebagian warganegara Indonesia di propinsi Papua tidak seluruhnya memiliki afeksi atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan hanya pada sistem politik lokal yaitu suku-suku atau klan di mana mereka menjadi anggota (komunitas politik lokal), pendukung Organisasi Papua Merdeka ataupun pro-integrasi.

Kembali pada masalah perkembangan pemikiran Gabriel Abraham Almond, bahwa dalam tahap selanjutnya, Almond – kini bersama James Coleman di dalam bukunya The Political of the Developing Areas yang terbit tahun 1963 – berusaha menghindari terjebaknya analisa sistem politik hanya pada kajian kontitusi ataupun lembaga politik formal.

Almond (dan Coleman) kemudian mengarahkannya pada struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit politik dalam sistem politik. Dengan demikian, Almond memperkenalkan konsep fungsi guna menggantikan konsep power, sementara konsep struktur digunakannya untuk mengganti konsep lembaga politik formal. • Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik; • Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik; • Setiap struktur politik … bersifat multifungsi; dan • Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut warganegara masing-masing).

• Sosialisasi dan rekrutmen politik. Fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik selanjutnya ditempatkan Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik. • Artikulasi kepentingan. Struktur yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) Institutional; (b) Non-Associational; (c) Anomic; dan (d) Associational.

• Agregasi (pengelompokan) kepentingan. Jalannya fungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan fungsi-fungsi agregatif. Sistem kepartaian (menurut Almond) misalnya Authoritarian, Dominant-Authoritarian, Competitif, dan Competitive Multi-party.

Penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya pragmatis atau sekular, cenderung berorientasi nilai absolut, dan bersifat tradisi ataupun partikularistik. • Komunikasi politik. Guna membanding pola komunitasi politik antar sistem politik, Almond mengajukan empat parameter yaitu: (1) Homogenitas informasi politik yang tersedia; (2) Mobilitas informasi (vertikal atau horisontal; (3) Nilai informasi; dan (4) Arah dari arus informasi yang berkembang (komunikator atau komunikan).

• Pembuatan peraturan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan serta aneka pengaruh lingkungan intrasocietal dan extrasocietal, input berusaha diterjemahkan menjadi kebijaksanaan umum (policy). • Penerapan peraturan. Ketika sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai sudah terbentuk, hal yang harus dilakukan adalah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik.

• Pengawasan peraturan. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.

Menurut Chilcote, setelah merevisi teori sistem politik dari David Easton, Almond meringkas pola pikir sistem politiknya ke dalam skema berikut: [15] Di level fungsi input, sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrutmen individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk ke dalam partai politik, birokrasi, lembaga yudisial, dan sebagainya. Dalam perkembangan pemikirannya kemudian, Almond memasukkan sosialisasi dan rekrutmen politik ke dalam fungsi konversi.

Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan dan tuntutan politik untuk melakukan tindakan. Melalui skema di atas – masih menurut Chilcote – Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level. Level pertama terdiri atas enam fungsi konversi yaitu: (1) artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan); (2) agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang); (3) komunikasi politik; (4) pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat); (5) pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan; (6) pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara).

Fungsi nomor satu hingga tiga berhubungan dengan tuntutan dan dukungan yang masuk melalui mekanisme input sementara fungsi nomor emapt sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai enam berada di sisi keluaran berupa keputusan serta tindakan.

Mengenai penjelasan atas tuntutan (demands) dan dukungan (support) yang dimaksud Almond, Jagdish Chandra Johari memetakannya ke dalam tiga aras penjelasan yaitu input, konversi, dan output.[16] Tuntutan adalah raw material atau bahan mentah yang kemudian diolah sistem politik menjadi keputusan. Tuntutan diciptakan oleh individu maupun kelompok yang memainkan peran tertentu di dalam sistem politik (baca: struktur input).

Tuntutan sifatnya beragam dan setiap tuntutan punya dampak yang berbeda atas sistem politik. Tuntutan berasal dari lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal, yang variannya sebagai:[17] • Tuntutan atas komoditas dan pelayanan, misalnya jaminan sosial, kelancaran bertransportasi, kesempatan menikmati pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan saluran irigasi, ataupun pelayanan birokrasi negara yang tidak berbelit.

Konversi atas tuntutan ini berupa artikulasi kepentingan (atau tuntutan). Output berlingkup pada kemampuan ekstraktif semisal pengenaan pajak untuk membiayai jaminan sosial, peningkatan retribusi kendaraan untuk membangun jalan-jalan layang, penaikan pajak perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengundangan investor asing untuk membangun saluran irigasi, dan peningkatan hutang negara untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil.

• Tuntutan untuk mengatur sejumlah perilaku warganegara seperti penertiban ormas-ormas parayudisial, pembersihan tindak korupsi pejabat negara, atau kompilasi hukum Islam ke dalam hukum publik. Konversi atas tuntutan ini berupa integrasi atau kombinasi kepentingan ke dalam rancangan undang-undang (agregasi).

Output berupa kemampuan regulatif yang mengatur perilaku individu, kelompok, ataupun warganegara secara keseluruhan. • Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti hak pilih, hak dipilih, mendirikan organisasi politik, melakukan lobby, atau menjalin kontak dengan pejabat-pejabat publik.

Konversi atas tuntutan ini adalah mengubah rancangan undang-undang menjadi peraturan yang lebih otoritatif. Output konversi misalnya kemampuan regulatif misalnya penetapan kuota caleg 30% perempuan dalam undang-undang pemilihan umum. • Tuntutan yang sifatnya simbolik meliputi penjelasan pejabat pemerintah atas suatu kebijakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol-simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacara-upacara hari besar nasional.

Konversi atas tuntutan jenis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur implementasi setiap tuntutan yang sifatnya simbolik. Output yang sifatnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbol-simbol negara, penegasan nilai-nilai yang dianut (di Indonesia adalah Pancasila), serta penjelasan rutin dari pejabat negara atas isu-isu yang kontroversial dan menyita perhatian publik.

• Dukungan material warganegara bisa berupa kemauan membayar pajak atau peran aktif mereka dalam program-program yang dicanangkan pemerintah (misalnya program kebersihan lingkungan, penanaman sejuta pohon). Konversi dukungan ini adalah ajudikasi peraturan di tingkat individu yaitu upaya penerapan sanksi bagi yang tidak menurut pada program pemerintah serta kemampuan simbolik pemerintah untuk melakukan himbauan agar publik tertarik memberi dukungan pada pemerintah.

• Dukungan untuk taat pada hukum serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Konversi dukungan ini berupa pentransmisian informasi yang berkaitan dengan ketaatan warganegara pada hukum di sekujur struktur sistem politik, antar sistem politik, serta lingkungan extrasocietal-nya. • Dukungan untuk berpartisipasi dalam pemilu, ikut serta dalam organisasi politik, ataupun mengadakan diskusi tentang politik. • Dukungan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai bentuk tindakan untuk mempertahankan otoritas publik, upacara, serta simbol-simbol negara.

Misalnya mengamalkan Pancasila, menyayangi sarana-sarana publik (alat transportasi umum, telepon umum, gedung-gedung pemerintah), menentang penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, mencuci bendera merah putih yang terkotori debu dan hujan asam, mensosialisasikan peran vital Pancasila dalam mengikat integrasi nasional Indonesia. Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional.[19] Dalam hal kemampuan ekstraktif ini Indonesia lebih besar ketimbang Timor Leste, karena faktor sumber daya manusia maupun hasil-hasil alam yang dimilikinya.

Namun, kemampuan Indonesia dalam konteks ini lebih kecil ketimbang Cina. Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik. Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya regulasi (undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara.

Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi. Kemampuan distributifadalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai-nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warganegaranya.

Kemampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-nya. Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional.

Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama. Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.

Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Sinkronisasi ini terjadi tatkala pemerintahan SBY mampu melakukan sinkronisasi antara tuntutan pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan keputusan untuk melakukan perundingan dengan mereka serta melaksanakan kesepakatan Helsinki hasil mediasi. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap.

Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis.

Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntuan, perilaku regulatif bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya. Level ketiga ditempati oleh fungsi maintenance (pemeliharaan) dan adaptasi.

Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. Teori sistem politik Gabriel A. Almond ini kiranya lebih memperjelas maksud dari David Easton dalam menjelaskan kinerja suatu sistem politik. Melalui Gabriel A. Almond, pendekatan struktural fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis kehidupan politik suatu negara. [1] Kedelapan nilai ini diutarakan Harold D.

Lasswell dikutip dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2003) h. 33. Lasswell menyebut ke-8 nilai ini berkembang di Amerika Serikat modern. Untuk kondisi Indonesia seharusnya ditambah nilai-nilai kebudayaan lokal dan keagamaan. seta basri 9.8.09 Untuk contoh kasus, paling simpel pembuatan Undang-undang. Misal UU Naker 2003, Sisdiknas 2003, atau UU AP yang prokontra itu. Di UU-UU tersebut terlihat alur dari ranah input - konversi - output, berikut lembaga-lembaga politik yang terlibat plus implementasi dan feedback-nya.

Balas Hapus seta basri 9.1.10 To : Nanta Kalau yang dimaksud "model" pembuatan keputusan (decision-making) processnya sebagai berikut: 1. Rational Actor Models Model ini utamanya dipengaruhi teori-teori ekonomi dalam membuat keputusan bisnis. Model ini bersifat "individual" tinimbang "organisasi" negara. Namun, sedikit penjelasan mengenai Rational Actor Models adalah : a. Sifat dari permasalahan telah diidentifikasi b.

Obyektif atau tujuan dipilih berdasar urutan pilihan individual c. Cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan dievaluasi dalam rangka menguji efektivitas, reliabilitas, biaya, dan resikonya. d. Keputusan dibuat lewat pemilihan serangkaian cara pencapaian yang lebih aman dalam mencapai tujuan (cost-benefit analysis) 2. Incremental Models Model ini merupakan alternatif dari Rational Actor Models.

Dalam model ini, decision-making keputusan dibuat berdasarkan anggapan bahwa informasi dan tingkat pemahaman mahasal tidak begitu mencukupi. Sebab itu, pembuat keputusan perlu keberanian dan inovasi dalam bertindak.

