Gratifikasi adalah dan contohnya

gratifikasi adalah dan contohnya

KOMPAS.com - Gratifikasi dapat menimbulkan dampak negatif dan dapat disalahgunakan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga gratifikasi diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Sebenarnya apa pengertian gratifikasi dan bagaimana kriterianya? Pengertian gratifikasi Dikutip dari Buku Saku Memahami Gratifikasi (2014), dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.

20 Tahun 2001 dijelaskan pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi adalah dan contohnya tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Baca juga: KPK: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Melaporkan Gratifikasi! Mengapa gratifikasi dilarang? Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, gratifikasi disebut juga suap yang tertunda atau suap terselubung. Gratifikasi sering dianggap sebagai akar korupsi. Dikhawatirkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama kelamaan terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan dan lainnya.

Gratifikasi dilarang karena mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Akibatnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang menggunakan istilah "gratifikasi yang dianggap pemberian suap" untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Baca juga: KPK Ingatkan Stafsus Jokowi-Maruf Jauhi Suap dan Gratifikasi Kriteria gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Maka gratifikasi bersifat netral sehingga tidak semua gratifikasi dilarang atau salah. Berikut ini perbedaan antara gratifikasi yang dilarang dan yang boleh diterima: • Gratifikasi yang dilarang Gratifikasi yang dilarang adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: • Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.

• Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.

• Gratifikasi yang boleh diterima Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut: • Berlaku umum yaitu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. • Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udnangan yang berlaku.

• Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. • Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Baca juga: Mantan Sekretaris MA Jadi Tersangka Suap dan Gratifikasi, KPK: Miris Sasaran larangan gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang No.

28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, penyelenggara negara yang dilarang menerima gratifikasi meliputi : • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara • Menteri • Gubernur • Hakim Pejabat Negara lainnya yang dilarang menerima gratifikasi adalah: • Duta Besar • Wakil Gubernur • Bupati atau Wali Kota dan Wakilnya Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis juga dilarang menerima gratifikasi, yaitu: • Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD • Pimpinan Bank Indonesia • Pimpinan Perguruan Tinggi • Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer • Jaksa • Penyidik • Gratifikasi adalah dan contohnya Pengadilan • Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek • Pegawai Negeri Baca juga: Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun Didakwa Terima Gratifikasi Rp 4,22 Miliar Berdasarkan Undang-Undang No.

31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001, pegawai negeri yang dilarang menerima gratifikasi meliputi : • Pegawai pada MA, MK • Pegawai pada Lembaga Kementerian/Departemen & LPND • Pegawai pada Kejagung • Pegawai pada Bank Indonesia • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II • Pegawai pada Perguruan Tinggi • Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP • Pimpinan dan pegawai pada Sekr.

Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil • Pegawai pada BUMN dan BUMD • Pegawai pada Badan Peradilan • Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI • Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II Sanksi gratifikasi Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor sejak 2001.

Namun, bila penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja maka dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Ketentuan mengenai gratifikasi menurut UU tersebut adalah: • Bila nilai gratifikasi Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

• Bila nilai kurang dari Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. • Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Berita Terkait KPK Lelang 57 Barang Gratifikasi yang Dilaporkan, Tas hingga Kain Batik KPK: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Melaporkan Gratifikasi!

Kabinet Dilantik, KPK Ingatkan soal Suap, Gratifikasi, hingga Uang Pelicin 2 Pejabat BPN Jadi Tersangka Gratifikasi, KPK: Penghambat Investasi Dugaan Gratifikasi, Eks Kepala BPN Denpasar Ditetapkan Tersangka Berita Terkait KPK Lelang 57 Barang Gratifikasi adalah dan contohnya yang Dilaporkan, Tas hingga Kain Batik KPK: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Melaporkan Gratifikasi!

Kabinet Dilantik, KPK Ingatkan soal Suap, Gratifikasi, hingga Uang Pelicin 2 Pejabat BPN Jadi Tersangka Gratifikasi, KPK: Penghambat Investasi Dugaan Gratifikasi, Eks Kepala BPN Denpasar Ditetapkan Tersangka DAFTAR ISI • Pengertian Gratifikasi • Kriteria Gratifikasi • 1.

Gratifikasi yang dilarang • 2. Gratifikasi yang tidak dilarang gratifikasi adalah dan contohnya Dasar Hukum Gratifikasi • Contoh Gratifikasi • 1. Contoh gratifikasi yang dilarang • 2. Contoh gratifikasi yang tidak dilarang • Ayo Bagikan Sekarang • Terkait Pengertian Gratifikasi Apa itu gratifikasi?

Pengertian gratifikasi adalah berasal dari kata gratitude dalam Bahasa Inggris yang berarti rasa terima kasih. Pengertian, Kriteria, Dasar Hukum, dan Contoh Gratifikasi Sesuai dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas.

Pemberian ini yang dimaksud adalah berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman, tiket wisata, fasilitas menginap, perjalanan wisata, pengobatan secara gratis, dan pemberian lainnya.

Gratifikasi dapat diberikan baik di dalam negerti maupun di luar negeri dan juga dapat diberikan dengan melibatkan sarana elektronik maupun tidak melibatkan sarana elektronik. Gratifikasi biasanya menyasar para pegawai negeri, pemerintah, dan penyelenggara negara lainnya. Dalam hal ini, para pegawai negeri dan pemerintah merupakan orang yang secara tidak langsung lebih dapat berpotensi untuk melakukan gratifikasi. Hal ini menyebabkan pegawai negeri dan pemerintah dapat bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional karena adanya gratifikasi ini.

Akibatnya, pegawai negeri tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat merugikan negara dan masyarakat dari negara tersebut. Kriteria Gratifikasi Berdasarkan definisi yang sudah diberikan dari Undang-Undang, maka apabila seorang aparatur negara diberikan sesuatu dari pihak lain, maka aparatur negara tersebut dapat dikatakan menerima gratifikasi.

Pemberian ini dapat berupa uang, diskon, barang, komisi, pinjaman, dan fasilitas, seperti yang tertulis dalam definisi gratifikasi. Hampir semua gratifikasi yang terjadi di Indonesia merupakan gratifikasi yang dilarang untuk dilakukan, karena gratifikasi sangat erat kaitannya gratifikasi adalah dan contohnya suap dan korupsi.

Oleh karena itu, setiap uang atau barang yang dianggap sebagai bentuk gratifikasi harus diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesegera mungkin. KPK bertanggung jawab dalam proses pengecekan asal muasal dari uang atau barang yang didapat oleh aparatur negara tersebut. Dari hasil pengecekan tersebut, kemudian KPK bisa menilai apakah bentuk pemberian tersebut mengandung unsur KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) atau tidak mengandung unsur KKN sama sekali.

Sesuai dengan penjelasan ini, maka tidak berarti semua gratifikasi itu merupakan hal yang tidak baik dan merugikan negara. Walaupun disebutkan bahwa gratifikasi dapat membuat aparatur negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun ada juga bentuk gratifikasi yang diperbolehkan dalam kondisi dan waktu tertentu.

gratifikasi adalah dan contohnya

Berikut ini adalah kriteria gratifikasi. 1. Gratifikasi yang dilarang Gratifikasi yang dilarang merupakan gratifikasi yang identik dengan suap. Jadi dapat dikatakan bahwa gratifikasi jenis ini merupakan gratifikasi yang dianggap suap.

gratifikasi adalah dan contohnya

Beberapa kriteria yang ada dalam sebuah gratifikasi yang dilarang adalah sebagai berikut. • Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan dari aparatur negara tersebut. • Gratifikasi yang diterima tersebut melanggar hukum yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, dan memiliki konflik kepentingan antara pemberi gratifikasi dengan aparatur negara yang diberikan gratifikasi.

• Dan Gratifikasi yang diterima tersebut merupakan penerimaan yang dianggap tidak patut atau tidak wajar. Berdasarkan kriteria ini, maka gratifikasi yang dilarang merupakan gratifikasi yang diterima oleh aparatur negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban aparatur negara tersebut, serta melanggar hukum dan kode etik yang sedang berlaku.

