Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila

Artikel ini memberikan latihan soal dan pembahasan Sekolah Online Ruangguru untuk kelas 10-12 SMA IPS periode 22-27 Maret 2020 -- Bagaimana keseruanmu belajar dengan Sekolah Online Ruangguru? Semoga masih tetap konsisten dan nggak bolong-bolong ya.

Untuk menyempurnakan proses belajar kamu di rumah, Sekolah Online Ruangguru Gratis sekarang menyediakan latihan soal yang bisa kamu akses setelah kegiatan belajar berakhir.

Pembahasan soal-soal yang ada di Sekolah Online Ruangguru bisa kamu lihat setiap minggunya di ruangbaca. Yuk, lihat pembahasan soal kelas 10-12 SMA IPS periode 22-27 Maret 2020 berikut ini.

BAHASA INDONESIA Topik : Biografi (NEW!) Subtopik : Mengenal Biografi 1. Pengertian biografi yang tepat adalah … • Kisah hidup tokoh terkenal yang menginspirasi banyak orang. • Sejarah hidup penulis yang memuat banyak pelajaran untuk pembaca. • Cerita hidup seseorang yang ditulis dan dijadikan sebuah buku.

• Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. • Perjalanan hidup seorang tokoh terkenal yang memuat cara-cara menghadapi masalah dalam hidup.

Jawaban : D Pembahasan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Pada umumnya, dalam sebuah biografi termuat sejarah hidup seseorang sejak ia lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian biografi yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D. Topik : Biografi (NEW!) Subtopik : Mengenal Biografi, Menganalisis Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila 2.

Perhatikan kutipan teks berikut! Setiap tanggal 2 Oktober, dunia memperingati kelahiran Mahatma Gandhi, pengacara India yang memimpin gerakan kemerdekaan India tanpa kekerasan dan berhasil membebaskan negaranya dari kekuasaan Inggris. Ia lahir tahun 1869 di Porbandar, Kathiawar (sekarang dikenal sebagai negara bagian Gujarat). Ayahnya adalah seorang menteri utama negara bagian Porbandar, sedangkan ibunya adalah orang yang amat religius.

Seiring berjalannya waktu, Gandhi tertarik menjadi dokter. Namun, ayahnya menginginkan dirinya menjadi menteri utama. Perjalanannya menjadi pengacara dan akhirnya menjadi seorang Buddha rupanya diwarnai berbagai rintangan. Pernyataan yang benar mengenai jenis teks di atas adalah … • Kutipan di atas termasuk teks biografi karena mengisahkan tokoh yang telah meninggal. • Kutipan di atas termasuk teks biografi karena mengisahkan kehidupan tokoh dan keluarganya.

• Kutipan di atas termasuk teks biografi karena berisi riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain.

• Kutipan di atas tidak tergolong teks biografi karena menceritakan tokoh dengan sudut pandang orang ketiga. • Kutipan di atas tidak tergolong teks biografi karena tidak menceritakan kehidupan keluarga tokoh secara lengkap.

Jawaban : C Pembahasan : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tokoh yang sering muncul dalam biografi adalah tokoh terkenal, orang sukses, maupun orang yang memiliki peran besar menyangkut kehidupan orang banyak. Kutipan di atas berisi riwayat hidup seorang tokoh terkenal, yaitu Mahatma Gandhi. Selain itu, riwayat hidup tokoh dalam kutipan di atas ditulis oleh orang lain. Hal itu terbukti dengan digunakannya sudut pandang orang ketiga dalam teks (menggunakan kata ganti ia).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kutipan di atas termasuk teks biografi karena berisi riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Jawaban yang tepat adalah C. Topik : Biografi (NEW!) Subtopik : Kebahasaan Biografi 3. Perhatikan kalimat berikut! B.J. Habibie mampu memberikan semangat pada kaum muda Indonesia.

Kalimat pasif yang tepat berdasarkan kalimat aktif di atas adalah … • J. Habibie mampu diberikan semangat pada kaum muda Indonesia. • J. Habibie diberikan semangat pada kaum muda Indonesia. • Kaum muda Indonesia mampu diberikan semangat oleh B.J. Habibie. • Semangat pada kaum muda Indonesia mampu diberikan B.J. Habibie. • Kaum muda Indonesia mampu memberikan semangat B.J.

Habibie. Jawaban: D Pembahasan: Salah satu ciri kebahasaan biografi adalah kalimat pasif. Kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan.

Kalimat pada soal merupakan contoh kalimat aktif. Kalimat pasif yang tepat berdasarkan kalimat aktif di atas adalah Semangat pada kaum muda Indonesia mampu diberikan B.J. Habibie. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri kalimat pasif, yaitu untuk predikat berawalan di- yang diikuti objek, dapat diubah menjadi kalimat aktif, begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Topik : Biografi (NEW!) Subtopik : Menganalisis Biografi 4. Perhatikan kalimat pada kutipan biografi berikut! Setelah film “Arisan”, Joko Anwar kembali menulis dan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila mock-reality-show dalam Ajang Ajeng (2004) untuk MTV yang merupakan sindiran terhadap reality show yang sedang menjamur.

Kata kerja tindakan pada kutipan biografi di atas berjumlah …. • satu • dua • tiga • empat • lima Jawaban: B Pembahasan: Kata kerja tindakan merupakan salah satu ciri kebahasaan dalam biografi. Kata kerja tindakan banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh.

Kata kerja tindakan dalam biografi merupakan sebuah kata kerja yang menggambarkan perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Kalimat di atas memuat kata kerja tindakan yang ditandai dengan kata menulis dan menyutradarai. Kedua kata tersebut menggambarkan perbuatan fisik berupa kegiatan membuat tulisan dan memimpin atau mengatur pementasan sandiwara atau film.

Dengan demikian, kata kerja tindakan pada kutipan biografi di atas berjumlah dua. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Topik : Biografi (NEW!) Subtopik : Menulis Biografi 5. Perhatikan kutipan berikut! Perkenalan Abdullah Idrus dengan dunia sastra sudah dimulainya sejak duduk di bangku sekolah, terutama ketika di bangku sekolah menengah. Ia sangat rajin membaca karya-karya roman dan novel Eropa yang dijumpainya di perpustakaan sekolah.

Ia pun sudah menghasilkan cerpen pada masa itu. Pernyataan yang tepat mengenai kutipan biografi di atas adalah . • memuat informasi yang cukup lengkap • menyajikan kalimat yang memuat ambiguitas • menggunakan sudut pandang orang ketiga • memuat kalimat yang tidak efektif • menggunakan kata ganti orang ketiga jamak Jawaban: C Pembahasan: Kutipan di atas merupakan bagian dari teks biografi. Teks biografi tersebut menggunakan kalimat tidak langsung. Selain itu, kutipan paragraf teks biografi di atas menggunakan sudut pandang orang ketiga.

Hal tersebut dibuktikan dari penggunaan kata ganti orang ketiga, yakni ia. Dengan demikian, pernyataan yang tepat mengenai kutipan biografi di atas terdapat pada pilihan jawaban C. BAHASA INGGRIS Topic : Recount Text Subtopic : Types of Recount Text Bacharuddin Jusuf Habibie was born on June 25, 1936 in the sleepy seaside town of Pare Pare in the Indonesian state of South Sulawesi.

The fourth of eight children, he was nicknamed "Rudy" at an early age. His father, Alwi Abdul Jalil Habibie, was a government agricultural official who promoted the cultivation of cloves and peanuts.

His grandfather was a Muslim leader and an affluent landowner.

As a child Habibie liked swimming, reading, singing, riding his father's racehorses, and building model airplanes. His interest in building model planes continued while he excelled in science and mathematics at the Bandung Institute of Technology. His mother, R.A.

Tuti Marini Habibie, bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila for him to continue his studies in Germany. At the Technische Hochschule of Aachen, Habibie studied aircraft construction engineering. In 1962, on a visit to Indonesia, he married H. Hasri Ainun Besari, a doctor. They had two children, Ilham Akbar and Thareq Kemal, both born in Germany.

After graduating with a doctoral degree from the Aachen Institute in 1965, Habibie joined the aircraft manufacturing firm Messerschmitt-Boelkow-Bluhm, rising to the rank of vice-president. As a research scientist and aeronautical engineer, he helped design several planes, including the DO-31, an innovative vertical takeoff and landing craft.

He specialized in solutions for aircraft cracking, gaining the nickname "Mr. Crack" as one of the first scientists to calculate the dynamics of random crack propagation. He also became involved in international aircraft marketing activities and NATO's defense and economic development. 1. Habibie married Ainun …. • when was 26 years old • during his first visit to Indonesia • after he got his doctoral degree • after he was appointed to be a vice president • when he was still building his first model planes Jawaban : A Pembahasan : Habibie menikahi Ainun pada tahun 1962, dan dia lahir tahun 1936.

Berarti dia menikahi Ainun ketika dia berusia 26 tahun. Jawaban yang benar adalah A. Topic : Recount Text Subtopic : Types of Recount Text William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon on 23rd April 1564. His father William was a successful local businessman, and his mother Mary was the daughter of a landowner.

Relatively prosperous, it was likely the family paid for Williams education, although there was no evidence he attended university. In 1582 William, aged only 18, married an older woman named Anne Hathaway. They had three children, Susanna, Hamnet and Juliet. Their only son Hamnet died at the age of just 11. After his marriage, information about the life of Shakespeare was sketchy, but it seemed he spent most of his time in London – writing and acting in his plays.

It seemed Shakespeare didn’t mind being absent from his family – he only returned home during Lent bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila all the theatres were closed. It was thought that during the 1590s, he wrote the majority of his sonnets.

This was a time of prolific writing and his plays developed a good deal of interest and controversy. His early plays were mainly comedies (e.g. Much Ado about Nothing, A Midsummer’s Night Dream) and histories (e.g. Henry V) By the early Seventeenth Century, Shakespeare had begun to write plays in the genre of tragedy. These plays, such as Hamlet, Othello and King Lear, often hinge on some fatal error or flaw in the lead character and provide fascinating insights into the darker aspects of human nature.

These later plays were considered Shakespeare’s finest achievements. (Adapted from: www. biographyonline.net, accessed on January 6, 2019) 2. What is the writer’s purpose in writing the text? • To discuss the controversy of Shakespeare’s writings. • To report the most well-known works of Shakespeare. • To tell how Shakespeare gained his long-lasting popularity.

• To amuse the readers through the life story of Shakespeare. • To provide the information on the life of Shakespeare in brief.

Jawaban : E Pembahasan : Teks tersebut membahas secara singkat hidup seorang tokoh bernama Shakespeare termasuk kapan dan dimana dia lahir, keluarganya, pernikahannya, anaknya dan juga beberapa karyanya.

Berarti, bacaan di atas merupakan biografi singkat Shakespeare. Dengan demikian, tujuan penulis menuliskan teks tersebut adalah E. Memberikan informasi tentang kehidupan Shakespeare secara singkat. Topic : Recount Text Subtopic : Types of Recount Text William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon on 23rd April 1564. His father William was a successful local businessman, and his mother Mary was the daughter of a landowner.

Relatively prosperous, it was likely the family paid for Williams education, although there was no evidence he attended university. In 1582 William, aged only 18, married an older woman named Anne Hathaway. They had three children, Susanna, Hamnet and Juliet. Their only son Hamnet died at the age of just 11.

After his marriage, information about the life of Shakespeare was sketchy, but it seemed he spent most of his time in London – writing and acting in his plays. It seemed Shakespeare didn’t mind being absent from his family – he only returned home during Lent when all the theatres were closed.

It was thought that during the 1590s, he wrote the majority of his sonnets. This was a time of prolific writing and his plays developed a good deal of interest and controversy. His early plays were mainly comedies (e.g. Much Ado about Nothing, A Midsummer’s Night Dream) and histories (e.g. Henry V) By the early Seventeenth Century, Shakespeare had begun to write plays in the genre of tragedy.

These plays, such as Hamlet, Othello and King Lear, often hinge on some fatal error or flaw in the lead character and provide fascinating insights into the darker aspects of human nature. These later plays were considered Shakespeare’s finest achievements. 3. What is true according to the text? • Hamlet was Shakespeare’s favorite play. • His father encouraged him to be a writer. • Shakespeare got married during his old age. • Shakespeare spent most of his time with his family.

• Some of Shakespeare’s works were subjects to controversy. Jawaban : E Pembahasan : “This was a time of prolific writing and his plays developed a good deal of interest and controversy.” artinya “Saat itu (1590-an) merupakan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dia banyak menulis dan sandiwara-sandiwaranya (drama) menarik banyak perhatian dan juga kontroversi. Sandiwara-sandiwara dia sebelumnya kebanyakan adalah komedi berdasarkan kalimat “ His early plays were mainly comedies.” Jadi, pernyataan yang benar adalah E.

Beberapa karya Shakespeare menjadi subjek kontroversi, bukan semuanya. Hanya yang ditulis pada tahun 1950-an. Topic : Past Tenses Subtopic : Simple Past Tense 4. Wilder Penfield, a Canadian neurosurgeon, proved that by stimulating their brains electrically, he was able to elicit the total recall of specific events in his subjects’ lives. Even dreams and other minor events supposedly forgotten for many years suddenly … in detail.

• emerge • emerged • was emerging • were emerging Jawaban : B Pembahasan : Kata-kata di atas mungkin terlihat sulit untuk diterjemahkan. Tapi kalau kita perhatikan, tidak ada kata when, while atau keterangan waktu spesifik pada kalimat tersebut sehingga tidak mungkin menggunakan past continuous tense (was/were+Ving).

Lalu pada kalimat pertama ada V2 yaitu “ proved” dan “ was”, berarti yang kalimat di atas menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, maka yang kita gunakan adalah simple past tense (V2).

Jadi, jawaban yang benar adalah B. Topic : Past Tenses Subtopic : Past Continuous Tense 5. Bona : Galih works at the bank which was robbed two years ago. Kiara : _____ at the time of the robbery? • Does she actually work • Was he actually working • Did he actually work • Had he actually worked Jawaban : B Pembahasan : Bona mengatakan “Galih bekerja di bank yang dirampok dua tahun lalu.” Lalu kiara menanyakan “___ pada saat perampokan itu terjadi?” Meskipun kalimat Galih dibuat dalam kalimat simple present tense (diketahui dari penggunaan V1 works), akan tetapi fokus pertanyaan Kiara adalah pada kejadian perampokan yang terjadi dua tahun lalu.

Maka yang digunakan adalah simple past atau past continuous. “ at the time of the robbery” adalah keterangan waktu spesifik, maka yang kita gunakan adalah kalimat tanya past continuous tense (was/were + S + Ving + O/C?).

Jadi, jawaban yang benar adalah B. MATEMATIKA Topik : Fungsi Komposisi Subtopik : Pengertian Fungsi Komposisi 1. Perhatikan diagram panah berikut! Nilai dari adalah . • -2 • -1 • 0 • 1 • tidak terdefinisi Jawaban : E Pembahasan : Dari diagram panah, kita ketahui bahwa Sehingga Karena tidak terdefinisi, maka tidak terdefinisi.

Topik : Relasi dan Fungsi Subtopik : Fungsi 2. Diketahui Nilai fungsi jika adalah . Jawaban : A Pembahasan : Untuk mencari nilai fungsi dengantinggal subtitusikan ke rumus fungsi Sehingga, Jadi, nilai fungsi dengan adalah. Topik : Fungsi Invers Subtopik : Pengertian Fungsi Invers 3. Diketahui dengan Nilai • -4 • -2 • 0 • 2 • 4 Jawaban : A Pembahasan : Misalkan Dengan menggunakan konsep invers, maka kita punya Selanjutnya, kita cari nilai yang memenuhi Jadi, nilai.

Jawabannya adalah A. Topik : Fungsi Trigonometri Subtopik : Perbandingan Sisi (Trigonometri) 4. Perhatikan gambar berikut! Nilai dari sec β adalah . Jawaban : A Pembahasan : Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik C. Oleh karena itu, berdasarkan Teorema Pythagoras berlaku bahwa Karena panjang sisi AB tidak mungkin bernilai negatif, maka AB = 5.

Jika ditinjau dari sudut β maka didapat sisi depannya adalah AC, sisi sampingnya adalah BC, dan sisi miringnya adalah AB.

Oleh karena itu, Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Topik : Fungsi Invers Subtopik : Invers Fungsi Komposisi 5. Diketahui dan.

Maka, =. • Jawaban : B Pembahasan : Kita cari terlebih dahulu. Perhatikan bahwa Sehingga Lalu, kita cari. Jadi, GEOGRAFI Topik : Dinamika Atmosfer Subtopik : Cuaca dan Iklim 1. Perubahan musim yang terjadi di muka bumi merupakan dampak dari …. • gerak rotasi bumi • jarak wilayah dari laut • morfologi permukaan bumi • pergerakan arus laut di bumi • gerak perputaran bumi terhadap matahari Jawaban : E Pembahasan : Revolusi bumi merupakan gerakan bumi mengelilingi matahari.

Pergerakan ini ditambah dengan posisi bumi yang miring terhadap sumbunya menyebabkan kondisi iklim di bumi berbeda-beda dan berubah. Ada kalanya bagian bumi belahan utara lebih banyak menghadap ke matahari dan mengalami musim panas, lalu ada kalanya pula bagian bumi berada pada posisi membelakangi matahari dan mengalami musim dingin. Jawaban yang tepat adalah E. Topik : Dinamika Atmosfer Subtopik : Udara 2.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada wilayah beriklim tropis. Berdasarkan informasi tersebut, maka karakteristik massa udara yang terbentuk di Indonesia adalah …. • kering dan sejuk • kering dan dingin • kering dan panas • lembap dan dingin • lembap dan panas Jawaban : E Pembahasan : Indonesia merupakan negara yang berada sangat dekat dengan garis ekuator.

Oleh sebab itu, jenis massa udara yang berasal dari Indonesia adalah tipe ekuatorial yang panas. Bentuk negara Indonesia yang kepulauan juga turut memengaruhi karakteristik massa udaranya. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga massa udaranya memiliki karakteristik maritim yang lembap.

Oleh sebab itu, jenis massa udara yang ada di Indonesia adalah maritim ekuatorial yang panas dan lembap. Jawaban yang tepat adalah E. Topik : Dinamika Atmosfer Subtopik : Angin 3. Dampak dari angin muson timur terhadap wilayah Indonesia adalah …. • terjadi bencana banjir • ketersediaan air terancam • produksi garam terhambat • risiko tanah longsor meningkat • menandakan tibanya musim tanam padi Jawaban : B Pembahasan : Angin muson timur merupakan angin yang berhembus dari wilayah Australia menuju Asia.

Angin ini bersifat kering karena membawa uap air yang sedikit. Akibatnya adalah Indonesia akan mengalami musim kemarau. Pada saat musim kemarau, ketersediaan air yang ada di Indonesia menjadi terancam karena tingginya penguapan air.

Selain itu, musim kemarau juga menyebabkan risiko gagal panen dan kebakaran hutan meningkat. Jawaban yang tepat adalah B. Topik : Dinamika Atmosfer Subtopik : Awan 4. Fenomena halo matahari merupakan hasil dari interaksi matahari dengan kristal-kristal es pada awan …. • altokumulus • altostratus • kumulonimbus • sirostratus • stratus Jawaban : D Pembahasan : Perhatikan gambar berikut ini! Sumber: https://commons.wikimedia.org Halo adalah fenomena optik yang terjadi saat cahaya matahari atau bulan berinteraksi dengan kristal es pada awan.

Interaksi tersebut menyebabkan terjadinya refleksi, refraksi, dan dispersi cahaya. Peristiwa ini banyak terjadi pada awan-awan tinggi, seperti sirus dan sirostratus. Jawaban yang tepat adalah D. Topik : Dinamika Atmosfer Subtopik : Hujan 5. Hujan yang terbentuk karena adanya pertemuan angin pasat disebut sebagai hujan …. • frontal • muson • orografis • siklonal • zenithal Jawaban : E Pembahasan : Angin pasat adalah angin yang bergerak dari wilayah subtropis atau lintang 30° LU/LS menuju ke arah khatulistiwa atau wilayah tropis.

Massa udara yang dibawa oleh angin pasat mengalami pemanasan karena suhu udara di wilayah tropis yang tinggi. Massa udara yang mengalami pemanasan ini kemudian naik ke atas secara vertikal. Pada ketinggian tertentu, uap air pada massa udara akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Akibatnya adalah terjadi hujan yang sangat lebat. Hujan ini disebut dengan hujan konveksi atau hujan zenithal. Jawaban yang tepat adalah E. SOSIOLOGI Topik : Ragam Gejala Sosial di Masyarakat I Subtopik : Mengenal Gejala Sosial di Masyarakat 1.

Menjelang pemilihan calon legislatif di tingkat DPR, banyak masyarakat di lapangan menemui fenomena serangan fajar. Beberapa calon anggota legislatif memilih cara licik berupa membagikan uang atau sembako demi bisa mendapatkan suara dari rakyat dan mendapatkan jabatan sebagai anggota pemerintah. Ilustrasi tersebut menunjukkan dampak negatif sebuah gejala sosial, yaitu ….

• industri • demokrasi • urbanisasi • industrialisasi • keterbukaan sosial Jawaban : B Pembahasan : Sistem demokrasi dalam sebuah negara dapat kita pandang sebagai gejala sosial di masyarakat.

Artinya, demokrasi ini bisa menimbulkan kondisi baru yang ada di masyarakat. Demokrasi memiliki sisi negatif, salah satunya perebutan kekuasaan politik yang dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dalam kasus pada soal di mana menjelang pemilihan calon legislatif di tingkat DPR, banyak masyarakat di lapangan menemui fenomena cara licik para calon berupa membagikan uang atau sembako demi bisa mendapatkan suara dari rakyat.

Penjelasan pilihan jawaban yang lain: Industri: proses mengolah suatu barang menggunakan sarana dan peralatan. Urbanisasi: dipahami sebagai fenomena bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu yang terjadi secara memusat.

Industrialisasi: artinya menggalakkan industri dalam suatu negara. Industrialisasi mengandalkan tenaga mesin untuk mengolah barang dan manusia bekerja sebagai pengawas jalannya produksi. Keterbukaan sosial: penerimaan atau penghargaan dari masyarakat terhadap suatu kondisi atau hal tertentu. Misalnya, Sarita (Warga Negara Indonesia) yang menyukai berbagai budaya dari Korea.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Topik : Ragam Gejala Sosial di Masyarakat II Subtopik : Pembentukan Kepribadian pada Individu 2. Geri pernah terjatuh saat belajar naik sepeda sehingga ia menjadi takut untuk belajar lagi. Akhirnya setelah dewasa pun, Geri jadi tidak bisa bersepeda dan bahkan takut untuk belajar mengendarai kendaraan roda dua lain karena dianggap menyerupai sepeda.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosialisasi …. • faktor geografis • pengalaman unik • faktor kebudayaan • pengalaman kelompok • perilaku warisan orang tua Jawaban : B Pembahasan : Ilustrasi menunjukkan Geri telah mengalami suatu pengalaman terjatuh dari sepeda hingga membuatnya jadi takut.

Hal ini menunjukkan kepribadian yang dipengaruhi faktor pengalaman unik. Apa yang terjadi pada satu orang berbeda dengan orang yang lain dalam suatu masyarakat. Meskipun latar belakang dan lingkungan sosial seseorang bisa sama dengan orang terdekatnya, tapi pengalaman unik ini hanya terjadi pada satu orang saja.

Pengalaman yang dialami Geri belum tentu dialami juga oleh orang lain. Bahkan, jika ada orang bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila juga pernah jatuh dari sepeda, dampaknya tidak akan sama. Hanya Geri yang mendapatkan dampak psikis dari kejadian saat ia terjatuh. Penjelasan pilihan jawaban yang lain: Faktor geografis: berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal yang memengaruhi kepribadian individu.

Misalnya, masyarakat pegunungan dikenal sebagai pribadi yang cenderung tertutup. Faktor kebudayaan: nilai dan norma suatu kebudayaan yang dipraktekkan sejak kecil dapat membentuk pribadi diri kita di usia dewasa. Pengalaman kelompok: Bergabungnya seseorang ke dalam suatu kelompok tertentu bisa membentuk kepribadiannya berdasarkan pengalaman pribadi bersama kelompoknya.

Perilaku warisan orang tua: berasal dari genetik anak dari orang tuanya. Misalnya tinggi badan, golongan darah, penyakit bawaan, dan ciri fisik lainnya yang bisa membentuk kepribadian seseorang. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Topik : Norma Sosial di Masyarakat Subtopik : Norma Sosial di Masyarakat 3. Contoh tindakan yang menunjukkan pelanggaran norma adat istiadat atau custom adalah …. • perilaku untuk membuang ludah di sembarang tempat • dikucilkan oleh masyarakat di desanya karena ketahuan mencuri • membawa mengendarai mobil orang tuanya meski tidak memiliki SIM • memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami di Desa Penglipuran, Bali • memacu motornya dengan kencang meski lampu lalu lintas menyala merah Jawaban : D Pembahasan : Tingkatan norma sosial yang keempat, yaitu norma adat istiadat atau customs.

Pada tingkatan ini, norma memiliki kekuatan untuk mengikat semua anggotanya agar bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang ada. Norma adat istiadat ini sangat kuat ikatannya pada masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya norma adat istiadat, diharapkan masyarakat berperilaku sesuai aturan yang ada. Norma adat istiadat juga dibuat untuk menjaga dan membuat kebudayaan masyarakat setempat tetap lestari. Siapapun yang melanggarnya, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan adat dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah D.

Topik : Penelitian Sosial Subtopik : Teknik Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif 4. Raka melakukan penelitian di sekolahnya mengenai pengaruh aplikasi belajar online terhadap prestasi siswa di sekolah. Raka lalu mendata para siswa yang menggunakan aplikasi belajar online di seluruh kelas.

Kemudian, ia mengambil nomor urut kelipatan lima dari seluruh pengguna tersebut. Teknik pengambilan sampel penelitian yang dilakukan Raka adalah ….

• kuota • wilayah • random • purposive • kelompok Jawaban : C Pembahasan : Teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak. Dalam teknik ini, semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Setiap subjek yang terdaftar dalam populasi diberi nomor urut sebanyak populasi yang ada sebelum diacak untuk dipilih sebagai sampel. Dalam kasus ini, cara yang digunakan Raka adalah dengan mengambil undian nomor urut kelipatan lima.

Penjelasan pilihan jawaban yang lain: Kuota: peneliti menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan terpenuhi. Wilayah: teknik yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Biasa dilakukan apabila ada perbedaan antarwilayah dalam suatu populasi. Purposive: berkaitan dengan tujuan tertentu dalam penelitian. Biasanya dilakukan dengan beberapa pertimbangan, seperti keterbatasan waktu, tenaga, atau biaya.

Kelompok: teknik yang dilakukan dengan memilih kelompok dan bukan individu yang terdapat dalam populasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Topik: Pengantar Penelitian Sosial Subtopik: Cara Berpikir Seorang Peneliti 5. Berpikir objektif merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Berpikir objektif sendiri dilakukan dengan cara …. • menilai baik buruknya sebuah fenomena sosial di masyarakat • menentukan permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang • mengambil sebuah sampel untuk menguji apakah masalah tersebut benar • memisahkan antara pandangan atau perasaan pribadi dengan fakta yang ada • mendengarkan semua informasi yang diterima di masyarakat dengan baik dan bijak Jawaban : D Pembahasan : Berpikir objektif artinya adalah seorang peneliti harus memisahkan antara pandangan atau perasaan pribadi dengan fakta yang terjadi.

