Berapa provinsi di indonesia 2021

Sebutkan 34 Provinsi di Indonesia berapa provinsi di indonesia 2021 Tahun 2021 masih sering menjumpai pertanyaan berapa jumlah provinsi di Indonesia Terbaru? Terdapat sumber blog yang mengatakan berjumlah 35 dan 34 provinsi. Lalu, mana sumber yang benar? Menurut data Kemendagri, jumlah provinsi yang secara resmi terdapat di Indonesia berjumlah 34 provinsi. Jadi, menurut sumber yang resmi menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 ini, jumlah provinsi di Indonesia tidak bertambah maupun berkurang, yaitu masih sama 34 Provinsi.

Jumlah Provinsi di Negara Indonesia Apakah kamu sudah tau berapa jumlah provinsi di Indonesia Terbaru? Betul, hingga pada tahun 2021 jumlah provinsi di Indonesia adalah sebanyak 34 provinsi.

Daerah provinsi tersebut tersebar di berbagai pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau yang memiliki provinsi terbanyak berada di Pulau Sumatra, yaitu sebanyak 10 provinsi. Pulau jawa memiliki jumlah sebanyak 6 provinsi, diikuti Pulau Nusa Tenggara 2 provinsi dan Pulau Bali berjumlah 1 provinsi.

Sedangkan di Pulau Kalimantan memiliki jumlah 5 provinsi, Pulau Sulawesi memiliki sejumlah 6 provinsi. Diujung timur Indonesaia terdapat Pulau Maluku sebanyak 2 provinsi dan Pulau papua memiliki jumlah 2 provinsi. Provinsi Terbaru di Indonesia Hingga tahun 2021 ini, Indonesia memiliki jumlah 34 provinsi, lalu kira-kira provinsi mana yang terbaru diresmikan? Jika kamu disuruh sebutkan nama provinsi terbaru di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara secara resmi berdiri pada tahun 2012, secara detail berdiri pada tanggal 25 Oktober 2012. Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran daerah dari Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten dan/atau Kota yang menjadi daerah administratif Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Daftar 34 Provinsi dan Ibukotanya di Indonesia Sebutkan semua 34 provinsi beserta ibukotanya di Indonesia.

Pada kesempatan kali ini Kula Nuwun akan memberikan kalian tentang Daftar 34 Provinsi beserta Ibukota di Indonesia Terbaru 2021. Berikut adalah daftar nama 34 Provinsi beserta ibukota yang ada di Indonesia: 1. Provinsi di Pulau Sumatera Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera? Jawabannya adalah 10 Provinsi, lalu sebutkan provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera tersebut! Berikut adalah 10 provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap.

a. Provinsi Aceh Ibukota Provinsi Aceh (Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darusallam) adalah Banda Aceh.

Provinsi aceh diresmikan pada tanggal 7 Desember 1959. Aceh merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sumatera Utara pada tahun 1956. Luas Wilayah Provinsi Aceh adalah 57.956,00 km. Provinsi Aceh terletak di paling ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia.

b. Provinsi Sumatera Utara Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 29 November 1956.

Luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72,981,23 km2. Menurut data BPS (2020), Provinsi Sumatra Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. c. Provinsi Sumatera Barat Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Padang. Provinsi Sumatera Barat diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1957.

Sumatra Barat terletak di berapa provinsi di indonesia 2021 pesisir barat pada bagian tengah pulau Sumatra. Luas Wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.012,89 km2. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan d.

Provinsi Riau Ibukota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Provinsi Riau diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1957. Cadangan sumber daya alam yang terdapat di provinsi Riau adalah Minyak bumi, Gas, dan Batu Bara. Luas Wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km2. Provinsi Riau terletak di bagian tengah Pulau Sumatera yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka.

e. Provinsi Jambi Ibukota Provinsi Jambi adalah Jambi. Provinsi Jambi diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1957. Luas Wilayah Provinsi Jambi adalah 50.058,16 km2. Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. f. Provinsi Sumatera Selatan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang. Provinsi Sumatera Selatan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1950. Sumatera selatan dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 km2. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan luas wilayah paling luas di Pulau Sumatera. g. Provinsi Bengkulu Ibukota Provinsi Bengkulu adalah Bengkulu. Provinsi Bengkulu diresmikan pada tanggal 18 November 1968.

Bengkulu merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1967. Luas Wilayah Provinsi Bengkulu adalah 19.919,33 km2. Kota Bengkulu adalah Ibu Kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatra, setelah Kota Padang.

h. Provinsi Lampung Ibukota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Provinsi Lampung diresmikan pada tanggal 18 Maret 1964. Lampung merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1964. Luas Wilayah Provinsi Lampung adalah 34.623,80 km2. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatra yang memiliki 2 kota dan 13 kabupaten.

i. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diresmikan pada tanggal 21 November 2000. Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000. Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 16.424,06 km2. j. Provinsi Kepulauan Riau Ibukota Provinsi Kepulauan Berapa provinsi di indonesia 2021 adalah Tanjung Pinang.

Provinsi Kepulauan Riau diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2002. Kepulauan Riau merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Riau pada tahun 2002.

Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.201,72 km2. 2. Provinsi di Pulau Jawa Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Pulau Jawa?

Jawabannya adalah 6 Provinsi, lalu sebutkan provinsi di Pulau Jawa tersebut! Berikut adalah 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap.

a. Provinsi DKI Jakarta Ibukota Provinsi DKI Jakarta ( Daerah Khusus Ibukota Jakarta) adalah Jakarta. Provinsi DKI Jakarta diresmikan pada tanggal 28 Agustus 1961. Jakarta merupakan Ibukota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 664,01 km2. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. b. Provinsi Banten Ibukota Provinsi Banten adalah Serang. Provinsi Banten diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2000. Banten merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Jawa Baratpada tahun 2000.

Luas Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 9.662,92 km2. Provinsi Banten terletak di ujung barat pulau Jawa. c. Provinsi Jawa Barat Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Provinsi Jawa Barat diresmikan pada tanggal 4 Juli 1950. Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 35.377,76 km2.

Jawa barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. d. Provinsi Jawa Tengah Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Provinsi Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 4 Juli 1950. Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 32.800,69 km2. Provinsi Jawa tengah berbatasan langsung dengan Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta.

e. Provinsi Yogyakarta Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diresmikan pada tanggal 4 Maret 1950. Luas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 3.133,15 km2. Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota budaya.

f. Provinsi Jawa Timur Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Provinsi Jawa Timur diresmikan pada tanggal 4 Juli 1950. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penghasil marmer terkenal di Indonesia. Luas Wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 47.803,49 km2. Jawa Timur terletak di ujung timur pulau Jawa. 3. Provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Kepulauan Nusa tenggara?

Jawabannya adalah 3 Provinsi, lalu sebutkan provinsi di Pulau Kalimantan tersebut! Berikut adalah 3 provinsi yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap. Provinsi yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara adalah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut adalah uraian lengkap mengenai provinsi di kepulauan Nusa tenggara: a.

Provinsi Bali Ibukota Provinsi Bali adalah Denpasar. Provinsi Bali diresmikan berapa provinsi di indonesia 2021 tanggal 14 Agustus 1958. Luas Wilayah Provinsi Bali adalah 5.780,06 km2. b. Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram.

Provinsi Nusa Tenggara Barat diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1958. Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 18.572,32 berapa provinsi di indonesia 2021.

c. Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kupang. Provinsi Nusa Tenggara Timur diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 48.718,10 km2. 4. Provinsi di Pulau Kalimantan Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan? Jawabannya adalah 5 Provinsi, lalu sebutkan provinsi di Pulau Kalimantan tersebut! Berikut adalah 5 provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap. a. Provinsi Kalimantan Barat Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat diresmikan pada tanggal 7 Desember 1956.

Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307,00 km2. b. Provinsi Kalimantan Tengah Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya.

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pada tanggal 2 Juli 1958. Kalimantan Tengah merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1958. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564,50 km2. c. Provinsi Kalimantan Selatan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan diresmikan pada tanggal berapa provinsi di indonesia 2021 Desember 1956. Kalimantan selatan dikenal sebagai provinsi penghasil bijih besi terbesar di Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 38.744,23 km2. d. Provinsi Kalimantan Timur Ibukota Provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda. Provinsi Kalimantan Selatan diresmikan pada tanggal 2 Juli 1958.