Biasanya, pemberian gratifikasi yang dilarang ini disertai motif yang tidak baik di baliknya, yaitu mempengaruhi keputusan seseorang. Oleh karena itu, gratifikasi ini diterima oleh aparatur negara dengan kuasa tertentu, atau seseorang yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang terhadap suatu hal, dan ini sangat berpengaruh pada tingginya jabatan dari aparatur negara tersebut.

Hubungan antara pemberi gratifikasi dan penerimanya biasanya bersifat saling menguntungkan. Gratifikasi ini dapat menjadi salah satu bentuk KKN dan dianggap sebagai kejahatan korupsi yang besar. Gratifikasi yang dianggap sebagai kejahatan korupsi merupakan gratifikasi yang memenuhi rumusan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi adalah dan contohnya Tindak Pidana Korupsi.

Dari pasal tersebut disebutkan bahwa, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya….” Dari pasal ini, maka gratifikasi jenis ini berpotensi besar untuk dianggap sebagai perbuatan pidana atau kejahatan korupsi. 2. Gratifikasi yang tidak dilarang Gratifikasi yang tidak dilarang merupakan gratifikasi yang tidak ada maksud suap ataupun unsur KKN lain di dalamnya.

Berbeda dengan gratifikasi yang dilarang, gratifikasi yang tidak dilarang ini tidak ada melibatkan jabatan tinggi yang dimiliki oleh seorang aparatur negara. Beberapa kriteria yang ada dalam sebuah gratifikasi yang tidak dilarang adalah sebagai berikut. • Gratifikasi yang diterima tersebut berlaku secara umum. Maksudnya berlaku secara umum adalah kondisi pemberian tersebut dilakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai dari pemberian itu. • Bentuk penerimaan yang patut dan wajar.

• Gratifikasi yang diterima tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan kode etik yang sedang berlaku. • Gratifikasi yang diterima tersebut merupakan suatu bentuk ekspresi rasa terima kasih, bentuk ramah tamah, atau sebuah bentuk penghormatan dalam sebuah hubungan sosial antar individu.

• dan Gratifikasi yang diterima tersebut merupakan bentuk pemberian dalam konteks adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang dianut oleh si pemberi gratifikasi. Berdasarkan kriteria ini, maka dapat dikatakan bahwa gratifikasi yang tidak dilarang merupakan gratifikasi yang diterima oleh aparatur negara yang tidak berhubungan dengan jabatan penerima gratifikasi.

Gratifikasi jenis ini juga tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari penerima gratifikasi. Biasanya, gratifikasi yang tidak dilarang ini dilakukan antara kedua orang yang memiliki hubungan yang setara, dalam artian keeratan dari hubungan tersebut tidak dipengaruhi dari jabatan antara kedua orang tersebut. Harga pemberian gratifikasinya pun juga dapat dianggap sangat wajar dan pantas apabila dilihat secara sosial. Dasar Hukum Gratifikasi Sesuai dengan dua kriteria gratifikasi, maka diketahui bahwa terdapat gratifikasi yang dilarang dan gratifikasi yang tidak dilarang.

Namun, pada kenyataannya, gratifikasi yang paling sering terjadi adalah gratifikasi yang dilarang. Akhirnya, banyak orang penerima gratifikasi yang terlibat dalam kasus korupsi dan harus ditindak secara pidana.

Oleh karena itu, disusunlah dasar hukum gratifikasi, agar gratifikasi dapat dengan jelas didefinisikan, siapa saja yang boleh menerima gratifikasi, dan apa sanksinya apabila melanggar dasar hukum tersebut. Berdasarkan aturan yang ada pada negara, gratifikasi diatur dalam beberapa pasal berikut ini. • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 gratifikasi adalah dan contohnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi penyelenggara negara yang dilarang menerima gratifikasi.

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi definisi gratifikasi adalah dan contohnya, gratifikasi yang dianggap suap, dan ketentuan gratifikasi.

gratifikasi adalah dan contohnya

• UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi definisi gratifikasi, gratifikasi yang dianggap suap, ketentuan gratifikasi, dan pegawai negeri yang dilarang menerima gratifikasi. • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi tata cara pelaporan gratifikasi kepada KPK.

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Penanganan Gratifikasi dan Public Campaign Anti Gratifikasi yang meliputi pembentukan unit pengendali gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. • Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi dan Public Campaign Anti Gratifikasi yang meliputi unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi dan Public Campaign Anti Gratifikasi yang meliputi penanganan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Contoh Gratifikasi Sesuai dengan dua kriteria gratifikasi, maka berikut ini disajikan contoh gratifikasi, baik gratifikasi yang dilarang maupun gratifikasi yang tidak dilarang. 1. Contoh gratifikasi yang dilarang • Pemberian uang dari pengusaha kepada seorang pejabat negara karena sudah diberikan pekerjaan untuk mengerjakan suatu proyek, yang kualitas proyeknya jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan proyek tersebut.

• Pembelian tanah yang dilakukan oleh seorang pejabat negara kepada pemilik tanah dengan tujuan tertentu, misalkan untuk pembangunan suatu tempat pelatihan olahraga.

Pembelian tersebut dilakukan dengan harga setinggi-tingginya, namun fondasi tanah tersebut tidak memenuhi standar minimal tempat pelatihan olahraga, sehingga tanah tersebut tidak gratifikasi adalah dan contohnya dibangun sesuai peruntukannya dan uang negara dihabiskan secara percuma untuk suatu tanah yang tidak jelas fungsinya apa.

• Pemberian uang atau barang dari orang tua calon murid kepada seorang kepala sekolah negeri karena sudah memasukkan muridnya ke sekolah keinginannya, tanpa mengikuti proses seleksi yang jelas dan transparan yang diadakan oleh sekolah. Bisa saja, seharusnya murid tersebut tidak lolos seleksi masuk sekolah, namun tetap diloloskan oleh kepala sekolahnya karena orang tua murid tersebut sudah memberikan uang gratifikasi adalah dan contohnya banyak kepada kepala sekolahnya secara pribadi.

• Pemberian komisi dari penyedia sembako kepada seorang pejabat pemerintah yang bergerak di bawah menteri sosial. Sembako itu awalnya bertujuan sebagai bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, namun jumlah sembako yang didapat masyarakat lebih sedikit daripada anggaran di pemerintah terkait sembako tersebut.

Hal ini disebabkan karena anggaran untuk sembako tersebut tidak semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat, melainkan dibagi juga kepada pejabatnya sebagai komisi dari si penyedia sembako. 2. Contoh gratifikasi yang tidak dilarang • Pemberian barang berupa gitar dari seorang musisi luar negeri kepada seorang kepala negara yang diketahui menjadi penggemarnya selama beberapa lama belakangan ini.

• Memberikan barang berupa karpet dari seorang kepala negara kepada kepala negara lain yang bertemu dalam sebuah acara kenegaraan. • Pemberian uang dan barang sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari seorang teman yang bukan merupakan pejabat pemerintah kepada anak seorang pejabat pemerintah.

• Pemberian cinderamata atau oleh-oleh dari seorang pelaksana kegiatan workshop yang bukan merupakan pejabat pemerintah kepada seorang pejabat pemerintah atas kesediaannya dalam berpartisipasi pada acara workshop • Dan Pemberian transportasi dan akomodasi dari seorang penyedia layanan hotel dan transportasi kepada seorang pejabat pemerintah dalam sebuah acara kedinasan. Selama hotel dan agen transportasi tersebut merupakan pihak swasta dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak pemerintah, maka pemberian transportasi dan akomodasi ini dapat dianggap sebagai gratifikasi yang tidak dilarang.