Untuk itu, dengan berpikir objektif, maka peneliti perlu memfokuskan pada fakta yang terjadi atau temuan di lapangan, bukan pada keadaan yang seharusnya menurut kita.

arah berpikir objektif ini memang masih ada hubungannya dengan ciri ilmu Sosiologi, yaitu non-etis. Untuk itu, dalam proses penelitian, peneliti tidak menilai dari baik atau buruknya fakta yang peneliti teliti.

Akan tetapi, lebih kepada berupaya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan fakta itu terjadi dan masalah apa yang muncul. Jadi jawaban yang benar adalah D. EKONOMI Topik : Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia (NEW!) Subtopik : Pengertian dan Peran BUMN dan BUMD 1. Perhatikan badan usaha berikut! • PDAM • Bank Mandiri • BTN • Bank DKI • Bus AKDP Badan usaha yang merupakan milik pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor …. • 1, 2, dan 3 • 1, 4, dan 5 • 2, 3, dan 4 • 2, 4, dan 5 • 3, 4, dan 5 Jawaban : B Pembahasan : Contoh badan usaha milik pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

• PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) • BPD Jabar (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat) • Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (Bus AKDP dan AKAP) • Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH) • Bank-bank daerah seperti Bank DKI, BJB, Bank Kaltim dan lain sebagainya. Topik : Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia (NEW!) Subtopik : Jenis BUMS dan Kelebihan serta Kekurangannya 2 2. Salah satu perbedaan CV dengan badan usaha lain adalah adanya dua jenis sekutu yang berhubungan dengan tanggung jawab, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.

Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai sekutu aktif adalah … • Memiliki tanggung jawab pengelolaan yang tak terbatas. • Memiliki tanggung jawab pengelolaan yang terbatas. • Memiliki tanggung jawab pengelolaan yang tak terhingga. • Tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengelola usaha.

• Tanggung jawab pengelolaan usaha lebih kecil dari sekutu pasif. Jawaban : A Pembahasan : Sekutu aktif pada perusahaan berbentuk CV memiliki tanggung jawab pengelolaan yang tidak terbatas. Maksudnya adalah sekutu aktif akan bertanggung jawab atas kerugian maupun utang perusahaan. Ketika CV bangkrut, maka sekutu aktif harus menanggung kerugian dan utang yang masih tersisa dengan menggunakan kekayaan pribadi.

Topik : Perkoperasian (NEW!) Subtopik : Pengelolaan Koperasi 3. Berikut ini manfaat seorang siswa menjadi anggota koperasi yang benar adalah …. • menambah banyak waktu luang • mengurangi jam mata pelajaran ekonomi • mendapatkan SHU tertinggi di akhir periode • memahami tata cara pengelolaan sebuah usaha • dapat membeli alat tulis sekolah dengan jumlah banyak Jawaban : D Pembahasan : Seorang siswa yang menjadi anggota koperasi akan mendapatkan banyak manfaat baik berupa profit dan benefit.

Manfaat berupa profit yaitu mendapatkan SHU di akhir periode. Adapun manfaat lainnya seperti menambah pemahaman pengelolaan suatu usaha dan menambah teman. Topik : Perkoperasian (NEW!) Subtopik : Jenis-Jenis Koperasi 4.

Koperasi sekunder yang biasanya berkedudukan di ibu kota provinsi adalah …. • koperasi induk • koperasi pusat • koperasi primer • koperasi provinsi • koperasi gabungan Jawaban : E Pembahasan : Koperasi gabungan beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat dan biasanya berkedudukan di ibu kota provinsi.

Salah satu contoh koperasi gabungan adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Topik : Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila (NEW!) Subtopik : Fungsi Manajemen 5. Pak Andi sedang melakukan bimbingan, pengarahan dan instruksi dalam membuat tempe kepada karyawannya. Fungsi manajemen yang dilakukan oleh Pak Andi adalah …. • planning • organizing • commanding • controlling • coordinating Jawaban : C Pembahasan : Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. SEJARAH Topik : Indonesia Zaman Kerajaan Islam Subtopik : Teori dan Saluran Masuknya Agama Islam 1. Bukti pendukung teori Gujarat adalah ….

• dilaksanakan upacara Tabot • ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh • makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur • munculnya pedagang-pedagang muslim di sekitar pantai Jawa • adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai barat Sumatra Jawaban : B Pembahasan : Teori Gujarat didukung oleh Prof.

Dr. C. Snouck Hurgronje, W.F. Stutterheim, B.H.M. Vlekke. Menurut teori ini, Islam tidak masuk ke Indonesia langsung dari Arab namun berasal dari para pedagang Gujarat, India. Daerah yang pertama dikunjungi adalah Samudra Pasai pada abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat serta adanya tulisan Marcopolo yang mendapati banyak penduduk Perlak pada 1292 sudah beragama Islam.

Topik : Indonesia Zaman Kerajaan Islam Subtopik : Pengaruh Kebudayaan Kerajaan Islam 2. Pada masa berlangsungnya kerajaan Islam di Nusantara, gelar raja diganti dengan …. • teuku • sultan • pangeran • panembahan • yang dipertuan Jawaban : B Pembahasan : Pada masa Islam, gelar “raja” diganti dengan “sultan” atau “sunan” ( susuhunan) yang berasal dari bahasa Arab yang artinya yang disembah atau yang dihormati. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa diganti dengan konsep sultan sebagai khalifah, yang berarti pemimpin umat.

Misalnya Raja Parameswara berganti nama menjadi Sultan Iskandar Syah setelah ia memeluk agama Islam. Di Jawa, di belakang nama sultan masih disertakan nama Jawa seperti Sultan Trenggono, Sultan Agung, dan Sunan Amangkurat. Topik : Peradaban Awal Dunia Subtopik : Peradaban Tiongkok Kuno 3. Tembok Besar Cina (The Great Wall) didirikan pada masa pemerintahan dinasti …. • Xia • Qin • Tang • Qing • Zhou Jawaban : B Pembahasan : Tembok Besar Cina atau The Great Wall didirikan pada masa Dinasti Qin.

Tembok ini memiliki panjang 6400 km dengan lebar 8 meter dan tinggi 16 m. Tembok Besar Cina dikerjakan selama 1800 tahun (18 abad). Pembangunannya baru diselesaikan pada masa Dinasti Ming. Tujuan dibangunnya Tembok Besar China adalah untuk menghadapi ancaman dari Bangsa Mongol dan serangan bangsa-bangsa yang datang dari wilayah Utara.

Topik : Peradaban Awal Dunia Subtopik : Peradaban Tiongkok Kuno 4. Peradaban bangsa Romawi Timur hancur karena serangan dari bangsa …. • Turki • Arya • Jerman • Spanyol • Mongol Jawaban : A Pembahasan : Peradaban Romawi pernah terbagi menjadi dua yang terdiri dari Kekaisaran Romawi Barat dengan ibukota Roma dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibukota Konstantinopel.

Masa ini juga merupakan akhir dari Kekaisaran Romawi setelah tahun 476 M. Kekaisaran Romawi Barat hancur oleh penyerangan bangsa Jerman. Kemudian pada tahun 1543, Kekaisaran Romawi Timur hancur oleh serangan bangsa Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih.

Topik: Peradaban Awal Dunia Subtopik: Peradaban Mesopotamia 5. Fungsi dari piramida yang merupakan peninggalan dari Peradaban Mesir Kuno adalah ….

• makam para raja • tempat tinggal raja Mesir • sarana pemujaan dewa ra • tempat menyimpan harta karun • simbol kemajuan peradaban Mesir Jawaban : A Pembahasan : Salah satu peninggalan dari peradaban Mesir adalah piramida. Piramida adalah tempat yang digunakan sebagai makam raja-raja Mesir. Bangunan ini terbuat dari batu yang disusun secara rapi dan memiliki bentuk yang berundak-undak, di kota Giza terdapat piramida yang yang memiliki tinggi 137 meter.

BAHASA INDONESIA Topik : Drama Subtopik : Mengenal Drama 1. Pernyataan yang benar mengenai struktur drama adalah … • Secara umum, struktur drama terdiri atas prolog, dialog, monolog, dan epilog. • Dialog terbagi menjadi tiga bagian, yaitu orientasi, konflik, dan resolusi. • Epilog dalam drama berisi ringkasan cerita yang disertai amanat.

• Bagian prolog sebuah drama biasanya dibacakan oleh sutradara. • Dalam drama, monolog menjadi struktur yang bersifat opsional. Jawaban : B Pembahasan : Secara garis besar, struktur drama terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. • Prolog, yaitu bagian yang berupa kata-kata awal, pembuka, pengantar, ataupun latar belakang drama. Biasanya, bagian prolog disampaikan oleh dalang atau narator, bahkan bisa juga oleh tokoh tertentu. • Dialog, yaitu percakapan yang melibatkan antartokoh yang dapat menggambarkan kehidupan, watak, dan konflik yang dialami manusia bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila cara penyelesaiannya.

Struktur dialog terbagi menjadi tiga bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. • Epilog, yaitu kata-kata penutup yang berupa simpulan maupun amanat tentang keseluruhan isi dialog.

Berdasarkan penjelasan di atas, pernyataan yang benar mengenai struktur drama terdapat pada pilihan jawaban B.

Topik : Drama Subtopik : Bentuk Drama 2. Berdasarkan bentuk sastra sastra cakapannya, drama dibagi menjadi dua jenis, yaitu drama prosa dan drama puisi. Perbedaan kedua jenis drama tersebut adalah …. A. drama prosa: naskah drama ditulis oleh pengarang prosa drama puisi: naskah drama ditulis oleh pengarang puisi B.

drama prosa: diadaptasi dari cerita dalam sebuah prosa drama puisi: diadaptasi dari cerita dalam sebuah puisi C. drama prosa: berisi dialog dan monolog yang panjang drama puisi: memiliki cerita yang singkat dan diisi dialog pendek D.

drama prosa: dialog drama disusun dalam bentuk prosa drama puisi: sebagian besar dialognya disusun dalam bentuk puisi E. drama prosa: sebelum pementasan drama dimulai, ada pembacaan prosa drama puisi: saat drama berlangsung, pemain drama membacakan sebuah puisi Jawaban : D Pembahasan : Drama dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, mulai dari berdasarkan bentuk sastra cakapannya, sajian isinya, kuantitas cakapannya, pengaruh seni lainnya, serta bentuk drama yang tidak termasuk ke dalam kategori-kategori tersebut.

Berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. • Drama prosa, yaitu drama yang cakapan atau dialognya disusun dalam bentuk prosa. • Drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakapan atau dialognya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi.

Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Topik : Drama Subtopik : Bentuk Drama 3. Perhatikan ciri drama berikut! • Menonjolkan seni suara atau musik. • Menonjolkan seni drama dan tari.

• Disajikan dalam bentuk tarian dan tanpa dialog. • Lazimnya diiringi oleh musik gamelan. • Tidak memiliki dialog atau gerak yang menonjol. • Menampilkan kisah dengan laku pemain yang dibantu oleh narator. Ciri opera terdapat pada nomor …. • hanya 1 • 1 dan 4 • 2, 3, dan 4 • 3, 4, dan 5 • 1, 3, 5, dan 6 Jawaban : A Pembahasan : Opera termasuk jenis drama yang dibedakan berdasarkan pengaruh seni lainnya.

Berdasarkan pengaruh seni lainnya, drama dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu opera, sendratari, dan tablo. Opera adalah drama yang menonjolkan seni suara atau musik.

Namun, musik yang digunakan tidak hanya terpaku pada musik gamelan. Ciri opera hanya ditunjukkan oleh nomor 1. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Topik : Drama Subtopik : Menganalisis Drama, Unsur Intrinsik Drama 4. Perhatikan kutipan drama berikut! • Orang tua : “Tunggu! Jangan tergesa. Mari kita tentukan dulu tegak kita masing-masing.

Agar jangan silap menafsirkan peran kita masing-masing. Yang mematikan atau yang dimatikan.” • Anak muda bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila “Maksud Bapak?” • Orang tua : “Tingkah laku harus senantiasa sesuai dengan watak yang ingin digambarkan.

(Ia bisa mengambil mitraliur dari tangan anak muda) Sifat lahir harus sesuai dengan sifat rohani, agar … (Anak muda sadar dan mendepak mitraliur.

Terdengar serentetan tembakan) … agar dicapai kesatuan waktu, kesatuan ruang, kesatuan laku. • Anak muda : “Bapak ingin bunuh saya?” • Orang tua : “Membunuh kau? Aku? Hendak bunuh kau?” (Sumber: Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang) Karakter tokoh orang tua yang tergambar dalam dialog (1) adalah ….

• penyayang • penyabar • pemarah • terburu-buru • bijaksana Jawaban : E Pembahasan : Karakter tokoh dalam drama dapat tergambar melalui perilaku maupun dialog yang diucapkannya. Melalui dialog (1), dapat disimpulkan bahwa watak tokoh orang tua adalah bijaksana. Kebijaksanaan tokoh orang tua terlihat dari saran yang diberikannya, seperti pada kalimat Mari kita tentukan dulu tegak kita masing-masing. Agar jangan silap menafsirkan peran kita masing-masing.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E. Topik : Drama Subtopik : Menganalisis Drama, Kebahasaan Drama 5. Perhatikan kutipan drama berikut! Si Tua : (menerima pecel) “Sedikit sekali.” (Simbok tak menghiraukan dan terus melayani yang lain) Si Peci : “Ya, sedikit sekali.” (menyuapi mulutnya) Si Tua : “Tempe lima rupiah sekarang.” Si Kacamata : “Beras mahal. (membuang cekodongnya) Kemarin istriku mengeluh.” Si Peci : “Semua perempuan ya ngeluh.” Si Kurus : “Semua orang pengeluh.” Si Kacamata : “Kemarin sore istriku berbelanja ke warung Nyonya Pungut.

Pulang-pulang ia menghempaskan napasnya yang kesal. Harga beras naik lagi, katanya.” Si Peci : “Apa yang tidak naik?” Si Tua : “Semua naik.” Si Kurus : “Gaji kita tidak naik?” (Sumber: Matahari di Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Jalan Kecil karya Arifin C.

Noer) Berdasarkan unsur kebahasaannya, persamaan dialog yang diucapkan oleh tokoh si Kacamata dan si Tua adalah …. • hanya mengandung kata kerja aksi • hanya mengandung kata kerja mental • mengandung setidaknya satu kata sifat • mengandung satu konjungsi kronologis • tidak mengandung kata kerja dan kata sifat Jawaban : C Pembahasan : Kutipan drama di atas menunjukkan percakapan atau dialog beberapa tokoh.

Dari segi kebahasaan, analisis dialog yang diucapkan oleh tokoh si Kacamata dan si Tua dapat dilihat pada tabel berikut. Unsur Kebahasaan Dialog bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Kacamata Dialog si Tua Kata kerja aksi mengeluh, berbelanja, menghempaskan - Kata kerja mental naik naik Kata sifat mahal, kesal sedikit Konjungsi kronologis - - Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan dialog si Kacamata dan si Tua berdasarkan unsur kebahasaannya adalah keduanya mengandung setidaknya satu kata sifat.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. BAHASA INGGRIS Topik : Passive Voice Subtopik : Passive Voice in Simple Tenses, Passive Voice in Continuous Tenses, Passive Voice in Perfect Tenses, Passive Voice with Modals 1. Which of the following is an active sentence? • She is ordered to go to bed at 9PM. • She is being informed that tomorrow will be sunny. • She had been sent to dormitory by her parents. • She is tired because she haven’t been sleeping well. • She should have been told that today’s schedule had been cancelled.

Jawaban : D Pembahasan : Ciri-ciri passive voice adalah penggunaan: Be (to be, being or been) + Verb 3 + By + Object A dan B salah karena is ordered dan is informed merupakan passive voice untuk present tense (be + verb 3).

C salah karena had been sent adalah passive voice untuk past perfect tense (had + been + verb3). E juga salah karena should have been told merupakan passive voice untuk past modal: should (should have been + Verb 3).

Yang merupakan kalimat aktif adalah D karena tired adalah kata sifat dan haven’t been sleeping adalah kata kerja aktif dari present perfect continuous. Topik : Personal Letter Subtopik : Aspects of Personal Letter Dear Reva, I and your uncle are delighted to hear that you have passed your graduation with flying colors. Accept my heartiest congratulations on your success. It must be a proud moment for you and your parents that you have completed your degree without any backlogs.

I am overjoyed that you are reaping the fruits of your labor. Keep working hard, make bigger goals and try to achieve them. I also feel the parental pride in your success. We know you have achieved it because of your hard work and perseverance.

I genuinely feel this is quite an achievement as well as a call for special celebrations. Youngsters like you constantly remind me that anything can be achieved by patience and hard work. My best wishes are with you; keep yourself focused and determined. Love, Aunt and Uncle 2. What is the writer trying to do through her letter? • She is encouraging the recipient to study harder in order to pass the graduation test. • She is expressing her gratitude since the recipient had helped through the graduation test.

• She is asking for forgiveness for not being able to attend the recipient’s graduation celebration. • She is giving a piece of advice regarding how to pass a test with flying colors.

• She is congratulating the recipient on her graduation. Jawaban : E Pembahasan : “ I and your uncle are delighted to hear that you have passed your graduation with flying colors. Accept my heartiest congratulations on your success.” artinya “Saya dan pamanmu sangat gembira mendengar bahwa kamu sudah lulus dengan sangat baik.

Terimalah ucapan selamat yang tulus dariku atas kesuksesanmu.” Jadi, melalui suratnya tersebut E. Penulis sedang mengungkapkan ucapan selamat atas kelulusan penerima surat tersebut yaitu Reva. Topik : Explanation Text Subtopik : Let's Explain Something We all know that rain is good for our planet. It gives us fresh water to drink, helps farmers grow crops, keeps everything green and lush. However, have you ever wondered how rain could fall from the sky?

First of all, the heat from the sun turns moisture from the ground, such as from sea, lake, river and even your sweat, into water vapor. Then, this vapor rises, cools and changes into tiny water droplet forming the clouds.

As the air rises and cools, the water droplet then join one another becoming a bigger droplets. When the droplets get too big and heavy, they fall from from the sky as rain. What happens then after the rain has fallen? Well, the rain water becomes groundwater and in time would go over the water cycle again to fall yet again as rain.

(adapted from: https://science.howstuffworks.com/nature/climate-weather/atmospheric/weather6.html) 3. What is the purpose of the text? • to describe water cycle • to show why rain falls • to explain how rain is formed • to tell about why rain falls from the sky • to inform about what happens in the earth atmosphere.

Jawaban : C Pembahasan : Dalam teks seringkali disebutkan kata ‘rain’. Baik diawal, ditengah maupun di akhir paragraf. Pada paragraf pertama juga terdapat kalimat, “have you ever wondered how rain could fall from the sky?” artinya ‘apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana hujan bisa turun dari langit?’.

Paragraf kedua lalu menjelaskan terjadinya proses tersebut, dari awal hingga akhirnya hujan turun. Dari hal ini, jelas bahwa teks ini ditulis sebagai explanation text untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya hujan. Maka, jawaban yang tepat adalah C, to explain how rain is formed.

Topik : Exposition Subtopik : Connective Words 4. Although the Spaniards made a valiant effort to fight back, the fleet suffered extensive damage. During the eight hours of battle, the Armada drifted perilously close to the rocky coastline.

The word that functions as a connective word in the sentence above is …. • although • valiant • during • perilously • close to Jawaban : A Pembahasan : “although” artinya “meskipun”.

Kata ini digunakan untuk menghubungkan klausa “ the Spaniards made a valiant effort to fight back” dan “the fleet suffered extensive damage”.

“ valiant” artinya “berani”, digunakan sebagai kata sifat untuk menerangkan kata benda “effort”. “ during” artinya “selama” merupakan kata keterangan waktu. “perilously” artinya “berbahaya”, merupakan kata keterangan cara yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja “drifted” dan “close to” artinya “dekat”, merupakan kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan posisi. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Topik : Exposition Subtopik : Hortatory Exposition Anybody who is over the age of six knows that there is nowhere safe for skateboarders to skate.

This prevents young people from enjoying an active, energetic and adventurous pastime. Just watch a local street for a short while and note the steady stream of skaters speeding up and down the footpaths. Toddlers can be trampled on and old ladies can be knocked down as they struggle home carrying their cat food from supermarkets. Skateboarding is a serious sport that improves young people’s health.

It increases fitness, improves balance and strengthens the joints in knees and ankles. Although it appears to be a solo sport, when groups practice together and compete bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila perform stunts or runs they form firm friendships.

Young people should be prevented from becoming overweight couch potatoes. If they are actively involved in skating, they do not smoke, take drugs or break laws for fun. Kids will always seek thrills and excitement. They need to practice their 180s, 360s and Ollie’s free from restrictions. We must build skate parks in the suburbs so that streets are safe for small children and senior citizens and skaters have spaces where they can race, chase, speed, and soar towards the sun.

5. The writer’s purpose in writing the text is …. • To invite the local teenagers to skate in a park built specifically for skaters • To convince the readers that they need a safe place for skaters to skate • To provoke youngsters into the local government policy • To promote the writer’s business of skateboarding class • To inform parents about the goodness of skateboarding Jawaban : B Pembahasan : Pada paragraf pertama penulis mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi tempat yang aman (nowhere safe) untuk skateboarder berselancar.

Pada paragraf kedua dan ketiga, penulis menjelaskan keuntungan yang bisa didapatkan oleh orang-orang muda dengan melakukan skateboarding.

Lalu pada paragraf terakhir, penulis menyatakan perlunya membangun tempat untuk berselancar bagi skateboarders. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks tersebut adalah teks hortatory yang tujuannya adalah untuk meyakinkan dan mengajak pembaca bahwa apa yang mereka rekomendasikan di dalam teksnya perlu dilakukan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. MATEMATIKA Topik : Turunan I Subtopik : Gradien Garis Singgung 1.

Jika maka JAWABAN : B PEMBAHASAN : Ingat kembali bahwa turunan dari sebuah fungsi adalah Sehingga, Topik : Turunan I Subtopik : Gradien Garis Singgung 2. Gradien garis singgung kurva di titik (2, 6) adalah …. • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 JAWABAN : D PEMBAHASAN : Diketahui: Maka, Sehingga diperoleh turunan kurva terebut adalah Kemudian gradien garis singgung kurva di titik (2,6) adalah.

Topik : Turunan I Subtopik : Turunan Aljabar 3. Diketahuimaka nilai =…. • -2 • -1 • 0 • 2 • 3 JAWABAN : C PEMBAHASAN : Misalkanmaka. Sehingga turunan pertama dari fungsi tersebut yaitu Maka nilai dari adalah Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Topik : Turunan I Subtopik : Turunan Aljabar 4. Diketahui dan. Nilai dari adalah …. • -4 • -1 • 0 • 1 • 4 JAWABAN : C PEMBAHASAN : Diketahui: Turunan pertama dari adalah Karena pada soal diketahui bahwasehingga didapat nilai p sebagai berikut.

Diperoleh fungsi secara lengkap yaitu Jadi, nilai dari = 0. Jawaban yang tepat adalah C. Topik : Turunan I Subtopik : Turunan Aljabar 5.Diketahui. Jika nilai darimaka nilai dari adalah ….

• 4 • 6 • 8 • 12 • 14 JAWABAN : C PEMBAHASAN : Diketahui : Misalkan: Maka, Sehingga jika kita misalkan maka turunan dari adalah Maka, Jadi, = 8. GEOGRAFI Topik : Dinamika Kependudukan di Indonesia Subtopik : Permasalahan Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Kependudukan 1. Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, Indonesia perlu menekan angka pertumbuhan penduduknya agar mencegah dampak tersebut terjadi. Langkah tepat bagi pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut adalah …. • mendorong program transmigrasi • menggiatkan program otonomi daerah • membatasi usia pernikahan penduduk • membuka banyak lapangan pekerjaan • menggiatkan kegiatan bedol desa Jawaban : C Pembahasan : Indonesia memiliki permasalahan berupa angka pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Hal ini bisa mendorong timbulnya permasalahan lain di masa yang akan datang, seperti meningkatnya angka pengangguran.

Oleh sebab itu, angka kelahiran di Indonesia perlu ditekan. Salah satu caranya dengan membatasi usia pernikahan penduduk. Dengan demikian, maka kelahiran anak dapat ditunda dan ditekan. Jawaban yang tepat adalah C. Topik : Dinamika Kependudukan di Indonesia Subtopik : Sumber Data Kependudukan 2. Menurut KTP-nya, Siska tercatat sebagai penduduk Kota Bekasi.

Namun, ia tinggal sehari-hari di Kota Bandung. Pada saat sensus penduduk tiba, ia sedang berada di Kota Bandung dan dicatat keberadaannya sebagai penduduk kota tersebut. Kasus tersebut menunjukkan penerapan dari sensus ….

• de jure • canvasser • de facto • house holder • penduduk Jawaban : C Pembahasan : Ada dua jenis sensus penduduk yang bisa dilakukan, yaitu sensus de jure dan sensus de facto.

Sensus de facto adalah pencatatan kependudukan yang dikenakan kepada mereka yang berada di dalam daerah atau negara tempat sensus penduduk dilakukan tanpa memperhatikan asal penduduk. Jadi, ketika penduduk ada di satu wilayah pada saat sedang diadakan sensus, maka dia ikut dicatat dan didata keberadaannya. Oleh sebab itu, kasus yang dialami oleh Siska berkaitan dengan jenis sensus de facto.

Jawaban yang tepat adalah C. Topik : Keragaman Budaya Indonesia Subtopik : Gambaran Umum Tentang Budaya 3. Bali merupakan salah satu daerah yang berhasil mengembangkan kebudayaannya sebagai aset dalam mendorong perekonomian mereka. Bali berhasil mendorong kebudayaannya sebagai daya tarik utama dalam memikat turis-turis untuk datang ke wilayahnya. Namun, kedatangan para turis ini tidak lantas menyebabkan degradasi pada kebudayaan di Bali.

Hal ini dikarenakan …. • kebudayaan Bali telah diangkat sebagai kebudayaan nasional • masyarakat Bali berhasil menyadari nilai dari kebudayaan yang dimilikinya • adanya kewajiban bagi turis di Bali untuk mengikuti kebudayaan yang berlaku di sana • masyarakat Bali banyak mengadaptasi kebudayaannya agar sesuai dengan selera dan preferensi turis • adanya larangan bagi turis di Bali untuk melihat kebudayaan yang bersifat sakral di sana Jawaban : B Pembahasan : Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mengembangkan kebudayaannya sebagai daya tarik utama pariwisata di sana.

Masyarakat Bali memanfaatkan objek kebudayaan untuk mengembangkan kegiatan pariwisatanya dan menambah pendapatan daerah. Selain itu, kegiatan pariwisata budaya ini juga ditujukan sebagai media untuk promosi dan perkembangan kebudayaan Bali. Namun, adanya perkembangan pariwisata budaya yang ada di Bali tidak serta merta menyebabkan degradasi budaya asli Bali. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali telah menyadari arti pentingnya budaya bagi diri mereka dan juga daerahnya.

