Pp thr asn 2021

pp thr asn 2021

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan komponen Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lebaran 2021 hanya terdiri gaji pokok dan tunjangan melekat. Artinya tunjangan kinerja kembali tidak dimasukkan pemerintah dalam komponen pembayaran THR di tahun ini.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 terkait pemberian THR dan gaji ketiga belas untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Dalam PP tersebut berisi komponen THR yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. "THR yang dibayarkan pada tahun ini adalah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat.”tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (29/4).

Selain itu ia mengungkapkan alasan pemerintah menggunakan skema seperti tahun 2020 yakni mempertimbangkan penanganan Covid-19 yang masih dihadapi di tahun ini, selain itu pemerintah juga masih terus fokus dalam penanganan Covid-19 dan sekaligus melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Ini merupakan langkah pemerintah untuk di satu sisi tetap berikan THR untuk seluruh PNS, pensiunan, dan P3K, namun di sisi lain pemerintah yang dalam kondisi Covid-19 butuh dana untuk penanganan sekaligus berikan perhatian yang masih dibutuhkan dari pemerintah," papar Sri Mulyani.

Di sisi lain, ia mengatakan instrumen APBN merupakan alat untuk tetap fokus dalam penanganan Covid-19 khususnya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos). Sri Mulyani menyatakan pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk mengimplementasi beberapa program seperti, Kartu Prakerja, subsidi kuota internet, bantuan produktif untuk pelaku UMKM, dan imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM.

"Dengan demikian pemerintah terus mencoba menyeimbangkan dalam berbagai tujuan yang saya tahu sangat penting sesuai arahan Pak Presiden agar ekonomi betul-betul bisa tertangani, tapi tetap berikan PNS Pp thr asn 2021 jelas Sri Mulyani.

Adapun pemerintah akan menggelontorkan Rp 30,8 triliun untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan dengan penyalurannya akan dilakukan mulai periode H-10 sampai H-5 sebelum Idul Fitri. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id) Pemberian - Tunjangan Hari Raya - Gaji Ketiga Belas - Aparatur Negara - Pensiunan - Penerima Pensiun - Penerima Tunjangan - Tahun 2021 - THR 2021 Peraturan Pemerintah (PP) NO.

63, LN.2021/No.108, TLN No.6682, jdih.setneg.go.id : 20 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 ABSTRAK: • Untuk meningkatkan pembelajaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

• Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun pp thr asn 2021 UU Nomor 1 Tahun 2004; dan UU Nomor 9 Tahun 2020. • PP ini mengatur mengenai pemberian landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. CATATAN: • Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.

pp thr asn 2021

• PP ini mencabut PP Nomor 24 Tahun 2020 dan PP Nomor 44 Tahun 2020. • Penjelasan 14 hlm. Dicabut dengan : • PP No. 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Mencabut : • PP No.

44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan • PP No.

24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.

Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan THR PNS akan mulai dicairkan pada H-10 Lebaran 2021 ini. Nantinya akan ada peraturan pemerintah atau PP THR 2021 tentang pencairan THR PNS.

Biasanya PP THR ini diterbitkan menjelang hari raya Idul Fitri. Sri Mulyani mengungkapkan proses pencairan ini dilakukan secara bertahap. "Jadi apakah akan beri dampak positif pasti, Pp thr asn 2021 ini seperti yang biasa kita sampaikan akan dibayarkan pada H-10 nanti sampai H-5, karena biasanya ini bertahap," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, kamis (22/4/2021).

Ini artinya jika lebaran 12 Mei 2021 maka THR PNS 2021 ini dicairkan pada pp thr asn 2021 Mei. Sri Mulyani Indrawati mengatakan payung hukum mengenai THR PNS pusat dan daerah masih dalam proses paraf masing-masing pejabat terkait sebelum pada akhirnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi. "Jadi nanti akan kita umumkan, PP (THR 2021)-nya masih dalam proses dalam paraf bersama untuk selanjutnya ditandatangani bapak presiden," katanya. Baca juga: Tok!