Cari untuk: Pos-pos Terbaru • Resonansi Bunyi : Pengertian, Syarat, Sifat, Struktur dan Contoh • Operasional Adalah : Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat dan Contoh • Ijtihad Adalah : Pengertian, Fungsi, Syarat, Jenis dan Contoh • Mitigasi : Pengertian, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Contoh • Pengertian Angin : Jenis, Fungsi, Manfaat dan Gratifikasi adalah dan contohnya Terjadinya
MENU • Home • AKUNTANSI • Akuntansi Biaya • Akuntansi Dasar • Akuntansi Keuangan • Akuntansi Manajemen • Akuntansi Pajak • IPA & IPS • BAHASA INDONESIA • BIOLOGI • Rumus • MATEMATIKA • FISIKA • KIMIA • PKN • SEJARAH • Koperasi • Ekonomi • Pengetahuan Umum • DOA • Kode Alam • Arti Mimpi • APLIKASI • NICKNAME • BERITA • Pengertian Gratifikasi – Gratifikasi yakni bisa berdampak negatif dan bisa disalahgunakan, terutama saat memberikan layanan publik.

Oleh karena itu kepuasan diatur dalam konteks korupsi. Yakni akan mendapatkan adanya suatu pemahaman komprehensif yang mencakup biaya tambahan, uang, barang, diskon (rabat), opsi akomodasi, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, perawatan medis gratis dan banyak lagi.

Daftar Isi : • Apa itu Gratifikasi ? • Kriteria Gratifikasi • 1. Gratifikasi yang Boleh Diterima • 2. Gratifikasi yang Dilarang • Tata Cara Pelaporan Gratifikasi dan Contohnya • Pasal – Pasal Mengenai Gratifikasi • Share this: Apa itu Gratifikasi ?

Pengertian Gratifikasi merupakan adanya suatu hadiah di area yang mencakup dana tambahan (biaya), hadiah barang, uang, diskon (rabat), tiket perjalanan, komisi bebas bunga, opsi akomodasi, tempat wisata, perawatan medis gratis, dan fasilitas yang lain. Tips agar dapat diperoleh di suatu rumah atau di luar negeri dan dapat dilakukan yakni dengan cara elektronik atau non-elektronik. Akan tetapi, dalam suatu masalah yakni belum diputuskan dan masih menjadi suatu wacana. Yang kedua, mereka yang telah melaporkannya sekitar di atas Rp.250.000 harus disediakan sesuai terhadap ketentuan PP No.

71/2000. Memberikan suatu tip yang telah melibatkan dalam tindakan kriminal. Dasar dari hukuman ini adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001, Pasal 12. Penerima hibah menjadi hukuman seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimum 20 tahun, serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimum 1 miliar Rupiah dijatuhkan. Baca Juga : Sejarah Penjajahan Jepang Ketentuan dalam Undang-Undang No.

20/2001 menetapkan bahwa setiap hibah yang diberikan oleh pejabat atau pegawai negeri adalah suap. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima bonus melaporkan bonus yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lebih dari 30 (tiga puluh).

Hari kerja yakni telaah terhitung sejak diterimanya. Kriteria Gratifikasi Gratifikasi merupakan adanya suatu hadiah yang telah diterima dari pejabat atau administrator negara. Maka kepuasannya tidak netral, sampai tidak semua kiat itu terlarang atau salah. Berikut ini adalah adanya suatu perbedaan antara kiat yang dilarang dan yang dapat diterima, diantaranya ialah sebagai berikut: 1. Gratifikasi yang Boleh Diterima Keuntungan yang dapat diterima yakni dengan mempunyai suatu karakteristik diantaranya ialah: • Tidak bertentangan dalam suatu hukum dan peraturan yang berlaku.

• Disajikan sebagai bentuk ekspresi, kesederhanaan, penghormatan terhadap hubungan sosial yakni dengan antara orang-orang yang tidak memiliki batasan. • Umumnya berlaku berarti bahwa kondisi yang disediakan adalah dari jenis, bentuk, kondisi atau nilai yang sama untuk semua peserta dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau properti.

• Ini adalah bentuk yang memberi kita perasaan akan kebiasaan dan norma kehidupan di komunitas perbatasan. 2. Gratifikasi yang Dilarang Gratifikasi yang telah dilarang yakni dengan memenuhi dalam suatu kriteria, diantaranya ialah sebagai berikut: • Gratifikasi yakni dapat diterima dalam suatu hubungan terhadap jabatan tersebut. • Penerimaan yang telah dilarang dengan peraturan yang berlaku yang melanggar Kode Etik, mempunyai suatu konflik terhadap suatu kepentingan atau penerima yang buruk atau salah.

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi dan Contohnya Terdapat berbagai tata cara dalam pelaporan terhadap gratifikasi, diantaranya ialah sebagai berikut: Dengan berdasarkan suatu UU No. 31 tahun 1999 bersamaan dengan UU No.

20 Tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16: Setiap pejabat atau operator pemerintah yang menerima hadiah harus melaporkan kepada Komisi Anti Korupsi, diantaranya ialah sebagai berikut: • Penerima harus melaporkan tanda gratifikasi adalah dan contohnya kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan.

• Laporan yang dapat disampaikan dengan cara tertulis, mengisi formulir yang ditetapkan oleh Komisi Korupsi dan menerbitkan kiat-kiat yang terkait dengan kiat tersebut. • Formulir yang disebutkan dalam huruf b setidaknya mengandung.

• Nama dan alamat lengkap penerima dan hadiah. • Posisi dalam layanan sipil atau administrator negara. • Tempat dan waktu terhadap suatu penerimaan. • Deskripsi dalam suatu jenis bonus yang telah diterima. • Nilai kepuasan yang telah diterima.

• Formulir dalam suatu pelaporan terhadap gratifikasi yang telah tersedia di kantor KPK. Baca Juga : Teori Evolusi Menurut Para Ahli Contoh yang dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi, diantaranya ialah sebagai berikut: • Adanya pemberian suatu hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda. • Telah menawarkan pejabat diskon khusus untuk pembelian barang atau jasa dari mitra.

• Penyediaan biaya ziarah atau biaya dari mitra ke pejabat. • Hadiah atau sumbangan saat anak-anak menikah dari kantor ke mitra resmi kantor. • Menawarkan gratifikasi adalah dan contohnya perjalanan gratis untuk pegawai negeri atau keluarga mereka untuk penggunaan pribadi. • Berikan hadiah atau paket dari mitra atau bawahan kepada pejabat selama hari libur keagamaan.

• Semua hibah di atas dapat dianggap hadiah jika ada pekerjaan resmi atau hubungan antara pemberi dan resepsionis dan jika mereka hanya berhubungan dengan posisi atau posisi resmi.

gratifikasi adalah dan contohnya

• Pemberian suatu hadiah dalam ulang tahun atau acara pribadi lainnya dari mitra. • Pemberian dalam suatu hadiah atau penawaran terhadap pejabat selama kunjungan kerja. Pasal – Pasal Mengenai Gratifikasi Kami menemukan kondisi kepuasan sangat jelas dalam Pasal 12B dan 12C UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang Penghapusan Korupsi (Korupsi). Paragraf 12B Paragraf 12 (1) Gratifikasi adalah dan contohnya orang dari pemerintah atau pegawai negeri akan dikenakan suap sehubungan dengan kondisinya dan sesuai dengan kewajiban atau kewajiban ini dengan ketentuan sebagai berikut: • Harganya Rp.

10.000.000,00 atau lebih, dengan adanya suatu bukti bahwa hibah itu bukan suap dari penerima gratifikasi adalah dan contohnya gratis. • Nilai kurang dari Rp 10.000.000,00, dengan adanya suatu bukti dari tip itu disuap oleh jaksa terhadap penuntut umum. Baca Juga : Pengertian Demokrasi Baca Juga : • Pengertian Apresiasi • Pengertian Rekonsiliasi Fiskal • Tujuan Penelitian • Pengertian Hukum • Pengertian Lembaga Agama Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan secara lengkap dan jelas yakni mengenai Pengertian Gratifikasi.

