Korupsi bansos 100 t

korupsi bansos 100 t

(IslamToday ID) – Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menilai pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang mencapai Rp 100 triliun cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi.

Ia pun meminta Novel untuk membuktikan pernyataannya itu. “Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” ujar Edy seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/5/2021). Ia menjelaskan sampai saat ini tidak jelas asal angka Rp korupsi bansos 100 t triliun yang dimaksud Novel itu.

Apakah merupakan dugaan korupsi atau nilai proyek bansos-nya. Menurut Edy, kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, maka sulit diterima akal sehat, begitu pun jika yang dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos. Ia mengatakan dari total anggaran PEN 2020 yang besarnya Rp 695,2 triliun, alokasi untuk klaster perlindungan sosial adalah Rp 234,3 triliun. Adapun bansos yang merupakan bagian dari klaster perlindungan sosial tidak bernilai Rp 100 triliun.

“Jadi proyek apa yang dimaksud?” tanya Edy. Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP itu pun menilai Novel sebagai bagian dari institusi pemberantasan korupsi sebaiknya menghindari pernyataan-pernyataan yang cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi seperti itu. Terlebih, menurutnya, masih ada dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani penegak hukum, termasuk pungutan liar (pungli) bansos.

“Itu yang kami sangat sayangkan. Padahal presiden sudah berkali-kali memberi peringatan agar tidak korupsi. Kita serahkan sepenuhnya kasus tersebut pada penegak hukum,” pungkas Edy. Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus turut menyoroti pernyataan Novel Baswedan itu.

Ia mengaku kaget ketika mendengar hal tersebut. Sebab, jika pernyataan yang dilontarkan Novel benar adanya, maka kasus itu sebuah tsunami besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jika memang terbukti dan memiliki indikasi yang kuat ada dugaan penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, maka hal ini perlu diambil langkah lebih lanjut,” kata Guspardi seperti dikutip dari laman DPR RI, Kamis (20/5/2021). Lebih lanjut politikus PAN ini meminta Novel dapat membuktikan omongannya tentang dugaan korupsi bansos yang nilainya sangat luar biasa itu. “Terlebih lagi Novel sebagai salah satu penyidik senior KPK mengungkapkan adanya kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah dengan DKI Jakarta,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Guspardi, bisa jadi kecenderungan penyimpangan yang sama juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia. “Patut diduga kasus ini melibatkan banyak pihak demi meraup keuntungan,” katanya. Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum dan KPK segera turun tangan mendalami dan menindaklanjuti lebih jauh.

Tujuannya tak lain untuk membuktikan dan mengungkap informasi yang disampaikan Novel. “Supaya kasus korupsi bansos yang diduga melibatkan orang-orang tertentu menjadi tuntas.

Ini tentunya merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang korupsi bansos 100 t masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah dan harus segera diungkap,” ujarnya.

Kendati demikian, legislator asal Sumatera Barat ini menyayangkan sikap Novel yang mengungkap ke publik sesuatu yang baru berupa dugaan ataupun asumsi. “Sejatinya Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK harusnya bekerja dalam senyap,” pungkas Guspardi. [wip] ERROR: The request could not be satisfied 403 ERROR The request could not be satisfied.

korupsi bansos 100 t

Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner.

If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation.

Generated by cloudfront (CloudFront) Request ID: 459jRUoXO-Pq3X-wLIbWP8TF1vTakv58IF7oKqCWyHDCnF6rDyZIIg==
Arus Nasional. Pada pemberitaan Arusnews beberapa hari yang lalu, penyidik senior KPK novel Baswedan mengatakan ada dugaan korupsi besar di dana bansos Covid-19 yang diduga senilai Rp.100 triliun. Hal ini menyebabkan pengamat politik nasional Muslim Arbi turut angkat bicara di hadapan awak media ArusNews, Rabu (19/5/2021) dirinya menuturkan" Ada kemungkinan Novel Baswedan akan menjadi target pembunuhan setelah membongkar adanya korupsi bantuan sosial (Bansos) yang nilainya tembus 100 triliun.

