Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

SOAL 1 Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia.

… Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesie: SOAL 2 Jelaskan sikap sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia agar dapat mempertahankan persatuan dalam keberagaman : Nama Peserta Didik Kelas/semester Butir Sikap 1. Mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indon … esia secara tulus. 2. Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tabel 4.3 Penilaian Sikap Tanggal, kelebihan ,Kekurangan, Keterangan No 1. 2. 3. 5. 6. 7.8.9.10​ • l • b • s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Daftar isi • 1 Sejarah • 1.1 Masa awal kemerdekaan (1945–1949) • 1.2 Masa Republik Indonesia Serikat (1949–1950) • 1.3 Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950–1956) • 1.4 Masa DPR hasil pemilu 1955 (1956–1959) • 1.5 Masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959–1965) • 1.6 Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966) • 1.7 Masa Orde Baru (1966–1999) • 1.8 Masa reformasi (1999–sekarang) • 2 Persyaratan • 3 Fungsi • 3.1 Legislasi • 3.2 Anggaran • 3.3 Pengawasan • 4 Hak • 4.1 Hak interpelasi • 4.2 Hak angket • 4.3 Hak imunitas • 4.4 Hak menyatakan pendapat • 5 Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan • dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan Hak anggota • 5.2 Kewajiban anggota • 5.3 Larangan • 5.4 Penyidikan • 5.5 Daftar anggota • 5.5.1 2019–2024 • 5.5.2 2014–2019 • 5.5.3 2009–2014 • 5.5.4 2004–2009 • 5.5.5 1999–2004 • 5.5.6 1997–1999 • 5.5.7 1992–1997 • 5.5.8 1987–1992 • 5.5.9 1982–1987 • 5.5.10 1977–1982 • 5.5.11 1971–1977 • 5.5.12 1956–1959 • 6 Fraksi • 6.1 Komposisi Partai • 7 Alat kelengkapan • 7.1 Pimpinan • 7.2 Badan Musyawarah • 7.3 Komisi • 7.4 Badan Legislasi • 7.5 Badan Anggaran • 7.6 Mahkamah Kehormatan Dewan • 7.7 Badan Kerja Sama Antar-Parlemen • 7.8 Badan Urusan Rumah Tangga • 7.9 Panitia Khusus • 8 Badan Keahlian • 9 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara • 10 Sekretariat Jenderal • 11 Lihat pula • 12 Pranala luar • 13 Catatan kaki Sejarah Masa awal kemerdekaan (1945–1949) Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk.

Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.

Masa Republik Indonesia Serikat (1949–1950) Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat yang beranggotakan 32 orang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 146 orang (di mana 49 orang adalah perwakilan Republik Indonesia-Yogyakarta). [3] Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah.

[3] Selain itu DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. [3] Dalam masa kerja yang amat singkat itu, kurang lebih setahun, berhasil diselesaikan 7 buah undang-undang, yang di antaranya adalah UU No.

7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; diajukan 16 mosi, dan 1 interpelasi, baik oleh Senat maupun DPR. [3] Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950–1956) Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950).

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 1.

Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi; 2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.

Masa DPR hasil pemilu 1955 (1956–1959) DPR ini adalah hasil pemilu 1955 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi.

Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda. Masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959–1965) Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah.

Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR. DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945.

Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat. Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966) Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu: a. Periode 15 November 1965 – 26 Februari 1966. b. Periode 26 Februari 1966 – 2 Mei 1966.

c. Periode 2 Mei 1966 – 16 Mei 1966. d. Periode 17 Mei 1966 – 19 November 1966. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia: a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik. b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.

Masa Orde Baru (1966–1999) Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan Lama ke Orde Baru.

Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966–1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut: • Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. • Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.

• Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7. Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

{INSERTKEYS} [ butuh rujukan] Masa reformasi (1999–sekarang) Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat.

Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR.

Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Persyaratan Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut: • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

• Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. • Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. • Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

• Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

{/INSERTKEYS}

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

• Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

• Tidak pernah melakukan perbuatan tercela • Terdaftar sebagai Pemilih. • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

• Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

• Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. • Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. • Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/ PKI.

• Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Fungsi DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Legislasi Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Hak DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak angket Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak imunitas Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan Tertib dan kode etik.

Hak menyatakan pendapat Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: • Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional • Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Anggota Hak anggota Anggota DPR mempunyai hak: • mengajukan usul rancangan undang-undang • mengajukan pertanyaan • menyampaikan usul dan pendapat • memilih dan dipilih • membela diri • imunitas • protokoler • keuangan dan administratif Kewajiban anggota Anggota DPR mempunyai kewajiban: • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila • melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan • mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan • memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat • menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara • menaati tata tertib dan kode etik • menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain • menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala • menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat • memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya Larangan Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. Penyidikan Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan. Daftar anggota 2019–2024 Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1956–1959 Fraksi Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.

Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

[4] Fraksi Jumlah Anggota Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 128 Utut Adianto Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 85 Kahar Muzakir [5] Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 78 Ahmad Muzani Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) 59 Ahmad H.M. Ali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 58 Cucun Ahmad Syamsurijal Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 54 Edhie Baskoro Yudhoyono Fraksi Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan Keadilan Sejahtera (F-PKS) 50 Jazuli Juwaini Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 44 Mulfachri Harahap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 19 Arsul Sani Komposisi Partai Artikel utama: Komposisi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Alat kelengkapan Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. [6] Pimpinan Artikel utama: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Badan Musyawarah Artikel utama: Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah. Komisi Artikel utama: Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Saat ini, DPR memiliki 11 komisi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Badan Legislasi Artikel utama: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Badan Anggaran Artikel utama: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

Mahkamah Kehormatan Dewan Artikel utama: Mahkamah Kehormatan Dewan Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Artikel utama: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Badan Urusan Rumah Tangga Artikel utama: Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Urusan Rumah Tangga (disingkat BURT) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

Panitia Khusus Artikel utama: Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus. Badan Keahlian Artikel utama: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

[1] Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan melaksanakan fungsi pengawasan dewan.

Sekretariat Jenderal Artikel utama: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi. Sekretaris Jenderal DPR-RI saat ini dijabat oleh Indra Iskandar. [7] Lihat pula Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat • Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia • Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia • Presiden • Wakil Presiden • Volksraad • Majelis Tinggi • TVR Parlemen Pranala luar • (Indonesia) Situs web resmi • (Indonesia) Sejarah DPR oleh Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu @ Parlementer.net [ pranala nonaktif permanen] • (Indonesia) Kabar DPR Catatan kaki • ^ "Azis Syamsuddin Diganti Lodewijk Paulus Jadi Wakil Ketua DPR RI".

indonesiainside.id. 28 September 2021. Diakses tanggal 28 September 2021. • ^ Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 • ^ a b c d Miriam Budiardjo (1983). Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi ke-VII). Jakarta: Gramedia. hlm. 190. • ^ https://www.detik.com/news/berita/d-4729780/daftar-pimpinan-fraksi-dpr-2019-2024-minus-pdip [ pranala nonaktif permanen] • ^ "Airlangga Hartarto Tunjuk Kahar Muzakir Dan Adies Kadir Pimpin Personalia Fraksi Partai Golkar".

Rmol.id. Diakses tanggal 2021-10-12. • ^ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • ^ Indra Iskandar Dilantik sebagai Sekjen DPR Baru Kumparan, 22 Mei 2018 • Pimpinan ( Ketua • Wakil Ketua) • Badan Musyawarah • Komisi ( I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • X • XI) • Badan Legislasi • Badan Anggaran • Badan Kerja Sama Antar-Parlemen • Mahkamah Kehormatan Dewan • Badan Urusan Rumah Tangga • Panitia khusus • Panitia kerja • Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ( telah dihapus) Periode • 1945–1950 (KNIP) • 1950 (DPR RIS) • 1950-1956 (DPRS) • 1956-1959 • DPR Peralihan • 1960–1965 (DPR-GR) • 1965-1966 (DPR-GR tanpa PKI) • 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) • 1971–1977 • 1977–1982 • 1982–1987 • 1987–1992 • 1992–1997 • 1997–1999 • 1999–2004 • 2004–2009 • 2009–2014 • 2014–2019 • 2019–2024 Anggota • Seni • Film • Tari • Sastra • Musik • Lagu • Masakan dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan Mitologi • Pendidikan • Olahraga • Permainan tradisional • Busana daerah • Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia • Arsitektur • Bandar udara • Pelabuhan • Stasiun kereta api • Terminal • Pembangkit listrik • Warisan budaya • Wayang • Batik • Keris • Angklung • Tari Saman • Noken Simbol Kategori tersembunyi: • Artikel dengan pranala luar nonaktif • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen • Halaman Wikipedia yang dilindungi sebagian tanpa batas waktu • Kotak info parlemen dengan warna latar • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan Maret 2022 • Pages using flagicon template with unknown parameters • Halaman ini terakhir diubah pada 19 Maret 2022, pukul 06.48.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
p>Menurut Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.

DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) macam fungsi, yakni (1) legislasi, (2) anggaran dan (3) pengawasan seperti diatur Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam rangka fungsi legislasi, DPRD Provinsi mempunyai salah satu wewenang dan tugas, yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan Gubernur, sebagaimana diatur Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

DPRD Provinsi adalah organ pemerintahan daerah bersama-sama dengan Gubernur membentuk Peraturan Daerah, diatur pada Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan daerah.

Perda Provinsi adalah landasan segenap tindakan Gubernur Kepala Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berdasarkan “asas otonomi daerah yang seluas-luasnya” yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.

Akan tetapi, dalam konteks pembentukan Perda Provinsi, DPRD Provinsi belum dapat melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas dalam pembentukan Perda Provinsi yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan secara maksimal.