Semoga ulasan ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Artikel Terbaru • Passing Grade UNHAS 2020/2021 : Fakultas dan Jurusan • Passing Grade UM (Universitas Negeri Malang) 2020/2021 • Contoh Kata Pengantar • Contoh Laporan Arus Kas • Contoh Analisis Swot • Pengertian Enzim • Pengertian Kambium • Pengertian Mekanisme • Pengertian Slogan • Sifat – Sifat Cahaya • Passing Grade UNUD 2020/2021 : Fakultas dan Jurusan • Pengertian Frasa • Pengertian Holding Company • Pengertian Apresiasi • Pengertian Transportasi /* */ 18.

Sebarkan ini: Secara etimologis, istilah Gratifikasi ini berasal dari bahasa Belanda, yakni gratikatie setelah itu diserap ke dalam bahasa Inggris dan menjadi gratification yang artinya adalah pemberian sesuatu/hadiah. Pengertian gratifikasi ini ialah suatu pemberian di dalam arti luas yang melingkupi suatu pemberian hadiah uang, uang tambahan (fee), rabat (diskon), barang, tiket perjalanan, komisi pinjaman tanpa bunga,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas penginapan, serta juga fasilitas lainnya.

Gratifikasi inibaik yang diterima nya itu dari luar negeri atau pun juga di dalam negeri kemudian juga yang dilaksanakan dengan memakai/menggunakan saranaelektronik atau pun juga tanpa adanya sarana elektronik yakni (UU No.20 Thn 2001) mengenai Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Dinyatakan oleh Black’s Law Dictionary Pengertian gratifikasiialah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau juga keuntungan.

Landasan Hukum Gratifikasi Landasan hukum dari tindak gratifikasi ini diatur di dalam UU Nomor 31 Thn 1999 serta juga UU Nomor 20 Thn 2001 Pasal 12 yang mana ancamannya ialah pidana penjara seumur hidup atau juga pidana penjara paling singkat 4 Thn serta juga paling lama 20 Thn serta juga denda paling sedikit ialah 200 juta rupiah serta paling banyak ialah 1 milliar rupiah.

Perbedaan Suap dan Gratifikasi Pengaturan suap terdapat di dalam Kitab UU Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73); UU No. 11 Thn 1980 mengenai Tindak Pidana Suap; serta juga UU No. 20 Thn 2001 mengenai Perubahan UU No. 31 Thn 1999 megnenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga kemudian diatur pula di dalam UU No.

30 Thn 2002 megnenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

gratifikasi adalah dan contohnya

Sedangkan pengaturan gratifikasi tersebut ada di UU No. 20 Thn 2001 mengenai Perubahan UU No. 31 Thn 1999 megnenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diatur pula di dalam UU No. 30 Thn 2002 tentang/mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi; serta juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang/mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara yang mulanya Dari Barang Rampasan Negara serta juga Barang Gratifikasi. Suap tersebut bisa atau dapat berupa janji, sedangkan untuk gratifikasi ini merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan merupakan suatu janji.

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan yang adadi dalam suap tersebut terdapat unsur “mengetahui dan/atau patut dan/jugamenduga” sehingga kemudian terdapat intensi atau pun juga maksud untuk kemudian dapat mempengaruhi pejabat publik di dalam kebijakan ataupun juga keputusannya. Sedangkan gratifikasi ini, gratifikasi adalah dan contohnya ialah sebagai pemberian dalam arti luas, namun gratifikasi tersebut juga dapat atau bisa dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya serta yang berlawanan dengan kewajiban atau juga tugasnya.

Sanksi untuk tindakan suap, diantaranya ialah sebagai berikut : • UU No 11 Thn1980 yakni “Pidana penjara dengan selama-lamanya ialah 3 (tiga) Thn atau juga denda • sebanyak-banyaknya yakni Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980)”.

KUHP ialaha “pidana penjara denganpaling lama 9bulan kurungan dan/atau juga pidana denda paling banyak diantaranya empatribu limaratus rupiah dalam (Pasal 149)” • UU da;a, Pemberantasan Tipikor ialaha “Dipidana denganpidana penjara paling singkat ialah1 (satu) Thn kurungan serta juga untuk penjarayang paling lama 5 (lima) Thn kurungan dan/atau pidana denda yang palingsedikit diantarnya Rp 50.000.000,00 (yakni lima puluh juta rupiah) serta juga denda yang paling banyak ialah Rp 250.000.000,00 (yakni dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau pun juga penyelenggara negara yang kemudian menerima hadiah atau pun janji gratifikasi adalah dan contohnya diketahui atau juga patut untuk diduga, bahwa hadiah atau juga janji tersebut diberikan oleh karna adanya kekuasaan atau jugakewenangan yang berhubungan/berkaitan dengan jabatannya, atau juga yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau pun janji tersebut terdapat hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor)”.

Sedangkan untuk sanksi dari tindakan gratifikasi yakni : Pidanapenjara seumur hidup atau pun juga yakni pidana penjara yang paling singkat ialah 4 (empat) Thn kurungan serta juga penjara yang paling lama ialah 20 (dua puluh) Thn kurungan, serta pidana denda paling sedikit ialah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12B gratifikasi adalah dan contohnya (2) UU Pemberantasan Tipikor).

Kategori Gratifikasi Penerimaan gratifikasi tersebut bisa atau dapat dikategorikan menjadi dua kategori diantaranya : Gratifikasi yang Dianggap Suap Gratifikasi yang kemudian Dianggap Suap ini merupakan suatu Gratifikasi yang kemudian diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berkaitan atau juga berhubungan dengan jabatan serta juga berlawanan dengan kewajiban serta juga tugas penerima. Gratifikasi yang Dianggap Suap melingkupi penerimaan namun tidak terbatas pada : • Marketing fee atau juga imbalan yang sifatnya itu transaksional yang terkait dengan suatu pemasaran pada produk; • Cashback yang diterima oleh instansi yang digunakan atau dipakai kepentingan pribadi; • Gratifikasi yang terkait dengan adanya pelayanan publik, pengadaan barang serta jasa, atau proses lainnya; dan • Sponsorship yang berhubungan dengan pemasaran atau juga penelitian suatu produk.

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap Ini merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan jabatan serta juga tidak berlawanan dengan kewajiban serta tugas penerima. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan aktivitas atau Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari: • Pihak lain yakni berupa cinderamata di dalam kegiatan resmi kedinasan seperti misalnya rapat, workshop, konferensi, seminar, pelatihan atau juga kegiatan lain sejenis.

• Pihak lain tauty berupa kompensasi yang diterima berhubungan dengan kegiatan kedinasan, seperti misalnya transportasi, akomodasi, honorarium, serta pembiayaan lainnya sebagaimana diatur diStandar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang itu tidak terdapat adanya pembiayaan ganda, serta juga tidak adasuatu Konflik Kepentingan, atau juga kemudian tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada instansi penerima.

Aspek Etik Gratifikasi Beberapa dari prinsip dari aspek etikkesehatan terhadap adanyapasien yang bertentangan dengan tindakan dari gratifikasi, diantaranya: Berbuat baik (Beneficience). Beneficience ini maksudnya, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, ini ialah memerlukan pencegahan dari kesalahan atau juga kejahatan, penghapusan kesalahan atau pun kejahatan serta jugapeningkatan kebaikan oleh diri serta orang lain. Terkadang, di dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi syaty konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

Tidak merugikan (Nonmaleficience) Prinsip ini maksudnya tidak menimbulkan bahaya atau pun juga cedera fisik serta psikologis pada klien. Johnson (1989) menggemukakan bahwa prinsip untuk tidak melukai orang lain ini berbeda serta lebih keras daripada prinsip untuk melakukan yang baik. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas ini merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional tersebut bisa atau dapat dinilai di dalam situasi yang tidak jelas atau juga tanpa terkecuali.