Indikasinya sudah terbukti sebenarnya Novel beberapa tahun yang lalu nyaris menjadi percobaan pembunuhan dengan menyababkan matanya yang disiram air keras lalu Novel pun dibunuh secara karakternya dengan tudingan sebagai Radikal"Ungkap muslim arbi. Pernyataan novel terkait dugaan korupsi bansos korupsi bansos 100 t triliun akan membuat para koruptor makin mengincar nyawa penyidik senior KPK tersebut bisa jadi Novel akan di kriminalisasi dulu kasus lama diungkit kembali ungkap muslim arbi.

Ditambahkan pula kasus dugaan korupsi bansos senilai 100 triliun mengindikasikan ada dugaan untuk dana pemenangan pemilu 2024 pada salah satu Capres ataupun Parpol tertentu nanti di saat pemilu.

korupsi bansos 100 t

Muslim Arbi Pengamat Politik Nasional Untuk modal pemilu maupun pilpres 2024 pemilu di Indonesia karena memang berbiaya tinggi dan salah satu caranya dengan korupsi" papar muslim.

Adanya indikasi korupsi bansos 100 triliun membuka mata publik tentang aturan pengelolaan anggaran dalam masalah covid 19 bisa disalahgunakan pasal 27 dalam UU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan 2019 merupakan bentuk dari imunitas absolut penguasa ini peraturan yang sangat berbahaya dan bisa disalahgunakan" tandasnya.

Red JawaPos.com – Penyidik senior KPK Novel Baswedan baru-baru ini melontarkan pernyataan kontroversial terkait dugaan kasus korupsi bansos Covid-19. Novel menyebut bahwa ada dugaan korupsi sebesar Korupsi bansos 100 t 100 triliun dalam kasus yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara tersebut. Mengomentari hal tersebut, pengamat hukum M Zein Ohorella menuturkan bahwa sebagai insan hukum, Novel harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut.

Pasalnya, Novel sendiri belum bisa memaparkan dengan rinci pernyataannya tersebut. “Jika memang ini benar, harus segera dibuktikan. Jangan menggiring masyarakat beropini,” ujar Zein, Minggu (23/5). Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Litbang Gerakan Reformasi Hukum ini menduga, ada kesan bahwa Novel sengaja melempar isu tersebut ke publik setelah ia dan 74 korupsi bansos 100 t KPK lainnya tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) belum lama ini.

“(Isu korupsi Rp 100 triliun, Red) Sebagai wujud perlawanan dirinya dan pegawai lainnya untuk membangun image dan menyusun kekuatan publik. Jika isu ini akhirnya menjadi berita hoax, kasihan rakyat yang selalu dimainkan emosinya,” ungkapnya. Zein menuturkan, dalam APBN 2021, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima bansos Covid-19 di seluruh Indonesia.

