Apa itu subjektif

apa itu subjektif

Aldwin Nayoan Follow Aldwin is a content writer at Niagahoster. Specializing in web hosting and WordPress, he is eager to help people uplevel their business on the internet. Apart from being a tech junkie, Aldwin likes fiction and photography. Home » Digital Marketing » Customer Value: Pengertian, Faktor, dan Cara Mengukurnya Customer Value: Pengertian, Faktor, dan Cara Mengukurnya August 22, 2020 3 min read Menciptakan produk terbaik adalah hal penting dalam berbisnis.

Namun, membuat konsumen puas dengan produk tersebut juga tidak kalah penting. Untuk itulah, Anda perlu memahami customer value. Tidak hanya itu, Anda dapat menjalankan bisnis dengan apa itu subjektif baik saat menerapkan konsep customer value. Mulai dari menentukan harga yang sesuai dengan manfaat produk atau layanan hingga memenangkan persaingan dengan kompetitor Penasaran bagaimana caranya? Di artikel ini, Anda akan mempelajari pengertian customer value, faktor-faktornya, dan cara untuk mengukurnya.

Di akhir artikel nanti Anda juga akan mendapatkan tips-tips mengembangkannya. Selamat membaca! 5 Pikat Pelanggan dengan Mengembangkan Customer Value Anda Apa Itu Customer Value? Customer value adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya.

Namun, harga pembelian bukan satu-satunya sumber kepuasan konsumen. Ada banyak aspek lain yang mempengaruhinya, termasuk brand, kualitas produk, dan manfaat jangka panjang. Customer value juga apa itu subjektif hal yang subjektif. Konsumen bisa saja tidak puas dengan value produk yang Anda tawarkan. Alasannya, produk tersebut memang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Lalu, apakah customer value sepenuhnya berada di tangan konsumen? Tidak juga. Anda memang tidak dapat memenuhi semua keinginan pembeli, tapi Anda dapat mempengaruhi mereka agar menginginkan penawaran Anda.

Di sinilah strategi pemasaran dibutuhkan. Patut diingat bahwa Anda juga perlu mengukur customer value sebelum melakukan marketing campaign. (Nanti Anda akan belajar rumus sederhana untuk menentukannya.) Sebelumnya, mari mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi customer value terlebih dahulu.

Baca Juga: Apa Itu IT Support? Inilah Tugas dan Skills yang Harus Dikuasai! Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Value Customer value suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi Anda maupun target konsumen.

Berikut ini adalah beberapa di antaranya: • Fungsi produk atau layanan • Unique selling point • Harga • Kualitas • Sumber daya produk atau layanan • Branding dan pemasaran • Preferensi target konsumen • Tingkat pendapatan target konsumen • Pengalaman target konsumen dalam menggunakan produk atau layanan serupa Di antara poin-poin di atas, dapat Anda lihat bahwa ada tiga faktor yang berasal dari target konsumen. Artinya, faktor-faktor tersebut tidak dapat apa itu subjektif Anda kontrol. Misalnya, preferensi target konsumen dan pengalaman mereka dengan kompetitor Anda.

Maka, bisa dipahami bahwa menembus industri yang persaingannya ketat tidak mudah. Kebanyakan konsumen biasanya telah memiliki preferensi brand. Untuk itu, Anda harus memiliki strategi untuk memenangkan hati konsumen. Apa itu subjektif dengan melakukan segmentasi pasar.

Lakukanlah riset untuk memahami kebutuhan-kebutuhan konsumen yang belum terlayani oleh kompetitor. Dari hasil riset ini, Anda dapat menciptakan value yang belum pernah didapatkan golongan konsumen tertentu. Akan tetapi, jangan lupa untuk mengukur value yang Anda ciptakan. Bagaimana caranya? Yuk, simak apa itu subjektif bagian selanjutnya. Baca Juga: 3 Cara Tepat Menentukan Niche Market untuk Bisnis Cara Mengukur Customer Value Ada beberapa cara yang digunakan apa itu subjektif mengukur customer value dari produk atau layanan.

Apa itu subjektif antara masing-masing cara, rumus berikut ini adalah yang paling sederhana: Customer Value = Manfaat – Harga Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang didapatkan konsumen dengan harga yang sama, semakin besar pula customer value-nya.

Dengan demikian, Anda tidak perlu melakukan perang harga dengan keuntungan rendah jika masih dapat menawarkan value yang lebih baik kepada calon konsumen.

Agar lebih jelas, mari ambil sebuah contoh. Anda ingin bersaing dengan brand X. Brand ini sudah lebih lama dikenal di industrinya. Apabila spesifikasi dan manfaat produk Anda mirip dengan milik brand X, tidak ada pilihan lain untuk Anda selain bersaing dari segi harga. Sayangnya, ini sulit untuk dilakukan.

Apalagi, brand X sudah memiliki reputasi baik di mata target konsumen. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? Salah satu strateginya adalah mengedepankan unique selling point produk Anda.

Dengan keunikan produk, Anda jadi lebih leluasa untuk menentukan harga yang cocok bagi customer valuenya. Selain dengan menciptakan unique selling point apa itu subjektif, Anda juga dapat mengembangkan customer value dengan cara lain yang akan dibahas di bagian selanjutnya. 5 Tips Mengembangkan Customer Value Setelah membaca rumus tadi, Anda tentu sudah tahu bahwa value harus lebih tinggi dari harga. Namun, bagaimana jika strategi ini masih belum mampu menarik calon konsumen?

Jangan khawatir. Menciptakan customer value adalah hal yang perlu terus dilakukan dan dievaluasi. Ini menjadi kewajiban Anda agar selalu sesuai dengan kebutuhan calon konsumen Bagaimana caranya?

Simak tips-tips berikut ini: 1. Bantu Target Konsumen Memahami Value Anda Value yang Anda tawarkan pastinya dibuat berdasarkan sumber daya yang dimiliki, celah pada kompetisi pasar, dan kebutuhan konsumen. Maka, penting untuk menjelaskan value produk tersebut kepada konsumen Anda. Tanpa melakukannya, target konsumen tidak akan serta merta tertarik dengan produk atau layanan Anda.

Salah satu sarana yang tepat untuk menjelaskan value produk Anda adalah website. Dengan website, Anda dapat menampilkan manfaat-manfaat yang ingin Anda berikan melalui produk tersebut beserta fitur yang mendukungnya. Namun, website bukan satu-satunya media pemasaran yang dapat digunakan. Ingin tahu cara lainnya? Anda dapat men-download ebook digital marketing kami secara gratis!

Di dalamnya, Anda akan belajar seluk-beluk pemasaran online untuk mengenalkan customer value sebuah produk. 2. Berikan Pelayanan Terbaik Produk dan pemasaran yang baik tidak lengkap tanpa pelayanan yang berkualitas.

Tunjukkan pada konsumen bahwa dengan harga yang Anda tawarkan, mereka benar-benar untung. Jika Anda berjualan online, misalnya, berikan estimasi pengiriman dan pastikan barang Anda tidak terlambat.

Di samping itu, pastikan Anda apa itu subjektif pesanan konsumen dengan rapi dan aman. Tidak lupa, sediakan fitur live chat agar konsumen dapat bertanya kepada Anda setiap saat. 3. Minta Masukan dari Pelanggan Konsumen lebih tahu kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Anda dapat meminta masukan dari beberapa pelanggan yang sudah ada.

Masukan tersebut dapat Anda gunakan sebagai pertimbangan untuk membuat produk atau layanan yang lebih baik. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan value-nya juga. Baca Juga: Customer Retention: 11 Strategi Jitu Meningkatkan Profit 4. Ciptakan Unique Selling Point Baru sebelum Didahului Kompetitor Kompetitor tidak akan apa itu subjektif diam ketika Anda menawarkan terobosan baru di industri Anda.

Mereka pasti akan selalu mencari celah untuk memenangkan persaingan. Sebelum mereka mendahului Anda, pikirkanlah ide-ide yang dapat dikembangkan menjadi unique selling point dan value baru. Anda dapat menggunakan masukan pelanggan untuk memulainya. Lakukan Branding Customer value tidak dapat dipisahkan dari branding. Dengan brand yang kuat, pelanggan akan senang untuk merekomendasikan produk atau layanan Anda kepada orang lain.

Ini akan turut membangun persepsi konsumen terhadap brand Anda. Mulailah melakukan branding dengan membuat guideline sebagai pedoman pengoperasian brand. Pastikan juga seluruh karyawan Anda mempraktikkan standar brand ini untuk menjaga konsistensi brand. Pikat Pelanggan dengan Mengembangkan Customer Value Anda Sekarang Anda sudah mengenal customer value, kan?

Dengan memahaminya, Anda dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan harga yang tepat. Customer value memungkinkan Anda untuk memenangkan hati konsumen, bahkan di industri dengan persaingan ketat sekalipun.

Kami harap artikel ini membantu Anda dalam berbisnis. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar pada kolom yang tersedia di bawah artikel ini. • Cloud & Server • Cloud VPS • Manage VPS WHM • Cyberpanel VPS • Server VPS Klasik • Object Storage (IS3) • Bare Metal Server • Dedicated Server • Colocation Server • Domain & Website • Domain • Cloud Hosting • Wordpress Hosting • Developer Tools • API • Server Status • Support • blank • Solutions & Addons • Email Solution • Cloud Storage Apa itu subjektif • Managed Services • Pindah / Transfer • Reseller • Sertifikat SSL • Lisensi • Google Workspace • Ramadan 2022 Ikuti berbagai keseruan dan Promo Menarik di bulan Ramadhan bareng IDCloudHost • Affiliate Dapatkan komisi hingga 70% dari referensi penjualan Anda di IDCloudhost • Lomba Blog Daftar GRATIS dan Menangkan Hadiah hingga Puluhan Juta Rupiah di Lomba Blog IDcloudhost 2022 apa itu subjektif Beasiswa IDCloudHost Dapatkan Beasiswa Kuliah sampai Lulus dari IDCloudHost, Pendaftaran GRATIS!

• Event & Seminar Ikuti Berbagai Event Online / Offline secara GRATIS untuk Digitalisasi Bisnis (UKM / Startup) • Program Ekabima Program Sosial untuk Mendigitalisasikan Sekolah-sekolah di Apa itu subjektif Indonesia • Program NGO Go Digital Apa itu subjektif Mendigitalisasikan NGO / Yayasan / Komunitas yang bermanfaat di Indonesia • Domain Gratis Dapatkan Domain Gratis yang dibagikan setiap minggu untuk Anda.

Daftar Sekarang! • Panduan / Tutorial Panduan & Tutorial Teknis Lengkap seputar Web Hosting & Server untuk Web & Apps • Blog / Artikel Simak berbagai Artikel (Blog) lengkap seputar dunia web Hosting Indonesia, Bisnis Online, dll • Kamus Hosting Kumpulan Istilah-Istilah penting dalam Dunia Web Hosting dan Server di Indonesia • Bantuan Tiket Butuh Bantuan ?

Submit Ticket Anda dengan proses Cepat dan Mudah - Support 24/7 • Pembayaran Informasi mengenai pembayaran dan Konfirmasi Pembayaran Layanan IDCloudHost • Kontak Jangan Ragu untuk Menghubungi kami untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan Anda Istilah pajak mungkin sudah terdengar tidak asing bagi negara yang memungut pajak dari rakyatnya.

Pungutan wajib dari rakyat kepada negara disebut dengan pajak. Setiap uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat, akan dimasukkan dalam kas pendapatan negara yang digunakan dalam membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Uang dari pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak jadi salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk mendanai pembangunan pusat dan daerah, membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan lainnya. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan paksaan karena berdasarkan undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghasilan diartikan dengan pendapatan; perolehan.

Penghasilan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima dalam jangka waktu tertentu, yang telah dikurangi dengan biaya lainnya. Ini biasa disebut pendapatan bersih.

Cakupan pengertian penghasilan ialah segala tambahan dalam segi ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan individu. Daftar Isi • 1 Pengertian Pajak Penghasilan • 2 Pemungutan PPh Pasal 22 • 3 Tarif PPh Pasal 22 • 3.1 Tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor • 3.2 Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian • 3.3 Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu • 4 Cara Menghitung PPh Pasal 22 • 5 Kesimpulan dan Penutup Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan yang disingkat dengan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan dari penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

Pajak ini melekat pada subjek yang dikenai pajak, sehingga disebut pajak subjektif. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan PPh ini, di antaranya pasal 21, 22, 23, 25, dan 29. Masing-masing pasal membahas apa itu subjektif penghasilan secara berbeda.

Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) No.36 2008 sebagai dasar hukum PPh pasal 22 mengartikan PPh pasal 22 sebagai bukti potong atau pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan barang.

Secara umum pengenaan PPh pasal 22 dilakukan kepada penjual maupun pembeli yang sama-sama menerima untung dari hasil perdagangan, sehingga penjualan maupun pembelian dapat dikenakan PPh 22.

Namun untuk ketetapan PPh pasal 22 ini bisa dibilang cukup kompleks dari PPh lainnya, seperti pada PPh pasal 21 atau 23 dikenakan karena objek, sedangkan untuk pasal 22 pemungutan tarifnya lebih beragam. Jika yang dibicarakan adalah objek, maka objeknya berupa produk impor, pembelian barang pemerintah, kertas, semen, baja, serta produk otomotif, serta pembelanjaan barang mewah seperti kapal pesiar.

Baca Juga : Apa itu Pajak : Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Jenis-Jenisnya Pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan pajak jenis ini adalah bendahara dan badan-badan yang memungut PPh 22 senilai 1,5 persen dari pembelian yaitu • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang; • Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; • Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); • Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. • Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Baca Juga : Cara Menghitung Pajak Penghasilan dengan Mudah dan Cepat Beserta Contohnya Sedangkan untuk pemungutan wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib apa itu subjektif PPh Pasal 22 saat apa itu subjektif adalah: • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; • Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; • Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; • Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja dan merupakan industri hulu yang terintegrasi dengan industri hilir.

• Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang memiliki kegiatan apa itu subjektif berupa mengumpulkan hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

• Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh Pasal 22 Ada beberapa tarif yang ditetapkan untuk semua nilai dari PPh pasal 22 yang harus dibayarkan.

• Tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor Tarif pajak penghasilan ini dikenakan atas impor barang dengan berikut rinciannya, tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor, dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK 34/2017, importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API): 2,5% dari nilai impor, importir non-API: 7,5% dari nilai impor, importir yang tidak dikuasai: 7,5% dari harga jual lelang.

• Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian Tarif ini dikenakan atas pembelian barang tidak termasuk PPN dan juga tidak final, pembelian ini dilakukan oleh direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Keuangan, Bendahara Pemerintah, dan juga BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) • Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu Tarif ini dikenakan atas penjualan hasil produksi yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) yang dihitung dari aturan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan bersifat tidak final, yang dikenakan tarif ini adalah Kertas: 0.1% dari DPP PPN, Semen: 0.25% dari DPP PPN, Baja: 0.3% dari DPP PPN, Otomotif: 0.45% dari DPP PPN, dan tarif untuk semua jenis obat: 0,3% dari DPP PPN.

Harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang disebut dengan DPP, yang merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Dan masih banyak lainnya nilai tarif yang ditetapkan untuk barang tertentu. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Untuk Anda yang ingin mengetahui cara menghitung pajak penghasilan pasal 22 ini, Anda bisa memahami ilustrasi berikut dan menganalisisnya terlebih dahulu.

Berikut contoh ilustrasi penghitungan PPh pasal 22. Tanggal 1 November 2011 PT. ABC impor barang elektronik senilai (FOB) $10,000, biaya kirim $500, asuransi $25. Kurs dari Kemenkeu pada saat itu adalah Rp 8000/1 USD. Lantas berapakah nilai PPh yang harus dibayarkan? Dengan penghitungan berikut didapat lah PPh Impor (Pasal 22) = ($10,000 + 500 + 25 + 1,578.75) x 7.5% = $907.78. Jika nilai tersebut ditukar dalam rupiah maka hasilnya adalah PPh Impor (Pasal 22) = $907.78 x Rp 8000 = Rp 7,262,250.

Bisa disimpulkan bahwa nominal yang harus dibayarkan oleh Anda sebagai pelaku wajib pajak dalam melakukan kegiatan impor ditetapkan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, hal tersebut sudah diatur dalam PPh pasal 22 di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Baca Juga : Apa itu PPH Pasal 26 : Pengertian, Fungsi, dan Cara Menghitungnya Kesimpulan dan Penutup Setelah Anda memiliki pemahaman terkait pajak penghasilan, Anda diharapkan bisa memahami dan tidak lagi menganggap pajak sebagai hal yang memberatkan warga negara.

Kasus lain yang sering sekali terjadi justru keterlambatan dalam membayar pajak, padahal membayar pajak menjadi kewajiban bagi masing-masing warga negara. Sebaiknya Anda mempersiapkan uang sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan sehingga keterlambatan pembayaran bisa dicegah tiap bulannya. Anda bisa mengunjungi laman online perpajakan untuk mengakses lebih lanjut perihal tata cara membayar pajak, administrasi, dan lainnya.

Kemudahan ini bisa Anda manfaatkan agar lebih mudah dalam pembayaran pajak, sehingga diharapkan tidak lagi ada keterlambatan maupun mis informasi terkait perpajakan di Indonesia. Segala aturan dan tata cara akan diletakkan di laman online website milik dinas perpajakan, Anda bisa menemukannya di mesin pencari menggunakan kata kunci terkait.

Recent Posts • Apa Itu Portofolio, Kenali Pengertian, Fungsi dan Apa itu subjektif Membuatnya • Mengenal dan Memahami Apa Itu Programming Language/Bahasa Pemrograman • Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Drupal • Memahami Fungsi dan Manfaat Pengujian Android Emulator • Memahami Pentingnya CSS (Cascading Apa itu subjektif Sheets) dan Jenis/Tipenya • Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Joomla Kategori Kategori Twitter Timeline Kantor Bandung (HQ) Kompleks Setiabudhi Terrace Jl.

Cipaku Indah II No.18, Bandung, Jawa Barat 40143 Kantor Pekanbaru Jl. Jend. Ahmad Yani No.3 Tanah Datar, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru 28128, Indonesia Kantor Sukabumi Jl. Bojonggenteng No. 2 Sukabumi, Indonesia 43353 Partnership https://idcloudhost.com/partnership/ Email : [email protected] IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia) adalah penyedia layanan Web Hosting Provider berbasis SSD Cloud Hosting yang mempunyai tujuan untuk selalu menjaga website tetap hidup dan cepat di akses dari berbagai negara.

Saat ini tersedia Beberapa Data Center Utama yang dapat Anda gunakan dengan berlangganan menggunakan layanan Kami.
Dalam suatu perjanjian ada istilah yang cukup familiar untuk didengar yaitu wanprestasi.

Bagi Anda yang masih asing dengan istilah atau pengertian wanprestasi, kali ini LinovHR akan menjelaskan secara lengkap tentang wanprestasi beserta contoh kasus penggunaan wanprestasi. Apa itu Wanprestasi? Wanprestasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menindaklanjuti salah satu pihak yang terikat pada perjanjian tetapi tidak melakukan kewajibannya yang telah disepakati bersama.

Dilansir dari kemenkeu.go.id, pengertian wanprestasi dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak memenuhi atau lalainya seseorang untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dibuat pada kesepakatan awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Akibat dari wanprestasi yaitu pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian dan memberikan hukum kepada pihak yang melakukannya pelanggaran.

Serta pihak tersebut harus menanggung konsekuensi terhadap munculnya hak pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan nya. Hal ini akan menuntun kepada pihak yang melakukan wanprestasi agar membayar ganti rugi atau disebut dengan schadevergoeding. Baca Juga : Contoh Pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama yang atau MOU Benar Dasar Hukum Wanprestasi Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada Pasal 1238 dijelaskan bahwa seorang debitur akan dikatakan lalai pada surat perintah atau akta sejenis atau apa itu subjektif kekuatan dari perikatan sendiri bila seorang debitur lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Serta pada Pasal 1238 BW menjelaskan bahwa biaya ganti, kerugian dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan yang telah diwajibkan, bila debitur, walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi suatu perikatan tersebut atau jika terdapat hal yang harus diberikan atau dilakukannya hanya bisa diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Baca Juga : 3 Fakta Penting Tentang Perjanjian Kerja Bersama Unsur Wanprestasi Dari penjelasan dasar hukum di atas mengakibatkan wanprestasi memiliki 3 unsur, yaitu: • Terdapat perjanjian oleh para pihak • Terdapat suatu pihak yang melanggar atau tidak melaksana kan tanggung jawab dari perjanjian yang telah disepakati • Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melakukan kewajiban dari isi perjanjian Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika terpenuhinya unsur berikut: • Perbuatan yang dilakukan dalam debitur disesalkan • Mengakibatkan dapat diduga terlebih dahulu baik dalam arti objektif yaitu orang normal mampu menduga bahwa keadaan tersebut akan timbul serta dalam arti yang subjektif, yaitu orang yang ahli bisa menduga keadaan akan timbul.

• Dapat meminta atau diminta untuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, artinya bukan orang dalam gangguan jiwa atau lemah akan ingatan. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Wanprestasi memiliki beragam bentuk yang sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah bentuk-bentuk umum dari wanprestasi. • Tidak Melaksanakan Perjanjian Ingkar janji adalah salah satu bentuk dari wanprestasi. Jika diperhatikan lebih dalam, wanprestasi adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Maka dari itu, tidak melaksanakan perjanjian termasuk ke dalam bentuk wanprestasi.

• Terlambat dalam Melaksanakan Perjanjian Bentuk wanprestasi selanjutnya yaitu tidak menyelesaikan atau melakukan perjanjian tepat pada waktu yang telah disepakati. Meskipun perjanjian tetap dilaksanakan, namun tetap saja menimbulkan kerugian bagi pihak lain, karena keterlambatan tersebut. • Melakukan Perjanjian yang Tidak Sesuai Kesepakatan Bentuk yang ketiga yaitu, salah satu pihak menjalankan kewajibannya dan dilakukan secara tepat waktu, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dapat disebut juga sebagai wanprestasi, karena salah satu pihak akan dirugikan akan hal tersebut.

Contohnya kreditur tidak membayarkan jumlah uang yang dipinjamnya sesuai dengan nominal yang dipinjamkan oleh debitur. Kasus ini tentunya akan merugikan pihak debitur, karena nominal yang dipinjamkan tidak sama dengan nominal yang dikembalikan. • Melanggar Perjanjian Bentuk yang terakhir yaitu melanggar perjanjian.

Bentuk yang satu ini sudah sangat jelas disebut dengan wanprestasi, karena tidak mengikuti kesepakatan awal yang telah dibuat bersama-sama, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya. Faktor Penyebab Wanprestasi Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, berikut ini adalah beberapa faktor yang paling umum ditemui.

• Salah Satu Pihak Lalai Salah satu pihak yang terlibat di dalam perjanjian melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain.

Kelalaian tersebut bisa terjadi karena adanya unsur ketidaksengajaan, maupun disengaja. Berikut adalah beberapa kewajiban yang dianggap lalai, jika tidak dilaksanakan oleh debitur, yakni: • Kewajiban memberikan sesuatu yang telah disepakati • Kewajiban melakukan suatu tindakan • Kewajiban tidak melaksanakan suatu tindakan • Sengaja Melanggar Kesepakatan Faktor penyebab terjadinya wanprestasi apa itu subjektif yaitu ada pihak yang melanggar kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila terjadi suatu kerugian, maka pihak yang melanggar tersebut bisa disalahkan, karena tidak menjalankan kesepakatan yang ada. • Kondisi Pemaksaan (Force Majeure) Faktor terakhir yaitu kondisi pemaksaan yang dimana pihak pelaku tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya karena faktor keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Ketidakmampuan tersebut bukan atas kehendak pelaku, sehingga pihak pelaku tidak bisa disalahkan atas kerugian yang terjadi.

Contoh wanprestasi dari kondisi ini yaitu adanya bencana alam, objek dicuri atau hilang, objek binasa atas unsur ketidaksengajaan. Contoh Kasus Wanprestasi Pak Adi menyewakan 1 unit gedung toko kepada Pak Rahmat, proses penyewaan tersebut dibuat dalam sebuah perjanjian sewa menyewa bermaterai.

Pada perjanjian tersebut telah tertulis secara detail tentang objek jaminan berikut yang terdapat di dalamnya, nilai sewa, masa berlaku sewa dan bila pihak penyewa melakukan pembayaran sewa secara bertahap atau cicil dijelaskan juga tanggal waktu tempo pembayaran cicilannya. Pak Rahmat akan berjanji melakukan pembayaran sebanyak 2x tahapan yaitu saat melakukan tanda tangan perjanjian sewa dibayarkan uang muka atau DP sebesar 50%, lalu sisa pelunasannya akan dibayarkan pada bulan berjalan. Lama waktu sewa pada perjanjian tersebut disebutkan selama 20 tahun.

Tapi setelah 10 bulan berjalan dari tanggal yang sudah ditetapkan pada perjanjian, Pak Rahmat tidak bisa membayar sisa pelunasannya dengan alasan yang ia gunakan. Pada perjanjian disebutkan jika pihak penyewa terlambat untuk membayar pelunasan akan dikenakan denda sebesar 10% dari harga pelunasan yang harus dibayar. Dari kejadian tersebut, Pak Adi sebagai pihak yang menyewakan menempuh jalur hukum melalui pengacaranya dengan mengirim surat somasi atau peringatan hukum kepada pihak penyewa yaitu Pak Rahmat.

Tapi bila Pak Rahmat mengabaikan somasi tersebut, maka pengacara dari Pak Adi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan alamat domisili Pak Rahmat dengan menyertakan hal-hal berikut ini: • Pasal-pasal perjanjian yang telah dilanggar oleh Pak Rahmat • Kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami oleh Pak Adi.

kerugian materiil yaitu kewajiban Pak Rahmat harus membayarkan sisa uang pelunasan sebesar Rp. 50.000.000 berikut denda sidebar Rp. 10.000.000 dari harga sewa yang harus dilunasi Pak Rahmat. Sedangkan untuk kerugian immaterial yaitu kerugian akan waktu, tenaga serta pikiran Pak Adi yang tidak bisa berpikir secara fokus pada pekerjaannya sehingga membuat produktivitasnya menurun, kerugian ini bisa dinilai dengan besaran atau jumlah nominal uang tertentu.

• Pengacara dari Pak Adi pada gugatannya bisa melakukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas bangunan/tanah/harta benda tidak bergerak milik Pak Rahmat. • Pengacara Pak Adi pada gugatannya juga bisa melakukan permohonan kepada pengadilan agar pihak Pak Rahmat membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Pak adi setiap hari, setiap lalai Pak Rahmat memenuhi isi putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhitung dari tanggal putusan pengadilan diucapkan hingga pelaksanaanya.

Baca Juga : Cara Membuat Surat Perjanjian Hutang yang Benar Cara Mengajukan Gugatan Wanprestasi Anda bisa menggugat dan mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan perdata, dengan langkah-langkah berikut. • Daftarkan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Perdata Apa itu subjektif harus mendaftarkan gugatan secara tertulis ke pengadilan.

Selain itu, penggugat juga harus memilih pengadilan negeri yang memiliki tingkatan yang sesuai dengan kapasitas gugatan yang akan diproses, hal ini sudah diatur dalam Pasal Wanprestasi 118 ayat 1 HIR. • Membayar Biaya Panjar Perkara Selanjutnya, penggugat harus membayarkan biaya panjar perkara apabila gugatan yang dilayangkan diterima oleh pengadilan. Biaya ini nantinya akan dipergunakan oleh pengadilan apa itu subjektif memenuhi hal administratif, seperti pembuatan dokumen, memanggil saksi, materai, dan kegiatan penting lainnya.

Perlu diketahui bahwa, penggugat hanya perlu membayar biaya panjar ini pada tahap awal saja. Pada akhir keputusan pengadilan, pihak yang kalah akan membayar biaya panjar kepada pengadilan.

• Melakukan Registrasi Perkara Setelah melakukan pembayaran, Anda harus melakukan registrasi perkara untuk mendapatkan nomor gugatan. Nantinya, gugatan yang Anda layangkan akan dicatat di dalam buku register perkara.

Nomor tersebut berfungsi untuk proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan. • Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Ketua pengadilan negeri akan memproses gugatan Anda, berdasarkan nomor gugatan yang Anda dapatkan pada saat melakukan registrasi perkara. Proses pelimpahan berkas, harus dilakukan paling lambat 7 hari setelah registrasi dilakukan.

Hal ini dilakukan, agar sesuai dengan prinsip penyelesaian kasus perkara. • Menunggu Penetapan Majelis Sidang Berkas perkara yang sudah Anda serahkan kepada pengadilan, akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim paling lambat seminggu atau 7 hari, setelah berkas diterima. Dalam tahap ini, Anda hanya perlu menunggu penetapan majelis sidang. • Mengikuti Proses Sidang Setelah kelima poin di atas berjalan dengan baik, maka Anda hanya perlu mengikuti sidang yang sudah diatur oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut.

Nantinya, semua pihak yang terlibat akan dipanggil untuk mengikuti proses sidang dari awal hingga keputusan akhir dibuat. Kesimpulan Setelah membaca penjelasan dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan tindakan yang dilakukan jika terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi dari suatu perjanjian yang telah dibuat antara dua pihak yang kreditur dan debitur.

Jadi, jika terdapat pihak yang dirugikan dari perjanjian yang telah disepakati karena pihak yang bersangkutan telah melalaikan hal-hal yang seharusnya apa itu subjektif dapat melakukan gugatan pengadilan atas wanprestasi. Sehingga pihak yang lalai harus membayar ganti rugi dengan besaran jumlah tertentu. Setiap perusahaan yang berdiri pastinya akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling berkuasa dan menguasai pasar.