Dalam model ini pula, pembuatan kebijakan merupakan hal yang bersifat kontinyu karena bersifat eksploratif. Akibat kurangnya tujuan jelas, pembuat keputusan cenderung bekerja dalam pola-pola yang sudah ada, menyesuaikan posisi mereka sesuai feed-back yang muncul akibat keputusan yang dibuat sebelumnya. 3. Bureaucratic Organization Models Model ini dipopulerhan Graham T. Allison. Model ini memberi perhatian pada derajat mana proses mempengaruhi suatu hasil/keputusan.

Model ini terbagi 2 : (1) Model Proses Organisasional, yang menekankan dampak nilai, asumsi, dan pola-pola perilaku regular pada sebuah keputusan yang terjadi di dalam organisasi berskala besar.

Tinimbang melakukan penghubungan pada analisis rasional ataupun evaluasi obyektif, keputusan dilihat selaku cerminan budaya yang melekat pada suatu departemen pemerintah ataupun kantor yang membuatnya. (2) Model Politik Birokrasi, yang menekankan pada pengaruh tawar-menawar antar personil atau kantor pada suatu keputusan, di mana masing-masing mengejar kepentingan yang berbeda.

Model ini menghilangkan gagasan negara selaku sebuah kesatuan monolitik yang punya kepentingan tunggal, dan menyarankan pendapat bahwa keputusan-keputusan yang muncul merupakan perimbangan dari kepentingan yang selaku berubah. 4. Belief System Models Model ini menekankan pada peran keyakinan dan ideologi yang menakar dalam mana perilaku dibangun oleh persepsi. Apa yang orang lihat dan pahami merupakan produk dari nilai dan konsep-konsep yang berlaku, atau memaksa mereka untuk melihat dan memahami.

Ini merupakan proses pembuatan keputusan yang “tidak disadari”. Kendati orang ataupun kelompok dalam model ini memandang keputusan dibuat secara rasional, tetapi nilai-nilai politik dan sosial di masyarakat mereka merupakan kekuatan yang mengarahkan proses pembuatan keputusan. Keyakinan dan ideologi menentukan bagaimana sesuatu dipikirkan, diteliti kemungkinan penyelesaiannya, serta apa yang diinginkan dari pembuatan suatu keputusan. Demikian, semoga membantu.

Balas Hapus seta basri 8.4.10 To:Anonim Terima kasih atas 2 komentar konstruktif Anda. Bagian mana pada tulisan saya yang Anda anggap plagiasi? Jika pada body text, maka saya seluruhnya mengacu pada Ronald H. Chilcote (sudah saya muat di REFERENSI).

Seluruhnya saya mendasarkan tulisan pada analisis Chilcote. JIka pada jawaban saya pada Nanta,saya kutip dari Andrew Heywood, Politics, Second Edition (New York: Palgrave MacMillan, 2002) pp.400-3.

Balas Hapus seta basri 19.6.10 Mungkin kira-kira seperti ini : UU BHP adalah "output", yaitu produk hukum yang diratifikasi oleh pemerintah (DPR dan Eksekutif c.q. Depdiknas). UU tersebut lalu diterapkan oleh "otoritas" ke ranah publik, utamanya "lingkungan intrasocietal." Publik pendidikan (mahasiswa, dosen, pemerhati pendidikan, dan calon orang tua mahasiswa) yang paling mengalami dampak UU tersebut.

Selain itu, di level "lingkungan ekstrasocietal" berkembang fenomena "globalisasi" di mana banyak "mnc-mnc" pendidikan yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, "neoliberalisme" politik internasional pun berakibat pada profit taking yang berlebih di sektor pendidikan, utamanya pendidikan tinggi. Di "lingkungan intrasocietal" dampak utamanya adalah komersialisasi pendidikan tinggi yang diindikasikan tingginya biaya kuliah di kampus-kampus negeri melebihi kampus swasta.

Selain itu, para penyelenggara perguruan tinggi swasta memandang UU BHP berefek pada campur tangan pemerintah terhadap masalah struktural mereka. Sementara, di Indonesia lebih banyak perguruan tinggi swasta ketimbang negeri.

Kekhawatiran utama adalah masalah profit sharing dan inefesiensi birokrasi pemerintah akan menular ke swasta dalam pengelolaan harian perguruan tinggi mereka. Hal-hal di atas adalah masalah di level "sistem sosial" dalam "lingkungan intrasocietal." Akibatnya, muncul "tuntutan" kepada sitem politik untuk memverifikasi bahkan memfalsifikasi UU BHP. "Tuntutan" awalnya berupa "masukan" biasa, tetapi lambat-laun menjadi "tuntutan." Tatkala di sistem politik, di penghujungnya, muncul clash action kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mesin politik pemerintah.

MK ini kemudian menganulir UU BHP. Jadilah, UU BHP dibatalkan di Indonesia ini. Demikian kira-kira dari saya. Atau, ada yang punya penjelasan berbeda? Di sisi mahasiswa dan calon mahasiswa, UU BHP dianggap pemicu utama tingginya biaya kuliah dan pemberian privilese kepada mahasiswa dari kalangan berpunya minus kadar intelektual yang cukup (misalnya jalur-jalur khusus artis). Balas Hapus Unknown 24.10.10 salam.saya student Universiti Sains Malaysia sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai Malaysia.saya diberi tugasan assignment bertajuk Terangkan, bersama contoh, konsep keluar sebagai mekanisme maklumbalas sektor swasta menggunakan pendekatan sistem David Easton.Mohon tuan beri input kepada saya.terima kasih Balas Hapus seta basri 25.10.10 To: Faiz Contoh-contoh maklum balas untuk sektor swasta dari output sistem politik banyak sekali contohnya.

Terutama, di iklim "neoliberal" yang semakin mengentara di dunia saat ini. Dalam neoliberal, sistem politik justru akomodator utama kalangan company. Misalnya, dalam kasus Bank Century (Century Gate) di Indonesia. Tahun 2008 lalu, bank swasta tersebut diasumsikan pemerintah Indonesia akan "collaps". Jika benar-benar bangkrut, maka kepercayaan nasabah terhadap bank swasta nasional akan merembet dan dikhawatirkan akan seperti krisis 1997-1998. Pemerintah beranggapan akan efek menular dari ambruknya Century kepada bank-bank lain.

Kita tempatkan kasus Bank Century tersebut sebagai "INPUT" atau masukan. Ragamnya masukan tersebut adalah "TUNTUTAN" langsung atau tidak langsung kepada "SISTEM POLITIK" untuk melakukan "KEPUTUSAN" atau "TINDAKAN". Berdasarkan "INPUT" berupa "TUNTUTAN" situasi Bank Century tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan DPR melakukan serangkaian dengar pendapat guna melakukan "KONVERSI" dari "INPUT" menjadi "OUTPUT." "KONVERSI" adalah kegiatan pemerintah Indonesia membahas masalah tersebut.

"OUTPUT" dari kasus Bank Century adalah "KEPUTUSAN" pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan Bank Century agar tidak ambruk. "TINDAKAN" pemerintah Indonesia adalah memberikan sejumlah dana guna "disuntikkan" kepada Bank Century. "FEEDBACK" atau "UMPAN BALIK" dari "KEPUTUSAN" dan "TINDAKAN" pemerintah Indonesia tersebut masuk kembali ke dalam sistem politik berupa "INPUT." "INPUT" ini terdiri atas "TUNTUTAN" dari sejumlah kalangan DPR untuk mempertanyakan kembali "KEPUTUSAN" dan "TINDAKAN" pemerintah Indonesia atas penyelamatan Bank Century yang mereka nilai tidak tepat dan mengandung motif-motif terselubung.

"DUKUNGAN" datang dari sejumlah kalangan pengusaha perbankan dan analis ekonomi bahwa "KEPUTUSAN" dan "TINDAKAN" Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan Bank Century adalah tepat. Demikian feedback dari saya. Tepat atau tidaknya, anda yang pantas menilai.

Balas Hapus seta basri 29.4.11 To: virdiandree [dahulu ya] Pernikahan Ibas-Aliya, mungkin tulus didasari cinta 2 sejoli. Namun, dalam studi politik kira-kira dapat dilihat sebagai berikut: Perhatikan skema Model Arus Sistem Politik.

Dalam model tersebut, Easton teramat menekankan variabel lingkungan intra ataupun ekstrasocietal. Kedua variabel tersebut mempengaruhi mekanisme input-konversi-output sistem politik. Kita berpijak saja pada mekanisme output. Dalam output, Partai Demokrat (PD) dan PAN adalah dua entitas yang punya otoritas dalam memproduksi output berupa keputusan dan tindakan.

PD kendati menang pemilu tapi tidak mayoritas. Ia butuh sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai baik di level eksekutif maupun legislatif.

PD harus berkoalisi. Koalisi bisa mereka bangun dengan PAN, PPP, PKB, PGOLKAR, dan PKS. PGOLKAR dan PKS terkesan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai, tapi kedua partai adalah kasus khusus. PD butuh "koalisi permanen" seperti kata anda. Salah satunya dengan PAN, yang tentu saja terdapat faksionalisasi di dalam tubuhnya. Dilihat dari kacamata tersebut, pernikahan Ibas-Aliya terlihat signifikansinya.

Lalu, ditinjau dari sisi lingkungan intrasocietal terdapat sistem psikologi. Psikologi ektremitas Jawa-Luar Jawa masih mengentara. Ekstremitas tersebut dimoderasi lewat politik pernikahan. Aliya representasikan Luar Jawa (Sumatera) dan Ibas representasikan Jawa. Itu adalah pernikahan Jawa-Luar Jawa. Politik pernikahan juga bukan barang baru dalam sejarah politik di dunia manapun. Lewat pernikahan tersebut, PD berharap dukungan dari intrasocietal menjadi lebih simpatik. Secara psikologis, hubungan mertua-besan-menantu akan berbeda dengan hubungan antara kolega.

Hubungan komunikasi di "palace circle" akan lebih informal layaknya komunikasi di lembaga-lembaga patrimonialis atau neopatrimonialis. Kedinastian politik mulai mendekat. Hatta (ortu Aliya) bukan semata-mata PAN, melainkan dipandang wakil "luar jawa", "sumatera", atau "non jawa." Terlebih, Hatta mengampu tugas selaku Menko Perekonomian.