Masyarakat Bali telah dapat membedakan manakah kebudayaan yang dapat dipublikasikan dan dijadikan sebagai atraksi wisata, dan manakah kebudayaan yang bersifat sakral dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Dengan demikian, masyarakat Bali dapat terus mempertahankan kebudayaan aslinya sembari memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Jawaban yang tepat adalah B. Topik : Keragaman Budaya Indonesia Subtopik : Pengaruh Faktor Geografis Terhadap Keragaman Budaya di Indonesia 4. Permukiman penduduk yang ada di tepian Sungai Musi biasanya berbentuk rumah panggung. Hal ini bertujuan untuk …. • menghindari bahaya tsunami • melindungi diri dari hewan buas • mencegah terjadinya kekeringan saat kemarau panjang • melindungi diri dari suhu dingin saat musim hujan • menghindari banjir saat musim hujan Jawaban : E Pembahasan : Beberapa rumah tradisional yang berada di tepian Sungai Musi dibangun dengan bentuk rumah panggung.

Hal ini dilakukan dengan suatu tujuan tertentu. Tujuan pembangunan rumah panggung adalah untuk menghindari banjir ketika Sungai Musi meluap saat musim hujan. Jawaban yang tepat adalah E. Topik : Keragaman Budaya Indonesia Subtopik : Pembentukan Kebudayaan Nasional 5.

Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia adalah lambang negara, Garuda Pancasila. Pada lambang tersebut, tampak bahwa ada perisai yang di dalamnya terdapat lima simbol. Simbol-simbol tersebut mewakili lima dasar negara Indonesia. Sila ketiga pada Pancasila dilambangkan dengan …. • bintang • pohon beringin • kepala banteng • padi dan kapas • rantai Jawaban : B Pembahasan : Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah lambang negara, Garuda Pancasila. Setiap aspek dalam lambang negara memiliki maknanya masing-masing.

Salah satunya adalah simbol-simbol yang ada pada perisai burung Garuda. Simbol-simbol tersebut mewakili isi dari Pancasila, yaitu: • Sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dilambangkan dengan simbol bintang • Sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dilambangkan dengan simbol rantai • Sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” dilambangkan dengan simbol pohon beringin • Sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dilambangkan dengan simbol kepala banteng • Sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dilambangkan dengan simbol padi dan kapas Jawaban yang tepat adalah B.

SOSIOLOGI Topik: Konflik sosial dan kekerasan Subtopik: Sikap pemicu konflik 1. Ketika seseorang memiliki nilai budaya namun, orang tersebut menilai kebudayaan lain dengan sudut pandang budaya yang berlaku hanya di lingkup masyarakat orang tersebut. Hal ini menandakan adanya sikap .

• primordialisme • politik dumping • etnosentrisme • revitalisasi • kompromi Jawaban : C Pembahasan : Primordialisme merupakan suatu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak lahir, seperti suku, agama, ras maupun klan. Namun ketika sikap primordial telah tertanam kuat dan berlebihan, ternyata hal tersebut dapat mendorong sikap untuk memicu konflik maka hal ini disebut sebagai etnosentrisme. Etnosentris sendiri memiliki arti sebuah sikap yang menilai kebudayaan suatu masyarakat dengan menggunakan sudut pandang atau ukuran yang berlaku di masyarakatnya.

Ukuran tersebut bisa berwujud ciri fisik, adat istiadat, tradisi, atau sistem keyakinan tertentu. Maka jawaban yang tepat adalah C. Topik : Konflik sosial dan kekerasan Subtopik : Konflik In Group dan Out Group 2. Berdasarkan beberapa sumber media mengatakan jika konflik antara etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha merupakan konflik horizontal karena …. • adanya upaya untuk menghilangkan satu golongan yang dilakukan oleh golongan mayoritas dominan terhadap minoritas • bentuk penindasan kepada golongan yang lebih rendah karena salah satu kelompok memiliki kedudukan status, dan kelas sosial yang rendah • adanya kesenjangan pembangunan yang menghasilkan kecemburuan sosial ekonomi • adanya upaya untuk menghilangkan satu golongan yang dilakukan oleh golongan minoritas dominan terhadap mayoritas • perpecahan di masyarakat tidak bisa di hindari Jawaban : A Pembahasan : Konflik sosial horizontal merupakan konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang sederajat atau setara.

Dalam hal ini, konflik tersebut dapat digambarkan dari adanya konflik antarsuku, ras, agama, antarprofesi, antarwarga, antarkelompok preman, maupun antarpelajar. Hal ini disebut dengan genosida. Genosida dalam istilah sosiologi merupakan akan tindakan atau perilaku apa pun dari kelompok atau komunitas tertentu untuk menghancurkan dan menghilangkan seluruh atau sebagian suatu kelompok etnis, ras, bangsa, bahkan agama yang dilakukan secara besar-besaran. Maka jawaban yang benar adalah A.

Topik : Konflik sosial dan kekerasan Subtopik : Konflik In Group dan Out Group 3. Kasus penggusuran yang terjadi antara warga dengan pemerintah merupakan bentuk konflik vertikal yang sering terjadi didasari pada …. • kepemilikan usaha dan kekuatan tenaga ahli • kepemilikan kuasa dan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila yang kuat • tindakan yang meresahkan warga • konflik internal antara pemerintah dengan masyarakat • kuasa atas dasar kepemilikan tanah yang selama ini dimiliki oleh swasta Jawaban : B Pembahasan : Kasus penggusuran yang melibatkan konflik antara sekelompok warga dengan pemerintah.

Dalam hal ini, karena sekelompok warga relatif tidak memiliki sumber daya, seperti perlindungan hukum yang kuat berkaitan dengan tanah atau tempat tinggal, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan yang kuat, maka seringkali mereka kalah secara hukum dalam beberapa kasus penggusuran ini. Maka jawaban yang benar adalah B. Topik : Perbedaan dan Kesetaraan II (Stratifikasi Sosial) Subtopik : Mengenal Stratifikasi Sosial 4. Stratifikasi sosial menurut Pitirim Sorokin adalah perbedaan anggota masyarakat dalam kelas-kelas yang bersifat hierarkis yang berwujud pada terbaginya lapisan sosial, di mana ada orang-orang yang menduduki kelas tinggi dan ada pula yang rendah.

Namun terdapat indikator yang menentukan stratifikasi tersebut adalah . • Stratifikasi usia, jabatan, dan jenis profesi • Startifikasi jabatan, kekayaan, dan kelas sosial • Stratifikasi ras, suku, dan budaya • Starifikasi kekuasaan politik, pekerjaan, dan kelompok status • Stratifikasi ekonomi, kekuasaan politik, dan pekerjaan Jawaban : E Pembahasan : Pitirim Sorokin juga menjelaskan indikator yang membentuk stratifikasi sosial, diantaranya ketidaksetaraan peran, hak-hak, tanggung jawab, pekerjaan, privatisasi, kekuasaan, dan pengaruh yang dimiliki dalam masyarakat yang kemudian menciptakan adanya ketidaksetaraan (unequal).

Pitirim menyatakan adanya tiga wujud stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu • Stratifikasi berdasarkan ekonomi • Stratifikasi berdasarkan kekuasaan politik, dan • Stratifikasi berdasarkan pekerjaan Topik: Integrasi dan Reintegrasi Sosial Subtopik: Pengantar Integrasi Sosial 5.

Masa orientasi Siswa (MOS) merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan siswa ketika memasuki tahun ajaran baru merupakan salah satu kegiatan penting untuk melakukan penyesuaian terhadap siswa karena sekolah sebagai lembaga pendidikan di dalam masyarakat memiliki peran dalam mengembangkan karakteristik siswa. Maka berdasarkan pernyataan tersebut kegiatan MOS dalam hal ini bertujuan untuk …. • pembentukan integrasi sosial yang dimulai pada tingkat individu • peningkatan kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu • mengarahkan minat siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler yang ada di sekolah tersebut • membentuk kemandirian siswa dengan menyesuaikan tahapan usia dan kemampuan analisis • menentukan peran siswa di sekolah dengan menanamkan nilai di masyarakat Jawaban : A Pembahasan : Siswa baru yang masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kemudian mengikuti kegiatan Masa Orientasi Siswa.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengenalkan dan mensosialisasikan berbagai nilai, norma, dan peraturan sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga pendidikan di dalam masyarakat memiliki peran dalam mengembangkan karakteristik siswa yang dapat memahami, menghargai, bahkan terbuka terhadap adanya keragaman dan perbedaan dalam masyarakat, seperti keragaman kebudayaan yang kemudian menunjukkan adanya perbedaan dalam berbahasa dan berperilaku.

Hingga akhirnya para siswa pun melakukan penyesuaian yang menghasilkan kesepakatan atau sepakat untuk menjunjung nilai-nilai yang sama di sekolah tersebut. Berkaitan dengan integrasi sosial yang terbentuk dalam lembaga pendidikan, hal ini menunjukkan sebagai proses awal pembentukan integrasi sosial tersebut dimulai tingkat individu. Maka jawaban yang benar adalah A. EKONOMI Topik : APBN dan APBD (NEW!) Sub Topik : Sumber - Sumber Penerimaan Negara dan Daerah 1.

Berikut ini penerimaan negara yang berasal dari kegiatan perdagangan internasional adalah …. • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) • bea impor • hibah Jawaban : D Pembahasan : Penerimaan negara yang berasal dari kegiatan perdagangan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila di antaranya adalah bea impor dan bea ekspor. Topik : APBN dan APBD (NEW!) Sub Topik : Sumber - Sumber Penerimaan Negara dan Daerah 2.

Pemerintah membangun jalan raya, jalan tol, dan bandara di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan jenis belanja negara berupa …. • belanja pegawai • belanja modal • belanja barang • belanja bunga utang • bantuan sosial Jawaban : B Pembahasan : Jalan raya, jalan tol, dan bandara merupakan infrastruktur publik yang berfungsi sebagai sarana pembangunan ekonomi. Jenis belanja negara yang digunakan untuk pembangunan tersebut dikategorikan sebagai belanja modal.

Topik : Perpajakan (NEW!) Sub Topik : Konsep Dasar Perpajakan 3. Setiap warga negara yang memenuhi kriteria tertentu wajib membayar pajak pada negara tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan salah satu karakteristik pajak berupa …. • diatur oleh undang-undang • bersifat memaksa • tidak mendapat imbalan secara langsung • besarnya sama untuk setiap warga negara • bersifat adil Jawaban : B Pembahasan : Salah satu karakteristik pajak adalah bersifat memaksa bagi warga negara yang sudah memenuhi kriteria tertentu.

Jika tidak menunaikan kewajiban membayar pajak maka akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana.

Topik : Perpajakan (NEW!) Sub Topik : Menghitung Pajak 4. Besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi seseorang yang belum menikah adalah …. • Rp.4.500.000,00 • Rp9.000.000,00 • Rp13.500.000,00 • Rp19.000.000,00 • Rp54.000.000,00 Jawaban : E Pembahasan : Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi orang pribadi yang belum menikah adalah sebesar Rp54.000.000,00 per tahun.

Topik : Perdagangan Internasional (NEW!) Sub Topik : Kebijakan Perdagangan Internasional 5. Kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor disebut .

• diskriminasi harga • premi • subsidi • kuota • tarif Jawaban : C Pembahasan : Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah.

SEJARAH TOPIK : Tokoh Perjuangan Kemerdekaan SUB TOPIK : Tokoh Nasional 1. Saat Tan Malaka ditunjuk menjadi agen Comintern Asia Tenggara yang bermarkas di Tiongkok, beliau membuat sebuah buku yang berjudul “Naar de ‘Republiek Indonesia’” atau dalam bahasa Indonesia disebut …. • Republik Indonesia Merdeka • Berdirinya Republik Indonesia • Republik Indonesia Jaya • Menuju Republik Indonesia • Lahirnya Republik Indonesia Jawaban : D Pembahasan : Saat Tan Malaka ditunjuk menjadi agen Comintern Asia Tenggara yang bermarkas di Tiongkok, beliau membuat sebuah buku yang berjudul “Naar de ‘Republiek Indonesia’” atau “Menuju Republik Indonesia”.

Buku yang disusun tahun 1925 ini menjadi tulisan pertamanya yang menyebut konsep “Republik Indonesia” yang mengacu pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku inilah yang kemudian dipelajari oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan lain-lain. TOPIK : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia SUBTOPIK : Peristiwa Sekitar Proklamasi 2.

Makna yang dapat kita ambil sebagai pelajar dari Peristiwa Rengasdengklok adalah …. • sebagai seorang pelajar bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila harus memiliki sikap yang kuat disertai mampu menerima perbedaan, saran dan kritik dari orang lain • sebagai seorang pelajar kita dituntut untuk harus siap menerima semua saran dari orang lain • sebagai seorang pelajar sikap menggalang persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih baik • sebagai seorang pelajar sikap toleransi selalu dikedepankan • sebagai seorang pelajar harus menghormati orang yang lebih tua Jawaban : A Pembahasan : Peristiwa pengamanan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta karena terjadi perselisihan mengenai kapan waktu yang tepat untuk Indonesia merdeka.

Meskipun, pada terjadi perbedaan pendapat namun sikap yang kuat, mampu menerima perbedaan, menerima kritik dan saran dari golongan muda dan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi Indonesia maka Soekarno dan Hatta setuju dengan saran dari golongan muda. Melalui Peristiwa Rengasdengklok, sebagai seorang pelajar kita dapat menarik makna bahwa berpikiran terbuka dengan menerima perbedaan, kritik dan saran serta mampu menganalisa setiap permasalahan akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan menggapai cita-cita TOPIK : Perang Dunia I dan II SUBTOPIK : Perang Dunia II 3.

Pecahnya Perang Dunia II tidak lepas dari gagalnya Liga Bangsa-Bangsa menjalankan perannya sebagai lembaga yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas dunia. Faktor penyebab kegagalan LBB adalah …. • bubarnya kesepakatan negara-negara Balkan • bangkitnya nasionalisme negara-negara Arab • negara anggota LBB tidak membayar iuran bulanan • adanya ambisi negara anggota LBB yang ingin menjadi presiden dunia • tidak semua negara bergabung dalam LBB sehingga mereka merasa tidak terikat dengan aturan LBB Jawaban : E Pembahasan : Sebab khusus pecahnya Perang Dunia II adalah karena gagalnya Liga Bangsa-Bangsa menjalankan peran mereka sebagai penjaga perdamaian dunia.

Sejak didirikan pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa diharapkan dapat menyelesaikan konflik antar negara di dunia sebagai upaya untuk mencegah perang. Namun dalam kenyataannya LBB gagal menjalankan tugasnya tersebut, sehingga banyak negara anggota yang akhirnya keluar dari LBB.

Adapun penyebab kegagalan LBB dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut: • Liga Bangsa-Bangsa tidak memiliki tentara sendiri, sehingga tidak bisa memberikan tekanan militer terhadap negara yang melakukan agresi militer.

• Mekanisme pengambilan keputusan yang lamban dalam Liga Bangsa-Bangsa, sehingga tidak bisa menghasilkan resolusi secara cepat untuk mencegah konflik. • Tidak semua negara bergabung ke dalam LBB, sehingga aturan dalam LBB dianggap tidak mengikat semua negara di dunia. TOPIK : Respon Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme Eropa SUBTOPIK : Respon Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme Eropa di Bidang Ekonomi 4.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perlawanan rakyat Bali terhadap pemerintah Kolonial Belanda adalah …. • dihapuskannya Hak Tawan Karang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda • penguasaan perdagangan wilayah Bali oleh Belanda • kekalahan rakyat Bali dalam perang antar suku • kerajaan Bali menentang pembangunan jalan raya pos Daendels • intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Bali Jawaban : A Pembahasan : Hak Tawan Karang merupakan hak yang dimiliki oleh raja-raja Bali untuk menyita kapal beserta isinya jika terdampar di Pulau Bali.

Hak Tawan Karang ini dianggap merugikan bagi pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu, Pemerintah Kolonial Belanda mendesak raja-raja Bali untuk menghapuskan Hak Tawan Karang. Desakan ini kemudian mendapatkan reaksi dari I Gusti Ketut Jelantik yang kemudian bersama kerajaan-kerajaan di Bali melakukan perlawanan. TOPIK : Akar Nasionalisme, Demokrasi, dan Strategi Pergerakan SUBTOPIK : Akar Nasionalisme dan Demokrasi 5. Dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia pernah beberapa kali menerapkan model demokrasi.

Mulai dari Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila. Analisis yang menunjukkan faktor penyebab terjadinya bongkar pasang sistem demokrasi di Indonesia karena . • Indonesia mencegah masuknya paham komunis • Indonesia tergolong sebagai negara yang lahir secara prematur • Indonesia mencoba menerapkan konsep demokrasi yang melampaui zaman • Indonesia bermaksud untuk menyaingi demokrasi mapan ala Amerika Serikat • Indonesia mencari formula penerapan sistem demokrasi yang dianggap sesuai dengan jati diri bangsa Jawaban : E Pembahasan : Secara lini masa, penerapan sistem demokrasi di Indonesia terbagi ke dalam tiga periode: 1945-1959 Indonesia menerapkan Sistem Demokrasi Parlementer atau Sistem Demokrasi Liberal.

Pada periode 1959-1965 Indonesia menerapkan Sistem Demokrasi Terpimpin. Pada periode 1966-1998 Indonesia menganut Sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berlangsung selama 32 tahun harus juga berakhir dengan mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden akibat desakan massa yang menuntutnya mundur.

Pasca mundurnya Soeharto, era demokrasi Indonesia memasuki era baru. Demokrasi Indonesia menjadi lebih substantif yang ditandai dengan adanya keterbukaan dalam berbagai bidang, partisipasi publik, penegakan hukum, kebebasan sipil dan pers dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Terjadinya bongkar pasang sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia faktor utamanya adalah karena dari semenjak merdeka demokrasi Indonesia dalam masa pencarian jati diri, alias masa mencoba, sistem demokrasi mana yang dianggap terbaik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia.

BAHASA INDONESIA Topik : Teks Artikel (NEW!) Subtopik : Mengenal Teks Artikel 1. Artikel opini biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah. Artikel opini berisi …. • pendapat untuk membandingkan dua hal tertentu • gagasan yang merupakan hasil imajinasi penulis artikel • opini penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu • kisah menarik dari orang terkenal yang dapat menginspirasi pembaca • cerita-cerita yang telah lama ada dan berkembang dalam suatu masyarakat Jawaban : C Pembahasan : Artikel adalah jenis bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, artikel opini adalah artikel yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu yang biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Topik : Teks Artikel (NEW!) Subtopik : Menganalisis Teks Artikel Perhatikan kutipan teks artikel opini berikut!

Selain Ruang Terbuka Hijau (RTH), ada bentukan lahan yang sama pentingnya dengan RTH, yaitu Ruang Terbuka Biru (RTB). RTB merupakan penampung air permukaan yang berupa bendungan, waduk, situ, atau embung.

Bicara soal situ, unit wadah air permukaan yang tergolong paling kecil, kini berkurang jumlahnya. Sepanjang sepuluh tahun terakhir (2007 s/d 2017), sebanyak 33 situ hilang di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mengingat fungsi ekologisnya, berkurangnya situ mengancam tatanan ekologi di kawasan Jabodetabek. (Sumber: https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/10/10/situ-hilang-ekologi-terbilang/) 2.

Perbaikan yang tepat untuk kutipan teks di atas adalah …. • mengganti kata bentukan pada kalimat pertama menjadi pembentukan • menghilangkan tanda koma (,) setelah kata situ pada kalimat kedua • menulis kata waduk, situ, dan embung dengan huruf awal kapital • menulis kata s/dpada kalimat keempat menjadi d. • mengganti kata ekologi pada kalimat kelima menjadi ekologis Jawaban : D Pembahasan : Kutipan teks di atas perlu diperbaiki karena terdapat kesalahan penggunaan ejaan.

Kesalahan terdapat pada kalimat keempat, yaitu pada penulisan s/d. Singkatan tersebut dibaca sampai dengan. Penulisan yang tepat adalah s.d. (setiap huruf diikuti dengan tanda titik (.) di belakangnya).

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Topik : Novel (BETA) Subtopik : Menganalisis Novel Perhatikan kutipan novel berikut! Ada sesuatu yang menggerakkan Raia untuk menyimpan iPod dan notebook-nya dan berjalan ke arah lelaki itu saat itu juga.

Tetapi Raia mengurungkan niatnya. Rasanya tidak enak mengganggu ketenangan lelaki itu dua kali setelah dia masuk tanpa diundang tadi malam. (Sumber: The Architecture of Love karya Ika Natassa) 3. Watak Raia berdasarkan kutipan novel di atas adalah . • pengecut • tidak sabaran • sopan dan ramah • penuh pengertian • pendiam Jawaban : D Pembahasan : Watak merupakan sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.

Watak dapat pula disamakan dengan budi pekerti, tabiat. Watak Raia yang ditunjukkan dalam kutipan novel di atas adalah penuh pengertian.

Watak tersebut ditunjukkan melalui tindakan atau perilaku tokoh. Dalam kutipan di atas, tampak bahwa Raia akhirnya tidak mendekati tokoh “lelaki itu” karena khawatir ia akan mengganggu ketenangan “lelaki itu”.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Topik : Kritik Sastra dan Esai (NEW!) Subtopik : Kebahasaan Kritik Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dan Esai 4. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan suatu karya diperlukan …. • gambaran konkret berupa data • alat untuk mengukur kekurangan dan kelebihan suatu karya • kepekaan terhadap isi bacaan • kalimat yang bersifat menilai atau mengomentari • pemahaman terhadap makna tersirat suatu karya Jawaban : D Pembahasan : Dengan membaca sebuah kritik sastra, pembaca akan mudah memahami karya sastra yang dikritik serta mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari sebuah karya sastra.

Oleh karena itu, kalimat yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Topik : Teks Editorial (NEW!) Subtopik : Menganalisis Teks Editorial Perhatikan kutipan artikel berikut!

(1) Internet memang telah menjadi instrumen agar warga bisa mendapat hak ekonomi, sosial, dan budaya sepenuhnya lewat transparansi pemerintahan. (2) Sebelum adanya akses ke informasi yang memadai, gagasan akan transparansi, akuntabilitas pejabat publik, pemberantasan korupsi, ataupun partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan tidak pernah terwujud.

(3) Namun, di sisi kemajuan, peran internet terbukti telah membuat pemerintah di banyak negara risau. (4) Kerisauan pemerintah ditunjukkan dengan berbagai tindakan untuk memblokir konten, memata-matai ( surveillance), dan mengidentifikasi aktivis dan mengkriminalisasi pendapat atau ekspresi yang sah. (5) Hal ini, tidak bisa tidak, harus segera diatasi. 5. Opini pada paragraf di atas ditunjukkan pada kalimat .

• (1) • (2) • (3) • (4) • (5) Jawaban : E Pembahasan : Opini merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang. Opini cenderung bersifat subjektif dan tidak (atau belum) bisa dibuktikan kebenarannya.

Opini dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat (5), yaitu “Hal ini, tidak bisa tidak, harus segera diatasi”. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah E. BAHASA INGGRIS Topic : News Item Subtopic : Aspects of News Item Football players of Catalonia's Teressa Football Club were expelled from competition after they've proffered sexist insults at the female club mates during a match, sparking a broader discussion on social media about sexism in male-dominated sports.

On February 2, the Terrassa veterans, who play in the Spanish league's third division, had a match scheduled to kick off immediately after another match between the club's second division female team and rival Villadecals. As the male players warmed up, a female footballer suffered a severe injury on the field, which delayed the end of the match.

The veterans turned restless and began demanding the women's match to be concluded, while also insulting the players. According to the referee's minutes, the veteran players yelled: “get off the field, it's time for us to play.

This game should have been suspended. You shouldn't [even] be playing.” The female players rebuked them and were quickly joined by some members of the public. Then the men's insults turned sexist, “Go to the kitchen, go wash dishes, you pieces of shit.

You're sluts,” were some of the expletives cited in the minutes of the match. Fearing further escalation, the referee suspended the women's match, to which the female athletes from both teams responded by sitting at the center of the field to impede the men's match from taking place. Catalonian football team expelled from competition after players insult female squad · Global Voices.

(2019, February 23). Retrieved June 25, 2019, from https://globalvoices.org/2019/02/23/catalonian-football-team-expelled-from-competition-after-players-insult-female-squad/ 1. The communicative purpose of the text is … • to inform the insult done by Catalonia’s football team • to explain the suspension of Catalonia’s football team from the competition • to ask the readers to avoid Catalonian football players from getting expelled • to inform the readers about the expulsion of Catalonia’s football team from the competition • to persuade the readers to expel Catalonia's TeressaFootball players of Catalonia's from competition Jawaban : D Pembahasan : Teks di atas adalah adalah teks berita atau news item.

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hal yang dianggap penting. Dalam teks di atas, newsworthy eventnya adalah tentang pemain bola Catalonian yang dikeluarkan dari pertandingan karena menghina tim perempuan lain. Jadi, jawaban yang benar adalah D, karena Expulsion bersinonim dengan expelling. Topic : Review Text Subtopic : Aspect and Examples of News Item Magenta Balloon is Magdalena’s second book.

This fiction book is a part of her “Colorful Balloon” trilogy. The book has 500 pages. The book consists of 50 chapters which continue the unfinished story in the first book about an 8-year old boy named Jose Padilla. In this book, similar to the previous one, the boy meets several new characters that help him to understand what Neoground is. However, this time Jose focuses on how to find a way to go home, to the real world.

I really enjoy reading this bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila because the writer develops the fictional realm ‘Neoground’ well that helps the readers imagine the situation vividly. Nonetheless, if you don’t read the first book, you will not get the background story of why the boy lives in that world at the first place.

This book is really recommended for people who enjoy fiction as their readings. 2. According to the writer, what should people do to understand the origin of Jose’s existence in Neoground realm? • Read the previous book • Discuss the first chapter • Imagine vividly the world • Analyze the chapters thoroughly • Try to combine several character’s stories Jawaban : A Pembahasan : “Nonetheless, if you don’t read the first book, you will not get the background story of why the boy lives in that world at the first place.

(par.3)” artinya “Akan tetapi, jika kamu tidak membaca buku yang pertama, kamu tidak akan tahu latar belakang cerita kenapa si laki-laki hidup di dunia yang seperti itu.” Oleh karena itu, untuk mengetahui asal-usul mengapa pemeran utama bisa berada di dunia yang berbeda ini, kita harus membaca buku pertama dari seri ini. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Topic : Recount Text Subtopic : Types of Recount Text King Louis XVI and Queen Marie Antoinette ruled France from 1774 to 1789, a time when the country was fighting bankruptcy.

However, the royal couple did not let the situation limit their excessive spending. Even though the minister of finance repeatedly warned them not to waste money, they continued to spend great fortunes on their personal pleasure.

This lavish spending greatly enraged the people of France. They felt that the royal couple bought its luxurious lifestyle at the poor people’s expense. Marie Antoinette seemed uncaring about her subjects’ misery.

While French citizens begged for lower taxes, the queen embellished her palace with extravagant works of art. She also surrounded herself with artists, writers, and musicians, who encouraged the queen to spend even more money.

While the queen liked to have huge feasts at the royal table, many people in France were starving. The French government obliged the citizens to pay high taxes. When the minister of finance tried to stop these royal spendthrifts, the queen replaced him. The intense hatred that the people felt for Louis XVI and Marie Antoinette kept building until it led to the French Revolution. During this time of struggle and violence (1789-1799), thousands of aristocrats, as well as the king and queen themselves, lost their lives at the guillotine.

Perhaps, if Louis XVI and Marie Antoinette had reined in their extravagant spending, the events that rocked France would not have occurred.

3.

The text mainly focuses on …. • The unfortunate minister of France • The marriage life of a king and a queen • A royal family’s lavish spending for personal pleasure • The spending of King Louis XVI and Queen Marie Antoinette • The reign of King Louis XVI and Queen Marie Antoinette over France Jawaban : C Pembahasan : Pada paragraf pertama, penulis menjelaskan bahwa Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette memerintah Prancis dari tahun 1774 sampai 1789.