korupsi bansos 100 t

Menurutnya, jika praktik korupsi Rp 100 trilun dana bansos ini memang ada, artinya banyak aparatur negara yang terlibat di dalamnya. Zein menilai hal ini kurang masuk akal. Karena itu, Zein berharap agar Novel bisa mempertanggungjawabkan ucapannya yang sudah kadung viral di kalangan publik. Ia pun berharap agar Novel tidak asal melontarkan isu ini demi kepentingan pribadi. “Jangan sampai dugaan ini menjadi senjata untuk menyerang pihak-pihak tertentu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional Kantor Staf Presiden Edy Priyono juga sempat mengkritisi Novel soal dugaan kasus ini. Dalam keterangan tertulisnya, Edy menuturkan bahwa apa yang diucapkan Novel adalah hal yang spekulatif dan tidak semestinya dilempar ke publik. “Dalam penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” kata Edy.
Menu • HOME • RAMADHAN • Kabar Ramadhan • Puasa Nabi • Tips Puasa • Kuliner • Fiqih Ramadhan • Hikmah Ramadhan • Video • Infografis • NEWS • Politik • Hukum • Pendidikan • Umum • News Analysis • UMM • UBSI • Telko Highlight • NUSANTARA • Jabodetabek • banten • Jawa Barat • Jawa Tengah & DIY • Jawa Timur • kalimantan • Sulawesi • Sumatra • Bali Nusa Tenggara • Papua Maluku • KHAZANAH • Indonesia • Dunia • Filantropi • Hikmah • Mualaf • Rumah Zakat • Sang Pencerah • Ihram • Alquran Digital • ISLAM DIGEST • Nabi Muhammad • Muslimah • Kisah • Fatwa • Mozaik • INTERNASIONAL • Timur tengah • Palestina • Eropa • Amerika • Asia • Afrika • Jejak Waktu • Australia Plus • DW • EKONOMI • Digital • Syariah • Bisnis • Finansial • Migas • pertanian • Global • Energi • REPUBLIKBOLA • Klasemen • Bola Nasional • Liga Inggris • Liga Spanyol • Liga Italia • Liga Dunia • Internasional • Free kick • Arena • Sea Games 2021 • SEAGAMES 2021 • Berita • Histori • Pernik • Profil • LEISURE • Gaya Hidup • travelling • kuliner • Parenting • Health • Senggang • Republikopi • tips • TEKNOLOGI • Internet • elektronika • gadget • aplikasi • fun science & math • review • sains • tips • KOLOM • Resonansi • Analisis • Fokus • Selarung • Sastra • konsultasi • Kalam • INFOGRAFIS • Breaking • sport • tips • komik • karikatur • agama • JURNAL-HAJI • video • korupsi bansos 100 t • journey • halal • tips • ihrampedia • REPUBLIKA TV • ENGLISH • General • National • Economy • Speak Out • KONSULTASI • keuangan • fikih muamalah • agama islam • zakat • IN PICTURES • Nasional • Jabodetabek • Internasional • Olahraga • Rana • PILKADA 2020 • berita pilkada • foto pilkada • video pilkada • KPU Bawaslu • SASTRA • cerpen • syair • resensi-buku • RETIZEN • Info Warga • video warga • teh anget • INDEKS • LAINNYA • In pictures • infografis • Pilkada 2020 • Sastra • Retizen • indeks Soal Korupsi Bansos Rp 100 T, KSP Minta Novel tak Spekulatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal korupsi bantuan sosial atau bansos senilai Rp 100 triliun cenderung spekulatif dan menyebabkan kontroversi.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, jika dugaan tersebut memang terjadi maka perlu diusut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga • KPK Periksa Mantan Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji • Korupsi bansos 100 t Rapat Koordinasi Nasib 75 Pegawai KPK Pekan Depan • Akun Telegram Dibajak, Direktur KPK: Ada yang Menyerang Edy menjelaskan, bahkan sampai saat ini tidak korupsi bansos 100 t asal angka Rp 100 triliun yang dimaksud Novel itu, apakah merupakan dugaan korupsi atau nilai proyek bansos.

korupsi bansos 100 t

Menurut Edy, jika yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi maka akan sulit diterima akal sehat. Korupsi bansos 100 t juga jika yang dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos. Ia mengatakan, dari total anggaran PEN 2020 yang mencapai Rp 695,2 triliun, alokasi untuk kluster Perlindungan Sosial yakni sebesar Rp 234,3 triliun.

Sedangkan bansos yang merupakan bagian dari kluster Perlindungan Sosial tidak bernilai Rp100 triliun. “Jadi proyek apa yang dimaksud?” kata Edy. Ia pun meminta Novel sebagai bagian dari institusi pemberantasan korupsi agar menghindari pernyataan yang cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi. Apalagi masih ada dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani penegak hukum, termasuk pungutan liar (pungli) bansos.