Sri Mulyani Siapkan Rp 30 Triliun buat THR PNS Anggaran Rp 30,6 T Sri Mulyani sudah menetapkan anggaran THR PNS 2021 ini sebesar Rp 30,6 triliun. Dari pp thr asn 2021 anggaran itu, sebesar Rp 14,8 triliun pp thr asn 2021 daerah dan sisanya Rp 15,8 triliun untuk PNS daerah. "Kalau dilihat jumlah dari belanja negara kita, jumlah THR kita yang akan dibelanjakan untuk pusat Rp 30,6 triliun, dan untuk daerah akan mencapai Rp 14,8 triliun, jadi totalnya mencapai Rp 30,6 triliun," kata Sri Mulyani.

Untuk besaran THR PNS tahun ini, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani saat masih menjabat sebagai Dirjen Anggaran pernah mengatakan THR PNS 2021 diusahakan akan cair secara penuh. Berbeda dengan Lebaran sebelumnya yang cair tidak penuh karena anggaran belanja pegawai untuk penanganan COVID-19. "Kebijakan penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan Gaji ke 13/Pensiunan 13 yang diharapkan diberikan secara full," kata Askolani kepada detikcom beberapa waktu lalu terkait PP THR 2021.

(kil/fdl) Suara.com - Pemerintah memastikan dalam waktu dekat Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dalam proses penerbitan (PP), dan akan ada press conference dari pemerintah, jadi di tunggu ya," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari kepada Suara.com, Minggu (25/4/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI akan cair paling lambat 5 hari menjelang perayaan lebaran tahun ini. Bendahara Negara itu menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR PNS pada tahun 2021 telah dipersiapkan dan akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Baca Juga: Kepikiran THR, Sekilas Dikira Gepokan Duit, Pas Dicek Bikin Melongo Untuk lebaran tahun ini anggaran THR yang disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 45,4 triliun.

"Jumlah THR kita yang akan dibelanjakan untuk pusat mencapai Rp 30,6 triliun, nanti dan untuk daerah akan mencapai Rp 14,8 triliun. Jadi totalnya mencapai 45,4 triliun," kata Sri Mulyani.

pp thr asn 2021

Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah tengah merampungkan pembahasan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana pencairan THR tersebut. Baca Juga: Pemprov Jatim Siapkan Posko Pengaduan THR di Tiap Kabupaten Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pemberian THR bisa mengerek laju Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1 persen.

"Kebijakan pembayaran THR ini bisa menambah 1 persen PDB, karena jumlahnya (anggaran) yang cukup besar," katanya. IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun ini pemerintah memastikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan penuh setelah tahun lalu dipangkas karena pandemi Covid-19.

Gaji ke-13 para PNS dan pensiunan biasanya dibayarkan menjelang pergantian tahun ajaran baru atau pada kisaran bulan Juli. Gaji ke-13 pada praktiknya memang ditujukan dalam membantu belanja PNS saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah. Sementara THR, pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Proses pencairan THR, pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum merilis aturan yang dimaksud. Aturan pencairan THR biasanya diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Artinya, kemungkinan besar THR PNS akan dicairkan pada Mei mendatang.

Kendati demikian hingga berita ini diturunkan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mengkonfirmasi pertanyaan CNBC Indonesia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Menurutnya, tahun ini THR dan gaji ke-13 akan kembali ke kondisi normal seperti pada tahun-tahun pp thr asn 2021 terjadi pandemi Covid-19. "Direncanakan pemberian THR dan Gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full," ujarnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Namun, sebelum penerapannya nanti, menurutnya pemerintah akan tetap melihat kondisi APBN dalam menangani dampak Covid-19, apakah perlu melakukan pemangkasan seperti tahun ini atau kembali ke saat kondisi normal. "Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan," kata Askolani.
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Dengan demikian, THR dan gaji ke-13 untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) pusat maupun daerah, TNI, Polri, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara akan segera cair.

Bersamaan dengan itu, diatur pula tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja.