Pada saat itu Prancis sedang mengalami kebangkrutan, namun hal tersebut tidak menghalangi keluarga kerajaan untuk menghabiskan uang banyak (hidup mewah/berfoya-foya). Paragraf kedua membahas apa saja yang dilakukan Ratu untuk menghabiskan uang dalam jumlah fantastis. Paragraf ketiga menjelaskan bahwa ratu senang mengadakan pesta makan besar sedangkan rakyat kelaparan dan rakyat juga dipaksa untuk membayar pajak dalam jumlah yang tinggi.

Hal ini menuntun terjadinya revolusi Prancis dan pada saat itu banyak kaum bangsawan termasuk raja dan ratu yang mati dengan cara kepalanya dipenggal. Jadi, bacaan tersebut secara umum membahas tentang C. Topic : Recount Text Subtopic : Types of Recount Text King Louis XVI and Queen Marie Antoinette ruled France from 1774 to 1789, a time when the country was fighting bankruptcy.

However, the royal couple did not let the situation limit their excessive spending. Even though the minister of finance repeatedly warned them not to waste money, they continued to spend great fortunes on their personal pleasure. This lavish spending greatly enraged the people of France. They felt that the royal couple bought its luxurious lifestyle at the poor people’s expense.

Marie Antoinette seemed uncaring about her subjects’ misery. While French citizens begged for lower taxes, the queen embellished her palace with extravagant works of art. She also surrounded herself with artists, writers, and musicians, who encouraged the queen to spend even more money. While the queen liked to have huge feasts at the royal table, many people in France were starving. The French government obliged the citizens to pay high taxes. When the minister of finance tried to stop these royal spendthrifts, the queen replaced him.

The intense hatred that the people felt for Louis XVI and Marie Antoinette kept building until it led to the French Revolution. During this time of struggle and violence (1789-1799), thousands of aristocrats, as well as the king and queen themselves, lost their lives at the guillotine. Perhaps, if Louis XVI and Marie Antoinette had reined in their extravagant spending, the events that rocked France would not have occurred.

4. What is true according to the text? • Queen Marie Antoinette was uncaring and egoistic • King Louis XVI sentenced some aristocrat to death. • King Louis XVI and Queen Marie Antoinette story was a happy ending. • King Louis XVI and Queen Marie Antoinette were loved by their citizen. • King Louis XVI and Queen Marie Antoinette ruled France for more than 15 years.

Jawaban : A Pembahasan : “Even though the minister of finance repeatedly warned them not to waste money, they continued to spend great fortunes on their personal pleasure.” artinya “Meskipun menteri keuangan berulang kali mengingatkan mereka supaya tidak menghambur-hamburkan uang, mereka (raja dan ratu), tetap saja melakukannya untuk kesenangan pribadi.

“While the queen liked to have huge feasts at the royal table, many people in France were starving.” artinya “Ketika ratu sering mengadakan jamuan makan besar di meja kerajaan, banyak rakyat Prancis yang menderita kelaparan.” Kedua kalimat tersebut menandakan bahwa A. Ratu Marie Antoinette adalah seorang yang tidak peduli (uncaring) dan keras kepala (stubborn).

Topic : Recount Text Subtopic : Types of Recount Text Majapahit empire, the last Indianized kingdom in Indonesia; based in eastern Java, it existed between the 13th and 16th centuries. The founder of the empire was Vijaya, a prince of Singhasari, who escaped when Jayakatwang, the ruler of Kediri, seized the palace. In 1292 Mongol troops came to Java to avenge an insult to the emperor of China, Kublai Khan, by Kertanagara, the king of Singhasāri, who had been replaced by Jayakatwang.

Vijaya collaborated with Mongol troops in defeating Jayakatwang; Vijaya then turned against the Mongols and expelled them from Java. Under his rule the new kingdom, Majapahit, successfully controlled Bali, Madura, Malayu, and Tanjungpura. The power of Majapahit reached its height in the mid-14th century under the leadership of King Hayam Wuruk and his Prime Minister, Gajah Mada. Some scholars have argued that the territories of Majapahit covered present-day Indonesia and part of Malaysia, but others maintain that its territory was confined to eastern Java and Bali.

Nonetheless, Majapahit became a significant power in the region, maintaining regular relations with China, Champa, Cambodia, Annam, and Siam (Thailand). The golden era of Majapahit was short-lived; the empire began to decline after the death of Gajah Mada in 1364, and it was further weakened after the death of Hayam Wuruk in 1389.

The spread of Islam and the rise of the Islāmic states along the northern coast of Java eventually brought the Majapahit era to an end in the late 15th or early 16th century. 5. From the text we know that .… • Vijaya expelled Gajah Mada from Java. • Siam was once a part of Majapahit territory. • Hayam Wuruk died not long before Gajah Mada’s death. • Hayam Wuruk and Gajah Mada had the biggest impact on Majapahit empire.

• Majapahit empire had a good relation with Singhasari during the reign of Vijaya. Jawaban : D Pembahasan : Pada paragraf kedua dijelaskan bahwa puncak masa kejayaan Majapahit terjadi pada pertengahan abad ke 14 di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Perdana Menterinya, Gajah Mada. Lalu kerajaan tersebut mengalami kemunduran setelah Gajah Mada wafat tahun 1364 dan semakin lemah setelah Raja Hayam wuruk wafat tahun 1389. Dari keterangan tersebut, kita tahu bahwa kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh paling besar pada kerajaan Majapahit.

Maka jawaban yang benar adalah D. MATEMATIKA TOPIK : Aturan Pencacahan SUBTOPIK : Aturan Penjumlahan dan Perkalian 1. Banyak bilangan ratusan dengan angka kedua dan angka ketiga mempunyai selisih 2 atau 4 adalah . • 76 • 108 • 136 • 144 • 252 JAWABAN : E PEMBAHASAN : Pertama, angka kedua dan ketiga mempunyai selisih 2. Pasangan angka kedua dan angka ketiga yang mungkin adalah 0 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 7, 6 dan 8, 7 dan 9. Terdapat 8 pasangan dan setiap pasangan dapat bertukar tempat.

Digit pertama dapat diisi oleh angka 1 sampai 9. Sehingga banyak bilangan yang mungkin dari bagian ini adalah 9.8.2! = 144 (9 dari kemungkinan digit pertama, 8 dari 8 pasangan, 2! dari setiap pasangan yang dapat bertukar tempat) Selanjutnya, angka kedua dan ketiga mempunyai selisih bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila. Pasangan angka kedua dan angka ketiga yang mungkin adalah 0 dan 4, 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, 4 dan 8, 5 dan 9.

Terdapat 6 pasangan dan setiap pasangan dapat bertukar tempat. Digit pertama dapat diisi oleh angka 1 sampai 9. Sehingga banyak bilangan yang mungkin dari bagian ini adalah 9.6.2! = 108 (9 dari kemungkinan digit pertama, 6 dari 6 pasangan, 2! dari setiap pasangan yang dapat bertukar tempat) Jadi, banyak bilangan yang dimaksud adalah 144 + 108 = 252.

TOPIK : Statistika Deskriptif SUBTOPIK : Ukuran Pemusatan Data Tunggal 2. Berikut adalah tabel berat badan siswa kelas X. Jika siswa dengan berat badan di atas rata-rata diharuskan mengikuti program diet, maka banyak siswa yang mengikuti progam diet tersebut adalah . • 46% • 48% • 50% • 52% • 54% JAWABAN : B PEMBAHASAN : Pertama, kita cari nilai rata-ratanya dengan bantuan tabel berikut.

Sehingga, siswa yang mengikuti program diet adalah yang berat badannya di atas 58,56 kg. Lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.

cell yang berwarna kuning menandakan bahwa siswa tersebut mengikuti program diet. Terdapat 12 siswa, sehingga persentase siswa yang mengikuti program diet adalah TOPIK : Barisan dan Deret SUBTOPIK : Latihan Barisan dan Deret 3. Jika a,b,c adalah barisan aritmetika dan a,b,a+c adalah barisan geometri, maka • 6 • 4 • 3 • 2 • 1 JAWABAN : C PEMBAHASAN : Diketahui a,b,c adalah barisan aritmetika, maka Diketahui a,b,a+c adalah barisan geometri, maka dan Subtitusikan persamaan (1) ke persamaan (2) sehingga kita peroleh Karenamaka haruslah sehingga persamaan (1) dapat diubah menjadi Jadi.

TOPIK : Matriks SUBTOPIK : Pengertian Dasar Matriks 4. Diketahui dan Jika maka nilai c adalah . • 2 • 5 • 8 • 11 • 14 JAWABAN : C PEMBAHASAN : Sehingga dari persamaan matriks di atas, kita peroleh Subtitusikan nilai sehingga Kemudian subtitusikan nilai sehingga TOPIK : Sistem Persamaan & Pertidaksamaan Linear-Kuadrat Dua Variabel SUBTOPIK : Sistem Persamaan Linier Kuadrat Dua Variabel (SPLKDV) 5.

Jika a dan b bilangan bulat dengan • 36 • 6 • 0 • -6 • -36 JAWABAN : B PEMBAHASAN : Misalkan Perhatikan jika bentuk maka kita peroleh Subtitusikan ke persamaan di atas sehingga Diketahui pada soal bahwa a dan b bilangan bulat dengan a > b, maka a - b bernilai positif. Jadi, GEOGRAFI Topik : Kerja Sama Negara Maju dan Berkembang Subtopik : Klasifikasi Negara Maju dan Negara Berkembang 1. Indikator kesehatan pada IPM dilihat dari ….

• tingkat gizi balita • angka kematian bayi • angka kelahiran bayi • angka harapan hidup • angka beban ketergantungan Jawaban: D Pembahasan: Indikator kesehatan pada IPM dapat dilihat berdasarkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Negara maju biasanya memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Jawaban yang tepat bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila D.

Topik : Kerja Sama Negara Maju dan Berkembang Subtopik : Persebaran Negara Maju dan Negara Berkembang 2. Selain Amerika Serikat, negara maju yang berada di kawasan Amerika Utara adalah …. • Chili • Greenland • Kanada • Kuba • Meksiko Jawaban : C Pembahasan : Tidak semua negara yang ada di kawasan Amerika Utara adalah negara maju.

Negara maju yang berada di kawasan Amerika Utara adalah Amerika Serikat dan Kanada. Kanada yang terletak di sebelah utara Amerika Serikat memiliki IPM sebesar 0,926 dan berada pada peringkat ke-12 di dunia pada tahun 2017 lalu.

Sementara itu, negara lain yang berada di kawasan Amerika Utara, yaitu Meksiko, masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Jawaban yang tepat adalah C. Topik : Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Sama Negara Maju dan Berkembang Subtopik : Persebaran Negara Maju dan Negara Berkembang 3. Perhatikan kondisi berikut ini! • sumber daya alam yang tinggi • angka pertumbuhan ekonomi tinggi • angka pertumbuhan penduduk yang tinggi • rendahnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan Karakteristik yang dimiliki oleh India sebagai negara berkembang ditunjukkan oleh nomor ….

• 1 dan 2 • 1 dan 3 • 2 dan 3 • 2 dan 4 • 3 dan 4 Jawaban : E Pembahasan : India merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang digolongkan sebagai negara berkembang.

Negara ini ditetapkan sebagai negara berkembang karena memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Namun, negara ini memiliki kesejahteraan penduduk yang rendah. Rata-rata penduduk di India hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 6 SD saja, dan menjadikan tingkat pendidikan di negara ini rendah. Selain itu, negara ini juga memiliki perekonomian yang rendah, di mana sebagian besar masyarakatnya belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Jawaban yang tepat adalah E. Topik : Konsep Wilayah dan Tata Ruang Subtopik : Konsep Wilayah dan Tata Ruang 4. Perhatikan berbagai ciri wilayah berikut ini! • dinamis • heterogen • homogen • statis Ciri-ciri wilayah formal ditunjukkan oleh nomor ….

• (1) dan (2) • (1) dan (3) • (2) dan (3) • (2) dan (4) • (3) dan (4) Jawaban : E Pembahasan : Wilayah formal adalah wilayah yang terbentuk karena keseragaman karakteristiknya.

Contohnya adalah wilayah pegunungan, wilayah kutub, dan wilayah hutan. Ciri-ciri dari wilayah formal adalah homogen dan cenderung statis (tidak berubah dalam waktu yang lama). Maka, jawaban yang tepat adalah E. Topik : Interaksi Keruangan Desa dan Kota Subtopik : Pola dan Faktor-faktor Interaksi Desa dan Kota 5. Suatu rumah sakit akan dibangun di antara kota A dan kota B. Kota A memiliki jumlah penduduk sebesar 10.000 jiwa.

Sedangkan, kota B memiliki penduduk sebesar 40.000 jiwa. Jarak antara kota A dan B adalah 12 km. Lokasi rumah sakit yang tepat adalah . • 3 km dari kota A • 3 km dari kota B • 4 km dari kota A • 4 km dari kota B • 6 km dari kota A Jawaban : C Pembahasan : Diketahui: Jarak antara kota A dan kota B (d AB) = 12 km Jumlah penduduk kota yang lebih kecil (P A) = 10.000 (kota A) Jumlah penduduk kota yang lebih besar (P B) = 40.000 (kota B) Ditanya: Jarak lokasi titik henti (rumah sakit) diukur dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil (D AB)?

Jawab: Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah C. SOSIOLOGI Topik : Globalisasi dan Perubahan Komunitas Lokal Subtopik : Perubahan Komunitas Lokal Karena Globalisasi 1. Salah satu bentuk perubahan komunitas lokal pada lembaga pendidikan yang diakibatkan oleh globalisasi adalah ….

• ditetapkannya bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila sekolah lima hari • berkembangnya sistem pembelajaran jarak jauh • hilangnya nilai-nilai pendidikan berbasis keluarga • munculnya kebijakan sekolah selama 8 jam setiap hari • berkembangnya sistem pembelajaran berbasis pendidikan karakter Jawaban : B Pembahasan : Salah satu bentuk globalisasi dalam ranah pendidikan adalah berkembangnya sistem pembelajaran jarak jauh.

Dalam sistem pembelajaran jarak bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila, pihak sekolah dan siswa benar-benar mengandalkan teknologi internet untuk setiap kegiatan pembelajaran.

Misalnya, aplikasi bimbel online yang merupakan salah satu produk dan layanan yang mengandalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Penjelasan pilihan jawaban yang lain: Diterapkannya kebijakan sekolah lima hari: berkaitan dengan kebijakan pemerintah, namun tidak menggunakan teknologi dalam penerapannya. Hilangnya nilai-nilai pendidikan berbasis keluarga: berkaitan dengan perubahan komunitas lokal, tapi belum tentu disebabkan oleh globalisasi.

Munculnya kebijakan sekolah selama 8 jam setiap hari: berkaitan dengan kebijakan pemerintah, namun tidak menggunakan teknologi dalam penerapannya.

Berkembangnya sistem pembelajaran berbasis pendidikan karakter: berkaitan dengan perubahan konten pembelajaran, tapi tidak disebabkan secara langsung oleh teknologi. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Topik : Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Perubahan Sosial di Tengah Globalisasi Subtopik : Konsep Ketimpangan Sosial 2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani sebagai prasyarat dalam lamaran pekerjaan cenderung mengesampingkan kualifikasi-kualifikasi lain, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang sebenarnya dimiliki.

Kondisi ini membuat penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan menunjukkan kemampuan mereka. Kasus ini menunjukkan sebuah bentuk ketidakadilan sosial berupa …. • stereotip • segregasi • prasangka • subordinasi • marginalisasi Jawaban : D Pembahasan : Persoalan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas menggambarkan bahwa kedudukan mereka di masyarakat masih mengalami penomorduaan atau subordinasi.

Subordinasi adalah suatu proses yang seolah menomorduakan, mengesampingkan, atau membedakan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas memang merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk menghapus subordinasi yang dialami oleh mereka. Namun, suatu kebijakan yang ramah terhadap mereka juga diperlukan, seperti pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila bahkan fasilitas-fasilitas publik.

Penjelasan pilihan jawaban yang lain: Stereotip: generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya (ras, suku, atau agamanya), namun tidak selalu bersifat negatif. Segregasi: pemisahan, pengasingan, atau pengucilan suatu golongan dari golongan lainnya. Prasangka: sikap dan perasaan negatif terhadap suatu kelompok dan seluruh anggota kelompoknya.

Marginalisasi: proses pembatasan atau peminggiran terhadap seseorang atau kelompok dalam berbagai aspek yang mengakibatkan mereka tersingkir dari masyarakat.

Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Topik : Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Perubahan Sosial di Tengah Globalisasi Subtopik : Upaya mengatasi ketimpangan sosial 3.

Tenaga pengajar sangat dibutuhkan di sekolah, terutama di desa terpencil. Sayangnya, guru-guru di desa terpencil terkadang tidak diperhatikan. Ada yang bahkan tidak mendapatkan penghasilan dari kegiatan mengajarnya. Padahal jika dibandingkan dengan guru-guru di perkotaan, bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila paling tidak lebih sejahtera dan mendapatkan gaji setiap bulannya.

Upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini adalah …. • pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru • memperketat seleksi guru terutama di kota besar • pemerataan sarana dan prasarana pengajaran di sekolah • memperbaiki akses jalan ke sekolah untuk siswa dan guru • menambah jumlah guru di kota besar karena lebih sejahtera Jawaban : A Pembahasan : Ketimpangan yang muncul di soal adalah perbandingan antara kesejahteraan guru di desa terpencil dan guru-guru di perkotaan.

Maka itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya perlu mempertimbangkan pemerataan sarana dan prasarana, tetapi perlu juga memperhatikan tenaga pengajarnya. Upaya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemerataan jumlah, kualitas, maupun kesejahteraan para guru di pedesaan.

Hal ini untuk mengurangi bahkan jika bisa menghapuskan ketimpangan tenaga pengajar di desa dan di kota. Penjelasan pilihan jawaban yang lain: Memperketat seleksi guru terutama di kota besar: tidak berkaitan dengan kualitas guru di pedesaan yang menjadi fokus dalam soal. Pemerataan sarana dan prasarana pengajaran di sekolah: sarana dan prasarana pengajaran lebih mengarah pada alat perlengkapan seperti gedung sekolah, buku, dan sebagainya.

Tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru-guru. Memperbaiki akses jalan ke sekolah untuk siswa dan guru: berkaitan dengan kebijakan pembangunan, bukan kualitas tenaga pengajar. Menambah jumlah guru di kota besar karena lebih sejahtera: tidak berkaitan dengan kualitas guru di pedesaan yang menjadi fokus dalam soal. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Topik : Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Sosial I Subtopik : Jenis-Jenis Kearifan Lokal 4.

Mitos-mitos mengenai pohon angker atau pohon yang memiliki roh penunggu cenderung masih dipercayai oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Mitos pohon angker tersebut menunjukkan kearifan lokal …. • tidak berwujud dan berfungsi sebagai konservasi alam • berwujud tekstual dan berfungsi sebagai sebuah petuah • berwujud tekstual dan berfungsi sebagai pendidikan moral • tidak berwujud dan berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan • tidak berwujud dan berfungsi mengembangkan sumber daya manusia Jawaban : A Pembahasan : Berdasarkan jenisnya, mitos tersebut menjadi sebuah kearifan lokal berbentuk tidak nyata karena menjadi mitos atau cerita masyarakat lokal disampaikan secara verbal dan turun-temurun.

Meskipun dalam cerita tersebut terdapat unsur gaib, namun masyarakat terutama yang bersifat tradisional relatif dapat mengikuti perintah yang secara tersirat dalam cerita tersebut. Berdasarkan fungsinya, kearifan lokal ini memiliki fungsi di masyarakat untuk melestarikan dan menjaga secara turun-temurun agar lingkungan alam dan budaya manusia setempat tidak hilang.

Kearifan lokal ini menciptakan cara berperilaku yang tidak jauh dengan prinsip konservasi. Dalam prinsip konservasi yang dibutuhkan adalah rasa saling menghormati dan menjaga alam. Masyarakat cenderung akan berpikir ulang jika melakukan kegiatan di tempat-tempat yang dianggap memiliki roh penunggu. Mereka akan menjaga dan menghormati tempat-tempat tersebut.

Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Topik : Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Sosial II Subtopik : Agen Pemberdayaan Komunitas 5. Corporate Social Responsibility ( CSR) adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

CSR merupakan contoh program pemberdayaan yang dijalankan oleh …. • individu • komunitas • pemerintah • pihak swasta • masyarakat penggerak Jawaban : D Pembahasan : Tanggung jawan sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pihak swasta. Para perusahaan memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat tanpa mementingkan imbalan. Perusahaan sebagai agen pemberdayaan komunitas menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR kepada komunitas yang membutuhkan pemberdayaan.

Misalnya, pemberdayaan komunitas petani karet dalam program Kebun Karet Unggul. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut melalui CSR-nya adalah pemberian bibit karet unggul dan obat tanaman karet. Pemberdayaan komunitas seperti ini merupakan contoh dari pemberdayaan yang digerakkan oleh pihak swasta.

Jadi, jawaban yang tepat adalah D. EKONOMI Topik : Tahap Pencatatan Perusahaan Dagang (NEW!) Subtopik : Rekapitulasi dan Buku Besar Perusahaan Dagang 1.

Tujuan dibuatnya rekapitulasi jurnal khusus adalah …. • memudahkan pembuatan buku besar pembantu • memudahkan proses pencatatan jurnal khusus • mengetahui saldo akhir setiap utang dan piutang pihak ketiga • memudahkan pembuatan buku besar umum • mengetahui keseimbangan saldo debit dan kredit pada awal periode akuntansi Jawaban : D Pembahasan : Pembuatan rekapitulasi jurnal khusus bersifat opsional dan dapat digunakan untuk memudahkan pembuatan buku besar umum.

Topik : Tahap Pengikhtisaran Perusahaan Dagang (NEW!) Subtopik : Neraca Saldo dan Penyesuaian Perusahaan Dagang 2. Neraca saldo suatu perusahaan menunjukkan saldo akun gedung Rp100.000.000,00. Penyusutan gedung diperkirakan sebesar 5% per tahun.

Ayat jurnal penyesuaian yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah . A. Beban penyusutan gedung (D) Rp5.000.000,00 Akumulasi penyusutan gedung (K) Rp5.000.000,00 B.

Akumulasi penyusutan gedung (D) Rp5.000.000,00 Beban penyusutan gedung (K) Rp5.000.000,00 C. Beban penyusutan gedung (D) Rp100.000.000,00 Akumulasi penyusutan gedung (K) Rp100.000.000,00 D.

Akumulasi penyusutan gedung (D) Rp100.000.000,00 Beban penyusutan gedung (K) Rp100.000.000,00 E. Beban penyusutan gedung (D) Rp5.000.000,00 Gedung (K) Rp5.000.000,00 Jawaban : A Pembahasan : Berdasarkan ilustrasi tersebut, penyusutan gedung sebesar 5%xRp100.000.000,00 = Rp5.000.000,00.

Ayat jurnal penyesuaian yang benar adalah sebagai berikut. Beban penyusutan gedung (D) Rp5.000.000,00 Akumulasi penyusutan gedung (K) Rp5.000.000,00 Topik : Tahap Pelaporan Perusahaan Dagang (NEW!) Subtopik : Laporan Laba Rugi Perusahaan Dagang 3. Suatu perusahaan dagang memiliki nilai penjualan yang lebih kecil dibandingkan dengan harga pokok penjualan dan beban operasional usahanya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi perusahaan tersebut adalah …. • laba • rugi • berimbang • surplus • break even point Jawaban : B Pembahasan : Suatu perusahaan yang memiliki nilai penjualan lebih kecil dibandingkan dengan harga pokok penjualan dan beban operasionalnya berarti mengalami kerugian. Hal tersebut karena penjualan merupakan pendapatan di perusahaan dagang, sedangkan harga pokok penjualan dan beban merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan.

Topik : Tahap Pengikhtisaran Perusahaan Dagang (NEW!) Subtopik : Neraca Saldo dan Penyesuaian Perusahaan Dagang 4. Data akhir periode PD Ruang Belanja menyebutkan gaji pegawai yang belum dibayar sebesar Rp2.500.000,00.

Ayat jurnal penyesuaian yang benar adalah …. A. Utang gaji (D) Rp2.500.000,00 Beban gaji (K) Rp2.500.000,00 B. Beban gaji (D) Rp2.500.000,00 Utang gaji (K) Rp2.500.000,00 C. Utang gaji (D) Rp2.000.000,00 Beban gaji (K) Rp2.000.000,00 D.

Beban gaji (D) Rp2.000.000,00 Utang gaji (K) Rp2.000.000,00 E. Utang gaji (D) Rp500.000,00 Beban gaji (K) Rp500.000,00 Jawaban : B Pembahasan : Gaji yang belum dibayar oleh PD Ruang Belanja menyebabkan menyebabkan bertambahnya utang (dikredit) dan beban (didebit). Ayat penyesuaiannya sebagai berikut. Beban gaji (D) Rp2.500.000,00 Utang gaji (K) Rp2.500.000,00 Topik : Tahap Pelaporan Perusahaan Dagang (NEW!) Subtopik : Laporan Perubahan Modal Perusahaan Dagang 5.

Perhatikan sebagian data keuangan PD Ruang Usaha berikut! Modal awal Rp24.500.000,00 Rugi Rp1.200.000,00 Prive Rp2.500.000,00 Besarnya modal akhir PD Ruang Usaha yang benar adalah …. • Rp20.800.000,00 • Rp23.200.000,00 • Rp23.300.000,00 • Rp25.800.000,00 • Rp28.200.000,00 Jawaban : A Pembahasan : Modal akhir = Modal awal - Rugi - Prive Modal akhir = Rp24.500.000,00 - Rp1.200.000,00 - Rp2.500.000,00 Modal akhir = Rp20.800.000,00 SEJARAH Topik : Peran Bangsa Indonesia dalam Perdamaian Dunia Subtopik : Gerakan Non-Blok 1.

Perang Dingin sudah selesai, tidak ada lagi Blok Barat dan Blok Timur. Analisa yang tepat terkait kesesuaian organisasi Gerakan Non Blok dengan era sekarang adalah …. • Negara-negara Non Blok bubar saja • Negara-negara Non Blok perlu mendekati Rusia • Negara-negara Non Blok perlu mendekati Amerika Serikat • Negara-negara Non Blok bebas menentukan arah dan kebijakannya masing-masing • Negara-negara Non Blok ikut aktif menyelesaikan persoalan-persoalan dunia kontemporer Jawaban : E Pembahasan : Seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada 1991 maka secara otomatis Perang Dingin ikut berakhir.

Dalam hal ini, Blok Barat tampil sebagai pemenang Perang Dingin. Namun demikian, masalah dunia tidak berhenti sampai di situ. Jika selama masa Perang Dingin masalah dunia berkisar pada pertempuran ideologi dan perebutan pengaruh dua kekuatan besar maka pasca berakhirnya perang ideologi tersebut kini dunia dihadapkan dengan masalah-masalah baru yang tidak kalah menantang dibandingkan dengan masalah yang harus dihadapi saat masa Perang Dingin.

Dunia saat ini dihadapkan pada masalah-masalah serius nan kompleks seperti penjajahan Palestina oleh Israel, radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Dunia dewasa ini juga dihadapkan pada masalah ketimpangan dan kemiskinan, masalah perubahan iklim, masalah kejahatan transnasional seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, kejahatan cyber, dan sebagainya. Negara-negara non blok yang saat ini berjumlah 120 negara bisa mengalihkan perhatiannya dengan ikut aktif menyelesaikan persoalan-persoalan besar dunia di atas.

