Peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

BANGKAPOS.COM -- Info terbaru bagi honorer di instansi pemerintah. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menyiapkan formula pengangkatan honorer jadi PNS. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 Pemerintah berencana menghapus istilah Pegawai berstatus honorer.

Honorer yang ada saat ini rencananya akan diangkat jadi ASN, baik itu CPNS maupun CPPPK. Pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce menjelaskan, sebagai bagian proses awal pengadaan ASN, Kementerian PANRB masih melakukan beberapa analisis terhadap kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya (K/L/D) yang sudah masuk.

“semuanya sedang disiapkan mulai dari Kesesuaian antara nama jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, sedang dianalis satu persatu oleh kita,” ucap Averrouce pada pesan tertulis pada kontan.co.id pada Jum’at (18/3). Averrouce menambahkan, mengacu PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS/ASN, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan honorer menjadi PNS/ASN tersebut. Kepastian soal dilepasnya tenaga honorer oleh pemerintah di tahun 2023 memunculkan polemik.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Begitupun dengan persyaratan honorer diangkat jadi PNS. Sehingga dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru. Dilansir menpan.go.id, pelarangan pengangkatan tenaga honorer tersebut pun telah tercantum dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Lalu, yang banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintahan? Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, mengatakan tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer ini tetap dengan proses seleksi.

"Dengan proses seleksi CASN pengangkatannya," ujar Averrouce, Kamis (20/1/2022), dilansir Kompas.com.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

4 Jenis honorer yang bisa diangkat jadi PNS Pengangkatan tenaga honorer bagi CPNS ini akan diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di 4 bidang ini : • Tenaga Guru • Tenaga Kesehatan • Tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan • Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah Sedangkan tenaga honorer lain yang bekerja di instansi pemerintahan akan dijadikan tenaga outsourcing.

Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS. Di antara 12 jenis honorer tersebut yakni, cleaning service, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air.

Satu lagi operator komputer. Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan biaya umum bukan gaji. Syarat honorer untuk diangkat jadi PNS Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut: • Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus • Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus • Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus • Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama.

Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau PPPK setelah lulus seleksi. Dalam PP 48/2005 dijelaskan seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS maupun PPPK.

Mereka juga wajib mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, satu di antara hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah (Pemda) Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.

Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. “Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah.

Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini." katanya. "Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Sementara, Pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022. Tjahjo pun menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah hanya akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia.

Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini,” terang Tjahjo. Sumber : www.tribunnews.com Location:
Belajardirumah.org - Kabar gembira kembali hadir bagi pegawai honorer di instansi pemerintah, lantaran pemerintah akan membuka pintu bagi tenaga honorer untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Pasalnya, saat ini pemerintah sudah dengan resmi menghapus istilah pegawai honorer pada tahun 2023. Selain itu, pemerintah tidak akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara besar-besaran pada tahun 2022. Namun menariknya adalah pemerintah akan membuka CPNS untuk tenaga honorer menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS atau ASN dan PPPK. Peraturan yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa sebagai bagian dari proses awal pengadaan ASN, Kementerian PANRB masih melakukan beberapa analisis.

Analisis yang dilakukan pihak kementerian adalah terhadap kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang sudah masuk. "Semuanya sedang disiapkan mulai dari kesesuaian antara nama jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, sedang dianalis satu persatu oleh kita," ujar Averrouce yang dikutip dari menpan.go.id. Averrouce menambahkan, mengacu PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS/ASN, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan honorer menjadi PNS/ASN tersebut.

Tenaga honorer yang angkat diangkat jadi PNS harus memenuhi kriteria yang ditentukan dan mengikuti seleksi. Adapun syarat-syarat yang perlu diketahui sebelumnya yakni seperti berikut. • Tenaga honorer yang berumur maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. • ​Tenaga honorer yang berumur maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja 10-20 tahun dan terus-menerus.

• ​Tenaga honorer yang berumur maksimal 40 tahun serta memiliki masa kerja 5-10 tahun dan terus-menerus. • ​Tenaga honorer yang berumur maksimal 35 tahun serta memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Adapun tahapan seleksi sesuai dengan PP 48/2005 yakni seleksi administrasi, integritas, disiplin, kesehatan, serta kompetensi.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Seleksi tersebut akan diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer yang ingin jadi CPNS atau PPPK. Selain itu, mereka juga wajib untuk mengisi atau menjawab mengenai daftar pertanyaan pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan. Baca Juga : • Honorer Nakes Wajib Baca!! Ini Jadwal Seleksi P3K 2022, Tenaga Kesehatan Diprioritaskan Diangkat • Puasa Saat Hamil Boleh Atau Tidak?