Kalimantan Timur adalag Penghasil Gas Alam terbesar di indonesia. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah 129.066,64 km2. Kalimantan Timur terletak di bagian Timur pulau Kalimantan. e. Provinsi Kalimantan Utara Ibukota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor, sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan.

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi terbaru yang diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2012. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi resmi berapa provinsi di indonesia 2021 di Indonesia, yang merupakan hasil pemekaran daerah dari Provinsi Kalimantan Timur. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 75.467,70 km2.

5. Provinsi di Pulau Sulawesi Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi? Jawabannya adalah 6 Provinsi, lalu sebutkan provinsi di Pulau Sulawesi tersebut! Berikut adalah 6 provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap.

a. Provinsi Sulawesi Utara Ibukota Provinsi Sulawesi Utara adalah Manado. Provinsi Sulawesi Utara diresmikan pada tanggal 13 Desember 1960. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 13.892,47 km2. b. Provinsi Sulawesi Tengah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Palu.

Provinsi Sulawesi Tengah diresmikan pada tanggal 23 September 1964. Sulawesi Tengah merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1964.

Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 km2. Sulawesi tengah dikenal sebagai salah satu Provinsi penghasil Gas Alam di Indonesia. c. Provinsi Sulawesi Selatan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan diresmikan pada tanggal 13 Desember 1960. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.717,48 km2. d. Provinsi Sulawesi Tenggara Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kendari.

Provinsi Sulawesi Tenggara diresmikan pada tanggal 23 September 1964. Sulawesi tenggara merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1964. Berapa provinsi di indonesia 2021 Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 38.067,70 km2. e. Provinsi Gorontalo Ibukota Provinsi Gorontalo adalah Gorontalo.

Provinsi Gorontalo diresmikan pada tanggal 22 Desember 2000. Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000. Luas Wilayah Provinsi Gorontalo adalah 11.257,07 km2. f. Provinsi Sulawesi Barat Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2004. Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1956. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km2.

6. Provinsi di Kepulauan Maluku Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Kepulauan Maluku? Jawabannya adalah 2 Provinsi, lalu sebutkan provinsi di Kepulauan Maluku tersebut!

Berikut adalah 2 provinsi yang terdapat di Kepulauan Maluku adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap. a. Provinsi Maluku Ibukota Provinsi Maluku adalah Ambon. Provinsi Maluku diresmikan pada tanggal 17 Juni 1958. Luas Wilayah Provinsi Maluku adalah 46.914,03 km2.

b. Provinsi Maluku Utara Ibukota Provinsi Maluku Utara adalah Sofifi. Provinsi Maluku Utara diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1999. Maluku Utaramerupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Maluku pada tahun 1999. Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 31.982,50 km2.

6. Provinsi di Pulau papua Berapa jumlah provinsi yang terdapat di Pulau Papua? Jawabannya adalah 2 Provinsi, lalu sebutkan provinsi di Pulau Papua tersebut! Berikut adalah 2 provinsi yang terdapat di Pulau Papua adalah beserta dengan Ibukotanya serta luas wilayahnya yang paling lengkap.

a. Provinsi Papua Barat Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Manokwari. Provinsi Papua Barat diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1999. Papua barat (Irian Jaya Barat) merupakan provinsi hasil pemekaran daerah dari provinsi Irian Jaya (Papua) pada tahun 1999. Luas Wilayah Provinsi Papua Barat adalah 102.955,15 km2. b. Provinsi Papua Ibukota Provinsi Papua adalah Jayapura.

Provinsi Papua diresmikan pada tanggal 10 September 1969. Luas Wilayah Provinsi Papua adalah 319.036,05 km2.

Provinsi Papua adalah provinsi terluas di Indonesia, dengan cakupan luas wilayah adminiatrasi Provinsi paling besar di Indonesia. *** Sekian artikel tentang Daftar 34 Provinsi di Indonesia: Ibukota Provinsi dan Luas Wilayahnya Terbaru 2021 semoga memberikan pengetahuan baru seputar Indonesia.

Semoga bermanfaat dan jangan lupa membagikan artikel ini kepada teman-teman kamu, agar mereka juga dapat pengetahuan baru. Sumber Data : BPS (Badan Pusat Statistik, 2020). GridKids.id - Kids, apakah kamu tahu daftar lengkap 34 provinsi yang ada di Indonesia dari Aceh hingga Papua?

Kali ini, GridKids akan membahas mengenai daftar 34 provinsi di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mengetahui daftar Provinsi di Indonesia tentunya dapat menambah wawasan tentang Nusantara. Baca Juga: DKI Jakarta Bernapas Lega, Ini 10 Provinsi yang Masih Tinggi Kasus COVID-19, Wilayahmu Termasuk? Enggak hanya itu, dengan mengetahui daftar provinsi di Indonesia, itu tandanya kita menghargai sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan, serta 81.626 setingkat desa.

Lalu, apa saja sih 34 provinsi yang tersebar di Indonesia? Berikut ini ulasannya! Baca Juga: Perbedaan Bilangan, Angka, dan Nomor dan Contohnya Masing-Masing
Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa provinsi.

Jumlah provinsi di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada saat kemerdekaan, yaitu tahun 1945, Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Borneo (Kalimantan), Provinsi Sulawesi, Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Provinsi Maluku.

Kemudian dari 8 provinsi ini terjadi pemekaran-pemekaran hingga mencapai 25 provinsi. Pada tahun 1969 Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia kemudian disusul Timor Timur pada tahun 1976. Jumlah 27 provinsi di Indonesia berapa provinsi di indonesia 2021 bertahan hingga tahun 1999 saat Timor Timur memerdekakan diri dari Indonesia. Kemudian terjadilah beberapa pemekaran lagi di sejumlah provinsi yang diawali oleh pemekaran Provinsi Maluku menjadi dua, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Berapa Jumlah Provinsi di Indonesia Saat Ini? Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, dan jumlah penduduk, provinsi di Indonesia mengalami pertambahan. Pertambahan jumlah provinsi di Indonesia ini kebanyakan terjadi di provinsi yang memiliki wilayah sangat luas atau di wilayah yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi. Hingga saat ini, di Indonesia ada 34 provinsi. Provinsi Termuda di Indonesia Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan resmi menjadi provinsi termuda di Indonesia dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Nama-nama Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya No. Nama Provinsi Ibukota Hari Jadi 1 Nangroe Aceh Darussalam Banda Aceh 07 Desember 1959 2 Sumetera Utara Medan 15 April 1948 3 Sumetera Barat Padang 29 Mei 1958 4 Riau Pekanbaru 09 Agustus 1957 5 Kepulauan Riau Tanjung Pinang berapa provinsi di indonesia 2021 September 2002 6 Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 21 September 2000 7 Jambi Jambi 25 Juni 1958 8 Sumetera Selatan Palembang 15 Mei 1946 9 Bengkulu Bengkulu 18 11 1968 10 Lampung Bandar Lampung 18 Maret 1964 11 DKI Jakarta Jakarta 22 Juni 1527 12 Jawa Barat Bandung 19 Agustus 1945 13 Banten Serang 04 Oktober 2000 14 Jawa Tengah Semarang 15 Agustus 1950 15 DI Yogyakarta Yogyakarta 04 Maret 1950 16 Jawa Timur Surabaya 12 Oktober 1945 17 Kalimantan Barat Pontianak 01 Januari 1957 18 Kalimantan Tengah Palangkaraya 25 Mei 1957 19 Kalimantan Utara Tanjung Selor 25 Oktober 2012 20 Kalimantan Timur Samarinda 09 Januari 1957 21 Kalimantan Selatan Banjarmasin 14 Agustus 1950 22 Bali Denpasar 14 Agustus 1958 23 Nusa Tenggara Barat Mataram 14 Agustus 1958 24 Nusa Tenggara Timur Kupang 14 Agustus 1958 25 Sulawesi Utara Manado 14 Agustus 1959 26 Gorontalo Gorontalo 16 Feburari 2001 27 Sulawesi Tengah Palu 13 April 1964 28 Sulawesi Barat Mamuju 05 Oktober 2004 29 Sulawesi Selatan Makassar 13 Desember 1960 30 Sulawesi Tenggara Kendari 22 September 1964 31 Maluku Utara Sofifi 04 Oktober 1999 32 Maluku Ambon 19 Agustus 1945 33 Papua Barat Manokwari 04 Oktober 1999 34 Papua Jayapura 01 Mei 1963 Maruta Satya Juli 21, 2021 Elebrary Indonesia Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.

Wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada saat kemerdekaan, yaitu tahun 1945, Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Borneo (Kalimantan), Provinsi Sulawesi, Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Provinsi Maluku.

Kemudian dari 8 provinsi ini terjadi pemekaran-pemekaran hingga mencapai 25 provinsi. Pada tahun 1969 Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia kemudian disusul Timor Timur pada tahun 1976. Jumlah 27 provinsi di Indonesia ini bertahan hingga tahun 1999 saat Timor Timur memerdekakan diri dari Indonesia. Kemudian terjadilah beberapa pemekaran lagi di sejumlah provinsi yang diawali oleh pemekaran Provinsi Maluku menjadi dua, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Berapa Jumlah Provinsi di Indonesia Saat Ini? Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, dan jumlah penduduk, provinsi di Indonesia mengalami pertambahan. Pertambahan jumlah provinsi di Indonesia ini kebanyakan terjadi di provinsi yang memiliki wilayah sangat luas atau di wilayah yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi.

Hingga saat ini, di Indonesia ada 34 provinsi. Provinsi Termuda di Indonesia Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan resmi menjadi provinsi termuda di Indonesia dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Nama-nama Provinsi di Indonesia berapa provinsi di indonesia 2021 Ibukotanya No. Nama Provinsi Ibukota Hari Jadi 1 Nangroe Aceh Darussalam Banda Aceh 07 Desember 1959 2 Sumetera Utara Medan 15 April 1948 3 Sumetera Barat Padang 29 Mei 1958 4 Riau Pekanbaru 09 Agustus 1957 5 Kepulauan Riau Tanjung Pinang 24 September 2002 6 Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 21 September 2000 7 Jambi Jambi 25 Juni 1958 8 Sumetera Selatan Palembang 15 Mei 1946 9 Bengkulu Bengkulu 18 11 1968 10 Lampung Bandar Lampung 18 Maret 1964 11 DKI Jakarta Jakarta 22 Juni 1527 12 Jawa Barat Bandung 19 Agustus 1945 13 Banten Serang 04 Oktober 2000 14 Jawa Tengah Semarang 15 Agustus 1950 15 DI Yogyakarta Yogyakarta 04 Maret 1950 16 Jawa Timur Surabaya 12 Oktober 1945 17 Kalimantan Barat Pontianak 01 Januari 1957 18 Kalimantan Tengah Palangkaraya 25 Mei 1957 19 Kalimantan Utara Tanjung Selor 25 Oktober 2012 20 Kalimantan Timur Samarinda 09 Januari 1957 21 Kalimantan Selatan Banjarmasin 14 Agustus 1950 22 Bali Denpasar 14 Agustus 1958 23 Nusa Tenggara Barat Mataram 14 Agustus 1958 24 Nusa Tenggara Timur Kupang 14 Agustus 1958 25 Sulawesi Utara Manado 14 Agustus 1959 26 Gorontalo Gorontalo 16 Feburari 2001 27 Sulawesi Tengah Palu 13 April 1964 28 Sulawesi Barat Mamuju 05 Oktober 2004 29 Sulawesi Selatan Makassar 13 Desember 1960 30 Sulawesi Tenggara Kendari 22 September 1964 31 Maluku Utara Sofifi 04 Oktober 1999 32 Maluku Ambon 19 Agustus 1945 33 Papua Barat Manokwari 04 Oktober 1999 34 Papua Jayapura 01 Mei 1963 SuaraJogja.id - Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa. Terdapat ratusan pulau di mana masing-masing pulau tersebut dibagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi merupakan tingkat tertinggi dari badan pemerintah regional daerah Indonesia.

Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 5 provinsi yang memiliki status memiliki otonomi khusus. Provinsi tersebut memiliki hak istimewa dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Baca Juga: KPK Kaji Dokumen 600 Lembar soal Formula E dari Pemprov DKI Penting untuk mengetahui berbagai provinsi yang ada di Indonesia, karena secara langsung hal ini membantu masyarakat untuk mengenal dan menjaga keberagaman kebudayaan, adat istiadat, di wilayah-wilayah tersebut.

Berikut ini adalah 34 daftar provinsi di Indonesia beserta Ibu kotanya: Pulau Sumatera; • Nanggroe Aceh Darussalam: Banda Aceh • Sumatera Utara: Medan • Sumatera Selatan: Palembang • Sumatera Barat: Padang • Bengkulu: Bengkulu • Riau: Pekanbaru • Kepulauan Riau: Tanjung Pinang • Jambi: Jambi • Lampung: Bandar Lampung • Bangka Belitung: Pangkal Pinang Pulau Kalimantan; • Kalimantan Barat: Pontianak • Kalimantan Timur: Samarinda • Kalimantan Selatan: Banjarmasin • Kalimantan Tengah: Palangkaraya • Kalimantan Utara: Tanjung Selor Pulau Jawa;
Jakarta - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan puluhan provinsi.

Jumlah provinsi Indonesia saat ini adalah 34 provinsi. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Bahkan, Indonesia terletak pada kawasan yang strategis. Menurut data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 16.771 pulau, yang terdiri dari pulau besar dan kecil.

Secara garis besar, Indonesia memiliki lima pulau besar, antara lain Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Baca juga: 5 Pulau Terbesar di Indonesia, Di Antaranya Juga Terluas di Dunia Daftar 34 Provinsi di Indonesia Dilansir dari situs Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berikut daftar 34 Provinsi di Indonesia berdasarkan sebaran pulau: Pulau Sumatera 1.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Ibukota Banda Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara : Ibukota Medan 3. Berapa provinsi di indonesia 2021 Sumatera Selatan : Ibukota Palembang 4. Provinsi Sumatera Barat : Berapa provinsi di indonesia 2021 Padang 5. Provinsi Bengkulu : Ibukota Bengkulu 6. Provinsi Riau : Ibukota Pekanbaru 7.

Provinsi Kepulauan Riau : Ibukota Tanjung Pinang 8. Provinsi Jambi : Ibukota Jambi 9. Provinsi Lampung : Ibukota Bandar Lampung 10.Provinsi Bangka Belitung : Ibukota Pangkal Pinang Pulau Kalimantan 1. Provinsi Kalimantan Barat : Ibukota Pontianak 2. Provinsi Kalimantan Timur : Ibukota Samarinda 3. Provinsi Kalimantan Selatan : Ibukota Banjarmasin 4. Provinsi Kalimantan Tengah : Ibukota Palangkaraya 5. Provinsi Kalimantan Utara : Ibukota Tanjung Selor Pulau Jawa 1. Provinsi Banten : Ibukota Serang 2.

Provinsi DKI Jakarta : Ibukota Jakarta 3. Provinsi Jawa Barat : Ibukota Bandung 4. Provinsi Jawa Tengah : Ibukota Semarang 5.

Provinsi DI Yogyakarta : Ibukota Yogyakarta 6. Provinsi Jawa timur : Ibukota Surabaya Pulau Nusa Tenggara dan Bali 1. Provinsi Bali : Ibukota Denpasar 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur : Ibukota Kupang 3.

Provinsi Nusa Tenggara Barat : Ibukota Mataram Pulau Sulawesi 1. Provinsi Gorontalo : Ibukota Gorontalo 2. Provinsi Sulawesi Barat : Ibukota Mamuju 3. Provinsi Sulawesi Tengah : Ibukota Palu 4. Provinsi Sulawesi Utara : Ibukota Manado 5. Provinsi Sulawesi Tenggara : Ibukota Kendari 6. Provinsi Sulawesi Selatan : Ibukota Makassar Pulau Maluku dan Papua 1. Provinsi Maluku Utara : Ibukota Ternate 2.