Peran aktif negara-negara non blok yang mencakup 2/3 keanggotaan PBB dan merepresentasikan 55 persen penduduk dunia sangatlah vital dalam ikut serta menyelesaikan masalah-masalah masa kini. Keberanian serta langkah-langkah konkret negara-negara non blok sangat dinanti dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah dunia dewasa ini.

Inilah kesesuaian antara organisasi Gerakan Non Blok dengan era sekarang. Topik : Prestasi IPTEK Indonesia di Era Kemerdekaan Subtopik : Revolusi Hijau 2. Perhatikan pernyataan berikut ini! “Pada permulaan tahun 1970-an pemerintah Indonesia meluncurkan suatu program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan program Revolusi Hijau yang di masyarakat petani dikenal dengan program Bimas.

Konsep Revolusi Hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras” Hubungan antara pernyataan di atas dengan kondisi para petani di Indonesia adalah …. • Para petani semakin gencar menanam tanaman yang tahan hama dan mempunyai produktivitas yang tinggi • Petani hanya fokus untuk meningkatkan produksi padi agar dapat mencapai swasembada beras • Pelaksanaan Bimas berdampak pada menurunnya kualitas tanaman yang ditanam pada petani, terutama tanaman padi • Penerapan Bimas di masyarakat telah bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila adanya kesenjangan sosial antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan • Program Bimas telah berhasil mengubah sikap para petani, dari “anti” teknologi menjadi lebih memanfaatkan teknologi pertanian modern Jawaban : E Pembahasan : Bimas yang merupakan singkatan dari Bimbing Massal, dalam pengertian resmi dan aslinya merupakan suatu sistem Penyuluhan yaitu pembimbingan petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju, sehingga ia mampu meningkatkan usaha taninya.

Bimas berintikan tiga komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi serta adanya dukungan kredit dan pertanian modern.

Revolusi Hijau atau program Bimas meskipun memakan waktu yang relatif lama kurang lebih 20 tahun, telah berhasil mengubah sikap para petani, khususnya para petani subsektor pangan, dari “anti” teknologi ke sikap yang mau memanfaatkan teknologi pertanian modern, seperti pupuk kimia, bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila pelindung, dan bibit padi unggul.

Topik : Peristiwa Kontemporer Dunia Subtopik : Reunifikasi Jerman 3. Korelasi antara Runtuhnya Tembok Berlin dengan Uni Soviet adalah …. • Gorbachev menerapkan kebijakan yang memudahkan negara-negara bawahannya untuk merdeka • Gorbachev menarik mundur pasukan Uni Soviet dari wilayah Jerman Timur • Gorbachev mendukung aksi rakyat demonstrasi rakyat untuk meruntuhkan Tembok Berlin • Gorbachev memberikan kemerdekaan penuh pada Jerman Timur dan Barat untuk bersatu • Kebijakan Gorbachev mempengaruhi demonstran untuk melakukan perlawanan pada Erich Honecker Jawaban : B Pembahasan : Gorbachev menerapkan berbagai kebijakan yang melonggarkan ideologi komunis dan memberikan ruang kepada demokratisasi salah satu kebijakan luar negeri yang dikenal dengan koeksistensi secara damai di Eropa Timur.

Kebijakan ini dilakukan dengan menarik mundur pasukan Uni Soviet dari wilayah Jerman Timur, mengizinkan Hungaria membuka perbatasan wilayahnya dengan Austria yang kemudian menyebabkan banyaknya gelombang migrasi rakyat Jerman Timur ke Jerman Barat. Keadaan ini tidak mampu diatasi oleh pemerintah Jerman Timur yang kemudian mengundurkan diri hingga pada 9 November 1989 rakyat berbondong-bondong ke perbatasan dan merobohkan tembok dengan peralatan yang seadanya.

Topik : Konflik di Berbagai Belahan Dunia Subtopik : Konflik Timur - Tengah 4. Saddam Hussein mengaitkan invasi Irak terhadap Kuwait serupa dengan kasus pendudukan Israel terhadap Palestina. Bagaimana keterkaitan dua kasus tersebut? • Irak ingin menguasai seluruh wilayah Teluk Persia • cadangan minyak Irak habis akibat perang dengan Iran • Kuwait dianggap sebagai wilayah Irak yang menjadi milik warga Palestina • Irak ingin menguasai wilayah Timur Tengah dengan tujuan mengusir Israel • Irak ingin menguasai wilayah Palestina dengan menguasai Kuwait lebih dahulu Jawaban : C Pembahasan : Pada masa Perang Teluk II, Irak melakukan invasi terhadap Kuwait.

Irak mengaitkan invasi tersebut dengan pendudukan Israel di Palestina. Menurut Irak, sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab (634-644) daerah tersebut sudah menjadi milik orang-orang Arab Palestina, selain itu Kuwait dahulu merupakan bagian dari wilayah Irak.

Jika Irak ditekan mundur dari wilayah Kuwait, Saddam Hussein menuntut agar Israel juga mundur dari wilayah Palestina. Topik : Konflik di Berbagai Belahan Dunia Subtopik : Konflik di Amerika 5. Gagalnya invasi Teluk Babi berdampak serius terhadap keharusan Amerika Serikat menanggung kerugian berupa …. • masuknya paham komunisme ke wilayah Amerika Serikat • Kuba memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Uni Soviet • keharusan membayar 53 juta dolar untuk ditukar dengan tahanan • semakin tingginya tingkat imigran yang berasal dari Kuba masuk ke Amerika • permintaan masyarakat terhadap Presiden J.F.

Kennedy untuk turun dari jabatannya Jawaban : D Pembahasan : Pada masa pemerintahan Presiden J.F. Kennedy, Amerika Serikat mengalami kegagalan besar dalam melakukan invasi ke Teluk Babi.

Invasi dilakukan dengan tujuan utama untuk menggulingkan kekuasaan Fidel Castro di Kuba dan membentuk pemerintahan non komunis yang ramah terhadap Amerika. Invasi ini awalnya dijanjikan oleh Central Intelligence Agency (CIA) sebuah biro rahasia Amerika Serikat, bahwa Amerika akan dengan mudah meraih keberhasilan. Pada kenyataannya, justru niat invasi yang akan dilakukan Amerika Serikat sudah diketahui oleh Kuba sehingga dapat digagalkan oleh Kuba dalam waktu 72 jam. Banyak pasukan Amerika Serikat yang kemudian dijadikan tahanan.

Sebagai konsekuensinya, Amerika Serikat diharuskan untuk membayar 53 juta dollar untuk ditukar dengan tahanan asal Amerika tersebut. Jangan sampai kamu melewatkan Sekolah Online Ruangguru setiap hari Senin-Jumat, pukul 08.00-12.00 WIB ya.

Setelah itu, kerjakan juga soal-soalnya untuk menguji pemahaman kamu terhadap materi yang baru saja disampaikan oleh Master Teacher Ruangguru.

Ayo, #TetapSehatTetapBelajar! tirto.id - Hak dan kewajiban asasi manusia semestinya dapat dimiliki oleh siapapun tanpa membedakan agama, ras, bangsa, maupun golongan. Setiap negara wajib menegakkan hak dan kewajiban asasi masyarakat sesuai dengan ideologi yang dimiliki. Indonesia menegakkan hak dan kewajiban asasi masyarakatnya dengan ideologi Pancasila. Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian.

Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Dalam bunyi Pancasila terdapat nilai-nilai luhur mengenai kewajiban dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bingkai berbangsa dan bernegara Substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

Nilai dasar Nilai dasar adalah cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, demikian dikutip dari Modul PPKN Kelas XII KD 3.1.

1. Nilai Ketuhanan Nilai Ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Sebagai warga negara yang beragama, maka setiap orang wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila agama lain. 2. Nilai Kemanusiaan Nilai Kemanusiaan berisi penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama.

Oleh karenanya, setiap orang harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti, suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat.

3. Nilai Persatuan Nilai Persatuan adalah salah satu cara agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat. Meski memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara.

Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tapi justru dijadikan alasan untuk memiliki sikap persatuan. 4. Nilai Kerakyatan Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Meski memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini ditujukan, karena masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan dan untuk menghargai pendapat satu sama lain. 5.

Nilai Keadilan Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan. Tujuan itu ingin bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Pasalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nilai intrumental Nilai instrumental berarti, nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah.

Nilai praksis Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praktis dari pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya.

Perubahan-perubahan ini tidak akan pernah memengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila. Terdapat beberapa contoh dari nilai praksis, yaitu: - Sikap menghormati seluruh agama meski berbeda-beda, sesuai dengan sila pertama pancasila.

- Setiap warga Indonesia mampu memperlakukan orang lain secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain, sesuai dengan sila kedua pancasila.
BAB I PENDAHULUAN • Latar Belakang Empat konsesus kebangsaan yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika akhir-akhir ini menjadi pembicaraan publik. Harus diakui, tidak bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila pembicaraan di kalangan publik tentang keempat konsesus itu sepanjang masa demokrasi dan kebebasan sejak 1998.

Jika ada, diskusi publik tentang keempat konsesus itu, maka ia hilang-hilang timbul untuk kemudian seolah lenyap tanpa bekas.

Tidak ada upaya tindak lanjut sistematis dari pemerintah khususnya untuk merevitalisasi, menyosialisasikan, dan menanamkan kembali keempat konsesus itu dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan.

Akibatnya, sepanjang reformasi politik yang bermula pada tahun 1998, negara-bangsa Indonesia hampir tidak pernah putus dipenuhi gagasan, wacana, gerakan, dan aksi yang secara diametral bertolak belakang dengan keempat konsesus tersebut. Telah lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram. Dibidang penegakan hukum, kita melihat kebobrokan yang sedemikian rupa yang menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar.

Hukum yang dicitakan berlaku sama ( equal) terhadap semua warga negara dan termasuk pejabat negara sebagai esensi paham negara hukum ( rule of law) sebagaimana diamanatkan konstitusi terlihat-terbukti diterapkan secara diskriminatif, tebang pilih. Bukannya memberi perlindungan dan pengayoman, hukum lebih terlihat berwajah keras terhadap mereka yang rawan, dan amat ramah terhadap mereka yang mapan. Terpidana yang menikmati fasilitas penuh kemewahan seperti dinikmati oleh Arthalita Suryani, sementara di tempat lain di Banyumas, seorang narapidana meregang nyawa dihabisi oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah contoh nyata bagaimana implementasi dan perlindungan hukum di lapangan amatlah diskriminatif.

Berbagai fenomena diatas hanyalah sebahagian kecil dari kompleksnya permasalahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana pentingnya empat konsesus kebangsaan yakni: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana hukum seharusnya didayagunakan dalam konteks keempat konsesus tersebut.

Tulisan ini akan mencoba menjawab secara ringkas permasalahan tersebut di atas dalam perspektif hukum agar Negara Indonesia yang dicitakan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tetap berdiri kokoh.

• Rumusan Masalah • Bagaimana konsensus nasional? • Bagaimana pandangan Pancasila terhadap bangsa? • Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah : • Untuk mengetahui konsensus nasional • Untuk memahami pandangan Pancasila terhadap bangsa BAB II PEMBAHASAN • Konsensus Nasional Wacana mengangkat gagasan mengenai empat konsesus kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu : NKRI, Pancasila, UUD’45, dan Bhineka Tunggal Ika di tengah hiruk pikuk reformasi Indonesia yang seolah kehilangan arah, merupakan sebuah kesadaran dan keprihatinan bahwa reformasi bangsa Indonesia selama 15 tahun ini ternyata kebat kliwat yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, bahkan telah dan sedang berjalan keluar dari rel yang pernah dicita citakan oleh pendiri Republik ini dan tak menentu ujung akhirnya.

Gagasan ini, hendaknya diartikan sebagai peringatan bagi bangsa Indonesia dengan menempatkan kembali arah reformasinya ke atas jalur sejarah, sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa, dan diteguhkan kembali oleh konsensus nasional oleh generasi-generasi sesudahnya. Gagasan implementasi Pancasila dalam kehidupan kehidupan sehari telah dua kali dilakukan pada era Orde Lama dan era Orde Baru. Di era Orde Lama dikenal dengan istilah Nasakom. Nasakom adalah singkatan Nasionalis, Agama dan Komunis.

Konsep ini diperkenalkan oleh Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia yang menekankan adanya persatuan dari segala macam ideologi Nusantara untuk melawan penjajahan, dan sebagai pemersatu Bangsa untuk Revolusi rakyat dalam upaya memberantas kolonialisme di bumi Indonesia. [1] Dengan penyatuan tiga konsep ini (Nasionalis, Agamis dan Komunis) Soekarno berusaha untuk mengajak segala komponen bangsa tanpa melihat segala perbedaan yang ada.Baik itu perbedaan Religius maupun suku dan budaya.Namun perlu diingat bahwa Nasakom bukan penjelmaan dari Pancasila, karena mengandung unsur penyatuan komunis terhadap agama.Teori ini lahir dari sejak tahun 1926, yang waktu itu dikenal tiga hal pokok yakni “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, intinya di persatukan dalam satu tujuan yaitu Gotong-royong (bekerja bersama-sama) untuk Revolusi Indonesia dalam melawan Imperialisme.

Empat konsesus kebangsaan yang setelah dimaknai dan diketahui seluruh masyarakat Indonesia, harus benar-benar diterapkan.Maka bagi masyarakat yang telah tersosialisasi dan menerapkan atau mengimplementasikan empat konsesus kebangsaan ini, maka telah terwujudlah Manifesto nilai-nilai kebangsawanan pada dirinya.Saat ini kebangsawanan bukan lagi dinilai dari keturunan raja atau keluarga raja, tapi bangsawan adalah ketika kita mampu manjadikan diri sebagai masyarakat yang membangun bangsa, karena hari segala kekuasaan telah ditangan rakyat, maka rakyat yang membangun bangsanyalah dapat disebut sebagai bangsawan.

Sosialisasi empat Konsesus diseluruh Indonesia merupakan bagian untuk memanifestasikan nilai-nilai kebangsawanan bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Sosialisasi diharapkan dapat membuat masyarakat menjaga keutuhan bangsa, menjalin kesatuan sesame masyarkat Indonesia, Membangun Bangsa, menjaga falsafah bangsa, sehingga sudah pantas jika empat konsesus ini sukses disosialisasikan, maka munculnya bangsawan dan Negarawan di Masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan.

Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita fahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti : • Pancasila sebagai jiwa bangsa, • Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

• Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dll. Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara.

Tetapi pengertian pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarang orang karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk itu kita sebagai generasi penerus, sudah merupakan kewajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai – nilai pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan teredam di masa yang akan datang.

• Konsesus Pancasila Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai Konsesus bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini.

Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Pancasila sebagai salah satu Konsesus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai Konsesus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah landasan ideologi atau tujuan pokok Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan harga mati. Beberapa pengertian Pancasila yang dikemukakan oleh para ahli : [2] • Konsesus UUD 1945 Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar.

Misal dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. van Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsiup dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya memuat bagian yang tertulis saja.

Istilah undang-undang dasar sangat mungkin terjemahan dari grondwet (bahasa Belanda), yang berasal dari kata grond yang bermakna dasar dan wet yang berarti hukum, sehingga grondwet bermakna hukum dasar. Atau mungkin juga dari istilah Grundgesetz yang terdiri dari kata Grund yang bermakna dasar dan Gesetz yang bermakna hukum.

Sangat mungkin para founding fathers dalam menyusun rancangan UUD mengikuti pola pikir ini. • UUD 1945 Sebagai Kontrak Hukum Tertinggi Berbeda dengan pancasila yang tak mengalami perubahan sama sekali sejak dikukuhkan sebagai ideologi negara, UUD 1945 dinamis.

Terhitung sejak 1945, bangsa Indonesia sudah 8 kali melakukan perubahan terhadap undang-undang. • UUD 1945. • Konstitusi RIS 1949. • UUDS 1950. • UUD 1945 versi Dekrit 5 Juli 1959. • Amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999. • Amandemen kedua tahun 2000 • Amandemen ketiga tahun 2001 • Amandemen keempat pada tahun 2002. Saat ini sedang menguat dan mencuat amandemen kelima yang bertujuan mengefektifkan sistem parlemen dua kamar (bicameral parliament).

Terlepas dari dinamika yang mewarnai perjalanan UUD 1945, hal penting yang harus disadari adalah kedudukannya sebagai traktat hukum tertinggi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945, merupakan sumber hukum yang harus dijadikan sebagai referensi utama dalam setiap kerangka hukum. Baik di bidang politik, ekonomi dan sosial. Dengan kedudukan ini, UUD 1945 harus menjadi acuan primer dalam hukum yang mengatur tentang dinamikan kekuasaan, hubungan antara cabang-cabang kekuasaan, hubungan antara negara dengan masyarakat, serta hubungan antara sesama masyarakat. Singkatnya, UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam merumuskan setiap kebijakan formal di segala bidang.

Di samping itu, UUD 45 juga harus dijadikan sebagai tolok ukur primer dalam menilai konstitusionalitas semua fenomena serta produk hukum di Indonesia. Posisi ini memang mengesankan UUD 45 menempati posisi yang lebih sakral dibanding hukum-hukum primordial yang dianut masyarakat. Baik itu hukum agama maupun hukum adat. Namun sebagai kontrak sosial yang berfungsi mempersatukan semua komponen bangsa yang beragam, kesan tersebut harus dipandang positif serta dijadikan sebagai pemicu untuk merajut kebersamaan dalam kesetaraan.

[3] • Konsesus NKRI Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para founding fathers tentang negara kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, di antaranya mengusulkan sebagai dasar negara yang akan segera dibentuk adalah faham kebangsaan, sebagai landasan berdirinya negara kebangsaan atau nationale staat.

Berikut kutipan beberapa bagian dari pidato tersebut. “Di antara bangsa Indonesia, yang paling ada le desir d’etre ensemble, adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2 ½ milyun. Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga.

Tetapi Minangkabau bukan suatu kesatuan, melainkan hanya satu bagian daripada satu kesatuan. Penduduk Yogya pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, tetapi Yogya pun hanya sebagian kecil daripada satu kesatuan. Di Jawa Barat Rakyat Pasundan sangat merasakan le desir d’etre ensemble, tetapi Sunda pun satu bagian kecil daripada kesatuan.

NKRI Sebagai Negara Nation StatDalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, NKRI sebagai nastion state (negara kebangsaan) harus diyakini sebagai sistem terbaik. Dalam sistem negara kesatuan, wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah.

Dengan demikian, kedaulatan negara bersifat tunggal dan tidak terbagi. Bentuk negara kesatuan ini sejatinya memiliki nasib yang sama dengan kedua Konsesus kebangsaan yang sudah diuraikan sebelumnya. Sempat mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah. Setelah ditetapkan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945, Indonesia sempat beralih menganut sistem negara federal pasca Konferensi Meja Bundar di Belanda pada tahun 1949.

Syukurlah, penerapan sistem tersebut hanya berjalan singkat, sekitar tujuh bulan. Setelah itu, Indonesia kembali menganut sistem negara kesatuan. [4] Selain berfungsi sebagai benteng kokoh yang melindungi negara dari ancaman disintegrasi, sistem negara kesatuan juga efektif meredam godaan yang potensial menjangkiti elit-elit masyarakat daerah untuk memisahkan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dari Indonesia.

Oleh sebab itu, adalah sebuah ironi ketika pada masa-masa awal reformasi, ada sejumlah kalangan yang menggulirkan gagasan supaya Indonesia menganut sistem federasi. Alasan mereka adalah, supaya setiap daerah memiliki kebebasan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Mereka seolah lupa bahwa sistem federasi hampir saja membuat negara ini pecah berkeping-keping di awal kemerdekaannya.

• Konsesus Bhineka Tunggal Ika Pada tanggal 1 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato politiknya, menegaskan kembali konsensus dasar yang telah menjadi kesepakatan bangsa tersebut, yakni: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar tersebut merupa-kan konsensus final, yang perlu dipegang teguh dan bagaimana memanfaatkan konsensus dasar tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal.

Hal ini diungkap kembali oleh Bapak Presiden pada kesempatan berbuka bersama dengan para eksponen ’45 pada tanggal 15 Agustus 2010 di istana Negara. Namun di sisi lain sebagian masyarakat memperta-nyakan atau mempersoalkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kaitannya dengan implementasi Undang-undang No.32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Mengacu pada pasal 10 UU tersebut, dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.” Berbasis pada pasal tersebut, beberapa pemerintah daerah tanpa memperha-tikan rambu-rambu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaju tanpa kendali, bertendensi melangkah sesuai dengan keinginan dan kemauan daerah, yang berakibat terjadinya tindakan yang dapat saja mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa yang menyimpang dari makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika. [5] • Bhineka Tunggal Ika Sebagai Jati Diri Konsesus kebangsaan keempat yang tertuang dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika sejatinya merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular.

Semboyan tersebut menjadi populer setelah menjadi bagian dari sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih kejaraan Majapahit, Gajah Mada. Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn, mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangarwa.

Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda, tapi bagaimana kita mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda, namun hakikatnya sama. Tidak ada kebenaran yang mendua. Terlepas dari keberhasilan Gajah Mada mewujudkan sumpah palapanya tersebut, makna penting yang harus diresapi adalah, jauh sebelum Indonesia menjadi negara bangsa yang besar seperti saat ini, keragaman suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) sudah ada sejak zaman dahulu.

Ini merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Mahakuasa yang harus disyukuri, bukan musibah yang harus disesali. Perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik dan dicarikan titik temunya. [6] Tingginya pruralitas masyarakat Indonesia yang tersebar di atas ribuan pulau adalah kekayaan yang tak ternilai.

Ibarat motif indah penghias hamparan permadani nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di atasnya tersimpan sejuta potensi yang menanti untuk dieksploitasi. Oleh sebab itu, segenap masyarakat Indonesia harus menyadari makna luhur yang tersimpan di balik semboyan Bhineka Tunggal Ika. antara lain : • Inklusif dalam kesetaraan. Seluruh penduduk Indonesia harus menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari mayarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, setiap insan harus melihat dirinya baik sebagai pribadi, anggota etnis tertentu, ataupun penganut agama tertentu setara dengan orang lain.

Sehingga, ia tidak memiliki alasan untuk bersikap egois dengan menganggap diri, etnis, atau agamanya lebih baik dari etnis dan agama orang lain.

Pandangan ini akan melahirkan kesadaran primordial bahwa setiap anak bangsa apa pun suku dan agamanya memiliki peran mereka yang masing-masing yang tidak bisa diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama. bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Toleran dalam perbedaan. Setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat-istiadat antara satu etnis dengan etnis lain sebagai, antara satu agama dengan agama lain, sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan.

Pandangan semacam ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menyuburkan semangat kerukunan, serta menyuburkan jiwa toleransi dalam diri setiap individu. • Mengakomodasi sifat pluralistic Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain.

Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa Indonesia.

Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama pada wilayah tertentu.

Pemeluk berbagai agama berlangsung sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan terjadinya reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini telah tergerus arus reformasi. • Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut way of life.Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari).

Dengan perkataan lain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai weltanschauung selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bias dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.

Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan(sebagai manifestasi/perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa), jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan social (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia) selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh Bangsa Indonesia.

[7] Demikianlah pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pancasila dapat diikhtisarkan sebagai berikut: • Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. • Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. • Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. • Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. • Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. • Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

• Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia.Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai – nilai tersebut.Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

[8] Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, segala dinamika kekuasaan, hubungan antar cabang kekuasaan, mekanisme hubungan antara negara, civil society, diikat dan tersimpul dalam suatu dokumen yang disepakati sebagai sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan mendasar.

Sejak kemerdekaan, bangsa kita telah menetapkan 8 kali undang-undang dasar, yaitu (1) UUD 1945, (2) Konstitusi RIS 1949, (3) UUDS 1950, (4) UUD 1945 versi Dekrit 5 Juli 1959, (5) Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, (6) Perubahan Kedua tahun 2000, (7) Perubahan Ketiga tahun 2001, dan (8) Perubahan Keempat pada tahun 2002, dengan nama yang dipertegas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis, dalam teori dan praktik, dikenal juga adanya pengertian mengenai konstitusi yang tidak tertulis, misalnya kebiasaan-kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan, interpretasi konstitusional oleh pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi), dan prinsip-prinsip kenegaraan yang hidup dan dipandang ideal dalam masyarakat.

Misalnya, ada pengertian yang hidup dalam masyarakat kita bahwa empat konsesus kebangsaan Indonesia yang mencakup (1) Pancasila, (2) UUD 1945, (3) NKRI, dan (4) Semboyan Bhinneka-Tunggal-Ika.Karena itu, keempat konsesus tersebut juga dapat dipandang berlaku sebagai isi konstitusi Indonesia dalam pengertiannya yang tidak tertulis. Maksudnya, UUD 1945 sendiri tidak menyebut bahwa keempat hal tersebut merupakan konsesus kebangsaan, kecuali dalam Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa mengenai bentuk NKRI tidak dapat diadakan perubahan sama sekali.

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial. Karena itu, UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila sosial. UUD 1945 adalah konstitusi yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam dinamika kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam dinamika ekonomi pasar (market economy).

Di samping soal-soal politik, UUD 1945 juga mengatur tentang sosial-soal ekonomi dan sosial atau yang terkait dengan keduanya, yaitu : [9] (1) hal keuangan negara, seperti kebijakan keuangan (moneter) dan fiskal, (2) bank sentral, (3) soal Badan Pemeriksa Keuangan Negara hal kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan tanggungjawab keuangan negara, (4) soal perekonomian nasional, seperti mengenai prinsip-prinsip hak ekonomi, konsep kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif, serta penguasaan negara atas kekayaan sumberdaya alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta (5) mengenai kesejahteraan sosial, seperti sistem jaminan sosial, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan fakir, miskin, dan anak terlantar oleh negara.

Oleh karena itu, UUD 1945 haruslah dijadikan referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang dan sektor.Lagi pula, sekarang kita telah membentuk Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, para anggota DPR sebagai anggota lembaga yang bertindak sebagai policy maker, pembentuk undang-undang, perlu menghayati tugasnya dengan berpedoman kepada UUD 1945.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi memuat gambaran dan hasrat ketatanegaraan republik Indonesia serta gambaran kerangka ketatanegaraan itu serta menentukan tujuan dan garis-garis pokok kebijaksanaan pemerintahan sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Asas normatif filosofis-ideologis NKRI seutuhnya ialah filsafat negara Pancasila.

Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ( Weltanschauung), diakui juga sebagai jiwa bangsa ( Volksgeist, jatidiri nasional) Indonesia.

Identitas dan integritas nilai fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai nation state. Secara filosofis-ideologis dan konstitusional, bahkan kultural negara kebangsaan ( nation state) adalah peningkatan secara kenegaraan dari nilai dan asas kekeluargaan.

Makna kekeluargaan, bertumpu pada karakteristika dan integritas keluarga yang manunggal; sehingga rukun, utuh-bersatu, dengan semangat kerjasama dan kepemimpinan gotong-royong. Jadi, nation state Indonesia adalah wujud makro (nasional, bangsa, negara) dari rakyat warga negara Indonesia se-nusantara. [10] Identitas demikian ditegakkan dalam nation state NKRI yang dijiwai asas kekeluargaan, asas kebangsaan (Wawasan Nasional: sila ketiga Pancasila) dan ditegakkan dengan semangat asas wawasan nusantara.