"Pada 13 April 2022 saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022). Baca juga: Aturan Pemberian THR 2022 Jokowi mengatakan, kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain itu, pemberian THR dan gaji ke-13 juga diharapkan mampu menambah daya beli masyarakat. "Dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Baca juga: Dorong Pembayaran THR 100 Persen, Anggota DPR: Pandemi Covid-19 Tak Boleh Lagi Jadi Alasan Nantinya, kata Jokowi, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 akan pp thr asn 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

pp thr asn 2021

Sementara, THR dan gaji ke-13 yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah. Merujuk PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang pencairan THR dan gaji ke-13 ASN tahun lalu, disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Meski begitu, apabila THR belum dapat dibayarkan ketika itu, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Merujuk aturan tahun lalu, THR yang akan dibayarkan terdiri atas: • gaji pokok; • tunjangan keluarga; • tunjangan pangan; • dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

THR tersebut diberikan sesuai jabatan dan/atau pangkatnya. Berita Terkait Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR Serikat Pekerja Minta Menaker Pastikan THR 2022 Tak Dicicil Menaker Ida Tegaskan THR Wajib Dibayar Paling Lambat Pp thr asn 2021 Idul Fitri Aturan Pemberian THR untuk Pegawai Baru Status Pekerja yang Wajib Dapat THR Menurut Aturan Kemenaker Berita Terkait Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR Serikat Pekerja Minta Menaker Pastikan THR 2022 Tak Dicicil Menaker Ida Tegaskan THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Idul Fitri Aturan Pemberian THR untuk Pegawai Baru Status Pekerja yang Wajib Dapat THR Menurut Aturan Kemenaker Jokowi: Arus Mudik Tahun ini Sangat Besar, Ada 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Sepeda Motor https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/18105341/jokowi-arus-mudik-tahun-ini-sangat-besar-ada-23-juta-mobil-pribadi-dan-17 https://asset.kompas.com/crops/vG8jwXZsLM9cUckt-E2tOXhH4Vo=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2022/04/14/6257998b2ddc5.jpgPemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Saat ini Pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2021 diatur dengan PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 menyebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain (tanpa tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah.

Namun demikian, diantara Aparatur Negara dan Pensiunan yang memenuhi pp thr asn 2021 untuk menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, hanya diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. Aparatur Negara atau Pensiunan yang karena status/kedudukannya sebagai Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara atau Pensiunan sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.

Penetapan PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas juga diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah. Kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut diberikan secara proporsional pp thr asn 2021 pada kedudukanjabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerjanya.

Salah satu yang dapat kita pahami mengapa PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 diterbitkan adalah bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan diantaranya penetapan gaji dan tunjangan.

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.

Besaran THR dan Gaji Ke-13 tahun 2021 untuk Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-Pegawai ASN ada dalam Lampiran PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Lampiran tersebut isinya adalah sebagai berikut: BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PIMPINAN, ANGGOTA, Pp thr asn 2021 PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA NO Uraian Besaran Maksimal 1.

Pimpinan dan Anggotan Lembaga Nonstruktrural a.

pp thr asn 2021

Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp.9.592.000,00 b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain. Rp.8.793.000,00 c. Sekretais atau dengan sebutan lain Rp.7.993.000,00 d. Anggota Rp.7.993.000,00 2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural dan Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat: a.

Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp9.592.000,00 b. Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp.7.342.000,00 c. Eselon III/Pejabat Administrator Rp.5.532.000,00 d. Eselon IV/Jabatan Pengawas Rp.5.242.000,00 3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan jenjang pendidikan: a.

Pendidikan SD/SMP Sederajat - Masa Kerja s.d 10 tahun Rp.2.235.000,00 - Masa Kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp.2.569.000,00 - Masa Kerja diatas 20 tahun Rp.2.971.000,00 b.