Provinsi Maluku : Ibukota Ambon 3.

Provinsi Papua Barat : Ibukota Manokwari 4. Provinsi Papua ( Daerah Khusus ) : Ibukota Jayapura Baca juga: Apa Pulau dengan Potensi Cadangan Batubara Terbesar di Indonesia? Luas Wilayah Tiap Provinsi di Indonesia Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, berikut luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi di seluruh wilayah Indonesia: 1.

Aceh : 57.956,00 km² 2. Sumatera Utara : 72.981,23 km² 3. Sumatera Barat : 42.012,89 km² 4. Riau : 87.023,66 km² 5. Jambi : 50.058,16 km² 6. Sumatera Selatan : 91.592,43 km² 7. Bengkulu : 19.919,33 km² 8.

Lampung : 34.623,80 km² 9. Kepulauan Bangka Belitung : 16.424,06 km² 10. Kepulauan Riau : 8.201,72 km² 11. Kalimantan Barat : 147.307,00 km² 12. Kalimantan Tengah : 153.564,50 km² 13. Kalimantan Selatan : 38.744,23 km² 14. Kalimantan Timur : 129.066,64 km² 15. Kalimantan Utara : 75.467,70 km² 16. Banten : 9.662,92 km² 17. DKI Jakarta : 664,01 km² 18. Jawa Barat : 35.377,76 km² 19. Jawa Tengah : 32.800,69 km² 20. DI Yogyakarta : 3.133,15 km² 21.

Jawa Timur : 47.803,49 km² 22. Bali : 5.780,06 km² 23. Nusa Tenggara Timur : 48.718,10 km² 24. Nusa Tenggara Barat : 18.572,32 km² 25.

Gorontalo : 11.257,07 km² 26. Sulawesi Utara : 13.892,47 km² 27. Sulawesi Tengah : 61.841,29 km² 28. Sulawesi Selatan : 46.717,48 km² 29. Sulawesi Tenggara : 38.067,70 km² 30. Sulawesi Barat : 16.787,18 km² 31.

Maluku :46.914,03 km² 32. Maluku Utara : 31.982,50 km² 33. Papua Barat : 102.955,15 km² 34. Papua : 319.036,05 berapa provinsi di indonesia 2021 Simak Video " Siasat KNPI Menuju 2045: Membangun Bisnis di Usia Muda" [Gambas:Video 20detik] (kri/nwy)
Jumlah Penduduk Tiap / Per Provinsi di Indonesia Tabel Data Daftar Perkiraan Tahun 2019, 2020 No Nama Provinsi 2019 2020 1.

Daerah Istimewa Aceh ( DIA ). 5,1 juta jiwa. 5,4 juta jiwa. 2. Sumatra Utara ( Sumut ). 14,1 juta jiwa. 14,7 juta jiwa. 3. Sumatra Barat ( Sumbar ).

5,2 juta jiwa. 5,5 juta jiwa. 4. Sumatra Selatan ( Sumsel ). 8,1 juta jiwa. 8,5 juta jiwa. 5. Riau. 6,4 juta jiwa. 7,1 juta jiwa. 6. Kepulauan Riau ( Kepri ). 1,9 juta jiwa. 2,2 juta jiwa. 7. Bengkulu. 1,9 juta jiwa. 2,0 juta jiwa. 8. Jambi. 3,4 juta jiwa. 3,6 juta jiwa. 9. Lampung. 8,2 juta jiwa. 8,5 juta jiwa. 10. Kepulauan Bangka Belitung ( Kep Babel ). 1,4 juta jiwa. 1,5 juta jiwa.

Total Penduduk di Pulau Sumatra 55.700.000 59,3 Juta jiwa. 11. Banten. 11,9 juta jiwa. 13,1 juta jiwa. 12. Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta. 10,2 juta jiwa. 10,6 juta jiwa.

13. Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ). 3,7 juta jiwa. 3,8 juta jiwa. 14. Jawa Barat ( Jabar ). 46,8 juta jiwa. 49,9 juta jiwa. 15. Jawa Tengah ( Jateng ). 33,8 juta jiwa. 34,9 juta jiwa. 16. Jawa Timur ( Jatim ). 38,9 juta jiwa. 39,8 juta jiwa. Total Jumlah Penduduk di Pulau Jawa 145.200.000 152,4 juta jiwa. 17. Bali. 4,2 juta jiwa. 4,3 juta jiwa. 18. Nusa Tenggara Barat ( NTB ).

4,8 juta jiwa. 5,1 juta jiwa. 19. Nusa Tenggara Timur ( NTT ). 5,1 juta jiwa. 5,5 juta jiwa. Total Jumlah Penduduk di Kepulauan Nusa Tenggara berapa provinsi di indonesia 2021 15,0 juta jiwa.

20. Kalimantan Barat ( Kalbar ). 4,8 juta jiwa. 5,1 juta jiwa. 21. Kalimantan Selatan ( Kalsel ). 3,9 juta jiwa. 4,3 juta jiwa. 22. Kalimantan Tengah ( Kalteng ). 2,4 juta jiwa. 2,7 juta jiwa. 23. Kalimantan Timur ( Kaltim ). 4,1 juta jiwa. 4,5 juta jiwa. 24. Kalimantan Utara ( Kaltara ). 650 ribu jiwa. 768 ribu jiwa. Total Jumlah Penduduk di Pulau Kalimantan 15.950.000 16,7 juta jiwa. 25. Gorontalo. 1,1 juta jiwa. 1,2 juta jiwa. 26. Sulawesi Utara ( Sulut ). 2,4 juta jiwa. 2,5 juta jiwa. 27.

Sulawesi Tengah ( Sulteng ). 2,9 juta jiwa. 3,0 jita jiwa. 28. Sulawesi Barat ( Sulbar ). 1,3 juta jiwa. 1,4 juta jiwa.

29. Sulawesi Tenggara ( Sultra ). 2,5 juta jiwa. 2,7 juta jiwa. 30. Sulawesi Selatan ( Sulsel ). 8,6 juta jiwa. 8,9 juta jiwa. Total Jumlah Penduduk di Pulau Sulawesi 18.900.000 19,9 juta jiwa. 31. Maluku. 1,7 juta jiwa. 1,8 juta jiwa. 32. Maluku Utara ( Malut ).

1,1 juta jiwa. 1,2 juta jiwa. Total Jumlah Penduduk di Kepulauan Maluku 2.900.000 3,1 juta jiwa. 33. Papua. 3,2 juta jiwa. 3,4 juta jiwa. 34. Papua Barat. 880 ribu jiwa. 981 ribu jiwa.

Total Jumlah Penduduk di Pulau Papua 4.080.000 4,4 juta jiwa. Perkiraan Total Jumlah penduduk Indone sia 2019, 2020 260 juta jiwa. 271 juta jiwa. Akibat banyak jumlah penduduk • Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa dan juga terbesar no 1 di Negara Indonesia, diikuti oleh Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di tempat / urutan ke 2 dan 3.

• Antara tahun 2019 s/d 2020, Provinsi Jawa Barat mencatatkan penambahan jumlah penduduk terbanyak dalam 1 tahun yaitu bertambah sekitar 3 juta jiwa. • Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara ( provinsi termuda/terbaru) mempunyai jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia. • Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatra adalah Provinsi Sumatera Utara. • Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat. • Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

• Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Pulau Papua adalah Provinsi Papua. • Pulau Jawa masih menjadi pulau terbanyak jumlah penduduknya dengan 55% dari total semua penduduk Indonesia 2017, diikuti oleh Pulau Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. • Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk no 4 terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat.

Berapa Jumlah penduduk Indonesia 18 tahun kedepan? Berikut adalah proyeksi pertambahan penduduk berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia: Tahun Jumlah Penduduk 2010 238 juta jiwa. 2015 255 juta jiwa. 2020 271 juta jiwa. 2025 284 juta jiwa. 2030 296 juta jiwa.