Karenanya, secara normatif integritas NKRI kuat, tegak tegar menghadapi berbagai tantangan nasional dan global. Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai fundamental dasar negara Pancasila. Karenanya, NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Sistem kenegaraan ini terjabar secara konstitusional dalam UUD 1945. NKRI sebagai nation state membuktikan bagaimana potensi dan kualitas dari integritas wawasan nasional Indonesia raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global. Sejak Negara Republik Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat ”Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila.

Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular.

Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno dan diterjemahkan dengan kalimat Berbeda-beda tetapi tetap satu.

Kemudian terbentuklah Bhineka Tunggal Ika menjadi jati diri bangsa Indonesia. Ini artinya, bahwa sudah sejak dulu hingga saat ini kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat bangsa di negeri ini.

Kemudian dilanjutkan dengan adanya Sumpah Pemuda yang tidak kalah penting dalam sejarah perkembangan pembentukan Jati Diri Bangsa ini. Tjahjopurnomo (2004) menyatakan bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 secara historis merupakan rangkaian kesinambungan dari Sumpah Palapa yang terkenal itu, karena pada intinya berkenaan dengan persatuan, dan hal ini disadari oleh para pemuda yang mengucapkan ikrar tersebut, yakni terdapatnya kata sejarah dalam isi putusan Kongres Pemuda Kedua.

Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang maha penting bagi bangsa Indonesia, setelah Sumpah Palapa. Para pemuda pada waktu itu dengan tidak memperhatikan latar kesukuannya dan budaya sukunya berkemauan dan berkesungguhan hati merasa memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini menandakan bukti tentang kearifan para pemuda pada waktu itu. Dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda, maka sudah tidak ada lagi ide kesukuan atau ide kepulauan, atau ide propinsialisme atau ide federaslisme.

Daerah-daerah adalah bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari satu tubuh, yaitu tanah Air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah ide kebangsaan Indonesia yang bulat dan bersatu, serta telah mengantarkan kita ke alam kemerdekaan, yang pada intinya didorong oleh kekuatan persatuan Indonesia yang bulat dan bersatu itu.

Pada saat kemerdekaan diproklamirkan, 17 Agustus 1945 yang didengungkan oleh Soekarno-Hatta, kebutuhan akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tampil mengemuka dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara RI. Sejak waktu itu, Sumpah Palapa dirasakan eksistensi dan perannya untuk menjaga kesinambungan sejarah bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Seandainya tidak ada Sumpah Palapa, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akan dikoyak-koyak sendiri oleh suku-suku bangsa Nusantara yang merasa dirinya bisa memisahkan diri dengan pemahaman federalisme dan otonomi daerah yang berlebihan.

Gagasan-gagasan memisahkan diri sungguh merupakan gagasan dari orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak mengerti sejarah bangsanya, bahkan tidak tahu tentang “jantraning alam” (putaran zaman) Indonesia.

[11] Yang harus kita lakukan adalah, dengan kesadaran baru yang ada pada tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan kita sekarang ini, bahwa bangsa ini dibangun dengan konsesus bernama Bhinneka Tunggal Ika yang telah mengantarkan kita sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus semakin besar di antara bangsa-bangsa lain di atas bumi ini, yaitu bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi satu (bangsa Indonesia). Dan dikuatkan dengan konsesus Sumpah Palapa diikuti oleh Sumpah Pemuda yang mengikrarkan persatuan dan kesatuan Nusantara/bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh.

Hal itu tidak terlepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati dari bangsa. Konsesus adalah tiang penyangga suatu bangunan. Konsesus memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila Konsesus ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya.

Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut ”soko”, bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru.

Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan Konsesus atau soko guru yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana.

• Analisa Dalam pengertian pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat,wilayah,serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Sehingga merupakan suatu sumber nilai,norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau convensi.Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran.

Yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelma lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila tertulis maupun tidak tertulis).

Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional).

Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerokhanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian negara.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.Oleh karena itu fungsi pokok pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia.Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, ketetapan No XX/MPRS/1966.( Jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978). Di jelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Selanjutnya dikatakannya bahwa cita-cita tersebut adalah meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu.Kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan social, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara.Cita-cita moral mengenai kehidupan ke masyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan.Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan.

Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita fahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti : • Pancasila sebagai jiwa bangsa, • Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

• Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dll. Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarang orang karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Untuk itu kita sebagai generasi penerus, sudah merupakan kewajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai – nilai pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan teredam di masa yang akan datang.

BAB III PENUTUP • Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Gagasan mengenai empat konsesus kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu : NKRI, Pancasila, UUD’45, dan Bhineka Tunggal Ika di tengah hiruk pikuk reformasi Indonesia yang seolah kehilangan arah, merupakan sebuah kesadaran dan keprihatinan bahwa reformasi bangsa Indonesia selama 15 tahun ini ternyata kebat kliwat yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial.

Karena itu, UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial. NKRI sebagai nation state membuktikan bagaimana potensi dan kualitas dari integritas wawasan nasional Indonesia raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global. • Saran Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Memperkuat Empat Konsensus Nasional atau Konsesus Kebangsaan, penulis menyarankan kepada kita semua sebagai warga Negara yang baik, ada baiknya untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotism kita agar keempat konsesus bangsa sebagai penyokong negeri ini dapat terus berdiri tegap.

Dengan begitu, kita dapat merasakan hidup yang sejahtera dan aman sentausa. DAFTAR PUSTAKA Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012) Juniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) Usiono, Pancasila : Membangun Karakter Bangsa, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2015) Abdul Hamid cs, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, (Bandung:CV.Pustaka Setia,2012) [1] Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), hlm.

151 [2] Abdul Hamid cs, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,(Bandung:CV.Pustaka Setia,2012), hlm.147 [3] Usiono, Pancasila : Membangun Karakter Bangsa, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2015), hlm. 90 [4] Usiono, Pancasila : Membangun Karakter Bangsa, … hlm. 92 [5] Usiono, Pancasila : Membangun Karakter Bangsa, … hlm.

95 [6] Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), hlm. 139 [7] Juniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 73 [8] Usiono, Pancasila : Membangun Karakter Bangsa, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2015), hlm.

90 [9] Usiono, Pancasila : Membangun Karakter Bangsa, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama,2015), hlm. 92 [10] Juniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, … hlm. 75 [11] Abdul Hamid cs, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, (Bandung:CV.Pustaka Setia,2012), hlm. 150 Pendidikan Tinggi dan mengacu kerangka Kualiikasi Nasional Indonesia sumber aktivitas pembelajaran MKWU dalam rangka mendidik lulusan sengaja disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran berpusat kritis, analitis, induktif, deduktif, relektif serta memicu “high order thinking” motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep revolusi karakter bangsa.

Buk Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016 BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM (3) v Tim Penyusun:  Paristiyanti Nurwardani (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  Hestu Yoga Saksama (Direktorat Jenderal Pajak)  Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada)  Misnal Munir (Universitas Gadjah Mada)  Rizal Mustansyir (Universitas Gadjah Mada)  Encep Syarief Nurdin (Universitas Pendidikan Indonesia)  Edi Mulyono (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  Sanityas Jukti Prawatyani (Direktorat Jenderal Pajak)  Aan Almaidah Anwar (Direktorat Jenderal Pajak)  Evawany (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)  Fajar Priyautama (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan) (7) vi DAFTAR ISI SAMBUTAN .

iii KATA PENGANTAR .iv DAFTAR ISI .vi PENDAHULUAN . 1 BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA . 11 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila . 12 Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila . 22 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila . 27 1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila .

27 2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila . 29 3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila . 30 4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila . 31 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila .

32 1. Dinamika Pendidikan Pancasila . 32 2. Tantangan Pendidikan Pancasila . 36 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan . 42 Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Pancasila . 45 1. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila . 45 2. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila . 46 Tugas Belajar Lanjut: Mari Belajar Pancasila . 46 (9) vii Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia .

50 1. Periode Pengusulan Pancasila . 50 2. Periode Perumusan Pancasila . 53 3. Periode Pengesahan Pancasila . 54 Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.

. 61 1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia . 61 2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia . 63 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia . 63 4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa .

64 5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur . 64 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia .

64 1. Sumber Historis Pancasila. 64 2. Sumber Sosiologis Pancasila . 65 3. Sumber Politis Pancasila . 66 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia . 66 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa . 66 2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .

67 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan . 67 1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa.

67 2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa . 68 Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia . 69 Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar tentang Pentingnya Kajian Pancasila Melalui Pendekatan Sejarah. . 69 (10) viii Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Urgensi Dasar Negara .

72 1. Menelusuri Konsep Negara . 72 2. Menelusuri Konsep Tujuan Negara . 75 3. Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara . 80 Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara . 82 Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara .

85 1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara . 85 2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara . 86 3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara . 87 4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara .

89 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara . 90 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila . 90 2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila . 92 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara . 93 1. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara . 93 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI .

97 3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945. 98 4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945 . 100 5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan . 102 Rangkuman tentang Makna dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara . 112 Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Dasar Negara .

112 BAB IV MENGAPA PANCASILA MENJADI IDEOLOGI NEGARA? . 114 (11) ix 2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara . 123 Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara . 125 1. Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara .

125 2. Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara . 128 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara .

130 1. Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara . 130 2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara .

132 3. Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara. 132 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara .

133 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara . 133 2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara .

134 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara . 135 1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara . 135 2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara . 136 Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara . 137 Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai I deologi Negara . 137 BAB V MENGAPA PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT? . 139 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat. 140 1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat .

140 (12) x 1. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan Genetivus Subjectivus . 147 2. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila . 148 3. Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila . 152 4. Landasan Aksiologis Pancasila . 154 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat .

157 1. Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 157 2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 159 3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat .

161 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 168 1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 168 2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 169 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat .

170 1. Esensi (hakikat) Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 170 2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 171 Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Filsafat .

171 Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Sistem Filsafat . 172 BAB VI BAGAIMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA? . 173 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika . 175 1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika . 175 2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika . 181 Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika . 183 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika .

186 1. Sumber historis . 186 (13) xi 3. Sumber politis. 189 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika . 190 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika . 190 2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika. 192 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika . 192 1. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika .

192 2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika . 193 Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika . 194 Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Etika . 194 BAB VII MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU? . 195 A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 197 1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu .

197 2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 199 B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 200 C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia . 202 1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia . 202 2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia .

211 3. Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia . 212 D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila (14) xii 1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu .

214 2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu . 215 E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan .

216 1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 216 2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 217 F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 218 G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu . 218 DAFTAR PUSTAKA . 242 (15) 1 PENDAHULUAN Buku ajar pendidikan Pancasila ini terdiri atas tujuh bab.

Bab pertama, diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila; kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter; landasan hukum pendidikan Pancasila; kerangka konseptual pendidikan Pancasila; visi dan misi; tujuan pendidikan Pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada bagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Bahasan materi ini penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut.

Selain itu, kebijakan penyelenggaraaan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. (17) 2 Mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Bab kedua membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini mengkaji dinamika Pancasila pada era pra kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada bagian ini, mahasiswa akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan.

Perumusan Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia sejarah” (istilah yang digunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).

Pada bab kedua ini, mahasiswa akan diajak untuk membahas sejarah perumusan Pancasila. Bahasan ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru.

(18) 3 Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial dan alam; memahami dan menganalisis dinamika Pancasila secara historis; mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, serta merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang.

Bab ketiga membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan Proklamasi, hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Pada bab ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semuanya itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diajak untuk mengetahui dan membahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. (19) 4 ketentuan hukum di bawahnya, sebagai wujud kecintaannya pada tanah air; mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakkan moral dan hukum; mengidentifikasi, mengkritisi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara.

Pada bab keempat dibahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok bahasan ini mengkaji Pengertian dan Sejarah Ideologi, Pancasila dan Ideologi Dunia, Pancasila dan Agama. Bahasan ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti: kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh.

Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya, berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa.

Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

(20) 6 Pokok bahasan dalam bab kelima mengkaji pengertian filsafat, filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide philosofische grondslag.

Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.

Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti: Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, dan Sastrapratedja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat.

Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

(22) 7 Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai ( value –free). Mahasiswa yang berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan juga lingkungannya.

Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan di sekitar Anda. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis.

Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti: jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasilais juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara.

Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.

(23) 8 serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial dan alam; mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa; terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila.

Bab ketujuh membahas dan mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan. ebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini, mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya.

Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia.

Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama akan dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama; iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human-religius.

Kedua; iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius.

Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga; iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan.

Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. (24) 9 berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri.

Keragaman tersebut, di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat.

Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis.

Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Karena iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

(25) 12 Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut: Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi tentang: 1. Pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda. 3. Alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Buat resume mengenai ketiga hal tersebut sebagai laporan individual Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila (28) 13 Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai.

Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh: 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran, 2. Gotong royong, 3. Musyawarah, 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.

ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT INDONESIA! Coba Anda perhatikan dengan seksama, pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat! Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar? Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak.

Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu, dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan.

Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. (29) 14 kebangsaan Republik Indonesia, maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara.

Gambar 1.1 Gotong royong sebagai salah satu nilai dalam Pancasila. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. (Sumber: sipolanmelihatawan.blogspot.com) Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 1. Masalah Kesadaran Perpajakan (30) 15 Gambar I.1: Free rider, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut (Sumber: http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-roda.html) 2.

Masalah Korupsi Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency Internasional (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015.

Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Gambar I.2: Unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi Sumber: www.beritalima.com (31) 16 pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi.

Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. 3. Masalah Lingkungan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia.

Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan.

Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Gambar 1.4 Gunung Sampah di Bantar Gebang (32) 17 4. Masalah Disintegrasi Bangsa Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil.

Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

5. Masalah Dekadensi Moral Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat.

Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa.

Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga.

Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. (33) 18 kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif?

Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda? 6. Masalah Narkoba Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis.

Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya.

Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba ( http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasus-narkoba-meningkat).

Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut? 7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan (34) 19 Gambar I.4: Simbol hukum Sumber: kicauanpenaku.blogspot.com Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. 8. Masalah Terorisme (35) 20 sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

Dengan melihat permasalahan tersebut, tentu Anda mengerutkan dahi dan bertanya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan Anda sebagai bagian dari bangsa ini? Sudah barang tentu, hal-hal positif masih lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal negatif di negara Indonesia. Agar tidak tertarik dan cenderung subjektif, hanya memperhatikan hal-hal yang kurang baik dari bangsa ini, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan/mengatasi masalah-masalah tersebut!

Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori tokoh-tokoh (baik tokoh lokal, nasional, maupun internasional) sebagai berikut: Tokoh Pejabat dan/atau Penggiat Antikorupsi (KPK, Polisi, Jaksa, LSM, dan sebagainya), Tokoh Pecinta Lingkungan,Tokoh Pejuang Integrasi Bangsa dalam era globalisasi,Tokoh Penggiat Moral/Karakter Bangsa,Tokoh Penggiat Antinarkoba,Tokoh Penegak Hukum yang adil,Tokoh Anti Terorisme.

Anda diminta untuk menyerahkan daftar tokoh hasil diskusi kelompok tersebut kepada dosen. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok ( leitmotive) dan bintang penunjuk jalan ( leitstar) (Abdulgani, 1979: 14).

Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson (1998), yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? (36) 21 pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing.

Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (guiding principle) sehingga menjadi warga negara yang baik ( good citizenship).

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut: Visi Pendidikan Pancasila Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi Pendidikan Pancasila 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis). 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).

3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural). 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik ( synthetic discipline), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti).

(37) 22 Anda dipersilakan untuk mencari informasi yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO. Anda dipersilakan untuk mempelajari dari berbagai sumber tentang pengertian dari pilar-pilar pembelajaran sebagai berikut: 1. Learning to know 2. Learning to do 3. Learning to be 4. Learning to live together Kemudian, buatlah ringkasan untuk dilaporkan kepada dosen!

Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa, dikemudian hari dapat diminimalkan.

Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut. Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian membuat laporan secara tertulis. Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi?

Hal tersebut terjadi mengingat jurusan/ program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya.

Namun, apabila Anda berpikir jenih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran ( mainstream) dalam berbagai kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya.

(38) norma-23 norma sosial yang hidup dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsoen politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa.

Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, 2.

Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional, 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, 5. Kesadaran pentingnya kesahatan mental bangsa, 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. (39) 24 juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri.

Salah satu contoh terkenal dalam sejarah, ialah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, tetapi punah dalam waktu singkat setelah kedatangan petualang dari Portugis Agar Anda memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan punahnya suatu bangsa, maka carilah informasinya melalui berbagai sumber!

ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN TENTANG SQ, IQ, DAN EQ SEPERTI GAMBAR DI BAWAH INI! Gambar I.5: The Psychology of Spiritual Intelligence Sumber: sqi.co (40) 25 Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hal-hal berikut dengan teman sekelompok: 1.

Apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan/program studi yang sedang ditempuh? 2. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program Studi Anda? 3. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda?

Anda diminta membuat laporan secara tertulis kepada dosen! Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa: 1.

agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya; 2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; 3.

agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni; 4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar: 1.

menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur; 3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani; 4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta 5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

(41) 26 1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. 4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal daneksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut: 1.

Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. (42) 27 diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi.

Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda hal-hal sebagai berikut: 1.

mencari dari berbagai sumber tentang alasan pendidikan Pancasila diperlukan untuk negara Indonesia. 2. menemukan alasan pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di perguruan tinggi. 3. menunjukkan apa yang akan terjadi apabila pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Kemudian Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila Dilihat dari segi objek materil, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik.

Sementara, dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa.

Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini akan terus bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air.

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila (43) hal 28 Magistra”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum ( common-sense) adalah “Sejarah merupakan guru kehidupan”.

Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing.

Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.

Gambar I.6: Pidato Presiden Soekarno Sumber: radiosilaturahim.com (44) 29 bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan mencari fakta-fakta historis dan pelajaran yang menginspirasi Anda dari berbagai sumber, guna memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian, Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis kepada dosen. 2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia.

Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu.

Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.

Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). (45) 30 “Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila.

Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya… Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wata’ala (Latif, 2011: 21) Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat.

Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial ( agent of social control) yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mensyukuri karunia kemerdekaan, Anda diminta untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3 fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian, Anda diminta untuk membuat ringkasan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen. 3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila (46) 31 hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila.

Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang ( law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya.

Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial ( social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara.

Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negera mencapai masyarakat adil dan makmur.

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda tentang faktor penghambat dan penunjang diberlakukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian, buatlah laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen! 4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia.

Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) sebagai berikut: (47) 32 atas dasar mana dia menentukan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.” Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat.

Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara ( state), kekuasaan ( power), pengambilan keputusan ( decision making), kebijakan ( policy), dan pembagian ( distribution) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah.

Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Anda dipersilakan untuk mengemukakan contoh output politik dari suprastruktur politik yang inputnya berawal dari infrastruktur politik, baik yang sesuai maupun yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian, Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila 1. Dinamika Pendidikan Pancasila (48) 33 sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi Kaitjoo (Ketua) Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K, dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia ( Civics).

Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, pada tahun 1961, dengan penerbit CV Dua-R, yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia.

Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Tidak lama sejak bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Ketetapan MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila.

Selanjutnya diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).

Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No.

KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta. (49) 34 swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P-4 Pola 100 jam sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P-4 pola 45 jam.

Di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penataran P-4 pola 100 jam bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi.

Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila.

Kemudian, terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467/DIKTI/Kep/1999, yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana.

Pada 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu: 1) SK Dirjen Dikti, Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2) SK Dirjen Dikti, Nomor 265/Dikti/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan 3) SK Dirjen Dikti, Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

(50) 35 Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi.

Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Namun, masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri yang tetap mempertahankan mata kuliah pendidikan Pancasila, salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM). Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi.

Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional diadakan seminar-seminar dan salah satu output-nya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni 2011, perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.

Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila tinggi minimal 2 (dua) SKS secara terpisah, atau dilaksanakan bersama dalam bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut: (51) 36 2. Pasal 35 Ayat (3) menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang dinamika pendidikan Pancasila di universitas/perguruan tinggi masing-masing, apakah terjadi pasang surut pelaksanaan pendidikan Pancasila. Kemudian, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan menyusun kesimpulan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

2. Tantangan Pendidikan Pancasila Abdulgani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotive dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotive dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng.

Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral (1979:14). Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif.

Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila).

Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. (52) 37 Pidato Presiden Ketiga RI, B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011 Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang.

Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi.

Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan.

Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Para hadirin yang berbahagia, Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita.

Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu -- telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang.

Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Figur Gambar I.4: Simbol hukum p.34 Gambar I.6: Pidato Presiden Soekarno p.43 Gambar II.1: Penyampaian usulan tentang dasar negara oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI p.66 Gambar III.1: Definisi Negara oleh para ahli p.89 Tabel III.1 Teori Kekuatan dan Kekuasaan sebagai Tujuan Negara p.91 Tabel III.2 Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban sebagai Tujuan Negara p.92 Gambar III.6: Kegiatan koperasi Mahasiswa p.120 Gambar IV.0 ideologi merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara p.129 Gambar IV.1: Ideologi Fundamental p.135 Gambar IV.2: Ideologi Operatif p.135 Gambar IV.3: Sejak lahirnya kapitalisme, ada dua kelas yang terus bertarung: buruh dan p.137 Gambar IV.4: Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu p.139 Gambar IV.5: Terorisme Indonesia dan ideologi negara.

(Sumber: http://jalurhitam.blogspot.com/2011/07/al-qaeda-merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa berencana-merilis-film-animasi.html) p.141 Gambar IV.6: Akibat yang akan dialami oleh generasi muda yang memakai narkoba. Sumber: http://designcartoon.wordpress.com/media-kie/p-o-s-t-e-r-narkoba/ p.143 Gambar IV.7: Gambar ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sumber: inilah.com p.150 Gambar IV.8: Robeknya Bhineka Tunggal Ika karena kasus terorisme dan kekerasan Sumber: bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila p.152 Gambar V.0 Perenungan merupakan upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas p.154 Gambar V.1 Patung yang dibuat oleh Auguste p.158 Gambar V.2 Patung Soekarno sedang duduk di p.158 Gambar V.3: Bung Tomo, salah satu pahlawan nasional yang berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya p.166 Gambar V.5: Gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia.

Hal ini p.171 Gambar V.6: Salah satu kearifan lokal Suku Baduy adalah menyimpan padi di lumbung untuk mengatasi masa paceklik (kesusahan/kekurangan pangan) Sumber: (rynari.wordpress.com) p.176 Gambar V.7: Burung Garuda Pancasila sebagai simbol Negara http://agusramdanirekap.blogspot.com/2011/12/arti-dan-makna-lambang-garuda- p.180 Gambar V.8: Perisai Pancasila p.181 Gambar V.9: Rancangan burung Garuda oleh Sultan Hamid II Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II p.182 Gambar V.10: Garuda yang sudah disempurnakan dan diresmikan pada tanggal p.183 Gambar VI.0 Etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertingkah laku p.188 Gambar VI.2: Meminta doa restu orang tua merupakan salah satu etika sebelum berangkat sekolah p.192 Gambar VI.1: Tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melaksanakan ujian sekolah p.192 Gambar VI.3: Korupsi merupakan penyakit moral yang kronis yang perlu disembuhkan.

(Sumber: http://loperkoran.wordpress.com/) p.193 Outline : Dinamika Pendidikan Pancasila Tantangan Pendidikan Pancasila Periode Pengesahan Pancasila Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat Menelusuri Konsep Tujuan Negara Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Landasan Ontologis Filsafat Pancasila Lainnya : Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Sumber Historis Pendidikan Pancasila Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila Sumber Politik Pendidikan Pancasila Dinamika Pendidikan Pancasila Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Tantangan Pendidikan Pancasila Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Periode Perumusan Pancasila Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Periode Pengesahan Pancasila Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia Sumber Historis Pancasila Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Sumber Sosiologis Pancasila Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Menelusuri Konsep Negara Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Menelusuri Konsep Tujuan Negara Nicollo Machiavelli Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Fridriech Nietzsche Anda dipersilakan untuk Thomas Hobbes Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Theodore Roosevelt Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Anda dipersilakan untuk Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas kat l uk Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Thomas Aquinas Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Immanuel Kant Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Mohammad Hatta Materi Kuliah Umum - Repositori Universitas Andalas Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara
MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA Ujian Tengah Semester (UTS) DEMOKRASI PANCASILA Sejarah Perkembangan Demokrasi Indonesia Dan Peran Demokrasi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bangsa Oleh : PIUS KAREL RUMLUS NE1C ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungan-Nya makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Emei Dwinanaharti selaku dosen Pendidikan Pancasila yang telah memberikan tugas ini kepada kami, sehingga secara langsung menambah pengetahuan kami. Tak lupa kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam terselesaikannya makalah ini. Makalah ini membahas tentang Demokrasi yang mana merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan, tak lupa kami juga memasukan sejarah perkembangannya di Indonesia.

Demokrasi ini menjadi suatu pegangan bagi kita dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain, pentingnya demokrasi bagi sebuah negara memaksa kita juga untuk mempelajari dan memahami secara utuh apa itu demokrasi.

Dengan terselesainya makalah ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pembelajaran yang baik bagi kita semua dalam peningkatan pengetahuan terkait dengan demokrasi. Harapan kami juga semoga apa yang tulis didalamnya memiliki nilai akademis yang dapat menunjang pengetahuan akademisi kita, untuk itu mari kita menambah dan meningkatkan pengetahuan kita demi terwujudnya bangsa Indonesia yang edukatif. Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untu lebih meningkatkan lagi pemahaman kita semua, baik terkait dengan isi maupun sistematika dan cara penulisannya.

Akhir kata kami ucapkan selamat membaca. Malang, November 2016 Penulis DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………… i KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… ii DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….

iii BAB 1 : PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………… 1 1.2. Tujuan …………………………………………………………………………………. 1 1.3. Rumusan Masalah ………………………………………………………………… 2 BAB 2 : TINJAUAN PEMBAHASAN ……………………………………………. 3 2.1. Hakikat Demokrasi ……………………………………………………………… 3 • Pengertian Demokrasi Secara Etimologi …………………………. 3 • Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli ……………………….

3 2.2. Model-model Demokrasi ……………………………………………………… 5 2.3. Unsur Penegak Demokrasi …………………………………………………… 8 • Negara Hukum ………………………………………………………………… 8 • Masyarakat Madani …………………………………………………………. 10 • Infrastruktur Politik …………………………………………………………. 11 2.4. Prinsip dan Parameter Demokrasi ………………………………………… 13 2.5. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup …………………………………. 16 2.6. Hakikat Pancasila ………………………………………………………………… 17 2.7. Fungsi dan Kedudukan Pancasila ………………………………………… 18 2.8.

Hubungan Antara Pancasila dan Demokrasi…………………………. 21 BAB 3 : PEMBAHASAN ………………………………………………………………… 23 3.1. Demokrasi Pancasila …………………………………………………………….

23 • Pengertian Demokrasi Pancasila ……………………………………… 23 • Ciri dan Isi Pokok Demokrasi Pancasila …………………………. 24 • Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila ……………………………. 25 3.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Indonesia …………………. 27 • Masa Deokrasi Revolusi Kemerdekaan …………………………… 27 • Masa Demokrasi Parlamenter …………………………………………. 28 • Masa Demokrasi Terpimpin ……………………………………………. 29 • Masa Demokrasi Orde Baru ……………………………………………. 30 • Masa Demokrasi Reformasi – Sekarang …………………………… 32 3.4.