Aspek Yuridis Gratifikasi Dibawah ini merupakan UU serta juga Peraturan Menteri yang mengatur mengenai gratifikasi, diantaranya: • UU Republik Indonesia No.20 Thn 2001 mengenai Perubahan Atas UU No.31 Thn 1999 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• UU Republik Indonesia No.30 Thn 2002 mengenai “Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi”. • Peraturan MenteriKesehatan RI No.14 Thn2014 mengenai”Pengendalian Gratifikasi pada LingkunganKementerian Kesehatan”. • UU Republik Indonesia No.28 Thn1999 mengenai Penyelenggaraan NegaraYang Bersih serta juga kemudian Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan juga Nepotisme.

Jenis Gratifikasi Dengan berdasarkan UU Nomor.31 Thn 1999 jo UU Nomor.20 Thn 2001 mengenai (PTPK) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tiap-tiap gratifikasi kepada tiap-tiap pegawai negeri atau pun juga penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan atau berkaitan dengan jabatannya serta juga yang berlawanan dengan apa kewajiban atau pun juga tugasny.

Jenis-jenis gratifikasi dengan berdasarkan ketentuan yang wajib dilaporkan kepada KPK diantaranya sebagai berikut : Nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau bahkan juga lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut inibukan merupakan gratifikasi adalah dan contohnya tersebut dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Nilainya itu kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi ini suap dilakukan gratifikasi adalah dan contohnya penuntut umum.

Sedangkan untuk gratifikasi yang tidak wajib itu dilaporkan KPK menurut Surat Edaran KPK B-1341 Thn 2017 mengenai Pedoman serta Batasan Gratifikasi terdapat 12 jenis, diantaranya sebagai berikut : • Pemberian gratifikasi itu disebabkan oleh karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan.

gratifikasi adalah dan contohnya

• Penerimaan di dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, serta potong gigi, atau pun juga upacara adat/agama lain itu dengan gratifikasi adalah dan contohnya paling banyak ialah Rp. 1.000.000. • Pemberian yang terkait dengan musibah atau juga bencana dengan nilai paling banyak ialah Rp. 1.000.000. • Pemberian dari sesama pegawai diacara pisah sambut, pensiun, promosi, serta ulang Thn di dalam bentuk selain uang paling banyak ialah senilai Rp.

300.000 dengan total pemberian ialah Rp. 1.000.000 di dalam 1 Thn dari pemberi yang sama. • Pemberian dari rekan kerja itu di dalam bentuk selain dari uang ialah dengan nilai paling besar ialah Rp. 200.000 dengan total pemberian Rp. 1.000.000 itu di dalam 1 Thn dari pemberi yang sama. • Pemberian hidangan atau juga sajian yang berlaku Umum.

• Pemberian mengenai prestasi akademis atau pun juga non akademis yang kemudian diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti misalnya perlombaan atau pun juga kompetisi, kejuaraan yang tidak terkait kedinasan. • Penerimaan keuntungan atau pun juga bunga dari penempatan dana, investasi atau pun juga kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.

• Penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau juga organisasi pegawai dengan berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. • Seminar kit yang berbentuk seperti seperangkat modul serta juga alat tulis dan juga pula sertifikat yang diperoleh dari kegiatan atau juga aktivitas resmi kedinasan seperti seminar, workshop, rapat, pelatihan, konferensi, atau juga kegiatan lain semacamnya yang berlaku umum.

• Penerimaan hadiah, beasiswa atau juga tunjangan baik berupa uang atau pun barang yang ada hubunganya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pun juga pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi dari suatu profesi diluar dari kedinasan, yang tidak berhubungan dengan tupoksi dari pejabat atau pun juga pegawai, tidak mempunyai /memiliki konflik kepentingan, serta juga tidak melanggar suatu aturan atau pun kode etik internal instansi.

Subjek Gratifikasi Dengan berdasarkan Pasal 12B UU Nomor.20 Thn 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi subjek tindak pidana gratifikasi, diantaranya ialah sebagai berikut : Pegawai Negeri Pegawai yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor.

gratifikasi adalah dan contohnya Thn 1999, diantaranya ialah sebagai berikut : • Pegawai negeri sebagaimana UU mengenai kepegawaian. • Pegawai negeri sebagaimana dimaksud di dalam kitab UU Hukum Pidana.

• Orang yang menerima gaji atau juga upah dari keuangan Negara atau pun daerah. • Orang yang menerima gaji atau juga upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara ataupun juga daerah.

• Orang yang menerima gaji atau juga upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau pun fasilitas dari Negara atau juga masyarakat. Penyelenggara Negara Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Nomor. 28 Thn 1999 Mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta juga Bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara ialah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau pun juga yudikatif, serta pejabat atau pegawai lain yang fungsi serta tugas pokoknya itu ialah berhubungan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 2 kemudian disebutkan bahwa Penyelenggara Negara itu diantaranya : • Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara. • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara. • Menteri. • Gubernur. • Hakim. • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Pejabat lain yang mempunyai atau memiliki gratifikasi adalah dan contohnya strategis di dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Negara yakni sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Cara Pelaporan Gratifikasi Tata cara pelaporan dari tindakan gratifikasi serta penentuan status gratifikasi itu kemudian diatur dalam Pasal 16 UU Nomor.

30 Thn 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa tiap-tiap pegawai negeri atau juga penyelenggara negara yang menerima gratifikasi itu wajib melaporkan kepada KPK. Laporan tersebut kemudian disampaikan dengan secara tertulis yakni dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) dengan melampirkan dokumen yang juga berhubungan dengan Gratifikasi.

Di dalam formulir tersebut sekurang-kurangnya memuatnama serta juga alamat lengkap penerima serta pemberi gratifikasi; jabatan karyawan; tempat serta waktu penerimaan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; serta juga nilai gratifikasi yang diterima. Di dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan gratifikasi diterima, KPK kemudian wajib menetapkan status kepemilikan Gratifikasi disertai juga pertimbangannya.

Contoh Gratifikasi Dibawah ini merupakan beberapa contoh pemberian yang bisa atau dapat dikategorikan yakni sebagai tindakan gratifikasi diantaranya sebagai berikut : • Pemberian biaya atau juga ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.

• Pemberian hadiah ulang Thn atau juga di acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. • Pemberian hadiah atau juga souvenir kepada pejabat disaat kunjungan kerja. • Pemberian hadiah atau juga uang yakni sebagai ucapan terima kasih sebab sudaha tau telah dibantu. • Pemberian tiket untuk perjalanan kepada pejabat atau pegawai atau pun juga untuk keluarganya demikeperluan pribadi yakni dengan secara sukarela.

• Pemberian sebuah hadiah atau pun juga parsel kepada pejabat pada waktu hari raya keagamaan, oleh pegawai atau rekanan atau pun juga bawahannya. • Hadiah atau pun juga sebuah sumbangan di waktu perkawinan anak dari pejabat/pegawai oleh rekanan kerja pejabat/pegawai tersebut.

• Pemberian potongan harga khusus untuk para pejabat didalam pembelian barang dari rekanan. Demikianlah penjelasan mengenai Pengertian Gratifikasi, Aspek, Subjek, Jenis, Kategori dan Contoh, semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat untuk anda. Terima kasih Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Perkuliahan, Umum Ditag batasan gratifikasi adalah dan contohnya, cara pelaporan gratifikasi, contoh gratifikasi, contoh gratifikasi dalam kehidupan sehari hari, contoh kasus gratifikasi, contoh suap, dampak gratifikasi, dasar hukum gratifikasi undang undang, faktor penyebab korupsi, gratifikasi adalah, gratifikasi dalam islam, gratifikasi dokter, gratifikasi kedinasan adalah, gratifikasi pdf, gratifikasi positif dan negatif, gratifikasi sinonim, kasus gratifikasi, kasus gratifikasi 2018, kasus gratifikasi 2019, makalah gratifikasi, pengertian suap, penggelapan dalam jabatan, peraturan kpk no.