"Itu yang kami sangat sayangkan. Padahal Presiden sudah berkali-kali memberi peringatan agar tidak korupsi. Kita serahkan sepenuhnya kasus tersebut pada penegak hukum," jelas dia. Edy memastikan, pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang dapat digunakan untuk korupsi. Salah satunya yakni sesuai arahan Presiden agar pemberian bansos dalam bentuk barang diminimalkan pada 2021. Sebaliknya, Presiden meminta agar semakin banyak pemberian bantuan secara non tunai, transfer via rekening, atau langsung kepada penerima melalui kantor pos.

Hal itu, lanjutnya, bisa dilihat dalam skema PEN 2021. Dari total anggaran kluster Perlindungan Sosial sebesar Rp 150,28 triliun, hanya terdapat Rp 2,45 triliun yang dialokasikan dalam bentuk barang, yaitu bantuan beras.

"Lainnya disalurkan melalui non tunai, transfer atau melalui kantor pos langsung kepada penerima manfaat," tambah Edy. Selain itu, pemerintah juga melakukan monitoring yang ketat untuk meminimalkan potensi korupsi. KSP pun telah membentuk Tim Monev PEN yang bekerja sejak 2020.

korupsi bansos 100 t

Berdasarkan hasil monitoring, program penyaluran bansos telah berjalan lancar namun masih membutuhkan sejumlah perbaikan.
(IslamToday ID) – Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Angka tersebut meningkat 1,13 juta orang dibandingkan periode Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Tim Riset CNBC Indonesia menghitung jika dana bansos Covid-19 yang dikorupsi sebesar Rp 100 triliun (seperti yang diungkapkan Novel Baswedan) itu diberikan kepada masyarakat miskin di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 27,55 juta, maka per orang bisa mendapatkan dana sebesar Rp 3,62 juta.

Khusus di pedesaan, penduduk miskin juga bertambah sebanyak 249.000 orang dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020 lalu. Jika dana bansos tersebut diberikan kepada penduduk miskin di desa, maka per orang mereka bisa mendapatkan Rp 6,44 juta. Dana tersebut tentu bisa membantu masyarakat miskin terutama di tengah pandemi Covid-19.

Dugaan korupsi bansos senilai Rp 100 triliun menarik perhatian warganet. Lebih dari 164.000 warganet membahas hal itu melalui “100 T” korupsi bansos 100 t menjadi trending topi c di media sosial Twitter, Rabu (18/5/2021).

Bukan hanya masyarakat biasa, tokoh politik hingga dokter juga mempertanyakan dugaan korupsi bansos itu. “Kalau korupsi bansos yang diduga mencapai Rp 100 T itu benar, maka korupsi bansos 100 t adalah pandemi yang nyata juga di Indonesia.

Seharusnya pandemi ini tidak menjadi celah korupsi oleh individu-individu yang berniat jadi Covid-miliuner. Semoga celah itu menyempit atau bahkan tidak ada,” ujarnya seperti dikutip dari Sindo News, Rabu (19/5/2021). Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Yosef Sampurna Nggarang melalui akun Twitternya @yosnggarang sangat kecewa dengan korupsi yang terjadi sampai Rp 100 triliun di tengah penderitaan rakyat.

“Betul2 sadis korupsi di era skrg ini. Oleh elit di negeri yg rakyatnya susah dpt makan, hidup di kolong jembatan, pendidikan tdk semua terjangkau.

Dosen2, guru2, tenaga kesehatan gaji tdk layak, busung lapar msh terjadi. Uang rakyat di korupsi sampai ratuasan T,” tulisnya. Akun lainnya @Ameeranti mempertanyakan hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. “Tak tanggung-tanggung… 100 Trilliun Korupsi Bansos. By Novel Baswedan. Sementara 22 juta masyarakat kelaparan di eranya Korupsi bansos 100 t Jokowi. Kira2 hukuman apa yang pantas untuk pelaku KKN 100 T ini.???” tanyanya.

127 Kasus Dana Bansos Polri telah menindak 127 kasus terkait dana bansos Covid-19 dalam masa 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Data yang ada bahwa dari kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), ada 127 penindakan dana bansos di seluruh Indonesia,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers daring seperti dikutip dari Tempo, Senin (17/5/2021).

