Badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Kelompok sosial berdasarkan sifat keanggotaannya diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni REFERENCE GROUP dan MEMBERSHIP GROUP. Kedua jenis kelompok sosial ini memiliki karakter atau sifat keanggotaan yang berbeda. Berikut penjelasannya. ► MEMBERSHIP GROUP Yang dimaksud dengan Membership Group jenis kelompok sosial yang di mana individu yang menjadi anggota terikat secara fisik. ► REFERENCE GROUP Sementara yang dimaksud dengan Reference Group adalah jenis kelompok sosial yang dijadikan acuan atau referensi seseorang yang sebenarnya bukan anggota kelompok.

Sebagai acuan, kelompok sosial tersebut turut membentuk pribadi dan prilaku seseorang yang bukan anggotanya.

Untuk lebih memahami materi ini, silahkan simak penjelasan lebih lanjut pada tautan berikut: Ciri Ciri Kelompok Sosial Reference Group brainly.co.id/tugas/3114384 Contoh Reference Group Dalam Sosiologi brainly.co.id/tugas/13190536 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kode Soal : 11.20.6 Kelas : XI (2 SMA) Pelajaran : Sosiologi Kategori : Kelompok Sosial Kata Kunci : Reference, Group, Membership, Tugas Sosiologi Spencer mengemukakan tentang tahap perkembangan masyarakat, jelaskan tahapan dibawah ini.

a. Tahap penggandaan b. Tahap kompleksitas C. Tahap … diferensiasi 2. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemukakan analisa And tentang 3 elemen pembangunan sosial menurut Wirutomo contohnya masing-masing. dengan disertai READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 Sistem Pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara dapat dibagi menjadi dua, yakni sistem I pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan par … lementer.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Anda di minta untuk: a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan paresidensial dan parlementer serta berikan perbedaannya! 0. Menurut anda, Negara Kesatuan Republik Indonesia sat ini menggunakan sistem pemerintahan apa?

Jelaskan! 2. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah salah satu cikal bakal lembaga perwakilan di Indonesia yang pembentukannya diatur dalam Pasal IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Anda di minta untuk: a. Dilihat dari tujuan dan anggotanya, jelaskan perbedaan antara Volksraad dengan KNIP? Jelaskan, mengapa fungsi KNIP berubah dari dewan penasihat pemerintah menjadi dewan yang mempunyai kekuasaan legislatif dan dapat menentukan garis-garis besar haluan negara?

3. Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan salah satu sarana partisipasi politik masyarakat yang sudah beberapa kali diselenggarakan badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah Indonesia. Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan yang kedua adalah 1971. Anda diminta untuk: a 0. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara pemilu 1955 dan 1971 tersebut! Jelaskan pendapat anda, apakah pemilu 1955 atau Pemilu 1971 yang lebih demokratis?

Pada dasarnya perkembangan sistem distribusi mempunyai dinamika sendiri yang terus menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memerlukan pen … gaturan yang perlu disepakati dan ditaati bersama. Jelaskan secara rinci apa yang And ketahui tentang peraturan berdasarkan hak terkait dengan dinamika perkembangan sistem distribusi!

I dari ! European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) merupakan salah satu bentuk kerja sama regional, negara-negara di kawasan Eropa Barat. Namun daIam aktivitas perekonomiannya organisasi itu berupaya untuk memenuhi aktivitas ekonomi Eropa atau ikut dalam kegiatan internasional. Sejarah Pembentukan MEE MEE berdiri pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. Pada awal berdirinya, MEE bercita-cita untuk menyerasikan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa.

Namun, cita-cita itu terhalang oleh munculnya paham nasionalisme yang sempit di beberapa negara Eropa. Perwujudan MEE diawali dengan pembentukan Pan Eropa. Tujuan terbentuknya Pan Eropa adalah untuk dapat menghindarkan Eropa dari peperangan dan perpecahan yang terjadi antara bangsa Eropa sendiri.

Cita-cita Pan Eropa ini dikemukakan oleh Richard Caudehov dari Austria (1923). Ia menganjurkan terbentuknya suatu Eropa Serikat, sebagai suatu badan yang dapat menghindarkan terjadinya perang dan perpecahan antar bangsa Eropa.

Namun, rencana pembentukan Pan Eropa tidak dapat berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena timbul berbagai peristiwa yang mengundang perhatian bangsa-bangsa Eropa, seperti munculnya gerakan Nazi-Hitler, yang ingin menguasai dunia dengan politik lebensraum atau perluasan wilayah.

Di samping itu munculnya gerakan fasisme-Mussollini dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan gerakan Nazi-Hitler juga merupakan hambatan bagi pembentukan Pan Eropa. Kedua gerakan inilah yang menjadi pelopor munculnya Perang Dunia II. Pembentukan Dewan Eropa Pada tanggal 21 Maret 1945, di tengah-tengah berkecamuknya Perang Dunia H, Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris) mengumandangkan pembentukan Dewan Eropa sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan Eropa dari ancaman perang yang sedang erjadi.

Gagasan itu dikemukakan dalam pidatonya di Universitas Zurich (Swiss) tanggal 14 September 1946. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menghindarkan Eropa dari ancaman perang adalah pembentukan Eropa Serikat. Pernyataan yang dikemukakan oleh Winston Churchil mendapat tanggapan luas di kalangan negarawan Eropa. Pada tahun 1947 Gerakan Eropa (European Movement) berhasil didirikan oleh beberapa orang tokoh bangsa Eropa seperti Robert Schuman (Prancis), Paul Henry Spaak (Belgia).

Pada tahun 1948, Gerakan Eropa mengadakan kongres di Den Haag (negeri Belanda), yang menghasilkan keputusan pembentukan satu parlemen atau forum Eropa.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Pertemuan di Den Haag itu dijadikan titik tolak perwujudan integrasi Eropa. Gerakan integrasi Eropa itu meliputi bidang-bidang berikut. • Militer, yaitu berdirinya NATO (North Atlantic Treaty Organization) pada tanggal 4 April 1949. • Politik, yaitu terbentuknya Dewan Eropa (The Council of Europe) pada tanggal 5 Mei 1949. • Ekonomi, yaitu berdirinya European Economic Community (Common Market) atau Pasaran Bersama Eropa (PBE) berdasarkan Perjanjian Roma tanggai 25 Maret 1957.

Pasaran Bersama Eropa (PBE) adalah sah satu bidang dari gerakan integrasi Eropa. PBE adalah nama lain dari MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). Sebelum PBE terbentuk, organisasi yang berpengaruh di Eropa Barat adalah Montan Unio (Masyarakat Arang Batu dan Baja Eropa) yang berdiri atas gagasan Robert Schuman (Prancis) pada tanggal 18 April 1950. Keberhasilan Montan Unio menyebabkan negara-negara anggota seperti Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg bergerak menuju lapangan kerja yang lebih luas.

Henry Spaak (Menlu Belgia) mendapat kepercayaan untuk membentuk komisi penjajagan kemungkinan integrasi yang lebih luas. Komisi Spaak berhasil menyelesaikan dua buah konsep, yaitu European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community (Euration).

Gambar. Paul Henry Spaak Kedua konsep itu dibicarakan lebih lanjut dalam perundingan di Brussel (1957) dan kemudian disahkan dalam Perjanjian Roma (1957). Dengan demikian PBE adalah perluasan dari Montan Unio, sehingga tujuan PBE hampir sama dengan tujuan Montan Unio, yaitu: • Kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara Eropa, • Menjamin kemajuan ekonomi dan sosial dengan aksi bersama dalam menghapus penghalang-penghalang yang badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah dan memisahkan Eropa, dan • Mencapai integrasi Eropa yang aman dan makmur serta bersatu.

Tujuan MEE 1. lntegrasi Eropa dengan cara memajukan perekonomian, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas Iapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antara negara anggota.

3. Menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Memperluas hubungan dengan negara-negara di Iuar PBB. Badan-badan MEE Untuk mencapai tujuan di atas MEE membentuk badan-badan yaitu sebagai berikut. • Assembly, jumlah anggotanya 142 yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat, usul, dan mengawasi pekerjaan komisi MEE serta meminta pertanggungjawaban.

• Council (Dewan Menteri MEE), mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan atas semua rencana baru. • Commission (Badan pengurus harian MEE), yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatannya 4 tahun.

• The Court of Justice (Mahkamah Peradilan MEE), beranggotakan 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun. Integrasi Eropa Upaya integrasi (Penyatuan) Masyarakat Eropa (ME), sudah dirintis sejak tahun 1988.

Untuk mewujudkan integrasi ME, mereka telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang akan dipakai sebagai perangkat pendukung, yakni: : • Parlemen Eropa (European Parliament), • Sistem Moneter Eropa (European Monetary System), • Unit Uang Eropa (European Currency Unit), dan • Pasar Terpadu (Single Market) Semua kebijaksanaan yang dikeluarkan, mengacu pada pembentukan satu kekuatan Eropa yang integral.

Landasan Integrasi Eropa Ide integrasi ekonomi Eropa melalui Pasar Tunggal Eropa tahun 1992. dipakai sebagai landasan pokok bagi integrasi Eropa secara keseluruhan. Untuk membangun masyarakat Eropa yang bersatu dan berdaulat, perlu membangun basis ekonomi terlebih dahulu.

Menguatnya basis ekonomi Masyarakat Eropa nanti akan sangat membantu terhadap integrasi di bidang lain.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Realisasi dan ide integrasi ekonomi Eropa melalui Pasar Tunggal Eropa secara resmi mulai diterapkan tanggal 1 Januari 1993. Meskipun demikian, Pasar Tunggal Eropa tersebut masih tetap menggunakan satuan mata uang masing-masing negara. Satuan mata uang Eropa sendiri (EURO) mulai digunakan pada tahun 1999. Dalam hal keanggotaan, negara anggota ME termasuk, negara-negara yang mendirikan MEE. Negara-negara anggota ME adalah Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, Inggris, Denmark, Irlandia, Spanyol, Portugal, dan Yunani.
Menurut saya, belajar yang disengaja itu adalah belajar untuk kebutuhan misalnya pada saat ulangan atau ada tugas, maupun belajar yang memang rutin dilakukan.

kalau belajar tidak sengaja belajar yang memang tidak sengaja dilakukan. misalnya, saat kita browsing di internet, dan ada sesuatu yang menarik perhatian kita, kita akan membuka situs atau mencari tau tentang hal tersebut, dan secara tidak sengaja kita sudah belajar. belajar itu tidak identik dengan buku, guru, dan kelas lo.

tapi belajar itu dimana kita mencari dan menggali ilmu-ilmu apapun itu (yang jelas positif dan bermanfaat) dan ilmu tersebut akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Spencer mengemukakan tentang tahap perkembangan masyarakat, jelaskan tahapan dibawah ini. a. Tahap penggandaan b. Tahap kompleksitas C. Tahap … diferensiasi 2. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemukakan analisa And tentang 3 elemen pembangunan sosial menurut Wirutomo contohnya masing-masing.

dengan disertai READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 READY JAWABAN TUGAS FULL WORD TUGAS TMK 085158872802 Sistem Pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara dapat dibagi menjadi dua, yakni sistem I pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan par … lementer.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Anda di minta untuk: a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan paresidensial dan parlementer serta berikan perbedaannya!