Perekonomian adalah "panglima" politik kontemporer. Komunikasi informal (tentu lebih terbuka) diharapkan memperkuat otoritas keputusan dan tindakan pemerintah (khususnya SBY) kala diumpanbalikkan kepada masyarakat. Output akan lebih mudah didistribusikan ke aneka segmen masyarakat. Demikian dari saya, atau . pendapat anda berbeda?

Balas Hapus virdiandree 29.4.11 Banyak kalangan menilai pernikahan putri Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Siti Ruby Aliya, dengan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Eddy Baskoro (Ibas), untuk mempererat hubungan politik.

Tapi publik menilai pernikahan mereka membuka peluang hidupnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yang kini ada tiga pejabat negara yang terlibat dalam acara pernikahan ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala negara dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ibas sebagai anggota Komisi I DPR.

Sama seperti pada penyelanggara negara lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ada kewajiban pelaporan gratifikasi di sebuah acara pernikahan. Terkait perintah undang – undang bukan KPK. Undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 12C UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalamnya diatur, seorang penyelenggara negara harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK paling lambat 30 hari setelah hari penerimaan.

Nantinya, KPK akan meneliti gratifikasi tersebut selama 30 hari, untuk menentukan apakah hadiah dapat menjadi milik penerima atau milik negara. bagaimana menurut anda pak? thx. Balas Hapus seta basri 29.11.11 to: ros Saya coba ya. Karakteristik utama kebijakan suatu negara (dalam perspektif Eastonian): 1.

Proses pembuatan kebijakan selalu merupakan konvesi dari input (tuntutan/dukungan) menjadi output (keputusan/tindakan/kebijakan). 2. Kebijakan selalu berubah mengikuti dinamika lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal.

Tidak ada kebijakan yang tetap. 3. Bahan dasar pembuatan kebijakan berkisar adalah aspek politik, ekonomi, sosial, dan fisikal (ekologis) yang diterjemahkan menjadi tuntutan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai dukungan.

4. Kebijakan selalu lahir karena adanya tuntutan, yaitu keinginan individu atau kelompok untuk mengubah satu atau lebih aspek dari lingkungan (politik, sosial, ekonomi, fisikal/ekologis). 5. Kebijakan terumus dalam undang-undang, dan kebijakan selalu melahirkan dukungan dari individu atau kelompok karena persetujuanny.

6. Kebijakan selalu mengalami perubahan akibat feed-back effect kala kebijakan tersebut diterapkan. 7. Tuntutan dan dukungan bersifat silih berganti, dalam mana keduanya penting bagi terciptanya suatu kebijakan. Kiranya demikian. Balas Hapus Ivy 2.12.11 salam.saya student Universiti Sains Malaysia dari Malaysia.saya diberi tugasan assignment bertajuk Terangkan, bersama contoh, konsep suara sebagai mekanisme maklumbalas sektor awam menggunakan pendekatan sistem David Easton.Mohon tuan beri input kepada saya sebab saya tak berapa sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai dengan konsep tersebut.

Sekarang saya tengah buat assignment tersebut dan kena hantar sebelum 9/12/11.terima kasih atas bantuan yang diberikan. Balas Hapus seta basri 2.12.11 To: Ivy Maksud dari konsep "suara" apakah maksudnya pemilihan umum ataukah "opini publik"?

Baiklah jika memang demikian "suara" itu yang saya pahami sebagai "pemilihan umum" saya jadikan patokan. "Maklumbalas" pahami sebagai "feedback". Alur penjelasan Easton sesungguhnya siklis, berputar, sesuai skema yang tergambarkan pada image di atas. Suatu administrasi pemerintahan (entah di Indonesia ataupun di seluruh belahan dunia lainnya) pasti menghasilkan "output" yaitu keputusan (legislasi, peraturan pemerintah) dan tindakan (implementasi legislasi dan peraturan pemerintah oleh birokrasi negara).

Keputusan dan tindakan pemerintah ini menggunakan birokrasi negara (kementerian-kementerian dari pusat hingga daerah) sebagai ujung tombak. Efek atau dampak suatu legislasi dan peraturan amat bergantung pada birokrasi negara ini.

Publik (rakyat) menerima tindakan dari para birokrat yang mereka nilai sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Undang-undang mereka anggap hasil perbuatan para anggota dewan legislatif (parlemen). Ketika pemerintah menerapkan keputusan dan tindakannya, mekanisme ini disebut "maklumbalas" atau feedback. Rakyat akan menanggapi feedback ini, yang dalam konteks negara demokrasi umumnya melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, rakyat menilai mana wakil rakyat sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai partai politik yang amanah atau tidak) untuk kemudian menjatuhkan pilihan mereka.

Evaluasi mereka lakukan sebelum menentukan pilihan yaitu berupa keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Jika dinilai amanah, maka partai tersebut beroleh suara lebih banyak ketimbang yang tidak. Balas Hapus seta basri 21.12.11 to: Sinyo Mars Saya jawab dalam perspektif kerangka kerja sistem politik.

Black box adalah istilah yang umumnya ditimpakan kepada kerangka kerja sistem politik Easton. Easton memperlakukan "sistem politik" sebagai "black box" (kotak gelap) di mana segala proses yang terjadi di dalamnya tidak ia jelaskan sepenuhnya. Dalam kerangka kerja sistem politik, black box (kotak hitam) adalah lokus tempat terjadinya pemrosesan dan penerjemahan input (tuntutan dan dukungan) menjadi output (policy), di mana pemrosesan dan penerjemahan yang terjadi TIDAK DIJELASKAN SECARA RINCI.

Sebab itu, perlu diadakan studi analisis kebijakan yang ditujukan guna menyingkap apa yang terjadi di dalam black box ini. Balas Hapus seta basri 29.2.12 Feedback atau umpan balik adalah reaksi "output" atas "input" yang masuk. Demonstrasi yang merusak kepentingan umum bukanlah "feedback" seperti dimaksud skema Eastonian, melainkan manifestasi fungsi "input" sistem politik yaitu artikulasi kepentingan.

Demonstrasi dapat saja dilakukan oleh aneka struktur input, baik lembaga formal maupun informal. Contoh riil-nya (negatif, maksudnya mempertinggi tuntutan di aras input) adalah aneka kebijakan non populis seperti penggusuran PKL, kenaikan harga BBM, pengurangan subsidi kesehatan, hutang luar negeri, sanering (pemotongan nilai uang), penaikan harga pupuk, impor sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai, impor garam, dan masih sangat banyak lagi.

Balas Hapus seta basri 1.3.12 Easton membangun grand theory, Almond membangun middle-range theory. Easton menekankan penjelasan pada struktur politik otoritatif saja, Almond melengkapi analisis atas struktur politik otoritatif dengan informal. Easton tidak merinci aneka fungsi input, Almond merincinya.

Easton hanya menganalisis sistem politik di level makro, Almond bermain di dua lini mikro dan makro. Easton kurang menekankan dimensi perilaku individu, Almond mememperhatikannya. Easton menganggap teori sistemnya berlaku umum, Almond menganggap sistem politik relatif bergantung budaya politik yang dianut di masing-masing sistem politik. Singkatnya, Easton mendirikan "rumah", Almond memberi "cat" dan mengisinya dengan "perabotan." Balas Hapus seta basri 12.3.12 Untuk perbedaan mohon lihat pada komentar Kamis, 1 Maret 2012.

Untuk persamaan keduanya adalah: Keduanya sama-sama menggunakan paradigma Struktural-Fungsional dalam memandang sistem Politik; Keduanya sama-sama berasal dari tradisi ilmu pengetahuan yang Positivistik; Keduanya sama-sama mengklaim bahwa ilmu pengetahuan khususnya studi politik harus value free kendati kenyataannya tidak demikian; Keduanya sama-sama bergerak dalam bangunan teori Sistem yang digagas oleh disiplin ilmu biologi sebelumnya; Keduanya bersemangat dalam mengasumsikan negara sebagai sumber otoritas politik.

Balas Hapus seta basri 27.3.12 Kalau mengenai Golkar dalam sistem politik, silakan buka books.google.com. Ketik pencarian Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era.

Buku tersebut karya Rully Chairul Azwar. Pada daftar isi klik Bab 3 Golkar dan Kompetitor hal. 73. Wah lengkap di sana. Kalau tertarik beli bukunya ya . Semoga mencerahkan. Balas Hapus seta basri 5.4.12 Menaikkan (atau rencana menaikkan) harga BBM adalah tindakan pemerintah dan merupakan manifestasi fungsi output.

Tindakan menaikkan harga BBM lalu memunculkan dampak. Dampak inilah, yang dalam teori sistem politik Easton, disebut Feedback. Feedback adalah suatu kondisi, dalam mana keputusan dan tindakan fungsi output sampai lalu dipersepsi lingkungan (intra maupun extra societal). Feedback memicu kerja fungsi input, berupa Tuntutan atau Dukungan.

Hal yang perlu diingat, keputusan dan tindakan pemerintah (output) muncul dari konversi di level black box sistem politik. Menurut Menkeu Agus Martowardojo, harga bbm bersubsidi harus naik karena: Lonjakan konsumsi sebesar 18% Januari-Pebruari 2012; Murahnya harga BBM bersubsi di Indonesia memicu penimbunan dan penyelundupan serta penggunaannya lebih banyak oleh kalangan yang tidak pantas disubsidi; Kenaikan BBM akan mengurangi beban subsidi pemerintah yang meliputi 178 trilyun untuk BBM, 65 trilyun Listrik, 23 trilyun cadangan risiko energi = 290,6 trilyun; Total subsidi pemerintah 290,6 trilyun dan menyita 20% anggaran negara; Perbandingan subsidi dengan belanja infrastruktur adalah 290,6 trilyun : 160 trilyun.

Berdasarkan feedback, muncul reaksi pro dan kontra. Pro dikategorikan dukungan, kontra dikategorikan tuntutan. Yang berupa tuntutan banyak ragamnya misalnya komentar-komentar anggota DPR yang "berusaha tampak kritis", demo-demo mahasiswa, boikot, penurunan foto presiden, dlsb. Yang mendukung misalnya PPP karena subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran yang didasarkan fakta di hampir setiap SPBU, premium (BBM bersubsidi) dipakai oleh mobil-mobil pribadi dan motor-motor pribadi tanpa pandang bulu.