Pembentukan Perda Provinsi supaya dapat mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, tidak boleh ditafsirkan secara bebas tanpa batas, sehingga bertentangan dengan (1) konsepsi bentuk Negara kesatuan, (2) sifat-hakikat asas desentralisasi, (3) tidak menyimpang dari fungsi, wewenang dan tugas DPRD Provinsi untuk menunjang Gubernur dan (4) materi-muatan Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda DPRD Provinsi bersama Gubernur Provinsi dengan tujuan supaya penyelenggaraan urusan Pemerintahan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.

� partir des donn�es sur l'imp�t sur le revenu pour quelque 400 000 paires p�re-fils, nous en sommes arriv�s � une �lasticit� interg�n�rationnelle des gains dont la valeur est d'environ 0,2. La mobilit� des gains tend � �tre l�g�rement sup�rieure � celle du revenu; . [Show full abstract] cependant, les m�thodes non param�triques r�v�lent une non-lin�arit� significative dans ces deux relations. Par ailleurs, la mobilit� interg�n�rationnelle des gains est plus marqu�e � l'extr�mit� inf�rieure de la distribution qu'� son extr�mit� sup�rieure et elle affiche une forme en V invers� ailleurs dans la distribution.

Dans le cas du revenu, la mobilit� interg�n�rationnelle suit essentiellement le m�me profil, bien qu'elle soit beaucoup moins grande � l'extr�mit� sup�rieure de la distribution.

Read more Process modelling techniques are used to describe the changes in yield strength due to age hardening of heat-treatable aluminium alloys. A model for the isothermal ageing curve is developed. This is demonstrated for a number of alloys and the success of the approach is assessed. Applications and a new diagram, showing the variation of strength with temperature and time, are described in an .

[Show full abstract] accompanying paper.RésuméOn utilise les techniques de la modélisation pour décrire les modifications de la limite élastique causées par le vieillissement dans des alliages d'aluminium sensibles au traitement thermique. On développe un modèle de la courbe du vieillissement isotherme. On démontre la validité et le succès de ce modéle dans le cas de plusieurs alliages.

Dans l'article suivant, on décrit les applications du modèle et un nouveau diagramme montrant la variation de la résistance mécanique en fonction de la température et du temps.ZusammenfassungDie durch Auslagerungshärtung entstehenden Änderungen in der Flieβfestigkeit von wärmebehandlungsfähigen Aluminiumlegierungen werden mittels Verfahren der Prozeβmodellierung beschrieben. Es wird ein Modell für die isotherme Alterungskurve entwickelt. Dieses Modell wird an einer Reihe von Legierungen veranschaulicht; der Wert dieser Näherung wird dargelegt.

Anwendungen und ein neues Diagramm, welches die Änderungen der Festigkeit mit der Temperatur und der Zeit darstellen, werden in einer begleitenden Arbeit beschrieben. Read more Dit doctoraat behandelt een vergelijkende empirische studie van vennootschapsbelastingconcurrentie zowel op regionaal als op Europees niveau.

Niet alleen landen verschillen onderling, maar ook regio's binnen ��n land kunnen grote economische verschillen vertonen. Dit doctoraat bestaat uit vier hoofdstukken. De eerst twee hoofdstukken bestuderen regionale belastingsverschillen binnen ��n land. . [Show full abstract] Belgi� en Itali� worden als voorbeeld genomen in deze studies omwille van hun sterk verschillende regio's. Ondanks het feit dat de vennootschapsbelasting een federale materie is in deze landen, kan de effectieve belastingdruk van bedrijven en regio's sterk verschillen.

Mogelijke redenen zijn de complexiteit van de belastingregels, belastingsaftrekken voor bepaalde ondernemingen of investeringen in bepaalde regio's en voordelige belastingsregimes. Een derde hoofdstuk onderzoekt belastingconcurrentie tussen Europese landen onderling.

Tenslotte, behandelt hoofdstuk vier de invloed van belastingen, economische integratie en instituties op export specialisatie in Centraal- en Oost-Europa. Een eerste hoofdstuk in dit doctoraat bestudeert regionale belastingsverschillen in Belgi�. Deze studie, die uitgevoerd werd met gegevens van 12167 jaarrekeningen van grote Belgische ondernemingen, komt tot de conclusie dat de feitelijke belastingdruk van een gemiddeld Belgisch bedrijf 26% in plaats van 40.17% bedroeg tijdens de periode 1993-2002.

Ook wijzen de resultaten erop dat de feitelijke belastingdruk tussen 1993 en 2002 gestegen is en dan vooral vanaf 1999. Een mogelijke verklaring is dat de overheid vanaf 1999 de belastbare basis verbreed heeft om in december 2002 het belastingtarief te kunnen verlagen tot 33.99%.