0. Menurut anda, Negara Kesatuan Republik Indonesia sat ini menggunakan sistem pemerintahan apa? Jelaskan! 2. Komite Nasional Indonesia Badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah (KNIP) adalah salah satu cikal bakal lembaga perwakilan di Indonesia yang pembentukannya diatur dalam Pasal IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Anda di minta untuk: a. Dilihat dari tujuan dan anggotanya, jelaskan perbedaan antara Volksraad dengan KNIP? Jelaskan, mengapa fungsi KNIP berubah dari dewan penasihat pemerintah menjadi dewan yang mempunyai kekuasaan legislatif dan dapat menentukan garis-garis besar haluan negara? 3. Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan salah satu sarana partisipasi politik masyarakat yang sudah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia.

Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan yang kedua adalah 1971. Anda diminta untuk: a 0. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara pemilu 1955 dan 1971 tersebut! Jelaskan pendapat anda, apakah pemilu 1955 atau Pemilu 1971 yang lebih demokratis? Pada dasarnya perkembangan sistem distribusi mempunyai dinamika sendiri yang terus menerus mengalami perubahan.

Perubahan yang terjadi memerlukan pen … gaturan yang perlu disepakati dan ditaati bersama. Jelaskan secara rinci apa yang And ketahui tentang peraturan berdasarkan hak terkait dengan dinamika perkembangan sistem distribusi! I dari ! Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.

Cari sumber: "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta Gambaran umum Didirikan 18 Agustus 2003 ; 18 tahun lalu ( 2003-08-18) Dasar hukum Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yurisdiksi Indonesia Jenis perkara Menguji undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu Jumlah perkara masuk 380 (tahun 2013 [1]) Lokasi Jakarta Pimpinan Ketua Anwar Usman Wakil Ketua Aswanto Hakim Konstitusi Jumlah jabatan Maksimal 9 orang Sistem seleksi Diajukan 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden, dan 3 orang oleh MA dengan penetapan Presiden Panitera Kasianur Sidauruk Sekretaris Jenderal M.

Guntur Hamzah Situs Web www .mkri .id Daftar isi • 1 Sejarah • 1.1 Latar Belakang • 1.2 Masa Penyusunan UUD 1945 • 1.3 Masa Reformasi 1998 • 1.4 Masa Pembentukan Dasar Hukum • 1.5 Masa Penetapan Hakim Konstitusi • 1.6 Masa Pemantapan Kelembagaan • 1.7 Masa Pemenuhan Sarana dan Prasarana • 2 Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi • 3 Struktur • 3.1 Pimpinan • 3.2 Hakim • 3.3 Sekretariat Jenderal • 3.4 Kepaniteraan • 4 Persidangan • 4.1 Sidang Panel • 4.2 Rapat Permusyawaratan Hakim • 4.3 Sidang Pleno • 5 Anggaran • 6 Lihat pula • 7 Referensi Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Latar Belakang [ sunting - sunting sumber ] Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang ( judicial review) bermula di Mahkamah Agung ( Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796.

Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional.

Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803.

Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

Adapun secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen ( 1881- 1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional.

Untuk itu perlu diadakan organ khusus badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah disebut Mahkamah Konstitusi (constitutional court). Masa Penyusunan UUD 1945 [ sunting - sunting sumber ] Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian Undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan judicial review. Namun badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan ( separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan ( distribution of power); kedua, tugas hakim adalah menerapkan Undang-undang bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Masa Reformasi 1998 [ sunting - sunting sumber ] Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi ( 1999- 2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat.

Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga. Masa Pembentukan Dasar Hukum [ sunting - sunting sumber ] Selanjutnya untuk merinci dan menindak lanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama MPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama MPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna MPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21.

Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI. Masa Penetapan Hakim Konstitusi [ sunting - sunting sumber ] Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu MPR, Presiden dan MA.

Setalah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. MPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Sedangkan Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL.Sementara MA mengajukan Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H.

dan Maruarar Siahaan, S.H. Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003.

Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Masa Pemantapan Kelembagaan [ sunting - sunting sumber ] Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi.

Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangganya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK.

Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H, Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. Lintasan perjalan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandari berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, halim konstitusi periode pertama ( 2003- 2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Periode pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun (berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK, usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun), yakni Letjen.

TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.yang kemudian diganti oleh Prof. DR. Mohammad Mahfud MD., S.H., Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H.

yang posisinya diganti oleh DR. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum. dan Soedarsono, S.H. yang kedudukannya diganti oleh DR. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.

Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua (2008-2013). Di periode kedua ini, enam hakim konstitusi lainnya terpilih Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (untuk yang kedua kali), Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H.

dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (untuk yang kedua kali) dan Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. Sementara MA mengajukan kembali Maruarar Siahaan, S.H.

yang sebelumnya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di periode kedua MK terdapat tiga nama lama dan enam nama baru. Akan tetapi dalam perkembangannya, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 dan digantikan oleh DR. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Mare 2009, sedangkan Prof.

H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Maruarar Siahaan, S.H. mulai 1 Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 7 Januari 2010. Formasi sembilan hakim konstitusi inilah yang sekarang menjalankan tugas-tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Setelah sembilan Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, belum ada aparatur yang ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para Hakim Konstitusi.

Demikian pula belum ada kantor sebagai tempat bekerja para Hakim Konstitusi. Pada saat itu, alamat surat menyurat menggunakan nomor telepon seluler Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. Masa Pemenuhan Sarana dan Prasarana [ sunting - sunting sumber ] Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas Hakim Konstitusi merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan segera.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Setelah melalui pembahasan di kalangan Hakim Konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal. Gedung Mahkamah Kontitusi pada malam hari. Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan dukungan administrasi umum dan MA untuk tenaga administrasi justisial. Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS. Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara.

Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 4 dan lantai 12A. Namun, ruangan yang tersedia bagi MK di Plaza Centris masih jauh dari memadai. Karena keterbatasan ruang tersebut, para pegawai MK berkantor di lahan parkir kendaraan yang disulap menjadi ruang kantor modern. Seiring dengan itu, Ketua MK mengangkat Janedjri M.

Gaffar sebagai Plt. Sekjen pada tanggal 4 September 2003 dan pada 1 Oktober 2003 memenangkan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera. Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan saran masih menjadi persoalan bagi MK. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pusaka Loka) Kompleks MPR/DPR, salah satu ruang di Mabes Polri dan salah satu ruang di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi mobilitas kerja para Hakim Konstitusi sekaligus ironi bagi lembaga negara sekaliber MK yang mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini.

Karena itu, ketika merumuskan Cetak Biru "Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya", gagasan pembangunan gedung MK mendapat penekanan tersendiri. Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004.

Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang persidangan yang ada di gedung MK tidak mencukupi sehingga MK meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari kantor MK.

Begitu juga ketika harus menggelar persidangan jarak jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconference. Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi [ sunting - sunting sumber ] Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Struktur [ sunting - sunting sumber ] • Artikel utama: Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH.

Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Prof. Dr. M. Laica Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan tepercaya di Indonesia.

Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie. Selama 5 tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan gedung kebanggaan tempat mengadakan studi tour.

Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), melakukan pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua.

Sesudah beberapa waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengunduran diri dari anggota MK dan kembali menjadi guru besar tetap hukum tata negara Universitas Indonesia. Pada periode 2013-2015 terpilih ketua yaitu Akil Mochtar, namun dia mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana, dan melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Akil Mochtar menjadi terdakwa dan diberhentikan pada tanggal 5 Oktober 2013, dan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada Hamdan Zoelva pada tanggal 1 November 2013, Hamdan saat itu menjabat sebagai wakil ketua MK.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Hamdan Zoelva resmi mengakhiri jabatannya sebagai hakim konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Posisinya digantikan oleh Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua sementara untuk wakilnya Anwar Usman, terpilih melalui voting pada rapat yang digelar oleh sembilan hakim konstitusi pada tanggal 12 Januari 2015.

[2] Pada tanggal 14 Januari 2015, Arief Hidayat dan Anwar Usman resmi membacakan sumpah jabatan di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla. [3] Hakim [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Para hakim menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan Pejabat Negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: • tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau • berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus. Sekretariat Jenderal [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para hakim konstitusi.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kepaniteraan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepaniteraan MK memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK.

Persidangan [ sunting - sunting sumber ] Sidang Panel [ sunting - sunting sumber ] Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan.

Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan. Rapat Permusyawaratan Hakim [ sunting - sunting sumber ] Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.

Sidang Pleno [ sunting - sunting sumber ] Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti. Anggaran [ sunting - sunting sumber ] Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas-tugas MK berikut aktivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dalam setiap tahunnya, MK mendapat anggaran berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan MK tahun anggaran 2006. Kemudian pada laporan keuangan tahun 2007, 2008 dan 2009 MK kembali meraih predikat WTP berturut-turut dari BPK. Untuk anggaran tahun 2020 MK mengajukan anggaran sebesar Rp 554,5 miliar. [4] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia • Daftar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia • Hakim Konstitusi Indonesia • Mahkamah Agung Republik Indonesia Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Mahkamah Konstitusi tangani 380 perkara sepanjang 2013 • ^ setkab.go.id: Prof.

Dr. Arif Hidayat Secara Aklamasi Didaulat Pimpin Mahkamah Konstitusi 2015-2017 • ^ Kompas.com: Pesan Hamdan Zoelva untuk Penggantinya • ^ https://m.detik.com/news/berita/d-4583687/rapat-dengan-komisi-iii-dpr-mk-ky-ajukan-tambahan-anggaran [ pranala nonaktif permanen] • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan • Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol • Halaman ini terakhir diubah pada 4 Mei 2022, pukul 09.57.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Metodologi atau science of methods adalah ilmu yang membicarakan tentang cara. Dengan demikian metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.

Dalam badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah sejarah, disini diuraikan berbagai jenis penulisan sejarah, unit kajian, permasalahan, teori, konsep dan sumber sejarah. Metode yang dipakai dalam penelitian sejarah mencakup empat langkah berikut: 1.Heuristik Heuristik (heureskein dalam bahasa Yunani) adalah upaya mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah (traces). Jejak sejarah sendiri adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh aktivitas manusia (baik aktivitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya) pada masa lampau yang menunjukkan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa yang dimaksud.