Suryadarma Ali (ketum PPP) misalnya menyatakan bea subsidi BBM bisa dialokasikan pada Bantuan Langsung, pembukaan lahan sawah baru, dan membangun infrastruktur pertanian karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Demikian kurang lebihnya. Balas Hapus seta basri 1.5.12 Silakan untuk baca-baca (cari yang bagian pasca transisi 1998 ya): http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/pengaruh-lingkungan-internal-dan.html http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-kepartaian-di-indonesia.html http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/sistem-pemilu-di-indonesia.html http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/legislatif-di-indonesia.html Hapus seta basri 6.6.12 Boleh.

Kalau artikel yang dimaksud cukup melimpah ketersediaannya. Contohnya perbandingan antara sistem politik Jepang dan Cina dapat dilihat di sini: http://jemyannas.blogspot.com/2011/03/perbandingan-sistem-politik.html Atau, tulisan singkat, padat, jelas dari seorang Dubes RI untuk Rusia mengenai perbandingan sistem politik Israel dan Rusia dapat dilihat di sini: http://semmypolitics.blogspot.com/2011/02/analisa-perbandingan-sistem-politik.html Atau, kalau buku "klasiknya" dapat dilihat Mochtar Mas’oed & Colin MacAndrews (ed), Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Silakan dipelajari dan semoga bermanfaat. Hapus seta basri 10.6.12 Silakan. Bahasan kebijakan antara Indonesia dengan Singapura masuk ke dalam politik perbandingan (comparative politics).

Kebijakan adalah output pemerintah (sistem politik), kolaborasi antara (umumnya) lembaga eksekutif dan legislatif. Harus jelas dahulu dimensi yang hendak diperbandingkan, apakah pada proses penyusunan kebijakan (undang-undang)nya, input yang menghasilkan kebijakan tersebut (lembaga politik formal ataukah nonformal/gerakan sosial), ataukah lembaga-lembaga yang bertindak dalam penyusunan suatu kebijakan/undang-undang?

Setelah dimensi ditentukan, susunlah variabel. Misalnya jika dimensi yang dipilih adalah lembaga penyusun undang-undang, maka variabel pengukurnya (misalnya) Parlemen dan Eksekutif. Perbandingkan bagaimana peran yang dijalankan Parlemen dan Eksekutif di Indonesia dan Singapura dalam memproses sebuah kebijakan (undang-undang).

Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 5.3.13 Kelebihan: Pendekatan sistem memungkinkan peneliti politik menangkap alur kerja sistem politik suatu negara secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan ini juga memandang sistem politik sebagai 'variabel terikat' yang rentan pengaruh variabel-variabel 'bebas' seperti sistem sosial internasional, sistem politik internasional, sistem psikologi suatu bangsa, etc.

Pendekatan sistem memungkinkan peneliti politik menempatkan posisi lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi apakah di level input, proses, ataupun output sehingga mempermudah penjelasan atas karakteristik masing-masingnya. Kelemahan: Kelemahan utama pendekatan sistem ini adalah 'abstaksinya'. Artinya, ia memandang struktur atau fungsi lembaga-lembaga politik sebagai sama di aneka negara. Padahal, kondisinya tidak demikian. Peran eksekutif di negara Uni Emirat Arab berbeda dengan peran eksekutif Amerika Serikat, misalnya.

Juga, pendekatan sistem terlampau bersifat makro politik sehingga sulit jika seorang peneliti hendak meneliti gejala-gejala yang lebih mikro seperti orientasi politik individu, terorisme, hegemoni, konflik.

Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus Anonim 20.3.13 Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan, yang jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem.

Umpan balik (feedback) adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output. Balas Hapus seta basri 10.4.13 Tentu saja.

Terlebih, apabila kesalahan administrasi tersebut disengaja. Apa akibatnya secara politis? Dukungan atas sistem politik menurun dan tuntutan menaik. Dukungan menurun akibat berangsur tidak yakinnya pihak yang dirugikan atas kinerja sistem politik.

Dalam hal ini, kinerja sistem politik adalah keputusan-keputusan yang dibuat para pegawai pengadilan. Para pegawai pengadilan adalah mesin negara. Kerja mereka yang buruk mencerminkan kinerja negara yang juga buruk: Performa negara ada di tangan mereka. Menaiknya tuntutan adalah akibat rasa tidak puas warga negara yang dirugikan. Masih ingat dalam benar sebagian warga negara Indonesia bahwa di era pra reformasi, pengadilan bahkan disebut sebagai dagelan. Apa saja sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai politis dari hal-hal ini?

Apabila hal ini (menurunnya dukungan dan menaiknya tuntutan) dibiarkan berlarut-larut, meluas, maka akan muncul distrust warga negara terhadap negara. Distrust membuat warga negara curiga terhadap pengelola sistem politik.

Distrust berujung pada upaya mempertanyakan sistem politik dari warga negara. Jika sudah demikian, maka eksplosi partisipasi politik tidak menunggu sulutan api. Hapus seta basri 25.4.13 Perbedaan keduanya adalah titik tekan. Easton menekankan pada pemetaan kinerja umum sistem politik. Bagaimana struktur input, proses, output, dan feedback bekerja. Sifatnya abstrak karena memang tujuannya membangun penjelasan yang umum dan menyeluruh atas kinerja sistem politik. Almond, di sisi lain, terinspirasi atas bangunan model sistem politik Easton.

Namun, Almond ini terkenal dengan pendekatan struktural-fungsional. Fungsi-fungsi setiap struktur politik (yang disebut Easton) dirinci oleh Almond ini. Termasuk pula Almond mulai masuk ke dalam kajian behavioralisme dalam ilmu politik. Kajian yang kemudian membuat model sistem politik Easton kendati serupa di setiap negara, tetapi berbeda kinerjanya akibat adanya budaya politik. Dan, sebagai tambahan, dapat dilihat balasan komentar pada Kamis, 01 Maret, 2012. Demikian. Semoga bermanfaat.

Hapus seta basri 25.4.13 Sebenarnya dapat dilihat pada balasan komentar di bagian-bagian atas. Namun, dapat pula ditambahkan: Easton menekankan pada kajian lembaga formal terutama negara, Almond tidak hanya negara tetapi juga meliputi struktur informal dalam kajian sistem politik.

Easton belum lagi merambah gejala budaya sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai sehingga mengasumsikan teori sistem politiknya berlaku umum, Almond sudah merambah budaya politik sebagai kecenderungan individu terhadap sistem politik sehingga membuat kinerja sistem politik negara satu berbeda dengan negara lainnya.

Easton menitikberatkan kajian kepada lembaga, Almond selain lembaga juga individu (behavioralis). Demikian. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 26.4.13 Sebelumnya, perbandingan yang dimaksud apakah "studi sistematis seputar perbedaan dan persamaan antar sistem politik/negara?" Apabila demikian yang dimaksud maka sesungguhnya beragam.

Namun, terdapat penulis tandem yang seperti berhasil merangkum semua pendekatan yaitu Bernard E. Brown dan Roy C. Macridis. Brown and Macridis membagi pendekatan perbandingan menjadi 4 (empat) yaitu: (1) Pola Legitimasi (variabelnya Demokrasi, Otoritarianism, dan Transisi Menuju Demokrasi); (2) Dinamika Politik (variabelnya Masyarakat Sipil dan Partai Politik); (3) Lembaga Politik (variabelnya Pembuatan Kebijakan dan Kinerja Politik); dan (4) Perubahan Politik (variabelnya Modernisasi dan Pembangunan, Modernisme versus Postmodernisme, dan Revolusi).

Misalnya, seorang peneliti hendak melakukan perbandingan antara Indonesia dan Cina. Peneliti tersebut cukup menggunakan salah satu pendekatan, misalnya Perubahan Politik. Dengan demikian, dalam membandingkan Indonesia dan Cina maka mengisahkan bagaimana Modernisasi dan Pembangunan yang terjadi di kedua negara, bagaimana Modernisme dan Postmodernisme dipahami di Indonesia dan Cina, serta aneka Revolusi yang terjadi di Indonesia dan Cina.

Setelah itu, barulah peneliti menarik benang merah seputara persamaan dan perbedaan antara kedua negara diukur dari variabel-variabel termaksud. Demikian. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 1.7.13 Wa'alaikum salaam. Mungkin tentu ada kebaikannya apabila dirinci terlebih dahulu mengenai teori Almond yang dikehendaki. Teorerisasi Almond atas sistem politik terdiri atas 3 level.

Level pertama adalah struktural-fungsional (rincian fungsi konversi); level kedua adalah kapabilitas sistem politik; dan level ketiga adalah fungsi pemeliharaan sistem politik.

Mungkin sekadar contoh adalah level kedua, khususnya kapabilitas sistem politik yang salah satunya adalah kemampuan simbolik. Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional.

Menurut hemat kami, kemampuan ini memiliki masalah saat-saat ini. Di dunia internasional negara tersebut mengidentifikasi diri sebagai penyebar nilai-nilai demokrasi. Namun, hal yang terjadi kiranya tidak semacam itu. Sejumlah (jika bukan disebut banyak) rezim-rezim politik non-demokratis justru didukum oleh pemerintahan mereka.

Dapat diambil contoh era Saddam Husein tahun 1980-an, era Orde Baru era 70-90-an, era Ferdinand Marcos 70-80-an, era Zia-ul-Haq era 1980-an, dan masih sejumlah contoh lagi. Secara simbolik pemerintah negara ini memunculkan persepsi sebagai memberlakukan standard ganda: Di satu sisi mengidentifikasi diri selaku promotor demokrasi; Di sisi lain terstigma selaku pendukung rezim-rezim politik non-demokratis. Dari analisis sepintas ini, dapat dilansir rangkaian variabel mengapa kemampuan simbolik ini justru memili muatan ganda.

Salah satunya adalah studi yang pernah dilakukan oleh C. Wright Mills mengenai proses pengambilan kebijakan dalam sistem politik negara tersebut. Demikian sebagai sedikit masukan. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 12.10.13 Menurut Miriam Budiardjo: " . politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." (Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik).