6 tahun 2015, perbedaan gratifikasi dan suap, pertanyaan mahasiswa tentang korupsi, pertanyaan tentang korupsi yang sulit dijawab, pertanyaan tentang kpk brainly, pertanyaan tentang kpk pkn, suap adalah, suap menyuap adalah, uang pelicin adalah, uu no. 20 tahun 2001, uu no. 31 tahun 1999 Pos-pos Terbaru • √ 15 Pengertian Perubahan Sosial Menurut Para Ahli • √ Pengertian Kecerdasan Sosial • √ Plasenta : Pengertian, Struktur, Proses dan Fungsinya • √ Biologi : Pengertian, Fungsi, Manfaat, Ciri Dan Cabangnya • √ Pengertian Semiotika, Komponen, Cabang, dan Macam Menurut Para Ahli • √ Pengertian Kloning, Tujuan, Contoh dan Manfaatnya • √ Pengertian Olahraga, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Menurut Ahli • √ Pengertian Afinitas Elektron, Sifat, Jenis Dan Polanya • √ Pengertian Gulma, Jenis, Contoh dan Cara Pengendaliannya • √ Pengertian Gunung, Jenis, Manfaat dan 320 Contohnya • √ Pengertian Otot Polos • √ Pengertian Gen, Fungsi, Struktur, Perbedaan dan Sifatnya • √ Pengertian Ius Soli & Ius Sanguinis, Perbedaan, Dampak dan Contoh • √ Pengertian Hormon • √ Pengertian Gas Alam, Komposisi, Jenis, Manfaat dan Sifatnya • Gratifikasi adalah dan contohnya Air • Teks Eksplanasi • Fungsi Dan Ciri Alveolus • Pengertian Data • Teks Deskripsi • Enzim • Indikator Asam Basa • Ikhtisar : Pengertian, Ciri, Fungsi, Cara Penyusun, Struktur • Vektor: Pengertian, Gambar, Notasi, Jenis, Sifat dan Nilai atau Besarnya • Pengertian Dan Contoh Agresi • Perpindahan Kalor • Pengertian Suku • Simposium • Karakteristik Hikayat • Teks Prosedur • Struktur Dan Unsur Intrinsik Novel • Pengertian Negosiasi • Prakarya • Drama • Frasa • Pengertian Produksi • Reboisasi Adalah • Diksi • Rangkuman Dan Ringkasan • Kinemaster Pro • Alight Motion Pro
Jakarta - Istilah gratifikasi sering muncul dalam sebuah kasus korupsi ataupun suap.

Biasanya gratifikasi dikaitkan dengan sebuah pemberian cuma-cuma. Secara umum gratifikasi bisa diartikan sebagai sebuah pemberian dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau tugas. Gratifikasi ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Apa itu gratifikasi? A. Pengertian gratifikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.

Pengertian serupa juga ditulis dalam situs resmi KPK. Dalam laman tersebut dijelaskan, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pengertian tercantum dalam menurut UU Nomor 20/2021 penjelasan pasal 12b ayat 1. Mengapa gratifikasi perlu dilaporkan? Gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi gratifikasi adalah dan contohnya berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Misal penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar.

Hal akan menjadi kebiasaan bila dibiarkan terus berlangsung. Akibatnya kinerja dan pengambilan keputusan dari PNS atau penyelenggara negara akan terpengaruh. Baca juga: Pakar Universitas Jember: Saatnya Fakultas Hukum Meluluskan Sarjana Berintegritas B.

Perbedaan gratifikasi dengan suap Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, gratifikasi dijelaskan sebagai tindakan yang tidak semuanya ilegal.

Terdapat dua kategori dalam penerimaan suap yaitu gratifikasi yang tidak dan dianggap suap. 1) Gratifikasi yang dianggap suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunya atau untuk mempengaruhi keputusan. 2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Baca juga: Intip Mata Kuliah Unair di Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Buruan Daftar! C. Contoh kasus gratifikasi yang dilarang Beberapa contoh kasus gratifikasi yang dilarang adalah: - Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma - Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya - Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor gratifikasi adalah dan contohnya tersebut - Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan - Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat - Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan - Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja - Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu - Pemberian hadiah kepada dosen dari mahasiswa setelah melaksanakan sidang skripsi.

Itulah pengertian gratifikasi beserta contoh-contoh gratifikasi yang dilarang. Simak Video " Pamer Capaian, Berikut Catatan KPK di Akhir Tahun 2021" [Gambas:Video 20detik] (row/row)
Dalam keseharian kita, memberi maupun menerima hadiah adalah hal lumrah. Tapi bagaimana apabila di balik pemberian hadiah itu mengandung maksud tertentu? Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memilah kembali hadiah mana yang pantas diterima dan tidak.

gratifikasi adalah dan contohnya

Berbicara mengenai pemberian hadiah, pernahkah Sobat Perqara mendengar kata “gratifikasi”? Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp2,2 miliar dari PT Adhi Karya, dengan tujuan agar PT Adhi Karya memenangkan lelang pekerjaan fisik dalam proyek Hambalang. Kemudian, Anas juga menerima Rp 25,3 miliar dan 36.070 dollar AS dari Grup Permai yang dimiliki mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin, serta Rp 30 miliar dan 5,2 juta dollar AS dari Nazaruddin.

Akibat dari perbuatannya, Anas dihukum 8 tahun penjara. Menurut Sobat Perqara apakah pemberian gratifikasi memiliki maksud tertentu? Apa saja kriteria yang disebut gratifikasi? Daftar Isi • Pengertian Gratifikasi • Siapa Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi • 2 Kategori Gratifikasi • Gratifikasi yang Dianggap Suap gratifikasi adalah dan contohnya Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap • Apakah Gratifikasi Wajib Ditolak dan Dilaporkan?

• Sanksi Bagi Penerima Gratifikasi • Contoh Kasus Gratifikasi • DASAR HUKUM • REFERENSI Pengertian Gratifikasi Pengertian Gratifikasi merujuk ke penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sehingga, pada dasarnya Gratifikasi adalah pemberian dalam berbagai bentuk yang berhubungan dengan jabatan dan kewajiban maupun tugas seorang Pegawai Negara atau Penyelenggara Negara karena ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

Siapa Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi Berdasarkan Pasal 2 BAB II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meliputi : • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; • Pejabat Negara pada Gratifikasi adalah dan contohnya Tinggi Negara; • Menteri; • Gubernur; • Hakim. Pejabat Negara Lainnya : • Duta Besar; • Wakil Gubernur; • Bupati/Walikota dan Wakilnya; • Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis; • Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD; • Pimpinan Bank Indonesia; • Pimpinan Perguruan Tinggi; • Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer; • Jaksa; • Penyidik; • Panitera Pengadilan; • Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek; • Pegawai Negeri.

Berdasarkan UU Tipikor meliputi: • Pegawai pada MA, MK; • Pegawai pada L Kementerian/Departemen & LPND; • Pegawai pada Kejagung; • Pegawai pada Bank Indonesia; • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II; • Pegawai pada Perguruan Tinggi; • Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP; • Pimpinan dan pegawai pada Sekr.

Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil; • Pegawai pada BUMN dan BUMD; • Pegawai pada Badan Peradilan; • Anggota TNI gratifikasi adalah dan contohnya POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI; • Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

2 Kategori Gratifikasi Gratifikasi yang Dianggap Suap Gratifikasi dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan maupun kode etik atau ketentuan apa pun yang menyimpang dari kewajiban serta tugas seorang yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B UU Tipikor. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap Gratifikasi tidak dianggap suap apabila tidak berhubungan dan tidak berlawanan dengan kewajiban maupun tugas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara misalnya Kedinasan.

gratifikasi adalah dan contohnya

Kedinasan adalah kegiatan resmi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah gratifikasi adalah dan contohnya menjalankan jabatannya. Saat melakukan kedinasan, sering kali Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diperhadapkan dengan gratifikasi.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan, misalnya, pemberian cinderamata setelah melangsungkan rapat, pertemuan, pelatihan, konferensi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kedinasan. Selain itu, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dirasa masih dalam batas wajar untuk wujud ekspresi dalam menjalin hubungan sosial, memberikan hadiah tentu sah saja.