Dengan demikian upaya pencarian jejak-jejak sejarah berkaitan dengan penemuan bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti tersebut selanjutnya dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa, kesamaan cerita, dan jenis sumbernya. Jadi heuristik adalah upaya mencari sumber atau bukti sejarah yang terkait dengan masalah atau peristiwa tertentu yang akan ditulis atau diteliti. 2.Kritik sejarah Setelah jejak (bukti) atau sumber berhasil ditemukan, langkah selanjutnya adalah menyeleksi dan menguji jejak-jejak tersebut sebagai upaya untuk menemukan sumber sejarah yang sebenarnya (yang sesuai dengan yang diperlukan dan merupakan sumber yang asli atau autentik).

Inilah yang dimaksud dengan kritik sejarah. Proses kritik sejarah itu sendiri meliputi dua hal. Pertama adalah kritik eksternal dan kedua adalah kritik internal. a.Kritik eksternal Kritik eksternal ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut: •Apakah sumber yang telah kita peroleh tersebut betul-betul sumber yang kita kehendaki. •Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruannya •Apakah sumber tersebut masih utuh atau telah mengalami perubahan.

b.Kritik internal Dilakukan setelah dilakukan kritik eksternal. Kritik internal ditujukan untuk menjawab pertanyaan: Apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber itu memang badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah dipercaya. Untuk itu yang harus dilakukan adalah membandingkan kesaksian antar berbagai sumber (cross examination).

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

3.Interpretasi fakta Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan dan telah menjalani kritik sejarah perlu dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga antara fakta yang satu dengan yang lainnya kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam artian menunjukkan kesesuaian satu sama lainnya.

Dengan kata lain, rangkaian fakta itu harus menunjukkan diri sebagai suatu rangkaian “bermakna” dari kehidupan masa lalu suatu masyarakat atau bangsa. Untuk tujuan tersebut (mewujudkan suatu rangkaian peristiwa yang bermakna) sejarawan atau penulis sejarah perlu memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi terhadap fakta.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Dalam tahap inilah salah satu masalah krusial dalam historiografi muncul. Ini terkait dengan objektivitas dan subjektivitas sejarawan. Masalah interpretasi berkaitan erat dengan dua hal ini. 4.Penulisan atau penyusunan cerita sejarah Apabila ide-ide yang membangun keterkaitan antar fakta sejarah berhasil dirumuskan, melalui kegiatan interpretasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan atau penyusunan cerita sejarah.

Dalam metodologi sejarah langkah-langkah ini disebut dengan historiografi. Dalam ilmu sejarah prinsip sebab akibat ini disebut dengan istilah determinisme atau historicisme. Prinsip sebab akibat ini menurut Sartono Kartodirjo (1993) pengertiannya adalah bahwa suatu peristiwa sejarah hendaknya diterangkan dengan melihat peristiwa sejarah yang mendahuluinya.

Dengan kata lain semua akibat itu berawal dari adanya sebuah atau beberapa sebab yang sebelumnya terjadi. Sebagai contohnya dapat dikemukakan tentang peristiwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno yang didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta di rumah kediaman pribadi Soekarno. Pertanyaan yang bisa muncul diantaranya adalah: bagaimana naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dirumuskan?

Mengapa naskah proklamasi kemerdekaan itu dibacakan dengan mengambil tempat di rumah pribadi Soekarno? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang dapat dikemukakan seputar pembacaan naskah proklamasi itu. Menurut konsep sebab akibat sejarah bahwa suatu peristiwa sejarah diterangkan oleh peristiwa sejarah yang mendahuluinya. Dalam hal ini peristiwa sejarah yang mendahului pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan yang mengambil tempat di rumah pribadi Ir. Soekarno itu adalah peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu perumusan naskah proklamasi yang mengambil tempat di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Maeda, yang berada di Jl.

Imam Bonjol 1 Jakarta. Di rumah Maeda hadir para anggota PPKI, tokoh-tokoh pemuda seperti Chairul Saleh, Soekarni, B.M. Diah, Soediro, Sayuti Melik, dan orang-orang Jepang dari Angkatan Darat, seperti Nishijima, Yoshizumi dan Myoshi.

Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo, yang disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah dan Soedirio. Soekarno menuliskan naskah proklamasi itu pada secarik kertas bergaris. Setelah mendapat kesepakatan bersama, maka naskah proklamasi tulisan tangan itu dibawa ke ruang tengah rumah Laksamana Muda Maeda. Naskah proklamasi itu kemudian diperdebatkan untuk mendapatkan kesempurnaan.

Hal ini terbukti dari adanya tiga coretan, yaitu kata “pemindahan”, “penyerahan” dan “diusahakan”. Disepakati pula yang meandatangani naskah proklamasi kemerdekaan itu ialah Soekarno dan Hatta. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarni. Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi itu mengadakan tiga perubahan yaitu kata “tempoh” diganti menjadi “tempo”, sedangkan bagian akhir “wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti dengan “atas nama bangsa Indonesia”.

Cara menulis tanggal diubah sedikit menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05”. Naskah yang sudah diketik itu kemudian ditanda tangani oleh Soekarno dan Hatta dengan disaksikan oleh semua yang hadir di rumah Laksamana Muda Maeda. Pembacaan naskah proklamasi itu disepakati pula akan dilakukan di rumah pribadi Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi 56) Jakarta, pada jam 10 WIB. Pemilihan tempat itu dengan maksud atau atas dasar pertimbangan keamanan dan supaya tidak menyinggung perasaan Saiko Sikikan (Panglima Angkatan darat ke-16 di Jawa) Jenderal Yuichiro Nagano dan Gunseikan (Kepala Pemerintahan) Jenderal Yamamoto, badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah penguasa yang berkewajiban memelihara status quo di seluruh wilayah yang diduduki dengan melarang semua kegiatan politik sejak tanggal 16 Agustus 1945 jam 12 siang.

C. PRINSIP KRONOLOGI DALAM PENELITIAN SEJARAH Pengertian kronologi disini mengandung dua maksud, yaitu berdasarkan urutan waktu dan berdasarkan urutan peristiwa atau kejadian. Dalam melakukan penelitian sejarah, seorang peneliti harus memperhatikan dua kaidah tersebut.

Hal itu disebabkan karena sifat sejarah sendiri yang diakronik, yaitu memanjang dalam waktu yang berisikan tentang suatu peristiwa yang ditulis berdasakan proses terjadinya peristiwa tersebut dari misalnya tahun tertentu sampai tahun tertentu yang lain, baik dengan pola sebab akibat maupun akibat sebab.

Dengan demikian peristiwa yang ditulis bersifat runtut. Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis.

Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.

2. PPKI Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu.

Sementara Soekarno, Badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalath-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.

B. Peristiwa Penting Sekitar Proklamasi Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ). Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah proklamasi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi.

Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.

D. Perkembangan Politik di Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Demokrasi Terpimpin 1. Pembentukan Badan Kelengkapan Negara Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ).

Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepala negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada.

Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain. a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 ) Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb. b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 ) Masalah yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Dubes AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.

Masalah yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 ) Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periodetanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 ) Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.

g. Kabinet Djuanda Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin. 2. Masa Demokrasi Terpimpin Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi : a.

Pembubaran Badan Konstitiante b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain : a.

MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup b. Presiden mengangkat MPRS c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN d.

Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih banyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden.

Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain : a. Dalam Negeri 1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan politiknya kemudian memecah belah 2.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib 3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran komunis b. Luar Negeri Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke negara-negara yang komunis.

I. Lahirnya Negara Adi Kuasa. Perang Dunia II (1939-1945) merupakan perang yang sangat besar dan mengerikan karena PD II tidak hanya membunuh 17 juta tentara tetapi juga membunuh sipil yang banyaknya dua kali lipat jika dibandingkan dengan PD I (1914-1918) baik karena pemboman, kelaparan bahkan pembunuhan massal, termasuk negara-negara yang terlibat Perang Dunia II juga bertambah Jerman, Italia dan Jepang yang tergabung dalam aliansi sentral (poros) dibantu enam negara lain serta Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina dibantu 50 negara lainnya termasuk Amerika Serikat yang tergabung dalam aliansi sekutu.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Politik dan Ekonomi Dunia mengalami perkembangan yang berbeda dari sebelumnya. • Amerika Serikat sebagai salah satu negara penentu kemenangan fihak sekutu dalam PD II, muncul sebagai negara Adi Kuasa yang kemudian berperan penting untuk melakukan pembangunan ekonomi bagi negara-negara Eropa Barat sekaligus melakukan pembangunan politik Eropa barat yang didasari pada idiologi liberalisme dan kapitalisme • Uni Soviet yang juga salah satu negara penentu kemanangan pihak sekutu dalam PD II muncul pula sebagai negara Adi Kuasa yang kemudian menjadi negara yang sangat berpengaruh penting bagi pembangunan negara-negara kawasan Eropa timur dalam bidang ekonomi termasuk perjalanan potiknya yang didasari pada idiologi Sosialisme dan komunisme.

• Munculnya Perang Dingin yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam perdamaian Dunia serta ancaman timbulnya Perang yang lebih dasyat (PD III) • Terpecahnya dunia kedalam 2 kekuatan besar (bipolarisasi) • Lahirnya berbagai organisasi internasional seperti, GNB, Asean, Oki, MEE dan Apec.

Negara Adi Kuasa timbul sebagai akibat dari PD II dimana kemudian muncul negara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memiliki kekuatan perang dan militer yang paling besar disamping juga secara ekonomi kedua negara juga memiliki kemampuan ekonomi yang paling besar saat itu. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kedua negara menjadi negara Adi Kuasa antara lain: 1. Hancurnya negara-negara besar yang sebelumnya dalam PD II 2.

Amerika Serikat wilayahnya tidak ada yang rusak selama PD II kecuali Pearl Harbour 3. Amerika Serikat satu-satunya negara pemasok persenjataan ke fihak sekutu (Eropa Barat) selama PD II berlangsung 4. Amerika Serikat mengalami perkembangan bidang Industri khususnya industri peralatan perang karena permintaan peralatan perang dan senjata dari Eropa barat terus meningkat selama PD II berlangsung.

5. Amerika Serikat juga mengalami keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan peralatan perang dan persenjataan dalam PD II 6. Uni Soviet setelah menggunakan idiologi komunisme pada tahun 1917 terus mengalami kemajuan dalam berbagai bidang khususnya kemajuan industri persenjataan termasuk juga politik, iptek serta kemajuan dalam bidang ekonomi dengan menggunakan sistim ekonomi terpusat.

7. Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara Sekutu yang menjadi penentu kemenangan fihak sekutu melawan fihak sentral dalam PD II (1939-1945) Kedua negara Adi Kuasa, kemudian membawa dunia berada dalam hegemoni dua negara yang muncul kepermukaan dengan kekuatan militer yang lebih dan kekuatan ekonomi-nya sangat besar pula, serta berpengaruh dalam perjalanan politik dan ekonomi dunia yang ditandai dengan adanya perbedaan dan pertentangan idiologi antara Amerika Serikat/Liberal-Kapitalis dengan Uni Soviet/Sosialis-Komunis, yang berdampak pada timbulnya perebutan daerah pengaruh dan saling menghancurkan.

b. Terjadinya Perang Dingin dan Dampaknya bagi dunia Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai akibat dari adanya konflik-konflik kepentingan, supremasi, perbedaan idiologi dan gambaran meningkatnya permusuhan antara Amerika Serikat/blok barat dengan Uni Soviet/blok timur.

Perang Dingin sendiri mulai digunakan oleh media massa Amerika Serikat semenjak tahun 1948 Ciri-ciri Perang Dingin adalah : Pertentangan paham idiologi antara blok Barat dan blok Timur segera diikuti dengan perlombaan senjata badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah pembentukan pakta pertahanan militer.

AS bersama sekutunya di Eropa Barat membentuk NATO, sedangkan US bersama sekutunya di Eropa Timur membentuk Pakta Warsawa. Perlombaan senjata mereka juga sudah merambah keluar angkasa.

Bahkan ketika AS dipimpin oleh Presiden Ronald Reagen telah mengembangkan sistem pertahanan militer di luar angkasa yang dikenal dengan sebutan Perang Bintang, rudal-rudal mereka yang berhulu ledak nuklir sudah saling mengarah kepada lawannya. Dampak Perang Dingi bagi dunia adalah telah menimbulkan kecemasan dunia akan bayang-bayang timbulnya Perang Dunia III (Perang Nuklir).Dunia seolah-olah terpecah menjadi dua yakni Blok Barat dibawah komando AS dan Blok Timur dib awah komando US.

Demi kepentingan politik, ekonomi dan militer kedua negara super power tersebut menjalankan politik pecah belah.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Negara dan bangsa yang terpecah belah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. Adanya ketegangan antara blok barat dan blok timur yang disebut dengan Perang Dingin (Cold War) telah menimbulkan gagasan-gagasan baru dari para pemimpin Negara-negara lain khususnya Yoguslavia, Indonesia, Mesir Ghana dan India untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam Perang Dingin serta untuk tidak memanas-manasi kedua blok yang sedang bertikai maka di Yogoslavia dibentuklah organisasi baru yang disebut organisasi Gerakan Non Blok ( GNB ) atau Non Aligment Movement yang merupakan gerakan dari negara-negara yang tidak memihak ke Blok Barat maupun ke Blok Timur.

a. Latar belakang berdirinya GNB adalah: • Timbulnya Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat (USA) dengan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet (USSR), yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh dunia Internasional.

• Munculnya kecemasan negara-negara yang baru merdeka (negara sedang berkembang ) akan timbulnya Perang Dunia III yang lebih dasyat, sebagai akibat adanya perebutan pengaruh sehingga berusaha untuk meredakan ketegangan antara kedua blok. • Keinginan untuk memelihara dan mengujudkan perdamaian dunia sebagaimana piagam PBB. b. Tujuan GNB Tujuan GNB semula adalah untuk meredakan perang dingin dan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

Namun kemudian berkembang meliputi kerjasama antar bangsa pada bidang-bidang lainnya. Dibawah ini adalah tujuan GNB yang dirumuskan dalam KTT I yaitu : • Membantu menyelesaikan sengketa-sengketa internasional • Mengupayakan perlucutan senjata • Mendorong terciptanya perdamaian dunia • Membantu perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk mendapatkan kemerdekaannya.

• Menentang badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah, imperialisme, apartheid dan zionisme. • Memajukan kerjasama di bidang ekonomi, social dan politik antar sesama negara anggota • Gerakan Non Blok bukan merupakan blok tersendiri di luar blok barat dan blok timur dan tidak ingin bergabung dengan salah satu blok yang sedang bertikai. • Gerakan Non Blok merupakan wadah perjuangan bagi negara-negara sedang berkembang dan negara yang belum memperoleh kemerdekaanya • Gerakan Non Blok menyokong setiap usaha yang menentang imperialisme, kolonialisme, rasialisme, apartheid, serta zionisme • Negara-negara dan tokoh pendiri GNB e.

Pola kerja GNB GNB tidak memiliki pengurus serta struktur organisasi kerjasama umumnya seperti PBB. Satu-satunya pengurus dalam GNB adalah seorang Ketua yang akan menjalankan dan mensosialisasikan setiap keputusan KTT sampai dilangsungkannya KTT berikutnya. Kegiatan Non Blok pada dasarnya meliputi dua bidang, yakni bidang politik dan ekonomi. pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui : • Tempat dan waktu penyelenggaraan di Beograd ( Yugoslavia) tanggal 1 – 6 September 1961. Tanggal pembukaan KTT Non Blok I, tanggal 1 september 1961 kemudian dinyatakan sebagai tanggal kelahiran Gerakan Non Blok.

• Penyelenggara adalah negara Yugoslavia Presiden Josef Bros Tito menjadi ketua Gerakan Non Blok untuk pertama kalinya. • Dihadiri oleh 25 negara, yaitu Afganistan, Aljazair, Burma, Kamboja, Maroko, Nepal, Saudi Arabia, Kongo, Cyprus, Athiopia, Ghana, Guinea, India, Somalia, Sudan, Tunisia, Mesir, Yaman, Yugoslavia, Srilangka, Kuba, Libanon, Mali, Irak dan Indonesia dan 3 negara peninjau. • Badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah KTT Non Blok mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan nama “Deklarasi Beograd”.

Garis besar isinya adalah : • Meminta PBB agar menyerukan kepada anggotanya untuk menghapushan penjajahan dalam segala bentuk • Mendesak penghentian perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur • Tempat dan waktu pelaksanaan, di Kairo ( Mesir ) tanggal 5 – 10 Oktober 1964. • Ketua Gerakan Non Blok adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. • Dihadiri 60 negara tediri dari 49 delegasi negara anggota dan 11 delegasi negara peninjau.

• Keputusan yang diambil, antara lain : • Melakukan aksi bersama untuk membebaskan negara-negara terjajah, menghapuskan kolonialismeneokolonialisme dan imperialisme • Menghormati hak setiap rakyat dan bangsa untuk menentukan nasib sendiri • Menentang setiap diskriminasi rasial dan apartheid • Menyelesaikan sengketa antar bangsa secara damai sesuai • prinsip-prinsip PBB • Menentang penggunaan, pakta-pakta militer dan pangkalan militer asing • Menyerukan perlucutan senjata, dan larangan percobaan nuklir serta penghapusan senjata nuklir.

• Meningkatkan kerjasama kebudayaan, penelitian dan pendidikan antar bangsa untuk kesejahteraan manusia. • KTT Non Blok III • Tempat dan waktu penyelenggaraan, di Lusaka ( Zambia) tanggal 8 – 10 September 1970. • Sebagai ketua Gerakan Non Blok adalah Presiden Zambia Kenneth Kaunda • Dihadiri oleh 59 negara • Pada KTT III dibahas masalah; demokratisasi, hubungan-hubungan internasional dan kerjasama ekonomi. keputusan-keputusan yang berhasil disepakati; • Mengujudkan kerjasama diantara negara GNB tanpa tergantung pada negara maju • Menuntut keadilan ekonomi dalam kerjasama ekonomi dunia.

• Meningkatkan kerjasama dalam upaya menentang semua kekuatan yang melanggar kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara lain. • Meningkatkan kerjasama antar anggota GNB dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. • KTT Non Blok IV • Tempat dan waktu pelaksanaan, di Aljiers (Aljazair) tanggal 5 – 9 September 1973. • Ketua Non Blok adalah Presiden Aljazair Houari Boumediene • Dihadiri oleh 75 negara. • Dalam KTT IV dibahas masalah; kemungkinan kerjasama ekonomi dengan negara maju, alih teknologi ke negara berkembang, perusahaan multi nasional, pangan dunia dan ketegangan di timur tengah.

Beberapa keputusan dalam KTT IV, diantaranya : • Mencari keseimbangan antara negara berkembang dengan negara maju khusunya dalam bidang kerjasama ekonomi agar tercipta kerjasama yang lebih adil. • Mengupayakan penyelesaian ketegangan di Afrika dan Timur Tengah.

• Mengupayakan agar sumber daya alam, dapat dikelola dengan baik oleh negara-negara GNB agar tidak dikuasai negara asing. • Mengajukan dilakukan alih teknologi, dan pangan dunia dari negara maju • Sebagai ketua Geraka Non Blok adalah Perdana Menteri Srilanka Sirimavo Bandaranaike • Dihadiri oleh 58 negara • Dalam KTT V dibahas masalah; memperkokoh persatuan, bahaya perang nuklir, upaya memajukan ekonomi negara anggota termasuk Timor Timur atas usul negara Angola.

Beberapa keputusan yang berhasil disepakati yakni; • Mengupayakan kemajuan ekonomi negara GNB melalui kerjasama dengan negara maju, yang bersifat lebih adil dalam upaya menciptakan Tata ekonomi baru dunia. • Berupaya menyelamatkan dunia dari ancaman perang Nuklir dengan mendesak PBB untuk lebih proaktif mengujudkan perdamaian dunia • KTT Non Blok VI Pada KTT VI yang berlangsung di Havana, ditandai dengan kecenderungan perpecahan dalam tubuh Gerakan Non Blok, Kuba berusaha agar Gerakan Non Blok lebih bersahabat pada Uni Soviet.

oleh karena itu, KTT berlangsung tegang, disamping adanya perbedaan pandangan antara anggota GNB yang bersifat moderat seperti Indonesia, India Yugoslavia badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah Srilanka dengan angota yang bersifat radikal seperti Kuba, Aljazair dan Vietnam mengenai masalah Serangan RRC ke Vietnam, perang saudara di Kamboja dan persetujuan Camp David antara Mesir dan Israel. ketegangan baru mereda setelah tokoh pendiri Gerakan Non Blok Yosef Bros Tito memberikan penjelasan.

pada KTT VI inilah Burma (Myanmar) menyatakan keluar dari tubuh Gerakan Non Blok, sebab menganggap gerakan ini tidak murni lagi. • Tempat dan waktu penyelenggaraan, di Havana ( Kuba) tanggal 3 – 7 September 1979 • Sebagai ketua Gerakan Non Blok adalah Presiden Kuba Fidel Castro • Dihadiri oleh 92 negara • Dalam KTT VI dibahas masalah; Serangan RRC ke Vietnam, Perang saudara di Kamboja (invasi Vietnam) dan masalah penandatangan perjanjian damai Israel – Mesir (Perjanjian Camp David).

Beberapa hasil yang berhasil dirumuskan antara lain ; • Menekankan kembali perlunya mempertahankan prinsip-prinsip dan kemurnian dari GNB.