Menurut Roger F. Soltau: "Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain" (Soltau dalam ibid.) Menurut Harold D. Laswell: ""Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagai- mana." (Laswell dalam ibid.) Manurut Harold D.

Laswell dan A. Kaplan: "Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan." (Laswell dan Kaplan dalam ibid.). Sekiranya itu yang saya ketahui. Silakan. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 23.10.13 Input: Dalam sistem sosial Indonesia, guru (juga dosen) menduduki posisi sosial yang relatif terhormat. Indikasinya muncul jargon "guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa." Namun, guru sekadar dihargai sebagai posisi sosial tanpa jaminan spesifik atas posisi tersebut. Akibatnya, kelompok-kelompok guru pasca reformasi politik 1998 berupaya memastikan keterjaminan posisi guru sebagai sebuah profesi yang dilindungi income finansial dan non finansialnya.

Upaya kelompok-kelompok ini diartikulasikan oleh organisasi-organisasi guru di Indonesia di antaranya melalui rapat akbar, long march, demonstrasi, dan sejenisnya. Konversi: Organisasi-organisasi guru, melalui perwakilan mereka, masuk ke parlemen untuk bertemu dengan komisi parlemen yang berkaitan dengan aspirasi mereka.

Selain itu, mereka juga menemui pihak eksekutif mengenai hal yang serupa. Melalui parlemen, artikulasi kepentingan para guru ini kemudian diagregasi. Agregasi tersebut diantaranya berbentuk penyusunan RUU Guru dan Dosen. Dalam rancangan tersebut, parlemen selaku wakil rakyat berdiskusi dengan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai mengenai poin-poin yang patut dimuat dalam RUU tersebut.

Output: Output dari kepentingan para guru ini kemudian terjelma dengan pengesahan UU Guru dan Dosen. UU ini disusun oleh parlemen dan diundangkan oleh eksekutif sekaligus implementatornya. Di antara bentuk implementasi tersebut di antaranya adalah proyek besar sertifikasi guru dan dosen dalam jabatan. Feedback: Setelah diimplementasi, salah satunya dalam proyek besar sertifikasi guru dalam jabatan, elemen guru dan dosen di Indonesia memerifikasi pelaksanaannya oleh pemerintah.

Dukungan dan tuntutan baru berkenaan dengan implementasi tersebut kemudian masuk kembali sebagai input - konversi - output - feedback dan seterusnya. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 8.3.14 Dalam teori sistem politik, intinya terkandung input (tuntutan dan dukungan) - konversi - output (keputusan dan tindakan) - feedbak - input dan seterusnya.

Ambil saja kasus kesejahteraan dosen. Dosen di Indonesia mayoritas adalah dosen swasta. Umumnya kampus swasta bertahan hidup sendiri, membanting tulang agar tetap hidup, tetap memiliki jumlah mahasiswa. Memang ada kampus swasta yang besar, tetapi jauh lebih banyak yang kecil-kecil. Untuk itu, sesuai undang-undang dasar 1945, bahwa kecerdasan bangsa adalah salah satu tujuan didirikannya negara ini. Termasuk elemen penting bangsa di bidang pencerdasan bangsa ini adalah dosen.

Namun, banyak dosen yang tidak sejahtera. Boro-boro membeli buku dan melakukan penelitian, membeli makan sehari-hari untuk diri, istri, dan anak pun sulit. Sebab itu, lewat organisasinya, para dosen swasta memberikan INPUT kepada ke dalam sistem politik berupa permintaan penjaminan kesejahteraan (tuntutan). Tuntutan ini kemudian masuk ke dalam KONVERSI, dengan mana presiden (lewat menteri) dan DPR berserta perwakilan dosen swasta berembug.

Hasilnya adalah OUTPUT (keputusan) untk membuat undang-undang sertifikasi dosen. Undang-undang sertifikasi dosen yang merupakan output ini lalu dieksekusi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi dengan menjalankan program sertifikasi dosen.

Jalannya program sertifikasi dosen ini merupakan FEEDBACK yang kembali menimpa para dosen swasta. Banyak dosen swasta yang tidak bisa disertifikasi. Akibatnya mereka protes dan masuk menjadi INPUT dan meminta alternatif lain (TUNTUTAN) untuk melengkapi kekurangan cakupan sertifikasi dosen.

Dengan demikian, presiden (melalui Mendikbud) dan DPR kembali berembug (KONVERSI) menyelesaikan TUNTUTAN. Keluarlah peraturan dosen tetap, bahwa dosen tetap akan dibayar sesuai UMR (KEPUTUSAN).

Mendikbud c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi melaksanakan keputusan ini (TINDAKAN) bahwa dosen swasta kini dibayar oleh pemerintah sesuai UMR.

UMR bagi para dosen ini bisa dibayar pemerintah karena pemerintah memangkas seluruh fasilitas mewah pejabat negara (liburan, uang saku, kendaraan, dan sejenisnya).

Para dosen swasta senang karena kini pejabat pemerintah hidup prihatin sama seperti mereka. Ini adalah FEEDBACK yang setelah dirasakan para dosen swasta menjadi bahan INPUT, yang bukan lagi tuntutan tetapi DUKUNGAN. Kini dosen swasta bisa membayar pajak karena penghasilan mereka sudah sedikit di atas UMR.

Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus Unknown 29.12.13 Assalamualikum bang seta, sebelmny terimakasih atas resume artikelnya. hebat! bang ana mau nanya, apakh ada "parameter" inti dari easton atau almond, untuk menganaslisa perbandingan politik di "Indonesia". yah contoh kasus maraknya KKN, dan penyalahan aturan pelantikan gubernur yg terkena kasus KKn.

itu bisa gak? Balas Hapus seta basri 8.3.14 Wa'alaikum salaam. Terima kasih atas apresiasinya. "Parameter" inti dari Easton dan Almond untuk perbandingan politik di Indonesia tentu saja ada.

Dan itu adalah konsep-konsep yang keduanya tawarkan. Misalnya, untuk Easton, parameternya adalah Mekanisme Input, Tuntutan, Dukungan, Konversi, Output, Keputusan, Tindakan, dan Feedback. Untuk Almond adalah Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Artikulasi Kepentingan, Agregasi Kepentingan, Komunikasi Politik, Legislasi, Eksekusi, dan Yudikasi.

Mengenai contoh kasus seperti KKN, penyalahan aturan pelantikan gubernur yang terkena Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai mungkin agak sulit apabila diterapkan parameter-parameter Easton dan Almond ini.

Kasus-kasus seperti ini tampaknya lebih condong ke dalam permasalahan etika pejabat publik. Mengenai masalah etika pejabat publik ini, terdapat sekurangnya 5 parameter pengukurnya, yaitu (Haryatmoko, 2011: 21): - Manajemen nilai - Kemampuan penalaran moral - Moralitas pribadi dan moralitas publik - Etika organisasional - Evaluasi Menurut hemat saya, dengan kelima parameter ini, kasus-kasus KKN yang dilakukan pejabat publik dapat diperbandingkan.

Misalnya, antara Artidjo Alkotsar diperbandingkan dengan Akil Mochtar. Demikian tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 8.3.14 Skema David Easton, sama seperti penjelasan lain darinya mengenai sistem politik, merupakan "grand theory".

Akibatnya, sistem politik digambarkan secara menyeluruh, fokus pada "big picture", kurang sensitif kepada detail, dan akibatnya, dianggap sebagai terlampau abstrak. Sebagai contoh, Easton tidak merinci secara mendetail mengenai "konversi". Dan ia menyebutknya sebagai "kotak hitam" (black box) yang multi interpretasi ketidak coba dipahami oleh para pengguna teorinya.

Akibatnya, muncul penafsiran beragam. Di satu sisi, ini mengakibatkan keberlebihan argumentasi atas suatu konsep yang sesungguhnya sederhan. Di sisi lain, ini mengakibatkan munculnya variasi penjelasakan yang justru bagus bagi perkembangan ilmu politik. Demikian tanggapan super singkat dari saya. Semoga bermanfaat.

Hapus seta basri 13.3.14 Struktur politik yang dimaksudkan oleh Almond adalah struktur input dan struktur output yang sebelumnya diketengahkan oleh David Easton. Pernyataan Almond bahwa "setiap sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai politik . bersifat multifungsi" dapat dijelaskan sebagai berikut: Struktur input memiliki fungsi-fungsi sosialisasi (dilakukan oleh keluarga, sekolah, peer group, pemerintah, partai politik, media massa) dan rekrutmen politik (dilakukan partai politik, pemerintah, KPU/D), artikulasi kepentingan (dilakukan LSM, ormas, orpol, tokoh masyarakat), agregasi kepentingan (dilakukan partai politik/fraksi/komisi dalam parlemen), dan komunikasi politik (dilakukan para aktor politik, media massa).

Sementara itu, struktur output memiliki fungsi-fungsi pembuatan peraturan (badan legislatif/DPR/DPRD I/DPRD II/DPD), penerapan peraturan (badan eksekutif/ Presiden dan jajarannya), dan pengawasan peraturan (dilakukan badan Yudikatif seperti MA dan MK). Demikian tanggapan saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Hapus Anonim 9.9.14 pak saya dapat tugas dari kampus tentang "profil tokoh yang berpengaruh bagi Eropa dalam bidang politik dan Ekonomi" dan saya mendaapatkan Gabriel Almond.

kalau menurut bapak kontribusi apa yang di berikan Gabriel Almond dalam bidang pemikiran politik bagi Eropa maupun dunia sampai saat ini? Balas Hapus seta basri 27.9.14 Gabriel Abraham Almond merupakan intelektual dalam bidang politik. Debut terbesarnya adalah karya penelitiannya di lima negara (bersama Sidney Verba) seperti sekilas dipaparkan dalam artikel di atas.

Almond mengubah paradigma berpikir ilmu politik yang awalnya filosofis dan teoritik-abstraktif menjadi praktis-operatif yang dengan mengaji pentingnya faktor individu dalam kajian politik. Sebelum Almond, kajian ilmu politik hanya fokus pada aktor state dan policy. Setelah Almond, faktor psikologis-individualitas menjadi penting. Revolusi besarnya adalah konsep Budaya Politik yang melibatkan tiga ranah dalam diri individu manusia yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Dengan kata lain, kajian behavioral dalam ilmu politik menjadi sangat mungkin.