Dit is een fenomeen dat ook in andere Europese landen geobserveerd wordt, namelijk het samengaan van een verlaging van de belastingvoet enerzijds maar een uitbreiding van de belastbare grondslag anderzijds om het effect op de begroting van het land te neutralis Read more An effect of ethanol-water ratio as extraction solvent in gaining an extract, phenolic content and antioxidant activity of Psidium guajava Linn.

leaves have been investigated. The ethanol-water ratio tested were 100 : 0, 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40, 50 : 50 and 40 : 60, respectively. Results revealed that the ethanol-water ratio had significant effect on extractive obtainable, phenolic content and . [Show full abstract] antioxidant dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan (p < 0.05). Among the ethanol-water ratio tested, the best result was obtained by ethanol-water ratio 50 : 50 as extraction solvent for Psidium guajava Linn.

leaves. Keywords: Antioxidant, Psidium guajava Linn., extraction solvent, phenolic compounds View full-text none
Dibacakan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.

(KETUA DPD RI) Dibacakan ya di sana ya.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

PEMBICARA: Tidak. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Tidak dimimbar tapi di bawah. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Diserahkan saja. PEMBICARA: Diserahkan saja.

PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M. Si. (KALBAR) Aspirasi Komite II PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Mohon perhatian. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M. Si. (KALBAR) Komite II. Permasalahan daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, jembatan, dan listrik.

PEMBICARA : MESAKH MIRIN (PAPUA) Di samping ini saya ingatkan saja bahwa konsisten, harus konsisten, jangan sampai tidak, ini yang saya. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.

Si. (KALBAR) .masih dikeluhkannya ketersediaannya listrik yang tidak memadai di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak mengakibatkan PLN sering melakukan pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah. Hal ini terjadi pada saat terjadi saat pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer di Provinsi Kalimantan Barat terganggu oleh pemadaman listrik oleh PLN. Padamnya listrik ini tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan ujian, namun juga di malam hari pada saat para pelajar siswa siswi sedang mengadakan suasana belajar.

Masyarakat mendesak untuk segera merealisasikan sejumlah pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan PT. PLN di bumi khatulistiwa. Aspirasi Komite III. RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Persoalan CSR hampir di seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat tidak memenuhi kewajiban pengembalian kepada masyarakat di sekitar berupa dana CSR perusahaan. Sebagai contoh dapat dilihat di Dusun Sanjan Ankunut di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Hanya sekitar 15% dari perusahaan sawit yang melaksanakan CSR. Meskipun perusahaan kelapa sawit itu sudah beroperasi pada 27 sampai 40 tahun. Yang terkait dengan Komite III. Pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi Kalimantan Barat diwarnai dengan dugaan praktek jual beli lembar kunci jawaban. Polresta Pontianak menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini yakni Muhammad Sabirin, Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Ngabang Kabupaten Landa yang diduga sebagai pemasok lembar kunci jawaban Ujian Nasional serta Saiman, Karang Yudi Satrio dan Febi yang diduga sebagai pengedar dan penjual lembar jawaban Ujian Nasional.

Selain itu menurut Kapolresta Pontianak, lembar jawaban UN telah dijual kepada sekitar 85 siswa seharga 8,24 juta rupiah. Persoalan lainnya pada saat Ujian Nasional hari ketiga persis di mata pelajaran Bahasa Inggris terjadi pemadaman lampu di beberapa sekolah di Kalimantan Barat dan yang paling menonjol sekali di Kota Singkawang listriknya mati sekitar 25 menit persis di saat Ujian Nasional Bahasa Inggris.

Komite IV. Yang terkait dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Barat terus menjamurnya retail minimarket seperti Indomaret, Circle K, dan sebagainya yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil khususnya pemilik warung tradisional.

Monopoli perusahaan retail ini menjamur hingga ke kelurahan yang kemudian dapat dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan buruk bagi usaha kecil mikro seperti warung-warung milik warga masyarakat kecil.

Permasalahan infrastruktur daerah menjadi isu utama dalam pembahasan di setiap tingkat musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di Provinsi Kalimantan Barat.

Buruknya infrastruktur menyebabkan kabupaten/kota di Kalimantan sulit berkembang. Isu strategis prioritas pembangunan sangat banyak hanya formulasi saja yang berbeda namun semua sepakat dengan isu tematik di Kalimantan yaitu infrastruktur. Infrasturktur itu sangat berarti bagi kami untuk memberikan kemudahan daerah-daerah, untuk berkembang dan juga untuk memudahkan investor untuk masuk.

Demikianlah laporan kegiatan kami di daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret sampai 10 April 2016. Tertanda, Maria Goreti, S. Sos., M. Si., Dr. Oesman Sapta, Drs. H. Abdul Rahmi dan Ibu Hj. Rubaeti Erlita, S. Sos., S.H.