Namun, banyaknya kompetitor atau perusahaan serupa yang berdiri, membuat pasar tersebut semakin kompetitif dan terbagi-bagi. Pembagian kekuasaan tersebut yang dinamakan dengan market share. Ada sebuah perusahaan yang menguasai 50% dari.

Biaya overhead pabrik merupakan biaya ini tidak berkaitan langsung dengan produksi. Meskipun demikian, overhead cost ini tetap perlu dianggarkan oleh setiap perusahaan untuk menunjang profitabilitas. Jika dibandingkan dengan jenis biaya lainnya, perhitungan biaya overhead pabrik ini tergolong cukup kompleks.

Artikel LinovHR ini akan membahas lebih. • Afrikaans • Alemannisch • Aragonés • العربية • ܐܪܡܝܐ • الدارجة • مصرى • Asturianu • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Basa Bali • Žemaitėška • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • Banjar • বাংলা • Brezhoneg • Bosanski • Буряад • Català • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Нохчийн • کوردی • Čeština • Cymraeg • Dansk • Dagbanli • Deutsch • Zazaki • डोटेली • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • Estremeñu • فارسی • Suomi • Võro • Føroyskt • Français • Frysk • Gaeilge • Galego • Avañe'ẽ • Hausa • Hawaiʻi • עברית • हिन्दी • Fiji Hindi • Hrvatski • Magyar • Հայերեն • Interlingua • Ilokano • Ido • Íslenska • Italiano • 日本語 • La .lojban.

• Jawa • ქართული • Taqbaylit • Kabɩyɛ • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Къарачай-малкъар • Kurdî • Кыргызча • Latina • Lingua Franca Nova • Lietuvių • Latviešu • मैथिली • Malagasy • Македонски • മലയാളം • Монгол • मराठी • Кырык мары • Bahasa Melayu • မြန်မာဘာသာ • Эрзянь • नेपाली • नेपाल भाषा • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • ߒߞߏ • Occitan • ଓଡ଼ିଆ • ਪੰਜਾਬੀ • Kapampangan • Picard • Polski • Piemontèis • پنجابی • پښتو • Português • Runa Simi • Rumantsch • Română • Русский • Русиньскый • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Sardu • Sicilianu • Scots • سنڌي • Davvisámegiella • Srpskohrvatski / српскохрватски • සිංහල • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Sunda • Svenska • Kiswahili • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Türkçe • Татарча/tatarça • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • Walon • Winaray • 吴语 • მარგალური • ייִדיש • Yorùbá • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 • l • b • s Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.

Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut.

Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.

Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.

Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini.

Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apa pun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia apa itu subjektif konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis.

Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948.

Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Apa itu subjektif dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini. Daftar isi • 1 Sejarah • 1.1 Para pemikir pencerahan • 1.2 Menjadi hukum positif • 1.3 Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 • 1.4 Pasca-Perang Dunia II • 2 Landasan konseptual • 2.1 Analisis hak • 2.2 Hakikat • 3 Ciri-ciri • 4 Jenis-jenis hak • 4.1 "Hak sipil dan politik" dan "hak ekonomi, sosial, dan budaya" • 4.2 Hak generasi pertama, kedua, dan ketiga • 4.3 Hak individu apa itu subjektif hak kolektif • 4.4 Hak-hak inti • 5 Tipologi kewajiban HAM • 5.1 Jus cogens • 6 Perlindungan di tingkat internasional • 6.1 Dewan HAM PBB • 6.2 Badan traktat PBB • 7 Perlindungan di tingkat regional • apa itu subjektif Eropa • 7.2 Amerika • 7.3 Afrika • 8 Implementasi di tingkat nasional • 9 Pembatasan dan pengurangan • 9.1 Hukum kemanusiaan internasional • 10 Kritik partikularisme • 11 Lihat pula • 12 Catatan kaki • 13 Daftar pustaka • 13.1 Buku • 13.2 Bab buku • 13.3 Jurnal • 13.4 Dokumen • 13.5 Deklarasi dan Perjanjian • 13.6 Sumber daring apa itu subjektif 14 Bacaan lanjut • 15 Pranala luar Sejarah Piagam Magna Carta yang sering dianggap sebagai piagam hak pertama, walaupun piagam ini sangat berbeda dengan piagam HAM modern karena hanya menjamin hak-hak para bangsawan Inggris.

[1] Upaya untuk menelusuri sejarah hak asasi manusia terganjal oleh perdebatan mengenai titik awalnya. [2] [3] Secara umum dan abstrak, nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia (seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat) dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat dalam sejarah.

[4] Konsep-konsep yang terkait dengan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri paling tidak semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM, dan juga dengan munculnya kitab-kitab agama. [2] Apabila yang dijadikan tolok apa itu subjektif adalah sejarah gagasan bahwa semua manusia memiliki hak kodrati, konsep ini sudah ada setidaknya dari zaman Yunani Kuno dengan munculnya pemikiran filsuf-filsuf Stoikisme.

[2] Namun, klaim-klaim historis semacam ini telah menuai kritikan karena dianggap menyamaratakan gagasan mengenai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dengan konsep hak asasi manusia modern. [5] Apabila sejarah HAM yang ditelusuri adalah sejarah HAM modern yang ditegakkan secara hukum di tingkat nasional dan internasional saat ini, dapat dikatakan bahwa sejarahnya bermula dari piagam-piagam yang mencantumkan kebebasan-kebebasan yang melindungi pemilik hak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, dan dokumen yang mungkin bisa dianggap sebagai titik awalnya adalah Magna Carta di Kerajaan Inggris dari tahun 1215.

[2] [4] Namun, Magna Carta pun masih dianggap bermasalah, karena dokumen ini hanya melindungi para bangsawan yang kuat dari kekuasaan Raja Inggris.

[1] Maka dari itu, masa yang dianggap sangat berpengaruh terhadap konsep HAM modern yang mencakup semua umat manusia adalah Apa itu subjektif Pencerahan pada abad ke-18 dengan munculnya tulisan-tulisan karya John Locke yang terkait dengan hukum kodrat.

[4] Pakar hak asasi manusia Eva Brems bahkan membuat pernyataan yang lebih keras dalam bukunya yang berjudul Human Rights: Universality and Diversity (2001) dengan menyatakan bahwa "Sumber rumusan hak asasi manusia di tingkat internasional saat ini sulit untuk ditilik kembali ke masa sebelum Abad Pencerahan, atau di tempat apa itu subjektif luar Eropa dan Amerika.

Gagasan bahwa PUHAM berakar dari segala kebudayaan tidaklah lebih dari sekadar mitos." [6] Pakar HAM Jack Donnelly juga menulis bahwa "Tidak ada masyarakat, peradaban, atau budaya sebelum abad ketujuhbelas (.) yang telah memiliki praktik, atau bahkan visi, yang banyak didukung mengenai hak asasi manusia secara individual yang setara dan tak dapat dicabut." [7] Para pemikir pencerahan John Locke, pemikir Abad Pencerahan apa itu subjektif dikenal akan gagasan-gagasannya mengenai hak kodrati.

Thomas Hobbes menerbitkan karyanya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651. Dalam buku tersebut, Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan absolut wajib ada, dan ia menolak gagasan mengenai pembatasan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa semua bawahan seyogianya tunduk kepada penguasanya, dan ia tidak banyak bersentuhan dengan hak kodrati. Walaupun begitu, Hobbes meyakini bahwa penguasa harus menjalankan wewenangnya secara bertanggung jawab dan dengan mengikuti hukum Allah dan hukum kodrat.

Selain itu, Hobbes dianggap berjasa karena telah memperkenalkan gagasan kontrak sosial yang menyatakan bahwa penguasa punya wewenang untuk berkuasa karena rakyat sebelumnya sudah menyatakan kesediaan mereka untuk diperintah. [8] John Locke mengembangkan gagasan ini lebih lanjut dalam karyanya, Two Treatises of Government, yang diterbitkan pada tahun 1689.

Locke dikenal dengan pemikirannya mengenai hak kodrati bahwa manusia terlahir dengan "kebebasan sempurna" dan penikmatan hak-hak dan keistimewaan yang "tak terkendali" dalam keadaan alamiah sebelum adanya negara.

Manusia secara alamiah juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak-hak pemilikannya dari ancaman atau serangan manusia lain.

[8] Ia menolak mentah-mentah klaim bahwa manusia dapat apa itu subjektif hak-hak kodratinya. Menurutnya, tidak ada orang yang bisa menyerahkan wewenang yang lebih besar daripada yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan pandangan Locke, tidak ada satu pun insan yang punya kekuasaan mutlak dan sewenang-wenang terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain sampai-sampai mereka dapat membunuh atau merampas hak milik orang lain.

Maka dari itu, manusia dianggap tidak dapat menundukkan dirinya kepada kekuasaan sewenang-wenang orang lain. Dari sini, muncul kesimpulan bahwa manusia masih tetap mempertahankan kebebasan alamiahnya bahkan ketika mereka hidup di suatu negara, dan perumusan kontrak sosial untuk mendirikan negara bukan dianggap sebagai penyerahan hak tanpa syarat seperti yang dibayangkan oleh Hobbes. Gagasan ini membuka jalan bagi kemunculan hak asasi yang melindungi seseorang dari permintaan-permintaan yang tidak berdasar dari negara.

[9] Lebih jauh lagi, Locke mengatakan bahwa penguasa kadang-kadang perlu dilawan jika mereka sewenang-wenang dalam apa itu subjektif kekuasaannya atau memakainya untuk mengakibatkan kehancuran, dan bukannya untuk kebaikan umat manusia dan perlindungan hak mereka. apa itu subjektif Gagasan ini kelak tertuang dalam mukadimah PUHAM: "Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan." [10] Pada tahun yang sama, pemerintah Inggris mengeluarkan piagam Bill of Rights yang memberikan hak-hak yang terbatas, seperti pelarangan pengganjaran hukuman yang "lalim dan tak lazim".

Namun, sumbangsih terbesar piagam ini adalah dalam menetapkan konsep kedaulatan parlemen secara konstitusional. Berdasarkan pemahaman masyarakat modern, piagam ini tidak memenuhi syarat apa itu subjektif piagam hak asasi manusia, tetapi dianggap penting karena telah memastikan gagasan bahwa kekuasaan mutlak di tangan negara perlu dibatasi demi kepentingan individu-individu di dalamnya.

[1] Menjadi hukum positif Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang disahkan oleh Majelis Nasional Prancis pada tahun 1789. Gagasan Locke mengenai hak kodrati untuk pertama kalinya diejawantahkan secara hukum di Amerika Serikat. Deklarasi Hak-Hak Virginia yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1776 dianggap sebagai piagam hak pertama yang sejalan dengan konsep modern; dokumen tersebut tidak hanya mengakui bahwa semua manusia itu setara, bebas, dan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, tetapi juga mencantumkan daftar hak-hak yang dilindungi, seperti apa itu subjektif untuk memperoleh proses hukum yang semestinya dan kebebasan berekspresi.

[11] Setelah itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikumandangkan pada tanggal 4 Juli 1776 berisi preambul yang sangat tersohor: apa itu subjektif Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini terbukti sendiri, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak bisa dipungkiri, di antaranya hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

Bahwa untuk mengamankan hak-hak ini, Pemerintahan dilembagakan di antara manusia, kekuasaan mereka diperoleh dari persetujuan mereka yang diperintah; bahwa kapan saja setiap bentuk pemerintahan menghambat tujuan ini, maka hak rakyat untuk mengubah atau membubarkannya (.). [12] ” Apa itu subjektif tahun yang sama, ketika Revolusi Prancis tengah bergelora, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dimaklumkan oleh Majelis Nasional Prancis pada tanggal 26 Agustus 1789.

[13] Deklarasi ini turut menegaskan bahwa manusia memiliki hak yang alamiah dan tidak dapat dicabut. [14] Setelah itu, di negara yang sama, muncul pula Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793 dan Deklarasi Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Manusia dan Warga Negara 1795. Di Amerika Serikat, hak asasi turut diakui di tingkat negara bagian, seperti di New York pada tahun 1777 dan Massachusetts pada tahun 1780, serta di tingkat federal dalam bentuk Deklarasi Hak-Hak tahun 1791 yang merupakan sepuluh amendemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat.

[4] Deklarasi-deklarasi ini pada praktiknya tidak memiliki cakupan yang universal. Pada Abad Pencerahan, "manusia" dianggap sebagai laki-laki yang dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga budak kulit hitam, perempuan, anak-anak, dan bahkan hamba tani tidak termasuk ke dalam cakupan. Banyak dari para perumus Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat yang menerima institusi perbudakan dan menganggap wanita tidak layak untuk terlibat dalam urusan politik.

[15] Di Prancis, walaupun para perumus Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 tidak membatasi cakupannya kepada orang Prancis saja, usulan " Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan" yang dicetuskan oleh Olympe de Gouges pada tahun 1791 tidak digubris. [15] Pada zaman tersebut, wanita juga dianggap memiliki kodrat irasional, sehingga Konvensi Nasional Prancis menyatakan pada tahun 1793 bahwa anak-anak, wanita, orang gila, dan tahanan tidak akan dianggap sebagai warga negara (untuk tahanan, sampai ia direhabilitasi).

[16] Walaupun begitu, dokumen-dokumen ini tetap berhasil mengubah gagasan Locke dan filsuf-filsuf pencerahan lainnya menjadi hukum positif. Apa itu subjektif itu, deklarasi-deklarasi ini juga menjadi terobosan karena mampu membatasi kekuasaan negara dengan berbagai cara, termasuk dengan melindungi hak-hak individu.

Tatanan konstitusi semacam ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, seperti Belanda pada tahun 1798, Spanyol pada tahun 1812, Belgia pada tahun 1831, Liberia pada tahun 1847, Sardinia pada tahun 1848, dan Prusia pada tahun 1850. [17] Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 Jeremy Bentham, filsuf utilitarianisme asal Inggris yang menentang gagasan hak kodrati.

Walaupun gagasan mengenai hak-hak dasar telah menyebar ke berbagai negara, konsep "hak asasi manusia" yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali masih jarang ditemui di hukum nasional maupun internasional pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Selain itu, gagasan hak kodrati sendiri juga tidak banyak menyita perhatian para pemikir pada abad tersebut; pemikir-pemikir politik seperti Alexis apa itu subjektif Tocqueville, Karl Marx, dan Max Weber hanya menyebut hak asasi manusia secara sepintas dan mereka malah memandangnya dengan kritis.

[18] Salah satu pemikir pada masa tersebut yang mengemukakan kritik yang keras terhadap apa itu subjektif hak kodrati adalah filsuf Inggris Jeremy Bentham. Ia menganggap konsep hukum kodrati sebagai suatu "omong kosong", dan ia menyatakan bahwa "hak yang sesungguhnya" berasal dari "hukum yang sesungguhnya", sedangkan hak yang berasal dari "hukum imajiner" merupakan hak yang apa itu subjektif bersifat "imajiner".

[19] Abad ke-19 juga dikenal dengan munculnya dorongan untuk menghapuskan perbudakan, dan gerakan abolisionisme sendiri sudah diprakarsai di Inggris pada tahun 1787 dengan didirikannya Society for the Abolition of Slave Trade oleh kaum Quaker. Pada tahun 1833, Imperium Britania membebaskan semua budaknya, dan Prancis juga mengambil langkah yang sama pada tahun 1848. Amerika Serikat sendiri baru berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun 1865 seusai perang saudara melawan konfederasi negara-negara bagian selatan yang mendukung perbudakan, sementara Rusia menghapuskan sistem perhambaan tani pada tahun 1861.

[18] Namun, muncul keraguan bahwa abolisionisme benar-benar dilancarkan atas dasar moral, apalagi "hak asasi manusia". Diduga Inggris mengambil tindakan tersebut demi apa itu subjektif ekonomi, karena kelanjutan perdagangan budak dianggap akan menguntungkan jajahan negara-negara saingan Inggris.

[14] Selain itu, Inggris juga dinilai ingin menjalankan " misi pemberadaban" yang akan membuatnya seolah memiliki moral yang lebih baik daripada negara-negara Eropa lainnya. Setelah itu, pada zaman Imperialisme Baru, penolakan terhadap perbudakan sering dijadikan dalih oleh negara-negara Eropa untuk melakukan "campur tangan kemanusiaan".

[20] Konstitusi negara-negara Eropa pada abad ke-19 juga menghindari penyebutan konsep "hak asasi manusia" maupun "hak kodrati". Hak asasi manusia sudah tidak lagi disebutkan dalam Konstitusi Prancis setelah tahun 1799 dan baru muncul lagi pada tahun 1946. [20] Di tengah bergeloranya Revolusi 1848, rancangan Konstitusi Frankfurt mengandung daftar "hak-hak dasar" ( Grundrechte).

Namun, seperti konstitusi-konstitusi lainnya pada zaman itu, hak-hak tersebut hanya dapat dinikmati oleh warga negara, seperti yang dapat dilihat dari namanya, Grundrechte des deutschen Volkes, sehingga hak-hak tersebut bukanlah hak yang berlaku secara universal seperti halnya hak asasi pada zaman modern.

Setelah kegagalan revolusi ini, positivisme hukum, atau gagasan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang, berhasil menyingkirkan doktrin hukum kodrati sebagai justifikasi untuk menganugerahkan hak. Hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan dalam Konstitusi Kekaisaran Jerman tahun 1871, dan daftar hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru muncul lagi dalam Konstitusi Republik Weimar tahun 1919. [21] Di tingkat internasional, gagasan "hak kodrati" hanya dijadikan sebagai dalih untuk melancarkan misi pemberadaban.

[22] Sebagai contoh, Prancis memiliki konsep mission civilisatrice sebagai pembenaran untuk "membebaskan" orang-orang Afrika dari kekuasaan pemimpin penduduk asli yang "terbelakang". [20] Pada masa itu, bangsa Eropa memang masih membedakan antara negara-negara yang "beradab" dengan masyarakat "tidak apa itu subjektif di luar Eropa dan Amerika.

Hanya negara yang dianggap "beradab" yang memiliki hak, sementara wilayah masyarakat yang "tidak beradab" dapat sewaktu-waktu dicaplok oleh negara Eropa karena dianggap sebagai terra nullius ("tanah tak bertuan").

[23] Pada masa seusai Perang Dunia I, perlindungan hak asasi manusia sama sekali tidak masuk ke dalam cakupan Piagam Liga Bangsa-Bangsa, [24] walaupun perlindungan kelompok minoritas tetap menjadi perhatian dari organisasi internasional tersebut. [25] Meskipun begitu, di tingkat nasional, muncul pergerakan-pergerakan hak apa itu subjektif manusia, seperti Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia yang didirikan di Paris pada tahun 1922.

Organisasi tersebut menuntut dikeluarkannya deklarasi atau piagam hak asasi manusia dunia yang bersifat mengikat. Di kota yang sama, Académie Diplomatique Internationale yang didirikan oleh sejumlah pengacara internasional pada tahun 1926 merumuskan sebuah deklarasi, yang kemudian menginspirasi Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang dikeluarkan oleh Institut Hukum Internasional di New York pada tahun 1929.

[26] Pasca-Perang Dunia II Eleanor Roosevelt sedang memegang teks Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1949. Ia dikenal dengan pernyataannya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa suatu saat dokumen ini "dapat menjadi Magna Carta bagi seluruh umat manusia".

[27] Pada saat berkecamuknya Perang Dunia II, pada Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mencetuskan Empat Kebebasan yang menurutnya perlu dijamin oleh semua negara, yaitu "kebebasan mengeluarkan pendapat", "kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing", "hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan", serta "kebebasan dari ketakutan".

Pada tanggal 14 Agustus 1941, Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill mengeluarkan Deklarasi Atlantik yang mengungkapkan harapan agar "manusia di semua negeri dapat menjalani hidup mereka bebas dari rasa takut atau kekurangan." [28] Kemudian, pada awal tahun 1942, Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikumandangkan.

Deklarasi yang menjadi cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini ditandatangani oleh 47 negara yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti asas yang menyatakan bahwa "kemenangan mutlak atas musuh diperlukan untuk mempertahankan hidup, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasan beragama, dan untuk memelihara hak asasi manusia dan keadilan di negeri mereka sendiri dan juga di negeri lain." [28] Maka dari itu, hak asasi manusia pun menjadi salah satu aspirasi yang ingin diwujudkan oleh negara-negara Sekutu setelah mengalahkan Blok Poros.

[28] Seusai perang, aspirasi ini untuk pertama kalinya diejawantahkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional. Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 1945 mengumandangkan tekad masyarakat PBB untuk: “ .

menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, (.) [29] ” Dengan ini, hak asasi manusia akhirnya menjadi perhatian masyarakat internasional, walaupun penyebutan istilah "hak asasi manusia" sebanyak enam kali dalam pasal-pasal Piagam PBB tidak membebankan kewajiban yang besar kepada negara-negara anggota.

[30] Mereka hanya diharuskan untuk mempromosikan "penghormatan hak asasi manusia seantero jagat demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama." [29] Sebelumnya, terdapat usulan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Chili dan Kuba bersedia menerima pasal-pasal yang menjamin hak-hak spesifik, sementara Panama pernah mengusulkan agar piagam tersebut mencantumkan daftar hak-hak asasi.

Namun, usulan-usulan ini ditolak akibat kekhawatiran bahwa hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kedaulatan masing-masing negara. [30] Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dibentuk apa itu subjektif tugas untuk apa itu subjektif Piagam Hak-Hak Internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapa pun. Komisi ini kemudian memutuskan agar piagam semacam ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebuah deklarasi, sebuah konvensi yang berisi kewajiban-kewajiban hukum, serta bagian yang berisi tentang sistem pengawasan dan pengendalian.

Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari delapan anggota asal Australia, Chili, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dan komite ini dikepalai oleh Eleanor Roosevelt, istri mendiang Franklin Roosevelt.

Maka dirumuskanlah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) yang dibuat berdasarkan rancangan dari ahli hukum Kanada John Peters Humphrey serta berdasarkan sebuah rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Desember 1948, PUHAM diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum. [27] Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.

— Pasal 1 dari Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB [10] PUHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang, walaupun enam negara komunis ( Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia), Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain.

[27] Namun, deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB pada masa itu untuk menerima deklarasi ini.

[31] Walaupun begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman, Christian Tomuschat, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulai pada hari itu." [32] Tahun 1948–1949 juga merupakan momen yang penting bagi upaya untuk memajukan hak asasi manusia karena Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sudah dapat ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948, dan begitu pula dengan Konvensi-Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya.

[27] Terkait dengan piagam hak asasi manusia yang memiliki kekuatan hukum, Komisi HAM PBB baru selesai merumuskan isi dari dokumen-dokumen yang kelak akan dikenal dengan nama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ( bahasa Inggris: International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ( bahasa Inggris: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR) pada tahun 1954.

Namun, kedua perjanjian ini baru dapat ditandatangani oleh negara-negara anggota pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976 setelah di ratifikasi oleh 35 negara. Sejarah perumusan kedua perjanjian ini menunjukkan banyaknya penyesuaian dan kompromi yang perlu dilakukan agar dapat diterima oleh negara-negara anggota PBB.

[31] Walaupun perkembangannya berlangsung lambat, kini kedua perjanjian ini telah diratifikasi oleh hampir semua negara dan menjadi bagian dari hukum internasional.

Pandangan masyarakat internasional terhadap hak asasi juga telah mengalami perubahan besar, [33] dan hak asasi manusia telah menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global.

[34] Landasan konseptual Analisis hak Berdasarkan pemikiran yang dicetuskan oleh pakar hukum asal Amerika Serikat Wesley Newcomb Hohfeld, apa itu subjektif dapat dianalisis dengan menggunakan empat macam "fenomena" yang menunjukkan hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu "klaim", "keistimewaan" atau "kebebasan", "kuasa", dan "kekebalan".

A dapat dikatakan memiliki hak-klaim yang menuntut B untuk melakukan sesuatu jika dan hanya jika B memiliki kewajiban kepada A untuk mengambil tindakan tersebut. Contohnya adalah hak atas kesehatan, karena hak ini membebankan kewajiban kepada negara untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan minimal. [35] Kemudian, hak-kebebasan pada dasarnya adalah ketiadaan hak-klaim.

A memiliki hak-kebebasan terhadap B untuk melakukan sesuatu jika dan hanya jika A tidak memiliki kewajiban terhadap B untuk tidak mengambil tindakan tersebut. Dalam kata lain, A tidak akan melanggar kewajiban terhadap B untuk tidak melakukan sesuatu jika A memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Contohnya adalah hak atas kebebasan beragama. Hak atas kebebasan beragama biasanya dipandang sebagai ketiadaan hak-klaim dari negara terhadap rakyatnya untuk memeluk agama tertentu, sehingga siapa pun tidak memiliki kewajiban terhadap negara untuk memeluk agama tertentu.

[36] Hak-klaim dan hak-kebebasan dapat disebut sebagai "aturan primer" ( primary rules) berdasarkan terminologi pakar hukum asal Britania Raya, H.L.A. Hart, sebab keduanya berkaitan dengan aturan yang mewajibkan seseorang untuk mengambil atau menjauhi tindakan tertentu. [37] Sementara itu, hak-kuasa dan hak-kekebalan dapat dikatakan sebagai "aturan sekunder" ( secondary rules), yaitu aturan yang memberikan kemampuan kepada suatu pihak untuk mengubah aturan primer.

Hak-kuasa pada dasarnya adalah hak apa pun yang memberikan kemampuan kepada suatu pihak untuk mengubah hak-klaim atau hak-kebebasan. Contoh dari hak-kuasa adalah hak untuk merumuskan perjanjian dalam hukum perdata.

Hak ini pada dasarnya memberikan kuasa kepada A untuk menganugerahkan hak-klaim baru kepada B yang membebankan kewajiban kepada A untuk melakukan hal tertentu.

Sementara itu, hak-kekebalan merupakan ketiadaan hak-kuasa. Contohnya adalah pelarangan perbudakan: pemerintah tidak punya kuasa untuk memaksa rakyatnya menjadi budak, sehingga rakyat dapat dikatakan memiliki hak-kekebalan. [38] Hakikat Di kalangan akademisi, terdapat empat mazhab dengan perbedaan pandangan perihal hakikat daripada konsep "hak asasi manusia", yaitu mazhab "natural", "deliberatif", "protes", dan "diskursus". [39] Mazhab "natural" memakai definisi hak asasi manusia yang paling dikenal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ia adalah seorang manusia.

[39] [40] Para penganut mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia "dianugerahkan" secara "alamiah", baik itu oleh Tuhan, alam semesta, berdasarkan nalar, ataupun dari sumber-sumber transendental lainnya.

Bagi mereka, hak asasi manusia bersifat universal karena hak tersebut bersifat alamiah. Mereka juga berkeyakinan bahwa hak asasi manusia itu selalu ada terlepas dari pengakuan oleh masyarakat, walaupun mereka tetap menyambut kodifikasi hak asasi manusia dalam hukum positif. [41] Mazhab natural ini merupakan pandangan "tradisional" dalam bidang hak asasi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang beralih ke mazhab "deliberatif", yaitu sebuah mazhab yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang disepakati oleh suatu masyarakat.

Mazhab ini menolak upaya untuk memasukkan unsur-unsur naturalistik ke dalam konsep hak asasi manusia. Para pendukung mazhab ini tetap ingin agar hak asasi manusia bersifat universal, tetapi mereka merasa bahwa hal ini hanya akan tercapai apabila semua orang menerima hak asasi manusia sebagai standar hukum dan politik apa itu subjektif untuk mengatur jalannya hidup masyarakat. Menurut mazhab deliberatif, salah satu cara untuk mengungkapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah disepakati adalah melalui hukum tata negara.

[41] Mazhab yang ketiga, yaitu mazhab "protes", menyatakan bahwa hak asasi manusia menyampaikan klaim-klaim dari kaum miskin dan tertindas. Maka dari itu, hak asasi manusia dipandang sebagai klaim dan aspirasi yang berupaya mengubah status quo demi kepentingan kaum yang terpinggirkan.

[41] Sementara itu, mazhab "diskursus" mengklaim apa itu subjektif hak asasi manusia hanya ada karena orang-orang membicarakan konsep tersebut. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh yang memiliki pandangan seperti ini merasa bahwa hak asasi manusia tidaklah dianugerahkan secara alamiah. Mereka tetap mengakui bahwa hak asasi manusia telah menjadi alat untuk mengemukakan klaim-klaim politik, tetapi mereka merasa khawatir dengan "imperialisme" berupa pemaksaan hak asasi manusia, dan mereka juga berupaya menunjukkan keterbatasan sistem hak asasi manusia yang bersifat individualistik.

Pada saat yang sama, ada juga dari kalangan pendukung mazhab ini yang berpandangan bahwa hak asasi manusia kadang-kadang berdampak positif, tetapi mereka masih tidak percaya kepada hak asasi manusia dan menginginkan adanya proyek emansipasi yang lebih apa itu subjektif.

[42] Ciri-ciri utama dari mazhab-mazhab ini dapat dilihat di tabel berikut: Hak Asasi Manusia Natural Deliberatif Protes Diskursus Hakikat Dianugerahkan Disepakati Diperjuangkan Dibicarakan Rupa Hak Asas Klaim/Aspirasi Tergantung pencetusnya Fungsi Untuk semua orang Untuk menjalankan pemerintahan dengan adil Terutama bagi mereka yang menderita Seharusnya untuk yang menderita, tapi pada praktiknya tidak Sumber Alam/Tuhan/nalar Konsensus Tradisi perjuangan sosial Bahasa Bisa Menjadi Hukum?

Memang inilah tujuannya Bisa, dan HAM biasanya memang ada dalam bentuk hukum Perlu, tetapi hukum sering mencederai HAM Hukum HAM itu ada, tetapi tidak mengejawantahkan sesuatu yang lebih besar Bersifat universal? Ya, bagian apa itu subjektif struktur alam semesta Bisa jadi, tergantung konsensus Pada dasarnya karena penderitaan bersifat universal Tidak, sifat universal hanya berupa dalih Sumber: Dembour 2010a [43] Sebagai catatan, mazhab-mazhab ini bisa saling bertumpang tindih, atau dalam kata lain, terdapat pandangan-pandangan yang berupa penggabungan dari berbagai unsur dalam apa itu subjektif di atas.