• Meningkatkan bantuan ekonomi dari negara maju kepada negara sedang berkembang. • Memajukan negara-negara GNB melalui 5D • Tempat dan waktu penyelenggaraan, di New Delhi ( India) tanggal 7 – 11 Maret 1983. • Ketua Gerakan Non Blok adalah Perdana Menteri India Indira Gandhi • KTT dihadiri oleh 101 negara • Dalam KTT VII dibahas masalah; Afganistan, Kamboja, masalah antar sesama anggota Non Blok dan ekonomi. Beberapa keputusan yang disepakati yaitu; • Mendukung perjuangan rakyat Afganistan untuk menentukan nasibnya sendiri • Membantu mengupayakan penyelesaian masalah Kamboja • Menyelesaikan masalah-masalah diantara sesama anggota Non Blok • Menyerukan agar negara-negara maju menghapuskan proteksionisme dan segala sesuatu yang dapat menghambat kemajuan perdagangan internasional • KTT Non Blok VIII • Tempat dan waktu penyelenggaraan, di Harare • Sebagai Ketua Gerakan Non Blok adalah Presiden Zimbabwe Robert Mugabe • KTT dihadiri oleh 103 negara • Dalam KTT VIII penekanan pembahasan masalah lebih ditekankan pada aktivitas nyata GNB menyangkut masalah social ekonomi khususnya peningkatan kerjasama ekonomi antar negara GNB sendiri.

Beberapa kesepakatan yang berhasil dirumuskan adalah: • Mengajak mengakhiri Apartheid di Afrika Selatan • Mengecam kebijakan Amerika Serikat terhadap Libya,dan Nicaragua. Kehadiran pasukan Uni Soviet di Afganistan dan Vietnam di Kamboja.

• Meningkatkan kerja sama ekonomi khususnya bidang pangan dan pertanian secara nyata untuk meningkatkan standar hidup rakyat anggota Non Blok. • KTT Non Blok IX • Tempat dan waktu penyelenggaraan, di Beograd ( Yugoslavia) tanggal 4 – 7 September 1989 • Sebagai ketua Gerakan Non Blok adalah adalah Presiden Yugoslavia Janez Dinovsek Ph.D • KTT IX dihadiri oleh 106 negara tercatat 60 kepala negara dan kepala pemerintahan ikut hadir dan utusan Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto.

• Dalam KTT IX dibahas masalah; Irak dan Kuwait, Kamboja, Korea, Palestina dan Lebanon termasuk masalah ekonomi. Beberapa kesepakatan yang berhasil dicapai antara lain: • Menyambut baik pelaksanaan JIM I dan JIM II yang dinilai memberi sumbangan berarti bagi penyelesaikan masalah Kamboja.

• Mendukung penyatuan dua Korea tanpa campur tangan asing, melalui dialog Utara-Selatan • Mengutuk Israel atas pengusaan wilayah Palestina dan wilayah-wilayah arab lainnya. • Menyambut baik masuknya Palestina menjadi anggota GNB dan menyerukan seluruh negara di dunia agar segera mengakui kemerdekaan Palestina. Mendukung penuh kedaulatan, integritas dan kesatuanLebanon yang adil.

• KTT Non Blok X • Tempat dan waktu penyelenggaraan, di Jakarta ( Indonesia) tanggal 1 – 6 September 1992 • Sebagai ketua gerakan Non Blok adalah Presiden Indonesia Soeharto • KTT dihadiri oleh 108 Negara • Dalam KTT X Dibahas masalah; Penangulangan utang luar negeri negara-negara berkembang, konflik di Yugoslavia, Palestina, kelaparan di Somalia dan masalah HAM.

• Mengupayakan pengurangan dan pengendalian utang-utang negara anggota GNB • Mendesak PBB agar segera menyelesaikan konflik dan perang saudara di bekas negara Yuoslavia. • Mendesak PBB agar memberi sanksi kepada Israel yang telah menduduki tanah Palestina.

• Mendorong negara-negara anggota GNB untuk membatu rakyat Somalia yang mengalami kelaparan. • Mendorong negara anggota GNB untuk merumuskanmasalah HAM di negara masing-masing.

• Mengupayakan dialog antara Utara-Selatan • Perlunya restrukturisasi PBB. • Menyadari kenyataan dunia internasional dewasa ini, yakni saling ketergantungan antar negara dan perlunya peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. • Mengupayakan terus menerus agar tercipta perdamaian, kemanan dan keadilan • Mengupayakan pembentukan tatanan dunia baru untuk mewujudkan perdamaian kemanan dan keadilan sosial.

• Mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. • Menentang politik apartheid dan diskriminasi rasial di Afrika Selatan • Menentang perlombaan senjata nuklir maupun konvensional • Melakukan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup, maka gerakan non blok dan mendukung hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro • Meningkatkan kerjasama antar Negara Non Blok dan kerjasama Selatan-selatan • Menyatakan perang terhadap kemiskinan, buta huruf dan keterbelakangan di seluruh dunia.

• Secara berkelanjutan terus memperjuangkan tercapainya prinsip-prinsip yang dikumandangkan dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. • KTT Non Blok XI • Tempat dan waktu penyelenggaraan di Cartagena, Kolombia tanggal 18-20 Oktober 1995 • Sebagai ketua GNB ialah Presiden Kolombia Ernesto Samper • KTT dihadiri 113 negara • Dalam KTT XI dibahas masalah; perubahan sikap dari konfrontatif menjadi sifat kooperatif, merumuskan sikap • Meneruskan perjuangan restrukturisasi dan demokratisasi serta penataan kembali PBB.

• Menolak segala bentuk bantuan yang dikaitkan dengan politik oleh negara-negara maju. • Mengupayakan penghapusan senjata-senjata pemusnah massal • Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan lingkungan hidup dan pembangunan PBB. • Mengajak seluruh negara di dunia untuk menghapuskan sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme • Menghimbau negara-negar maju untuk menghuskan utang negara-negara berkembang yang berpenghasilan rendah.

• Meningkatkan dialog Utara-Selatan dalam rangka kerjasama lebih adil yang saling menguntungkan • KTT Non Blok XII • Tempat dan waktu penyelenggaraan di Durban, afrika Selatan tanggal 3 -4 September 1998 • Sebagai Ketua GNB ialah Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela • KTT dihadiri oleh 113 negara • Dalam KTT XII dibahas masalah; terorisme, PBB, kerjasama ekonomi.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

Beberapa keputusan yang diambil yaitu: • Menyerukan KTT internasional tentang terorisme. • Melanjutkan reformasi PBB. • Menghimbau pelucutan senjata nuklir • Mengupayakan peningkatan kapasitas keputusan GNB terhadap masalah-masalah dunia. • Menegaskan komitmen perlunya terus diupayakan peningkatan kerjasama selatan-selatan.

• ASEAN ASEAN (Asosiation of South East Nation) merupakan organisasi kerjasama negara-negara kawasan asia tenggara yang ditandatangani dalam pertemuan para menteri luar negeri negara-negara asia tenggara pada tanggal 7 Agustus 1967 di Bangkok ibu kota negara Thailand (deklarasi Bangkok). Pada dasarnya kerjasama ASEAN lebih menekankan pada kerjasama ekonomi dan sosial budaya dari pada kerjasama politik militer namum tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama bidang politik, dengan dasar pertimbangan antara lain: • Bidang ekonomi dan sosial budaya lebih bermasalah daripada bidang politik dan militer yakni negara-negara asia tenggara sangat tertinggal dari negara-negara maju.

• Kerjasama militer akan sulit berkembang karena negara-negara asia tenggara memiliki perbedaan orientasi politik. • Negara-negara asia tenggara pada waktu itu menyadari bahwa ancaman serius adalah subversi dan infiltrasi bukan agresi terbuka. • Membentuk kerjasama militer hanya akan meningkatkan ketegangan dikawasan asia tenggara. • Latar Belakang Berdirinya ASEAN • Adanya persamaan letak geografis • Adanya persamaan budaya • Adanya latar belakang sejarah yang sama yakni pernah dijajah bangsa barat kecuali Thailand • Adanya kepentingan yang sama yakni pembangunan ekonomi • Tujuan ASEAN • Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social serta mengembangkan kebudayaan melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan bangsa-bangsa asia tenggara yang sejahtera dan damai.

• Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan asia tenggara tanpa mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. • Meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, social, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. • Menyediakan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi untuk masing-masing anggota • Melakukan kerjasama secara lebih aktif guna meningkatkan pemamfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyatnya.

• Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. • Memajukan studi-studi masalah asia tenggara.

Struktur ASEAN Periode 1976 sampai sekarang terdiri dari: 1. Pertemuan Para Kepala Negara/Pemerintahan (Summit Meeting) yang merupakan kekuasaanTertinggi ASEAN diadakan apabila dipandang perlu. Pertemuan dalam bentuk KTT telah dilaksanakan sebagai berikut: KTT ASEAN I diselenggarakan di Denpasar Bali Indonesia, pada tanggal 23 – 24 Februari 1976.

KTT ASEAN II diselenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia, pada tanggal 4-5 Agustus 1977 KTT ASEAN III diselenggarakan di Manila Philipina, pada 14-15 Desember 1987 KTT ASEAN IV diselenggarakan di Singapura, pada tanggal 27-28 Februari 1992 KTT ASEAN V diselenggarakan di Bangkok Thailand, pada tanggal 14-15 Desember 1995 KTT ASEAN VI diselenggarakan di Hanoi Vietnam, Pada tanggal 15-16 Desember 1998 KTT ASEAN VII diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunai Darussalam Pada Tanggal 5-6 Nopember 2001.

2. Sidang Tahunan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN atau Annual Ministerial Meeting diadakan setiap tahun 3. Sidang para Menteri Ekonomi dilaksanakan dua kali dalam setahun.

4. Sidang Para Menteri Non Ekonomi bersidang bila dipandang perlu. 5. Standing Comitte (Panitia Tetap) 6. Komite-komite ASEAN terdiri dari: 1. komite bidang ekonomi 2. komite non ekonomi 7. Sekretariat ASEAN terdiri: a.

Sekretaris Tetap ASEAN b. Sekretaris Nasional ASEAN Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN • Komite Perdagangan dan pariwisata (Committee on Trade and Tourism)berkedudukan di Singapura.

• Komite Industri, perdagangan, dan energi (Committee on Industry, Mineral and Energy) berkedudukan di Filipina. • Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan (Committee on Food, Agriculture and Forest) berkedudukan di Indonesia.

• Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Fund and Bank) berkedudukan di Thailand. • Komite Transportasi dan Komunikasi (Committee on Transportation and Communication) berkedudukan di Malaysia. Kerjasama dalam berbagai bidang diatas telah berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan dan terus ditingkatkan. Khusus kerjasama bidang Industri telah dibangun industri ASEAN sebagai berikut: • Proyek Pupuk Urea Amonia di Indonesia • Proyek Pupuk Urea di Malaysia • Proyek Super Prosphat di Philipina • Proyek Mesin Diesel di Singapura • Proyek Abu Soda di Thaland Komite Pengetahuan dan Teknologi (Committee on Science and Technology) Kerjasama bidang Pengetahuan dan Teknologi yang menyangkut bidang protein,limbah bahan makanan, cuaca, lingkungan hidup dan energi telah berlangsung dengan baik.