Terima kasih.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik sebagaimana kesepakatan kita tadi ya, supaya pokok-pokoknya saja, supaya dapat semua gilirannya ya karena kita mungkin ini akan masih panjang berlangsung. Oleh karena itu saya minta dari yang mewakili NTT, ya sampaikan.

PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M. Si. (NTT) Saya nggak bisa tausiyah masalahnya. Oke terima kasih. Hati boleh panas ya tapi kepala harus dingin lah. Senyum-senyum kita semua bersaudara ini. Perbedaan pandangan boleh ya tapi jadi lah satria itu saja. Laporan Paripurna kegiatan Reses Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur dari tanggal 18 Maret sampai 10 April 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saudara Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Pimpinan alat kelengkapan dan Anggota DPD RI yang kami hormati. Sekretaris Jenderal beserta jajaran Sekretariat DPD RI, Rekan-rekan media, singkatnya Sidang Paripurna dan Hadirin yang berbahagia. Selamat Paskah dulu buat rekan-rekan saya yang Nasrani karena dalam masa reses kemarin juga melakukan Hari Raya Paskah terus khusus kami bagi NTT sedang berduka sedikit, ada satu tokoh kami Bapak Yagopno Bawea mantan Menteri Tenaga Kerja juga berduka jadi kami Provinsi NTT sangat berduka atau kehilangan atas kepergian beliau.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Shaloom. Pertama-tama patutlah kita puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan waktunya pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna ke-10 Masa Sidang ke-IV Tahun Sidang 2015-2016.

Pada awal masa sidang yang terhormat ini perkenanlah kami, Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan padahal sudah tadi, langsung yang kedua, bagian reses telah kami laksanakan sejak tanggal 18 Maret hingga 10 April 2016. Adapun yang perlu kami sampaikan dalam forum Paripurna ini, Komite I ini saya pikir semua daerah perbatasan, NTT, Papua, Kalimantan, termasuk Sulawesi Utara, masalah perbatasan harus diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Pusat karena ini menyangkut harga diri atau garda terdepan wilayah NKRI.

Terus, yang kedua permintaan dari Komite I juga agar seluruh staf desa di wilayah Republik Indonesia diangkat menjadi pegawai negeri dalam rangka mendorong otonomi desa yang menjadi kekuatan baru pembangunan sesuai visi misi Bapak Presiden, membangun dari daerah. Terus di Komite II revisi Undang-Undang tentang jalan, minimal ini DPD sebagai garda terdepan, kasihan daerah kita, minimal Undang-Undang tentang jalan raya ini, harus dirubah namanya supaya tidak ada lagi yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, jalan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke harusnya, jadi karena apa nanti, tumpang tindih kepentingan, kalau Kepala Daerah salah melaksanakan, terakhir malah menjadi pidana.

Jadi mohon advokasi dari DPD perjuangkan sama-sama ini. Terus Komite III dibidang Pendidikan, ini juga mohon prioritas untuk K2 diangkat menjadi pegawai negeri. Terus mobil ambulans untuk daerah Kepulauan maupun daerah-daerah terpencil, ini harus diprioritaskan, terus bidang tenaga kerja walaupun sudah masuk dalam pasar bebas, mungkin didorong untuk tenaga terampil di daerah sebelum dikirim ke Luar Negeri. Terus Komite IV, disini kita masih mendorong dalam rangka sinergitas pembangunan daerah dan pembangunan pusat agar kita sama-sama, memang kami kebetulan saya di Komite IV memang dalam rancangan untuk revisi Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan disarankan dari stakeholder yang kami turun bahwa supaya ini diseriuskan sesuai agenda nasional kita bahwa sinergi bukan hanya sinergi berbicara tapi betul-betul sampai di lapangan dan tentunya dalam pandangan kita adalah melakukan evaluasi seluruh program-program pemerintah pusat yang ada di daerah dari azas manfaat karena banyak seperti di NTT banyak pelabuhan hanya pelabuhan ikan kapalnya tidak ada, akhirnya tidak lama tidak sampai 3 tahun rubuh.

Jadi hanya nafsu mau membangun tetapi dari segi manfaat ini perlu dikaji, itu beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat kami. Demikian laporan reses kami Anggota DPD Dapil Provinsi NTT, dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan perhatian dan ucapannya terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jakarta 11 April 2016, 1. Bapak Drs. Ibrahim Agustinus Meda; 2. Bapak Abraham Liyanto; 3.

Adrianus Garu; 4. Safrudin Atasoge Terima kasih. Salam. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih saya mintakan kepada Senator Adrianus Garu, selanjutnya yang mewakili dari Provinsi Jateng, kami persilakan. PEMBICARA: Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. (JATENG) Bismillahiramanirrohim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu Pimpinan Sidang Paripurna yang saya hormati, yang terhormat saudara Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, Bapak-Bapak Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Jajaran Kesekjenan beserta hadirin dalam Sidang Paripurna yang berbahagia. Puji Syukur Alhamdulillahirrabilalamiin, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali dari Provinsi Jawa Tengah memberikan laporan tentang serap aspirasi yang kami peroleh pada masa reses pada saat ini.

Dari Komite I kegiatan reses kali ini memfokuskan pada 2 prioritas yaitu pengawasan pelaksanaan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan kemudian juga yang nomor dua evaluasi pilkada serentak Desember tahun 2015 di 21 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. A. Pelaksanaan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pertama, urusan Pemerintah terdiri menjadi 3 bagian yaitu: urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Dua, urusan yang paling krusial adalah urusan pemerintahan kongruen yang terbagi menjadi 3 yaitu pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tiga, penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan sebagai bentuk resentralisasi perubahan yaitu meningkatnya kewenangan gubernur untuk memberikan sanksi kepada daerah apabila tidak melaksanakan program pemerintah pusat selaku kepala daerah dan wakil pemerintah pusat.

Empat, penyelarasan bentuk kelembagaan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota yang harus segera dipastikan untuk memudahkan koordinasi dan kepastian bentuk kelembagaan dan SOTK. Lima, masalah dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan pengelolaan APBD. Enam, pemerintahan pusat harus segera mengeluarkan PP terutama tentang Pasal 21 dan 32 sehingga pemerintah daerah segera bisa bergerak untuk mengatur lembaga pemerintahan dan SOTK.

Tujuh, aparatur sipil negara juga diperhatikan karena untuk PP dan peraturan pendampingnya juga belum jelas.

B. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2018: 1. Sering adanya peraturan dan surat edaran dari KPU tentang pelaksanaan teknis tahapan yang mengalami perubahan sehingga KPU Kabupaten terlambat dalam menyusun keputusan KPU. 2. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pilkada berpotensi menimbulkan keputusan yang bertentangan dan memiliki kecenderungan yang tidak konsisten.

3. Belum adanya standarisasi sosialisasi yang teruji dalam peningkatan partisipasi pemilih. 4. Rekruitmen Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan dan KPPS kental faktor like and dislike.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

5. Erornya sistem informasi data pemilih pada waktu traffic jam. 6. Beban kerja PPK terlalu besar karena tidak ada rekapitulasai ditingkat PPS. 7. Terkait alat peraga kampanye menjadi momok mengurusi APK itu membutuhkan energi yang sangat sangat banyak. 8. Kekosongan hukum dalam Pilkada dimana dalam Undang-Undang 8/73 mengenai politik uang tidak ada sanksi pidananya yang jelas.

9. Perlu diatur mengikuti pendidikan ilmu pemerintahan dan Pimpinan. Komite II Tentang Pertanian dan Perkebunan: 1. Penggunaan Pupuk organik dan pestisida marak sekali digunakan oleh petani di Indonesia utamanya juga di Provinsi Jawa Tengah tetapi tentang harga jualnya tidak sebanding dengan keringat yang dihasilkan. 2. Ketergantungan pada Urea sebagai pupuk utama akan memperbesar biaya produksi sementara hasil panen akan cenderung menurun tiap tahunnya dan unsur hara dalam tanah berkurang 3.

Peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan tidak begitu dirasakan oleh para petani. Masih banyak tengkulak yang memainkan harga beras dan hasil pertanian yang lainnya demi keuntungan sebelah pihak, tentunya perlu optimalisasi daripada gerakan sergap.

Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

Di beberapa tempat sudah ada semacam solusi bank sampah dan sedekah sampah yang itu juga merupakan gerakan, akan tetapi belum bisa menyentuh daripada akar-akar permasalahan daripada pengolahan sampah sebagai tindak lanjut dari Pengawasan Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral. Rasio ketersediaan listrik di Jawa Tengah sudah 100% namun rasio elektrifikasi baru mencapai 88,37%. 2. Provinsi Jawa Tengah sangat potensial dan mendukung dalam upaya diversifikasi energi dan konservasi energi namun pemanfaatannya belum optimal.

Energi baru dan terbarukan yang potensial berada di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti tenaga surya, air, panas bumi, kotoran ternak, potensi gas rawa dan termasuk juga dalam hal ini sampah. Direncanakan tahun 2017 dibangun di Kota Solo dan Kota Semarang yaitu energi terbarukan berupa pengelolaan sampah. Komite IV Musyawarah perencanaan pembangunan ataupun Musrenbang telah diselenggarakan di beberapa kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah melalui Musrenbangwil. Mayoritas usulan dalam musrenbang adalah pembangunan infrastruktur yang menelan biaya sangat besar karena anggaran kabupaten/kota terbatas, maka setiap daerah memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membangun berbagai sarana infrastruktur prioritas lainnya yang ada di 35 kabupaten/kota.

Tentang koperasi, pendirian koperasi di desa umumnya disambut baik oleh warga masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

Seperti KUD yang menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan salah satu kelembagaan agribisnis dalam pedesaan dimana mengakomodir beberapa keanggotaan dari kelompok-kelompok tani.