[44] Ciri-ciri Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hakikatnya, berdasarkan makna harfiahnya, hak asasi manusia umumnya dianggap sebagai hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah seorang manusia.

[45] Hak asasi manusia bersifat "universal", atau dalam kata lain hak tersebut dimiliki oleh semua orang di seantero jagat. Apa itu subjektif dari itu, konsep "universal" dalam artian ini berkaitan dengan cakupan penerapan hak asasi manusia yang memadukan cakupan wilayah ( ratione loci) terluas dengan cakupan perorangan ( ratione personae) yang juga paling luas.

Bahkan dapat dikatakan bahwa penyebutan istilah geografis dalam makna dari konsep "universal" itu berlebihan, karena hak asasi manusia berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah orang itu sedang berada di mana. Dalam konsep ini juga terkandung pemahaman bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain, dan juga bahwa tidak ada manusia yang "bukan manusia", sehingga asas universal sangat terkait dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi.

[46] Hal ini juga menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut ( inalienable) karena seseorang tidak dapat mengubah ataupun meniadakan jati diri manusianya.

[47] Hak asasi manusia bersifat subjektif, dalam artian selalu ada yang menjadi pemilik hak. Setiap hak juga memiliki objek, misalnya " kebebasan berkumpul". Hak selalu dialamatkan kepada suatu pihak atau pihak-pihak lain, dan hak asasi manusia utamanya diarahkan kepada negara.

[48] Maka dari itu, hak asasi manusia dapat dianggap memiliki hakikat ganda dalam artian yang dikumandangkan tidak hanya keberadaan hak-hak, tetapi juga kewajiban serta pihak yang menjadi pemegang kewajiban tersebut.

[49] Setiap hak juga merincikan posisi normatif pemilik hak dan pihak yang dialamatkan oleh hak tersebut. Sebagai contoh, hak untuk menikah bukan berarti setiap orang apa itu subjektif mengklaim bahwa ia harus menikah. [48] Kandungan normatif dari hak tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas mengubah status hukum mereka untuk hidup bersama dengan orang lain yang bersedia, dan tidak ada yang bisa dipaksa untuk menikah ataupun menerima lamaran orang lain.

Berbagai hak juga memiliki pengecualian, contohnya adalah kebebasan berkumpul yang tidak dapat menghentikan negara dalam upaya mereka untuk memberantas organisasi kriminal. [50] Dari sudut pandang hukum internasional, penerima hak asasi manusia adalah individu, dan hak asasi hanya dapat dialamatkan kepada negara. Oleh sebab itu, hak asasi manusia tidak dapat dialamatkan kepada pihak perorangan ataupun organisasi masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah, [51] walaupun pemerintah tetap diwajibkan untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh swasta.

[52] Hak asasi manusia pada dasarnya berlaku pada masa damai maupun perang, meskipun terdapat berbagai hak dapat dikurangi dalam keadaan darurat. [51] Hak asasi manusia sendiri dilindungi di tingkat internasional dengan tujuan untuk menjaga martabat manusia, sehingga hak-hak tersebut haruslah hak yang bersifat mendasar. [53] Proklamasi Teheran pada tahun 1968 menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi ( indivisible).

[54] Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang dikumandangkan pada tahun 1993, negara-negara juga mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat "universal", "tidak dapat dibagi", "saling bergantung" ( interdependent), dan "saling berhubungan" ( interrelated).

[55] Hal ini ditegaskan kembali dalam Pertemuan Puncak Dunia 2005 dan juga oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2006 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. [56] Selain itu, Deklarasi dan Program Aksi Wina juga menyatakan bahwa "penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membeda-bedakan atas dasar apa pun merupakan aturan dasar hukum hak asasi manusia internasional", [57] dan instrumen-instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional menjamin hak kesetaraan dan non-diskriminasi.

[58] Jenis-jenis hak Hak atas pendidikan merupakan salah satu contoh hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat berbagai macam hak yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional, seperti hak kesetaraan dan non-diskriminasi, [58] hak untuk hidup, hak atas peradilan yang jujur, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain.

[60] Meskipun hak asasi manusia pada hakikatnya bersifat utuh, pengategorian dapat dilakukan atas dasar konseptual. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tetap tidak dapat dipecah-pecah dan harus dilihat secara keseluruhan. [61] "Hak sipil dan politik" dan "hak ekonomi, sosial, dan budaya" Artikel utama: Hak sipil dan politik dan Hak ekonomi, sosial, dan budaya Hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi " hak sipil dan politik" apa itu subjektif " hak ekonomi, sosial, dan budaya".

[60] Pada dasarnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya berupaya memastikan agar individu dapat mengakses barang publik tertentu seperti perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan. [62] Oleh sebab itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan investasi yang besar dari negara, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diwujudkan dalam sekejap. [63] [64] ICESCR mengakui kenyataan ini, dan Pasal 2 ICESCR hanya mengharuskan negara untuk mengupayakan "perwujudan progresif" ( progressive realization): [60] “ Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.

[65] ” Apa itu subjektif sisi lain, hak-hak sipil dan politik berurusan dengan kebebasan sipil, contohnya adalah hak untuk hidup, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, atau hak atas peradilan yang jujur. Negara hanya diwajibkan untuk tidak melanggar kebebasan tersebut. Contohnya, negara dapat dengan mudah menghormati hak untuk hidup dengan tidak membantai rakyatnya, dan pemerintah juga tidak akan melanggar hak atas kebebasan berpendapat jika mereka tidak membredel media yang tidak disukainya.

Dalam kata lain, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam ICCPR bersifat langsung ( immediate). [60] Maka dari itu, perbedaan di antara keduanya berkenaan dengan kewajiban yang diemban oleh negara sehubungan dengan kedua jenis hak tersebut.

[60] Klasifikasi semacam ini sebenarnya tidak terkandung dalam PUHAM, tetapi ketegangan antara Blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin mengakibatkan kemunculan kedua kategori ini. Negara-negara Barat yang memiliki ekonomi pasar mementingkan hak-hak sipil dan politik, sementara negara-negara komunis di Blok Timur mempunyai ekonomi yang direncanakan dari pusat dan lebih mengutamakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Hasilnya adalah dua perjanjian hak asasi manusia internasional yang terpisah, yaitu ICCPR dan ICESCR. [63] Saat ini perbedaan di antara keduanya sudah lagi tidak dianggap besar, dan bahkan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ( bahasa Inggris: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, disingkat OHCHR) menganggapnya sebagai perbedaan yang dibuat-buat dan kontraproduktif.

[66] Sehubungan dengan kewajiban negara, ICESCR juga mengandung berbagai kewajiban dengan efek langsung ( immediate effect). Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Komentar Umum No. 3 memberikan contoh berupa penghapusan diskriminasi dalam upaya perwujudan hak-hak dalam ICESCR sesuai dengan Pasal 2(2) dan 3, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh dan untuk berdemonstrasi dalam Pasal 8, serta perlindungan anak-anak dan pemuda dari eksploitasi ekonomi dan sosial dalam Pasal 10(3).

[60] Berbagai kewajiban dalam ICCPR juga membutuhkan investasi dari negara, seperti pendirian sistem peradilan, pembangunan penjara yang memenuhi standar minimal untuk tahanan, atau pemberian bantuan hukum. [63] Maka dari itu, secara konseptual, tidak ada lagi batas yang jelas di antara kedua kategori ini. [64] Hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih sering menuai kritikan karena dianggap sebagai sekadar "aspirasi" tanpa bisa ditegakkan secara hukum. [64] Walaupun begitu, dalam beberapa dasawarsa terakhir, semakin banyak pengadilan yang menegakkan hak semacam ini, contohnya adalah dengan mengeluarkan putusan yang memerintahkan kepada negara untuk menunda penggusuran, menyediakan layanan medis, atau menghubungkan kembali persediaan air.

[67] Sebagai ilustrasi, dalam perkara Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others yang berkaitan dengan hak atas kesehatan dalam Konstitusi Afrika Selatan, pemerintah Afrika Selatan menerapkan sebuah kebijakan yang membatasi akses terhadap obat antiretroviral (obat untuk meredam infeksi virus HIV) yang disebut Nevirapin.

Obat yang dipakai untuk mencegah transmisi HIV dari ibu ke anak ini ini disediakan secara luas oleh produsennya, tetapi pemerintah Afrika Selatan membatasinya di klinik-klinik umum tertentu dengan alasan bahwa mereka ingin menguji coba obat ini dan karena mereka merasa masih kurang petugas yang mampu memberikan obat ini.

Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menolak argumen ini dan menegaskan bahwa obat ini mujarab, dan bahwa sumber daya tambahan yang perlu digelontorkan untuk melatih para petugas medis tidaklah besar bila dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari pencegahan transmisi HIV dari ibu ke anak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan obat Nevirapin telah melanggar kewajiban untuk mengambil tindakan yang berada dalam batas wajar ( reasonable measure) untuk menyediakan layanan kesehatan.

Walaupun cakupannya hanya di tingkat nasional, perkara ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan (yang merupakan salah satu hak ekonomi, sosial, dan budaya) dapat ditegakkan secara hukum. [68] Hak generasi pertama, kedua, dan ketiga Artikel utama: Tiga generasi hak asasi manusia Hak asasi manusia juga dapat digolongkan berdasarkan generasi. Pengategorian ini pertama kali dicetuskan oleh pakar hak asasi manusia Ceko-Prancis Karel Vasak. [69] Berdasarkan klasifikasi ini, terdapat tiga jenis hak, yakni hak generasi pertama, kedua, dan ketiga.

Hak generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang melindungi kebebasan sipil. Hak-hak ini berasal dari deklarasi-deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan di Amerika Serikat dan Prancis pada akhir abad ke-18. Kemudian, hak generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dimaksudkan agar individu dapat mengakses sumber daya, barang, dan jasa tertentu, dan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan hak-hak ini.

Hak-hak ini dikatakan berakar dari tindakan-tindakan yang diambil pada abad ke-19 untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan eksploitasi pasca- industrialisasi di Eropa. [53] Yang terakhir, yaitu hak generasi ketiga, merupakan hak kolektif yang dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20, tetapi hak ini baru belakangan ini mulai dimasukkan ke dalam hukum internasional, seperti dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk.

Contohnya adalah hak pembangunan, perdamaian, serta hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keberadaan hak ini masih dipertentangkan oleh negara-negara maju, dan aspek hukum dari hak ini pun masih belum jelas (seperti pertanyaan soal siapa yang dapat menjadi pemilik haknya, dan kepada siapa kewajiban untuk menghormati hak tersebut dapat dialamatkan).

[70] Hak individu dan hak kolektif PUHAM dan perjanjian-perjanjian HAM internasional memiliki pendekatan yang individualistik, atau dalam kata lain, individu yang menjadi penerima hak. [71] Pasal 27 ICCPR memang menyatakan bahwa "Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, apa itu subjektif yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri." [59] Namun, perjanjian ini tidak menyebut "kelompok minoritas" apa itu subjektif penerima hak, tetapi malah menggunakan istilah "orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok minoritas".

Hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pasal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan separatis. Pendekatan semacam ini juga digunakan oleh Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa (1992). [71] Walaupun begitu, pendekatan yang lebih bersifat kolektivis dapat ditemui dalam Deklarasi tentang Hak-Hak Penduduk Asli (2007). Deklarasi tersebut menyebutkan hak-hak yang diberikan kepada kelompok penduduk asli sekaligus individu yang merupakan bagian dari kelompok tersebut.

Contoh hak kolektif dalam deklarasi tersebut adalah hak penentuan nasib sendiri apa itu subjektif kelompok penduduk asli, sementara contoh hak individu adalah hak untuk hidup bagi individu penduduk asli. Sebagai tambahan, sehubungan dengan hak penentuan nasib sendiri, Deklarasi dan Program Aksi Wina menganggap peniadaan hak tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

[72] Hak-hak inti Tanpa menghapuskan unsur keutuhan dari hak asasi manusia, beberapa hak dianggap lebih penting untuk mempertahankan nyawa manusia dan menegakkan martabatnya.

Oleh sebab apa itu subjektif, hak-hak tersebut dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya dan memerlukan tanggung jawab khusus dari negara.

[73] Sebagai contoh, hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan dianggap lebih utama daripada hak untuk beristirahat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 24 PUHAM.

[73] Biasanya hak yang dianggap sebagai "hak inti" adalah hak-hak sipil dan politik, tetapi filsuf Amerika Serikat Henry Shue juga telah mengidentifikasi sejumlah "hak-hak dasar" yang dianggap menjadi prasyarat demi tegaknya hak-hak lain, dan salah satu hak yang ia sebutkan adalah "hak untuk memperoleh sumber penghidupan minimal" yang sangat terkait dengan hak apa itu subjektif, sosial, dan budaya. [74] Perjanjian-perjanjian HAM internasional sendiri mengakui sejumlah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, dan hak tersebut boleh dikatakan sebagai "hak inti".

apa itu subjektif Menurut Pasal 4(2) ICCPR, hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat meliputi hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan atau " perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia", pelarangan perbudakan, larangan menjebloskan seseorang ke penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak, asas legalitas dalam hukum pidana, pengakuan bahwa semua orang setara di mata hukum, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

[59] [75] Namun, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan dalam Komentar Umum No. 24 bahwa pasal ini tidak dapat dianggap sebagai bukti adanya hierarki dalam ICCPR. [76] Tipologi kewajiban HAM Kewajiban HAM negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban positif dan negatif.

apa itu subjektif

Kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak asasi yang diakui oleh perjanjian-perjanjian HAM internasional dan hanya dapat membatasinya sesuai dengan ketentuan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Sementara itu, kewajiban positif menuntut negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu dari apa itu subjektif HAM yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Negara akan dianggap melanggar kewajiban ini jika mereka gagal mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh swasta, tidak menyelidiki perkaranya, tidak menghukum pelakunya, atau tidak memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran tersebut.

[77] Pada pertengahan dasawarsa 1980-an, Pelapor Khusus PBB untuk Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Asbjorn Eide, menggagas bahwa negara memiliki empat macam kewajiban HAM, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan.

Kemudian konsep ini direvisi menjadi tiga kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. [78] Semenjak itu, tipologi ini telah digunakan untuk menganalisis kewajiban HAM negara, baik itu untuk hak sipil dan politik [77] maupun untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. [79] Pada dasarnya, kewajiban untuk "menghormati" adalah kewajiban apa itu subjektif yang mengharuskan negara untuk tidak mengganggu ataupun mencederai hak asasi manusia.

Sementara itu, kewajiban untuk "melindungi" dan "memenuhi" merupakan kewajiban positif: negara tidak hanya harus "melindungi" individu dan kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak lain, tetapi juga "memenuhi" dengan mengambil tindakan yang memfasilitasi hak asasi mereka. [77] Sebagai contoh, sehubungan dengan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum dalam Pasal 25 ICCPR, negara diwajibkan untuk mengambil tindakan positif salah satunya dengan memberikan hak suara kepada semua warga dewasa, dan pada saat yang sama juga mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa memakai hak tersebut.

[80] Apa itu subjektif dengan ICESCR, terdapat pula tipologi khusus yang digunakan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni tipologi "4A" yang terdiri dari empat unsur yang saling berhubungan, yaitu "ketersediaan" ( availability), "keterjangkauan" ( accessibility), "keberterimaan" ( acceptability), dan "kebersesuaian" ( adaptability).

Tipologi ini pertama kali dikembangkan oleh mantan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Pendidikan, Katarina Tomasevski. Kemudian tipologi ini dijabarkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Komentar Umum No. 13 tentang hak pendidikan. [62] Sehubungan dengan hak pendidikan, "ketersediaan" berarti lembaga dan program pendidikan yang apa itu subjektif harus tersedia dengan jumlah yang cukup.

"Keterjangkauan" menyiratkan bahwa lembaga dan program pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali di wilayah suatu negara, dan pada dasarnya elemen ini terdiri dari tiga aspek, yaitu "non-diskriminasi", "keterjangkauan fisik" (pendidikan harus dapat dijangkau dengan aman), dan "keterjangkauan ekonomi" (salah satunya dengan menggratiskan pendidikan dasar dan mengambil langkah progresif untuk menghapuskan iuran pendidikan menengah dan tinggi).

Sementara itu, "keberterimaan" menyatakan bahwa bentuk dan isi dari pendidikan harus dapat diterima (bermutu baik dan relevan), sedangkan "kebersesuaian" mengatur bahwa pendidikan harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan beraneka ragam siswa. [81] Pada kesempatan lain, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengemukakan tipologi "AAAQ" dalam Komentar Umum No.

14 yang berkaitan dengan hak kesehatan. Perbedaannya ada di unsur yang terakhir, yaitu "Q" alih-alih "A", yang merupakan singkatan dari quality (mutu). Dalam konteks hak atas kesehatan, yang dimaksud dengan "mutu" di sini adalah kewajiban untuk memastikan bahwa komersialisasi atau privatisasi tidak merusak mutu layanan kesehatan, karena biasanya setelah diprivatisasi, pemerintah sulit mengawasi dan menjaga mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh swasta.

[82] Jus cogens Artikel utama: Jus cogens Dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status jus cogens. Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan jus cogens sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama.

[83] [84] Penggunaan kata "secara keseluruhan" di sini bukan berarti bahwa suatu norma hanya akan mendapatkan status jus cogens apabila sudah diterima oleh semua negara tanpa terkecuali.

Seperti yang ditegaskan oleh ketua Komite Perumusan Konvensi Wina, Mustafa Kamil Yasseen, sama sekali tidak ada iktikad untuk menetapkan hal tersebut; suatu norma akan menjadi jus cogens jika sudah diterima oleh banyak sekali negara, dan penolakan dari segelintir negara tidak akan menghentikannya.

[85] Norma jus cogens berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah Afrika Selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma jus cogens tetap dianggap mengikat terhadap mereka. [86] Dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma jus cogens, sebagian besar tergolong sebagai kewajiban HAM. [87] Contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, serta larangan diskriminasi ras dan apartheid.

[86] Perlindungan di tingkat internasional Puluhan tahun setelah dikeluarkannya PUHAM, sistem perlindungan HAM di tingkat internasional telah mengalami perkembangan pesat hingga akhirnya muncul sejumlah perjanjian hak asasi manusia di tingkat internasional ditambah dengan badan-badan traktat yang melindunginya dan mengawasi pelaksanaannya. [88] Selain itu, dalam organisasi PBB sendiri, hak asasi manusia telah menjadi salah satu perhatian utama organisasi tersebut, dan hal ini ditunjukkan dengan didirikannya Dewan Hak Asasi Manusia yang menjadi organ hak asasi utama PBB.

[89] Selain itu, terdapat pula Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang bertugas mempromosikan dan melindungi penikmatan hak asasi manusia oleh semua orang, misalnya dengan bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, memberikan saran untuk meningkatkan perlindungan HAM, melakukan pendidikan kepada masyarakat, mengirim petugas untuk hadir secara langsung di apa itu subjektif, atau dengan memberikan bantuan teknis.

[90] Dewan HAM PBB Ruang pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss. Pasal 1 Piagam PBB mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut. Selain itu, Pasal 55 dan 56 mengharuskan negara anggota untuk mengambil tindakan kolektif maupun terpisah untuk memastikan penghormatan dan pengejawantahan hak asasi manusia di seantero jagat tanpa mengecualikan siapa pun.

Dengan adanya landasan hukum ini, sejumlah lembaga hak asasi manusia telah dibentuk di bawah naungan PBB. Pada tahun 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sebagai salah satu organ utama PBB mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 53 utusan dari negara-negara anggota PBB. Komisi ini berdiri selama 60 tahun dan telah melaksanakan berbagai kegiatan demi perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia. Beberapa sumbangsih terpenting dari organisasi ini adalah perumusan PUHAM, ICCPR, dan ICESCR, serta pengembangan apa itu subjektif lembaga PBB dalam melindungi dan mempromosikan HAM.

Komisi ini pernah mendirikan Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mempersiapkan berbagai kajian tematik dan mengizinkan masyarakat madani ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Selain itu, Komisi HAM PBB juga telah berjasa dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di berbagai negara karena lembaga ini telah mengirim para ahli yang diberi mandat untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia tertentu atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tertentu, dan juga karena lembaga ini memiliki mekanisme rahasia yang memberi ruang bagi individu untuk melaporkan pelanggaran HAM berat dan sistematis di negara mereka.

[89] Namun, banyak pula yang mengkritik komisi ini karena politik internasional dirasa telah menghambat kinerja lembaga tersebut. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengakui dalam laporannya pada tahun 2005 bahwa komisi tersebut sedang merosot kredibilitas dan profesionalismenya, dan negara-negara sering kali ingin menjadi anggota komisi tersebut bukan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi untuk melindungi negara mereka dari kritik sekaligus menyerang negara lain.

Maka dari itu, Kofi Annan menyerukan reformasi yang mengubah sistemnya dari "penetapan standar" (seperti perumusan dan perundingan instrumen HAM baru) menjadi berpusat pada implementasi di lapangan untuk menanggulangi krisis dan kedaruratan HAM. Ia juga menolak usulan pendirian sebuah lembaga dengan keanggotaan yang terdiri dari semua negara, dan ia lebih mendukung pendirian sebuah dewan dengan jumlah anggota yang terbatas dan berperan sebagai badan subsider Majelis Umum PBB. Ia ingin agar dewan ini berperan sebagai "ruang peninjauan sejawat" dengan tugas untuk mengevaluasi pemenuhan semua kewajiban HAM yang diemban oleh semua negara, dan setiap negara anggota akan dipanggil secara berkala untuk melalui peninjauan menyeluruh terhadap rekam jejak HAM mereka.

Awalnya usulan Kofi Annan menuai tanggapan negatif, tetapi perundingan tetap dapat dimulai pada musim panas tahun 2005. [91] Berbagai permasalahan yang timbul (seperti soal jumlah anggota dan proses pengambilan keputusan) dapat diselesaikan, dan pada tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 60/251 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia.

[92] Dewan Hak Asasi Manusia PBB terdiri dari 47 kursi keanggotaan, dan semua negara anggota PBB dapat menjadi bagian dari dewan tersebut asalkan mereka dipilih oleh Majelis Umum dengan dukungan mayoritas sederhana. Keanggotaannya disesuaikan berdasarkan wilayah: terdapat 13 kursi khusus untuk negara-negara Asia, 13 apa itu subjektif negara-negara Afrika, 8 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 6 untuk negara-negara Eropa Timur, dan 7 untuk negara-negara Eropa Barat dan kelompok lainnya, sehingga negara-negara Afrika dan Asia secara otomatis memiliki suara mayoritas, dan hal ini sangat berdampak terhadap kinerja dewan.

Dewan HAM PBB bertemu paling tidak tiga kali dalam setahun, walaupun mereka juga dapat mengadakan sesi ad hoc. Tugas utama dewan ini dijabarkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/251. [92] Salah satunya adalah dalam menggelar Peninjauan Berkala Universal ( Universal Periodic Apa itu subjektif yang menilai rekam jejak negara-negara anggota PBB. Setiap negara ditinjau empat tahun sekali.

[93] Peninjauan ini tidak bersifat mengikat, hanya dapat memberikan rekomendasi, bersifat melengkapi, dan tidak "bersaing" dengan prosedur-prosedur badan-badan traktat di PBB.

Semenjak Juni 2006, Dewan juga mengadakan sesi-sesi khusus yang berupaya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di beberapa tempat, seperti di Republik Demokratik Kongo, Darfur, Myanmar, Sri Lanka, dan yang paling sering, Palestina. [94] Selain itu, sebagai salah satu peninggalan Komisi HAM, Dewan HAM PBB memiliki mekanisme prosedur khusus yang melibatkan ahli-ahli independen yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok kerja untuk mengkaji situasi HAM di negara tertentu atau isu-isu tematik yang berkenaan dengan semua negara.

[95] Para ahli yang mendapatkan mandat prosedur khusus memiliki masa jabatan maksimal selama enam tahun, dan mereka dapat mengadakan misi pencari fakta atau menggelar kunjungan ke suatu negara. Namun, mereka hanya dapat mendatangi suatu negara jika diundang oleh negara tersebut. [96] Sebagian besar pemegang mandat juga dapat meninjau keluhan dari individu atau kelompok-kelompok lainnya, dan beberapa dari mereka telah menghasilkan pendapat-pendapat yang bersifat otoritatif walaupun tidak mengikat.

[97] Sebagai tambahan, Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 juga menyediakan "prosedur keluhan". Dengan ini, keluhan-keluhan dari korban atau perwakilan korban dapat disampaikan kepada Dewan, tetapi korban harus terlebih dahulu menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional. [98] Keluhan sendiri tidak dapat langsung dikirim ke Dewan dan harus diseleksi oleh Sekretariat OHCHR dan dua kelompok kerja yang berada di bawah naungan Dewan, yaitu Kelompok Kerja Komunikasi dan Kelompok Kerja Situasi.

Keluhan yang berkenaan dengan situasi yang sedang dipertimbangkan dalam prosedur khusus di PBB atau dalam mekanisme perlindungan HAM regional tidak akan diterima. [98] Namun, Dewan HAM juga telah menuai banyak kritik akibat kentalnya unsur politisasi dalam tubuh dewan. Sebagai contoh, pada Mei 2009, anggota Dewan dari negara-negara Uni Eropa menghadapi kesulitan dalam mencari 16 dukungan dari negara anggota Dewan lainnya untuk menghimpun sesi khusus untuk membahas situasi HAM di Sri Lanka.

[94] Selain itu, akibat banyaknya kursi yang dimiliki oleh negara-negara Afrika dan Asia, terbentuk blok-blok regional yang dapat menentukan apakah akan meloloskan atau menolak suatu resolusi atas dasar politik.

Organisasi Konferensi Islam sangat berpengaruh dalam hal ini. Faktor ini pula yang mengakibatkan munculnya kritik bahwa Dewan bertindak selektif atau bahkan bias. Sebagai contoh, Dewan HAM dianggap terlalu sering mengadakan sesi khusus mengenai Palestina, sementara upaya negara-negara Barat untuk mengadakan sesi khusus mengenai Zimbabwe gagal karena negara-negara Asia dan Afrika enggan mendukungnya. [95] Badan traktat PBB Di tingkat internasional, terdapat berbagai perjanjian HAM yang telah dirumuskan dan diratifikasi oleh banyak negara.

Tidak seperti PUHAM, perjanjian-perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Setiap perjanjian HAM utama memiliki sebuah badan traktat yang mengawasi pelaksanaannya. [99] Pendirian badan-badan tersebut diatur oleh perjanjian masing-masing, kecuali untuk Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang didirikan oleh Resolusi 1985/17 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. [100] Instrumen Badan pengawas Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Komite Hak Asasi Manusia Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Komite Hak Asasi Manusia Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati Komite Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Komite Menentang Penyiksaan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan Subkomite Pencegahan Penyiksaan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Konvensi Hak-Hak Anak Komite Hak-Hak Anak Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Apa itu subjektif Anak, dan Pornografi Anak Komite Hak-Hak Anak Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Komite Hak-Hak Anak Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka Komite Hak Buruh Migran Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa Komite tentang Penghilangan Paksa Disadur dari Schmidt 2010 [101] Negara anggota perjanjian-perjanjian ini telah berkomitmen untuk membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan upaya mereka dalam mewujudkan hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian ini di tingkat nasional.

Setelah laporannya dikirim dan diproses, laporan tersebut akan diperiksa oleh badan traktat dalam salah satu sesi yang digelar oleh badan tersebut di muka umum dengan dihadiri oleh utusan negara terkait dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). [102] Setelah itu, apa itu subjektif traktat akan mengeluarkan "kesimpulan pengamatan" ( concluding observation) yang mengidentifikasi masalah-masalah HAM di suatu negara beserta rekomendasi khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Semenjak tahun 2001, semua badan traktat PBB memiliki mekanisme penindaklanjutan terhadap kesimpulan pengamatan. [103] Hampir semua badan traktat (kecuali Subkomite Pencegahan Penyiksaan) juga dapat mengeluarkan "komentar umum" ( general comment). Sementara itu, terminologi yang digunakan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita adalah "rekomendasi umum". [104] Komentar dan rekomendasi ini ditetapkan berdasarkan konsensus dan tidak mengikat secara hukum, tetapi apa itu subjektif yang terkandung di dalamnya bersifat otoritatif dalam memandu upaya untuk memahami pasal-pasal dalam perjanjian terkait.

Komentar umum dianggap sangat membantu karena banyak perjanjian yang dirumuskan dengan kata-kata yang tidak jelas maknanya atau rancu. [105] Saat ini terdapat delapan badan traktat yang memiliki mekanisme yang menerima keluhan dari individu.

Delapan badan tersebut adalah Komite Hak Asasi Manusia, Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite tentang Penghilangan Paksa, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Komite Hak-Hak Anak.

Komite Hak Buruh Migran juga memiliki mekanisme keluhan individu seperti yang diatur dalam Pasal 77 Konvensi Buruh Migran, tetapi mekanisme untuk komite ini masih belum berlaku pada Januari 2019 karena jumlah negara yang mengeluarkan deklarasi untuk bergabung dengan mekanisme ini apa itu subjektif kurang dari 10.

Mekanisme keluhan individu di badan traktat PBB tidak bersifat wajib, dan negara dapat bergabung dengan meratifikasi protokol yang berisikan mekanisme ini (untuk Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan Komite tentang Penghilangan Paksa, dengan mengeluarkan deklarasi sesuai dengan pasal yang mengatur soal mekanisme masing-masing). [106] Oleh sebab itu, individu dari negara yang belum menyatakan resmi bergabung (baik itu lewat ratifikasi protokol ataupun deklarasi) tidak dapat memanjatkan keluhan kepada badan traktat terkait.

Mekanisme keluhan di badan traktat PBB bersifat tertulis dan rahasia. [107] Badan-badan traktat ini dapat mengeluarkan putusan sela ( interim measure) sebagai perlindungan apabila keadaannya mendesak dan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kepada pihak yang mengeluh, contohnya adalah perkara yang terkait dengan hukuman mati dan deportasi.

Setiap komite juga akan meninjau apa itu subjektif prasyarat. Pihak yang mengeluh harus menjadi korban pelanggaran, [108] pelanggaran harus terjadi setelah protokol yang berisi tentang mekanisme keluhan mulai berlaku untuk negara yang diadukan, dan keluhan harus terkait dengan hak yang terkandung dalam perjanjian terkait. Selain itu, keluhan tidak boleh diperiksa secara bersamaan dalam mekanisme pemulihan lainnya (misalnya di tingkat regional), dan pihak yang mengeluh harus sudah menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional.

Badan traktat sendiri membuat kesimpulan terkait dengan perkara-perkara ini berdasarkan konsensus, dan hasil peninjauan ini disebut "pandangan" ( views) atau "pendapat" ( opinions). [108] Hal ini dianggap sebagai kelemahan apa itu subjektif traktat, karena hasil peninjauan mereka tidak mengikat secara hukum, walaupun negara tetap diharapkan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan badan traktat dan mengirim keterangan yang menjelaskan hal tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah komite mengeluarkan pendapatnya.

[109] Perlindungan di tingkat regional Sistem perlindungan hak asasi manusia juga telah muncul di tingkat regional setelah beberapa organisasi antarpemerintah memutuskan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu dari tujuan utama mereka.

[110] Organisasi-organisasi tersebut meliputi Majelis Eropa, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Uni Afrika. [111] Mantan Pelapor Khusus PBB mengenai hak atas pangan, Olivier De Schutter, berpendapat bahwa sistem di Eropa dan Amerika dengan rekam jejaknya yang panjang merupakan sistem perlindungan HAM yang paling "matang" dan "maju". [112] Kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan HAM, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di PBB.

[110] Selain itu, sering kali muncul keluhan bahwa sistem HAM PBB yang berpusat di kota Jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis. [113] Namun, terdapat pula inisiatif di tingkat regional yang dianggap membahayakan HAM karena dinilai dapat merusak standar HAM yang telah ditetapkan di tingkat global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar HAM dari pengawasan.

Contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global.

Pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum HAM internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global.

Sementara itu, di Asia Tenggara, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara pada November 2012. [114] Deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari Perbara untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi HAM.

[115] Eropa Perangko Azerbaijan dengan gambar gedung Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang terletak di Strasbourg, Prancis. Majelis Eropa didirikan pada tahun 1949, dan salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian, pada tahun 1950, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh negara-negara anggota Majelis Eropa di Roma apa itu subjektif langkah bersama untuk menegakkan beberapa hak yang terkandung dalam PUHAM.

[116] Konvensi ini mendirikan dua lembaga pengawas, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Kedua lembaga ini merupakan lembaga internasional pertama yang dapat apa itu subjektif pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Awalnya yurisdiksi mereka cukup terbatas dan tidak bersifat wajib bagi negara anggota.

Sistem ini mengalami perubahan secara perlahan, dan apa itu subjektif tahun 1998, Protokol 11 mulai berlaku. Protokol ini menghapuskan Komisi Eropa dan juga menjadikan Pengadilan HAM Eropa sebagai pengadilan dengan yurisdiksi wajib ( compulsory jurisdiction) untuk negara-negara anggota. [117] Saat ini, terdapat dua prosedur untuk membawa perkara ke Pengadilan HAM Eropa, yaitu aplikasi antarnegara atau aplikasi individual.

Dalam aplikasi antarnegara, suatu negara dapat menuntut negara lain yang dianggap telah melanggar hak yang terkandung dalam Konvensi. Semua upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat domestik harus sudah dihabiskan, kecuali jika tuduhannya terkait dengan suatu undang-undang atau praktik administratif.

[118] Sementara itu, dalam prosedur aplikasi individual, korban pelanggaran HAM dapat membawa perkara ke pengadilan HAM Eropa jika mereka juga sudah menghabiskan segala upaya untuk mendapatkan pemulihan di apa itu subjektif nasional. [119] Pengadilan ini juga berwenang mengeluarkan opini nasihat.

[120] Pengadilan HAM Eropa menjalankan asas "penafsiran otonom" yang berarti bahwa mereka dapat menetapkan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam konvensi terlepas dari pemaknaan di tingkat nasional. Pengadilan ini juga mengenal asas penafsiran evolutif atau dinamis agar Konvensi HAM Eropa tidak ketinggalan zaman. [121] Selain itu, pengadilan ini dikenal dengan doktrin margin apresiasi ( margin of appreciation) yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menafsirkan cara menerapkan standar HAM di tingkat nasional.

Menurut pengadilan ini dalam perkara Sunday Times v. the United Kingdom, tujuan utama Konvensi adalah untuk menetapkan standar internasional yang perlu dipatuhi, tetapi negara tetap bebas memilih tindakan macam apa yang dianggap sesuai untuk menerapkan standar tersebut. Doktrin ini tidak diterima di luar yurisdiksi pengadilan HAM Eropa, dan doktrin ini sendiri telah dikritik karena dapat berujung pada penerapan HAM yang terlalu relativistik.

Walaupun begitu, margin apresiasi bukanlah doktrin yang statis. Salah satu cara untuk menemukan perubahan ini adalah dengan meninjau konsensus mengenai praktik tertentu di antara negara anggota. [122] Secara prinsipil, putusan Pengadilan HAM Eropa bersifat mengikat terhadap pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Pada kenyataannya, putusan Pengadilan HAM Eropa juga berpengaruh terhadap negara-negara lain, dan anggota legislatif di berbagai negara Eropa sering kali mengkaji putusan-putusan pengadilan HAM Eropa terlebih dahulu untuk menghindari pelanggaran.

[123] Pengadilan ini sendiri telah digadang-gadang sebagai "mahkota dan perhiasan" ( crown jewel) dalam sistem perlindungan hak-hak sipil dan politik. apa itu subjektif Setiap tahunnya, pengadilan ini dapat mengeluarkan lebih dari 1.500 putusan. [125] Namun, pengadilan ini menghadapi masalah besar akibat terlalu banyaknya perkara yang masuk dan membuat mereka kewalahan.

[126] Majelis Eropa sendiri tidak hanya berurusan dengan hak sipil dan politik. Piagam Sosial Eropa telah ditetapkan di bawah naungan organisasi ini pada tahun 1961, dan kemudian piagam ini direvisi pada tahun 1991. Piagam ini mendirikan Komite Hak Sosial Eropa yang apa itu subjektif sistem laporan negara yang serupa dengan sistem di PBB.

[117] Amerika Telah membatalkan Konvensi HAM Amerika secara sepihak Salah satu tujuan utama dari Organisasi Negara-Negara Amerika ( bahasa Inggris: Organization of American States, disingkat OAS) adalah hak asasi manusia. Di bawah naungan organisasi ini, Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1948 secara bersamaan dengan Piagam OAS.

Langkah besar berikutnya diambil pada tahun 1959 dengan didirikannya Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika sebagai lembaga yang bersifat otonom. Lembaga ini kemudian menjadi salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Piagam OAS setelah disahkannya Protokol Buenos Aires pada tahun 1970.

Kemudian, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan di San Jose, Kosta Rika, pada tahun 1969. [127] Konvensi ini khususnya melindungi hak-hak sipil dan politik. Setelah Konvensi HAM Antar-Amerika mulai berlaku pada tahun 1978, [128] Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika didirikan setahun sesudahnya.

Suatu negara yang terletak di benua Amerika akan masuk ke dalam apa itu subjektif pengadilan ini jika negara tersebut sudah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika dan secara gamblang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Pengadilan ini sendiri terdiri dari tujuh hakim yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun oleh negara anggota Konvensi HAM Antar-Amerika. [129] Tidak seperti di Majelis Eropa, dalam sistem ini, hanya Komisi HAM Antar-Amerika dan negara anggota yang memiliki wewenang untuk membawa perkara ke pengadilan.

[130] Keputusan pengadilan mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat. [131] Selain mengeluarkan putusan resmi, pengadilan ini juga dapat menerima permintaan dari negara anggota atau salah satu organ OAS untuk mengeluarkan opini nasihat yang tidak mengikat, tetapi bersifat otoritatif, untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu yang dapat membantu negara anggota memahami dan mematuhi kewajiban HAM mereka.

[132] Organisasi Negara-Negara Amerika juga telah menetapkan dua protokol tambahan untuk Konvensi HAM Amerika. Protokol yang pertama adalah Protokol San Salvador yang ditetapkan pada tahun 1988, [128] mulai berlaku pada tahun 1999, dan berisi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Protokol yang kedua adalah protokol mengenai penghapusan hukuman mati yang mulai berlaku pada tahun 1991. Selain itu, perjanjian-perjanjian HAM regional lainnya juga telah ditetapkan di bawah naungan Organisasi Negara-Negara Amerika.

Contohnya adalah Konvensi Antar-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan pada tahun 1987, Konvensi Bélem do Pará atau "Konvensi Antar-Amerika mengenai Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita" yang mulai berlaku pada tahun 1995, Konvensi Antar-Amerika tentang Penghilangan Paksa yang mulai berlaku pada tahun 1996, [133] serta Konvensi Antar-Amerika tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Orang dengan Disabilitas yang mulai berlaku pada tahun 2001.

[134] Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem HAM Antar-Amerika adalah kurangnya pendanaan. [135] Selain itu, tidak semua negara anggota OAS telah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika, dan kalaupun sudah juga tidak semuanya menerima yurisdiksi pengadilan.

[136] Negara-negara anggota OAS apa itu subjektif dianggap tidak memiliki iktikad politik untuk melancarkan reformasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. [137] Afrika Negara-negara lain yang sudah meratifikasi protokol pengadilan Pada mulanya, hak asasi manusia tidak termasuk ke dalam tujuan Organisasi Kesatuan Afrika.

[137] Meskipun begitu, pada tahun 2002, Uni Afrika menggantikan Organisasi Kesatuan Afrika, dan organisasi ini mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utamanya. [138] Pada tahun 1981, negara-negara anggota Organisasi Kesatuan Afrika menetapkan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Piagam ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan piagam-piagam HAM internasional lainnya karena piagam ini mengakui "hak penduduk".

Secara substantif, piagam ini juga mencantumkan hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta "hak solidaritas" (seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan).

apa itu subjektif

{INSERTKEYS} [138] Selain itu, dalam piagam ini terkandung "kewajiban" bagi individu terhadap komunitasnya, seperti kewajiban untuk keluarga dan negara. [139] Piagam ini awalnya hanya menetapkan Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika sebagai lembaga pengawas, dan lembaga ini pertama kali berkumpul pada tahun 1987. [138] Namun, pada tahun 1998, Protokol tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika ditetapkan di kota Addis Ababa, Etiopia, dan protokol ini mulai berlaku pada Januari 2004.

[140] Para hakim pertamanya dipilih pada tahun 2006. [138] Pengadilan ini terdiri dari 11 hakim yang dinominasikan oleh negara anggota yang telah meratifikasi protokol, dan kemudian mereka dipilih oleh Majelis Uni Afrika.

[140] Biasanya Komisi HAM Afrika akan membawa perkara ke pengadilan ini jika rekomendasi mereka tidak diikuti. Individu atau perwakilan individu juga dapat membawa perkara ke pengadilan ini, tetapi hanya jika negara bersangkutan telah membuat deklarasi yang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Apabila pengadilan mendapati telah terjadi pelanggaran, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang memberikan pemulihan.

Kemudian Dewan Eksekutif Uni Afrika akan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu, pengadilan ini juga dapat memberikan opini nasihat jika diminta oleh Uni Afrika atau organisasi Afrika yang diakui oleh uni tersebut.

[141] Pada Juli 2008, Majelis Uni Afrika telah mengeluarkan Protokol tentang Statuta Mahkamah Kehakiman dan Hak Asasi Afrika. Mahkamah ini rencananya akan menggantikan Pengadilan HAM Afrika setelah protokolnya mulai berlaku.

Mahkamah yang baru ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian urusan umum dan bagian hak asasi manusia. [140] Protokol ini baru akan berlaku setelah diratifikasi oleh 15 negara anggota, dan pada tahun 2018, hanya ada 6 negara anggota Uni Afrika yang telah meratifikasi protokol ini.

[142] Implementasi di tingkat nasional Museum Hak Asasi Manusia Kanada di kota Winnipeg. Standar hak asasi manusia yang ditetapkan di tingkat internasional pada akhirnya perlu diimplementasikan melalui sistem hukum di tingkat nasional. [143] Suatu negara dapat menerima perjanjian HAM internasional dengan cara ratifikasi, aksesi, atau suksesi. Ratifikasi merupakan tindakan yang secara resmi menyatakan persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian internasional.

Ratifikasi biasanya didahului oleh penandatanganan perjanjian oleh perwakilan negara, dan ratifikasi hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam hukum tata negara. [144] Sebagai contoh, Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa suatu perjanjian baru dapat diratifikasi oleh Presiden setelah disetujui oleh dua pertiga suara di Senat.

[145] Sementara itu, aksesi adalah pernyataan kesediaan suatu negara untuk terikat kepada suatu perjanjian setelah perjanjian tersebut sudah mulai berlaku. Suksesi sendiri adalah pewarisan perjanjian setelah dibubarkannya suatu negara, contohnya adalah Rusia yang mewarisi kewajiban ICCPR dari Uni Soviet. [144] Ketika suatu negara sedang meratifikasi atau melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian, mereka dapat mengeluarkan "reservasi" yang mengesampingkan atau mengubah hak atau kewajiban yang dibebankan oleh suatu perjanjian terhadap negara tersebut.

Pasal 19 Konvensi Wina tidak mengizinkan reservasi yang dilarang oleh suatu perjanjian atau reservasi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat ketika meratifikasi ICCPR mengeluarkan reservasi yang mengesampingkan penerapan Pasal 6(5) yang melarang pengganjaran hukuman mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.

Reservasi ini ditolak oleh negara-negara Eropa lainnya karena dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ICCPR. Negara juga dapat mengeluarkan "deklarasi penafsiran" ketika meratifikasi suatu perjanjian, dan kadang-kadang muncul pertanyaan mengenai apakah "deklarasi" yang dikeluarkan oleh suatu negara hanya sekadar "deklarasi" atau merupakan sebuah "reservasi".

Misalnya, Mesir mengeluarkan deklarasi bahwa mereka "menerima, mendukung, dan meratifikasi" ICCPR setelah mempertimbangkan isi dari hukum syariah dan "fakta bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan ICCPR". [146] Banyak anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB yang merasa bahwa hukum Mesir terlalu timpang dengan isi dari ICCPR, dan mereka menyarankan agar deklarasinya diklarifikasi atau dicabut.

[147] Terkait dengan dampak dari reservasi itu sendiri, Pasal 21 Konvensi Wina mengatur bahwa reservasi yang ditolak oleh suatu negara dapat dianggap tidak berlaku antara negara yang mengeluarkan reservasi dengan negara yang menolak reservasi tersebut. [148] Akan tetapi, pada tahun 1994, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Komentar Umum No. 24 bahwa mereka dapat menentukan apakah suatu reservasi itu sah atau tidak, dan mereka akan memutus reservasi yang dianggap tidak sesuai.

Komite HAM PBB sendiri tidak memberikan justifikasi yang kuat, dan pernyataan ini telah dikritik oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. [149] Dari sudut pandang normatif, ada yang berpendapat bahwa reservasi perlu diizinkan agar semakin banyak negara yang mau terikat dengan perjanjian HAM.

Namun, reservasi terhadap perjanjian HAM telah dikritik karena dianggap mengancam keutuhan dari perjanjian tersebut, sehingga kemampuan untuk membatalkan reservasi dirasa perlu untuk semakin memperkuat perlindungan HAM di tingkat internasional. [150] Setiap negara memiliki aturannya sendiri sehubungan dengan tata cara untuk memasukkan perjanjian HAM internasional ke dalam hukum nasional.

Secara umum, terdapat dua macam cara, yaitu "penerimaan langsung" dan "penerimaan khusus" atau "individual". Penerimaan langsung berarti bahwa pasal-pasal dalam perjanjian yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan di pengadilan nasional.

Contoh negara-negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Britania Raya dan negara-negara yang pernah menjadi jajahannya memiliki sistem penerimaan khusus, yang berarti bahwa isi dari suatu perjanjian HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang nasional terlebih dahulu sebelum dapat dipakai di pengadilan nasional.

Sebagai ilustrasi, Britania Raya telah menetapkan Human Rights Act 1998 pada tahun 2000, sehingga rakyat Britania dapat membawa perkara mengenai pelanggaran Konvensi HAM Eropa ke pengadilan nasional. [151] Terkait dengan posisi perjanjian HAM internasional dalam hierarki hukum nasional, setiap negara juga memiliki sistemnya sendiri. Negara seperti Belanda memberikan kedudukan tertinggi kepada perjanjian internasional, dan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dasar tetap dianggap sah jika perjanjian tersebut disetujui oleh dua per tiga suara di Eerste Kamer dan Tweede Kamer [152] Di sisi lain, terdapat negara seperti Prancis yang Jepang yang menyatakan bahwa perjanjian internasional kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang dasar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan hukum biasa.

Sementara itu, di Amerika Serikat, perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama dengan hukum federal, sehingga hukum federal yang ditetapkan sesudahnya dapat mengesampingkan perjanjian yang telah diratifikasi sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori ("hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama"). {/INSERTKEYS}

apa itu subjektif

{INSERTKEYS} [153] Pembatasan dan pengurangan "Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial." Pasal 4(1) ICCPR mengenai pengurangan ( derogation) hak asasi manusia dalam keadaan darurat.

[59] Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, tidak semua hak bersifat absolut dan berbagai hak dapat dibatasi penerapannya. Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi suatu hak, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam suatu pasal (disebut pembatasan atau limitation) atau dengan menangguhkan kewajiban hak asasi manusia tertentu di tengah keadaan darurat (disebut pengurangan atau derogation).

Walaupun begitu, seperti yang telah dijabarkan dalam uraian mengenai jus cogens di atas, terdapat sejumlah hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa.

[154] Terkait dengan limitation, praktik penerapan hak asasi manusia sering kali menimbulkan ketegangan antara hak individu dengan kepentingan bersama. Contohnya adalah orang yang dijebloskan ke penjara setelah melalui proses hukum yang adil; orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hak untuk tidak ditahan secara sembarangan untuk keluar dari penjara.

Dalam konvensi-konvensi internasional (seperti ICCPR dan Konvensi HAM Eropa), hak-hak yang dapat dibatasi biasanya memiliki persyaratan tiga rangkap yang perlu dipenuhi sebelum negara dapat membatasi hak tersebut, yaitu: [155] • Pembatasan harus ditentukan oleh hukum ( prescribed by law) • Pembatasan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap sah ( legitimate aim) • Pembatasan dianggap diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis ( necessary in a democratic society) Sebagai contoh, Pasal 21 ICCPR menyatakan bahwa "hak untuk berkumpul secara damai harus diakui", tetapi pasal tersebut masih mengizinkan pembatasan "yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain." [59] Secara garis besar, persyaratan mengenai ketentuan berdasarkan hukum menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dalam undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif dan bukan eksekutif.

Negara juga perlu memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diakses oleh rakyat, dan pembatasannya juga harus dirincikan secara jelas. Oleh sebab itu, pemberian kuasa yang tidak terbatas kepada badan eksekutif untuk membatasi hak asasi manusia dianggap tidak memenuhi syarat ini. [156] Sementara itu, "tujuan-tujuan yang dianggap sah" biasanya dijabarkan dalam masing-masing pasal yang mengizinkan pembatasan, seperti yang telah ditunjukkan dalam Pasal 21 ICCPR di atas.

Dalam yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa, tujuan yang dianggap sah harus berupa "kebutuhan sosial yang mendesak", sehingga pembatasan tidak boleh menjadi sekadar pilihan kebijakan. Sementara itu, syarat "diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis" berarti bahwa negara juga harus membuktikan bahwa pembatasan yang mereka terapkan itu memang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan sah yang ingin dicapai. Selain itu, pembatasan ini juga harus memenuhi asas proporsionalitas, sehingga negara tidak boleh mengambil tindakan yang berlebihan dan hanya boleh membatasi sejauh mana pembatasan tersebut memang diperlukan.

[157] Sebagai ilustrasi, dalam perkara Toonen v. Australia, pemerintah negara bagian Tasmania mencoba menjustifikasi hukum yang melarang sodomi dengan mengklaim bahwa kriminalisasi diperlukan demi kesehatan umum untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Namun, pemerintah federal Australia menegaskan bahwa kriminalisasi seks sesama jenis malah menghalangi program kesehatan umum dengan mendesak kaum homoseksual untuk bersembunyi, sehingga tindakan yang diambil pemerintah Tasmania justru bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Selain itu, Komite HAM PBB juga menambahkan bahwa tidak ada keterkaitan antara kriminalisasi seks sesama jenis dengan pengendalian penyebaran virus HIV. Maka dari itu, Komite HAM PBB menyatakan bahwa "perlindungan kesehatan umum" tidak dapat dianggap sebagai tujuan sah yang dapat membenarkan kriminalisasi seks sesama jenis.

[158] Sementara itu, aturan mengenai pengurangan ( derogation) hanya berlaku untuk keadaan darurat. Setiap konvensi memiliki aturan dan yurisprudensinya sendiri mengenai derogation.

Piagam HAM Afrika bahkan sama sekali tidak memuat pasal mengenai derogation, sampai-sampai Komisi HAM Afrika dalam perkara Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés v. Chad menegaskan bahwa perang saudara di Chad pun tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak yang terkandung dalam piagam tersebut.

[159] Secara garis besar, negara dapat memutuskan untuk menangguhkan penerapan sejumlah hak asasi asalkan keadaan daruratnya diumumkan terlebih dahulu dan keberadaan keadaan darurat tersebut harus dilaporkan kepada instansi yang telah ditetapkan oleh suatu konvensi. "Keadaan darurat" adalah syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi, karena keadaannya harus mengancam "kehidupan bangsa".

{/INSERTKEYS}

apa itu subjektif

Akibatnya, tidak semua gangguan keamanan atau bencana dapat langsung dianggap sebagai "keadaan darurat", dan bahkan perang tidak bisa semerta-merta dianggap memenuhi syarat ini.

Selain itu, pengurangan yang dapat diberlakukan hanyalah pengurangan yang memang dibutuhkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, sehingga pengurangan harus memenuhi asas keperluan ( necessity) dan proporsionalitas. [160] Pengurangan ini harus bersifat sementara, dan begitu ancamannya sudah hilang, pengurangan ini harus dicabut.

[161] Hukum kemanusiaan internasional Artikel utama: Hukum kemanusiaan internasional Kewajiban hak asasi manusia tetap berlaku dalam keadaan perang, tetapi di tengah berkecamuknya konflik, korban jiwa akan berguguran.

Jalannya perang sendiri diatur oleh hukum kemanusiaan internasional. Bidang hukum ini mencoba memasukkan unsur-unsur kemanusiaan ke dalam perang dengan menetapkan berbagai aturan yang membatasi tata cara dan metode tempur. [162] Pada dasarnya terdapat dua asas utama dalam hukum kemanusiaan internasional. Asas pembedaan ( distinction) menyatakan bahwa kombatan (orang yang terlibat dalam pertempuran) harus dibedakan dari warga sipil dan sasaran militer juga apa itu subjektif dibedakan apa itu subjektif sasaran sipil.

[163] Sementara itu, asas penderitaan yang tidak perlu ( unnecessary suffering) melarang penggunaan senjata dan metode perang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau luka-luka yang melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan militer.

[164] Beberapa contoh aturan dalam hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat perang, larangan melakukan serangan yang membabi buta, larangan menggunakan senjata-senjata kimia atau biologi, serta larangan untuk memerintahkan agar tidak ada satu pun tawanan yang boleh diampuni. [164] Terkait dengan hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dengan hukum humaniter internasional pada masa perang, Mahkamah Internasional dalam opini nasihat Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons telah mengamati bahwa terdapat tiga situasi yang dapat timbul: [165] • Beberapa hak mungkin hanya masuk ke dalam cakupan hukum kemanusiaan internasional, contohnya yang menyangkut dengan wilayah pendudukan.

Hukum kemanusiaan internasional memiliki banyak aturan yang berdampak terhadap hak warga di wilayah pendudukan. Sebagai contoh, negara yang melakukan pendudukan dapat memanfaatkan bangunan atau lahan di wilayah pendudukan untuk kepentingan militer, tetapi mereka tidak boleh merusaknya. [166] • Beberapa hak yang lainnya mungkin hanya masuk ke dalam cakupan hukum hak asasi manusia.

Misalnya, hak untuk tidak dipenjara atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan perang dan masih tetap berlaku. [166] • Hak-hak yang lain dapat masuk ke dalam cakupan dari keduanya. Sebagai contoh, hak untuk tidak disiksa sama-sama dilindungi oleh hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia. [167] Namun, dapat pula terjadi ketidakselarasan antara hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia.

Contoh yang paling mudah adalah hak untuk hidup; ICCPR secara jelas melarang pencabutan nyawa orang lain secara sembarangan, tetapi dalam keadaan perang, kombatan dapat membunuh kombatan yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini, berlaku asas lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum), dan sehubungan dengan asas tersebut, Apa itu subjektif Internasional telah menyatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional adalah hukum yang menjadi lex specialis dalam keadaan perang.

[168] Kritik partikularisme "Konsep hak asasi manusia merupakan produk sejarah. Hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi, dan juga sejarah, budaya, dan nilai-nilai tertentu dari suatu negara. Maka dari itu, kita tidak sepatutnya dan juga tidak dapat menjadikan standar hak asasi manusia dan model dari negara tertentu sebagai satu-satunya yang tepat dan menuntut agar negara-negara lain juga mengikutinya." — Kepala Delegasi Tiongkok, Liu Huaqiu, pada tanggal 17 Juni 1993 selama Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina, Austria.

[169] "Dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat non-Barat. Namun argumen itu sendiri memperlihatkan kenyataan bahwa latar belakang budaya dan sejarah negara-negara non-Barat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, konsep partikularistik tersebut tak dapat digeneralisasi sebagai konsep yang berbeda secara linear hanya dengan masyarakat Barat.

Kenyataan bahwa sebuah masyarakat pada dasarnya adalah individualistik dan bahkan kapitalistik, tidak otomatis berarti bahwa dengan menerima konsep universalitas hak asasi manusia, maka semua manusia dibatasi untuk menganut konsep tersebut. Hak asasi manusia merupakan rumusan berbagai hak dasar yang inheren dalam diri setiap manusia. Perbedaan latar belakang budaya dan sejarah antara masing-masing bangsa tidak berarti terdapat perbedaan dalam hak asasi itu sendiri." — Pakar hukum Indonesia Adnan Buyung Nasution dalam menanggapi argumen partikularistik.

[170] Sifat "universal" hak asasi manusia telah menghadapi gempuran dari sejumlah pandangan yang disebut " relativisme budaya" atau "partikularisme", [171] walaupun penggunaan istilah "relativisme budaya" telah dikritik karena istilah tersebut merupakan nama sebuah mazhab dalam bidang antropologi di Barat, sehingga menimbulkan asumsi bahwa klaim-klaim hak asasi manusia dari sudut pandang non-Barat memiliki argumen yang sama dengan mazhab antropologi tersebut. Aliran partikularisme sangat berpengaruh di kawasan Asia Timur, Afrika, dan dunia Islam.

Pada dasarnya, tokoh-tokoh yang berpandangan partikularis menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan ciptaan Barat, sehingga konsep ini dirasa tidak cocok untuk diberlakukan di kawasan lainnya. Selain itu, mereka juga mengkritik sistem hak asasi manusia internasional yang dianggap terlalu didominasi oleh negara-negara Barat dan konsep-konsep yang berasal dari kawasan tersebut.

[172] Di Asia, salah satu kritik partikularisme yang paling terkenal berasal dari tulisan-tulisan para tokoh yang tergolong ke dalam "mazhab Singapura".

apa itu subjektif

Pemikiran-pemikiran mazhab ini dirintis oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dan kemudian dikembangkan oleh beberapa pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Singapura, seperti Tommy Koh, Bilahari Kausikan, dan Kishore Mahbubani. [173] Mazhab ini sama sekali tidak menolak keberadaan hak asasi manusia sebagai hak "universal", tetapi mereka mengkritik kekentalan pengaruh Barat dalam sistemnya, dan mereka juga berkeyakinan bahwa konsep "hak asasi manusia universal" merupakan ciptaan Barat.

Mereka menegaskan bahwa "hak asasi manusia" dan "demokrasi" merupakan nilai-nilai yang dibentuk oleh sejarah dan pengalaman suatu bangsa, sehingga bagi mereka, standar Barat dari akhir abad ke-20 tidak dapat dianggap sebagai standar universal.

[174] Selain itu, salah satu ciri khas dari mazhab Singapura adalah klaim yang berkaitan dengan "nilai-nilai Asia". Menurut mereka, masyarakat Asia lebih mengutamakan komunitas daripada individu. [175] Dalam kata apa itu subjektif, orang-orang Asia dianggap lebih mengutamakan kewajiban kepada keluarga, tetangga, atau bangsa. [176] Dengan menggunakan dalil-dalil ini, para penulis dari mazhab Singapura menyatakan bahwa hak yang universal hanyalah hak-hak inti, contohnya adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam ICCPR, sementara Koh semakin mempersempit cakupan hak-hak inti ini menjadi pelarangan penyiksaan, perbudakan, pembunuhan, dan genosida.

Mereka tidak menolak keberadaan hak yang lain, tetapi dari sudut pandang mereka, perbedaan dalam upaya untuk menafsirkan hak-hak tersebut tidak dapat dihindari.

[177] Di tingkat internasional, Deklarasi Bangkok 1993 dinilai sebagai ancaman terhadap universalisme. Walaupun negara-negara Asia yang mengeluarkan deklarasi tersebut mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat universal, menurut apa itu subjektif penafsirannya harus mempertimbangkan "kekhususan" nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama.

[178] Kalimat semacam ini kemudian juga dapat ditemui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara 2012. [179] Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam apa itu subjektif ditetapkan pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam juga dianggap sebagai salah satu bentuk partikularisme. [180] Di dalamnya tercantum konsep-konsep Islami yang tidak dapat ditemui dalam instrumen-instrumen HAM internasional, seperti Pasal 1(b) tentang amal saleh dan ketakwaan sebagai hal yang dapat membuat seseorang lebih unggul daripada yang lain, Pasal 4 tentang perlindungan jasad dan pemakaman, atau Pasal apa itu subjektif tentang hak untuk melakukan amar makruf nahi mungkar.

Deklarasi ini juga sangat sering mengacu kepada hukum syariah, dan Pasal 1(a) memiliki kekhususan tersendiri karena mengumandangkan bahwa semua manusia disatukan oleh ketundukan kepada Allah dan merupakan keturunan Adam. Selain itu, beberapa hak yang diakui di tingkat internasional dan regional sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta pernyataan kesetujuan dari kedua mempelai sebagai syarat perkawinan.

[181] Pendekatan partikularisme yang dilandaskan pada perbedaan budaya sendiri telah dikritik karena mengasumsikan bahwa budaya itu bersifat statis dan tidak pernah berubah.

Selain itu, pandangan ini seolah memberikan ruang bagi praktik-praktik budaya yang tidak bisa diterima secara etika. [182] Apa itu subjektif begitu, pakar hak asasi manusia asal Belgia, Marie-Bénédicte Dembour, berpendapat bahwa perdebatan antara universalisme dan partikularisme akan selalu muncul setiap kali ada upaya untuk menetapkan suatu standar bersama.

[183] Dalam yurisdiksi apa itu subjektif HAM Eropa sendiri terdapat sebuah doktrin hukum yang dianggap dapat merukunkan kedua pandangan ini, yaitu doktrin margin apresiasi. Dengan diterapkannya doktrin ini, standar yang sama dapat memiliki penerapan yang berbeda-beda di setiap negara anggota Majelis Eropa.

Contohnya adalah dalam kasus penistaan agama. Pengadilan HAM Eropa memberikan margin apresiasi yang luas kepada negara-negara anggota untuk menentukan cakupan pembatasan terhadap pendapat yang dapat menyinggung agama dalam perkara Wingrove v.

the United Kingdom, karena menurut mereka tidak ada satu standar yang seragam di Eropa terkait dengan "perlindungan hak-hak orang lain" sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berpendapat. Apa itu subjektif, walaupun negara-negara anggota Majelis Eropa secara hukum melindungi kebebasan berpendapat, penerapannya dalam kasus penistaan agama berbeda-beda di setiap negara; [184] berbagai negara di Eropa (seperti Belanda dan Britania Raya) memperbolehkan pendapat yang secara terang-terangan menghina suatu agama, sementara beberapa negara yang lain diizinkan membatasi pendapat semacam itu dengan menggunakan hukum pidana (contohnya adalah Austria dan Yunani).

[185] Lihat pula • Pertentangan antar hak asasi manusia • Konsepsi politik hak asasi manusia • Pendidikan hak asasi manusia Catatan kaki • ^ a b c Bates 2010, hlm. 19. • ^ a b c d Bates 2010, hlm. 18. • ^ Hoffmann 2011, hlm. 4. • ^ a b c d Brems 2001, hlm. 17. • ^ Donnelly 2007, hlm. 284. • ^ Apa itu subjektif 2001, hlm. 7. • ^ Donnelly 2007, hlm.

284-285. • ^ a b c Bates 2010, hlm. 20. • ^ Tomuschat 2008, hlm. 12. • ^ a b PUHAM 1948. • ^ Bates 2010, hlm. 21-22. • ^ Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776. • ^ Bates 2010, hlm. 22. • ^ a b Tomuschat 2008, hlm. 14. • ^ a b Brems 2001, hlm. 18. • ^ Brems 2001, hlm. 19. • ^ Bates 2010, hlm. 25. • ^ a b Hoffmann 2011, hlm.

7. • ^ Bates 2010, hlm. 24. • ^ a b c Hoffmann 2011, hlm. 8. • ^ Hoffmann 2011, hlm. 9. • ^ Hoffmann 2011, hlm. 11. • ^ Hoffmann 2011, hlm. 10-11. • ^ Beitz 2009, hlm. 15. • ^ Bates 2010, hlm. 29-31. • ^ Beitz 2009, hlm. 15-16. • ^ a b c d Bates 2010, hlm.

35. • ^ a b c Bates 2010, hlm. 33. • ^ a b Piagam PBB 1945. • ^ a b Bates 2010, hlm. 34. • ^ a b Bates 2010, hlm. 36. • ^ Tomuschat 2008, hlm. 24. • ^ Bates 2010, hlm. 37. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 670. • ^ Kar 2013, hlm. 109. • ^ Kar 2013, hlm. 110. • ^ Kar 2013, hlm. 110-111. • ^ Kar 2013, hlm. 111. • ^ a b Dembour 2010a, hlm. 2. • ^ Beitz 2009, hlm. 49. • ^ a b c Dembour 2010a, hlm. 3.

• ^ Dembour 2010a, hlm. 4. • ^ Dembour 2010a, hlm. 11. • ^ Dembour 2010a, hlm. 20. • ^ Donnelly 2007, hlm. 282. • ^ Brems 2001, hlm. 4. • ^ Donnelly 2007, hlm. 283. • ^ a b Nickel & Reidy 2010, hlm. 41. • ^ Shelton & Gould 2013, hlm. apa itu subjektif. • ^ Nickel & Reidy 2010, hlm. 42. • ^ a b Kälin & Künzli 2009, hlm. 31. • ^ Joseph 2010, hlm. 155-156. • ^ a b Kälin & Künzli 2009, hlm. 32. • ^ van Boven 2010, hlm.

178. • ^ Kälin & Künzli 2009, hlm. 20. • ^ van Boven 2010, hlm. 178-179. • ^ Deklarasi dan Apa itu subjektif Aksi Wina 1993. • ^ a b Moeckli 2010, hlm.

189. • ^ a b c d e ICCPR 1966. • ^ a b c d e f van Boven 2010, hlm. 174. • ^ van Boven 2010, hlm. 173. • ^ a b De Schutter 2010, hlm. 253. • ^ a b c OHCHR 2008, hlm. 9. • ^ a b c van Boven 2010, hlm.

175. • ^ ICESCR 1966. • ^ OHCHR 2008, hlm. 8. • ^ Langford 2008, hlm. 3. • ^ Tobin 2012, hlm. 206. • ^ Claude & Weston 2006, hlm. 8. • ^ Kälin & Künzli 2009, hlm. 32-33. • ^ a b van Boven 2010, hlm. 176. • ^ van Boven 2010, hlm. 177. • ^ a b van Boven 2010, hlm. 181. • ^ Scheinin 2013, hlm. 528. • ^ a b van Boven 2010, hlm. 182. • ^ Scheinin 2013, hlm. 530. • ^ a b c Shelton & Gould 2013, hlm. 566. • ^ De Schutter 2010, hlm. 242. • ^ De Schutter 2010, hlm. 243.

• ^ Shelton & Gould 2013, hlm. 567. • ^ De Schutter 2010, hlm. 254. • ^ Toebes apa itu subjektif, hlm. 448-450. • ^ de Wet 2013, hlm. 541. • ^ Chinkin 2010, hlm. 113-114. • ^ Kahgan 1997, hlm.

775-776. • ^ a b de Wet 2013, hlm. 543. • ^ de Wet 2013, hlm. 544. • ^ Schmidt 2010, hlm. 404-405. • ^ a b Schmidt 2010, hlm. 392. • ^ Schmidt 2010, hlm. 418-422. • ^ Schmidt 2010, hlm. 393. • ^ a b Schmidt 2010, hlm. 394. • ^ Schmidt 2010, hlm. 395. • ^ a b Schmidt 2010, hlm. 397. • ^ a b Schmidt 2010, hlm. 398. • ^ Schmidt 2010, hlm. 399. • ^ Schmidt 2010, hlm. 400. • ^ a b Schmidt 2010, hlm. 401. • ^ Schmidt 2010, hlm. 404. • ^ De Schutter 2010, hlm. 791. • ^ Schmidt 2010, hlm. 405. • ^ Schmidt 2010, hlm.

406-407. • ^ Schmidt 2010, hlm. 407. • ^ Schmidt 2010, hlm. 408. • ^ Schmidt 2010, hlm. 409. • ^ OHCHR. • ^ Schmidt 2010, hlm. 410. • ^ a b Schmidt 2010, hlm. 412. • ^ Schmidt 2010, hlm. 413. • ^ a b Heyns & Killander 2013, hlm. 672. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 675-682. • ^ De Schutter 2010, hlm. 898. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm.

673. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 674. • ^ Davies 2013, hlm. 51. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 675. • ^ a b Heyns & Killander 2013, hlm. 676. • ^ Greer 2010, hlm. 464-466. • ^ Greer 2010, hlm. 466-468. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 683. • ^ Greer 2010, hlm. 471. • ^ Mégret 2010, hlm. 133. • ^ Helfer 2008, hlm.

136. • ^ Helfer 2008, hlm. 125. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 685. • ^ Greer 2008, hlm. 680-702. • ^ Heyns & Killander 2013, hlm. 677. • ^ a b Heyns & Killander 2013, hlm.

678. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 442. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 443. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 444. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 448. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 435. • ^ Pasqualucci 2010, hlm.

435-436. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 450. • ^ Pasqualucci 2010, hlm. 450-451. • ^ a b Heyns & Killander 2013, hlm. 679. • ^ a b c d Heyns & Killander 2013, hlm. 681. • ^ Heyns & Killander 2010, hlm. 485. • ^ a b c Heyns & Killander 2010, hlm. 492. • ^ Heyns & Killander 2010, hlm. 493. • ^ Uni Afrika. • ^ Ando 2013, hlm. 698. • ^ a b Ando 2013, hlm. 699. • ^ Ando 2013, hlm. 699-700. • ^ Ando 2013, hlm. 700. • ^ Ando 2013, hlm.

700-701. • ^ VCLT 1969. • ^ Moloney 2004, hlm. 165. • ^ Moloney 2004, hlm. 155-156, 160. • ^ Ando 2013, hlm. 702. • ^ Ando 2013, hlm. 703. • ^ Ando 2013, hlm. 704. • ^ Mégret 2010, hlm. 140. • ^ Mégret 2010, hlm. apa itu subjektif. • ^ Mégret 2010, hlm. 141-142. • ^ Mégret 2010, hlm. 142. • ^ Joseph & Castan 2013, hlm. 556-557. • ^ Nugraha 2018, hlm. 201. • ^ Mégret 2010, hlm. 143. • ^ Mégret 2010, hlm. 144. • ^ Sivakumaran 2010, hlm.

521. • ^ Sivakumaran 2010, hlm. 522. • ^ a b Sivakumaran 2010, hlm. 523. • ^ Sivakumaran 2010, hlm. 531. • ^ a b Sivakumaran 2010, hlm. 532. • ^ Sivakumaran 2010, hlm. 534. • ^ Sivakumaran 2010, hlm. 533. • ^ Brems 2001, hlm. 62. • ^ El Muhtaj 2017, hlm. 5-6. • ^ Brems 2001, hlm. 22. • ^ Brems 2001, hlm. 27. • ^ Brems 2001, hlm. 36. • ^ Brems 2001, hlm. 36-37. • ^ Brems 2001, hlm. 41. • ^ Brems 2001, hlm. 42. • ^ Brems 2001, hlm.

43. • ^ Brems 2001, hlm. 58. • ^ Wu 2016, hlm. 277. • ^ Brems 2001, hlm. 259-260. • ^ Brems 2001, hlm. 260. • ^ Dembour 2010b, hlm. 75-76. • ^ Dembour 2010b, hlm. 77. • ^ Brems 2008, hlm. 66-67. • ^ Gatti 2015, hlm. 49-51. Daftar pustaka Buku • Beitz, Charles R (2009). The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

ISBN 9780199572458. • Brems, Eva (2001). Human Rights: Universality and Diversity. Den Haag: Martinus Nijhoff. ISBN apa itu subjektif. • De Schutter, Olivier (2010). International Human Rights Law. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780511779312. • El Muhtaj, Majda (2017) [2005]. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (edisi ke-2).

Jakarta: Kencana. ISBN 9786021186657. • Joseph, Sarah; Castan, Melissa (2013). The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199641949. • Kälin, Walter; Künzli, Jörg (2009). Apa itu subjektif Law of International Human Rights Protection. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780191018688. • Tobin, John (2012).

The Right to Health in International Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199603299. • Tomuschat, Christian (2008) [2003]. Human Rights: Between Idealism and Realism (edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press.

ISBN 9780199232741. Bab buku • Ando, Nisuke (2013). "National Implementation and Interpretation". Dalam Shelton, Dinah. The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199640133. • Bates, Ed (2010). "History". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Brems, Eva (2008). "Accommodating Diversity in International Human Rights: Legal Techniques".

Dalam Meerts, Pauk. Culture and International Law. Den Haag: Hague Academic Press. ISBN 9789067042833. • Chinkin, Christine (2010). "Sources". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Claude, Richard Pierre; Weston, Burns H (2006).

"Issues". Dalam Claude, Richard Pierre; Weston, Burns H. Human Rights in the World Community: Issues and Action (edisi ke-3). Philadelphia: Pennsylvania University Press. ISBN apa itu subjektif. • de Wet, Erika (2013). " Jus Cogens and Obligations Erga Omnes".

Dalam Shelton, Dinah. The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199640133. • Dembour, Marie-Bénédicte (2010). "Critiques". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Gatti, Mauro (2015).

"Blasphemy in European Law". Dalam Bosch, Míriam Díez; Torrents, Jordi Sánchez. On Blasphemy. Barcelona: Blanquerna Observatory. • Greer, Steven (2010). "Europe". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law.

Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Hoffmann, Stefan-Ludwig (2011). "Introduction: Genealogies of Human Rights". Dalam Hoffmann, Stefan-Ludwig. Human Rights in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780198767237. • Joseph, Sarah (2010). "Sources". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh.

International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Langford, Malcolm (2008). "The Justiciability of Social Rights: From Practice to Theory". Dalam Langford, Malcolm. Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law.

Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521678056. • Mégret, Frédéric (2010). "Nature of Obligations". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Moeckli, Daniel (2010). "Equality and Non-Discrimination". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh.

International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Nickel, James W.; Reidy, David A. (2010). "Philosophy". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237.

• Schmidt, Markus (2010). "United Nations". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Heyns, Christof; Killander, Magnus (2010). "Africa". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Heyns, Christof; Killander, Magnus (2013).

"Universality and the Growth of Regional Systems". Dalam Shelton, Dinah. The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199640133. • Kar, Robin Bradley (2013). "Psychology". Dalam Shelton, Dinah. The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press.

ISBN 9780199640133. • Pasqualucci, Jo (2010). "The Americas". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237.

• Scheinin, Martin (2013). "Core Rights and Obligations". Dalam Shelton, Dinah. The Oxford Handbook of International Human Rights Law.

Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199640133. • Shelton, Dinah; Gould, Ariel (2013). "Positive and Negative Obligations".

Dalam Shelton, Dinah. The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199640133. • Sivakumaran, Sandesh (2010). "International Humanitarian Law".

Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Toebes, Brigit (2008). "Taking a Human Rights Approach to Healthcare Commercialization".

Dalam Cholewka, Patricia A.; Motlagh, Mitra M. Health Capital and Sustainable Socioeconomic Development. Boca Raton/London/New York: Taylor & Francis Group.

ISBN 9781420046915. • van Boven, Theo (2010). "Categories of Rights". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237. • Wu, Chien-Huei (2016). "Human Rights in ASEAN Context: Between Universalism and Relativism". Dalam Lo, Chang-fa; Li, Nigel; Lin, Tsai-yu. Legal Thoughts between the East and the West in the Multilevel Legal Order: A Liber Amicorum in Honour of Professor Herbert Han-Pao Ma.

Berlin: Springer. ISBN 9789811019944. Jurnal • Davies, Mathew (2013). "The ASEAN Synthesis: Human rights, Non-intervention, and the ASEAN Human Rights Declaration" (PDF). Georgetown Journal of International Affairs. 14: 51-58. • Dembour, Marie-Bénédicte (2010). "What Are Human Rights? Four Schools of Thought". Human Rights Quarterly. 32: 1-20. Parameter -month= yang tidak diketahui apa itu subjektif diabaikan ( bantuan) • Donnelly, Jack (2007).

"The Relative Universality of Human Rights". Human Rights Quarterly. 29: 281–306. • Greer, Steven (2008). "What's Wrong with the European Convention on Human Rights?". Human Rights Quarterly. 30: 680-702. • Helfer, Laurence R. (2008). "Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime". European Journal of International Law. 19: 125–159.

• Kahgan, Carin (1997). "Jus Cogens and the Inherent Right to Self-Defense" (PDF). ILSA Journal of International and Comparative Law. 3: 767-827. • Moloney, Roslyn (2004). "Incompatible Reservations to Human Rights Treaties: Severability and the Problem of State Consent" (PDF). Melbourne Journal of International Law.

5: 155–168. • Nugraha, Ignatius Yordan (2018). "Human Rights Derogation during Coup Situations". The International Journal of Human Rights. 22: 194-206. Dokumen • "Deklarasi Kemerdekaan" (PDF).

Kedutaan Besar Amerika Serikat. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-01-26. Diakses tanggal 15 Januari 2019. • "Deklarasi dan Program Aksi Wina". Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 Desember 2018. Diakses tanggal 16 Januari 2019. • "Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian" (PDF). Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 30 November 2018 .

apa itu subjektif

Diakses tanggal 21 Januari 2019. • "Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 20 Agustus 2017. Diakses tanggal 16 Januari 2019. • "Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 Februari 2018. Diakses tanggal 16 Januari 2019. • "Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia" (PDF).

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 Maret 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2019. • "Piagam PBB". Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 April 2018.

Diakses tanggal 15 Januari 2019. Sumber daring • "Human Rights Bodies - Complaints Procedures". Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-17. Diakses tanggal 18 Januari 2019. • "List of Countries which Have Signed, Ratified/Acceded to the Protocol on the Statue of the African Court of Justice and Human Rights" (PDF). Uni Afrika. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 Juni 2018.

Diakses tanggal 19 Januari 2019. Bacaan lanjut • (Indonesia) Iskandar, Pranoto (2012) [2010]. Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual (edisi ke-2).

Cianjur: IMR Press. ISBN 9786029648041. • (Inggris) Alston, Philip; Goodman, Ryan (2012). International Human Rights. Oxford: Oxford University Apa itu subjektif. ISBN 9780199578726. Parameter -edisi= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • (Inggris) Fredman, Sandra (2018).

apa itu subjektif

Comparative Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199689415. • (Inggris) Nowak, Manfred (2005). U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary. Kehl: N.P. Engel. ISBN 3883571342. • (Inggris) Saul, Ben; Kinley, David; Mowbray, Jacqueline (2014). The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University Press.

ISBN 9780199640300. • (Inggris) Nowak, Manfred; McArthur, Elizabeth (2008). The United Nations Convention Against Torture: A Commentary. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199280001. • (Inggris) Rainey, Bernadette; Wicks, Elizabeth; Ovey, Clare (2017).

Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights (edisi ke-7). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767749. • (Inggris) Medina Quiroga, Cecilia (2016). The American Convention on Human Rights: Crucial Rights and Their Theory and Practice (edisi ke-2). Cambridge: Intersentia. ISBN 9781780683218. • (Inggris) Smet, Stijn (2017). Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge's Dilemma. Abingdon: Routledge. ISBN 9781317218685.

• (Inggris) Viljoen, Frans (2012). International Human Rights Law in Africa (edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199645596. Apa itu subjektif luar • (Inggris) Situs web resmi Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia • (Inggris) Situs web resmi Pengadilan HAM Eropa • (Inggris) Situs web resmi Pengadilan HAM Antar-Amerika • (Inggris) Situs web resmi Pengadilan HAM Afrika • (Inggris) Perpustakaan Hak Asasi Manusia Universitas Minnesota • (Inggris) Situs web resmi Human Rights Watch • (Indonesia) Referensi Hak Asasi Manusia di situs web ELSAM Kategori tersembunyi: • Artikel pilihan • Semua artikel pilihan • Artikel mengandung aksara Prancis • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda BNE • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda NDL • Artikel Wikipedia dengan penanda MA • Artikel Wikipedia dengan penanda NARA • Artikel Apa itu subjektif dengan penanda ganda • Halaman ini terakhir diubah pada 18 Februari 2022, pukul 07.51.

• Teks tersedia di bawah Apa itu subjektif Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Tren coaching kian bertumbuh tahun demi tahun.

Semakin banyak pemilik bisnis menyadari manfaat besar yang bisa didapat dari program coaching. Semakin banyak demand, semakin banyak supply. Banyak orang yang mengklaim dirinya adalah seorang business coach. Namun apa itu subjektif sedikit jumlah pemilih bisnis yang kecewa terhadap hasilnya.

Jadinya ada sebagian yang menganggap coaching ini hal yang tidak bermanfaat. Yang lebih mengkhawatirkan, ada yang menganggap coaching adalah bisnis “menjual ludah”. Jika benar demikian, mengapa seorang CEO perusahaan kelas dunia seperti Bill Gates dan Eric Schmidt mengatakan setiap orang membutuhkan coach? Pembahasan tentang coaching dalam artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian agar para pembaca bisa mendapatkan pengertian yang sebenarnya.

• Apa itu subjektif Coaching • Prinsip Coaching • Syarat Menjadi Seorang Coach • Perbedaan Coaching Dari Yang Lainnya • Definisi Mentoring • Definisi Consulting • Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Saya?

• Mengapa Kombinasi Coaching-Mentoring? • Apa Tanda-tanda Kita Membutuhkan Seorang Coach? • Seberapa Besar Tingkat Keberhasilan Coaching? • Mau Ikut Coaching, Mulai Dari Mana? Coaching adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris. Menurut kamus Merriam-Webster, arti dari coaching adalah “ to instruct, to direct or to train intensively“, yang artinya memberikan instruksi, bimbingan ataupun pelatihan intensif. Perlu diperhatikan bahwa “menjalankan” tidak termasuk dalam definisi coaching. Sebagian orang salah paham tentang hal ini.

Mereka beranggapan bahwa proses coaching akan membantu mereka untuk menjalankan bisnisnya. Padahal sebenarnya business coaching itu adalah proses yang membantu pelaku bisnis mencapai gol bisnis yang diingikan melalui bimbingan, instruksi dan juga pelatihan.

Dalam proses coaching, ada seorang pelatih yang biasa disebut coach, dan juga ada orang yang dilatih yang biasa disebut coachee. Pada umumnya, coachee adalah para pemilik bisnis. Namun dalam perusahaan besar, para leader dan eksekutif juga membutuhkan seorang coach. Coachee bertanggung jawab 100% atas kesuksesan dalam mencapai golnya.

Seorang coach hanya membantu agar si coachee bisa lebih efektif dan efisien dalam proses mencapainya. Teknik utama yang paling sering digunakan dalam coaching adalah questioning, yaitu bertanya. Melalui pertanyaan-pertanyaan, seorang coach akan membantu coachee dalam menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri.

1. Penentuan Gol Pada awalnya si coachee akan dibimbing untuk mengetahui apa yang “sebenarnya” ingin mereka capai. “Menjadi lebih kaya” bukanlah alasan sebenarnya. “Menjadi lebih kaya agar keluarganya tidak perlu hidup susah seperti apa dia rasakan ketika masa kecil”, ini adalah alasan “sebenarnya”. Dengan alasan yang kuat, seseorang akan lebih terpicu untuk mencapai golnya. Alasan yang kuat adalah sebuah pondasi kokoh untuk proses-proses berikutnya.

2. Perencanaan Strategi Kemudian seorang coach akan membantu coachee dalam menyusun strategi untuk mencapai golnya. Banyak apa itu subjektif menuju Roma. Banyak cara untuk mencapai sebuah gol. Coach tidak akan mengajarkan strateginya untuk mencapai gol yang ingin dicapai oleh si coachee begitu saja.

Coach bertugas untuk membantu si coachee untuk menemukan strategi yang paling sesuai untuk diri mereka sendiri.

apa itu subjektif

Jawabannya sebenarnya sudah ada dalam diri si coachee, hanya saja masih perlu digali. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing, si coach akan membantu si coachee dalam proses menggali jawaban yang ada dalam diri mereka.

Kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi jawaban tersebut apakah masuk akal. 3. Monitoring Dan selanjutnya, tugas seorang coach adalah memastikan si coachee menjalankan apa yang telah direncanakan, dan tidak keluar dari jalur. Si coachee akan diminta untuk membuat sebuah komitmen. Salah satu teknik yang sering dipakai adalah dengan menentukan rewards & consequences. Si coachee akan menghadiahi dirinya sendiri jika berhasil, namun juga harus menjalankan konsekuensi jika gagal dalam melaksanakan sebuah tugas.

4. Kompeten & Mandiri Mengapa proses coaching banyak menggunakan teknik bertanya? Kenapa tidak langsung diberitahukan saja caranya? Tujuan dari program coaching adalah agar si coachee bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih berkompeten, mandiri tanpa ada ketergantungan terhadap si coach kedepannya.

Tidak mudah untuk menjadi seorang coach. Kita sekarang berbicara tentang seorang business coach yang sebenarnya. Seorang business coach wajib memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam menjalankan bisnis.

Apa ukurannya? 1. Level Direktur Di GLC, setiap coach wajib memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam menjalankan bisnis dan telah mencapai posisi minimal level direktur.

Menurut kami, posisi level senior manager belum cukup. Untuk menjalankan sebuah bisnis, tidak apa itu subjektif hanya mengandalkan kemampuan manajerial. Seorang manajer keuangan belum tentu bisa memberikan bimbingan yang maksimal di bagian lainnya, contoh SDM, operasional atau marketing. Seorang business coach dituntut untuk mengerti dan sudah pernah menjalankan segala aspek bisnis.

2. Network Sebagai pelaku bisnis yang memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan bisnis, seorang coach pasti memiliki network yang sangat luas. Kami juga percaya bahwa untuk cepat bertumbuh menjadi besar, diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan para expert. Dalam GLC, kami menganggap para coach dan coachee sebagai satu keluarga besar.

Tidak jarang seorang coach akan memberikan akses ke network yang mereka miliki kepada si coachee. Melihat si coachee bisa sukses mencapai golnya merupakan sebuah kebanggaan besar bagi seorang coach. 3. Training Calon business coach yang telah memenuhi dua kriteria di atas kemudian akan mengikuti sebuah training intensif di GLC selama 9 hari. Training ini untuk memastikan semua coach di GLC menjalankan program coaching dengan standar kualitas tertinggi dan juga mengerti kultur kekeluargaan dalam ekosistem GLC.

Masih banyak orang yang salah mengartikan coaching, mentoring dan consulting. Ini dianggap 3 hal yang sama, hanya sebutannya yang berbeda. Memang benar seorang business coach, mentor ataupun consultant adalah mereka yang mengerti tentang menjalankan bisnis. Namun ada perbedaan yang jelas di antara ketiganya. Melalui coaching, hasil yang diperoleh lebih permanen dan si coachee menjadi individu yang lebih kompeten dan mandiri.

Memang prosesnya memakan waktu yang tidak singkat. Melalui mentoring, proses untuk mencapai gol menjadi lebih singkat. Namun si mentee masih memiliki rasa ketergantungan terhadap si mentor.

Melalui consulting, hasilnya bahkan lebih cepat daripada mentoring. Namun ketergantungan terhadap consultant sangat tinggi, karena semuanya dilakukan oleh consultant. Mari kita bahas lebih lanjut tentang mentoring dan consulting agar lebih jelas lagi. Menurut kamus Merriam-Webster, definisi dari mentoring ini adalah “ to counsel, to tutor“. Jadi mentoring itu bisa diartikan seperti “mengajar”. Dalam proses mentoring, ada seorang guru yang biasa disebut mentor, dan juga seorang murid yang biasa disebut mentee.

Seorang mentor memiliki pengetahuan spesialisasi terhadap satu bidang tertentu atau lebih, misalnya keuangan, SDM, operasional, dan lain sebagainya. Dalam proses mentoring, si mentor langsung memberikan petunjuk-petunjuk kepada si mentee tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Petunjuk dari si mentor adalah berdasarkan skill dan pengalaman yang dia miliki.

Jadi si mentee tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari jawabannya sendiri. Si mentee cukup menjalankan apa yang diinstruksikan. Memang pada akhirnya, hasil yang diperoleh masih bergantung pada eksekusi si mentee. Efek sampingnya adalah, ada kemungkinan si mentee tidak mengerti apa yang dijalankan, walaupun hal tersebut sudah tepat. Sehingga, ilmu yang didapatkan tidak bersifat permanen.

Si mentee masih membutuhkan petunjuk dari si mentor apabila kedepannya muncul tantangan yang sama lagi. Menurut kamus Merriam-Webster, definisi dari consulting ini adalah “ to provide professional or expert advice“. Jadi consulting itu bisa diartikan seperti “memberi nasihat”. Seorang consultant memiliki pengetahuan spesialisasi terhadap bidang tertentu. Mengerti menjalankan bisnis secara keseluruhan tidaklah perlu.

Contohnya seorang consultant pajak sangat mengerti tentang perpajakan. Seorang consultant SDM sangat mengerti tentang personalia. Ketika pemilik bisnis menghadapi sebuah tantangan di bagian perpajakan, maka mereka bisa mencari bantuan consultant pajak untuk mendapatkan nasihat atau masukkan dari mereka. Secara teori, seorang consultant cukup memberikan konsultasi atau berupa nasehat.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan cukup berbeda. Khususnya di Indonesia, consulting juga mencakup bagian pelaksanaan. Seorang consultant juga membantu menjalankan rencana yang telah disetujui kliennya, sehingga hasilnya bisa didapat secara instan.

Efek sampingnya adalah, si klien sangat bergantung pada si consultant. Ibaratnya ini hanya solusi sementara atas sebuah masalah, atau memang solusi yang tepat untuk sebuah masalah yang sifatnya hanya terjadi sesekali saja. Setiap bisnis pasti suatu saat akan membutuhkan semuanya, tergantung situasi dan kondisi.

Ketika kita menghadapi sebuah masalah darurat yang butuh penyelesaian secara cepat, maka consulting adalah pilihan yang tepat. Ingin bisnis kita bisa berjalan auto-pilotyang semua aspek bisnis sudah matang, maka program coaching sangat membantu. Dan jika ingin bisa mencapai gol tersebut lebih cepat, maka diperlukan kombinasi coaching dan mentoring.

Sebelum menjalankan program coaching, pemilik bisnis akan menjalankan proses pemeriksaan kondisi bisnis yang dijalankan terlebih dahulu. Dalam GLC, proses ini dinamakan Business Check-up. Dalam proses ini, seorang coach akan mengetahui seberapa besar ratio coaching-mentoring yang dibutuhkan si coachee saat itu juga. Apakah 70-30, 50-50, atau bahkan harus mentoring sepenuhnya terlebih dahulu.

Ketika bisnis sedang menghadapi masalah darurat yang harus segera diatasi, teknik mentoring lebih cocok untuk digunakan. Ibaratnya ketika kita mendeteksi kanker, harus segera dibuang sebelum kankernya menjadi ganas dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Program coaching di GLC sifatnya fleksibel. Tidak ada patokan pada sebuah kurikulum. Contoh yang tidak fleksibel: sesi pertama membahas laporan keuangan, sesi kedua membahas SDM, sesi ketiga membahas marketing, dan selanjutnya.

Kalau “kanker”-nya ada pada bagian operasional, apakah masuk akal untuk ditunda hingga sesi keempat, atau jangan-jangan sesi terakhir? Masalah darurat harus diselesaikan terlebih dahulu.

Setelah itu barulah kita kembali lagi ke proses normal coaching. Karena tujuan utama dari program coaching di GLC adalah sebuah hasil yang permanen. Artinya si coachee menjadi individu yang kompeten dan mandiri. Apa itu subjektif harus melalui proses coaching. Manfaat utama yang bisa kita dapatkan dari seorang coach sebenarnya adalah mendapatkan feedback yang objektif. Kita tidak bisa mendapatkan feedback yang objektif dari pasangan kita, orangtua kita, teman kita, ataupun orang-orang terdekat kita.

Feedback dari mereka pasti lebih subjektif. Kita juga tidak bisa mendapatkan feedback dari orang-orang yang tidak mengerti bisnis. Ditambah lagi mereka apa itu subjektif tidak begitu mengerti diri kita. Inilah peran penting seorang coach, untuk terus memberikan feedback berkualitas dan juga mendorong kita agar lebih giat dalam mengejar gol kita. Ini ada beberapa hal yang merupakan tanda bahwa kita sedang membutuhkan seorang coach: • Pertumbuhan bisnis stagnan. • Ada masalah dalam bisnis yang tidak terselesaikan.

• Progress menuju gol lambat. • Susah cari apa itu subjektif yang baik. • Bisnis ramai tapi cashflow tidak kelihatan. • Masalah pada laporan keuangan. • Merasa tidak yakin apakah bisnis sudah dijalankan dengan benar. Keberhasilan proses coaching bukan hanya bergantung pada kompetensi dari si coach, tetapi juga komitmen dari si coachee. Oleh karena itu, biasanya sebelum proses coaching, yaitu dalam proses Business Check-up, coach dan coachee akan mewawancarai satu sama lain.

Si coachee memastikan bahwa si coach memiliki apa itu subjektif yang cukup untuk membantu dia membawa bisnisnya mencapai gol yang dituju. Si coach memastikan bahwa si apa itu subjektif memiliki kemampuan. Dan yang paling penting, si coachee juga harus memiliki karakter atau komitmen yang kuat untuk mencapai golnya.

apa itu subjektif

Seberapa bagusnya strategi yang dihasilkan, kalau tidak dijalankan, ya tidak akan ada hasilnya. Setelah proses ini selesai, jika coach dan coachee merasa cocok satu sama lain, maka bisa dilanjutkan ke program coaching-mentoring.

GLC memiliki sebuah platform coaching yang bisa membantu para pemilik bisnis menemukan coach yang paling tepat untuk mereka dan bisnis yang dijalankan. Platform ini adalah GlobalExpert.

Anda bisa mengaksesnya melalui https://coaching.glcworld.co.id ataupun mendownload aplikasi Android atau iOS dengan nama GlobalExpert. Benefit yang bisa Anda temukan di dalam GlobalExpert: • Mencari coach berdasarkan spesialisasinya. • Melihat rating dan testimoni setiap coach.

• Melihat jadwal setiap coach, sehingga mempermudah proses scheduling. Selain itu, GlobalExpert juga memberikan opsi bagi pemilik bisnis yang ingin menjalankan sesi coaching atau yang lainnya via online video conference. Dengan ini, para pemilik bisnis bisa lebih menghemat uang, waktu dan tenaga. karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi, waktu yang habis dalam transportasi dan juga pastinya energi kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda. Silakan dibagikan ke orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini.

Always GO BIG!!!
Daftar Isi : • 01: Pengertian Aset Adalah? • A: Pengertian Aset Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) • B: Pengertian Aset Menurut The International Accounting Standards Committee (IASC) • C: Pengertian Aset Menurut Australian Accounting Standard Board (AASB) • D: Pengertian Aset Menurut Para Ahli • E: Karakteristik Aset • F: Karakteristik Pendukung Aset • 02: Pengukuran Aset (measurement) • A: Definisi Pengukuran Aset • B: Pengukuran Harga Perolehan Aset • C: Rugi dalam Perolehan Aset • 03: Penilaian Aset • A: Pengertian Penilaian Aset • B: Tujuan Penilaian Aset • C: Konsep dan Dasar Penilaian Aset • D: Konsep Penilaian Aset Menurut Para Ahli • A: Nilai Masukan Aset • B: Nilai Keluaran Aset • 04: Pengakuan Aset • 05: Pertukaran/Barter Aset Tetap • A: Pengertian Pertukaran Aset Tetap • B: Prinsip Akuntansi Pertukaran Aset • C: Contoh Perhitungan dan Pencatatan Jurnal Pertukaran Aset Tetap • 06: Penyajian Aset • 07: Kesimpulan 01: Pengertian Aset Adalah?

Berikut ini saya sajikan pengertian aset menurut berbagai sumber: A: Pengertian Aset Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) Definisi Aset menurut FASB: Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result transaction or events.

(Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/ dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu) B: Pengertian Aset Menurut The International Accounting Standards Committee (IASC) Pada April 2001 The International Accounting Standards Committee (IASC) berkembang menjadi The International Accounting Standards Board (IASB). Menurut IASC definisi aset adalah sebagai berikut: An asset is resources controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.

C: Pengertian Aset Menurut Australian Accounting Standard Board (AASB) Statement of Accounting Concept, Australian Accounting Standard Board (AASB) mendefinisikan aset adalah sebagai berikut: Assets are service potential or future economic benefits controlled by the reporting entity as a result of past transaction or other past events.

Definisi-definisi di atas memisahkan antara makna atau pengertian dan pengukuran serta pengakuan sehingga definisi tersebut lebih bersifat semantik daripada struktural. Definisi IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap bahwa kriteria pengakuan bukan sifat dari aset.

Definisi aset menurut FASB apa itu subjektif AASB cukup luas dibanding definisi yang lain. Karena aset disifati sebagai manfaat ekonomi ( economic benefits) dan bukan sebagai sumber ekonomi ( resources). Karena manfaat ekonomi tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomi yang dapat dimasukkan sebagai aset. Definisi tersebut tidak membedakan antara aset real (real assets) dan aset finansial (financial assets) dan antara sumber ekonomi dan non sumber ekonomi.

D: Pengertian Aset Menurut Para Ahli Menurut Ijiri mendefinisikan aset adalah sebagai sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. “… resource are objects that the entity intends to place under the control. This means that resources must have utility. However, utility alone is not sufficient reason for an entity to place an object under its control.

The object must be scarce, thus ruling out free goods” Aset yang digolongkan sebagai sumber ekonomi adalah sebagai berikut: • Sumber produktif: • Sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya, jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa.

• Hak kontraktual atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. • Produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha terdiri dari: apa itu subjektif Barang jadi yang menunggu penjualan • Barang dalam proses • Uang ( money) • Klaim untuk menerima uang • Hak pemilikan atau investasi pada perusahaan lain.

E: Karakteristik Aset Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik aset yang paling utama yang harus dipenuhi agar suatu apa itu subjektif atau pos dapat disebut aset adalah: • Manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti • Dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. • Timbul akibat transaksi masa lalu. Kriteria pertama merupakan kriteria utama dan lebih memuat aspek semantik, sedangkan kriteria (2) dan (3) lebih memuat aspek pengakuan daripada semantik.

Untuk lebih jelasnya yukss diurai satu per satu… Karakteristik Aset #1: Manfaat Ekonomi Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi apa itu subjektif masa datang yang cukup pasti ( probable).

Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kasa di masa datang. Aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya.

Yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaat kan perusahaan dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi, yaitu: konsumsi, produksi, dan pertukaran. Uang atau kas mempunyai manfaat apa itu subjektif potensi jasa karena daya tukarnya. Dengan kata lain, potensi jasa kas dapat ditukarkan dengan potensi jasa apapun yang diperlukan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Kemampuan ini disebut dengan daya beli atau sumber ekonomi. Daya beli uang menjadi pengukur manfaat ekonomi masa datang. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban.

Karakteristik Aset #2: Dikuasi Oleh Entitas Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu obyek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilikan mempunyai makna yuridis atau legal. Artinya, untuk memiliki suatu obyek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik.

Bila pemilikan menjadi kriteria aktiva, maka akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca. Oleh karena itu, konsep penguasaan (kendali) lebih penting daripada konsep pemilikan.

Hal ini dilandasi oleh konsep dasar mengungguli bentuk yuridis. Substansi atau tujuan dari pemilikan adalah penguasaan. Penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendaptkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Dengan demikian, kepemilikan, misalnya dengan cara membeli dan secara hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penguasaan atau kendali.

Menurut para apa itu subjektif seperti Most, mengemukakan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu obyek dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: • Pembelian • Pemberian • Penemuan • Perjanjian • Produksi/transformasi • Penjualan • Lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, pengkonsignaan (b y consignment) dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis.

Perolehan perlengkapan secara tunai adalah contoh penguasaan manfaat ekonomi karena pembelian. Piutang dagang adalah manfaat ekonomi yang dikuasai kesatuan usaha karena penjualan. Kendaraan sewa guna ( leasing) adalah contoh manfaat ekonomi ekonomi yang dikuasai karena perjanjian/ kontrak.

Jadi, pemilikan sebenarnya hanya merupakan karakteristik pendukung karena hak yuridis yang melekat yang menguatkan apa itu subjektif. Dapat saja terjadi perusahaan menguasai suatu obyek karena pemberian atau hadiah. Dan kemudian secara yuridis menguatkan penguasaan tersebut secara hukum dengan cara mencatatkannya ke pihak berwenang sebagai hak milik.

Lebih lanjut, definisi aset adalah lebih difokuskan pada manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai oleh entitas dan baru kemudian pada obyek fisik dan pihak yang menyediakan manfaat. Karena pemilikan bukan bagian apa itu subjektif definisi aset, maka manfaat yang dikuasai tidak harus mencakupi seluruh obyek fisik atau seluruh manfaat yang dimiliki/ dikuasai pihak lain. Dua entitas atau lebih dapat menguasai secara bersama-sama satu obyek fisik atau satu bundles jasa yang disediakan pihak lain.

Misalnya, suatu entitas menyewa sebagian gudang barang dipelabuhan yang disediakan oleh otoritas pelabuhan. Karakteristik Aset #3: Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu Kriteria ketiga ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria. Atau tes pertama pengukuran obyek sebagai aset tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tapi bukan kriteria untuk pangakuan.

Jadi, manfaat ekonomi dan penguasaan adalah hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset perusahaan untuk dilaporkan dalam neraca. Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, yaitu keterandalan, keberpautan, dan keterukuran. Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi. Sebagai contoh, manfaat baru atau kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah dalam industri pertanian atau kehutanan. Tapi manfaat tersebut tidak dengan sendirinya dapat diakui sebagai aset perusahaan karena kriteria pengakuan lain juga harus dipenuhi.

Demikian juga dengan penandatanganan kontrak pembangunan gedung antara perusahaan dan kontraktor dapat diperlakukan sebagai transaksi masa lalu yang mnimbulkan aset? Iya, transaksi tersebut menimbulkan aktiva, tapi tidak dengan sendirinya nilai kontrak gedung tersebut dapat diakui.

*** Kontrak yang belum dilaksanakan oleh salah satu pihak mempunyai status yang disebut kontrak eksekutori, yang berarti belum berlaku sebelum saatnya, atau baru berlaku pada saatnya. Sebelum berlaku, kontrak semata-mata apa itu subjektif kesepakatan atau janji yang bersifat saling mengimbangi antara hak dan kewajiban.

Artinya, sebelum salah satu pihak berprestasi pada waktunya, hak dan kewajiban pihak lain belum terjadi sehingga nilai kontrak tidak dapat diakui. Bagi perusahaan, manfaat ekonomi masa datang sudah cukup pasti. Manfaat tersebut akan dikuasai perusahaan dan transaksi telah terjadi sehingga secara definisi kontrak telah menimbulkan aktiva tapi aset tersebut tidak dapat diakui karena kriteria lain harus dipenuhi.

F: Karakteristik Pendukung Aset Selain 3 karakteristik di atas, FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung aset adalah: apa itu subjektif Melibatkan apa itu subjektif • Berwujud • Tertukarkan • Terpisahkan • Berkekuatan hukum Mari dibahas satu-per-satu ya… Karakteristik Pendukung Aset #1: Melibatkan Biaya Perolehan aset pada umumnya melibatkan pengeluaran sumber ekonomi, misalnya kas sebagai penghargaan kesepakatan ( measured consideration).

Bila biaya ( cost) terjadi karena perolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, obyek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aktiva.

Suatu aktiva dapat diperoleh, misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran sumber ekonomi. Walaupun demikian, biaya obyek tersebut harus tetap ditentukan atau ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan pertama kali. Jadi meskipun satu kesatuan usaha umumnya mengeluarkan atau mengorbankan sumber apa itu subjektif, biaya yang terjadi tersebut tidak dengan sendirinya membentuk aset.

Esensi aset adalah lebih terletak pada apa itu subjektif ekonomi masa datang daripada terjadinya biaya. Namun demikian, terjadinya biaya adalah hal penting untuk mengaplikasikan definisi biaya karena dua hal, yaitu: • Sebagai bukti peroleh suatu aset • Sebagai pengukur atribut aktiva yang cukup objektif. Karakteristik Pendukung Aset #2: Berwujud Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati maka hal itu memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset.

Akan tetapi keterwujudan BUKAN kriteria untuk mendefinisikan suatu aset. Obyek-obyek seperti hak paten, hak cipta, merk dagang dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aktiva, meskipun tidak berwujud fisik. Pada umumnya, pos-pos tidak berwujud yang masuk dalam kategori aset lancar tidak disebut sebagai aktiva apa itu subjektif berwujud ( intangible) Karakteristik Pendukung Aset #3: Tertukarkan Beberapa ahli mengajukan gagasan atau argumen bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya.

Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomi diturunkan dari daya tukar. Syarat dan argumen ini ditanggapi oleh ahli yang lain yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terletak pada daya tukar tapi juga dari daya guna suatu obyek untuk diproduksi Mesin misalnya, mungkin sekali tidak mempunyai daya tukar tapi apa itu subjektif digunakan untuk menghasilkan produk.

Bahkan hampir sebagian besar aset, manfaatnya diperoleh dari penggunaan, daripada dari pertukaran. Karakteristik Pendukung Aset #4: Terpisahkan Syarat ini diajukan berkaitan dengan kebertukaran (exchangeable).

Untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan oleh seorang ahli bernama Chambers dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Kalau syarat ini dimasukkan sebagai kriteria aset, goodwill tidak akan memenuhi syarat untuk disebut dan diakui sebagai aktiva.

Chmabers dan Mac Neal mengajukan syarat ini karena dia tidak setuju bahwa goodwill dimasukkan sebagai aset. Alasannya adalah pengukuran goodwill sangat subyektif dan hipotesis. Alasan lain adalah tujuan penyajian neraca adalah melaporkan nilai bersih aktiva dan bukan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Pihak yang menentang syarat keterpisahan berargumen bahwa ketertukaran dan keterpisahan hanyalah syarat untuk memperoleh manfaat suatu aset. Lagi pula, pemasukan goodwill sebagai aset memang tidak dimaksudkan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Tapi untuk mengidentifikasi dan menilai manfaat ekonomi masa datang bagi perusahaan. Karakteristik Pendukung Aset #5: Berkekuatan hukum Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset.

Memang pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomi timbul akibat hak-hak hukum ( legal right). Namun demikian, hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset.

Jika suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara apa itu subjektif, misalnya dengan cara perjanjian atau penemuan. * Karakteristik pendukung tersebut lebih menguatkan atau menyakinkan adanya aset. Tetapi tiadanya karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu obyek untuk memenuhi syarat sebagai aset.

02: Pengukuran Aset ( measurement) A: Definisi Pengukuran Aset Apa yang dimaksud pengukuran aset? Definisi Pengukuran adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu obyek untuk menunjukkan makna tertentu obyek tersebut.

Obyek dapat berupa barang, jasa, dan benda atau konstruk lainnya. Makna dapat berupa nilai, luas, berat, volume, tinggi, umur, indeks, prestasi dan sebagainya.

Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tapi merupakan kriteria pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran ( measurability) manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik obyek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, pos atau sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan yaitu: • Tahap perolehan • Proses pengolahan • Tahap penjualan/penyerahan Di tahap terkahir/ penjualan melibatkan penyerahan barang atau jasa, keluarnya sumber ekonomi.

Secara akuntansi (aliran informasi), aliran suatu sumber ekonomi atau objek harus direpresentasikan dalam jumlah rupiah, sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Biaya adalah menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisik kegiatan ekonomi perusahaan.

Sebagai aliran informasi, biaya juga mengalami tiga tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu: • Pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya. Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja. • Pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal/ manajerial atau untuk keperntingan biaya produk.

Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penulusuran ( tracing). • Pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Biaya yang belum menjadi beban pendapatan (biaya) akan tetap melekat pada obyek menjadi aset perusahaan. B: Pengukuran Harga Perolehan Aset Pada praktiknya, perolehan aset adalah proses yang tidak terjadi begitu saja selesai dalam satu kegiatan.

Tapi terdiri atas serangkaian kegiatan, misalnya: • menempatkan order, • menerima barang, • meneliti kecocokan, • mengangkut barang, • mencoba barang, • menyimpan atau menempatkan barang, • dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Tiap aktivitas biasanya melibatkan pengorbanan sumber ekonomi.

Oleh karena itu, besar kecilnya harga perolehan aset yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat perolehan ditentukan oleh dua hal, yaitu: • Batas aktivitas yang disebut perolehan • Jenis penghargaan Mari dibahas satu-per-satu ya… (1): Batas Aktivitas Batas aktivitas berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomi apa saja yang membentuk harga suatu aktiva.

Secara teoritis dan sebagai ketentuan umum, batas akhir kegiatan memasukkan unsur harga sebagai bagian dari harga perolehan aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Dengan kata lain, secara konseptual: pembentuk harga perolehan suatu aktiva (baik aset berwujud atau aset tidak berwujud) adalah semua pengeluaran (pengorbanan sumber ekonomi) yang terjadi atau yang diperlukan akibat aktivitas perolehan suatu aset sampai ditempatkan dalam kondisi siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan perolehannya.

Sebagai contoh: Jumlah rupiah pengeluaran untuk balik nama pembelian sebidang tanah. Dan jumlah rupiah pengeluaran untuk mempersiapkan tanah tersebut harus dimasukkan sebagai harga tanah tersebut. Bila sebuah gedung dibangun sendiri dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki perusahaan sendiri. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah semua jumlah rupiah yang terjadi yang cukup beralasan untuk dikaitkan dengan pembangunan gedung tersebut.

Sebagai contoh Jasa arsitek dan Pengeluaran tidak langsung (overhead) lainnya harus dimasukkan dalam harga bangunan tersebut. Jumlah rupiah pengeluaran untuk menyimpan dan mengasuransikan barang dagangan selama dalam periode persiapan untuk dijual adalah bagian dari harga barang dagangan tersebut.

*** Pajak dan pengeluaran tambahan lainnya yang wajar yang berkaitan dengan pembangunan sebuah kawasan apa itu subjektif atau real estate selama periode pengorganisasian, pengembangan, dan pembangunan. Sampai siap dipakai atau dijual adalah jumlah rupiah pengeluaran yang sah dan wajaruntuk dilekatkan pada harga real estat tersebut.

Walaupun demikian, secara teknis pembukuan unsur-unsur harga tersebut tidak harus dicatat dalam satu akun untuk keperluan analisis internal. Misalnya berbagai pengeluaran untuk mendapatkan persediaan barang, tidak harus dicatat dalam satu akun persediaan barang, tapi dicatat dalam akun pembantu seperti: • pembelian • biaya pengangkutan pembelian • asuransi pembelian barang Hal seperti ini adalah praktik apa itu subjektif sehat karena akan menghindari pengaburan antara harga utama dan harga sementara.

Harga utama adalah unsur harga yang mempresentasikan penghargaan kesepakatan pada waktu suatu aktiva diperoleh atau pada saat pertukaran. Pada umumnya, pertukaran aset adalah aktivitas utama dalam serangkaian aktivitas perolehan suatu aktiva sampai aset siap digunakan.

(2): Jenis Penghargaan Aset Masalah ini berkaitan dengan penentuan harga utma yang harus dicatat. Dalam transaksi pertukaran, kesepakatan harga dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk sumber ekonomi atau instrumen yang diserahkan oleh apa itu subjektif aset. Instrumen tersebut dapat berupa misalnya uang tunai, barang, atau lainnya seperti saham dan obligasi. Bentuk instrumen mempengaruhi dasar penentuan harga utama. Perolehan aset dapat terjadi dari transaksi atau kejadian yang melibatkan kas atau non kas.

Agar pemberian harga yang telah disepakati dapat dicatat dalam sistem akuntansi, kesepakatan harga tersebut harus dinyatakan dalam satuan uang.

Persyaratan ini akan mudah dilakukan jika penghargaan tersebut berwujud uang tunai (kas). Seluruh jumlah rupiah yang disepakati sebagai penghargaan pada saat transaksi akan membentuk harga yang paling objektif, karena tidak lagi melibatkan interpretasi atau pertimbangan penilaian.

Bila transaksi terjadi dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen harga tunai adalah pengukur aset yang paling valid dan objektif. *** Jika sumber ekonomi non kas adalah penghargaan yang digunakan dalam transaksi, pengukur ideal untuk menentukan harga aset yang diperoleh adalah jumlah rupiah uang apa itu subjektif yang akan diperoleh seandainya sumber ekonomi tersebut dijual dulu secara tunai kepada umum.

Harga barang atau jasa yang diperoleh secara tunai adalah jelas merupakan jumlah rupiah uang yang dibayarkan, sedangkan harga barang atau jasa yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang atau jasa lain adalah jumlah rupiah tunai yang secara implisit melekat pada nilai jual barang atau jasa yang diserahkan dalam pertukaran tersebut.

Jumlah rupiah melekat ini disebut jumlah setara tunai atau harga tunai terkandung atau implisit ( implied cash cost) dari wujud penghargaan yang diserahkan apa itu subjektif pemeroleh aset. Bila aset diperoleh tanpa penghargaan, misalnya hadiah, maka harga aset ditentukan atas dasar setara tunai, atau harga tunai terkandung aktiva yang diterima pada saat transaksi atau kejadian.

Dan berikut ini akan kita bahas beberapa dasar pengukuran harga untuk transaksi atau kejadian perolehan aset dengan instrumen selain KAS dan konsep dan teori yang melandasinya. Let’s dive rigth in… #1: Nilai Aset dari Barter Dalam barter, pertukaran aset adalah perolehan aktiva (biasanya aset berwujud atau non moneter) dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non moneter lainnya. Bila hal ini terjadi, pengukuran aset yang diperoleh bergantung pada apakah aktiva yang dipertukarkan sejenis atau tak sejenis.

#2: Saham Sebagai penghargaan Saham sebagai penghargaan adalah salah satu bentuk perolehan aset dengan barter. Dalam beberapa kasus transaksi yang menggunakan saham perusahaan sebagai penghargaan untuk barang dan jasa yang diperoleh. Nilai nominal atau pun nilai riil untuk tiap saham tidak dapat merepresentasikan harga yang sebenarnya pada saat transaksi. Pengukur yang tepat untuk menetukan harga dalam situasi semacam itu, adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan, seandainya perusahaan menerbitkan saham-saham yang digunakan untuk penghargaan di atas.

#3: Harga Aset dalam Reorganisasi Bila suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama kemudian mengalami re-organisasi. Perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data harga yang memadai untuk menentukan harga aset yang dikuasainya.

Karena tujuan reorganisasi adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut. Maka diperlukan taksiran nilai yang wajar seluruh aset perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi aktiva dan keadaan pasar pada waktu itu. Dalam keadaan seperti itu, pengukuran harga apa itu subjektif didasarkan atas keadaan seakan-akan perusahaan ‘baru berdiri’. Jadi dianggap aktiva perusahaan adalah suatu kesatuan berbagai aset yang baru saja dibeli.

#4: Nilai Aset dari Hadiah atau Hibah Masalah khusus timbul bilamana barang atau jasa yang jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomi yang besar diperoleh perusahaan tanpa harga yang berarti atau dengan harga yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi barang yang diperoleh. Gedung dan tanahnya yang diperoleh perusahaan melalui sumbangan atau hibah adalah contoh perolehan aset tanpa biaya.

Walaupun demikian, ada alasan yang kuat untuk tetap mencatat kekayaan tersebut atas dasar harga tunai implisitnya. Alasannya adalah setiap fasilitas faktor ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan, tanpa memandang asalnya harus diperlakukan dengan seksama sebagai potensi jasa.

Oleh karena itu, pengakuan harga yang wajar diperlukan untuk apa itu subjektif secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (earning power) yang biasanya ditunjukkan oleh tingkat kembalian investasi (ROI Return of Investment). #5: Nilai Aset Temuan Kadangkala terjadi suatu sumber alam atau sarana ditemukan atau dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomi yang jauh melebihi pengeluaran yang sebenarnya untuk memperolehnya. Misalnya di bidang eksploitasi tambang minyak yang sangat berharga ditemukan dengan pekerjaan eksplorasi dengan biaya nominal cukup rendah dibandingkan dengan hasilnya.

Demikian juga, suatu peralatan atau teknik pemrosesan yang mempunyai harga pasar yang cukup tinggi mungkin dikembangkan dan didaftarkan hak patennya tanpa suatu pengeluaran yang sebanding dengan nilai pasar temuan tersebut. Apa itu subjektif kondisi yang khusus seperti ini, diperlukan suatu pengukur baru harga atau dasar jumlah tunai implisit. Jumlah ini adalah jumlah rupiah uang tunai (kas) yang pasti diperlukan untuk memperoleh sumber alam atau teknik pemrosesan tersebut siap apa itu subjektif.

Akan tetapi hal serupa tidak semestinya dilakukan begitu saja semata-mata untuk menaikkan nilai aset atas dasar harapan dan peramalan atau untuk memulai catatan dengan saldo yang baru.

Jadi, harus ada alasan yang kuat atau kondisi yang khusus untuk dapat melakukan pengukuran seperti di atas. Perolehan aset melalui sumbangan ataupun temuan akan menimbulkan tambahan modal pemegang saham. #6: Nilai Aset dalam Pembelian Kredit Dengan sistem kredit, nilai waktu uang menjadi faktor yang sangat penting dalam mengukur harga yang sebenarnya. Harga yang sebenarnya dalam transaksi kredit bukanlah berapa nilai kontrak yang harus dilunasi dalam beberapa kali angsuran. Tapi berapa harga yang sebenarnya pada saat transaksi.

Kekeliruan sering terjadi karena anggapan bahwa nilai nominal atau nilai jatuh tempo utang menunjukkan harga barang atau jasa yang dibeli. Meskipun demikian, jika barang atau jasa dibeli secara kredit, maka harga yang sebenarnya adalah harga tunai implisit. Harga tunai implisit tersebut ditentukan atas dasar jumlah rupiah yang diperlukan seandainya utang tersebut dilunasi pada saat transaksi. Dalam hal pembayaran dilakukan dengan surat wesel, surat obligasi, atau surat tanda utang lainnya.

Maka jumlah rupiah tunai implisit diukur dengan jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima seandainya surat berharga tersebut diterbitkan atau dijual secara umum pada saat memperoleh aktiva. #7: Nilai Aset Ketika Ada Potongan Tunai dan Keringanan Harga akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai (cash discount) dan apa itu subjektif lain tidak dikurangkan terhadap harga kesepakatan.

Secara teknis pembukuan, memang dimungkinkan untuk sementara apa itu subjektif harga faktur bruto ke dalam akun aset yang bersangkutan. Dan nantinya harus dilakukan penyesuaian untuk mengurangi jumlah yang tercatat tersebut menjadi jumlah setara tunai.

Potongan yang dimanfaaatkan oleh pembeli sering dianggap sebagai laba. Hal ini tidak sejalan konsep yang mendasarinya, yaitu bahwa laba tidak diperoleh melalui proses pembelian atau perolehan potensi jasa.Pembelian adalah semata-mata langkah pertama dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan atau laba.

Oleh karena itu, sebenarnya setiap perusahaan sudah tahu pasti berapa harga yang sesungguhnya harus dibayar dalam suatu transaksi. Dengan begitu, harga yang sesungguhnya mestinya adalah harga tunai neto (net cash price). Pencatatan harga atas dasar harga tunai neto seting tidak dilakukan karena kebiasaan mencatat transaksi dalam jumlah rupiah yang tercantum dalam faktur. C: Rugi dalam Perolehan Aset Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasikan oleh biaya.

Harga semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi. Harga yang terhimpun tersebut tetap merepresentasikan aset jika aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya.

Akan tetapi dapat terjadi suatu hal atau keadaan yang tidak normal potensi jasa tertentu terjai menjadi tidak mempunyai kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapatan pada waktu mendatang. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa manfaat ekonomi telah hangus atau menguap dan merupakan rugi.

Sebelum harga potensi jasa dinyatakan hangus, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa harga tersebut statusnya dalah menunggu perlakuan berikutnya. Rugi dapat saja terjadi sebelum penjualan dilakukan atau sebelum perusahaan mulai berproduksi. Kalau keadaan memang menunjukkan dengan jelas bahwa rugi telah diderita. Satu-satunya perlakuan yang tepat adalah pemisahan jumlah rupiah tersebut sebagai defisit atau dalam keadaan tertentu penghapusan jumlah rupiah rugi tersebut dengan pengurangan modal.

Jadi, rugi hendaknya tidak dikapitalisasi atau diasetkan, karena kriteria manfaat ekonomi masa datang tidak dipenuhi. 03: Penilaian Aset A: Pengertian Penilaian Aset Apa yang dimaksud penilaian aset?

Definisi penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu obyek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, atau mendatang. Jadi, jika unit moneter dijadikan satuan pengukur untuk menunjukkan makna ekonomi suatu obyek, maka pengukuran disebut dengan penilaian.

Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi adalah menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi suatu obyek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat perolehannya. Sedangkan penilaian biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos laporan keuangan pada saat penyajian.

Dalam penilaian suatu pos untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian, bergantung pada makna yang ingin direpresentasikan melalui pos statemen keuangan. *** Penilaian pos aset di maksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aktiva dan apa dasar penilaiannya. Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan untuk tujuan pelaporan aset dalam rangka menyediakan informasi.

Suatu informasi apa itu subjektif dapat membantu para pemakai untuk mengevaluasi posisi keuangan dan untuk memprediksi aliran kas di masa mendatang. Konsep dasar kontinuitas usaha menempatkan aset sebagai sisa potensi jasa yang akan menjadi upaya dalam menghasilkan pendapatan.

Sehingga dasar penilaian yang paling menggambarkan makna-makna tersebut adalah biaya historis. Akan tetapi dalam prakteknya pos-pos aset tidak hanya memiliki atribut sebagai sisa potensi jasa, tapi atribut yang lain. Investasi jangka pendek misalnya mempunyai manfaat ekonomi karena daya tukar menjadi kas atau marketability.

Demikian juga aset moneter lainnya mempunyai tujuan pelaporan dan atribut yang berbeda. Karena adanya berbagai dasar penilaian harus digunakan dalam penyajian agar informasi semantik yang dikandung berpaut (relevan) bagi pemakai laporan keuangan. B: Tujuan Penilaian Aset Karena aset adalah elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik bagi investor dan kreditor, maka tujuan aset adalah harus terpaut dengan tujuan laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat dan ketidakpastian aliran kas bersih ke perusahaan. Oleh karena itu dasar penilaian aktiva akan relevan jika penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke perusahaan. Aliran kas bersih ke perusahaan dapat diprediksi melalui informasi semantik berupa: • Posisi Keuangan • Profitabilitas • Likuiditas, dan • Solvensi yang penentuannya melibatkan penilaian aset.

Jadi, tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan dasar penilaian yang sesuai. C: Konsep dan Dasar Penilaian Aset Dasar penilaian aset menurut FASB ada 5, yaitu: 1: Historical Cost Tanah, gedung, perlengkapan, peralatan pabrik dan persediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya.

Biaya historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah di-depresiasi atau diamortisasi. 2: Current (Replacement) Cost Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya. Yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. 3: Current Market Value Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang.

Yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh perusahaan dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal (tidak akan dilikuidasi). Nilai pasar sekarang biasanya juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. 4: Net Realizable Value Beberapa piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai terealisasi bersih.

Yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima (tanpa didiskon) dari aktiva tersebut dikurangi dengan pengorbanan (biaya) yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya.

5: Present (or Discounted) Value of Future Cash Flows Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang. Sampai piutang tersebut terlunasi dengan tarif diskon implisit dikurangi dengan tambahan kas yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. D: Konsep Penilaian Aset Menurut Para Ahli Penilaian aset menurut para ahli, seperti Hendriksen dan Van Breda membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi yaitu: • arah aliran aset dan • waktu.

Karena aset adalah komponen penentu posisi keuangan pada saat tertentu, maka basis pengukuran untuk menilai aset pada saat tersebut yang paling valid adalah harga atau nilai pertukaran ( exchange apa itu subjektif atau values). Nilai pertukaran dijadikan basis karena dianggap obyektif sehingga memenuhi kualitas keterandalan ( reliability) informasi. Pertukaran melibatkan sumber ekonomi masuk dan sumber ekonomi keluar ke entitas bisnis/usaha.

Oleh karena itu, bila suatu aset telah ada dalam penguasaan oleh kesatuan usaha. Pada saat menyajikan masalah penilaiannya adalah dengan dasar apa aset tersebut harus dilekati nilai pertukaran untuk merepresentasi makna atau atribut secara tepat. Nilai pertukaran itu sendiri dapat dipandang dari dua sisi, yaitu pertukaran dalam perolehan dan pertukaran dalam pemanfaatan aset (dikonsumsi atau dijual). Nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran perolehan disebut dengan nilai masukkan, sedangkan yang diperoleh dari pertukaran pemanfaatan disebut nilai keluaran.

♣ Menurut Hendriksen dan Van Breda, dimensi waktu dan arah (perolehan dan pemakaian) menghasilkan 6 basis pengukuran, yaitu: • Biaya historis ( historical costs) • Beban pengganti ( replcement costs) • Biaya yang diharapkan ( expected costs) apa itu subjektif Harga jual masa lalu ( past selling prices) • Harga jual sekarang ( current selling prices) • Nilai terealisasi harapan ( expected realizable value) Hubungan 6 komponen tersebut dapat apa itu subjektif seperti berikut ini: Tabel: Basis apa itu subjektif dalam dimensi waktu dan aliran aset.

Dasar di atas lebih diarahkan untuk mencapai keterandalan penilaian atas dasar nilai pertukaran. Pos-pos tertentu lebih obyektif atas terandalkan penilaiannya, jika didasarkan atas dasar nilai masukan, sedangkan pos-pos lainnya lebih terandalkan jika didasarkan atas nilai keluaran. Karena pemakai dianggap berkepentingan dengan aliran kas bersih, penilaian aset berpaut atau relevan dengan kepentingan tersebut.

Bila aliran kas menjadi basis pengukuran, aliran kas tersebut harus cukup pasti atau jelas melekat pada pos aset yang diukur. Pada umumnya, pos-pos aset moneter dapat ditukarkan dengan atau berubah menjadi kas dengan cukup pasti, sehingga penilaiannya dapat didasarkan pada nilai keluaran (nilai aliran kas bila pos tersebut keluar atau dijual).

Sementara itu, pos-pos aset yang lain dapat ditentukan dengan cukup pasti aliran kas keluarnya, sehingga dapat diukur atas dasar nilai masukan (nilai aliran kas bila aktiva masuk atau diperoleh). ♣ Oleh karena itu, proses tersebut dapat dilukiskan kembali secara diagramatis dalam konteks obyektivitas penilaian dan relevansi aliran kas dalam gambar berikut ini: Gambar: Nilai pertukaran sebagai basis penilaian.

Pemilihan nilai masukan atau keluaran untuk penilaian pos aset harus dipertimbangkan bersamaan dengan kualitas ketepatan penyimbolan atribut pos bersangkutan. Jika konsep nilai masukan dan keluaran sebenarnya berkaitan dengan konsep kesatuan usaha yang dianggap menguasai sumber ekonomi (aktiva) dan harus mempertanggungjelaskan aktiva tersebut.

Oleh karena itu, yang dimaksud masukan tidak lain adalah transaksi pertukaran (exchange) dalam rangka memperoleh aktiva, apa itu subjektif keluaran adalah transaksi pertukaran dalam rangka menjual aset atau objek jasa tertentu. Dasar penilaian yang dipilih sebenarnya menggambarkan nilai pertukaran tersebut. Agar makin jelas, yuks kita bahas 6 konsep aktiva menurut Hendriksen dan Van Breda… A: Nilai Masukan Aset Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aktiva atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha.

Kalau tujuan menyajikan arti aset adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha, maka nilai masukan adalah alternatif nilai keluaran untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar obyek tersebut, sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal. Dianggap sebagai alternatif karena secara konseptual nilai keluaran dianggap lebih unggul untuk penyajian objek dalam Laporan Keuangan.

Sebagai alternatif nilai keluaran, nilai masukan menunjukkan secara konservatif nilai maksimum objek jasa atau pos aktiva bersangkutan. Dari 6 konsep pengukuran aset yang disampaikan Hendriksen dan Van Breda, 3 konsep dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan yaitu: • Biaya historis ( historical costs) • Beban pengganti ( replcement costs) • Biaya yang diharapkan ( expected costs) #1: Biaya Historis Biaya historis sebagai nilai masukan adalah pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk pos aset yang baru diperoleh.

Biaya menunjukkan harga pertukaran pada saat terjadinya. Salah satu keunggulan biaya historis dari sudut konsep penilaian adalah dapat diujinya hasil penilaian tersebut ( verifiable), karena biaya historis terjadi dari hasil kesepakatan dua pihak yang independen. Karena dapat diuji validitas penilaiannya, biaya historis dapat diandalkan sebagai informasi. Akan tetapi ditinjau dari relevansi informasi, biaya historis menjadi kurang kebermanfaatannya karena nilai aset berubah dengan berjalannya waktu.

Baik akibat perubahan daya beli atau perubahan harga. Pos-pos aktiva tetap berwujud dapat menggunakan dasar penilaian ini, jika tujuannya adalah menunjukkan potensi jasa yang masih tersisa pada saat penyajian. Karena banyak faktor dan aktivitas yang terlibat dalam perolehan aset. Maka untuk mengidentifikasi unsur biaya hsitoris mana saja yang mempresentasikna biaya aktual digunakan konsep biaya historis, yakni terdiri dari 3 (tiga) jenis biaya, yaitu: • Prudent costs • Standard costs • Original costs Mari ikuti penjelasannya satu-per-satu… A: Prudent Costs Prudent costs atau cost bijaksana adalah biaya yang selayaknya manajemen bijaksana, atau hati-hati bersedia membayarnya untuk suatu objek.

Biaya ini tidak termasuk cost yang mempresentasikan ketidaknormalan atau ketidakbijaksanaan, sepeti: • pemborosan ( waste) • manipulasi • salah urus ( mismanagement) • kurang kompetennya manajemen ( incompetence) ketidaknormalan menjadikan biaya yang terjadi lebih tinggi dari cost bijaksana. Prudent costs banyak digunakan dalam penentuan tarif layanan publik dengan apa itu subjektif bahwa demi kepentingan publik, biaya ketidaknormalan tidak selayaknya dialihkan ke publik.

B: Standard Costs Standard costs adalah biaya yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsikan. Sepeti prudent costs, ketidakefisienan dan kapasitas menganggur dikeluarkan dari biaya yang terjadi dalam proses produksi. Walaupun biaya standar sering dan lebih banyak diterapkan untuk tujuan internal manajemen. Standard costs dapat dipertimbangkan sebagai pengukur aset untuk mencerminkan biaya produksi dalam beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas normal.

Sebagai nilai masukan, kelemahan biaya historis melekat juga pada biaya standar. Standard costs juga tidak selalu merefleksikan nilai aktual karena biaya standar yang didasarkan pada kondisi ideal yang biasanya tidak memperhitungkan ketidakefisienan yang dianggap normal dalam suatu proses produksi.

C: Original Costs Original cost adalah biaya suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakan dalam layanan publik. Seperti prudent cost, original costs dikenal dalam konteks layanan publik khususnya bila perusahaan membeli aktiva bekas dari perusahaan layanan publik lain.

Sebagai basis penentuan tarif, biaya yang diperhitungkan adalah original costs dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya menggunakan. Dengan kata lain, tarif layanan publik harus ditentukan atas dasar nilai buku per catatan perusahaan sebelumnya. Meskipun perusahaan pembeli memperolehnya atas dasar harga pasar yang berlaku. Penalaran dibalik hal ini adalah bahwa pelanggan tidak selayaknya membayar tarif lebih yang merefleksi laba yang dinikmati perusahaan sebelumnya.

Konsep original costs menghalangi perusahaan layanan publik untuk menikmati laba berlebihan melalui penjualan aktiva. Padahal sudah menikmati laba normal dengan tetap memelihara aset tersebut. #2: Harga Pengganti ( replacement costs) Replacement costs atau biaya masukan sekarang ( current input cost) atau biaya sekarang ( current cost) adalah menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha.

Untuk memperoleh aktiva yang sama, jenis dan dan kondisinya atau penggantinya yang setara (ekuivalennya). Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha (input market), sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai aset bersangkutan. Dasar penilaian menggunakan r eplacement costs sering digunakan untuk penilaian persediaan barang, walaupun jenis aktiva yang lain dapat pula dinilai dengan dasar ini.

R eplacement costs hampir sama konsepnya dengan standard costs sekarang (current standard costs). Standard costs sekarang adalah berapa cost yang sebenarnya untuk menghasilkan suatu produk dengan kondisi harga, teknologi, dan efisiensi sekarang. Replacement costs berbeda dengan standard costs sekarang karena r eplacement costs hanya didasarkan pada harga sekarang, tapi masih tetap didasarkan pada teknologi dan efisiensi masa lalu.

Beberapa alternatif penilaian lain yang termasuk dalam kategori nilai pengganti adalah: • nilai penaksiran ( appraisal value) • penilaian wajar ( fair value) • nilai terealisasi neto dikurangi laba apa itu subjektif. #3: Biaya yang Diharapkan ( expected costs) Secara semantik, expected costs adalah nilai pengorbanan ekonomi di masa datang seandainya potensi jasa aktiva tersebut diperoleh secara bagian demi bagian (piecemeal) dan apa itu subjektif sekaligus ( lump sum).

Untuk penilaian sekarang, expected costs harus didiskon menjadi current expected costs. Untuk dapat menggunakan dasar penilaian ini, tentu saja harus ada alternatif perolehan aset secara bagian per bagian sebagai pembanding dan diketahui dengan pasti expected cost tiap bagian tersebut.

Bila tidak ada alternatif semacam itu, penilaian semacam ini akan bersifat hipotesis belaka. Dengan demikian, expected costs aset adalah nilai sekarang pembayarannya kas di masa datang. Contoh: sewaguna ( leasing) Pada aset tetap berwujud umumnya dapat menggunakan dasar penilaian ini, baik pada saat diperoleh maupun pada saat penyajian Laporan Keuangan. B: Nilai Keluaran Aset Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha, bila aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi.

Secara umum, penilaian ini lebih terkait dengan aktiva yang tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk aktivitas produksi. Ada berbagai dasar penilaian yang dapat digunakan dan tiap pos aset dapat dinilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Dalam hal ini, ada 3 konsep dasar penilaian yang bisa digunakan, yaitu: • Harga jual masa lalu ( past selling prices) • Harga jual sekarang ( apa itu subjektif selling prices) • Nilai terealisasi harapan ( expected realizable value) Mari diuraikan satu-per-satu… #1: Harga Jual Masa Lalu ( past selling prices) Harga jual masa lalu sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi pos aktiva yang timbul karena transaksi masa lalu.

Pos yang mempunyai atribut semacam ini adalah piutang usaha, karena jumlah rupiah piutang usaha adalah harga jual masa lalu. Oleh karena itu, harga jual masa lalu adalah salh satu bentuk khusus penilaian yang disebut nilai terealisasi neto ( net realizable values).

Nilai terealisasi neto dapat diterapkan tidak hanya untuk piutang, tapi juga untuk persediaan barang. Nilai terealisasi neto adalah seluruh kas yang akhirnya berhasil diperoleh ( collected) atas konvesi piutang atau penjualan barang dagangan sampai tuntas transaksinya, disebut neto atau bersih karena rugi piutang tak tertagih (macet), atau cost aktivitas penjualan tambahan untuk mendapatkan nilai sekarang, pos-pos aset tersebut dikeluarkan (dikurangkan) dari nilai keluaran.

#2: Harga Jual Sekarang ( current selling prices) Penentuan cost yang berkaitan dengan aktivitas tambahan untuk menuntaskan transaksi konversi atau penjualan dalam hal tertentu sulit ditentukan atau sulit ditaksir sebagai alternatif, penilaian dapat didasarkan atas harga jual sekarang. A: Untuk jenis aset piutang. Harga jual sekarang dapat ditentukan atas dasar harga yang disepakati oleh perusahaan anjak piutang. B: Untuk aset persediaan barang. Harga jual sekarang harus dikurangi dengan laba normal dan biaya aktivitas tambahan untuk mendapatkan nilai keluaran sekarang apa itu subjektif barang.

C: Untuk surat-surat berharga. Harga jual sekarang sudah dapat menggambarkan nilai keluaran sekarang pos tersebut. Harga jual sekarang sebenarnya didasari oleh konsep setara tunai sekarang (current cash equivalents).

Nilai ini menunjukkan jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan menjual asetnya secara normal. Nilai ini biasanya diukur berdasarkan harga pasar kutipan barnag bekas sejenis dengan kondisi yang sama. Secara teoritis, setara kas sekarang adalah atribut atau properitas yang relevan untuk semua aset. Artinya, semua aktiva dapat menggunakan dasar penilaian ini pada titik waktu tertentu.

Sehingga agregasi jumlah rupiah masa lalu, dan masa datang yang skala daya belinya berbeda. Kelemahannya adalah tidak semua aset mempunyai pasar untuk barang seken (tangan kedua) dan harga pasar kutipan, sehingga hasil pengukuran kurang terandalkan. #3: Nilai Terealisasi Harapan ( expected realizable value) Secara semantik, nilai terealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti.

Untuk penilaian sekarang suatu aset, nilai terealisasi harapan harus didiskon menjadi nilai terealisasi hara[an sekarang atau penerimaan kas/ potensi jasa masa datang diskon. Dasar ini dapat digunakan bila harapan penerimaan kas atau setaranya cukup pasti dan senggang waktu sampai penerimaan cukup panjang, tapi tanggal penerimaan pasti.

Pos yang dapat menggunakan dasar penilaian ini, misalnya: • Investasi dalam obligasi • Piutang wesel jangka panjang • Deposito berjangka.

Dasar penilaian aset ini lebih bermanfaat dan valid untuk menilai investasi tunggal atau perusahaan secara keseluruhan dari sudut pandang investor.

Untuk penilaian aktiva secara individual, dasar penilaian ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu: Kelemahan #1: Kalau tidak ada pasar untuk aktiva bersangkutan, penentuan aliran kas masa datang bersifat subjektif sehingga sulit diverifikasi. Kelemahan #2: Pemilihan tarif yang cukup representatif untuk merefleksikan risiko tiap aset sangat problematik.

Bila tarif tersebut dapat ditentukan, hasil pengukuran sulit diinterpretasi artinya oleh pembaca Laporan Keuangan.

Kelemahan #3: Aliran kas ke perusahaan dihasilkan oleh seluruh aktiva sebagai satu kesatuan dalam menghasilkan produk yang akhirnya dijual untuk mendatangkan kas. Tidak logis untuk memisahkan aliran kas masuk bersih untuk menunjukkan kontribusi tiap aset dalam menghasilkan cash flow bersih tersebut. Kelemahan #4: Beberapa aset memang tidak terpisahkan, sehingga nilai sekarang seluruh aktiva tidak akan sama dengan penjumlahan semua kas masa datang diskonan tiap pos aset.

04: Pengakuan Aset Suatu jumlah rupiah diakui sebagai aset adalah bila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aktiva. Pada umumnya pengakuan aktiva dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tesebut. Disamping memenuhi kriteria aktiva, kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Pengakuan aktiva menurut para ahli seperti Sterling, Belkaoui menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset adalah: A: Deteksi adanya aset ( detection of existence test) Untuk mengakui aktiva harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset.

B: Sumber ekonomi dan kewajiban Untuk mengakui ase adalah suatu obyek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan dan berharga. C: Berkaitan dengan entitas Untuk mengakui aset kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai obyek harta perusahaan. D: Mengandung nilai Untuk mengakui aset adalah suatu obyek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter.

E: Berkaitan dengan waktu pelaporan Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan (tanggal neraca). F: Verifikasi. Untuk apa itu subjektif aktiva, harus ada bukti pendukung untuk menyakinkan bahwa kelima penguji di atas terpenuhi.

05: Pertukaran/Barter Aset Tetap Source gambar: Pixabay A: Pengertian Pertukaran Aset Tetap Pertukaran aktiva tetap adalah masalah teoritis akuntansi yang cukup pelik dibandingkan transaksi penjualan aktiva tetap secara tunai. Masalah utama dalam pertukaran aset tetap adalah: • Apa dasar penilaian untuk menentukan biaya yang diterima?

• Apakah untung (gain) atau rugi (loss) harus diakui? Akuntansi pertukaran aktiva tetap biasanya dibahas dalam akuntansi pertukaran aktiva non-moneter atau produktif.

Apa yang dimaksud aset non-moneter?

apa itu subjektif

Aset non-moneter adalah aktiva yang mengandung manfaat ekonomi yang nilai tunai (satuan rupiahnya) berubah-ubah sepanjang waktu karena adanya perubahan daya beli uang atau daya tukar barang sebagai pasangan aset moneter. Aset apa itu subjektif adalah aktiva yang merupakan klaim untuk menerima kas di masa datang yang jumlah rupiahnya dan waktunya pasti tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang.

Aset non-moneter antara lain: • Persediaan barang • Investasi dalam saham • Fasilitas fisik (aktiva tetap) • Ekuitas Sedangkan aset moneter antara lain: • Kas • Piutang usaha • Investasi dalam obligasi Pemberhentian aktiva tetap untuk ditukarkan dengan aset tetap lain mengundang berbagai teori, prinsip, dan pendekatan.

Terdapat dua pendekatan utama untuk menjawab dua masalah akuntansi pertukaran di atas yaitu pendekatan jenis aset dan pendekatan substansi komersial. Pendekatan pertama disebut juga pendekatan karakteristik aktiva dan pendekatan kedua disebut pendekatan karakteristik transaksi.

Pendekatan jenis aktiva didasarkan atas gagasan bahwa penukaran aset tak sejenis merupakan transaksi penjualan tunai, dan hasil penjualan tunai seluruhnya digunakan untuk memperoleh aset baru.

Transaksi penjualan dipandang sebagai dua transaksi sekaligus, yaitu transaksi penjualan yang dapat menimbulkan untung atau rugi dan transaksi pembelian dengan hasil penjualan tersebut. Transaksi pembelian tidak dapat menimbulkan untung atau rugi. ♣ Dengan demikian, selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai bukunya menimbulkan untung atau rugi yang harus diakui segera pada saat transaksi.

Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar ( fair value) aktiva yang diserahkan ditambah pembayaran tombok atau boot (bila ada). Bila nilai wajar tidak diperoleh, penghargaan oleh penukar atau nilai wajar aktiva yang diterima dianggap sebagai nilai wajar aset yang diserahkan. Sementara itu, pertukaran aktiva sejenis dipandang sebagai transaksi pemeliharaan fungsi aktiva sebelumnya, sehingga aktiva yang diserahkan dianggap belum selesai (tuntas) memberi jasa atau menghasilkan pendapatan dan diteruskan dengan aset baru.

Secara teoritis, transaksi pemeliharaan tidak dapat menimbulkan untung, sehingga untuk tidak dapat diakui. Apa itu subjektif rugi yang terjadi, rugi harus tetap diakui. Oleh karena itu, aktiva yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan. Bila terjadi untung dalam pertukaran, untung tersebut otomatis akan melekat (mengurangi nilai wajar) aktiva yang diterima dan berfungsi sebagai penghematan biaya ( cost saving).

Pendekatan substansi komersial dilandasi oleh gagasan bahwa pertukaran akan mempunyai implikasi terhadap aliran kas masa datang, sehingga menempatkan perusahaan pada posisi ekonomi yang berbeda dengan sebelum pertukaran. Adanya perbedaan posisi inilah yang disebut substansi komersial. Pendekatan ini adalah tanggapan atau kritik terhadap pendekatan jenis aset. ♣ Pendekatan jenis aktiva dianggap lemah karena penentuan sejenis sangat subyektif.

Lebih dari itu, nilai buku tidak dapat dijadikan dasar untuk penilaian aktiva yang diterima, karena nilai buku tidak menggambarkan nilai wajar yang menjadi pertimbangan dalam pertukaran. Dalam hal terjadi penurunan kemampuan aktiva yang diserahkan, penilaian aset yang diterima atas dasar nilai buku dapat mengakibatkan penilaian lebih. Penghargaan tidak dapat dijadikan basis penilaian aset baru, karena penghargaan oleh penukar sering terlalu tinggi sekedar sebagai taktik untuk mendorong terjadinya pertukaran.

Dengan kata lain, kelebihan penghargaan sebenarnya merupakan diskon harga jual aktiva baru. Kritik lain yang ditujukan pada pendekatan sejenis adalah kerumitan untuk menentukan untung yang tidak diakui.

Pendekatan komersial tidak memasalahkan apakah aset sejenis atau tidak, tetapi menenkankan pada karakteristik implikasi pertukaran yaitu bersubstansi komersial, atau tidak dan jika bersubstansi komersial terjadinya untung atau rugi harus diakui pada saat terjadinya.

B: Prinsip Akuntansi Pertukaran Aset Prinsip akuntansi pertukaran dengan pendekatan ini dapat diringkas sebagai berikut: Prinsip Akuntansi Pertukaran Aset #1: Pertukaran Bersubstansi Komersial Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan.

Pembayaran (penerimaan) tombok ditambahkan (dikurangkan) ke nilai wajar untuk menentukan harga aktiva baru. Untung atau rugi adalah selisih antara nilai wajar dengan nilai buku dan diakui segera pada saat transaksi.

Prinsip Akuntansi Pertukaran aktiva#2: Pertukaran Takbersubstansi Komersial Aktiva yang diterima dicatat sebesar nilai buku aktiva yang diserahkan. Pembayaran (penerimaan) selisih ditambahkan (dikurangkan) ke nilai buku untuk menentukan biaya aktiva baru. Untung atau rugi adalah selisih antara nilai wajar dengan nilai buku.

Untung atau rugi tidak diakui etapi nilai buku tidak boleh melebihi nilai setelah dikurangi penurunan kemampuan aktiva. Prinsip Akuntansi Pertukaran Aset #3: Nilai wajar aset yang diterima hanya digunakan sebagai basis bila nilai tersebut lebih jelas dan dapat diandalkan daripada nilai wajar kekayaan perusahaan yang diserahkan. Prnsip Akuntansi Pertukaran Aset #4: Bila nilai wajar kedua aktiva tidak dapat ditentukan, aktiva yang diterima dicatat sebesar nilai buku aktiva yang diserahkan.

Secara umum, pertukaran tak tersubstansi komersial biasanya menyangkut pertukaran aktiva sejenis, atau mendekati identik yang tidak mempengaruhi posisi ekonomi kedua pihak yang terlibat pertukaran. Kelemahan metode substansi komersial adalah sulitnya menentukan adanya substansi tersebut, sehingga penentuan ini sama subyeknya dengan metode jenis aktiva. Pendekatan jenis aktiva mempunyai penalaran valid, sehingga mempunyai nilai instruksional untuk pembelajaran, paling tidak untuk perbandingan dengan pendekatan yang baru.

C: Contoh Perhitungan dan Pencatatan Jurnal Pertukaran Aset Tetap Untuk memberi gambaran penerapan pendekatan substansi komersial, saya sajikan contoh soal kasus pencatatan transaksi apa itu subjektif ke buku jurnal berikut ini: PT Cahaya Kota mempunyai kendaraan angkutan barang dengan: • nilai buku Rp 10.000.000, • harga perolehan Rp 28.000.000, • dan telah di-depresiasi sampai saat ini sebesar Rp 18.000.000.

Tiga kasus yang dibahas adalah: • Pertukaran bersubstansi komersial tanpa penggantian selisih. • Pertukaran bersubstansi komersial dengan penggantian selisih. • Pertukaran tak bersubstansi komersial. Yuk dibahas satu-per-satu… #1: Pertukaran Bersubstansi Komersial Tanpa Penggantian Selisih Kendaraan ditukarkan dengan kendaraan lain dan dealer ABC yang nilai wajarnya Rp 12.500.000. Kendaraan mempunyai nilai wajar Rp 12.000.000. Dianggap perlakuan tersebut mempunyai substansi komersial.