Peranan Demokrasi Dalam Bidang Kehidupan Bangsa ………… 34 • Bidang Politik …………………………………………………………………. 34 • Bidang Ekonomi ……………………………………………………………… 34 • Bidang Sosial …………………………………………………………………. 35 3.5. Wujud Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari ………………… 35 3.6. Membangun Sikap Positif Terhadap Demokrasi Pancasila …… 37 BAB 4 : Penutup ……………………………………………………………………………….

40 4.1.Kesimpulan …………………………………………………………………………. 40 4.2. Saran …………………………………………………………………………………… 40 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………. v BAB 1 PENDAHULUAN • Latar Belakang Demokrasi di Indonesia telah semakin berkembang seiring dengan pergantian pemimpin serta pergantian masa, mulai dari masa penjajahan, orde lama sampai kepada masa reformasi sekarang.

Demkorasi kini telah sangat akrab dengan kehidupa masyarakat Indonesia. Penerapan demokrasipun telah merambat sampai hampir ke semua aspek, tak terkecuali hal-hal besar seperti pemilihan kepala daerah maupun hal-hal kecil seperti pemilihan ketua kelas, karena fungsinya yang begitu dekat dengan keseharian maka demokrasi kini semakin gencar dipelajari. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh.

Mahmud MD, ada dua alasan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

• Tujuan • Untuk menambah pemahaman tentang demokrasi • Untuk mengetahui sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia • Untuk mengetahui peranan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa • Sebagai bahan pemenuhan tugas UTS Pendidikan Pancasila • Rumusan Masalah • Apa itu Demokrasi Pancasila ? • Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ?

• Apa saja peranan Demokrasi dalam bidang-bidang kehidupan kangsa ? • Bagaimana Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ? • Bagaimana membangun sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di berbagai bidang kehidupan ? BAB 2 TINJAUAN PEMBAHASAN 2.1. Hakikat Demokrasi • Hakikat Demokrasi Secara Etimologi Pengertian Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis).

Secara etimologis “demokrasi” terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “ cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat-rakuat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

• Hakikat Demokrasi Menurut Para Ahli Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut : • Menurut Joseph A. Schmeter Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. • Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah untuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

• Menurut Philipie C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil yang telah dipilih.

• Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. • Affan Gaffar (2000) Memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu, pemaknaan secara normatif (demokrais normatif) dan empirik (demokrasi empirik).

Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada politik praktis. Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal : Pertama, pemerintah dari rakyat (Governmenet of the People); Kedua, Pemerintah oleh rakyat (Government by people); Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (Government for people); Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal diatas dapat dijalankan dan ditegakan dalam tata pemerintahan.

2.2. Model-model Demokrasi Sklar mengajukan lima corak atau model demokrasi yakni : • Demokrasi Liberal Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa beratahan. • Demokrasi Terpimpin Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

• Demokrasi Sosial Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. • Demokrasi Partisipasi Demokrasi partisipasi menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasi. • Demokrasi Konstitusional Demokrasi konstitusional menekankan pratiksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

• Demokrasi Parlamenter Di dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menteri-menteri kabinet harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan/DPR/Senat. Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh Dewan/DPR/Senat dengan mosi tidak percaya.

• Demokrasi Rakyat Demokrasi ini terdapat dalam negara-negara komunis yang totaliter. Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekuasaan ada di tangan sekelompok kecil pimpinan partai komunis.

Mereka ini yang memegang dan mempergunakan kekuasaan menurut ideologi totaliter komunis: Dalam demokrasi rakyat, pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya di dapat dalam sistem demokrasi lainnya. • Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Paneasila dan UUD 1945.

Dalam Demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemu¬ngutan suara (Pasal 2, Ayat (3), WD 1945). Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas.

Domiinasi mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok yang kecil.

Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar. Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pemeliharaan menurut Inu Kencana terdiri dari dua model yaitu : • Demokrasi Langsung (Direct Democracy) Demokrasi langsung terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung.

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota ) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPP, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung. • Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy) Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidk secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lebaga perwakilan.

Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintahan atau negara. Dengan demikian demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan 2.3. Unsur Penegak Demokrasi • Negara Hukum (Rechtsstaat and The Rule Of Law) Istilah Rechtsstaat and The Rule Of Law yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Moh.

Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara eropa kontinental yang bertumpuh pada sistem Civil Law, sedangkan The Rule Of Law banyak dikembangkan di negara-negara angolo saxson yang bertumpuh pada common law.

Civil Law menitik beratkan pada Administration Law sedangkan Common Law menitik beratkan pada Judicial Law. Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : • Adanya perlindungan terhadap HAM • Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM • Pemerintahan berdasarkan peraturan • Adanya peradilan administrasi. Adapun The rule Of Law dicirikan oleh : • Adanya supremasi aturan-aturan hukum • Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) • Adanya jaminan perlindungan HAM.

Dengan demikian konsep negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep diatas dicirikan sebagai berikut : • Adanya jamiman perlindungan terhadap HAM • Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan • Adanya pemisahan dan pembagian kekusaan negara • Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya dalam konferensi International Commission Of Jurist di Bangkok disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut : • Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (due process of law).

• Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. • Adanya pemilu yang bebas. • Adanya kebebasan menyatakan pendapat. • Adanya kebebasan beserikat/berorganisasi dan berposisi • Adanya pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”.

Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam kaitan dengan istilah negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indnonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung memberi ati bahwa negara huku Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia.

B.Masyarakat Madani (Civil Society) Masyarakat Madani (Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani (Civil Society) mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civil Engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antar satu dengan yang lain yang sangat penting artinya bagi bangungan politik demokrasi (Saiful Mujani : 2001). Masyarakat madani (Civil Society) dan demokrasi bagi Gellner merupaka dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan.

Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya pertisipasi. Selain itu demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman konsesus.

Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani. Lebih lanjut menurut Gellner, masyarakat madani (Civil Society) bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani (Civil Society) seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antar sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan negara dan pemerintahan dengan masyarakat atau sebaliknya).

Sebagai perwujudan masyarakat madani secara kongkrit dibentuk berbagai organisasi-organisasi diluar negara yang disebut dengan nama NGO (Non Government Organization) yang di Indonesia dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat madani (Civil Society) dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif, juga dapat melakukan kontrol sosial (Social Control) terhadap pelaksanaan kerja lembaga-lembaga tersebut.

Dengan demikian masyarakat madani (Civil society) menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. C.Infrastruktur Politik Infrastruktur Politik terdiri dari partai politik (Politic Party), kelompok gerakan (Movement Group) dan komponen penekan atau kelompok kepentingan (Pressurelintrest Group).

Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pembedayaan warganya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, Nahdatul Wathon, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Jamiatul Khair dan sebagainya.

Sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (Pressurelintrest Group) merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti AIPI (Asosiasi Ilmuan Politik Indonesia), IKADIN, KADIN, ICMI, PGRI, LIPI, PWI dan sebagainya. Menciptakan dan menegakan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, partai politik seperti yang dikatakan oleh Miriam Budiarjo mengemban beberap fungsi : • Sebagai sarana komunikasi politik • Sebagai sarana sosialiasi politik • Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik • Sebagai sarana pengatur konflik Keempat fungsi partai politik tersebu merupakan pengejawatan dari nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai poltik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai (Conflic Resolution).

Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan opisis terhadap negara dan pemerintahan. Hal itu merupakan indikator bagi tegaknya sebuah demokrasi. Kaum cendekiawan, kalangan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila akademika kampus, kalangan pers merupakan kelompok penekan signifikan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan merupakan wujud keterlibatan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yagn diambil oleh negara. Dengan demikian partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan sebagai infrastruktur politik menjadi salah satu pilar tegaknya demokrasi.

2.4. Prinsip dan Parameter Demokrasi Menurut Masykuri Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl terdapat enam prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu : • Hak memilih dan dipilih • Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman • Kebebasan mengakses informasi • Kebebasan berserikat • Kontrol atas keputusan pemerintah • Pemilihan yang teliti dan jujur Sementara itu Inu kencana lebih memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi yakni sebagai berikut : • Adanya pembagian kekuasaan • Adanya pemilihan umum yang bebas • Adanya manajemen yang terbuka • Adanya kebebasan individu • Adanya peradilan yang bebas • Adanya pengakuan hak minoritas • Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum • Adanya pers yang bebas • Adanya beberapa partai politik • Adanya musyawarah • Adanya persetujuan parlemen • Adanya pemerintahan yang konstitusional • Adanya ketentuan tentang pendemokrasian • Adanya pengawasan terhadap administrasi publik • Adanya perlindungan hak asasi • Adanya pemerintahan yang bersih • Adanya persaingan keahlian • Adanya mekanisme politik • Adanya kebijaksanaan negara • Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab.

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebut di atas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih paktis untuk dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara.

Untuk mengukur suatu negara atau pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari empat aspek : Pertama, masalah pembentukan negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakayat. Ketiga, susunan kekuasaa negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu “tangan/wilayah”.

Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam suatu tata urutan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridir dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada patut memastikan dua hal utama,yakni : • Memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi. • Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas. Keempat, masalah kontrol rakyat. Apakan dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legsilatif.

Sementara menurut Djuanda Widjaya kehidupan demokratis di suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut : • Dinikmati dan dijalankan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasa, kemerdekaan, dan rasa merdeka. • Penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (Supremacy Of Law), kesamaan di depan hukum (Equality Before The Law), dan jaminan terahadap HAM.

• Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. • Kebebasan pers dan pers yang bertanggungjawab.

• Pengakuan terhadap hak minoritas • Pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. • Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. • Keseimbangan dan keharmonisan. • Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan. Dan, • Lembaga peradilan yang independen. • Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan teagak).

Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil apabila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sitem pemerintahan lainnya (Saiful Mujani : 2002).

Untuk itu, masyarakat harus mejadikan demokrasi sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan kemasyarakat, kebangsaan, pemerintahan dan kenegaraan. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis.

Karen itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses mennuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya meralisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila.

Menurut Nurcholish Madjid pandangan hidup demokratis berdasrkan pada bahan-bahan telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma. Ketujuh norma tersebut yakni sebagai berikut : • Pentingnya kesadaran akan pluralisme • Musyawarah • Pertimbangan Moral • Permufaktan yang jujur dan sehat • Pemenuhan segi-segi ekonomi • Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai i’tikad baik masing-masing • Padangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

• Hakikat Pancasila Menurut ilmu asal usul kata (etimologi), Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pancar dan sila.

Panca berarti lima, sila artinya satu sendi, dasar, atau alas. Sedangkan menurut peristilahan (terminologi)Pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit pada abad XIV. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila merupakan ajaran tentang penuntun kesusilaan antara lain, jangan melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, dan mabok akibat minuman keras.

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei-1 Juni 1945) Ir.Soekarno mengusulkan tentang lima asas sebagai dasar negara, yaitu Pancasial. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diterima dan disahkan oleh PPKI bersamaan dengan disahkannya UUD 1945. Kata atau istilah Pancasila sendiri tidak tertera dalam Pembukaan UUD 1945, namun telah tersirat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. • Fungsi dan Kedudukan Pancasila • Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Dasar negara merupakan fundamen atau Alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara.

Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. • Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Pandangan hidup merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur.

Pandangan hidup berguna sebagai pedoman / tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan. • Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Ideoligi berasal dari kata “Idea” yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu jadi Ideologi dapat diartikan adalah Ilmu pengertian-pengertian dasar.

Dengan demikian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. • Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat indonesia, hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena pancasila lahir bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dengan lahirnya Indonesia.

Menurut Von Savigny bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa.

Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. • Pancasila merupakan Sumber dari segala sumber tertib hukum Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan (kontra) dengan Pancasila.

Karena segala kehidupan negara indonesia berdasarkan pancasila. • Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. dan Pancasila Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian Negara Indonesia yang bisa mem bedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia.

• Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia Dalan Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.

dimana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. • Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Karena saat berdirinya bangsa indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, di lestarikan dan di pelihara.

Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18-Agustus-1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia), PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur (Pancasila) tersebut. • Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia.

• Hubungan Antara Pancasila dan Demokrasi Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat di”bulldozer” oleh pihak yang besar jumlahnya.

Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata. Namun demikian, kalau musyawarah tidak kunjung mencapai mufakat sedangkan keadaan memerlukan keputusan saat itu, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian didasarkan jumlah suara.

Maka dalam hal ini voting dilakukan karena faktor Manfaat, terbalik dari pandangan demokrasi Barat. Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor Politik yang perlu ditegakkan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila.

Jadi demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan dan bukan demokrasi kekuasaan seperti di Barat.

Hal itu kemudian berakibat bahwa pembentukan partai-partai politik mengarah pada perwujudan kehidupan sejahtera bangsa (lihat makalah sebelumnya : Pancasila dan Partai Politik). Karena demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan, maka wahana pelaksanaan demokrasi Indonesia tidak hanya partai politik.

Banyak anggota masyarakat mengutamakan perannya dalam masyarakat sebagai karyawan atau menjalankan fungsi masyarakat tertentu untuk membangun kesejahteraan, bukan sebagai politikus.

Mereka tidak berminat turut serta dalam partai politik. Karena kepentingan bangsa juga meliputi mereka, maka selayaknya mereka ikut pula dalam proses demokrasi, termasuk demokrasi politik. Oleh sebab itu di samping peran partai politik ada peran Golongan Fungsional atau Golongan Karya (Golkar). Demikian pula Indonesia adalah satu negara yang luas wilayahnya dan terbagi dalam banyak Daerah yang semuanya termasuk dalam Keluarga Bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu di samping peran partai politik dan golkar, harus diperhatikan juga partisipasi Daerah dalam mengatur dan mengurus bangsa Indonesia sebagai satu Keluarga. Karena itu ada Utusan Daerah yang mewakili daerahnya masing-masing dalam menentukan jalannya Bahtera Indonesia. Sebagaimana prinsip Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan menjamin setiap bagian untuk mengejar yang terbaik, maka Daerah yang banyak jumlahnya dan aneka ragam sifatnya perlu memperoleh kesempatan mengurus dirinya sesuai pandangannya, tetapi tanpa mengabaikan kepentingan seluruh bangsa dan NKRI.

Otonomi Daerah harus menjadi bagian penting dari demokrasi Indonesia dan mempunyai bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila luas bagi pencapaian Tujuan Bangsa. BAB 3 PEMBAHASAN • Demokrasi Pancasila • Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila keempat Pancasila.

Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila lainnya. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Beberapa penertian tersebut yaitu : • Menurut Ensiklopedia Indonesia Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mncapai mufakat.

• Menurut Prof. Dardji Darmadiharja, S.H. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan Pembukaan UUD 1945. • Menurut Prof. Dr.

Drs. Notonegoro, S.H. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-KeTuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi pancasila merupakan saran atau alat bagi bangsa Indnonesia untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. • Ciri dan Isi Pokok Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin ditetapkan oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berapaham kekeluargaan dan kegotong royongan mempunyai ciri khas yang membedakan dengan demokrasi yang lainnya, yaitu sebagai berikut : • Demokrasi Pancaila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernafaskan KeTuhanan Yang Maha Esa. • Demokrasi Pancasila harus mengahragai HAM serta menjami adanya hak-hak minoritas.

• Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. • Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Sementara isi pokok demokrasi Pancasila yaitu : • Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

• Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi HAM. • Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.

• Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

• Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila terdiri dari : • Demokrasi yang Ber-KeTuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa.

• Demokrasi yang menjunjung tinggi HAM, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi HAM.

• Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus diutamakan dari pada kepentingan pribadi.

• Demokrasi yang didukung oeh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. • Demokrasi yang menerapkan prinsip prinsip pemisahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing.

• Demokrasi yang menjamin perkembangan otonomi daerah, maksudnya bahwa negara menjamin berkembagnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, maksudnya bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

• Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

• Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamindan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin.

• Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu : • Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.

• Asas Musyawarah untuk mufakat, yaitu asas bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratandalam rangka membahas untuk menyatukan pendapat bersama serta bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapai kebahagiaan bersama.

3.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia • Perekembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP.

Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan : • Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. • Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar.

Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. B.Masa Demokrasi Parlementer Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya.

Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.

Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan : • Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik • Landasan sosial ekonomi yang masih lemah • Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 • Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : • Bubarkan konstituante • Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950 • Pembentukan MPRS dan DPAS C.Masa Demokrasi Terpimpin Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No.

VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: • Dominasi Presiden • Terbatasnya peran partai politik • Berkembangnya pengaruh PKI Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik.

Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: • Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan • Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR • Jaminan HAM lemah • Terjadi sentralisasi kekuasaan • Terbatasnya peranan pers • Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur) Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI, menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

D.Masa Demokrasi Orde Baru Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: • Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada • Rekrutmen politik yang tertutup • Pemilu yang jauh dari semangat demokratis • Pengakuan HAM yang terbatas • Tumbuhnya KKN yang merajalela • Sebab jatuhnya Orde Baru: • Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) • Terjadinya krisis politik • TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba • Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak dari : • Kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; • Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi; • Dipakai pendekatan keamanan; • Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; • Tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya • Sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

E.Masa Demokrasi Reformasi – Sekarang Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.

Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: • Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi • Ketetapan No.

VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum • Tap Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN • Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI • Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV • Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah: • Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. • Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa.

• Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. • Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat • Peranan Demokrasi Dalam Bidang-Bidang Kehidupan Bangsa • Bidang Politik Oleh karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan maka kebijak dijalankan oleh para wakil rakyat dalam menetapkan berbagai kebijakan peme¬rintahan dalam bentuk peraturan perun¬dangan.

Dalam melakukan tugasnya, para wakil rakyat harus mampu memikirkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan aneka-ragam kepentingan rakyat agar keputusan-keputusan yang diambilnya benar-benar mencerrninkan aspirasi selu¬ruh lapisan masyarakat dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Tentu tidak hanya wakil rakyat yang harus menjalankan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya. Semua penye¬lenggara negara (para penegak hukum, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota DPR, para anggota BPK, dan seluruh aparat pemerintahan lain, baik di pusat maupun di daerah) wajib menjalan¬kan atau menunaikan tugasnya dengan penuh hikmat kebijaksanaan.

• Bidang Ekonomi Pancasila dan UUD 1945 menggaris¬kan dua prinsip pokok demokrasi ekono¬mi. Prinsip itu adalah sebagai berikut. 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama at as dasar semangat kekeluargaan. 2) Segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Dua prinsip pokok ini menunjukkan bahwa kemakmuran seluruh rakyat harus menjadi tujuan utama pelaksanaan Demo¬krasi Pancasila dalam bidang ekonomi Oleh karena itu, tidak diperbolehkan se¬orang pun menguasai bidang-bidang eko¬nomi yang menguasai hajat (kepentingan) orang banyak. Perlulah digariskan peme¬rataan kesempatan-kesempatan ekonornis dan kesejahteraan bagi setiap warga bangsa ini.

Itu semua hanya bisa dicapai apabila semua pihak menggunakan sanaan sebagai pedoman dalam bersikap maupun berkiprah dalam pereekonomian bangsa dan dan negara Indonesia.

• Bidang Sosial Dalam kehidupan bermasyarakat, De¬mokrasi Pancasila menggariskan penting ”hikmat k¬ebijaksanaan” sebagai pe¬nuntut hubungan antar manusia Indonesia dengan bangsa lain. Dengan demikian, bukan hanya wakil rakyat atau pejabat/aparat pemerintah yang dituntut untuk selalu meng¬unakan hikmat kebijaksanaan dalam mengusrus kepentingan bersama. Seluruh bangsa Indonessia baik anak dan orang tua dalam keluarga, warga dan pengurus RT dan RW, murid, guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya di sekolah, maupun kemasyarakatan, partai politik, instansi pemerintah, perusahaan, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dituntut melakukannya.

• Wujud Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk melaksanakan Demokrasi Pan¬casila dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Adapun bentuk-bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, kita hendaknya menya¬dari setiap manusia Indonesia mem¬punyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Kita hendaknya tidak boleh memaksa¬kan kehendak kepada orang lain. 3. Kita hendaknya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Kita hendaknya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Kita hendaknya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. 7. Kita hendaknya menyadari bahwa di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

8. Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan se cara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, men¬junjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. • Membangun Sikap Positif Terhadap Demokrasi Pancasila Demokrasi dengan segala cirinya itu perlu diwujudkan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun.

Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa, harus membiasakan hidup demokratis. Sikap positif terhadap budaya demokrasi Pancasila dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut: • Menghormati hak, kewarganegaraan serta tugas tanggung jawab sendiri, sesama masyarakat dan lembaga masyarakat serta negara • Saling menghargai pikiran dan pendapat orang lain kita harus menyadari dalam bermusyawarah ,beda pendapat itu wajar, asalkan masing-masing berpegang teguh pada norma yang berlaku, tidak ingin menang sendiri,menggunakan kata-kata yang sopan.

• Menghormati pemimpin dan lembaga-lembaga sosial serta negara merupakan kesadaran setiap warga negara untuk melestarikannya. Berbagai sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai lingkungan kehidupan adalah sebagai berikut: • Lingkungan Kehidupan keluarga, misalnya anggota keluarga bertekad untuk: • Membiasakan tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga. • Membiasakan bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama.

• Mengembangkan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila agar lebih berguna untuk kepentingan keluarga. • Saling menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. • Lingkungan kehidupan sekolah, misalnya tiap warga sekolah bertekad untuk: • Memilih pengurus kelas denga musyawarah mufakat dan/atau voting. • Menyelesaikan masalah bersama setiap warga sekolah dengan mengutamakan kepentingan bersama.

• Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. • Mendiskusikan materi pelajaran yang sulit untuk dibahas bersama-sama. • Lingkungan kehidupan bermasyarakat, misalnya semua warga masyarakat bertekad untuk: • Memilih pengurus RT dan RW secara demokratis.

• Mengambil keputusan secara musyawarah dalam menentukan bantuan untuk meringankan warga yang tertimpa musibah gempa bumi. • Melaksanakan tugas gotong royong dalam membersihkan sampah di lingkungannya.

• Melaksanakan siskamling yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab. • Lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga Negara bertekad untuk • Melaksanakan kegiatan pemilu dengan penuh tanggung jawab. • Menghormati hak asasi manusia. • Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Memberikan pendapat/usul yang membangun kepada pemerintah BAB 4 PENUTUP 4.1.Kesimpulan Demokrasi Pancasila ialah suatu sistem demokrasi yang berpedoman pada paham-paham yang terkandung dalam sila-sila dan nilai-nilai Pancasila.

Dimana dalam berjalannya demokrasi di Indonesia dalam bentuk apapun harus memperhatikan norma-norma yang dimuat dalam Pancasila. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, Demokrasi Pancasila juga turut berkembang seiring dengan pergantian masa dan kepemimpinan, mulai dari masa revolusi kemerdekaan sampai kepada masa reformasi. Namun meskipun terjadinya pergantian masa dan kepemimpinan demokrasi dengan peham pancasila tetap dipertahankan, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam menjalankannya yang bergantung pada pemimpin negara serta bentuk negara pada waktu itu.

Demokrasi Pancsila ini juga ternyata memiliki peran yang sangat sakral dalam kehidupan bangsa Indonesia baik secara nasional mapun dalam keseharian, seperti pada bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi.

4.2.Saran Sebagai warga negara Indonesia yang sejatinya sejak lahir sampai sekarang ini selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, sebaikya kita lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam keseharian kita, sehingga pemahaman yang kita punya tidak hanya sebatas prasyarat pengetahuan dan ilmu belaka. DAFTAR PUSTAKA Buku : Dede Rosyada. Dkk. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.

(Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003). Prof. Dr. H. Kaelan, MS. Pendidikan Pancasila. (Yogyakarta : PARADIGMA.

2014) Diktat : Ignatius Adiwidjaja, S.Sos., M.Si. Pengantar Ilmu Politik. (Malang : Diterbitkan Sendiri. 2016). Internet : Namakuvee. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan. • http://www/wordpress.com. 8 November 2016 Isti Funny Assyidig. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan. 2013. http://www.wordpress.com.

8 November 2016
Daftar Isi : • Membangun Sikap Selektif Terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK • 1. Sikap Tanggung Jawab Pada Pengembangan Iptek • Menurut Segi Etika Keilmuan • Menurut Segi Agama • 2. Sikap Selektif Pada Pengaruh Kemajuan Iptek • 3. Sikap Selektif Pada Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik • 4. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi • 5.

Sikap Selektif Terhadap Kemajuan IPTEK di Bidang Sosial Budaya Membangun Sikap Selektif Terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK Agar tidak menimbulkan masalah atau dampak negatif, maka manusia perlu mempunyai tanggung jawab yang etis di dalam pengembangan serta menerapkan iptek. Dan bagi bangsa Indonesia sendiri dalam pengembangan serta menerapkan iptek juga perlu landasan, yakni Pancasila juga landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Keterikatannya dengan Pancasila apalagi dengan sila Ketuhanan YME, sebenarnya hal tersebut sudah memberikan peringatan terhadap kita bahwa ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Alam semesta merupakan objek untuk kajian ilmu pengetahuan. Contohnya, sejak dulu Tuhan sudah menciptakan benda yang berat, namun bila kurang dari satu jenisnya akan terapung di air.

Prinsip inilah yang kemudian ditemukan manusia. Tuhan YME menciptakan alam semesta ini untuk ketentraman umat manusia. Dengan menyadari kenyataan ini, maka setiap manusia di Indonesia selayaknya selalu mengingat ajaran serta perintah Tuhan di dalam pengembangan serta penerapan iptek. Iptek mesti dikembangkan juga diterapkan untuk ketentraman manusia, bukan untuk menyiksa atau mencelakai manusia. UUD NKRI Tahun 1945 juga memberikan amanat bahwa suatu tujuan nasional, yaitu diantaranya untuk memajukan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain dari pada itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada dalam kandungnya itu dikuasai oleh negara juga dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu memanfaatkan, mengembangkan juga menguasai IPTEK itu diarahkan untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan manusianya, juga meningkatkan nilai barang juga jasa, kesejahteraan masyarakat dengan pencepatan industrialisasi sebagai bagian pembangunan yang berkelanjutan dan mengindahkan kondisi lingkungan juga kondisi sosial masyarakat.

Dari UUD NKRI Tahun 1945, sudah jelas pengembangan serta pemanfaatan IPTEK ini untuk meningkatkan kecerdasan serta kesejahteraan rakyatnya secara lahir maupun batin. Semua itu harus mempertimbangkan juga kondisi lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Artinya pengembangan serta pemanfaatan IPTEK di Indonesia tidak bisa bebas menilai. Tetapi harus mempertimbangkan juga lingkungan serta nilai – nilai sosial kemasyarakatan serta agama yang ada di Indonesia.

Usaha dari pengembangan serta pemanfaatan IPTEK ini di Indonesia harus mempunyai kearifan juga berpegang kepada prinsip moral. Sehingga pemanfaatan IPTEK di dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa adanya kearifan serta tidak ada pertimbangan moral, maka akan cenderung merusak lingkungan yang lebih besar.

Baca Juga : Cara Tarik Saldo Snack Video Sebagai contohnya saja dinamit atau bahan peledak lainnya yang dimanfaatkan untuk menangkap ikan. Hal itu pastinya akan mengakibatkan rusak habitat juga lingkungan. Seseorang yang menggunakan peledak itu jelas hanya semata – mata demi keuntungan pribadi saja, dan tidak didasari akibat baik buruknya tindakan tersebut. Contoh lainnya nuklir. Energinya besar sekali, sehingga manfaatnya di dalam pembangunan itu sangat penting dan termasuk untuk keperluan bidang kesehatan.

Tetapi kalau nuklir itu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, akan dibuat senjata pemusnah, dan sangat mengancam hidup manusia juga lingkungannnya. Manusia di dalam pengembangan serta penerapan IPTEK telah selayaknya disertai dengan etika juga rasa tanggung jawab. Etika yang dimaksud dalam hal ini yakni menyangkut pengertian luas, tentang etika keilmuan atau pun etika sosial kemanusiaan juga etika moral.