Tiga, Pengembangan UMKM Batik di Jawa Tengah. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dilestarikan sebagai identitas di Indonesia, di mana dibeberapa Kota di Jawa Tengah, Blora, Grobogan, Tegal telah mengembangkan produksi batik.

Para pengrajin batik di 3 daerah tadi mengalami kendala dalam pengembangan usaha batik mereka. Pemerintah Daerah diharapkan mau membina, memberikan dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan, tanggap, memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi pengrajin batik, agar pengrajin batik itu bisa berkembang seperti di Pekalongan, Solo, yang sudah dikenal sampai tingkat internasional. Demikian ringkasan laporan hasil kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, secara lengkap sudah kami sampaikan melalui Alat Kelengkapan Komite I, II, III dan IV.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah : Denti Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.; Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H.; Drs. H. Akhmad Muqowam Terima kasih.

Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, Terima kasih Ibu Denty yang telah menyampaikan laporan resesnya, selanjutnya kami persilakan kepada yang mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I. YOGYAKARTA) Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Paripurna dan Para Anggota Dewan yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa poin dari tiap-tiap Komite yang menjadi isu di DIY.

Nah selengkapnya nanti akan saya serahkan kepada Pimpinan. Untuk Komite I, isu yang menonjol adalah tentang Implementasi Undang-Undang Desa, dimana salah satu keluhan dari aparat pemerintahan desa adalah tentang SDM di desa yang masih rendah, sementara beban kerja perangkat desa cukup berat dan berujung pada konsekuensi hukum.Nah, sementara itu pendamping desa belum maksimal mendampingi baik didalam perencanaan, penyusunan anggaran, maupun pelaporannya.

Kemudian untuk Komite II, salah satu isu yang menonjol adalah persoalan masukan masyarakat tentang krisis energi.

dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan

Nah masyarakat meminta supaya Pemerintah mengarahkan pada energi terbarukan, salah satunya adalah biodiesel. Potensi kelapa sawit di Indonesia yang sangat besar bisa dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Kemudian untuk Komite III ada 2 isu yang menonjol, yaitu: 1. Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, dan 2.

Tentang BPJS Nah sedangkan untuk Komite IV ini yang menonjol adalah tentang keluhan pemerintah daerah terkait dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pemerintah daerah melihat perlu ada sinkronisasi perencanaan antara pemerinta pusat dengan pemerintah daerah. demikian beberapa pokok hal yang kami terima dari masyarakat dan pemerintah daerah DIY. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H.

IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih yang mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Jatim. PEMBICARA: ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. (JAWA TIMUR) Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan di Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode Tanggal 18 Maret 2016 s.d.

10 April 2016. Mengawali laporan kegiatan reses kami berempat di Jawa Timur, kami memandang pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan daerah secara berkala untuk bertemu konstituen masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPD dalam mewujudkan fungsi checked and balances diantara DPR, DPD, dan Pemerintah.

Permasalahan pada kesempatan reses kali ini, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan di daerah ada beberapa hal permasalahan dan aspirasi yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum dan sekian banyak aspirasi dan permasalahan yang dihimpun pada masa penyerapan aspirasi kali ini terdapat penitikberatan persolan yang perlu kami sampaikan untuk diteruskan pembahasannya.

Yakni pada bidang Komite I perlu bagi pemerintah untuk menangkal radikalisme dan isu-isu terorisme serta proksi war dan soft war yang kian banyak banyak merambah di masyarakat. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi merebaknya radikalisme ini perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga pendidikan maupun lembaga organisasi masyarakat.

Berikutnya yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah perlu melakukan dialog yang intensif kepada kepala-kepala daerah di Jawa Timur khususnya yang baru dilantik pada Pilkada serentak yang baru lalu itu dan perlu kita membangun sinergi antara daerah dan pusat agar terkoneksi dengan baik, mengingat otonomi daerah memberikan peluang yang sangat tinggi bagi kemajuan daerah dan seterusnya sampai poin 4.

Pada bidang Komite II penyetopan pengambilan karang di alam sebagai bahan bangunan atau cinderamata. Jika rumah tempat ikan berlindung punah maka tingkat survivalnya tidak ada dan berakibat kepada beberapa spesies punah menjadi mata rantai menjadi spesies kepunahan spesies lainnya dan seterusnya sampai poin 6.

Bidang Komite III satu yaitu kuota beasiswa untuk melanjutkan pendidikan strata 2 perlu ditambah dikarenakan masyarakat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi minimal harus berjenjang strata 2. Harapannya adalah pemerintah bisa memberikan kuota yang besar untuk melanjutkan jenjang pendidikan para dosen kita ke tingkat strata yang dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan tinggi sampai pada poin 10.