4) Bidang Politik Dalam kerjasama bidang politik ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui jalan perundingan. Pada tanggal 27 November 1971, di Kuala Lumpur ASEAN mencetuskan badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah wilayah Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas dan netral ( Zone of Peace,Freedom and Neutrality ) disungkat ZOPFAN. • Menjamin keamanan nasional sebagai dampak dari stabilitas keamanan regional yang cukup baik • Memperlancar pembangunan Nasional sebagai wujud peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi dan social buda negara-negara kawasan ASEAN.

• Menciptakan stabilitas kawasan ASEAN dengan semangat perdamaian, persahabatan saling pengertian dan juga saling membantu.

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

3. Organisasi Konferensi Islam (OKI) OKI merupakan organisasi Negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang dibentuk sebagai reaksi terhadap pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969 yang merupakan salah satu tempat suci umat Islam, selain Mekkah dan Madinah serta bentuk penolakan terhadap pendudukan wilayah-wilayah arab oleh Israel termasuk pula penguasaan atas Yerussalem semenjak tahun 1967.

Pendudukan Israel atas wilayah-wilayah arab khususnya kota Yerusalem semenjak tahun 1967 telah menimbulkan kekawatiran bagi negara-negara arab dan umat Islam akan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan Israel terhadap wilayah pendudukannya termasuk di Yerusalem yang didalamnya berdiri mesjid Al Aqsa. Pada tanggal 21 Agustus 1969 kekawatiran Negara-negara arab dan umat Islam terbukti dengan tindakan Israel yang membakar mesjid Al aqsa. Pembakaran mesjid Al Aqsa tersebut menimbulkan reaksi dari pemimpin negara arab khususnya Raja Hasan II dari Maroko, menyerukan para pemimpin negara-negara arab dan umat Islam badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah bersama-sama menuntut Israel bertanggungjawab atas pembakaran mesjid Al Aqsa tersebut Seruan Raja Hasan II dari Maroko mendapat sambutan dari Raja Faisal dari Arab Saudi dan Liga Arab, yang langsung ditindaklanjuti dengan pertemuan para duta besar dan menteri luar negeri liga arab pada tanggal 22-26 Agustus 1969 yang berhasil memutuskan : Untuk merealisasikan hasil-hasil pertemuan diatas kemudian dibentuklah panitia penyelenggara KTT Negara-negara Islam oleh Arab Saudi dan Maroko berangotakan; Malaysia, Palestina, Somali dan Nigeria, dan pada tanggal 22-25 September 1969 dilangsungkan Konfrensi Tingkat Tinggi negara-negara Islam dihadiri 28 negara dan menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya : 1.

Mengutuk pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel 2. Menuntut pengembaliam kota Yerusalem sebagaimana sebelum perang tahun 1967. 3. Menuntut Israel untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah arab. 4. Menetapkan pertemuan menteri luar negeri di Jeddah Arab Saudi pada bulan Maret 1970.

b. Tujuan OKI • Memelihara dan meningkatkan solidaritas diantara negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan politik dan pertahanan keamanan.

• Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci. • Membantu dan bekerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. • Berupaya melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, kolonialisme dalam segala bentuk. • Memperkuat perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat umat, dan hak masing-masing negara Islam. • Menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, saling pengertian antar negara OKI dan Negara-negara lain.

Struktur organisasi terdiri dari : • Badan utama meliputi : • KTT para raja dan Kepala negara/pemerintahan • Sekretaris Jenderal sebagai badan eksekutif • Konferensi para Menteri luar negeri • Mahkamah Islam Internasional sebagai badan Yudikatif • Komite-komite khusus, meliputi : • komite Al-Quds • komite keuangan • komite social, ekonomi dan budaya 3) Badan-badan subsider meliputi: a).

Bidang Ekonomi terdiri dari: 1. Pusat Riset dan latihan sosial ekonomi berpusat di Ankara (Turki). 2. Pusat Riset dan latihan teknik berpusat di Dhakka (Bangladesh) 3.

Kamar Dagang Islam berpusat di Casablanca (Maroko). 4. Dewan Penerbangan Islam berpusat di Tunis (Tunisia).

badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah

5. Bank Pembangunan Islam berpusat di Jeddah (Arab Saudi). b). Bidang Sosial Budaya terdiri dari: 1. Dana Solidaritas Islam berpusat di Jeddah (Arab Saudi) 2. Pusat Riset Sejarah dan Budaya Islam berpusat di Istambul (Turki). 3. Dana Ilmu, teknologi dan Pembangunan berpusat di Jeddah (Arab Saudi). 4. Komisi Bulan Sabit Islam berpusat di Bengasi (Libya) 5. Komisi Warisan Budaya Islam berpusat di Istambul (Turki). 6. Kantor Berita Islam Internasional berpusat di Jeddah (Arab Saudi).

d. Anggota OKI Organisasi Konfrensi Islam (OKI) pada saat pembentukannya memiliki anggota 28 Negara dan terus mengalami pertambahan, hingga dewasa ini anggota OKI berjumlah 46 negara yang berasal dari kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika.

Negara-negara anggota OKI adalah : Arab Saudi, Maroko, Aljazair, Bahrain, Libya, Mauritania, Djiboti, Mesir, Suriah, Tunisia, Yaman, Yordania, Oman, Qatar, Somalia, Irak, Lebanon, Kuwait, Uni Emirat Arab, Palestin, Afganistan, Bangladesh, Iran, Pakistan, Maladewa, Turki,Azerbaijan, Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Nigeria, Mali, Niger, Senegal, Uganda, Siera Leone, Guinea issau, Gabon, Gambia, Chad, Comoros, Camerun, Burkina Faso, Benin.

e. Kegiatan OKI Adapun kegiatan yang dilakukan OKI selalu dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam, negara-negara anggota, memelihara perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan dunia, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, baik dalam kegiatan politk, ekonomi dan sosial budaya.

Adapun tantangan yang dialami OKI sampai sekarang antara lain: • Meminimalisasi perbedaan orientasi politik diantara negara anggota OKI • Mengubah dan menghapuskan salah penafsiran dunia Barat terhadap Islam yang selalu negatif, seperti mengaikkan Islam, dengan kegiatan Fundamentalis, Terorisme, dan kekerasan lainya.

• Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta Solidaritas antar Anggota OKI. • Meningkatkan Kerjasama dalam berbagai bidang untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat seluruh negara anggota OKI. • Mengupayakan terus-menerus agar kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Pelestina. MEE atau Europen Economic Community (EEC) merupakan organisasi kerjasama bidang ekonomi negara-negara Eropa yang dibentuk dalam pertemuan menteri luar negeri dari enam negara Eropa yakni; Prancis, Belgia, Jerman (ketika itu bernama Jerman Barat), Italia, Belanda dan Luxemberg di Roma Italia (Perjanjian Roma) pada tanggal 25 Maret 1957.

Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi kerjasama “ Masyarakat arang batu dan baja Eropa”(Montan Unio) yang berdiri pada tahun 1950 atas usul menteri luar negeri Prancis Robert Schuman. a. latar belakang pembentukan MEE • Adanya kesulitan ekonomi yang dialami negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II.

• Gagalnya segala upaya yang dirintis dalam rangka mempersatukan Eropa dalam bidang politik mulai dari usul pembentukan Pan Eropa yang di usulkan Richard Chaudehov dari Austria tahun 1923 dan gagasan pembentukan Dewan Eropa oleh Winston Churchill dari Inggris, sehingga perang acap kali terjadi antar sesama negara Eropa ( PD I dan PD II) • Keinginan untuk menaikkan kembali gengsi Eropa di dunia b.

Tujuan MEE • mempererat kerjasama bidang ekonomi di antara sesama negara Eropa • meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa • mengujudkan integrasi negara-negara Eropa yang aman, makmur dan bersatu. • memperluas lapangan kerja bagi rakyat Eropa • memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. • menghapus semua yang merintangi, menghambat peningkatan perdagangan internasional.

• menjaga keseimbangan perdagangan antar sesama anggota MEE. • memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara di luar MEE. 2. Dewan Eropa ( The Council) dewan Eropa beranggotakan seluruh menteri-menteri luar negeri angota, mempunyai kekuasaan tertinggi, dengan tugas; merencanakan dan memberi putusan atas semua rencana dan usul baru yang diajukan.

3. Komisi Eropa ( Commission) Komisi Eropa beranggotakan 9 orang yang dipilih dari negara-negara anggota, dengan tugas sebagai badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah harian MEE, dengan masa jabatan 4 tahun.

4. Badan Peradilan (The Court of Justice) Badan peradilan beranggotakan 7 orang hakim wakil dari negara-negara anggota dengan tugas; mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan MEEdengan masa jabatan 6 tahun.

d. Negara-negara anggota MEE adalah: Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Belanda, Belgia, Luxemberg, Denmark, Inggris, Irlandia, Spanyol, Portugal, Norwegia dan Yunani, e. Kegiatan MEE. Dalam rangka mencapai tujuan MEE khususnya peningkatan kerjasama ekonomi telah dilakukan berbagai upaya- upaya diantaranya: • penghapusan bea barang masuk bagi pruduk-pruduk tertentu dari negara anggota • menyeimbangkan ekspor dan impor negara-negara anggota • memberikan kebebasan kepada kaum buruh untuk membentuk organisasinya.

• membuat kebijakan bersama menyakut pertania dan juga transportasi. • membantu negara anggota yang lamban dalam pertumbuhan ekonomi Sedangkan dalam upaya mewujudkan integrasi Eropa dalam bidang ekonomi telah pula dilakukan dengan; pembentukan pasar bersama Eropa, Pasar Tunggal Eropa, Uni Eropa dalam perjanjian Maastrict tahun 1992 yang diteruskan dengan pembentukan badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah keuangan Eropa pada tahun 1994, Pada tahun 1995 Uni Eropa mengeluarkan peraturan bagi setiap warga Eropa bebas bepergian dan mencari kerja di seluruh kawasan Eropa,dan Eropa kemudian membentuk Bank Sentral Eropa sampai kemudian membentuk mata uang tunggal Eropa EURO yang mulai diluncurkan sejak 1 Januari 1999 dan dipakai bersama dengan mata uang masing-masing negara Eropa.

APEC adalah forum kerjasama ekonomi kawasan Asia Fasifik yang gagasan pendiriannya datang dari PM Australia Robert Hawke (Bob Hawke) pada pertemuan menteri luar negeri negara-negara kawasan Asia Pasifik di CanberraAustralia pada bulan Nopember 1989. • Latar belakang didirikan APEC • Adanya perubahan konstelasi politik dunia yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi kerjasama regional yang cendrung tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara kawasan Asia Pasifik • Adanya saling ketergantungan antar negara dalam memperoleh sumber daya alam dan pemasaran hasil-hasil Industri.

• Munculnya globalisasi dunia yang menuntut setiap negara untuk melakukan penyesuaian dan perubahan jika tidak ingin ketinggalan khususnya dalam bidang ekonomi. • Adanya perubahan besar di kawasan Eropa timur dalam bidang ekonomi dan politik khusunya menjelang kehancuran komunisme. b. Tujuan dibentuknya APEC. • Meningkatkan perdagangan dan Investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik.

• Mengujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pembangunan ekonomi sejalan dengan semangat dan ketentuan WTO. • Meningkatkan kerjasama ekonomi menuju sistim perdagangan dan invertasi bebas dikawasan Asia Pasifik dan dunia internasional. c. KTT APEC APEC memiliki forum kerjasama tertinggi disebut APEC Economi Leader Meeting (AELM) atau Pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC.

Sampai dengan tahun 1999 telah dilangsungkan tujuh kali AELM, yakni : • AELM di Seattle, Amerika Serikat ( 1993) • AELM d Bogor, Indonesia ( 1994) • AELM di Osaka, Jepang ( 1995) • AELM di Manila, Philipina ( 1996) • AELM di Vancouver, Kanada ( 1997) • AELM di Kuala Lumpur Malaysia ( 1998 ) • AELM di Auckland Selandia Baru (1999).

d. Keanggotaan APEC APEC memmiliki sifat keanggotaan yang sangat terbuka dan tidak membedakan antara negara maju dan negara sedang berkembang, dan sampai sekarang anggota APEC sebanyak 21 negara yang dapat dibagi menjadi : 1. Negara Sangat Maju. Seperti; Amerika Serikat dan Jepang 2.

Negara Maju, seperti; Kanada, Australia, dan Selandia Baru 3. Negara Industri, seperti; Korea Selatan, Taiwan Hongkong dan Singapura. 4. Negara sedang berkembang, seperti; Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, Thailand, RRC, Mexico, Chili, dan Papua Nugini.
1. Berikan penjelasan mengapa organisasi public perlu melakukan perubahan organisasi? Berikan contohnya! 2. Sebuah organisasi akan mengganti system … layanannya dengan dari manual yang dilayani oleh manusia akan digantikan oleh mesin satu tahun ke depan.

Analisislah model pengembangan sumberdaya manusia yang efektif untuk mendukung strategi tersebut? 3. Analisislah keterkaitan antara strategi, struktur dan teknologi kerja. 1. Dari suatu penelitian didapatkan data yang kemudian di olah menjadi tabel sebagai berikut: Tabel 1 Nama kelompok Nama Ketua kelompok Produk … yang dihasilkan Jumlah anggota kelompok Durasi pengerjaan A Andi 60 6 30 hari B Joko 75 7 25 hari C Anita 55 5 28 hari D Widya 40 4 27 hari E Rohani 70 7 30 hari Berdasar tabel 1, anda diminta untuk menentukan nama variabel yang adaMENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengemukakan dasar negara merdeka dalam sidang pertama BPUPKI.

Dari pendapat yang berkembang diantara Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, akhirnya disepakati bahwa dasar negara Indonesia terdiri dari lima unsur dengan nama Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali di perkenalkan oleh Soekarno (penggali), dengan rumusan sebagai berikut: • Kebangsaan Indonesia; • Internasionalisme atau Perikemanusiaan; • Mufakat atau Demokrasi; • Kesejahteraan Sosial; • Ketuhanan yang berkebudayaan.

Karena adanya rumusan yang berbeda diantara para anggota, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas usul-usul yang diajukan oleh para anggota, baik itu usul secara lisan maupun tertulis. Panitia kecil badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah dibentuk oleh BPUPKI pada 1 Juni 1945 dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan.

Baca Juga: Perang Diponegoro Dr.(H.C.) Ir. H.Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945–1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan.

Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Konferensi Meja Bundar Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) Drs.H.Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama.

Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS.

Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia,Bandar udara internasional Tangerang Banten, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diabadikan di Belanda yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem dengan nama Mohammed Hattastraat. Pada tahun 1980, ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.

Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Keppres nomor 081/TK/1986/ Saat-saat mendekati Proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia.

Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat (Vietnam) untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok hari dimana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik ke kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat).

Baca Juga: Sejarah Terbentuknya PBB Menurut Para Ahli Mr. Achmad Soebardjo (anggota) Mr.Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 meninggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Achmad Soebardjo memiliki gelar Meester in de Rechten, yang diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda.

Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Mohammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa “Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah” yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Baca Juga: Kronologis Proklamasi Kemerdekaan Beserta Penjelasannya Mr. Muhammad Yamin (anggota) Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. (lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus “pencipta imaji keindonesiaan” yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia.

Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda.

Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.

KH. Wachid Hasyim (anggota) Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914 –meninggal di Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953 pada umur 38 tahun) adalah pahlawan nasional Indonesia dan menteri negara dalam kabinet pertama Indonesia. Ia adalah ayah dari presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy’arie, salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Wahid Hasjim dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Baca Juga: “Dekrit Presiden” Alasan Dikeluarkannya & ( Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ) Pada tahun 1939, NU menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), sebuah badan federasi partai dan ormas Islam pada zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943 ia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menggantikan MIAI.

Selaku pemimpin Masyumi ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Selain terlibat dalam gerakan politik, tahun 1944 ia mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhannya ditangani oleh KH. A. Kahar Muzakkir. Menjelang kemerdekaan tahun 1945 ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI Abdul Kahar Muzakir (anggota) Prof. KH. Abdoel Kahar Moezakir atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakir, adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945 – 1948 dan 1948 – 1960.

Ia adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Tokoh Islam yang pernah menjadi anggota Dokuritsu Zunby Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ini pula yang tetap dipertahankan ketika UII dihadirkan sebagai pengganti STI pada 4 Juni 1948.

Ia menduduki jabatan sebagai Rektor UII sampai tahun 1960.Pada masa sekarang ia diusulkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Baca Juga: “Sidang BPUPKI Tanggal 29 Mei 1945” Suasana & ( Tokoh – Hasil Yang Pertama ) Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) Abikoesno Tjokrosoejoso (juga dieja Abikusno Cokrosuyoso, lahir di Kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897 meninggal tahun 1968) adalah salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi.

Ia merupakan anggota Panitia Sembilan yang merancang pembukaan UUD 1945 (dikenal sebagai Piagam Jakarta). Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Kakak Tjokrosoejoso adalah Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin pertama Sarekat Islam.

Setelah kematian saudaranya pada 17 Desember 1934, Abikoesno mewarisi jabatan sebagai pemimpin Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Bersama dengan Mohammad Husni Thamrin, dan Amir Sjarifoeddin, Tjokrosoejoso membentuk Gabungan Politik Indonesia, sebuah front persatuan yang terdiri dari semua partai politik, kelompok, dan organisasi sosial yang menganjurkan kemerdekaan negara itu. Mereka menawarkan dukungan penuh kepada otoritas pemerintahan kolonial Belanda dalam hal pertahanan untuk melawan Jepang jika mereka diberikan hak untuk mendirikan parlemen di bawah kekuasaan Ratu Belanda.

Belanda menolak tawaran tersebut.Selama masa pendudukan Jepang, Abikoesno Tjokrosoejoso adalah tokoh kunci dalam Masyumi. H. Agus Salim (anggota) Haji Agus Salim (lahir dengan nama Mashudul Haq (berarti “pembela kebenaran”); lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 4 November 1954 pada umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia.

Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keppres nomor 657 tahun 1961.

Peran Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan RI antara lain: • anggota Volksraad (1921-1924) • anggota panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan UUD 1945 • Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Sjahrir II 1946 dan Kabinet III 1947 • pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947 • Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Sjarifuddin 1947 • Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta 1948-1949 Baca Juga: Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia Mr.

A.A. Maramis (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (lahir di Manado, Sulawesi Utara, Hindia Belanda 20 Juni tahun 1897 – meninggal di Indonesia tahun 1977; badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah 80 tahun) adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah jadi anggota KNIP, anggota BPUPKI dan Menteri Badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah pertama Republik Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Oeang Republik Indonesia pada tahun 1945.

Adik kandung Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda. Ia mempunyai istri bernama Elizabeth Maramis Velthoed yang merupakan seorang wanita asal Belanda. Pada waktu Agresi Militer Belanda II, AA Maramis berada di New Delhi, India dan ditugasi untuk memimpin Pemerintah RI dalam pengasingan.

Ia kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Darurat dimasa PDRI yang diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara. Di awal jabatan politiknya, Mr. A.A. Maramis menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, bersama rekan seperjuangan lainnya antara lain Ir.

Soekarno dan Mr. Ahmad Subardjo.Mr. A.A. Maramis adalah salah satu orang yang merumuskan dan menandatangani Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dia mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Drs. Mohammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. A.A.

Maramis juga adalah salah satu orang yang menandatangani Piagam tersebut bersama dengan Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Demikianlah pembahasan mengenai semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Isi Piagam Jakarta Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta,22-6-2605 Ir.Sukarno Drs.MohammadHatta Mr.A.A.Maramis AbikusnoTjokrosujoso AbdulkaharMuzakir H.A.Salim MrAchmadSubardjo WachidHasjim Mr Muhammad Yamin Hasil Sidang BPUPKI Hasil Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 Muh.Yamin (29 Mei 1945) • Peri kebangsaan • Peri kemanusiaan • Peri ketuhanan • Peri kerakyatan • Kesejahteraan rakyat Prof.Dr.Supomo (31 Mei 1945) • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir batin • Musyawarah • Keadilan rakyat Ir.Soekarno (1 Juni 1945) • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme dan kemanusiaan • Mufakat dan demokrasi • Kesejahteraan soisal • Ketuhanan yang Maha Esa Anggota Panitia Sembilan • Ir.

Soekarno ( ketua) • Drs. Mohammad Hatta ( wakil ketua) • Mr. Achmad Soebardjo (anggota) • Mr. Mohammad Yamin (anggota) • KH. Wahid Hasjim (anggota) • Abdoel Kahar Moezakir (anggota) • Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) • H.

Agus Salim (anggota) • Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Nilai Sila Pertama Pancasila • Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta.

Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini : • Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. • Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. • Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama.

• Mengembangkan kehidupan toleransi baik antarintern maupun antara umat beragama. • Mengatur hubungan Negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila Ke-1, antara lain : • Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

• Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. • Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaann masing-masing. • Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain.

nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.