Apakah Gratifikasi Wajib Ditolak dan Dilaporkan? Berlandaskan pengertian Pasal 12C Ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.” Ini artinya, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menolak dan melaporkan kepada KPK apabila menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban maupun tugasnya.

Maka si penerima akan terbebas dari sanksi dan penerima tidak dianggap menerima suap dari pemberi gratifikasi. Gratifikasi adalah dan contohnya termaktub di dalam Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor, laporan adanya gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Sanksi Bagi Penerima Gratifikasi Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 (dua ratus) juta dan paling banyak Rp 1 (satu) miliar (Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor).

Contoh Kasus Gratifikasi Kasus Zumi Zola Selain kasus Anas Urbaningrum yang telah kita singgung di atas, ada juga mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola yang pernah terlibat kasus gratifikasi. Ia terbukti menerima gratifikasi melalui rekan dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp34,6 miliar; menerima uang dari Arfan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp3 miliar, 30.000 dollar AS dan 100.000 dollar Singapura.

Semua digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Selain gratifikasi, Zumi terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jambi senilai total Rp 16,34 miliar dengan tujuan agar anggota DPRD Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 (Raperda APBD TA 2017-2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017-2018. Akibat dari perbuatannya, Zumi dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Gratifikasi atau pemberian hadiah akan dikategorikan sebagai sebuah suap kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika tidak melanggar atau menyimpang dari kewajiban atau tugas seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Sehingga tidak semua gratifikasi dianggap salah atau dilarang.

Bagaimana persoalan gratifikasi ini menurut Sobat Perqara? Apabila Sobat Perqara punya komentar, bisa meninggalkan balasan di bawah. Dan jika Sobat Perqara ingin memahami persoalan ini lebih jauh, silakan hubungi kami. Baca juga: Jenis-jenis korupsi di Indonesia DASAR HUKUM • Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Pasal 12C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

REFERENSI • KPK. Mengenal Gratifikasi. Desember 10, 2017. Diakses pada Februari 8, 2022. https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenal-gratifikasi • Putri, Arum Sustrisni. Gratifikasi: Pengertian, Kriteria, dan Sanksi. Januari 15, 2020. Diakses pada Februari 8, 2022.

gratifikasi adalah dan contohnya • Ramadhan, Ardito. “Dari Anas Urbaningrum, Nazaruddin, hingga Nurhadi, Deretan Kasus Gratifikasi yang Jadi Sorotan. April 3, 2021. Diakses pada Februari 8, 2022.

gratifikasi adalah dan contohnya

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/03/12490341/dari-anas-urbaningrum-nazaruddin-hin • Zulfikar, Fahri. Apa itu Gratifikasi? Ini Pengertian dan Contohnya. Juli 7, 2021. Diakses pada Februari 8, 2022. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5634338/apa-itu-gratifikasi-ini-pengertian-dan-contohnya Kami gratifikasi adalah dan contohnya untuk membantu Anda menyelesaikan permasalah hukum yang sedang Anda hadapi.

Perqara adalah aplikasi marketplace hukum yang menyediakan bantuan hukum dengan cara menghubungkan Anda dengan praktisi hukum terbaik di Indonesia dan berbagi informasi hukum dengan referensi yang jelas dan gratifikasi adalah dan contohnya. Perqara menyediakan fitur andalan, yaitu konsultasi online, dimana Anda dapat berkonsultasi secara langsung dengan ahli hukum pilihan Anda secara tatap muka melalui in-app video call.MENU • Beranda • Sosiologi • Sosiologi Hukum • Sosiologi Klasik • Sosiologi Pedesaan • Sosiologi Perkotaan • Sosiologi Pendidikan • Sosiologi Politik • Sosiologi Menurut Para Ahli • Sosiologi Agama • Kajian Sosiologi • Sosiologi Umum • Sosiologi Perguruan Tinggi • Sosiologi SMA • Tokoh Sosiologi • Globalisasi • Penelitian Sosial • Lainnya • Antropologi • Ekonomi • Masyarakat dan Penduduk • Sosial • Karya Tulis • Budaya • Contact Us • Disclaimer • Privacy Policy • Gratifikasi bisa dikatakan sebagai hadiah yang dapat berupa barang atau uang, di atas pembayaran yang harus dibayarkan untuk suatu layanan, seperti untuk pelayan.

Gratifikasi ini juga bisa juga disebut sebagai tip atau sesuatu yang diberikan tanpa klaim atau permintaan. Tergantung negara tempat berlakunya, akan tetapi yang pasti gratifikasi dapat dianggap sesuai suap. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu karakteristik negara berkembang, terdapat jenis-jenis pemberian tertentu yang dianggap sebagai gratifikasi meskipun ada yang wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ada pula jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, salah satunya yaitu Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak sebesar Rp.

1.000.000. Sehingga terdapat bermacam-macam contoh gratifikasi misalnya pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Daftar Isi • Gratifikasi • Pengertian Gratifikasi • Pengertian Gratifikasi Menurut Para Ahli • Sejarah Penamaan Gratifikasi • Tujuan Pemberian Gratifikasi • Jenis dan Batasan Gratifikasi • Contoh Gratifikasi • Kedinasan • Sebarkan ini: • Posting terkait: Gratifikasi Gratifikasi (disebut juga tip) bisa dikatakan sebagai sejumlah uang yang biasanya diberikan oleh klien atau pelanggan kepada pekerja sektor jasa tertentu atas layanan yang telah mereka lakukan, selain harga dasar layanan.

Mungkin biasa atau mungkin tidak biasa memberi tip kepada server di bar dan restoran, supir taksi gratifikasi adalah dan contohnya transportasi online), penata rambut, dan sebagainya, tetapi ini tergantung pada negara atau lokasi. Tip beserta besaran jumlahnya merupakan penyebab masalah sosial kebiasaan dan etiket sosial, yang dapat bervariasi antara negara yang satu dan yang lain sesuai pengaturan yang berlaku.

Di beberapa tempat, memberi tip tidak diharapkan dan dapat membuat patah semangat atau dianggap menghina. Pengertian Gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian barang kepada orang lain berdasarkan pekerjaan yang dilakukan sehingga yang paling sering diberikan gratifikasi kepada petugas oleh pekerja di industri jasa, seperti pelayan dan bartender.

Selain itu dan yang bermasalah, gratifikasi diberikan untuk layanan yang diharapkan dan layanan yang telah diberikan. Misalnya saja kopi gratis untuk petugas penegak hukum sering kali datang dengan pamrih, atau setidaknya, sebagai polis asuransi untuk mendapatkan bantuan di masa depan jika diperlukan. Seorang yang sinis akan berpendapat bahwa menawarkan kopi gratis bukanlah isyarat altruistik, melainkan polis asuransi untuk keamanan di masa depan. Petugas penegak hukum yang menerima kopi gratis dari pemilik restoran kemungkinan akan diharapkan untuk memberikan layanan ekstra ke restoran jika diperlukan.

Pengertian Gratifikasi Menurut Para Ahli Adapun definisi gratifikasi menurut para ahli, antara lain; gratifikasi adalah dan contohnya UUD 1945, Pasal 12 B Ayat 1, Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

• KBBI, Definisi gratifikasi adalah upaya pemberiah gratifikasi adalah dan contohnya berupa uang yang dilakukan oleh seseorang diluar daripada gaji yang didapatlah oleh pegawai pemerintahan. • R. Wiyono (2008), Gratifikasi adalah larangan pemberian uang baik yang berwujud ataupun tidak yang bisa berupa fasilitas, tiket, maupun aspek pemberian HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Sejarah Penamaan Gratifikasi Adapun jikalau ditinjau dari segi etimologis, menurut Oxford English Dictionary, kata “ tip” dalam gratifikasi berasal dari istilah gaul dan etimologinya tidak jelas.