2035 305 juta jiwa. Daftar jumlah penduduk masing masing setiap provinsi yang ada di negara indonesia nkri, dilut.com Luas Wilayah / Area 34 Provinsi di Indonesia Nama 18 Pulau Terbesar di Dunia dan Indonesia Jarak Jakarta ke 33 Ibu Kota Provinsi di Indonesia Nama Ibu Kota 34 Provinsi di Indonesia Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud 2020 Dasar Hukum Pendirian 34 Provinsi di Negara Indonesia Tanggal Tahun Hari Jadi 34 Provinsi di Indonesia Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020Suara.com - Mengetahui daftar Provinsi di Indonesia dapat menambah wawasan tentang Nusantara.

Tidak hanya itu, dengan mengetahui daftar provinsi di Indonesia, itu artinya kita menghargai sejarah perjalanan bangsa. Pasalnya, jika melihat ke belakang, terdapat sebuah proses panjang yang membuat Indonesia kini memiliki provinsi dengan hak otonominya masing-masing. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan, serta 81.626 setingkat desa.

Selain tentang teritori, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa di setiap daerah yang tersebar di 17.504 pulau.

Adapun total luas wilayah Indonesia saat ini adalah 5.180.083 km2 yang mencakup daratan dan lautan. Dalam ulasan kali ini, Suara.com akan merangkum daftar Provinsi di Indonesia lengkap dengan ibukotanya. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi tersebut, simak ulasan tentang daftar provinsi di Indonesia berikut ini. Daftar Provinsi dan Ibukotanya di Indonesia Baca Juga: Mau Lihat Hasil Perolehan Suara Sementara Pilkada Riau?

Ini Link-nya • Aceh - Banda Aceh • Sumatera Utara - Medan • Sumatera Barat - Padang • Riau - Pekanbaru • Kepulauan Riau - Tanjungpinang • Jambi - Jambi • Sumatera Selatan - Palembang • Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang • Bengkulu - Bengkulu • Lampung - Bandar Lampung • DKI Jakarta - Jakarta • Banten - Serang • Jawa Barat - Bandung • Jawa Tengah - Semarang • DI Yogyakarta - Yogyakarta • Jawa Timur - Surabaya • Bali - Denpasar • Nusa Tenggara Barat - Mataram • Nusa Tenggara Timur - Kupang • Kalimantan Barat - Pontianak • Kalimantan Tengah - Palangkaraya • Provinsi Kalimantan Selatan - Banjarmasin • Kalimantan Timur - Samarinda • Kalimantan Utara - Tanjung Selor • Sulawesi Utara - Manado • Gorontalo - Gorontalo • Sulawesi Tengah - Palu • Sulawesi Barat - Mamuju • Provinsi Sulawesi Selatan - Makassar • Sulawesi Tenggara - Kendari • Maluku - Ambon • Maluku Utara - Sofifi • Papua Barat - Manokwari • Papua - Jayapura Daerah dengan Otonomi Khusus Dari 34 Provinsi di Indonesia ada 5 provinsi yang memiliki status berbeda yakni mempunyai otonomi khusus.

Provinsi tersebut memiliki hak istimewa dan tingkat otonominya lebih tinggi dari yang lainnya. Provinsi yang dimaksud antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Papua dan Papua Barat. Itu dia daftar provinsi di Indonesia beserta daerah khusus/istimewa dan ibukotanya.

Semoga membantu!
• العربية • Asturianu • Basa Bali • বাংলা • Català • Čeština • Dansk • Deutsch • English • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Bahasa Hulontalo • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Magyar • Interlingua • Ilokano • Italiano • 日本語 • Jawa • ქართული • 한국어 • Lietuvių • Basa Banyumasan • Minangkabau • Македонски • मराठी • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk bokmål • Polski • پنجابی • Português • Română • Scots • Srpskohrvatski / српскохрватски • Sunda • Kiswahili • தமிழ் • ไทย • Türkçe • Українська • اردو • Tiếng Việt • მარგალური • 中文 • Bân-lâm-gú Papua Dalam pembagian administratif Indonesia, Indonesia terbagi atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang gubernur.

Saat ini di Indonesia memiliki 34 provinsi. Di antara provinsi-provinsi tersebut, lima di antaranya memiliki status daerah khusus dan/atau daerah istimewa. Daerah-daerah tersebut ialah Aceh, [1] Daerah Istimewa Yogyakarta, [2] Papua Barat, Papua, [3] dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Provinsi Singkatan Wilayah geografis Ibu kota Gubernur Hari jadi Dasar hukum pembentukan Populasi [4] ( jiwa, th. 2020) Luas [5] ( km 2) Kepadatan penduduk ( jiwa/km²) IPM [6] ( BPS, th.

2020) APBD provinsi PDRB harga berlaku Provinsi Umum ISO [7] Pendapatan daerah [8] ( miliar rupiah, th. 2022) Belanja daerah [8] ( miliar rupiah, th. 2022) Total [9] ( miliar rupiah, th. 2021) Perkapita [10] ( ribu rupiah, th.

2021) Aceh Aceh ID-AC Sumatra Banda Aceh Nova Iriansyah 7 Desember 1956 UU No. 24 Th. 1956 [11] UU No. 44 Th. 1999 ∗) [12] [a] UU No. 11 Th. 2006 #) [13] [b] 5.274.871 57.956,00 91,02 71,99 13.352,98 16.170,65 184.976,30 34.680,46 Aceh Sumatra Utara Sumut ID-SU Medan Edy Rahmayadi 15 April 1948 [15] UU No. 24 Th.

1956 [11] 14.799.361 72.981,23 202,78 71,77 12.011,63 12.649,63 859.870,95 57.569,79 Sumatra Utara Sumatra Barat Sumbar ID-SB Padang Mahyeldi Ansharullah 1 Oktober 1945 [16] UU No.

61 Th. 1958 [17] [c] 5.534.472 42.012,89 131,73 72,38 5.924,28 6.204,28 252.749,65 45.293,75 Sumatra Barat Riau Berapa provinsi di indonesia 2021 ID-RI Pekanbaru Syamsuar 9 Agustus 1957 [19] 6.394.087 87.023,66 73,48 72,71 8.656,85 8.656,85 843.211,15 129.852,59 Riau Jambi Jambi ID-JA Jambi Al Haris berapa provinsi di indonesia 2021 Januari 1957 [20] 3.548.228 50.058,16 70,88 71,29 4.215,31 4.795,85 233.725,46 65.193,22 Jambi Kepulauan Riau Kepri ID-KR Tanjungpinang Ansar Ahmad 24 September 2002 [21] UU No.

25 Th. 2002 [22] 2.064.564 8.201,72 251,72 75,59 3.480,32 3.870,32 275.636,33 130.125,23 Kepulauan Riau Bengkulu Bengkulu ID-BE Bengkulu Rohidin Mersyah 18 November 1968 [23] UU No. 9 Th. 1967 [24] 2.010.670 19.919,33 100,94 71,40 2.760,08 2.838,78 79.576,33 39.143,43 Bengkulu Sumatra Selatan Sumsel ID-SS Palembang Herman Deru 15 Mei 1946 [25] UU No.

25 Th. 1959 [26] [d] 8.467.432 91.592,43 92,45 70,01 9.902,57 9.766,47 491.566,45 57.487,44 Sumatra Selatan Kepulauan Bangka Belitung Babel ID-BB Pangkalpinang Erzaldi Rosman Djohan 21 November 2000 [28] UU No. 27 Th. 2000 [29] 1.455.678 16.424,06 88,63 71,47 1.927,54 2.079,66 85.942,70 58.338,82 Kepulauan Bangka Belitung Lampung Lampung ID-LA Bandar Lampung Arinal Djunaidi 18 Maret 1964 [30] UU No.

14 Th. 1964 [31] [e] 9.007.848 34.623,80 260,16 69,69 6.558,09 7.011,70 371.903,17 40.950,42 Lampung Banten Banten ID-BT Jawa Serang Wahidin Halim 4 Oktober 2000 [33] UU No. 23 Th. 2000 [34] 11.904.562 9.662,92 1.231,98 72,45 10.645,88 11.223,18 665.921,92 55.210,65 Banten Daerah Khusus Ibukota Jakarta DKI Jakarta ID-JK Tidak ada Anies Baswedan 22 Juni 1527 [35] UU No. 1 Th. 1956 [36] [f] UU No. 29 Th. 2007 #) [39] [g] 10.562.088 664,01 15.906,52 80,77 77.448,71 75.757,23 2.914.581,08 274.709,59 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jawa Barat Jabar ID-JB Bandung Ridwan Kamil 19 Agustus 1945 [44] UU No.