Pendidikan SMA/D1/sederajat - Masa Kerja s.d 10 tahun Rp.2.374.000,00 - Masa Kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp.3.154.000,00 - Masa Kerja diatas 20 tahun Rp.3.738.000,00 c Pendidikan DII/DIII/sederajat - Masa Kerja s.d 10 tahun Rp.2.963.000,00 - Masa Kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp.3.411.000,00 - Masa Kerja diatas 20 tahun Rp.4.046.000,00 d.

pp thr asn 2021

Pendidikan S1/DIV/sederajat - Masa Kerja s.d 10 tahun Rp.3.489.000,00 - Masa Kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp.4.043.000,00 - Masa Kerja diatas 20 tahun Rp.4.765.000,00 e. Pendidikan S2/S3/sederajat - Masa Kerja s.d 10 tahun Rp.3.713.000,00 - Masa Kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp.4.306/000,00 - Masa Kerja diatas 20 tahun Rp.5.110.000,00 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Pp thr asn 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 28 April 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 diundangkan Menkumham ad interim Mohammad Mahfud MD pada tanggal 28 April 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682.

Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Status PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, mencabut: • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6545), dan pp thr asn 2021 tidak berlaku.

Latar Belakang Pertimbangan PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 adalah: • bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan di antaranya penetapan gaji dan tunjangan; • bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; • bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara; • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Pp thr asn 2021 Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021; Dasar Hukum Dasar hukum PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 adalah: • Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pp thr asn 2021 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); Penjelasan Pp thr asn 2021 PP 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan diantaranya penetapan gaji dan tunjangan.

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pp thr asn 2021 karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain (tanpa tunjangan kinerja atau dengan sebutan lain) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah.

Namun demikian, diantara Aparatur Negara dan Pensiunan yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, hanya diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. Sedangkan bagi Aparatur Negara atau Pensiunan yang karena status/kedudukannya sebagai Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara atau Pensiunan sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas juga diberikan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerjanya. Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Isi PP Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, bukan format asli: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021.

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: • Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

• Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

• Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu. untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. Pasal 2 Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3 • Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: • PNS dan Calon PNS; • PPPK; • Prajurit TNI; • Anggota Polri; dan • Pejabat Negara. • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d termasuk: • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; • PNS,Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya; • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang tunggu; dan • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang Diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan.

• Aparatur Negara termasuk: • Wakil Menteri; • Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; • Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; • Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; • Hakim Ad hoc; • Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang terdiri atas: • Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain; • Wakil Ketua/Wakil Pp thr asn 2021 atau dengan sebutan lain; • Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan/atau • Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas: • Dewan Pengawas; dan • Pejabat Pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas: • Dewan Pengawas; dan • Dewan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan: • Menteri; • Pejabat Pimpinan Tinggi; • Administrator; atau • Pengawas, sesuai pp thr asn 2021 ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: • Presiden dan Wakil Presiden; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; • Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim Ad hoc; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; • Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; • Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri; • Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; • Gubernur dan Wakil Gubernur; • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan • Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

• Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: • Pensiunan PNS; • Pensiunan Prajurit TNI; • Pensiunan Anggota Polri; dan • Pensiunan Pejabat Negara. • Pensiunan Prajurit Pp thr asn 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b termasuk: • Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI; dan • Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TN1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi Prajurit TNI.