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Yuk Intip Penjelasan Dokter Nasaruddin Nawir di SINI. • Pemkab Luwu Gelar Musrenbang Tingkat Kabupaten, Bappelitbangda : Bahan Penyusunan RKPD Tahun 2023 • Dispernakbun Palopo Rancang Program Kerja Kegiatan Penyuluh Pertanian Tahun 2023 ADVERTISEMENT “Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo.

Dengan demikian, status pegawai di instansi pemerintah per 2023 nanti hanya terdiri dari PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nantinya, pegawai honorer termasuk guru dapat diangkat menjadi PNS melalui proses seleksi CPNS. ADVERTISEMENT Pengangkatan status pegawai honorer menjadi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Menurut aturan tersebut, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan pemerintah.

Adapun syarat pengangkatan honorer menjadi PNS berdasarkan Berdasarkan PP 48/2005, sejumlah ketentuan yang dimaksud adalah: ADVERTISEMENT 1. Maksimal 46 tahun dan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Maksimal 46 tahun dan masa kerja 10 tahun atau lebih, sampai kurang dari 20 tahun secara terus-menerus.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

3. Maksimal 40 tahun dan masa kerja 5 tahun atau lebih, sampai kurang dari 10 tahun secara terus menerus. 4. Maksimal 35 tahun dan masa kerja 1 tahun atau lebih, sampai kurang dari 5 tahun secara terus-menerus.

Berdasarkan data Kemenpan-RB sampai Juni 2021, ada 410.010 pegawai honorer di instansi pemerintah. Mereka juga dapat melakukan seleksi CPNS yang dibuka sesuai kebutuhan. (hwn) Koranseruya.com bernaung dibawah perusahaan pers, PT Wisnu Aditya Intermedia Palopo. Media yang lahir dari semangat pentingnya ketersebaran berita terkini hingga pelosok Indonesia Timur secara umum, dan wilayah Luwu Raya (Provinsi Sulawesi Selatan) secara khusus. Koranseruya.com juga memiliki media cetak yang terbit harian dan menghadirkan berita terbaru dan update setiap hari.
PP No 49 Tahun 2018 Kisah penantian guru honorer nampaknya akan segera selesai pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional baik guru ataupun tenaga teknis, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS 2018 ini, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Adapun berita ini kami kutip dari peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru Kementerian Sekretariat Kabinet, Senin (3/12/2018). Adapun dalam kutipan tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, selain itu pemerintah juga harus memastikan dalam skema kebijakan PPPK bisa diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer yang bisa memuaskan semua elemen.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Baca Juga : Pembagian Kelompok SKB Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan serta berpesan bahwa PPPK secara prinsip harus berjalan bagus, rekrutmennya, profesional, dan memiliki kualitas yang baik. Sementara itu walaupun belum secara terperinci Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko telah menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara). Selain itu moeldoko juga menyampaikan bahwa hal ini sama dengan seleksi di TNI dan POLRI yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Baca juga : Pengertian SELEKSI PNS SISTEM MERIT Akan tetapi, pemerintah pun menyadari bahwa di dinas ataupun sekolah-sekolah saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas untuk itu Pemerintah masih mencari solusi terbaiknya.

Moeldoko juga berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru serta menghimbau agar para honorer tidak terpancing dengan isu-isu provokatif terutama menjelang pesta demokrasi.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, bahwa PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial. Mekanisme berbasis merit aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi tenaga honorer dan untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Baca Juga : Kelompok Honorer K1, K2, K3 Prioritas diangkat CPNS “Kebijakan PPPK yang digagas oleh Pemerintah ini diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” jelas Yanuar.

Untuk Versi Lengkapnya silahkan download PP No 49 Tahun 2018 Klik disini Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

“Adapun untuk kebijakan yang menerapkan Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” ujar Yanuar.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

(*) Recent Posts • Soal UKK / PAT SBdP Kelas 3 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT SBdP Kelas 2 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT SBdP Kelas 1 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT PAI Kelas 5 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT PAI Kelas 4 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT PAI Kelas 3 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT PAI Kelas 2 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT PAI Kelas 1 SD Semester 2 • Soal UKK / PAT PPKn Kelas 5 SD Semester 2
Diubah dengan : • PP No.

56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil • PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.VIVA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tidak akan lagi menggunakan tenaga honorer di instansi Pemerintahan.

Hal ini akan mulai berlaku setelah tahun 2023.

peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Kebijakan Kerja. Dalam aturan itu, pegawai non-PNS di Instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut diberlakukan.

Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Pada Tahun 2023 - NEWS OR HOAX




2022 www.videocon.com