Pada bidang Komite IV, desa perlu dimaksimalkan penyerapan anggarannya agar perekonomian desa lebih merata dalam upaya pembentukan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan seterusnya pada sampe poin 3.

Penutup mengakhiri laporan ini kami menyampaikan harapan kami dari Jawa Timur kepada sidang yang terhormat ini semoga hasil kegiatan anggota DPD di daerah dapat ditindak lanjuti sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas persoalan yang sedang dihadapi.

Kami atas nama anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam membacakan beberapa poin penting sebagai laporan atas hasil kegiatan kami di daerah dan semoga Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin. Akhiran, Allahumaa fiq ila Aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Hj.

Emilia Contessa B.58; Abdul Qadir Amir Hartono B.58; H. Ahmad Nawardi B.59; Drs. H. A. Budiono B.60. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pak Amir. Selanjutnya kami persilakan yang mau mewakili Provinsi Bali. PEMBICARA: Dr. SHRI I GUSTI NGURAH ARYA WEDARAKNA M W S III, S.E, M. Si. (BALI) Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Mengawali penyampaian laporan reses kami dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari saya Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Bapak Anak Agung Oka Ratmadi, Bapak Gede Pasek Suardika, Bapak I Kadek Arimbawa bermaksud untuk menyampaikan laporan reses sesuai dengan amanah konstitusi untuk masa sidang yang ke- 10 dan untuk itu dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan sebelumnya kami menyampaikan secara singkat dan sebelumnya kami menyampaikan duka cita pada masa reses beberapa waktu yang lalu telah kembali ke alam sunyi yaitu putra dari Bapak Anak Agung Oka Ratmadi yang telah selesai upacara Pelebon di Provinsi Bali dan semoga arwah dapat manunggal dengan Brahman.

Untuk itu yang pertama kami sampaikan dengan Komite I, IIIII, dan IV kami ringkas, mendorong pemerintah Bali dan pusat untuk dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan pembangunan jalan shortcut di Bali khususnya untuk jalur Denpasar dan Singaraja atau Bali Utara meminta Untuk itu yang pertama kami sampaikan dengan Komite I, IIIII, dan IV kami ringkas, mendorong pemerintah Bali dan pusat untuk meningkatkan pembangunan jalan shortcut di Bali khususnya untuk jalur Denpasar dan Singaraja atau Bali Utara meminta
Gedung DPRD Kalsel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/ kabupaten/ kota) di Indonesia.

DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Daftar isi • 1 Persyaratan • 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi • 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota • 4 Referensi • 5 Lihat pula • 6 Pranala luar Persyaratan [ sunting - sunting sumber ] Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut: • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa • Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri • Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya • Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden • Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia • Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara • Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara • Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan • Tidak pernah melakukan perbuatan tercela • Terdaftar sebagai Pemilih • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih • Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun • Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat • Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI • Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Referensi [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Dewan Perwakilan Rakyat Aceh • Dewan Perwakilan Rakyat Papua • Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota • Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota • Daftar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi • Daftar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota • Pemerintahan daerah di Indonesia • Pemerintah daerah di Indonesia Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • • Karya yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 di Wikisource Kabupaten Asahan Batu Bara Dairi Deli Serdang Humbang Hasundutan Karo Labuhanbatu Labuhanbatu Selatan Labuhanbatu Utara Langkat Mandailing Natal Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Pakpak Bharat Samosir Serdang Bedagai Simalungun Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Kota Binjai Gunungsitoli Medan Padang Sidempuan Pematangsiantar Sibolga Tanjungbalai Tebing Tinggi Sumatra Barat Kabupaten Banjarnegara Banyumas Batang Blora Boyolali Brebes Cilacap Demak Grobogan Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Pati Pekalongan Pemalang Purbalingga Purworejo Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal Temanggung Wonogiri Wonosobo Kota Magelang Pekalongan Salatiga Semarang Surakarta Tegal D.I.

Yogyakarta Dewan perwakilan rakyat daerah bersama-sama pemerintah daerah mengatur urusan Bangkalan Banyuwangi Blitar Bojonegoro Bondowoso Gresik Jember Jombang Kediri Lamongan Lumajang Madiun Magetan Malang Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Pamekasan Pasuruan Ponorogo Probolinggo Sampang Sidoarjo Situbondo Sumenep Trenggalek Tuban Tulungagung Kota Batu Blitar Kediri Madiun Malang Mojokerto Pasuruan Probolinggo Surabaya Banten Kabupaten Asmat Biak Numfor Boven Digoel Deiyai Dogiyai Intan Jaya Jayapura Jayawijaya Keerom Kepulauan Yapen Lanny Jaya Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Mappi Merauke Mimika Nabire Nduga Paniai Pegunungan Bintang Puncak Puncak Jaya Sarmi Supiori Tolikara Waropen Yahukimo Yalimo Kota Jayapura Papua Barat • Halaman ini terakhir diubah pada 6 September 2021, pukul 07.47.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH




2022 www.videocon.com