Menurut Kamus Etimologi Online, arti “ give a small present of money” dimulai sekitar tahun 1600, dan arti “ give a gratuity to” pertama kali dibuktikan pada tahun 1706. Sedangkan dalam sejarahnya praktik memberi tip dimulai di Tudor Inggris. “Pada abad ke-17, diharapkan tamu yang bermalam di rumah pribadi akan memberikan sejumlah uang, yang dikenal sebagai vails, kepada pelayan tuan rumah. Segera setelah itu, pelanggan mulai memberi tip di kedai kopi London dan tempat komersial lainnya”.

Etimologi sinonim untuk memberi tip, “gratifikasi”, berasal dari tahun 1520-an, dari kata “ graciousness“, dari kata dalam Bahasa Prancis gratuité (abad ke-14) atau langsung dari Bahasa Latin Abad Pertengahan gratuitas yang artinya “ pemberian gratis“. Tujuan Pemberian Gratifikasi Setidaknya terdapat 4 tujuan utama pemberian gratifikasi kepada aparat penegak hukum adalah: • Karena adanya teori timbal balik, dimana orang merasa berhutang sesuatu kepada pemberi.

Dalam konteks penegakan hukum, ini akan dikumpulkan setelah hadiah (kopi gratis) diberikan. • Untuk memastikan kerjasama di masa depan, di mana pemberi hadiah mungkin menginginkan layanan dari petugas di masa depan. Ini dapat termasuk mendapatkan dukungan yang bias dari petugas meskipun fakta seputar suatu masalah.

• Memanfaatkan kehadiran petugas polisi, tertarik gratifikasi adalah dan contohnya kopi gratis, sebagai iklan kepada calon pelanggan bahwa lingkungan aman. • Memanfaatkan kehadiran petugas polisi, yang tertarik dengan kopi gratis, sebagai cara untuk mencegah pelanggan yang berpotensi bermasalah untuk menggurui restoran.

Jenis dan Batasan Gratifikasi Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau pun juga penyelenggara negara dianggap pemberian suap, jika berkaitan dengan jabatannya serta berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Penerima gratifikasi mendapatkan ancaman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Berdasarkan ketentuan, jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK diantaranya sebagai berikut: • Nilainya Rp.

10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. • Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut termasuk suap dilakukan oleh penuntut umum. Sedangka jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK berdasarkan Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman serta Batasan Gratifikasi, diantaranya yaitu sebagai berikut: • Pemberian gratifikasi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak ada konflik kepentingan.

• Penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 1.000.000. • Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 1.000.000. • Pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, serta ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak sebesar senilai Rp.

300.000 dengan total pemberian sebesar Rp. 1.000.000 dalam waktu 1 tahun yang berasal dari pemberi yang sama. • Pemberian dari rekan kerja itu dalam bentuk apapun selain uang dengan nilai paling besar yaitu Rp. 200.000 dengan total pemberian Rp. 1.000.000 dalam waktu 1 tahun yang berasal dari pemberi yang sama. • Pemberian hidangan atau juga sajian yang berlaku secara umum.

• Pemberian terkait prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri, misalnya perlombaan atau kompetisi, kejuaraan yang tidak terkait kedinasan. • Penerimaan keuntungan atau pun bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum. • Penerimaan manfaat bagi semua peserta koperasi atau organisasi pegawai dengan berdasarkan pada keanggotaan yang berlaku secara umum.

gratifikasi adalah dan contohnya

• Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul serta juga alat tulis dan sertifikat yang diperoleh dari kegiatan atau aktivitas resmi kedinasan seperti seminar, workshop, rapat, pelatihan, konferensi, atau juga kegiatan lain semacamnya yang berlaku secara umum.

• Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik yang berupa uang atau barang yang ada hubunganya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi suatu profesi diluar kedinasan, yang tidak berkaitan dengan tupoksi dari pejabat atau pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, serta gratifikasi adalah dan contohnya tidak melanggar aturan atau pun kode etik.

Contoh Gratifikasi Berikut ini beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi, diantaranya yaitu: • Membiayai kunjungan kerja lembaga legislatif, sebab hal tersebut bisa mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif. • Menyediakan biaya tambahan ( fee) 10-20 persen dari nilai proyek.

• Uang retribusi yang diperuntukkan agar dapat memasuki pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah. • Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha kepada pejabat yang dilakukan untuk memuluskan tujuan tertenu berkaitan dengan proyek yang dilakukan. • Perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi bupati menjelang akhir jabatan.

• Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan. • Memberikan sponsor pada kegiatan konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan Sedangkan untuk contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Misalnya saja; • Kedinasan Prihal ini misalnya saja adanya bentuk kompensasi yang diterima oleh seseorang terkait kegiatan kedinasan. Seperti halnya dengan honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah gratifikasi adalah dan contohnya dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi.

gratifikasi adalah dan contohnya

Hal tersebut sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Namun yang pasti, untuk jikalau ada indikasi berdasakan Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 16 maka wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian sejumlah tip yang biasa dapat berupa kisaran jumlah uang tertentu atau persentase tertentu dari tagihan berdasarkan kualitas layanan yang dirasakan.

Oleh karena itulah bentuk tindakan sosial dalam gratifikasi ini bisa disebut ilegal, dimana menawarkan tip kepada beberapa kelompok pekerja, seperti pegawai pemerintah dan petugas polisi. Bahkan bisa dikatakan bahwa gratifikasi sebagai penyuapan. Adapun dari sudut pandang ekonomi teoritis, gratifikasi dapat menyelesaikan masalah principal-agent (situasi di mana agen, seperti gratifikasi adalah dan contohnya, bekerja untuk principal, seperti pemilik atau manajer restoran) dan banyak manajer percaya tips tersebut memberikan insentif untuk upaya pekerja yang lebih besar.

gratifikasi adalah dan contohnya

Nah, itulah saja artikel yang bisa kami kemukakan pada segenap pembaca berkenaan dengan pengertian gratifikasi menurut para ahli, tujuan, jenis, batasan, dan contohnya yang sangatlah mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Posting terkait: • Pengertian Pergaulan Sehat, Ciri, Faktor, dan 4 Contohnya gratifikasi adalah dan contohnya Pengertian Diferensiasi Pekerjaan dan 5 Contohnya • Pengertian Lembaga Sosial, Ciri, Tipe, Tujuan, Fungsi, dan Contohnya Posting pada Sosiologi Hukum, Sosiologi Menurut Para Ahli, Sosiologi Politik Ditag batasan gratifikasi, bentuk gratifikasi, contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, contoh gratifikasi, gratifikasi, gratifikasi adalah, gratifikasi di Indonesia, gratifikasi menurut para ahli, jenis gratifikasi, macam gratifikasi, pengertian gratifikasi, tindakan gratifikasi, tujuan gratifikasi Navigasi pos Kategori • Antropologi • Budaya • Ekonomi • Geografi • Globalisasi • Kajian Sosiologi • Karya Tulis • Kategori Tingkatan • Kehidupan Sehari-Hari • Lainnya • Masyarakat dan Penduduk • Penelitian Sosial • Sejarah • Sosial • Sosiologi • Sosiologi Agama • Sosiologi Hukum • Sosiologi Keluarga • Sosiologi Klasik • Sosiologi Menurut Para Ahli • Sosiologi Pedesaan • Sosiologi Pendidikan • Sosiologi Perguruan Tinggi • Sosiologi Perkotaan • Sosiologi Politik • Sosiologi SMA • Sosiologi Umum • Teori Sosiologi • Tokoh Sosiologi

Gratifikasi Itu Baik Tapi Kenapa Dilarang?




2022 www.videocon.com