Dianggap nilai wajar aset yang diserahkan lebih andal sehingga aktiva baru akan dicatat sebesar nilai ini. Pencatatan jurnal pertukaran ini adalah sebagai berikut: [Debit] Mesin ……. Rp 12.000.000 [Debit] Akumulasi Depresiasi Kendaraan …. Rp 18.000.000 [Kredit] Kendaraan …. Rp 28.000.000 [Kredit] Untung Pertukaran Aset Tetap …. Rp 2.000.000 Dalam kasus ini terjadi, terjadi untung yang merupakan selisih antara nilai wajar Rp 12.000.000 dan nilai buku aktiva Rp 10.000.000 yang diserahkan.

#2: Pertukaran Bersubstansi Komersial Dengan Penggantian Selisih Kendaraan ditukarkan dengan mesin perlengkapan pabrik yang ditawarkan oleh PT Fahima.

Kendaraan mempunyai nilai wajar Rp 9.000.000 dan disepakati bahwa PT Cahaya Kota harus membayar tunai Rp 3.000.000. Dianggap pertukaran tersebut bersubstansi komersial. Pencatatan jurnal transaksi pertukaran aktiva ini adalah sebagai berikut: [Debit] Mesin …. Rp 12.000.000 [Debit] Akumulasi Depresiasi Kendaraan…. Rp 18.000.000 [Debit] Rugi Pertukaran Aset Tetap …. Rp 1.000.000 [Kredit] Kas …. Rp 3.000.000 [Kredit] Kendaraan … Rp 28.000.000 Dalam kasus ini, terjadi rugi yang merupakan selisih antara nilai wajar Rp 9.000.000 dan nilai aktiva Rp 10.000.000 yang diserahkan.

#3: Pertukaran Tak Bersubstansi Komersial Seperti kasus di atas, kendaraan ditukarkan dengan kendaraan tangan kedua ( second) yang ditawarkan oleh PT Fahima Motor dengan daftar harga pabrik Rp 9.500.000.

Setelah negosiasi, PT Fahima Motor bersedia untuk menghargai kendaraan PT Cahaya Kota sebesar Rp 12.200.000 dan membayar selisih Rp 2.700.000. Kendaraan lama mempunyai nilai wajar sebesar Rp 11.800.000. Berbeda dengan kasus di atas, dianggap pertukaran tersebut takbersubstansi komersial.

Harga kendaraan dan untung atau rugi ditentukan sebagai berikut: • Daftar harga kendaraan (baru) = Rp 9.500.000 • Penghargaan kendaraan (lama) = Rp 12.200.000 • Harga diterima = (2) (1): = Rp 12.200.00 Rp 9.500.000 = Rp 2.700.000 • Nilai buku kendaraan (lama) = Apa itu subjektif 10.000.000 • Harga kendaraan baru = (4) – (3): = Rp 10.000.000 – Rp 2.700.000 = Rp 7.300.000 • Nilai wajar kendaraan (lama) = Rp 11.800.000 • Nilai buku kendaraan (lama) = Rp 10.000.000 • Untung = (6) – (7) = Rp 11.800.000 – Rp 10.000.000 = Rp 1.800.000 Dengan perhitungan di atas, kendaraan baru akan dicatat sebesar Rp 7.300.000 dan untung Rp 1.800.000 tidak diakui.

Dalam kasus ini, seandainya PT Fahima Motor tidak membayar selisih harga sama sekali dan nilai wajar mesin lama Rp 9.600.000. Berarti mesin lama dihargai Rp 9.500.000, tetapi PT Cahaya Kota menderita rugi Rp 400.000, karena selisih antara nilai wajar dan nilai buku. Rugi ini tidak diakui dan jurnal yang harus dibuat akan tampak seperti berikut ini: [Debit] Kendaraan (baru) ….

Rp 10.000.000 [Debit] Akumulasi Depresiasi Kendaraan …. Rp 18.000.000 [Kredit] Kendaraan (lama) … Rp 28.000.000 06: Penyajian Aset Prinsip akuntansi berterima umum (PABU), terutama standar akuntansi keuangan menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos kekayaan perusahaan.

Walaupun harta perusahaan didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai perusahaan dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah. Tiap pos aktiva didefinisikan lebih lanjut atau spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aktiva harus dipelajari dari apa itu subjektif yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aktiva. Pedoman itu adalah sebagai berikut: • Aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan.

• Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar dan tetap. • Aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. • Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aktiva tetap dan dasar penilaian persediaan barang.

07: Kesimpulan Aset adalah komponen neraca pembentuk informasi semantik berupa posisi keuangan dan merepresentasikan potensi jasa fisik dan non fisik yang memampukan badan usaha menyediakan barang dan jasa. Secara resmi definisi aset adalah sebagai manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Manfaat aset adalah ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi dan pertukaran.

Atas dasar konsep substansi daripada bentuk, suatu obyek cukup dikuasai dan tidak perlu dimiliki oleh kesatuan usaha untuk dapat disebut sabagai harta perusahaan.

Penguasaan dapat diperoleh melalui: • pembelian • pemberian • penemuan • perjanjian • produksi • penjualan • pertukaran • peminjaman • penjaminan • dan berbagai transaksi komersial lainnya.

Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi. Bahwa harta perusahaan harus timbul karena transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Tapi bukan kriteria untuk pengakuan. Manfaat ekonomi dan penguasaan atau hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke sebagai harta perusahaan yang akan dilaporkan melalui laporan keuangan (neraca).

Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, yakni keterandalan, keberpautan, dan keterukuran. Jadi, definisi aktiva harus dibedakan dengan pengakuan aset. Karakterisitik pendukung aset adalah: • melibatkan biaya, • berwujud • tertukarkan • terpisahkan • penegasan atau kekuatan secara legal karakteristik pendukung ini lebih menguatkan adanya, tapi tidak harus dipenuhi untuk memasukkan suatu objek sebagai aktiva.

Nilai aset secara umum didasarkan pada nilai pertukaran dengan mempertimbangkan objektivitas penilaian dan relevansi terhadap aliran kas. Oleh karena itu, tiap dasar penilaian mempunyai keunggulan dan kelemahan serta kondisi keterterapannya. Pengakuan dan penyajian aset biasanya ditentukan dalam standar akuntansi yang mengatur tiap pos aktiva. Masalah akuntansi yang menyangkut pengakuan biasanya berkaitan dengan masalah: “apakah suatu biaya atau jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu dapat diasetkan?” Hal ini biasanya berkaitan dengan antara lain: • sewa guna ( leasing), • bunga selama masa konstruksi aktiva tetap, • riset dan pengembangan, • eksplorasi minyak dan gas bumi, • rugi selisih kurs valuta asing, dan • sumber daya manusia.

Demikian yang dapat saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. *** Most Popular • SOP Keuangan dan Accounting Tools • 12 Contoh Standard Operating Procedure – SOP Produksi • 2 Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP) Marketing Berbasis Strategi • 33+ Contoh SOP Perusahaan, Mana Paling Anda Butuhkan?

• 4 Contoh SOP HRD SDM PERSONALIA dan Cara Mudah Membuatnya • Standar Operasional Prosedur Akuntansi Beserta Contoh Penerapannya • Prosedur Pencatatan Jurnal Penjualan Kredit dan Tunai dengan PPN • Proses Membuat Account Code, Buku Jurnal dan Buku BesarNPWP adalah salah satu hal yang tak terabaikan ketika mengurus perpajakan, tapi bagaimana cara mendapat kartu serta contoh NPWP itu?

Nomor Pokok Wajib Pajak atau dikenal dengan singkatan NPWP bukan hal asing lagi di telinga. Kartu NPWP adalah salah satu hal apa itu subjektif tak terabaikan ketika mengurus berbagai hal yang terkait regulasi pemerintah, terutama perpajakan.

Berikut pengertian NPWP Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6): “Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.” 8.6 Contoh Sanksi Pajak Hingga Risiko Tidak Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Sudah Memiliki NPWP Apa itu NPWP? Begini Cara Dapatkan Kartu & Contohnya Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Apa itu subjektif Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. Segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa wajib menyertakan NPWP.

Bagi Wajib Pajak, Kartu NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini karena satu nomor NPWP hanya berlaku untuk satu Wajib Pajak. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mungkin ada NPWP yang sama untuk lebih dari satu orang di seluruh Indonesia. Selain itu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan sehingga memungkinkan Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Apa itu subjektif.

Jadi, Apa itu NPWP? NPWP adalah serangkaian nomor yang diberikan kepada wajib pajak ( baik perorangan maupun badan ) untuk identifikasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (yaitu Pajak Penghasilan dan PPN).

Jadi, arti juga pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah: Diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Perpajakan. Diterbitkan oleh sebuah kantor pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sebagai contoh, NPWP ini juga dikelola oleh sistem informasi terintegrasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak ini biasanya terdiri atas 15 angka sebagai kode unik yang diacu para wajib pajak agar tidak tertukar satu sama lain.

Setiap angka mempunyai arti sendiri misal untuk 12.345.678.9-012.000. Maka, 012 adalah kode unik Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jika baru tempat pendaftaran, jika wajib pajak lama sebagai kode tempat wajib pajak saat ini.

Sementara 000 adalah status wajib pajak, jika angka terakhir 0 berarti status pusat, jika angka lain berarti status urutan cabang.

Pentingnya NPWP Selain untuk urusan perpajakan, NPWP berguna untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti: • Untuk keperluan dalam mengajukan kredit. NPWP merupakan salah satu syarat utama bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman atau pembuatan kartu kredit. • Untuk mengurus surat izin usaha. Seseorang yang ingin mendirikan badan usaha atau menjalankan usaha perdagangan sangat membutuhkan NPWP sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat izin tersebut nantinya berfungsi sebagai bukti legalitas sebuah usaha. • Pembuatan paspor. Salah satu dokumen penting yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan paspor adalah NPWP. Contoh Manfaat NPWP • Dengan memiliki NPWP, maka Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi hukum.

Karena bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan UU KUP (memiliki NPWP), akan terkena sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39. • Salah satu contoh manfaat memiliki NPWP akan membuat Wajib Pajak terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi yaitu sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Sedangkan untuk PPh Pasal 22PPh Pasal 23kenaikan tarif yang berlaku bagi yang tidak memiliki NPWP adalah 100%. Contoh Jenis NPWP NPWP Pribadi NPWP Badan Setiap orang yang berpenghasilan di Indonesia. Setiap badan usaha atau perusahaan yang berpenghasilan di Indonesia. Kewajiban Pajak bagi Pemilik Apa itu subjektif Semua Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP akan dikenai kewajiban bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tergantung kondisi dan jenis usahanya.

Apabila diurutkan, penjelasannya seperti di bawah ini: a. Kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Sejak awal terdaftar NPWP, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan untuk menghitung dan membayarkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1% dari omset atau pendapatan. Caranya cukup mudah, Wajib Pajak hanya perlu menghitung total pendapatan dalam satu bulan, kemudian dikalikan 1%. Nilai inilah yang harus dibayarkan ke kantor pos atau bank penerima pembayaran pajak.

Pembayaran PPh final ini memungkinkan setiap Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang berbeda setiap bulannya, tergantung besarnya pendapatan pada bulan tersebut. b. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi wajib disampaikan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Sebaiknya pelaporan dilakukan di bulan Januari atau Februari untuk menghindari sanksi akibat terlambat lapor. Diharapkan setiap Wajib Pajak tidak saja tepat waktu dalam menyampaikan SPT-nya, namun juga bijak untuk memilih di awal waktu yaitu bulan Januari atau Februari. Sehingga apabila ternyata belum lengkap atau belum tepat, SPT bisa dilengkapi atau dibetulkan tanpa panik diburu oleh waktu.

c. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1%. Wajib Pajak yang dikecualikan tersebut diantaranya adalah mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau profesi tertentu seperti notaris, dokter, artis, pengacara, arsitek, seniman dan lain sebagainya.

Wajib Pajak yang dikecualikan ini wajib membayar PPh Pasal 25 sesuai dengan hasil perhitungan SPT Tahunan sebelumnya, di mana jumlah setiap bulannya sama.

d. Kewajiban Penyampaian SPT Masa Lainnya Setiap jenis usaha memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pelaporan SPT Masa dan pembayaran pajak Untuk usaha tertentu, ada kalanya juga harus melaporkan beberapa SPT seperti SPT Masa PPh Pasal 21 ( untuk melaporkan penghasilan karyawannya ), SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 selain poin A di atas ( misalnya terjadi transaksi sewa tanah atau bangunan ).

Selain itu, SPT Masa PPh Pasal 23 (misalnya apabila terdapat transaksi macam-macam jasa dan sewa harta selain sewa tanah atau bangunan. Atau SPT Apa itu subjektif PPN ( hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus atau terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP ).

Seberapa Penting Kartu NPWP? Tapi, kenapa sih perlu memiliki NPWP? Beberapa hal berikut urgensinya: Bagi Perpajakan Bagi dunia pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dapat membantu proses restitusi atau kelebihan pembayaran pajak.

Tanpa NPWP, pengajuan restitusi akan ditolak oleh petugas. Selain itu, NPWP berfungsi juga sebagai pengurangan beban pembayaran pajak secara legal. NPWP membuat wajib pajak penghasilan menjadi ringan. Beban pajak penghasilan bagi yang tidak mempunyai NPWP hingga 20 persen lebih tinggi. Diluar Perpajakan NPWP adalah salah satu persyaratan administrasi bank, terlebih jika akan mengajukan kredit ke bank.

Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi salah satu persyaratan jika ingin membuka nomor rekening atau mencetak rekening koran. Kemudian, dalam mengajukan dan membuat SIUP. NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan atau Badan diperlukan demi mengetahui jumlah pendapatan yang dimiliki saat ini maupun kemudian hari. Aturan pajak juga tergantung dari jumlah penghasilan perusahaan. Siapa Saja yang Perlu Memiliki NPWP?

• • Perorangan Pribadi: yang dapat memilih dan mendaftarkan diri agar memeroleh NPWP Pribadi. • Wanita yang Sudah Menikah: Wanita yang berkehidupan terpisah berdasarkan putusan hakim, terdapat kehendak secara tertulis apa itu subjektif perjanjian pemisahan penghasilan serta harta. Juga memilih dalam mengurus pajak terpisah dari suami walau tidak ada perjanjian.

• Badan atau Perusahaan: yang berorientasi pada profit, berkewajiban dalam hal pembayaran, pemotongan, pemungutan pajak. • Badan atau Perusahaan: yang tidak berorientasi pada profit, berkewajiban dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak. • Bendahara: yang ditunjuk dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak. Note: Urus pajak bukan lagi masalah, aplikasi Klikpajak jadi solusinya.

Lihat bagaimana Klikpajak membantu perpajakan Anda maupun bisnis Anda. Contoh Syarat Membuat Kartu NPWP Apa saja persyaratan yang diperlukan dalam membuat NPWP Pribadi, NPWP Perusahaan maupun bendaharawan?

1. Pribadi • Fotokopi e-KTP untuk WNI. • Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk WNA. • Surat keterangan bekerja. 2. Wanita yang Sudah Menikah • Fotokopi Apa itu subjektif Pokok Wajib Pajak suami.

• Fotokopi e- KTP pribadi. • Fotokopi KK. • Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari perusahaan. • Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta yang menyatakan bahwa kedua belah pihak menghendaki pemisahan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

3. Perusahaan Berorientasi Profit • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.

• Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan • Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.

4. Perusahaan Berorientasi Non Profit • Fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi. • Surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) 5. Perusahaan Joint Operation • Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak apa itu subjektif Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan • Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

6. Bendaharawan • Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Contoh 2 cara agar mendapatkan kartu NPWP, yaitu: Cara Membuat NPWP secara Online maupun Offline Berikut penjelasannya. 1. Offline Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) • Mendatangi KPP terdekat dari domisili beserta bekas persyaratan.

• Semua dokumen difotokopi beserta formulir pendaftaran Wajib Pajak dari petugas KPP. • Melengkapi formulir Wajib pajak dan ditandatangani. • Jika alamat domisili berbeda dengan KTP, persiapkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari kelurahan setempat. • Serahkan berkas ke petugas pendaftaran. • Dapatkan tanda terima pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapat kartu NPWP.

Melalui Jasa Pos atau Ekspedisi • Jika KPP jauh dari tempat tinggal, datangi kantor pos atau jasa ekspedisi terdekat. • Isi formulir pendaftaran beserta dokumen persyaratan. • Kirim dokumen lengkap tersebut. 2. Online • Mengunjungi https://ereg.pajak.go.id/daftar agar langsung mengakses halaman pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak online di situs Dirjen Pajak.

• Buat akun dengan “daftar”. • Mengisi data seperti nama, email, password. • Mengaktivasi akun dengan membuka email dari Dirjen Pajak. Lalu mengikuti petunjuk dari email tersebut. • Mengisi formulir pendaftaran. Setelah aktivasi, login ke e-Registration dengan menginput email & password atau mengklik inbox di email dalam aktivasi kedua dari Dirjen Pajak.

• Isi data dengan benar di halaman Registrasi Data WP untuk buat Nomor Pokok Wajib Pajak online. Bila sudah benar, akan muncul Surat Keterangan Terdaftar Sementara. • Kirim formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

• Cetak formulir registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara. • Menandatangani formulir dan melengkapi dokumen. • Mengirim dokumen ke KPP atau Pos Tercatat. Paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik atau memindai ( scan) dokumen dan unggah melalui aplikasi e-Registration tadi. • Cek status dan menunggu pengiriman kartu NPWP. Note: Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Satu hari kerja dan tidak dipungut biaya. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat melalui pos.

Baca cara membuatnya dengan lebih lengkap Tutorial Lengkap Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Elektronik via Online dan Offline Arti Kode Dan Contoh Kartu NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit nomor. Berikut adalah contoh struktur dari NPWP X X. YYY. YYY apa itu subjektif. Z apa itu subjektif X X X.

X X X. Penjelasan arti kode NPWP tersebut adalah sebagai berikut: • Dua digit yang pertama merupakan identitas Wajib Pajak, yaitu 01 sampai dengan 03 adalah Wajib Pajak Badan. Kemudian, angka 04 dan 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, 05 adalah Wajib Pajak Karyawan. Sedangkan 07, 08, 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

• Enam digit selanjutnya merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh Kantor Pusat DJP kepada KPP. • Satu digit selanjutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan Nomor Pokok Wajib Pajak. • Dan tiga digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini dulunya dapat berubah jika Wajib Pajak mengajukan pindah Nomor Pokok Wajib Pajak, namun sejak berlakunya NPWP Tetap, maka kode ini akan selalu sama atau tidak berubah.

• Selanjutnya, tiga digit terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal/Pusat, sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang.

5 Hal Penting Seputar Kartu NPWP yang Harus Anda Ketahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan bagi wajib pajak. NPWP dipergunakan wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan.

Nomor penting ini menjadi identitas yang melekat bagi wajib pajak, sehingga kepemilikan dan penggunaan atas nomor ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai seorang wajib pajak, alangkah baiknya Anda dapat memahami hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini perlu dilakukan agar kepemilikan dan penggunaan NPWP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sesuai dengan harapan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, maka kepatuhan sukarela wajib pajak akan terwujud sehingga penerimaan pajak menjadi maksimal. Artikel ini akan membahas hal-hal penting mengenai NPWP yang harus Anda ketahui. Tujuan Penggunaan NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipergunakan apa itu subjektif wajib pajak sebagai sarana dalam mengurus administrasi perpajakan.

Selain itu, nomor penting ini juga dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban perpajakan. Seorang pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak sekaligus wajib pajak memiliki kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Pelaporan SPT terbagi atas dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 7 UU PPh.

Wajibnya Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Berdasarkan peraturan yang ada, sebenarnya tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sekaligus untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kepada kantor Direktorat Apa itu subjektif Pajak.

Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP wajib pajak harus telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang ditentukan. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, cek pajak adalah orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 pengertian objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, di mana penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sanksi Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Berdasarkan peraturan di dalam Pasal 39 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Apabila tindakan wajib pajak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, sanksinya adalah apa itu subjektif penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Di samping itu, wajib pajak dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar.

Saat Dihapuskannya NPWP Direktorat Jenderal Pajak dapat mengambil keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila: • Wajib pajak dan/atau ahli waris wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tindakan ini dapat dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

• Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

apa itu subjektif

• Wajib Pajak badan telah dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. • Oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap perlu untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak bersangkutan yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Contoh Akibat Tidak Mendaftarkan Diri untuk Memiliki NPWP Berikut ini adalah akibat apabila Anda tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak, padahal telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. • Nomor Pokok Wajib Pajak akan diterbitkan secara jabatan kepada wajib pajak. kewajiban perpajakan berlaku dan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

• Apabila wajib pajak sengaja tidak melakukan pendaftaran untuk memiliki NPWP, sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan negara maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 6 tahun.

Selain itu wajib pajak akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak utang yang kurang atau tidak dibayar dan paling banyak apa itu subjektif kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar. Contoh Sanksi Pajak Hingga Risiko Tidak Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Sudah Memiliki NPWP Apa risiko tidak bayar pajak bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP itu? Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ), maka memiliki kewajiban untuk bayar pajak dan lapor pajak.

Wajib Pajak harus melakukan bayar dan lapor pajak secara tepat waktu. Karena jika tidak membayar pajak, maka akan ada risiko berupa sanksi yang harus ditanggung. Apa saja risiko tidak bayar pajak bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP? Simak uraiannya berikut ini. Dalam Undang-Undang KUP Pasal 9 Ayat 2a dan 2b, telah mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP yang memiliki penghasilan di atas PTKP.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Denda tersebut akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan.

Selanjutnya, pada Pasal 2b dijelaskan apa itu subjektif Wajib Pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Perhitungan denda tersebut dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Selain sanksi denda yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sanksi pidana apabila Apa itu subjektif Pajak tidak menyetorkan pajaknya.

Sanksi pidana inilah yang merupakan sanksi terberat dalam hukum perpajakan di Indonesia. Biasanya, sanksi pidana akan dikenakan jika Wajib Pajak melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan telah dilakukan lebih dari sekali.

Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling sedikit selama 6 bulan dan paling lama selama 6 tahun. Serta denda paling sedikit sebanyak 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan atau kurang dibayar. Melakukan bayar pajak dan lapor pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Karena sifatnya yang memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, pengertian serta bagaimana cara mendapat kartu serta contoh NPWP telah dibahas diatas. Semoga bisa bermanfaat untuk anda!
“Jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis; harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (price).” Apa itu subjektif Jasa Keuangan Secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya.

Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli, pembeli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual barulah terjadi transaksi. Namun tawar-menawar tidak bisa dilakukan di semua lini pemasaran. Contoh transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Selain itu, harga merupakan salah satu penentu dari keberhasilan perusahaan dalam menjalani usahanya. Perusahaan yang berhasil dinilai dari seberapa besar perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dari besaran harga yang ditentukannya dalam menjual produk atau jasanya.

• Menentukan pangsa pasar. Harga menentukan pangsa pasar mana yang akan disasar oleh penjual atau produsen sebuah barang atau jasa. • Meningkatkan Keuntungan. Semakin tinggi penetapan harga, semakin tinggi juga keuntungan yang didapatkan oleh penjual atau produsen. Namun konsumen dan produsen tidak bisa seenaknya menaikan harga barang, harus ada komponen yang diperhatikan, seperti daya beli konsumen dan lain-lainnya. • Menjaga Loyalitas Konsumen. Untuk menjaga loyalitas konsumennya, penjual atau produsen harus menentukan harga sesuai pangsa pasarnya.

• Apa itu subjektif Daya Saing. Pembeli atau produsen menetapkan harga juga untuk menjaga persaingan antara kompetitor. • Harga Subjektif. Harga yang ditentukan berdasarkan pendapat atau opini seseorang terhadap harga pasaran barang atau jasa yang akan dipasarkan. • Harga Objektif. Harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi. • Harga Pokok. Harga asli sebuah produk sebelum menentukan keuntungan. Dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut.

• Harga Jual. Harga pokok yang sudah ditambahkan keuntungan oleh penjual atau produsen.
• Aragonés • العربية • Azərbaycanca • تۆرکجه • Boarisch • Беларуская • Български • Bosanski • Català • کوردی • Corsu • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Arpetan • Gaeilge • Galego • Gaelg • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Magyar • Հայերեն • Interlingua • Ido • Italiano • 日本語 • ქართული • Qaraqalpaqsha • Taqbaylit • Қазақша • 한국어 • Кыргызча • Latina • Lietuvių • Latviešu • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • ߒߞߏ • Occitan • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • Português • Română • Русский • Sicilianu • Srpskohrvatski / apa itu subjektif • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Svenska • தமிழ் • Türkçe • Українська • Oʻzbekcha/ўзбекча • Vèneto • Tiếng Việt • 吴语 • 中文 • Bân-lâm-gú • 粵語 Pembakaran korek api adalah kejadian atau peristiwa yang dapat apa itu subjektif.

Oleh sebab itu, ini disebut fenomena. Fenomena ( bahasa Yunani: φαινόμενον, translit. phainómenon, har.'thing appearing to view'; jamak phenomena) [1] adalah suatu fakta atau peristiwa yang apa itu subjektif diamati.

[2] Istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui Immanuel Kant, yang membandingkan fenomena dengan noumena, yang tidak dapat diamati secara langsung. Daftar isi • 1 Peristilahan • 2 Penggunaan umum • 3 Filsafat • 4 Sains • 5 Sosiologi • 6 Lihat pula • 7 Rujukan • 8 Pranala luar Peristilahan [ sunting - sunting sumber ] Fenomena dari bahasa Yunani; phainomenon, "apa yang terlihat", dalam bahasa Indonesia bisa berarti: • gejala, misalnya gejala alam • hal-hal yang di rasakan dengan pancaindra • hal-hal mistik atau klenik • fakta, kenyataan, kejadian Kata turunan kata sifat, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa".

Penggunaan umum [ sunting - sunting sumber ] Dalam penggunaan populer, fenomena sering merujuk pada peristiwa yang luar biasa.

Istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk pada kejadian apa itu subjektif pada awalnya bertentangan dengan penjelasan atau membingungkan pengamat. Menurut Kamus Wacana Tampak: [1] Dalam bahasa biasa, 'fenomena' merujuk pada setiap kejadian yang patut dicatat dan diselidiki, biasanya peristiwa yang tidak terduga atau tidak biasa, orang, atau fakta yang mempunyai keberartian khusus atau sebaliknya.

Filsafat [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Fenomenologi (filsafat) Dalam penggunaan filsafati modern, istilah fenomena berarti 'apa yang dialami berdasarkan kenyataan'.

Dalam disertasi perdana yang berjudul Tentang Bentuk dan Prinsip Dunia yang Masuk Akal dan Dapat Dipahami, Immanuel Kant (1770) berteori bahwa pikiran manusia terbatas pada dunia logis. Dengan demikian, pikiran manusia hanya dapat menafsirkan dan memahami kejadian sesuai dengan penampilan fisiknya. Dia menulis bahwa manusia dapat menyimpulkan sebanyak yang dapat ditangkap indra, tetapi tidak mengalami atau merasakan objek itu sendiri.

[3] Ini mungkin masuk akal dari segi saluran komunikasi (epistemologi) yang berasal dari kumpulan input kenyataan ( ensemble of reality-inputs) (ontologi), tetapi bukan dalam arti menerapkan imajinasi yang bijak (a-la Albert Einstein, untuk keberhasilan sebagian).

Dengan demikian, istilah fenomena mengacu pada setiap kejadian yang patut diperiksa dan diselidiki, terutama proses dan peristiwa yang sangat tidak biasa atau mempunyai keberartian khusus.

[1] Sains [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Fenomenalisme Dalam penggunaan ilmiah, fenomena adalah setiap peristiwa yang dapat diamati, termasuk penggunaan instrumen untuk mengamati, mencatat, atau menyusun data. Kajian tentang suatu fenomena khususnya dalam fisika dapat digambarkan sebagai pengukuran yang berkaitan dengan materi, energi, atau waktu, seperti pengamatan Isaac Newton tentang orbit bulan dan gravitasi atau pengamatan Galileo Galilei tentang gerakan bandul.

[4] Dalam ilmu alam, fenomena adalah kejadian atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini sering kali digunakan tanpa mempertimbangkan penyebab peristiwa tertentu. Contoh fenomena fisik adalah fenomena orbit bulan atau fenomena ayunan bandul. [4] Fenomena mekanis adalah fenomena yang berkaitan dengan kesetimbangan atau gerakan benda. [5] Beberapa contoh fenomena ini adalah Ayunan Newton, mesin, dan bandul ganda. Sosiologi [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Fenomenologi (sosiologi) Fenomena kelompok menyangkut perilaku kelompok entitas individu tertentu, biasanya organisme dan terutama orang.

Perilaku individu sering berubah dalam latar belakang kelompok dengan berbagai cara. Sebuah kelompok mungkin mempunyai perilaku sendiri yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang individu karena mentalitas gerombolan. Fenomena sosial berlaku terutama pada organisme dan orang dalam keadaan subjektif yang tersirat dalam istilah tersebut. Sikap dan peristiwa tertentu pada suatu kelompok mungkin mempunyai efek di luar kelompok dan dapat disesuaikan oleh masyarakat yang lebih besar atau dilihat sebagai penyimpangan dari kebiasaan, yang dihukum atau dijauhi.

Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Fenomena Padangisasi Rujukan [ sunting - sunting sumber ] • ^ a b c "Phenomenon/Phenomena". Dictionary of Visual Discourse: A Dialectical Lexicon of Terms. 2011. • ^ "Phenomenon". The Columbia Encyclopedia. 2008. • ^ Kant, Immanuel. [1770] 2019. On the Form and Principles of the Sensible and Intelligible World, translated by W. J. Eckoff (1894). – via Wikisource. • ^ a b Bernstein, Jeremy (1996).

A Theory for Everything. New York: Copernicus. • ^ "Mechanical Phenomenon". AudioEnglish.org. Tudorancea Media Network. Diakses tanggal 23 May 2011. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • Halaman ini terakhir diubah pada 10 Oktober 2021, pukul 16.53.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

QSP 'Hawk' Folder - Copper Foil CF/S35VN - But Does it Soar Like an Eagle? #EDC




2022 www.videocon.com