Peran dan Pelopor Anggota Panitia Sembilan Hasyim Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah Islam di Indonesia. Beliau merupakan pendiri Partai Nahdlatul Ulama (NU), pernah menjabat sebagai Menteri Agama, dan anggota BPUPKI serta salah seorang penandatangan Piagam Jakarta ( Jakarta Charter), yaitu preambul UUD Republik Indonesia yang ditandatangani pada 22 Juni 1945 di Jakarta.

Wahid Hasyim lahir pada tanggal 1 Juni 1914. Ayahnya, KH. Hasyim Asyari, adalah seorang ulama besar dan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Sejak kecil ia belajar di pesantren Tebuireng dan berbagai pesantren lainnya, bahkan sampai ke Mekah saat berusia 18 tahun.

Ia sangat giat belajar dan memiliki hobi membaca yang sangat kuat. Ia memperdalam ilmunya dengan berlangganan koran dan majalah, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Ia memang merupakan pribadi yang cerdas dan seorang otodidak yang hebat. Badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah waktu berumur 24 tahun ia mulai aktif di organisasi NU dan tahun berikutnya ia diangkat menjadi anggota Pengurus Besar NU. Pada tahun itu juga ia dipilih menjadi Ketua MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), sebuah badan federasi sejumlah organisasi sosial-politik Islam dan wadah persatuan umat Islam.

Ia terpilih kembali sebagai ketua dewan dalam Kongres Muslimin Indonesia, yang merupakan kelanjutan MIAI. Tetapi organisasi ini dibubarkan oleh jepang pada 1943 dan tidak lama kemudian berdiri wadah baru bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Saat itu pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Shumubu, yaitu badan urusan agama Islam yang dipimpin oleh KH.

Hasyim Asy’ari selaku Ketua, KH. Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua dan KH A. Wahid Hasyim selaku Wakil Ketua. Tetapi Wahid Hasyim yang kemudian ditunjuk sebagai pimpinan disana mewakili ayahnya yang tidak bisa meninggalkan Jawa Timur. Badan ini yang menjelma menjadi Departemen Agama setelah Indonesia merdeka. Demikianlah artikel dari dosenpendidikan.co.id mengenai Panitia Sembilan – Isi Piagam, Hasil Sidang, Anggota, Sila Perrtama, Peran, Pelopor, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada IPS, Sejarah Ditag anggota panitia kecil uraian, anggota panitia sembilan beserta fotonya, anggota panitia sembilan dan perannya, anggota panitia sembilan uraian, apa saja tugas dan siapa saja anggota panitia sembilan, apa tugas panitia sembilan, apa tujuan diadakan sidang bpupki kedua, apa yang dibahas dalam sidang bpupki kedua, apakah agenda dari sidang ppki yang kedua, biografi panitia 9 secara lengkap, bpupki pada sidang pertama membahas mengenai, bunyi sila pertama piagam jakarta adalah, dapat menyebutkan tugas panitia sembilan, ditetapkannya pancasila sebagai dasar negara, hasil sidang panitia sembilan, isi piagam jakarta, jelaskan cara pembentukan ppki, jelaskan keanggotaan ppki, jelaskan tugas panitia sembilan, jelaskan tugas panitia sembilan yang dibentuk bpupki, jumlah komposisi golongan panitia sembilan, kapan panitia sembilan dibubarkan, kapan sidang pertama bpupki dilaksanakan, kapankah persidangan bpupki pertama diadakan, keanggotaan panitia sembilan, keteladanan panitia sembilan, ketua panitia kecil adalah, kh agus salim lahir di kota, latar belakang perbedaan rumusan pancasila, latar belakang piagam jakarta, makalah panitia sembilan, menjelaskan alasan dibubarkannya bpupki, menjelaskan keanggotaan panitia sembilan, menyebutkan anggota panitia sembilan, panitia delapan, panitia kecil, panitia sembilan brainly, panitia sembilan dan biografinya, panitia sembilan diketuai oleh, panitia sembilan uraian, pendiri negara pengusul rumusan dasar negara, photo panitia 9, piagam jakarta, piagam jakarta disebut juga dengan, rumusan dasar negara dalam piagam jakarta, salah satu rumusan isi piagam jakarta adalah, sebutkan agenda sidang pertama bpupki, sebutkan ketua panitia perancang uud, sebutkan panitia-panitia, sebutkan tiga hal badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah dilaporkan, sebutkan tugas pokok ppki, sejarah piagam jakarta, sejarah ppki, setelah bpupki dibubarkan kemudian dibentuk, siapa saja anggota panitia sembilan, siapa saja yang menjadi anggota panitia sembilan, tanggal 1 juni 1945 dikenal sebagai hari, tokoh panitia sembilan dan gambarnya, tugas dari anggota panitia lima, tugas panitia delapan, tugas panitia sembilan, tugas panitia sembilan bentukan bpupki adalah a menyempurnakan hasil sidang bpupki 1, tugas panitia sembilan bentukan bpupki adalah brainly, tugas panitia sembilan dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar negara adalah, tujuan dibentuknya panitia sembilan, tujuan pembentukan ppki, uraikan hasil dari sidang kedua bpupki Navigasi pos • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
Daftar Isi Artikel • Pengertian • Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI • Sidang resmi pertama • Persidangan resmi BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 • Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI • Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 • Sebarkan ini: • Posting terkait: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat BPUPKI) merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui akan pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan juga Sumatra.

BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan juga Indonesia Timur yang dikuasai komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa. Pendirian badan ini telah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan juga Raden Pandji Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (dari orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri ialah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)/dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatra, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, dan 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya.

Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan dengan “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) / dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai.

Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

BPUPKI resmi dibentuk tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda yaitu (wakil ketua), Raden Pandji Soeroso dan juga Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr.

Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, terdiri dari: 60 orang anggota aktif ialah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak memiliki hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).

Selama BPUPKI berdiri, sudah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut : Sidang resmi pertama Persidangan resmi BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung “Chuo Sangi In”, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut ialah gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga “Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda” di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta.

Akan tetapi masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” juga merumuskan dasar negara Indonesia.

Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa juga Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yaitu disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar ialah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini ialah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu ialah sebagai berikut : Sidang pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “ 1. Peri Kebangsaan; 2.

Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”. Sidang pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr.

Dr. Soepomo berpidato mengemukakanbahwa gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu: “ 1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”. Sidang pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato beliau mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Pancasila”, yaitu: “ 1.

Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”. Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir.

Soekarno tersebut kemudian dikenal istilah “Pancasila”, masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: “ 1. Sosionasionalisme; 2.

Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut jika hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu sila: “Gotong-Royong”, ini ialah upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut berada dalam kerangka “satu-kesatuan”, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya.

Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkanlah dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, sesudah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih.

Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan dengan”Panitia Sembilan” dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas guna mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua Naskah Asli “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” yang dihasilkan oleh “Panitia Sembilan” pada 22 Juni 1945 Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu antara kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah “Panitia Sembilan” tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu.

Adapun susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” ini ialah sebagai berikut : • Ir. Soekarno (ketua) • Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) • Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) • Mr. Prof.

Mohammad Yamin, S.H. (anggota) • Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota) • Abdoel Kahar Moezakir (anggota) • Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) • Haji Agus Salim (anggota) • Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir.

Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut. Tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir.

Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu : Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”, yang isinya yaitu meliputi : Wilayah negara Indonesia ialah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang ialah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya, Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama yaitu “Piagam Jakarta”, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” pada akhirnya disetujui dengan urutan dan juga redaksional yang sedikit berbeda.

Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI Persidangan resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan lagu digantikan dengan dibentuknya badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (“PPKI”) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir.

Soekarno sebagai ketuanya. Tugas “PPKI” ini yang pertama ialah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Anggota “PPKI” sendiri terdiri 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri badan mee yang beranggotakan 9 orang dengan masa jabatan 4 tahun adalah 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatra, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

“PPKI” ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan juga sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota “PPKI” ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Mr. Kasman Singodimedjo, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr.

Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Secara simbolik “PPKI” dilantik oleh Jendral Terauchi, tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs.

Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke “Kota Ho Chi Minh” atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh (dahulu bernama: Saigon), merupakan kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Pada saat “PPKI” terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk bisa merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia.

Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk juga proklamasi kemerdekaan dalam sidang “PPKI”.

Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa “PPKI” ini ialah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang.

Di lain pihak “PPKI” ialah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru. Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang ialah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari “PPKI”. Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada “PPKI”.

Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah “PPKI” harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan juga rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan juga makmur. Ir. Soekarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Mohamad Ibnu Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta Sementara itu dalam sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya “tujuh kata” dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”.

Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang “PPKI” dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut.

Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai “pembukaan (bahasa Belanda: “preambule”) dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945″, yang saat ini biasa disebut dengan hanya UUD ’45 adalah : Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”.

Kedua, anak kalimat “Piagam Jakarta” yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”. Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“PPKI” sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap “PPKI” sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan.

Anggota “PPKI” telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya “PPKI” dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri. demikianlah artikel dari passinggrade.co.id mengenai √ 9 Anggota BPUPKI : Sejarah, Pengertian, Anggota, Tugas, Sidang, Tujuan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya. baca juga : • √ 19 Prospek kerja ilmu hukum : Pidana, Manajemen, Politik dan Gajinya • √ 37 Prospek Kerja Sastra Inggris dan Gajinya • √ 16 Prospek Kerja Farmasi dan Gaji • √ 20 Prospek Kerja Administrasi Negara Posting terkait: • Program Kerja Osis • Motto OSIS • Contoh Visi Misi Osis Posting pada UMUM Ditag 69 nama anggota bpupki, anggota anggota bpupki beserta fotonya, anggota bpupki, anggota bpupki brainly, anggota ppki, berapa jumlah anggota bpupki dan sebutkan namanya, hasil bpupki, hasil sidang bpupki, jumlah anggota bpupki, makna bpupki, pembentukan bpupki, rangkuman bpupki, sebutkan 67 anggota bpupki, sejarah bpupki sampai proklamasi, sejarah ppki, sejarah singkat bpupki, siapa saja 62 anggota bpupki, sidang bpupki 2, susunan anggota bpupki, tugas dan tujuan bpupki, tujuan bpupki, tujuan ppki Post Terbaru • Program Kerja Osis • 16 Prospek Kerja Agribisnis • √ Larutan Non Elektrolit : Pengertian, Contoh dan Penjelasannya • Motto OSIS • Prospek Kerja Teknik Industri dan Gajinya • Sinopsis Novel Dia Adalah Kakakku • Sinopsis Novel Sepotong Hati yang Baru • Sinopsis Novel Kau, Aku dan Sepucuk Angpau Merah • Sinopsis Novel Sunset Bersama Rosie • Sinopsis Novel Selamat Tinggal

NX CAT 11 Practice separating project framework for students part 4




2022 www.videocon.com