11 Th. 1950 [45] 48.274.162 35.377,76 1.364,53 72,09 31.540,87 31.525,70 2.209.822,38 45.299,58 Jawa Barat Jawa Tengah Jateng ID-JT Semarang Ganjar Pranowo 15 Agustus 1950 [46] UU No. 10 Th. 1950 [47] 36.516.035 32.800,69 1.113,27 71,87 24.303,74 24.589,87 1.420.799,91 38.669,11 Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta DIY ID-YO Yogyakarta Hamengkubuwana X Tidak ada UU No. 3 Th. 1950 [48] [h] UU No. 13 Th. 2012 ∗) [50] 3.668.719 3.133,15 1.170,94 79,97 5.364,61 5.761,35 149.369,17 40.229,83 Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Jatim ID-JI Surabaya Khofifah Indar Parawansa 12 Oktober 1945 [51] UU No.

2 Th. 1950 [i] 40.665.696 47.803,49 850,68 71,71 27.642,17 29.454,86 2.454.498,80 60.043,33 Jawa Timur Bali Bali ID-BA Nusa Tenggara Denpasar I Wayan Koster 14 Agustus 1958 [52] UU No. 64 Th. 1958 [53] 4.317.404 5.780,06 berapa provinsi di indonesia 2021 75,50 5.044,66 6.102,49 219.800,03 50.381,21 Bali Nusa Tenggara Barat NTB ID-NB Mataram Zulkieflimansyah 17 Desember 1958 [54] 5.320.092 18.572,32 286,45 68,25 5.399,08 5.961,58 140.153,32 26.002,48 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur NTT ID-NT Kupang Viktor Laiskodat 20 Desember 1958 [55] 5.325.566 48.718,10 109,31 65,19 5.060,28 5.486,76 110.885,75 20.581,13 Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalbar ID-KS Kalimantan Pontianak Sutarmidji 28 Januari 1957 [56] UU No.

9 Th. 2022 [57] [j] 5.414.390 147.307,00 36,76 67,66 5.392,93 5.684,42 231.321,16 42.282,90 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalteng ID-KT Palangka Raya Sugianto Sabran 23 Mei 1957 [61] Berapa provinsi di indonesia 2021 No.

21 Th. 1958 [59] [k] 2.669.969 153.564,50 17,39 71,05 5.167,26 5.191,68 170.001,21 62.912,85 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalsel ID-KS Banjarbaru Sahbirin Noor 14 Agustus 1950 [62] UU No. 8 Th. 2022 [63] [j] 4.073.584 38.744,23 105,14 70,91 6.278,84 6.243,84 192.576,58 46.712,68 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kaltim ID-KI Samarinda Isran Noor 9 Januari 1957 [64] UU No.

10 Th. 2022 [65] [j] 3.766.039 129.066,64 29,18 76,24 10.861,80 11.501,77 695.158,33 182.540,82 Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kaltara ID-KU Tanjung Selor Zainal Arifin Paliwang 25 Oktober 2012 [66] UU No. 20 Berapa provinsi di indonesia 2021.

2012 [67] 701.814 75.467,70 9,30 70,63 2.146,31 2.404,94 110.668,94 155.080,62 Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulbar ID-SR Sulawesi Mamuju Ali Baal Masdar 22 September 2004 [68] UU No. 26 Berapa provinsi di indonesia 2021. 2004 [69] 1.419.229 16.787,18 84,54 66,11 1.827,08 2.015,66 50.341,23 35.036,02 Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulsel ID-SN Makassar Andi Sudirman Sulaiman 19 Oktober 1669 [70] UU No.

4 Th. 2022 [71] [l] 9.073.509 46.717,48 194,22 71,93 9.223,13 9.109,28 545.230,03 59.656,24 Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sultra ID-SG Kendari Ali Mazi 27 April 1964 [75] UU No.

7 Th. 2022 [76] [l] 2.624.875 38.067,70 68,95 71,45 3.840,47 4.767,32 139.057,83 52.293,97 Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulteng ID-ST Palu Rusdy Mastura 23 September 1964 [77] UU No. 6 Th. 2022 [78] [l] 2.985.734 61.841,29 48,28 69,55 8.678,12 6.808,72 246.987,36 81.733,04 Sulawesi Tengah Gorontalo Gorontalo ID-GO Gorontalo Rusli Habibie 5 Desember 2000 [79] UU No.

berapa provinsi di indonesia 2021 Th. 2000 [80] 1.171.681 11.257,07 104,08 68,68 1.757,29 1.739,47 43.896,37 37.170,45 Gorontalo Sulawesi Utara Sulut ID-SA Manado Olly Dondokambey 23 September 1964 [81] UU No. 5 Th. 2022 [82] [l] 2.621.923 13.892,47 188,73 72,93 4.000,12 3.817,65 142.600,02 54.043,18 Sulawesi Utara Maluku Utara Malut ID-MU Maluku Sofifi Abdul Ghani Kasuba 12 Oktober 1999 [83] UU No.

46 Th. 1999 [84] [m] 1.282.937 31.982,50 40,11 68,49 2.849,04 3.335,96 52.359,85 40.302,32 Maluku Utara Maluku Maluku ID-MA Ambon Murad Ismail 19 Agustus 1945 [86] UU No. 20 Th. 1958 [87] [n] 1.848.923 46.914,03 39,41 69,49 3.328,15 4.015,22 48.564,22 26.072,98 Maluku Papua Barat Pabar ID-PB Papua Manokwari Dominggus Mandacan 12 Oktober 1999 [89] UU No. 45 Th. 1999 [90] [o] UU No. 35 Th.

2008 #) [95] [p] 1.134.068 102.955,15 11,02 65,09 6.311,85 6.778,26 85.072,86 73.539,00 Papua Barat Papua Papua ID-PA Jayapura Lukas Enembe 27 Desember 1949 [99] UU No.

12 Th. 1969 [100] [q] UU No. 21 Th. 2001 #) [97] [r] 4.303.707 319.036,05 13,49 60,44 14.763,75 15.758,96 235.343,25 54.034,26 Papua Catatan ∗) Undang-undang yang mengatur status keistimewaan suatu daerah otonom yang menjadi daerah istimewa.

#) Undang-undang yang mengatur status otonomi khusus suatu daerah otonom berapa provinsi di indonesia 2021 menjadi daerah khusus. Bekas provinsi Lambang provinsi Timor Timur (1976–99 Setelah Indonesia merdeka, delapan provinsi didirikan: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku masih ada hingga saat ini meskipun terjadi perpecahan kemudian, sedangkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil dilikuidasi sepenuhnya.

Hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang wilayahnya tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini. Provinsi Sumatera Tengah berdiri dari tahun 1948 hingga 1957, sementara Timor Timur berintegrasi sebagai provinsi dari tahun 1976 sampai kekuasaannya dialihkan kepada UNTAET pada tahun 1999 sebelum kemerdekaannya sebagai negara Timor Leste pada tahun 2002. [107] [108] Provinsi Ibukota Periode Pengganti Sumatra [109] Medan 1945–1948 Sumatra Tengah Sumatra Utara Sumatra Selatan Kalimantan [110] Banjarmasin 1945–1956 Kalimantan Timur Kalimantan Berapa provinsi di indonesia 2021 Kalimantan Barat Sunda Kecil [111] Singaraja 1945–1958 Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi [112] Makassar / Manado 1945–1960 Sulawesi Utara–Tengah Sulawesi Selatan–Tenggara Sumatra Tengah [109] [113] Bukittinggi 1948–1957 Jambi Riau Sumatra Barat Sulawesi Utara–Tengah [114] Manado 1960–1964 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan–Tenggara [114] Makassar 1960–1964 Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Timor Timur [115] Dili 1976–1999 Timor Leste (negara) Pemekaran provinsi Pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun Provinsi Baru (Nama sekarang) Tahun Provinsi Baru (Nama dulu) Provinsi Asal Aceh 1956 Daerah Istimewa Aceh (hingga 1999) Nanggroe Aceh Darussalam (1999-2009) Sumatra Utara Kalimantan Tengah 1958 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Lampung 1964 Lampung Sumatra Selatan Sulawesi Tengah 1964 Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara 1964 Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bengkulu 1967 Bengkulu Sumatra Selatan Papua Barat 1999 Irian Jaya Barat Irian Jaya Maluku Utara 1999 Maluku Utara Maluku Banten 2000 Banten Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung 2000 Kepulauan Bangka Belitung Sumatra Selatan Gorontalo 2000 Gorontalo Sulawesi Utara Kepulauan Riau 2002 Kepulauan Riau Riau Sulawesi Barat 2004 Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Utara 2012 Kalimantan Utara Kalimantan Timur Lihat pula • Berapa provinsi di indonesia 2021 provinsi yang tidak beribu kota di kota terbesarnya • Daftar provinsi di Indonesia menurut titik tertinggi • Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB • Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita • Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM • Daftar provinsi di Indonesia sepanjang masa • Daftar kabupaten dan kota Indonesia • Pembagian administratif Berapa provinsi di indonesia 2021 • Pemekaran daerah di Indonesia • Demografi Indonesia Catatan • ^ Keistimewaan Aceh juga sempat diberikan melalui surat Keputusan Perdana Menteri No.

1/Missi/1959. • ^ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mencabut Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. [14] • ^ Undang-Undang No.

61 Tahun 1958 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957. [18] • ^ Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

3 Tahun 1950 yang sempat diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. [27] • ^ Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

3 Tahun 1964. [32] • ^ Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950 [37], yang mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.

125 Tahun 1950. [38] • ^ Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 mencabut Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, [40] serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1964, [41] jis. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 [42] dan Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963. [43] • ^ Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1950 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1955. [49] • ^ Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No.

18 Tahun 1950. • ^ a b c Undang-Undang No. 8, No. 9, dan No. 10 Tahun 2022 mencabut secara keseluruhan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956, [58] serta menggantikan sebagian Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 [59] jo. Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 [60] yang memuat tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. • ^ Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat No.

10 Tahun 1957 [60] • ^ a b c d Undang-Undang No. 4, No. 5, No. 6, dan No. 7 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 [72] jis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 [73] dan Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960. [74] • ^ Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2000. [85] • ^ Undang-Undang No. 20 Tahun 1958 mengubah dan menetapkan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957. [88] • ^ Undang-Undang No.

45 Tahun 1999 sempat mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2000. [91] Setelah itu, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 [92] dikeluarkan untuk mempercepat proses pelaksanaan UU tersebut. UU ini kemudian menerima pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK).

Akhirnya melalui Putusan MK No. 018/PUU-I/2003, [93] MK menetapkan bahwa UU ini tidak lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat mulai setelah putusan ini dikeluarkan (10 November 2004), tetapi pembentukan daerah otonom yang telah rampung sebelum putusan tersebut dikeluarkan tetaplah sah melalui undang-undang ini. Akibatnya, pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang telah rampung kelengkapan administrasi dan pemerintahannya tetaplah sah secara hukum, tetapi Provinsi Irian Jaya Tengah yang sama sekali belum memiliki pemerintahan daerah akhirnya dibatalkan.

Pada tahun 2007, nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007. [94] • ^ Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. [96]Undang-undang ini memberi status otonomi khusus kepada Papua Barat dengan mengubah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, [97] yang kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2021. [98] • ^ Undang-Undang No. 12 Tahun 1969 mencabut Undang-Undang No.

5 Tahun 1969, [101] yang menetapkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 [102] dan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963. [103] Peraturan perundang-undangan tersebut sebelumnya mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 1956, [104] yang diubah oleh Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 [105] jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1958. [106] • ^ Undang-Undang No.

21 Tahun 2001 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 [95] jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008, [96] serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2021. [98] Referensi • ^ Michelle Ann Miller (2004).

"The Aceh law: a serious response to Acehnese separatism?". Asian Ethnicity. 5 (3): 333–351. doi: 10.1080/1463136042000259789. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-10-01. Diakses tanggal 2008-08-02. • ^ Dewan Perwakilan Rakyat (1999).

Bab XIV Other Provisions, Pasal 122; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah PDF (146 ). Presiden Indonesia (1974). Bab VII Aturan Peralihan, Pasal 91 • ^ Dursin, Richel ( 18 November 2004). "Another Fine Mess in Papua". Editorial. The Jakarta Post. Diarsipkan dari berapa provinsi di indonesia 2021 asli tanggal 2006-01-15. Diakses tanggal 5 Oktober 2006. Parameter -coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan ( -author= yang disarankan) ( bantuan); Periksa nilai tanggal di: -accessdate=, -date= ( bantuan); "Papua Chronology Confusing Signals from Jakarta".

The Jakarta Post. 18 November 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-01-15. Diakses tanggal 5 Oktober 2006. Periksa nilai tanggal di: -accessdate=, -date= ( bantuan) • ^ "Hasil Sensus Penduduk 2020".

Badan Pusat Statistik. 21 Januari 2021. Diakses tanggal 21 Mei 2021. • ^ "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2019".

Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 22 Mei 2021. • ^ "[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 23 Mei 2021. • ^ "ID - Indonesia". Organisasi Standardisasi Internasional.

Diakses tanggal 21 Mei 2021. • ^ a b Portal Data APBD - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan • ^ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah), 2019-2021". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 2022-03-14. • ^ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah), 2019-2021". Badan Pusat Statistik.

Diakses tanggal 2022-03-14. • ^ a b "Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara". Undang-Undang No. 24 Tahun 1956. • ^ "Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh". Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. • ^ "Pemerintahan Aceh". Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. • ^ "Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. • ^ "Sejarah". SumutProv. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Diakses tanggal 2022-03-16. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. • ^ Shania, Tita (2019-07-22). "1 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Sumatera Barat". SumbarProv. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Diakses tanggal 2022-03-16. • ^ "Penetapan 'Undang-Undang Darurat No.

19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau' (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 61 Tahun 1958. • ^ "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau". Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957. • ^ "Peringati Hari Jadi Riau ke-64, Pemprov Riau Gelar Berbagai Perlombaan".

Riau. Pemerintah Provinsi Riau. 2021-08-06. Diakses tanggal 2022-03-16. • ^ Rino (2018-01-22). "Sejarah Jambi". JambiProv. Pemerintah Provinsi Jambi. Diakses tanggal 2022-03-16. Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor.

1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi. • ^ Novyana (2021-09-23). "Ajak Masyarakat Hadiri Upacara Hari Jadi Kepri Secara Daring". KepriProv. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Diakses tanggal 2022-03-16. • ^ "Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau". Undang-Undang No. 25 Tahun 2002. • ^ "Ini 2 Titik Pelaksanaan Puncak HUT ke 53 Provinsi Bengkulu". BengkuluProv. Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2021-11-01. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Pembentukan Propinsi Bengkulu".

Undang-Undang No. 9 Tahun 1967. • ^ Tim Media Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatra Selatan (2020-05-15). "Selamat HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-74". SumselProv. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Penetapan 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

3 Tahun 1950 berapa provinsi di indonesia 2021 Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan' dan 'Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950' (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 25 Tahun 1959. • ^ "Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Sumatera".

Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. • ^ Irnawati (2020-11-21). "Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Momen Refleksi Untuk Lebih Maju". BabelProv. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung". Undang-Undang No. 27 Tahun 2000. • ^ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (2016-05-29). "Sejarah Lampung". LampungProv. Pemerintah Provinsi Lampung.

Diakses tanggal 2022-03-29. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No.

8) Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 14 Tahun 1964. • ^ "Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1964. • ^ "Banten Menuju Provinsi". BantenProv. Pemerintah Provinsi Banten. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Pembentukan Propinsi Banten".

Undang-Undang No. 23 Tahun 2000.

• ^ Zulfikar, Fahri (2021-06-22). "Ulang Tahun Jakarta 22 Juni: Sejarah hingga Kumpulan Ucapan untuk Diupload Di Medsos". Detikedu. Detikcom. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Penetapan 'Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya' sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 1 Tahun 1956. • ^ "Pemerintahan Jakarta Raya".