Juga, dari Almond lah faktor warganegara menjadi diperhitungkan dalam kajian-kajian ilmu politik yang sebelumnya didominasi oleh aktor negara, partai politik, dan policy.

Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 11.10.14 Mungkin perlu disampaikan bahwa D. Easton dalam grand theorynya bicara mengenai "state". Di sisi lain, G.A. Almond mulai mengarah pada "citizen." Apabila hendak sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai lakukan analisis seputar kebijakan luar negeri suatu negara, maka "model arus sistem politik" dari D.

Easton cukup menarik untuk dirambah. Seperti diketahui bersama, kebijakan luar negeri suatu negara manakala diformulasikan, seyogyanya memertimbangkan aspek extrasocietal dan intrasocietal-nya. Contohnya, ratifikasi Protokol Kyoto oleh pemerintah Indonesia.

Saat itu, pengaruh dari Sistem Sosial Internasional yaitu rezim-rezim internasional yang bergerak di dalam lingkungan hidup memaksa negara-negara industri maju memberikan kredit karbon kepada negara dengan potensi final menjadi paru-paru bumi. Salah satu negara paru-paru bumi adalah Indonesia dengan hutan Kalimantan dan Papuanya. Negara-negara maju kemudian mendorong Indonesia ikut aktif dalam implementasi Protokol Kyoto.

Sementara di dalam negeri, gerakan-gerakan sosial masyarakat adat dan perlindungan lingkungan hidup gencar menyelenggarakan kampanye anti pembalakan liar atas kayu-kayu hutan di Indonesia. Formulasi dari aneka pertimbangan tersebut adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif dalam Perlindungan Lingkungan Hidup. Bahkan, di kurikulum 2006 tercantum mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah Indonesia.

Juga, Indonesia terus aktif dalam konferensi-konferensi Bumi di dunia. Demikian tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 11.10.14 Sebelumnya ada baiknya untuk dipertimbangkan bahwa D. Easton, manakala memormulasikan teorinya, terinspirasi oleh general system theory yang berkembang dalam cabang ilmu biologi. Cabang tersebut berkesimpulan bahwa mahkluk hidup merupakan sebuah sistem kerja yang bisa lahir, berkembang dan mati.

Setiap makhluk hidup memilliki mekanisme kerja input-output, teknik adaptasi, dan memelihara kinerja dirinya sendiri. Agar seluruhnya dapat bekerja, ada prinsip ekuiibrium yang harus dipertahankan. Menurut pemahaman saya, D. Easton amat terinspirasi dengan asumsi ilmu biologi ini. Demikian tanggapan saya.

Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 18.10.14 Analisis politik D. Easton paling populer adalah negara sebagai sebuah sistem politik. Sebagai sebuah sistem politik ---sama seperti sistem kerja makhluk hidup--- negara butuh "makan". Kegiatan "makan" ini dinamai Easton sebagai mekanisme "input." Rupa "makanannya" bagi sebuah sistem politik adalah "tuntutan" dan "tindakan." Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai ---sama seperti makhluk hidup--- "makanan" tersebut diolah.

Apabila pada makhluk hidup dinamakan kegiatan "pencernaan" maka pada sistem politik dinamakan "konversi".

Proses "konversi" pada sistem politik dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah (bisa DPR, Presiden) sementara pada makhluk hidup dilakukan oleh organ seperti lambung, usus, dan sejenisnya. Kemudian, apabila hasil dari kegiatan "pencernaan" pada makhluk hidup berupa sekretor seperti nutrisi, karbon, urine, dan sejenisnya, maka pada sistem politik hasil kegiatannya berupa "output" yang bisa berupa keputusan ataupun tindakan. Setiap hasil kegiatan "output" ini kemudian disampaikan kepada struktur-struktur "input" dalam mekanisme "feedback" atau "umpan balik." Umpan balik ini pun --- pada saat kemudian--- menjadi pendorong bagi masuknya tuntutan dan dukungan kepada sistem politik.

Demikian terus proses berlangsung secara siklis. Apabila mekanisme input - konversi - output berjalan dalam equilibrium (keseimbangan) sistem politik akan lestari. Sistem politik akan mengalami kebangkrutan apabila terjadi disequilibrium. Demikian sebatas pemahaman saya akan pendapat D. Easton. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 24.12.14 Mungkin Anda dapat mencoba teori-teori yang menjelaskan tentang "Governance Network." Teori-teori ini bicara seputar bagaimana peran aneka peraturan dalam memproduksi dan mendistribusikan kekuasaan, seperti misalnya yang terdapat pada konstitusi negara, badan legislatif, peraturan/hukum, atau lembaga lain yang mendasarkan kekuasaannya pada aturan yang sifatnya legitimate.

Demikian tanggapan dari saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 29.7.15 Crisis, Choice and Change adalah buku yang disusun Almond bersama teoretisi politik lainnya. Dalam buku tersebut, Almond et.al.

mengobservasi bagaimana setiap bangsa menangani krisis secara berbeda-beda. Krisis tersebut secara bervariasi terjadi di aneka sektor seperti politik, ekonomi maupun sosial. Bagaimana suatu bangsa menangani krisis lebih baik dari lainnya, adalah suatu perbandingan yang dapat disimak dari buku tersebut. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 29.7.15 Silakan.

Black box (kotak hitam) adalah bahasa "simbolik" Easton mengenai proses konversi di dalam sistem politik. Easton sendiri tidak secara spesifik mengurai apa saja yang terjadi di dalam black box tersebut. Namun, dapat saja kita selaku pihak yang menggunakan teori menduga aneka proses yang terjadi di dalamnya. Dalam black box (proses sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai sarat dengan kepentingan inilah aneka kebijakan pemerintah (output) berupa keputusan dan tindakan dibuat.

Proses ini ditandai dengan proses-proses lobi intra DPR (partai, inter-fraksi, antar-fraksi), intra eksekutif (lobi kelompok kepentingan terhadap eksekutif), antara eksekutif dan legislatif, dan lain sebagainya.

Misalnya, bagaimana pimpinan KPK diajukan Presiden dan dipilih DPR, bagaimana RAPBN diajukan Eksekutif dan disetujui legislatif, bagaimana dana parpol disediakan, bagaimana calon Kapolri diajukan Presiden dan disetujui DPR, bagaimana DPR dan Presiden menyepakati kenaikan BBM, dan masih banyak lagi kegiatan yang berlangsung di dalam black box tersebut.

Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus Ahmad 12.4.15 Assalamualaikum.mohon penjelasan Pak, ada 2 pertanyaan saya: 1. Berdasarkan tahapannya, model perumusan kebijakan publik berdasarkan pendekatan model sistem david easton dan randall ripley perbedaannya apa ya? apa ada contoh kasusnya? 2. Apakah pendekatan model sistem david easton dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah (contoh: RPJMD, Renstra SKPD, RKPD) Terima kasih.

Balas Hapus seta basri 29.7.15 Wa'alaikum salaam. 1. Dalam konteks perumusan kebijakan publik, saya kira Ripley lebih spesifik ketimbang Easton. Easton dalam kerangka kerja sistem politik penjelasannya lebih bersifat sistemik, sementara Ripley lebih spesifik karena memang bidang speasialisasinya sendiri lebih mengarah ke kebijakan publik. Kendati dapat saja model Easton digunakan untuk menjelaskan proses penyusunan kebijakan publik, tetapi digunakan sebagai analisis konteks dengan mana suatu kebijakan publik disusun, baru kemudian untuk spesifik dari penyusunannya menggunakan model Ripley.

2. Menurut pemahaman saya, model Easton dapat saja digunakan sebagai analisis konteks mengapa suatu dokumen perencanaan daerah disusun. Apabila suatu rancangan disusun memertimbangkan dimensi dalam dan luar negeri, model Easton dapat disusun sebagai analisis konteksnya. Sementara, ketika tiba saat penyusunan rancangannya secara per se, model Ripley baru digunakan. Alangkah lebih lengkapnya apabila memang demikian. Demikian tanggapan saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 29.7.15 Easton dan Almond menyusun teori sistem politiknya untuk diberlakukan secara umum.

Dengan demikian, ia mungkin berharap aneka sistem politik yang berbeda, baik sistem terbuka maupun tertutup dapat dianalisis oleh itu. Mungkin, bagi penulis buku PKn tersebut (saya belum pernah baca buku PKn tersebut), adalah seperti itu. Pendekatan Easton dan Almond digunakan untuk menjelaskan semua jenis sistem politik, baik demokrasi, otoriter, diktator, oligarki, dan seterusnya.

Sepemahaman saya, sebagai sebuah teori sistem umum, tidak bermasalah untuk menggunakan pendekatan Easton dan Almond atas semua jenis tersebut. Hanya saja, tentu akan berbeda penjelasan masing-masingnya. Misalnya, baik sistem demokrasi, otoriter, diktator, oligarki, selama masih bernama negara, pasti memiliki mekanisme input-proses-output-feedback (menurut Easton) dalam operasinya. Demikian pula, mereka juga memiliki stuktur input (menurut Almond meliputi: sosialisasi, rekrutmen, artikulasi, agregasi, dan komunikasi) dan output (legislasi, eksekusi, dan yudikasi).

Hanya saja, setiap jenis sistem politik tadi pasti berbeda implementasinya menurut konsep-konsep Easton dan Almond seperti telah disebutkan. Demikian tanggapan dari saya.

Semoga bermanfaat. Hapus Unknown 10.5.15 Sebelumnya terima kasih, informasinya sangat bermanfaat. Pak mau tanya, apa indikator dari sistem david easton ini? apakah dapat digunakan teori sistemnya dalam skripsi yang berhubungan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)? karena dosen saya meminta saya menggunakan sistem yang memiliki input, output dan feedback.

adakah teori sistem lain yang memiliki output dkk, selain david easton? mohon petunjuk dan bantuannya? terima kasih sebelumnya Balas Hapus seta basri 29.7.15 Sama-sama. Sistem Easton ini digunakan untuk analisis politik di level negara. Apabila yang dimaksud oleh skripsi adalah "coba menjelaskan mengapa peraturan SMK3 dibuat pemerintah" maka dapat saja sistem politik Easton ini digunakan.

Indikatornya adalah di lini input (tuntan dan dukungan), dilini konversi, di lini output (keputusan dan tindakan), dan di lini feedback (umpan balik, bagi yang melakukan tuntutan dan dukungan atas peraturan ini). Namun, apabila skripsi tersebut berlingkup di bidang ekonomi-manajemen, saya kira dapat digunakan yang lebih spesifik di bidangnya, misalnya bidang sistem informasi manajemen atau sejenisnya. Demikian tanggapan dari saya.

Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 29.7.15 Mohon maaf sebelumnya, mengenai "support" Easton ini, saya memahaminya ada dua yaitu "explicit support (ES)" dan "diffuse support (DS)".

ES merupakan dukungan yang dihasilkan dari puasnya warganegara atas kinerja sistem politik karena tuntutan mereka dikabulkan. DS berbeda, yaitu dukungan yang diberikan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai warga negara bukan karena tuntutan spesifik mereka dikabulkan, melainkan lebih karena kinerja sistem politik secara keseluruhan. Demikian tanggapan dari saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Hapus Yusra 5.6.15 Hahaha.

1 semester belajar TPP baru kali ini mulai paham. Salam. Pak, saya ingin bertanya. klo kita mau melihat kinerja anggota dewan dengan Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond apakah bisa? saya masih bingung memasukkan klasifikasinya yang benar? matur nuwun Balas Hapus seta basri 29.7.15 Sepemahaman saya bisa saja.

Tugas anggota dewan adalah menyusun undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Tinggal dilihat saja, tuntutan apa saja yang masuk dari masyarakat. Apakah tuntutan tersebut diproduksi menjadi undang-undang ataukah tidak. Kemudian, apabila tidak diproduksi mengapa demikian?

Tentu ada yang terjadi di proses konversi. Dan, apabila memang jadi diproduksi, bagaimana anggota dewan melakukan pelaksanaan atas implementasi undang-undang tersebut oleh eksekutif.

Kemudian, dari suatu undang-undang (atau rencana undang-undang) bagaimana tuntutan dan dukungan masyarakat atas posisi anggota dewan? Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 9.11.15 Penekanan yang dilakukan oleh David Easton dalam penyajian teorinya adalah hendak menyusun suatu teori sistem politik yang bersifat umum.

Easton ingin para pembacanya memiliki kemampuan melakukan analisis atas sistem politik di negara yang mereka teliti dengan hanya menggunakan teori sistem sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai. Dengan demikian, teori sistem politik Easton ini disebut sebagai grand theory. Latar belakang dari David Easton sendiri adalah ilmuwan politik yang nuansa pendidikannya kental dipengaruhi oleh teori sistem umum yang terlebih dahulu berkembang di cabang-cabang ilmu biologi dan ilmu sosiologi.

Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 23.5.17 India pernah dikolonisasi oleh Inggris. Indonesia oleh Belanda. India pasca kolonialisme Inggris terbelah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh. Garis demarkasinya adalah agama. Indonesia pun hendak dibelah Belanda menjadi Negara Indonesia Serikat. Namun, berkat Mosi Integral Natsir (kabinet Masyumi), upaya tersebut gagal. Kini, India menganut bentuk pemerintahan Parlementarian, mirip model Westminster Inggris, suatu bentuk pemerintahan yang nilai-nilai dasar politiknya cukup berbeda dengan India.

Di Inggris, model politik tersebut tumbuh secara alamiah melalui penguatan kelas menengah yang mendongkel kuasa monarki Inggris. Di India, model tersebut dipenetrasi dari atas ke kalangan massa. Di sisi lain, nilai sosial-budaya 'kasta' terus berlaku, yang menyebabkan bukan terjadi kompleksitas hubungan antara mekanisme parlementarian yang menghendaki individualitas dengan budaya yang menghendaki ketatnya collective consciense (kesadaran kolektif).

Akibatnya, wajah politik India banyak diwarnai rangkaian aksi kekerasan yang hampir tidak berujung. Ini di antaranya dapat ditelusuri pada hal tercerabutnya nilai-nilai budaya dasar rakyat India oleh warna politik yang sama sekali baru bagi mereka. Di Indonesia, sistem politik yang dikembangkan adalah bentuk pemerintahan model Presidensil.

Indonesia tidak mengikuti model parlementarian Belanda (negara pengkoloninya). Namun, hal yang diadopsi secara awal dari Belanda adalah pendirian partai-partai politik, yang secara formal dikeluarkan oleh Hatta lewat Maklumat No.

X/1945 dan rencana pemilu 1946. Tentu saja, format politik yang baru ini hanya cukup familiar bagi kalangan elit, bukan massa. Pilihan presidensil sendiri lebih kepada rencana ideal untuk membangun pemerintahan eksekutif yang kuat. Belanda sendiri sesungguhnya telah mulai merintis politik perwakilan melalui volksraad.

Namun, volksraad tersebut masih cenderung elitis dan bukan pelibatan politik rakyat secara keseluruhaan. Tidak ada pemilihan umum bagi anggota volksraad. Dengan demikian, mirip dengan India, mekanisme politik yang diterapkan di Indonesia modern sesungguhnya merupakan nilai-nilai baru, yang ditumbuhkan dari kalangan elit kepada massa. Demikian tanggapan saya.

Semoga bermanfaat. Hapus Unknown 2.12.15 terima kasih pak, mohon tanggapanya pak tentang : Bagaimana manuver Politik Luar Negeri Indonesia dibawah Presiden SBY menanggapi kasus kebakaran hutan dan mengapa demikian ? dalam hal ini kasus kebakaran hutan indonesia tahun 2013,dimana SBy minta maaf atas kebakaran hutan dan menegur menteri luar negerinya atas pernyataan indonesia tidak perlu minta maaf terkait kebakaran hutan.

saya melihat tulisan bapak sesuai dengan jurnal ilmiah jadi saya tertarik Balas Hapus seta basri 23.5.17 Karakter politik luar negeri yang dikembangkan bernuansa pasifisme. Masalah kebakaran hutan adalah kompleks, berkait dengan peladang Indonesia, perusahaan asing yang mengelola hutan, faktor alam, dan sebagainya.

Manuver presiden tersebut lebih kepada upaya meredakan konflik, membangun kesalingpengertian, menjaga hubungan baik, dan sejenisnya. Urusannya tentu lebih bersifat politis ketimbang teknis. Menteri yang dimaksud membaca persoalan dari aspek teknis kebakaran, sementara presiden membaca persoalan dari aspek politis hubungan antarnegara.

Demikian tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 23.5.17 Secara singkat, UU APP adalah contoh UU yang lahir dari desakan masyarakat. Fenomena erotika di layar televisi maupun hiburan masyarakat menggelisahkan kalangan pemerhati pendidikan, agamawan, dan lembaga-lembaga perlindungan anak. Terutama kalangan agama, mengartikulasikannya baik melalui demonstrasi maupun lobby-lobby di tingkat parlemen. Parlemen mengagendakan RUU APP dalam prolegnas. Lalu disepakati dengan eksekutif, dan terbitlah UU APP.

Keputusan sudah diambil, yaitu UU APP telah diundangkan. Tindakan eksekutif terhadap pelaksanaan UU APP tersebut, sebagai feedback adanya UU APP, memang masih harus ditunggu. Tentu saja, seluruh elemen bangsa sebaiknya mengawal proses ini.

Demikian tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 23.5.17 Penjelasan atas diagram Almond berpijak pada pendapat Chilcote. Tuntutan dan dukungan yang hendak masuk ke dalam sistem politik mengalami konversi, ke dalam bentuk artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan menggunakan komunikasi politik. Ketiga bentuk ini kemudian diolah di dalam sistem politik dan keluar dalam bentuk pembuatan peraturan, pelaksanaan peraturan, dan pengawasan peraturan.

Ketiga hal ini merupakan wujud dari keputusan dan tindakan di lini output. Manifestasi ketiga hal ini (untuk terlaksana di lapangan) bergantung pada lima variabel, yaitu kemampuan regulatif, ekstraktif, simbolik, distributif, dan responsif yang dimiliki negara (sistem politik).

Selain itu, setiap proses input-proses-output ditengarai tidak bebas dari unsur lingkungan (baik intrasocietal maupun extrasocietal).

Keberlangsungan sistem politik untuk melakukan proses konversi dari input menjadi output pun tidak bebas dari variabel pemeliharan sistem politik dan adaptasi sistem politik, terutama diperhadapkan dengan kondisi lingkungan. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 14.5.20 Sistem politik adalah hasil interaksi dinamis antara struktur politik yang menjalankan fungsi masing-masing.

Totalitas interaksi antar struktur (dengan fungsi masing-masing) itulah yang disebut sistem politik. Sebab itu, sistem politik Indonesia 1945-1949, 1950-1957, 1957-1965, 1966-1998, dan 1998 s.d. saat ini berbeda-beda. Itu akibat interaksi antar struktur input juga antar struktur output berbeda antar zaman. Ini baru di negara yang sama (yaitu Indonesia). Apalagi kita bandingkan antara Indonesia dengan Gambia misalnya, pasti ada perbedaan karena interaksi antar struktur politiknya pasti berbeda.

Demikian tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 5.3.21 Sistem, struktur, dan fungsi dalam negara Indonesia bisa dijelaskan sebagai berikut. Indonesia adalah sistem politik.

Sistem politik terdiri atas struktur (bagian-bagian) yaitu struktur input, proses, dan output. Contoh struktur input: Kelompok Kepentingan, Partai Politik, Ormas. Contoh struktur proses: DPR, Eksekutif. Controh struktur output Pengadilan, Peradilan, Eksekutif. Setiap struktur punya fungsi yang berbeda satu sama lain. Fungsi struktur input: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan. Fungsi struktur output: Pembuatan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Keputusan. Kalau mekanisme kerja input-proses-output semua negara sama.

Yang membedakan adalah budaya politik dan juga model kekuasaan yang berlangsung (demokrasi, otoritarian, junta militer, kediktatoran). Demikian tanggapan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 22.10.18 Grand theory Easton dan middle range theory Almond dapat kita gunakan untuk merinci secara detail kinerja para pejabat di suatu negara. Easton memberikan gambaran besar bagaimana sistem politik itu bekerja, sementara Almond pada detail-detail fungsi dari struktur politik yang dijelaskan Easton tetapi masih bersifat abstrak.