• Pensiunan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c termasuk: • Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri; dan • Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak Anggota Polri. pp thr asn 2021 Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: • Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dari PNS yang Meninggal Dunia atau Tewas; • Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak, dari Pensiunan PNS yang Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; • Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang Tewas yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak; • Penerima Pensiun Warakawuri/Duda atau Anak dari Prajurit TNI yang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia; • Penerima Pensiun Warakawuri/Duda atau Anak dari Pensiunan Prajurit TNI yang Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; • Penerima Pensiun Warakawuri/Duda atau Anak dari Anggota Polri yang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia; • Penerima Pensiun Warakawuri/Dudaatau Anak dari Pensiunan Anggota Polri yang Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; • Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Pejabat Negara yang Meninggal Dunia atau Tewas; • Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Pensiunan Pejabat Negara yang Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan • Penerima Pensiun Orang Tua dari Pejabat Negara yang Tewas dan tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: • Penerima Tunjangan Veteran; • Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; • Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; • Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; • Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine; • Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Warakawuri/Duda atau Anak dari Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI; • Penerima Tunjangan Pokok Warakawuri/Duda atau Anak dari Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNI; • Penerima Tunjangan Pokok Orang Tua Prajurit TNI yang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia dalam dan/atau oleh karena Dinas dan tidak meninggalkan Istri/Suami dan Anak; • Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Warakawuri/Duda atau Anak dari Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri; • Pp thr asn 2021 Tunjangan Pokok Warakawuri/Duda atau Anak dari Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri; • Penerima Tunjangan Pokok Orang Tua Anggota Polri yang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia dalam dan/atau oleh karena Dinas dan tidak meninggalkan Istri/Suami dan Anak; dan • Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri, • Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk: • Janda/Duda, Anak, atau Orang Tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS; • Janda/Duda atau Anak Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari Pensiunan PNS atau Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS; • Warakawuri/Duda, Anak, atau Orang Tua penerima gaji terusan dari Prajurit TNI atau Pp thr asn 2021 Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • Warakawuri/Duda atau Anak Penerima Pensiun Terusan dari Pensiunan Prajurit TNI atau Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pp thr asn 2021

Pasal 4 • Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Warga Negara Indonesia; • pada saat Peraturan Pemerintah pp thr asn 2021 diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; • pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan • diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila: • telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Pp thr asn 2021 dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau • telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf j yang diberikan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 5 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, hurufc, dan huruf d, dalam hal: • sedang cuti di luar tanggungan negara; atau • sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pp thr asn 2021

Pasal 6 • Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pp thr asn 2021 Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas: • gaji pokok; • tunjangan Keluarga; • tunjangan pangan; dan • tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya. • Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wakil Menteri, paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Menteri.

• Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi: • Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; dan • Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan: • Menteri; • Pejabat Pimpinan Tinggi; • Administrator; atau • Pengawas, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.

• Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. • Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Hakim Ad hoc, sebesar Tunjangan Hakim Ad hoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi: • Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; dan • Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang meliputi Penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

• Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi: • Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan • Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 7 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas: • 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; • tunjangan keluarga; • tunjangan pangan; dan • tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya. Pasal 8 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas: • pensiun pokok; • tunjangan keluarga; • tunjangan pangan; dan • tambahan penghasilan.

Pasal 9 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk: • tunjangan kinerja; • tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain; • tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain; • insentif kinerja; • insentif kerja; • tunjangan pengelolaan arsip statis; • tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; • tunjangan pengamanan; • tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan; • tambahan penghasilan bagi guru PNS; • insentif khusus; • tunjangan khusus; • tunjangan pengabdian; • tunjangan operasi pengamanan; • tunjangan selisih penghasilan; • tunjangan penghidupan luar negeri; • tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan • tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 11 • Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. • Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. • Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9, pp thr asn 2021 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 12 • Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada pp thr asn 2021 Juni. • Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. • Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 13 • Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Pasal 14 • Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

• Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. • Dalam hal Pp thr asn 2021 Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan: • Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan • Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan. • Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan: • Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan • Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

• Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan: • Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan • Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan. Pasal 15 • Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

• Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar. • Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan: • Gaji Ketiga Pp thr asn 2021 sebagai Aparatur Negara; dan • Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan. • Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan: • Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan; dan • Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

• Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan: • Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun; dan • Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 16 Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada: • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi: • PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi pusat; • PPPK yang bekerja pada instansi pusat; • Pejabat Negara selain Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota; • Prajurit TNI; • Anggota Polri; • Pensiunan; • Penerima Pensiun; • Penerima Tunjangan; • Wakil Menteri; • Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; • Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; • Hakim Ad hoc; • Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; • Pimpinan Badan Layanan Umum; • Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; • Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan: • Menteri; • Pejabat Pimpinan Tinggi; • Administrator; atau • Pengawas; • Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pusat, termasuk Pegawai NonPegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahbagi: • PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah; • PPPK yang bekerja pada instansi daerah; • Gubernur dan Wakil Gubernur; • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; • Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; • Pp thr asn 2021 Badan Layanan Umum Daerah; dan • Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 17 • Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang merupakan pp thr asn 2021 dari: • Pp thr asn 2021 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Pp thr asn 2021 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pp thr asn 2021

Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Pp thr asn 2021 Tahun 2021 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 28 April 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Pp thr asn 2021 2021 diundangkan Menkumham ad interim Mohammad Mahfud MD pada tanggal 28 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682.