Selain itu, Polri juga menangani 25 kasus asuransi dan investasi. Lalu, 42 kasus terkait harga bahan pokok, dan 36 kasus lainnya terkait dengan non bahan pokok.

“Kami juga telah menindak dua kasus perindustrian dan 15 kasus terkait perlindungan konsumen.

korupsi bansos 100 t

Ini kami lakukan berkaitan dengan PEN,” kata Argo. Sebagai informasi, dana bansos merupakan bagian dari PEN akibat dampak pandemic Covid-19.

korupsi bansos 100 t

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan dana pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini menjadi Rp 699,43 triliun. Angka itu meningkat 21 persen dari realisasi sementara 2020 yang sebesar Rp 579,78 triliun.

korupsi bansos 100 t

Ia berharap PEN akan jadi pendorong pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal I. [wip]Jakarta, CNBC Indonesia - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali buka suara. Ia bercerita kasus korupsi korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 nilainya mencapai Rp100 triliun. Namun ia belum bisa memastikan lantaran perlu penelitian kasus ini lebih lanjut.

Novel mengatakan kasus bansos covid-19 di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus ini sudah masuk ke sidang. Namun, kata Novel, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut. "Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh.

Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan," kata Novel kepada CNN Indonesia, Senin (17/5). Novel melihat ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya.

Ia menilai kasus bansos harus terus ditindaklanjuti. "Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh," ucap korupsi bansos 100 t.

Artikel Selengkapnya >> Novel Ungkap Korupsi Bansos Covid Triliunan Hingga Luar DKI
“Segera diungkap mega korupsi melibatkan banyak pejabat di daerah,…” Jakarta– Intipnews.com: Kasus korupsi bantuan sosial [bansos] Covid19 mencapai Rp 100 triliun, terjadi di seluruh daerah di Indonesia, demikian diungkapkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Novel Baswedan. Politisi Partai Amanat Nasional Guspardi Gaus merespons, aparat penegak hukum dan KPK harus segera turun tangan mendalami dan menindaklanjuti lebih jauh dugaan kasus korupsi Bansos Covid 19, agar menjadi terang benderang.

Informasi dihimpun Intipnews.com, Jumat 21 Mei 2021, menurut Novel kasus dugaan korupsi Bansos terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

“Ini kasus mesti diteliti lebih jauh.

korupsi bansos 100 t

Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” kata Novel dilansir media massa, Senin [17/5/2021]. Disebutkan Novel, untuk kasus bansos Covid 19, KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kasusnya sudah masuk korupsi bansos 100 t sidang.

Namun bagaimana dengan yang terjadi seluruh daerah. “Jika benar apa yang dilontarkan oleh Novel Baswedan itu, merupakan sebuah tsunami besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,”ujar politisi PAN Guspardi Gaus Guspardi, dilansir laman resmi DPR RI, Kamis [20/5/2021]. Legislator asal Sumatera Barat ini meminta Novel dapat membuktikan omongannya tentang dugaan korupsi bansos yang nilainya sangat luar biasa tersebut.

Sebagaimana diungkap Novel Baswedan bahwa nilai korupsi bansos Covid 19 di berbagai daerah Guspardi yang juga menjabat Anggota DPR Komisi 2 mengatakan perlu pendalaman lebih lanjut informasi yang diberikan Novel dan menjadi tantangan pembuktian bagi KPK.

Disebutnya, ini tentunya merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah dan harus segera diungkap,” imbuhnya.

korupsi bansos 100 t

Dugaan korupsi dana bansos Covid 19 senilai Rp100 triliun ramai dibahas dan diperbincangkan warganet. Lebih dari 164.000 warganet membahas hal itu dengan tema “100 T” hingga menjadi trending topik di media sosial Twitter.

korupsi bansos 100 t

* Itp-17

Mensos Juliari Tersangka, Ini Kronologi OTT KPK Terkait Korupsi Bansos Corona




2022 www.videocon.com