Paduan antara teori Easton dan Almond dapat mengantarkan kita untuk menganalisis jalannya negara sehari-hari. Dari analisis tersebut akan terlihat lini mana yang sudah berjalan baik dan mana yang perlu diperbaiki.

Identifikasi kita atas hal-hal yang perlu diperbaiki inilah yang mendorong adanya upaya perbaikan ke arah negara Indonesia yang lebih baik. Contoh: dari sisi kapabilitas sistem politik yang dicetuskan Almond, akan kentara manakan diantara kapabilitas-kapabilitas tersebut (regulatif, ekstraktif, simbolik, dan seterusnya) yang sudah baik atau perlu ditingkatkan kinerjanya.

Demikian tanggapan dari saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 11.11.18 Isu dana saksi partai terkait UU tersebut di atas adalah wujud dari feedback terhadap UU tersebut.

Isu ini menjadi input bagi sistem politik, yang kini tengah diolah oleh DPR dan Presiden (pemerintah) dalam "kotak hitam".

Di dalam kotak hitam tersebut muncul pro dan kontra. Yang pro tentu saja partai-partai yang agak kekurangan dana untuk membayar transpor para saksi. Yang kontra adalah tentu pihak yang merasa punya dana lebih banyak untuk membayarnya. Saksi (kecuali hardliner partai), tentu akan kurang termotivasi dalam bekerja apabila transpor mereka (ongkos transportasi, uang makan, dan upah) kurang sepadan. Di sinilah, di kotak hitam inilah terjadi perdebatan antara para pembuat undang-undang itu sendiri.

Apapun hasilnya, baik muncul undang-undang baru ataupun tidak, menjadi output, yang ditetapkan dalam keputusan dan tindakan dari presiden. Demikian tanggapan saya.

Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 8.11.19 Proses dimulai dari pengaruh Lingkungan. Bisa berupa domestik atau mancanegara. Misalnya, musisi, produser musik, komposer, EO, dan sejenisnya. Dalam aktivitas mereka, tidak ada 'kepastian' kegiatan musik. Mengapa? Belum ada aturan Negara yang khusus mengaturnya. Muncullah ini sebagai Tuntutan kepada sistem politik. Tuntutan ini kemudian di-Artikulasi-kan ke dalam sistem politik.

Artikulasi ini misalnya mengontak anggota Parlemen, demonstrasi, membuat spanduk perlunya UU Musik, melobi anggota Parlemen, melobi pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengadakan seminar dan diskusi tentang perlunya UU Musik. Aktivis musik (maksud saya, pihak yang berkepentingan untuk hadirnya UU Musik), melakukan Komunikasi Politik, dengan siapapun, yang berwenang mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Musik. Setelah pentingnya Negara memiliki UU Musik disadari otoritas penyusun undang-undang, tibalah masalah musik ini di level Agregasi.

Agregasi ini dilakukan oleh partai politik, yang anggota-anggotanya duduk di Komisi Kebudayaan. RUU Musik, bisa diinisiasi oleh Presiden (c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) atau bisa juga oleh DPR (Komisi Kebudayaan). Namun, tetap DPR yang mengagregasikannya (mengelompokkannya), karena kuasa membuat Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai ada pada Parlemen, bukan Presiden.

Pada tahap ini terjadi Konversi di dalam Sistem Politik: Bagaimana RUU menjadi UU, dan tentu saja melalui sejumlah perdebatan, pro-kontra, seputar Pasal dan Ayat di dalam RUU Musik tersebut. Manakala, DPR setuju RUU menjadi UU (dari Komisi yang diajukan ke Rapat Paripurna), maka UU Musik pun terbentuk, yang kemudian wajib dijalankan oleh Presiden dan diundangkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak disetujui, maka proses dikembalikan kepada inisiator RUU Musik tersebut (bisa Presiden, bisa Parlemen).

Kira-kira demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Hapus seta basri 24.3.20 Indonesia sudah merencanakan UNBK tingkat SMK tahun 2020 (itu OUTPUT) keputusan Mendikbud dan BNSP, yang merupakan kemampuan pemerintah dalam hal Regulatif. Sekolah-sekolah SMK (Disdik, ortu, siswa, guru, kepala sekolah, pengawas) mempersiapkan tata cara pelaksanaan UNBK SMK 2020 (itu FEEDBACK ke masyarakat Indonesia). Di luar Wuhan, Covid-19 mengamuk lalu menyebar ke seantero bumi, WHO mengimbau Indonesia menyikapi (itu LINGKUNGAN EKSTERNAL).

Benar saja, sejumlah penduduk Indonesia terpapar Si Koronah. Muncul tuntutan dari masyarakat agar pemerintah bersikap tegas soal Si Koronah. Tuntutan diartikulasikan LSM, forum ortu, masyarkat pemerhati pendidikan, ikatan dokter, dlsb (itu Sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai.

Lalu Komisi X mengAGREGASI-kannya ke sistem politik. Komisi X meminta Mendikbud membatalkan UNBK 2020. Mendikbud melaporkan pada Presiden Joko Widodo. Keluarlah OUTPUT berupa keputusan Menteri Pendidikan No. 4/2020 yang intinya UNBK 2020 ditiadakan.

Ini adalah KEPUTUSAN. Tindakannya adalah menyosialisasikan ke masyarakat tentang keputusan ini. Demikian tanggapan saya. Hapus seta basri 24.3.20 Indonesia sudah merencanakan UNBK tingkat SMK tahun 2020 (itu OUTPUT) keputusan Mendikbud dan BNSP, yang merupakan kemampuan pemerintah dalam hal Regulatif. Sekolah-sekolah SMK (Disdik, ortu, siswa, guru, kepala sekolah, pengawas) mempersiapkan tata cara pelaksanaan UNBK SMK 2020 (itu FEEDBACK ke masyarakat Indonesia).

Di luar Wuhan, Covid-19 mengamuk lalu menyebar ke seantero bumi, WHO mengimbau Indonesia menyikapi (itu LINGKUNGAN EKSTERNAL).

Benar saja, sejumlah penduduk Indonesia terpapar Si Koronah. Muncul tuntutan dari masyarakat agar pemerintah bersikap tegas soal Si Koronah. Tuntutan diartikulasikan LSM, forum ortu, masyarkat pemerhati pendidikan, ikatan dokter, dlsb (itu TUNTUTAN). Lalu Komisi X mengAGREGASI-kannya ke sistem politik.

Komisi X meminta Mendikbud membatalkan UNBK 2020. Mendikbud melaporkan pada Presiden Joko Widodo. Keluarlah OUTPUT berupa keputusan Menteri Pendidikan No.

4/2020 yang intinya UNBK 2020 ditiadakan. Ini adalah KEPUTUSAN. Tindakannya adalah menyosialisasikan ke masyarakat tentang keputusan ini. Demikian tanggapan saya. Hapus seta basri 14.5.20 Sistem politik Indonesia, Rusia, Nigeria, Lesotho, ataupun Puerto Rico semua menjalankan fungsi input seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik.

Juga fungsi output seperti pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan peraturan. Namun, jalannya fungsi input dan output di 5 negara tersebut tentu berbeda, bergantung interaksi antar aktor politik di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Hapus seta basri 10.3.21 UU Cipta kerja sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai dianalisis lewat pengaruh lingkungan extrasocietal. Dalam konteks sistem sosial internasional, WHO adalah rezim internasional. Mereka umumkan pandemi global yang menyebabkan seluruh negara, termasuk Indonesia mengalami stagnasi ekonomi.

Imbasnya adalah warganegara Indonesia yang pengusaha mengalami defisit profit, lalu melakukan lobi kepada pemerintah. Melalui lobi tersebut dilakukan lewat kelompok kepentingan bernama Kadin yang membawa kepentingan sosialisasi politik hakikatnya nya adalah proses belajar mengenai.

Setelah lobi sebagai input (tuntutan), eksekutif dan legislatif melakukan konversi di black box sistem politik. Keluarlah output berupa UU Ciptaker. Setelah diputuskan UU tersebut mengalami feedback negatif dari publik. Tuntutan muncul dari kelas pekerja, sementara dukungan datang dari kelas pengusaha. Dan, hingga kini UU Ciptaker terus berlangsung. Hapus seta basri 10.3.21 Untuk contoh di Asia Tenggara misalnya Myanmar. Militer adalah kelompok kepentingan yang merasa dirugikan lewat aneka kebijakan Aung San-suu Kyi.

Tuntutan kalangan militer Myanmar diwujudkan dalam bentuk kudeta, untuk kemudian militer memegang kendali eksekutif negara. Output dari eksekutif yang diawaki oleh militer mendorong penguatan peran militer dalam administrasi publik, yang direspon oleh rakyat Myanmar dengan mayoritas mendukung, kendati sebagian kelompok (terutama kaum intelektual) terus mengadakan tuntutan. Hapus Anonim 22.5.21 Sebelumnya terimakasih resume nya pak. Saya terbantu sekali. Tapi pak saya minta tolong di jelaskan output intra dan eks dalam kasus MIFEE saya agak bingung harus berangkat dari mana melihat posisi masyarakat adat sebagai fokus nya.

Barangkali dari bapak bisa jadi referensi. Terimakasih Balas Hapus seta basri 24.6.21 Apakah yang dimaksud output bagi konteks intrasocietal dan extrasocietal ? Apabila demikian maka untuk intrasocietal observasi dampak MIFEE dalam indikator sistem psikologi masyarakat Merauke. Atau dalam sistem sosial, apa dampak MIFEE bagi struktur kesukuan di Merauke, apakah terjadi perubahan positif atau negatif.

Untuk sistem ekologi apakah MIFEE mengubah hutan, sumber air, atau lahan-lahan adat yang seharusnya dikuasai masyarakat adat Merauke. Untuk dampak atas extrasocietal, bisa dipilih kategori sistem ekologi internasional. Misalnya, apakah MIFEE di Merauke mengakibatkan adanya masalah dengan Papua Nugini? Jika demikian seperti apa wujudnya. Untuk sistem sosial internasional, apakah ada teguran dari UNESCO terhadap proyek MIFEE ini? Kira-kira seperti itu yang saya pahami. Semoga bermanfaat.

Hapus