Agar setiap orang mengetahuinya. [ Photo Ketupat Palas by Emran Kassim, Taken on October 12, 2007, Some rights reserved ]
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah setiap tahun mencairkan anggaran Tunjangan Hari Raya ( THR) untuk Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Untuk tahun ini, besaran THR masih belum ditentukan apakah PNS akan menerima full atau tidak. "Kita masih tunggu, sampai saat ini belum ada keputusan ( THR) final-nya," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, saat dihubungi Liputan6.com pada Selasa (16/2/2021).

Ditambahkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, pemerintah masih menyiapkan peraturan mengenai besaran Pp thr asn 2021 tersebut.

"Tunggu sampai ditetapkan kebijakannya di PP (Peraturan Pemerintah) yang akan diterbitkan ke depan oleh pemerintah," tuturnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, katanya, saat ini masih dalam proses penyusunan PP tersebut.

"Masih dalam proses di Kemenpan," sambung Askolani. Aturan tersebut biasanya diterbitkan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk tahun lalu, aturannya tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, tunjangan THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. THR diberikan sebesar penghasilan satu bulan pada dua bulan sebelum bulan hari raya. Penghasilan yang dimaksud diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan tidak naik di 2021. Kendati begitu, PNS tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji-13 pada 2021.

pp thr asn 2021

Bahkan, nilainya dipastikan penuh seperti THR atau Gaji ke-13 yang diberikan pada 2019. Berbeda dengan, pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN/PNS pada 2020 ini yang mengalami penyesuaian imbas pandemi covid-19. “Direncanakan, pemberian THR dan Gaji-13 bisa full seperti yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Kalau di tahun 2020 tidak diberikan full,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani kepada Liputan6.com, Rabu (4/11/2020). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan PNS, prajurit TNI dan anggota Polri akan menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 secara penuh.

Hal ini pp thr asn 2021 dari alokasi anggaran belanja kementerian lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan sebesar 23,1 persen tahun depan. “Gaji ke-13 dan THR sesuai policy sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja," jelas Menkeu. Pp thr asn 2021 RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.028,86 triliun. Sementara tahun 2020 ini, anggaran K/L sebesar Rp 836,4 triliun. Dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021, alokasi anggaran belanja K/L tersebut juga dianggarkan dengan dasar pertimbangan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis.

Serta melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif, dan perluasan cakupan KIP Kuliah untuk mahasiswa baru. Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2021. “Kebijakan gaji tahun 2021 (ASN/PNS), sama dengan waktu sebelumnya,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (4/11/2020).

Namun, Askolani mengatakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 akan diberikan full. Diketahui sebelumnya, THR dan Gaji ke-13 ASN/PNS tahun ini mengalami penyesuaian imbas pandemi covid-19. “Direncanakan, pemberian THR dan Gaji-13 bisa full seperti yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Kalau di tahun 2020 tidak diberikan full,” kata Askolani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan anggota Polri bakal menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 secara penuh.

Menkeu menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tercermin di dalam alokasi anggaran belanja kementerian lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan sebesar 23,1 persen tahun depan.

“Gaji ke-13 dan THR (PNS) sesuai policy sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja," jelas Menkeu. Dalam RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.028,86 triliun. Sementara tahun 2020 ini, anggaran K/L sebesar Rp 836,4 triliun. Dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021, alokasi anggaran belanja K/L tersebut juga dianggarkan dengan dasar pertimbangan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis, serta melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif, dan perluasan cakupan KIP Kuliah untuk mahasiswa baru.

SIMAK PENJELASAN MENKEU JADWAL PENCAIRAN THR PNS & PENSIUNAN #pns #asn #viral




2022 www.videocon.com