Menurut Segi Etika Keilmuan Menurut segi etika keilmuan, pengembangan IPTEK yang berdasarkan metode keilmuan ini menjadi langkah – langkah yang sistematis juga bersifat objektif.

Mempelajari gejala alam dari tujuan bisa mengungkap rahasia alam serta menciptakan peralatan yang bisa mengontrol gejala tersebut dengan hukum alam. Ilmu dapat saja bebas nilainya, namun di dalam arti yang tanpa pamrih atau tidak memihak. Tetapi dari segi aksiologisnya penerapan serta pemanfaatan hasil IPTEK haruslah mengingat kepada etika moral atau bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila kemanusiaan.

Menurut Segi Agama Menurut segi agama, etika atau tujuan pengembangan IPTEK yang secara sistematis ini dapat dibagi menjadi 2, diantaranya : • Pertama, membantu manusia untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila penelitian ataupun eksperimen, hakikatnya memahami kebenaran ilmu serta hukum – hukum Tuhan di alam raya ini, orang makin paham dengan alam semesta. Tentunya hal itu karena rasa makin kagum juga yakin akan kebesaran Tuhan. • Kedua, membantu manusia menjalankan tugas untuk membangun ciptaan Tuhan.

Dengan IPTEK akan diciptakanlah perangkat yang bisa mempermudah manusia di dalam menjalankan sebuah aktivitas kehidupannya dimuka bumi ini. Sementara dari itu, berkaitan juga dengan rasa tanggung jawab, karena seseorang haruslah sadar bahwa IPTEK yang dipergunakan itu dapatlah dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di samping itupun rasa tanggung jawab mengandung arti penting dalam menerapkan IPTEK. Tidak cuma untuk kepentingan pribadi saja, namun semata – mata demi ketentraman orang banyak. Pengembangan serta pemanfaatan IPTEK yang selalu disertai dengan etika juga rasa tanggung jawab itu akan mendatangkan hikmah. Dan juga akan terhindar dari rusaknnya lingkungan hidup. 2. Sikap Selektif Pada Pengaruh Kemajuan Iptek Tidak ada negara atau bangsa di dunia ini yang dapat lepas dari pengaruh atas kemajuan iptek.

Meski negara tersebut pun dikenal sebagai negara adidaya (negara maju). Terlebih lagi di Indonesia, baru saja disebut sebagai negara berkembang, jadi akan sangat sulit untuk negara kita mengelak dari pengaruh atau juga implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia juga sebagai bangsa yang besar harus memiliki sikap yang tegas kepada kemajuan IPTEK ini. Adapun tiga alternatif sikap yang dapat diambil oleh bangsa kita di dalam menghadapi kemajuan iptek, antaranya : • Pertama, tolak dengan tegas seluruh pengaruh atas kemajuan iptek di semua aspek kehidupan.

• Kedua, terima sepenuhnya pengaruh tanpa disaring terlebih dulu. • Ketiga, sikap selektif kepada pengaruh tersebut, yakni mengambil hal – hal positif dari kemajuan IPTEK serta membuang hal – hal negatifnya. Dari ketiga alternatif ini, sikap terbaik yang harus kita ambil ialah sikap selektif. Dengan sikap selektif kita bisa mengambil keuntungan atas kemajuan iptek. Baca Juga : Erek Erek Orang Sakit Dan bisa terhindar dari dampak buruknya IPTEK, karena seluruh pengaruh kemajuan IPTEK yang kita terima sudah melalui sebuah proses penyaringan terlebih dulu.

Adapun alat penyaringnya ialah Pancasila. Nilai – nilai Pancasila adalah cerminan dari suatu nilai – nilai budaya bangsa yang bisa diterima oleh seluruh kalangan, sehingga bisa dijadikan benteng yang kukuh dan dpat menghadang pengaruh negatif atas kemajuan IPTEK tersebut. 3. Sikap Selektif Pada Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik Terdapat 4 hal yang selalu dikedepankan hingga saat ini, terutama di bidang politik, yakni demokratisasi, kebebasan, keterbukaan serta hak asasi manusia.

Keempat hal itu oleh negara – negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar ataupun acuan untuk negara – negara lainnya yang tergolong menjadi negara berkembang. Acuan tersebutpun dibuat berdasarkan atas kepentingan negara adidaya, bahkan juga tidak berdasarkan atas kondisi negara bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama.

Selain itupun sering dianggap sebagai teroris dunia juga akan diberikan sanksi yaitu berupa embargo di dalam segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya kesengsaraan, kelaparan, konflik dll. Contohnya : Indonesia dulu diembargo Amerika Serikat, yakni tidak memberikan suku cadang untuk pesawat F-16 juga bantuan untuk militer lainnya, sebab di waktu itu, Indonesia sedang dituduh tidak demokratis serta melanggar ham. Sanksi tersebutpun hanya diberlakukan untuk negara – negara yang tidak menjadi sekutu dari Amerika Serikat.

Sementara sekutunya akan tetap dibiarkan walaupun melakukan pelanggaran. Seperti Israel yang membunuh banyak rakyat Palestina serta menyerang Lebanon, tetap saja direstui tindakannya oleh Amerika Serikat. Di sisi lain juga isu demokratisasi yang saat ini menjadi acuan yang utama bagi eksistensi sebuah negara, sebenarnya secara tidak langsung sudah menutup mata terhadap apa yang benar juga apa yang salah.

Segala peristiwa selalu dikaitkan oleh demokratisasi. Namun, demokratisasi yang diusung ialah demokrasi yang dikehendaki oleh negara – negara adidaya yang dipergunakan dalam menekan negara – negara berkembang yang tidak termasuk sekutunya. Akibatnya, selalu saja terjadi konflik yang pada akhirnya mengarah kepertikaian antarnegara. Permasalahan di ataspun dapat ditaati oleh Indonesia bila menganut paham demokrasi Pancasila.

Melalui paham inilah terciptanya pemerintahan yang kuat, mandiri serta tahan uji dan mampu mengelola konflik kepentingan yang bisa menghancurkan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Apa lagi hal tersebut pun dapat memperteguh wawasan bagi kebangsaannya lewat Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia wajib menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah negara yang kuat serta mandiri.

Tetapi tetap tidak meninggalkan kemitraan maupun kerjasama dengan negara – negara lainnya di dalam hubungan yang saling seimbang, diantaranya : • Mengembangkan demokratisasi disegala bidang.

• Mengaktifkan masyarakat sipil di arena politik. • Mengadakan reformasi lembaga – lembaga politik dalam menjalankan fungsi serta peranannya dengan baik dan benar. • Memperkuat kepercayaan rakyat secara menegakkan pemerintahan bersih dan berwibawa. • Menegakkan supremasi hukum. • Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. 4. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Ekonomi Sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan IPTEK lebih dulu terjadi di bidang ekonomi dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi.

Sejak liberalisasi ekonomi digulirkan oleh Adam Smith di abad ke-15, maka melahirkan perusahaan – perusahaan multinasional yang melakukan perdagangan ke berbagai negara.

Mulai abad ke 20 juga paham liberal sudah kembali banyak dianut oleh negara – negara di dunia, terutama negara maju. Baca Juga : Kode Alam Mimpi Monyet Hal ini membuat globalisasi ekonomi menjadi semakin cepat perluasan jangkauannya ke seluruh tingkatan negara, mulai negara maju hingga negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan, globalisasi ekonomi ini lebih dikendalikan oleh negara – negara maju. Sementara negara – negara berkembang kurang diberi ruang serta kesempatan untuk memperkuat ekonominya.

Negara – negara berkembang seperti Indonesia lebih sering dijadikan objek yang bertugas melaksanakan keinginan -keinginan negara maju.

Keberadaan lembaga – lembaga ekonomi dunia IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank) juga WTO (World Trade Organization) belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan negara – negara berkembang.

Jadi negara – negara berkembang hanyalah mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut juga dikarenakan ketiga lembaga itu selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara – negara maju. Akibatnya, seluruh kebijakan selalu saja memihak kepentingan – kepentingan negara maju.

Sistem ekonomi kerakyatan menjadi senjata ampuh untuk bisa melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK serta memperkuat kemandirian suatu bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu segera mewujudkan hal – hal di bawah ini : 1.Sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat : Produksi Info Kewarganegaraan domestik sebagai pasar dalam Sikap selektif kepada dampak negeri sampai memperkuat kemajuanIPTEK yang bisa dipertegas oleh perekonomian rakyat.

2.Pertanian dijadikan sebuah prioritas daya saing kepada dunia, terutama : Karena penduduk internasional yang mayoritas berkegiatan atau mencari mata pencaharian di Indonesia. Antara lain : • Petani meningkatkan kualitas. • Industri – industri haruslah sdm yang menggunakan bahan baku dari Indonesia, contohnya tingkatkan dalam negeri, sehingga pendidikannya bisa sederajat dan tidak bergantung impor dari luar negeri.

• Diadakan perekonomian yang kesejahteraannya. berorientasi pada kesejahteraan 3.Meningkatkan komoditas rakyat, yang artinya : Segala sesuatu ekonomi yang bermutu dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi jumlah pasokannya haruslah banyak dan juga murah, sebab harga bersaing. 4.Perbaikan perangkat hukum. 5.Tidak bergantung terhadap badan yang mengabdi kepada badan multilateral seperti : Kepentingan nasional di dalam IMF, Bank Dunia maupun WTO.

6.Mempererat kerja sama dan harus melindungi kepentingan sesama negara berkembang, yakni untuk : Bangsa dan negara bukanlah bersama – sama mengahadapi kepentingan asing atau kepentingan negara – negara maju saja. 5. Sikap Selektif Terhadap Kemajuan IPTEK di Bidang Sosial Budaya Menurut bidang sosial budaya, kemajuan IPTEK sudah membawakan pengaruh terhadap perilaku yang ditampilkan oleh masyarakatnya.

Pengaruh tersebut ialah untuk gaya hidup, gaya pakaian, juga ikatan bermasyarakat sehingga mudah mendapatkan informasi juga ilmu pengetahuan. Empat hal yang sudah disebutkan tadi cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh sebab itu, kita harus membentengi diri dengan nilai – nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni nilai – nilai Pancasila.

Adapun pengaruh yang cenderung memberikan keuntungan untuk bangsa kita ini ialah perlunya mengadopsi hal tersebut, sehingga tidak mengabaikan nilai – nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan IPTEK juga ditandai dengan adanya kemajuan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut bersifat positif serta dapat diserap ke budaya kehidupan sehari – hari, maka perlunya kita mengusahakan perubahan nilai juga prilaku, yang diantaranya : • Terbuka kepada inovasi atau perubahan.

• Berorientasi kepada masa depan dari pada masa lalu. • Dapat memanfaatkan IPTEK. • Menghargai pekerjaan dengan prestasi.

• Menggunakan potensi lingkungan dengan tepat dalam pembangunan berkelanjutan. • Menghargai serta menghormati hak – hak asasi manusia. Sekian. Posted in UmumIdeologi Pancasila yang berangkat dari mitologi atau mitos yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan.

Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya yang berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.

Pada masa orde lama dinamika Pancasila pada periode 1945 dasar negara dan sistem yang digunakan yaitu dasar negara Pancasila dan Sistem Pemerintah Presidensil, tetapi selanjutnya periode tahun 1949 konstitusi Indonesia berubah menjadi Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan bentuk negara federasi tidak lagi kesatuan berdasarkan UUD 1945, selanjutnya periode 1950 Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal pada saat bersamaan konstitusi berubah menjadi UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer.

Dinamika Pancasila Periode 1945-1950 Pada periode ini, Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyatannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar Negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila ke-empat tidak bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak.

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Dinamika Pancasila Periode 1959-1965 Pada periode ini, bangsa Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi pada periode ini justru tidak berada dan memihak pada kekuasaan rakyat (walaupun yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila) melainkan kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno (melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma USDEK; UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional).

Sehingga terjadi berbagai penyimpangan penfsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi yang berakibat pada ke-otoriteran presiden Soekarno yang menjadi presiden seumur hidup dan membuat politik konfrontasi, serta menggabungkan nasionali, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan Negara Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan kemerosotan moral sebagain masyarakat yang sudah tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain serta terjadi masalah-masalah yang memprihatinkan, seperti kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang semakin merosot. Dinamika Sejarah Perkembangan Kedudukan Pancasila di Masa / Era Orde Lama Kedudukan pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan.

Meredupnya sinar api pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kahendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah( nekolim, neokolonialisme ) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia.

Namun sayangnya kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari seluruh nilai-nilai dasar pancasila. [1] Setelah menetapakan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Yang dinamakan demokrasi terimpin. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin oleh Soekarno adalah demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya dan bahkan terkenal menyimpang. Dimana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertetu. Pengamalan Pancasila Di Masa / Era Orde Lama Pada masa / era orde lama, awalnya Presiden Soekarno ingin mengembalikan konsep demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi di Indonesia, dengan berpedoman pada sila keempat Pancasila.

Namun dalam prakteknya, konsep demokrasi yang diberlakukan adalah demokrasi yang lebih didominasi oleh kepentingan pemimpin negara. Istilah yang sering dikenal yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa pemerintahan era Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Artinya pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan.

Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanaan dan kehidupan ekonomi makin memburuk puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G 30 S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Mengingat keadaan makin membahayakan Ir. Soekarno selaku presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanaan, ketertiban dan ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintah.

Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Dinamika sejarah Eksistensi Pancasila Masa / Era Orde Baru Pada masa orde baru ini bangsa Indonesia masih bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Skrining ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga ke urusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan era Orde Baru, terlebih lagi setelah pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Tetapi sebagian masyarakat Indonesia telah menyalahgunakan nilai-nilai Pancasila dan terjadilah KKN. Sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis terutama dibidangekonomi. Dan juga Pada era Orde Baru penguasa menjadikan Pancasila sebagai Ideologi politik, hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan keharusan elemen masyarakat (orpol dan kemasyarakatan serta seluruh sendi kehidupan masyarakat ) yang harus berasaskan Pancasila.

Berbeda dengan saat era orde baru yang didominasi karismatik Bung Karno. Pada era orde Baru Pancasila harus diterima masyarakat melalui indomtrinasi dan pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional yang membuat Pancasila melekat erat dalam kehidupan bangsa. Era orde baru itu pemerintah menggunakan Pancasila sebagai “alat” untuk melegitimasi berbagai produk kebijakan. Dengan berjalannya waktu muncul persoalan yaitu infrastruktur politik terlalu larut dalam mengaktualisasi nilai dasar, sehingga mulai muncul wacana adanya berbagai kesenjangan di tengah masyarakat.

[2] Kondisi ini ditambah dengan bergulirnya globalisasi yang menjadikan tidak adanya lagi sekat-sekat pemisah antarnegara sehingga pembahasan dan wacana yang mengaitkan Pancasila dengan ideologi atau pemahaman liberalisasi, kapitalisasi dan sosialisasi tak terelakkan lagi.

Dibandingkan dengan ideologi liberal misalnya maka pemecahan persoalan yang terjadi akan mudah karena ideologi liberal mempunyai konsep jelas ( kebebasan di bidang ekonomi, ketatanegaraan, agama) demikian juga jika ideologi sosialis (komunis) menjawab persoalan pasti rumusnya juga jelas yaitu dengan pemusatan pengaturan untuk kepentingan kebersamaan. Pada pertengahan Orba mulai banyak wacana yang menginginkan agar Pancasila nampak dalam kehidupan nyata, konkret, tidak angan-angan semata ( utopia ).

Itu berarti Pancasila menjadi ideologi praktis. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan.

Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Dinamika Eksistensi Pancasila di Era / Masa Reformasi Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya.

Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai re-interprestasi. Yaitu Pancasila harus selalu di interprestasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterprestasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila.

Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa orde lama dan orde baru. Karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi.

Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu.Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran. [3] Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa orde baru dan orde lama, yaitu tetap ada tantangan terbesar yang harus dihadapi berupa tantangan dalam penerapan Pancasila.

Selain KKN, tantangan terbesar yang harus dihadapi yaitu globalisasi yang bisa saja menjadi racun bagi bangsa Indonesia jika semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata. Pancasila dan Era Reformasi 1998 Sejarah Pancasila pada Masa Reformasi - Pancasila lahir dari banyak macamnya (pluralitas) keinginan masyarakat yang ingin memiliki tatanan sosial yang lebih menjamin setiap sila yang ada didalam Pancasila yaitu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang ditopang oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam satu wadah bangsa dan negara Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan suasana masyarakat yang memiliki cita ideal dan semangat yang sama ketika hari kemerdekaan Indonesia, digalakkanlah gerakan reformasi pada hari kamis, 21 Oktober 1998. Pengertian reformasi secara umum adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat, yakni Pancasila sebagai konsensus nasional.

Atas dasar pengertian reformasi diatas, suatu gerakan reformasi memiliki kondisi atau syarat syarat sebagai berikut: • Gerakan reformasi terjadi akibat terjadinya penyimpangan pada era sebelumnya yaitu orde baru dan orde lama. Berbagai sebab tersebut, bisa berupa distorsi kebijakan (ketidaksesuaian atau ketidakcocokan kebijakan) maupun hukum. Hal tersebut terjadi pada masa orde baru, di mana rezim pemerintahan dalam mengelola negara menggunakan pendekatan kekeluargaan sehingga semakin menguatkan pola-pola nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN) yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

• Gerakan reformasi harus dilakukan dengan semangat dan cita-cita yang (berlandasan ideologis) tertentu, yakni Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan filsafat bangsa dan negara Indonesia. • Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini Undang Undang Dasar 1945) sebagai kerangka acuan reformasi.

• Gerakan Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni antara lain tatanan politik, ekonomi Indonesia, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. • Gerakan reformasi pada hakikatnya dilakukan dengan semangat mendekatkan dari kondisi ideal nilai-nilai Pancasila yang memiliki prinsip sesuai ke-5 silanya.

Bila berbicara sebab akibat atau kausalitas, melihat dari sejarah terjadinya gerakan reformasi, sesungguhnya reformasi ada sebagai aksi atau bentuk perlawanan terhadap penerapan dan penggunaan GBHN 1998 pada Pembangunan jangka Panjang II Pelita ke-7 di Negara Indonesia sehingga memunculkan krisis ekonomi Indonesia dan Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi semakin rapuh dan goyah.

Sistem politik dikembangkan ke arah sistem “Birokratik Otoritarian” dan suatu “Korporatik”. Sistem tersebut ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan kelompok pengusaha oligopolistik yang bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Sebelum berlanjut, silahkan pahami juga Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara agar mengetahui praktik penerapan Bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila dalam bernegara Pola Pertahanan Eksistensi Pancasila Ketahanan Pada Aspek Ideologi Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi mental bangsa yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan ideologi maka diperlukan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen baik objektif maupun subjektif.

Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan dubawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat dan negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung didalamnya.

Pembinaan Ketahanan Ideologi Untuk memperkuat ketahanan ideologi diperlukan langkah pembinaan sebagai berikut: Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif ditumbuhkembangkan secara konsisten. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu teru direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal utuh dan bangga terhadap bangsa dan negara.

Di samping itu perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap adanya keanekaragaman. Untuk itu setiap anggota masyarakat dan pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebhinekaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap warga negara Indonesia.

Dalam hal ini teladan para pemimpin penyelenggara negara dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme.

Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, maka strategi pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya dalam mata pelajaran lain, juga diberikan kepada masyarakat. Ketahanannya Pada Aspek Politik Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Ketahanan Pada Aspek Politik Dalam Negeri Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaaan itu tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonistis yang dapat menjurus pada konflik fisik.

Disamping itu harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.

Terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan antar kelompok/golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional. Ketahanan Pada Aspek Politik Luar Negeri Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa dan keutuhan NKRI.

Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan atau dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan.

Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olah raga. Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji denga seksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabitlitas nasional serta menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasioal serta kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesamaan sikap serta kerjasama internasional dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapinya. Disamping itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya.

[4] Perjuangan bangsa Indoesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan. Ketahanan Pada Aspek Ekonomi Ketahananekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup pereokonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global. Usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang dapat menunjangnya antara lain yaitu: Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan: 5) Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Ketahanan Pada Aspek Sosial Budaya Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Esensi pengaturan dan penyelenggaran kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

Ketahanan Pada Aspek Pertahanan dan Keamanan a. Pertahanan dan Keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas (Sishankarata) untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya.

Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara. Oleh karena itu, haruslah diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri. e. Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri, pengadaan dari luar negeri dilakukan karena terpaksa dimana indutri dalam negeri masih terbatas kemampuannya.

Oleh karena itu, iptek militer dalam negeri senantiasa harus ditingkatkan kemampuannya. f. Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghayati makna nilai dan hakikat perang dan damai.

Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa, memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. g. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta Marga yang merupakan penjabaran Pancasila. Sebagai kekuatan pertahanan, dalam keadaan damai TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah tunggal TNI disusun dalam Siskamnas (Sishankamrata) dengan strategi penangkalan.

Dengan demikian ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidupnya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar “UUD” Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara yakni Pancasila. Sebagai sebuah dasar negara, tentu saja Pancasila mendasari pasal-pasal yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 dan menjadikan cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengamalan seluruh sila dari Pancasila juga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila pertama Pancasila melandasi sila kedua sampai kelima. Sejarah pancasila sebagai dasar filsafat Negara republik Indonesia melalui proses yang panjang mulai dari perumusan dalam siding PPKI 1 dan 2 hingga pengesahan sebagai dasar Negara. Perumusan pancasila sebagai dasar Negara besumber dari nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat,nilai tersebut berupa religious,kesusilaan,kemasyarakatan,dan gotongroyong dalam bingkai bangsa.

Ir soekarno,Dr soepomo dan MohYamin beserta perwakilan rakyat dari berbagai etnis mulai jawa,sunda,melayu,arab,cina yang memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan berusaha untuk melepaskan diri dari jajahan pada saat itu Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bertuhan, mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta .semenjak zaman prasejarah bangsa Indonesia telah mengenal yang bersifat lebih kuasa dari pada manusia secara umumnya mulai dari kepercayaan Animisme Dinamisme Hindu Buddha hingga datangnya Kristen dan Islam pada abad 7 sampai 13 hingga saat ini agama di Indonesia berkembang beberapa agama yang di akui secara hokum yaitu Islam,Hindu,Buddha,Kristen,Katholik.

Indonesia bukan Negara Ateis yang tidak mengakui adanya tuhan setiap warga Negara Indonesia berhak memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing masingnamun Negara tidak memiliki hak sedikitpun untuk memengaruhi keyakinan yang ada dalam masyarakat ,kebebasan beragama telah di jamin baik dalam Undang Undang HAM maupn UUD.

Kemanusiaan berarti sikap atau perasaan menghargai adanya keberadaan orang lain ,Adil berarti menjalankan suatu hokum atau peraturan bias juga Hak dan Kewajiban sesuai dengan porsinya ,sebagai rakyat Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai falsafah bangsa maka harus menciptakan rasa kesadaran untuk senantiasa bersikap adil baik dalam berbangsa ataupun bernegara.

Adil dalam artian bangsa berbuat terhadap sesama warga Negara sesuai dengan norma hukum yang ada. Adil dalam pengertian Negara maksutnya pemerintah sebagai wakil rakyat harus menjamin atau melaksanakan atau amanah berupa kepercayaan yang di berikan untuk menjalankan pemerintahan,baik pemerintah ataupun masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengamalkan hal terebut.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang artinya seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu pemerintahan pusat walaupun masing-masing daerah memiliki Hak Otonomi atau Hak untuk menjalankan pemerintahannya namun pemerintahan utama tetap ada di tangan pemerintahan pusat,Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau ratusan suku bangsa harus tetap di jaga kesatuannya supaya tidak terpecah belah ,Pancasila ini sebagai media Pemersatu bangsa karena salah satu isinya yaitu sila persatuan IndonesiaNegara Indonesia dapat merdeka karena pendahulu pendahulu kita dapat bersatu diatas banyaknya pebedaan namun dengan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila tujuan yang sama yaitu Indonesia merdekahasilnya kita bias kita rasakan hingga saat ini, sebagai generasi penerus sudah selayaknya kita jaga hal tersebut demi persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Keadilan sosial berarti Negara menjamin Hak Hak sosial rakyatnya yaitu hak hak an hidup berserikat dan berkumpul persamaan di muka hukum serta hak dasa lainnya ,Negara dalam UUD pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwasannya bumi air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan untuk ke sejahteraan rakyat.

[5] Masa demokrasi pancasila pada Era Reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga Negara,antara eksekutif, legeslatif dan yudikatif Mengutamakan musyawarah mufakat,Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Tidak memaksakan kehendak pada orang lain selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Kecenderungan orde baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani (melalui upaya indoktrinasi) secara terpusat. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik, perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya.

mbaggas99 October 13, 2020 at 10:58 AM Nama : Muhammad Bagas Setiawan Nim : 205050100111164 Fakultas : Fakultas Peternakan Kelas : E sumber materi : https://pustakapemikir.blogspot.com/2020/07/dinamika-pancasila-orde-lama-orde-baru-reformasi.html judul materi : Pancasila pada Orde lama, Orde baru, dan Reformasi Pada kajian tersebut menerangkan bahwa, pada masa orde lama yakni pada masa kepemimpinan presiden Soekarno, pancasila mengalami ideologisasi, pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan, dan kepribadian bangsa.

pada masa itu, pancasila dipahami berdasarkan peradigma yang berkembang pada situasi dunia yang meliputi kekacauan dan kondisi sosial budaya dalam situasi transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. pada masa bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap sila pertama pancasila merupakan masa pencarian bentuk implementasi pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.

Dinamika pancasila periode 1945-1950 pada masa itu, dasar negara yang digunakan adalah pancasila dan UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. yang pada waktu itu muncul upaya-upaya beberapa pihak untuk mengganti dasar negara yakni pancasila diganti dengan faham komunis dan pula adanya pendirian negara islam Dinamika pancasila periode 1950-1959 pada periode ini, pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan Dinamika pancasila periode 1959-1965 pada periode ini, indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin, pada saat itu demokrasi tidak berada dan tidak memihak pada kekuasaan rakyat (walaupun yang memimpin adalah nilai-nilai pancasila) melainkan kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi presiden soekarno (melaksanakan pemahaman pancasila dengan paradigma USDEK, UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian bangsa).

pada masa orde baru bangsa indonesia masih bisa mempertahankan pancasila sebagai dasar negara karena pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. tetapi lebih jauh dipertandingkan dan digunakan untuk menekan perbedaan. pada orde baru berkehendak ingin melaksanakn pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari pancasila melalui P4 (pedoman, penghayatan, dan pengamalan pancasila) atau ekaprasetia pancakrsa.

Namun, pada orde baru pancasila pula menjadi alat resepsi ideologi politik dan membrangus lawan politik di pentas publi, terlihat pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Pada era reformasi, pancasila sebagai re-interpretasi yaitu pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan, kontekstual dan harus sinkron ataun sesuai dengan kenyataan zaman saat itu.

gerakan reformasi telah membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha penegakan kedaulatan rakyat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominansi pemerintah dalam kehidupan politik masa demokrasi pancasila pada era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. dengan mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

tidak memaksa kehendak orang lain, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, sesuai pancasila. reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik, perubahan yang dilakukan dalam reformasi mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek, dan menjunjung tinngi nilai-nilai pancasila.

Reply Delete