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950. • ^ "Pencabutan Ketetapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 Tahun 1948". Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950. • ^ "Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007. • ^ "Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta". Undang-Undang No. 34 Tahun 1999. • ^ "Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan Nama Jakarta".

Undang-Undang No. 10 Tahun 1964. • ^ "Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya". Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961. • ^ "Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya". Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963. • ^ "Jabar dalam Grafis: Sejarah Jawa Barat". JabarProv. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Pembentukan Propinsi Jawa Berapa provinsi di indonesia 2021. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950.

• ^ Sejarah Singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. JatengProv. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. • ^ "Pembentukan Propinsi Jawa Tengah".

Undang-Undang No. 10 Tahun 1950. • ^ "Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 3 Tahun 1950. • ^ "Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 9 Tahun 1955. • ^ "Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta".

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012. • ^ "Profil". JatimProv. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 2022-03-29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

• ^ "Meriahkan Hari Jadi Perdana, PAKIS Bali Gelar Donor Darah". BaliProv. Pemerintah Provinsi Bali. 2021-09-13. Diakses tanggal 2022-03-29. • ^ "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur".

Undang-Undang No. 64 Tahun 1958. • ^ "Profil Daerah". NTBProv. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 2022-03-29. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung berapa provinsi di indonesia 2021 tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. • ^ Wotan, Frans A. (2021-12-22). "Gubernur Memberikan Penghargaan Kepada PNS Provinsi NTT dengan Nilai Indeks Profesionalitas Kategori Tertinggi dan Tinggi pada HUT NTT ke 63".

BKD NTTProv.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 2022-03-31. • ^ Sutiana, Wiwin (2022-01-31). "Upacara HUT Pemprov Kalbar Ke-65, Gubernur Pinta ASN Untuk Bersemangat Mengabdi Membangun Daerah".

KalbarProv. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diakses tanggal 2022-03-30.

• ^ "Provinsi Kalimantan Barat". Undang-undang No. 9 Tahun 2022. • ^ "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur".

Undang-Undang No. 25 Tahun 1956. • ^ a b "Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No.

25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 21 Tahun 1958. • ^ a b "Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)". Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957. • ^ Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2021-05-23).

"Di Tengah Pandemi, Peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalteng Digelar Sederhana dan Kedepankan Prokes". Setda Kalteng. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses tanggal 2022-03-31. • ^ H., Arief R. (2021-08-14). "Peringati Hari Jadi Ke-71 Kalsel, Pj Gubernur Ajak Jadikan Momentum Berjuang Di Tengah Pandemi COVID-19". Media Center - Portal Berita Kalimantan Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 2022-03-31. • ^ "Provinsi Kalimantan Selatan".

Undang-Undang No. 8 Tahun 2022. • ^ "HUT Ke-62 Provinsi Kalimantan Timur". KaltimProv. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2019-01-08. Diakses tanggal 2022-03-31. • ^ "Provinsi Kalimantan Timur". Undang-Undang No. 10 Tahun 2022. • ^ "Puncak Perayaan Jadi Momentum Kembalinya Hari Jadi Kaltara".

Diskominfo KaltaraProv. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. 2021-10-25. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara".

Undang-Undang No. 20 Tahun 2012. • ^ Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Sulawesi Barat (2021-09-01). "Perayaan Berapa provinsi di indonesia 2021 Sulbar Ke-17 Akan Dipusatkan di Buttu Ciping Tinambung". Berita SulbarProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat". Undang-Undang No. 26 Tahun 2004. • ^ "Naskah Sejarah Ringkas Hari Jadi Sulawesi Selatan". SulselProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2018-10-19. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Provinsi Sulawesi Selatan". Undang-Undang No. 4 Tahun 2022. • ^ "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No.

47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 13 Tahun 1964. • ^ "Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No.

47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. • ^ "Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah".

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 47 Tahun 1960. • ^ "Sejarah Provinsi Sulawesi Tenggara". SultraProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Diakses tanggal 2022-04-01. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati. • ^ "Provinsi Sulawesi Tenggara". Undang-Undang No.

7 Tahun 2022. • ^ Sejarah Provinsi Sulawesi Tengah. SultengProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. "Pada tanggal 13 April 1964, untuk pertama kalinya diangkat Gubernur tersendiri Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun propinsi ini hingga sekarang." • ^ "Provinsi Sulawesi Tengah".

Undang-Undang No. 6 Tahun 2022. • ^ "Tentang Gorontalo". GorontaloProv. Pemerintah Provinsi Gorontalo. Diakses tanggal 2022-04-01. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah Hari Ulang Tahun Provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015. • ^ "Pembentukan Provinsi Gorontalo". Undang-Undang No. 38 Tahun 2000.

• ^ berapa provinsi di indonesia 2021 Puncak HUT ke-56 Provinsi Sulut Digelar". SulutProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2020-09-24. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Provinsi Sulawesi Utara". Undang-Undang No. 5 Tahun 2022. • ^ "BKD Prov. Malut Sabet 2 Penghargaan Pada HUT Provinsi Ke-21". BKD MalutProv. Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 2020-10-14.

Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat". Undang-Undang No. 46 Tahun 1999. • ^ "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat". Undang-Undang No. 6 Tahun 2000. • ^ "Gubernur Pimpin Upacara HUT ke-76 Provinsi Maluku - Media Center".

Media Center MalukuProv. Pemerintah Provinsi Berapa provinsi di indonesia 2021. 2021-08-19. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Penetapan Undang-Undang Darurat No.

22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 79) sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 20 Tahun 1958. • ^ "Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Maluku". Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957. • ^ Jess (2021-10-12). "Upacara Peringatan Hut Ke-22 Provinsi Papua Barat". Diskominfoperstatik PapuaBaratProv. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Barat.

Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong". Undang-Undang No. 45 Tahun 1999. • ^ "Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong". Undang-Undang No. 45 Tahun 1999. • ^ "Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong".

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003. • ^ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-I/2003 • ^ "Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat". Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007. • ^ a b "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang".

Undang-Undang No. 35 Tahun 2008. • ^ a b "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. • ^ a b "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. • ^ a b "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 2 Tahun 2021. • ^ "27 Desember Ditetapkan Sebagai HUT Provinsi Papua".

Papua. Pemerintah Provinsi Papua. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat". Undang-Undang No. 12 Tahun 1969.

• ^ "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. UU disertai lampiran. • ^ "Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru". Penetapan Presiden No.

1 Tahun 1962. • ^ "Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera setelah Diserahkan kepada Republik Indonesia". Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963. line feed character di -chapter= pada posisi 78 ( bantuan) • ^ "Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat".

Undang-Undang No. 15 Tahun 1956. • ^ "Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat". Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957. • ^ "Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 No.

76), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 23 Tahun 1958. • ^ Media, Kompas Cyber. "Perkembangan Wilayah Indonesia Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-01-30. • ^ "Zaman Soeharto 27, era Gus Dur hingga SBY jadi 34 provinsi". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-01-30. • ^ a b "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950" [Government Regulation Number 21 of 1950] (PDF), hukum.unsrat.ac.id, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-12-11diakses tanggal 1 May 2020 Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956" [Act Number 25 of 1956], hukumonline.comdiakses tanggal 14 November 2018 • ^ "Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958" [Act Number 64 of 1958], hukumonline.com, Republic of Indonesiadiakses tanggal 14 November 2018 • ^ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960" [Government Regulation in Lieu of Law Number 47 of 1960], hukumonline.comdiakses tanggal 14 November 2018 • ^ "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957" [Emergency Act Number 19 Year 1957], hukumonline.comdiakses tanggal 14 November 2018 • ^ a b "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964" [Act Number 13 of 1964].

hukumonline.com (dalam bahasa Indonesian). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-29. Diakses tanggal 29 January 2020. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link) • ^ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 [ Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1976] (PDF) (dalam bahasa Indonesian), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-11-14diakses tanggal 2018-11-14 Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui ( link) • Seni • Film • Berapa provinsi di indonesia 2021 • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol Kategori tersembunyi: • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Galat CS1: tanggal • Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list • Galat CS1: karakter tidak terlihat • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Halaman ini terakhir diubah pada 6 Mei 2022, pukul 13.15.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •