Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

• Definisi Hukum • Macam – Macam Hukum • 1. Hukum Berdasarkan Bentuknya • 2. Hukum Berdasarkan Sumbernya • 3. Hukum Berdasarkan Waktu • 4. Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku • 5. Hukum Berdasarkan Sifatnya • 6. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya • 7. Hukum Berdasarkan Wujudnya • 8. Hukum Berdasarkan Isinya • F.A.Q • Share this: Definisi Hukum Sebelum kita masuk pada pembahasan pokok yakni macam-macam hukum, Yuksinau.co.id akan menjelasakan sedikit mengenai pengertian hukum.

Lalu apa yang di maksud dengan hukum? Dalam kasus ini kami akan mengambil menurut wujudnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mana KBBI menjelaskan bahwa hukum adalah hukum / peraturan / adat yang secara resmi mengikat, dan dikukuhkan oleh penguasa (pemerintah). Undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya guna mengatur setiap aspek hidup masyarakat. Patokan (ketentuan/kaidah) mengenai berbagai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang telah ditentukan / ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) / vonis.

Nah, itulah definisi mengenai hukum, setelah kita mengetahui apaitu hukum, barulah kita masuk kepada pembahasan pokok, yakni macam-macam hukum. Berikut ini adalah macam-macam hukum beserta penjelasannya berdasarkan bentuk, sumber, waktu, tempat berlaku, sifat, wujud, serta hukum berdasarkan isinya. Macam – Macam Hukum Macam Macam Hukum 1. Hukum Berdasarkan Bentuknya Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

• Hukum tertulis merupakan hukum yang ditulis dan di cantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum pidana yang dicantumkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana dan juga hukum perdana yang telah dicantumkan di KUHP perdata. • Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut dengan hukum kebiasaan yang dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan yaitu…., atau dengan kata lain adalah Hukum yang hidup serta tumbuh di dalam kehidupan masyarakat / adat / dalam praktik ketatanegaraan ataupun konverasi.

Contohnya seperti : hukum adat suatu daerah. 2. Hukum Berdasarkan Sumbernya Hukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5 (Lima) macam yakni hukum undang-undang, adat/kebiasaan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Berikut penjelasannya ; • Hukum undang-undang yaitu adalah hukum yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan, yang bentuk hukum ini telah disahkan oleh badan legislatif / unsur ketahanan yang lainnya. • Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal di menurut wujudnya lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan beberapa negara lainnya, atau hukum yang terletak di peraturan-peraturan adat.

• Hukum traktat adalah hukum yang dibuat karena adanya suatu perjanjian antar negara-negara yang terlibat dalam bidang keperdataan. • Hukum doktrin adalah hukum yang buat dari berbagai pendapat para ahli di bidang hukum yang terkenal karena adanya kemampuan dan pengetahuan.

Sederhananya, pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh para ahli hukum • Hukum yurisprudensi adalah suatu hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim-hakim terdahulu. Baca Juga : Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia 3.

Hukum Berdasarkan Waktu Hukum berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi.

• Ius constitutum (hukum positif) adalah hukum yang berlaku saat/sekarang ini untuk suatu masyarakat di dalam suatu daerah tertentu.

• Ius constituendum adalah hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang. • Ius Naturale (Hukum Asasi)adalah hukum yang berlaku di mana pun dalam segala waktu yaitu…. untuk segala bangsa di dunia. Hukum yang satu ini berlaku selama-lamanya. 4. Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku Hukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing. • Hukum Nasional merupakan peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara yang terdiri atas beberapa prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh rakyat dari negara itu sendiri.

• Hukum Internasional adalah bentuk hukum yang mengatur hubungan antar berbagai negara di dunia atau hukum yang berskala internasional. • Hukum Asing adalah hukum yang akan berlaku jika di dalam suatu Negara belum ada ketentuan yang mengatur suatu hal.

Hukum asing ini biasanya lebih condong terhadap masalah yang sifatnya internasional. 5. Hukum Berdasarkan Sifatnya Hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: hukum yang memaksa dan mengatur. • Hukum yang memaksa adalah peraturan hukum yang berlaku dalam kondisi apapun dan bagaimanapun juga harus memiliki paksaan yang mutlak dan juga tegas.

• Hukum yang mengatur adalah hukum yang bisa diabaikan apabila pihak menurut wujudnya bersangkutan telah memiliki peraturan sendiri. 6. Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya Hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum material & formal. • Hukum material adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur dalam hal mengenai kepentingan maupun hubungan yang bersifat perintah dan juga larangan.

• Hukum formal merupakan suatu hukum yang mengatur dan juga menurut wujudnya mengenai tata cara menjalankan serta mempertahankan peraturan yang ada pada hukum material 7. Hukum Berdasarkan Wujudnya Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum obyektif dan hukum subyektif.

• Hukum obyektif yaitu ialah bentuk hukum yang berlaku secara umum di suatu Negara, dimana hukum ini tidak mengenal orang maupun golongan tertentu, maksudnya yaitu hukum ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di dalam suatu Negara, • Hukum subyektif merupakan peraturan / hukum yang timbul yang berasal dari hukum objektif atau hukum yang dihubungkan dengan individu tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu dengan demikian menjadi hak dan juga yaitu….

8. Hukum Berdasarkan Isinya Hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum privat dan hukum publik. • Hukum privatialah bentuk hukum yang mengatur dalam hal mengenai hubungan antara individu dengan individu lainnya dengan bertumpu terhadap kepentingan perseorangan. Hukum privat ini disebut juga dengan hukum sipil. • Hukum publik adalah sederet aturan / hukum yang mengatur bagaimana hubungan warga negara terhadap negaranya sendiri yang menyangkut kepentingan umum.

Baca Juga : Batang Tubuh UUD 1945 F.A.Q Apa perbedaan hukum privat dengan hukum publik? Hukum privatialah bentuk hukum yang mengatur dalam hal mengenai hubungan antara individu dengan individu lainnya dengan bertumpu terhadap kepentingan perseorangan. Sedangkan Hukum publik adalah sederet aturan / hukum yang mengatur bagaimana hubungan warga negara terhadap negaranya sendiri yang menyangkut kepentingan umum.

Apa tujuan dari diadakannya hukum? Tujuan hukum yaitu adalah guna mengatur pergaulan hidup manusia agar terjalin secara damai. Perdamaian antar individu dipertahankan oleh hukum dengan melindungi berbagai kepentingan hukum seperti kehormatan,harta benda dari pihak yang merugikan, dan juga kemerdekaan jiwa.

Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Makalah Macam-Macam Hukum. Semoga dengan artikel ini bisa menambah wawasan kita mengenai macam-macam hukum. Baca juga Tugas dan Wewenang Presiden. Semoga bermanfaat. Posted in PPKN Tagged Bentuk bentuk hukum, Dibawah ini yang merupakan ciri hukum adalah, Hukum adalah, Identifikasi macam macam hukum, Macam macam hukum berdasarkan waktu berlakunya, Macam macam hukum dalam islam, Macam macam hukum islam, Macam macam hukum menurut sumbernya, Macam macam hukuman, Macam macam ilmu hukum, Macam macam unsur hukum, Menurut isinya hukum terbagi dalam, Sebutkan hukum berdasarkan tempat berlakunya Post navigation KOMPAS.com - Hukum berisikan peraturan agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Keberadaan hukum dapat menjamin ketertiban serta keamanan di lingkungan masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau menjalankan peraturan tersebut. Secara garis besar, hukum memiliki jangkauan serta aspek yang luas. Maka diperlukan penggolongan hukum agar mempermudah yaitu….

mempelajari dan mengetahuinya. Ada berbagai jenis penggolongan hukum. Salah satunya penggolongan hukum menurut wujudnya. Hal ini berarti hukum digolongkan berdasarkan wujud dari hukum itu sendiri.

Menurut Menurut wujudnya dalam buku Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia (2016), penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yakni hukum objektif serta hukum subjektif. Baca juga: Penggolongan Hukum di Indonesia Hukum objektif Hukum objektif merupakan kaidah hukum dalam suatu negara yang diberlakukan secara umum tanpa pandang bulu atau hanya mengikat pihak tertentu saja. Hal ini berarti hukum wajib dipatuhi dan dijalankan oleh setiap warga negara, baik pemerintah, pejabat hingga masyarakat umum.

Jika tidak dipatuhi, maka sanksi akan diberi kepada mereka yang melanggar. Indonesia memiliki sejumlah hukum objektif yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Tujuannya agar kenyamanan, ketertiban serta keamanan bisa tercapai dan berlangsung secara terus menerus. Contoh hukum objektif ialah: • Hukum perdata Hukum ini mengatur ranah hak, kewajiban serta hubungan antar manusia.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Contohnya hukum yang mengatur masalah warisan, sengketa lahan atau tanah, dan lain-lain. • Hukum pidana Hukum ini mengatur perbuatan apa saja yang bisa tergolong dalam ranah pidana beserta sanksinya. Indonesia menggunakan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman dasar hukum pidana. • Hukum dagang Hukum ini mengatur hubungan antar berbagai pihak dalam bidang perdagangan. Hukum ini sangat berkaitan dengan hak serta kewajiban pelaku ekonomi. Contohnya perizinan pendirian badan usaha, pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

Baca juga: Penggolongan Hukum Hukum subjektif Hukum subjektif merupakan kaidah hukum yang timbul dari hukum hukum dibedakan menjadi dua. Hukum ini berlaku terhadap perseorangan atau lebih.
Artikel Rujukan • Batuan yang terbentuk saat terjadi letusan gunung berapi menurut wujudnya ….

• Tanah berasal dari …. • Di bumi makhluk hidup tinggal pada lapisan …. • Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai polutan. Bahan yang menyebabkan rusaknya lapisan ozon di atmosfer yaitu …. • Zat yang menyebabkan pencemaran udara adalah …. Artikel Pendidikan • Belajar Trading Valuta Asing (2) • Ilmu Biologi Materi dan Soal (184) • Ilmu Ekonomi Materi Dan Soal (51) • Ilmu Fisika Materi Dan Soal (63) • Ilmu Kimia Yaitu…. Dan Soal (52) • Ilmu Sosiologi Materi Dan Soal (24) • Introduction Economy (1) • Keuangan + Perbankan (42) • Matematika Contoh Soal Ujian (2) • Materi Pengetahuan Umum (79) Pengertian Hukum: Hukum adalah kumpulan petunjuk – aturan hidup yang berupa perintah perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

Hukum dalam pengertian luas adalah suatu peraturan yang rasional yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang sah, yang memaksa setiap orang supaya “berbuat” menuju ke tujuannya sendiri, untuk mencapai tujuan bersama.

Pelanggaran terhadap petunjuk – aturan hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh apparat pemerintah atau penguasa terhadapa pelanggar hukum tersebut. Pengertian Hukum Menurut Van Kant Hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Pengertian Hukum Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhinya. Pengertian Hukum Menurut Van VallenhovenHukum adalah suatu gejala pergaulan hidup yang bergolak terus- menerus dalam keadaan lentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Pengertian Hukum Menurut Leon Duquit Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Pengertian Hukum Menurut Grotius Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang dijamin keadilan. Pengertian Hukum Menurut Simorangkir Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman Pengertian Hukum Menurut S.M.

Amin, S.H. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya itu disebut hukum. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Pengertian Hukum Menurut M.H.

Tirtamidjaja Hukum adalah semua peraturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus meng ganti kerugian. Pengertian Hukum Menurut J. T. C. Simorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran ter hadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman.

Unsur Unsur Hukum a). Peraturan ditujukan terhadap tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. b). Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan- badan resmi atau aparat yang berwajib.

c). Hukum dibedakan menjadi dua pada umumnya bersifat memaksa. d). Adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri – Ciri Hukum a). Bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

b). Bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi tegas. c). Bersifat melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Asas Asas Hukum Adapun asas asas hukum yang berlaku universal diantaranya adalah: a).

Asas Kepribadian Hukum Asas kepribadian menunjukkan bahwa hukum mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia adalah individu yang memiliki hak dan kebebasan. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia. Manusia sebagai subyek hukum yang tunduk terhadap aturan yang berlaku. b). Asas Persekutuan Hukum Asas persekutuan menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial.

Manusia yang satu bekerja sama dan berhubungan dengan manusia yaitu…. lain. • Asas Kesamaan Hukum Asas kesamaan menunjukkan bahwa hukum menghendaki adanya kesetaraan di hadapan hukum. Bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama, tidak yang lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

d). Asas Kewibawaan Hukum Asas kewibawaan menunjukkan bahwa hukum dapat dijalankan secara baik, jika hukum dan lembaga kehakiman memiliki kewibawaan yang dibangun di atas keadilan, bukan dengan penekanan apalagi kekerasan. e). Asas Pemisahan Antara Baik dan Buruk Asas pemisahan baik dan buruk menunjukkan bahwa hukum secara tegas membedakan antara tndakan yang baik dan tindakan yang buruk. Tindakan yang buruk dapat hukum dibedakan menjadi dua sanksi, sedangkan tindakan yang baik mungkin mendapat ganjaran Tujuan Hukum Hukum bertujuan untuk menjaga agar kepentingan tiaptiap manusia tidak diganggu.

Tujuan Hukum Menurut E. Utrecht Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tujuan Hukum Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum bertujuan memelihara dan menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tujuan Hukum Menurut Subekti Hukum bertujuan untuk mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Tujuan Hukum Nasional Indonesia Tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga negara Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindung oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan Pancasila.

Teori Tujuan Hukum Teori utama tentang tujuan hukum adalah teorietis, utilitas, dan campuran. a). Tujuan Hukum – Teori Etis Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata- mata hanya untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil tidaknya suatu hukum. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

b). Tujuan Hukum – Teori Utilitas Tujuan hukum teori utilitas adalah ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang banyak.

Menurut teori utilitas, hakikat tujuan hukum hukum dibedakan menjadi dua manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. c). Tujuan Hukum – Teori Campuran Tujuan hukum teori campuran adalah memperoleh kebutuhan akan ketertiban yang merupakan syarat pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Fungsi Hukum Secara umum, hukum memiliki fungsi sebagai berikut: a).

Menjamin Ketertiban Hukum berperan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; b). Menjamin Keadilan Sosial Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, Artinya bahwa hukum memberikan keadilan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala kehidupannya.

c). Menjamin Perlidungan Mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimilikinya. d). Penggerak Pembangunan Hukum menjadi sarana penggerak pembangunan nasional; d).

Pengawas Penegak Hukum Hukum berfungsi untuk pengawasan terhadap semua aparatur penegak hukum. e). Menjamin Kepastian Kukum Hukum berfungsi memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut.

Jenis Penggolongan Hukum Hukum dapat digolongkan menurut: sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, hukum dibedakan menjadi dua, wujudnya, dan isinya.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Hukum Menurut Sumbernya, dibedakan atas: Menurut Sumbernya, dibedakan atas: a). Hukum Undang- Undang, Hukum undang – undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan negara. b). Hukum Kebiasaan Adat Hukum kebiasaan (adat) adalah hukum adat kebiasaan yang mendapat perhatian dari masyarakatnya. c). Hukum Traktat Hukum traktat adalah hukum yang lahir akibat perjanjian antarnegara. d). Hukum Yurispridensi Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

e). Hukum Ilmu – Doktrin Hukum ilmu- doktrin adalah keputusan yang keluar dari ahli hukum. Hukum Menurut Tempat Berlakunya Menurut tempat berlakunya hukum dibagi dalam: yaitu…. Hukum Lokal, Hukum local yaitu hukum yang berlaku untuk wilayah setempat (desa, daerah, wilayah adat).

b). Hukum Nasional Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. c.) Hukum Internasional Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua atau lebih negara dalam dunia internasional. d). Hukum Asing Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Hukum Menurut Waktu Berlakunya Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. a). Hukum Positif – Ius Constitutum Hukum positif ( ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Hukum positif ( ius constitutum) disebut juga tata hukum. Contohnya adalah UUD 1945. b). Ius Constituendum Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

Contohnya adalah Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945. c). Hukum Asasi – Ius Naturale – Hukum Alam Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa yaitu…. dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun di seluruh tempat. Contohnya adalah keadilan.

Hukum Menurut Bentuknya Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. a). Hukum Tertulis Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh Hukum tertulis yang telah dikondifikasikan: KUHP, KUH Perdata dan KUH Dagang, Sedangkan contoh Hukum tertulis yang tidak dikondifikasikan adalah Traktat b).

Hukum Tak Tertulis Hukum tak tertulis adalah hukum yang menurut wujudnya hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis.

Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum Menurut Wujudnya Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi menjadi dua macam a). Hukum Objektif Hukum Objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contohnya Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b). Hukum Subjektif Hukum Subjektif, yaitu hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak.

Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Hukum Menurut Sifat Menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam: a). Hukum Memaksa Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya adalah hukum pidana b). Hukum Mengatur – Hukum Pelengkap Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak -pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Biasanya dilakukan dalam perkara perkara perdataan. Contohnya adalah hukum dagang Hukum menurut Cara Mempertahankannya Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. a). Hukum Materiil Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan dan hubungan- hubungan yang berwujud perintah- perintah dan larangan-larangan.

Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. b). Menurut wujudnya Formal Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur cara- cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Hukum Menurut Isinya, Berdasarkan isinyam Hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. a). Hukum Privat – Hukum Sipil Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Contohnya adalah Hukum waris, hukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga, hukum kekayaan. b). Hukum Publik Hukum Publik atau Hukum Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

Contohnya adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, • Hukum Tata Negara Hukum tata negara adalah hukum yang yaitu…. bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian- bagian negara.

• Hukum Tata Usaha Negara – Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) adalah hukum yang mengatur cara cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat -alat perlengkapan negara.

• Hukum Pidana Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan- perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana menurut wujudnya siapa yang melanggar serta mengatur bagiamana cara -cara mengajukan perkara -perkara ke muka pengadilan. • Hukum Pidana Umum Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi pelaku hukum dan tingkat berlakunya, mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia tanpa pengecualian.

Secara prinsip hukum pidana umum diatur dalam KUHP. • Hukum Pidana Khusus Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia.

Peraturan perundangan yang termasuk hukum pidana jenis ini ada 3, yakni hukum pidana militer, yaitu…. pidana ekonomi dan hukum pidana politik. Hukum Internasional Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang mengatur negara-negara dalam melakukan hubungan internasional.

• Hukum Perdata Internsional Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu yaitu…. dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. • Hukum Publik Internasional Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara lain dalam hubungan internasional Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Hukum diciptakan masyarakat dan untuk menjamin ketertiban masyarakat, sehingga tercapai ketentraman.

Ketertiban akan tercapai apabila warga negara memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dapat dibedakan seperti berikut: a). Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/ paksaan ( authority oriented).

b). Patuh karena ingin dipuji ( good boy–unice girl). c). Patuh karena kiprah umum/masyarakat ( countract legality). d). Patuh atas sadar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban ( law dan order oriented). e). Patuh karena sadar keuntungan atau kepentingan ( utilities = hedonis). f). Patuh karena memang hal tersebut menurut wujudnya baginya. g). Patuh karena sadar prinsip etis yang layak universal ( universal ethical principle) Contoh Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Sehari Hari Di Keluarga – Sekolah – Masyarakat – Negara, a).

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Keluarga – Selalu menjaga nama baik keluarga; – Menaati aturan keluarga yang berlaku; – Menggunakan fasilitas keluarga secara baik; – Mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua; dan – Menghormati semua anggota keluarga; b). Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Sekolah – Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah. – Disiplin belajar hormat pada guru. – Ikut upacara bendera dengan tertib. – Datang tepat waktu. c).

Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Masyarakat – Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat; dan – Menjaga nama baik lingkungan masyarakat; – Membantu menjaga ketertiban umum – Menghormati sesama warga masyarakat; – Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.

d). Contoh Kepatuhan Hukum Di lingkungan negara – Taat dan patuh dalam menjalankan aturan- aturan yang dikeluarkan oleh negara. – Menjaga nama baik bangsa dan negara.

– Taat membayar pajak. – Menjaga harta kekayaan negara. – Menjaga rahasia dan kekayaan negara. – Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. – Saling hormat menghormati antarsesama warga.

– Tidak bertindak main hakim sendiri. • Sistem Informasi Geografi SIG: Pengertian Cara Kerja Komponen Jenis Data Prinsip Analisis Kegunaan SIG • Reklame – Iklan: Pengertian Contoh Tujuan Fungsi Manfaat Jenis Unsur Prinsip • Karya Seni Teater: Pengertian Unsur Teater Simbol Karya Teater Nilai Teater Jenis Teater Kritik • Contoh Soal Ciri Planet Akibat Rotasi Revolusi Bulan Bumi Matahari • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 .• 20 • >> Rangkuman Ringkasan: Hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia.

Maka tujuan hukum adalah agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi memberi pedoman bertingkah laku, mengembangkan hak dan kewajiban serta menghindari bentrokan berbagai kepentingan. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn difinisi hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai kenyataan. Unsur-unsur hukum yaitu: Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan, masyarakat, Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi, Paraturan menurut wujudnya bersifat memaksa, Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas.

Tujuan hukum ialah untuk mencapai ketertiban, ketentraman dan keadilan di masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum yang berlaku dalam kehidupan sangat penting artinya karena untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan kehar monisan kehidupan. Menurut wujudnya hukum untuk menaati norma yang berlaku akan berkembang apabila keadilan dalam penerapan dan penegakan hukum diutamakan dan dijalankan dengan baik sehingga memunculkan sikap positif terhadap hukum.

Hukum memiliki kekuatan untuk mengikat setiap orang agar hukum tetap terjaga, dihormati, dan ditaati. Pengertian Unsur Hukum – Ciri Hukum– Sifat Hukum – Asas Hukum – Tujuan Fungsi Jenis Hukum, Diposkan pada - - Kategori Materi Pengetahuan Umum Tag Asas Asas Hukum, Asas Asas Hukum: Pengertian -Asas Kepribadian- Persekutuan -Kesamaan Kewibawaan Hukum- Pemisahan Antara Baik Buruk, Ciri - Ciri Hukum, Contoh Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Sehari Hari Di Keluarga – Sekolah – Masyarakat – Negara, Contoh Kepatuhan Hukum Di Lingkungan Keluarga Sekolah Masyarakat lingkungan Negara, Contoh Rangkuman Ringkasan Materi HUKUM, Fungsi Hukum Menjamin: Ketertiban - Keadilan Sosial - Perlidungan - Penggerak Pembangunan - Pengawas Penegak Hukum - Kepastian Yaitu…., Hukum, Hukum Asasi - Ius Naturale – Hukum Alam, Hukum Asing, Hukum Ilmu - Doktrin, Hukum Internasional, Hukum Kebiasaan Adat, Hukum Lokal, Hukum Menurut Bentuknya, Hukum menurut Cara Mempertahankannya: Hukum Materiil - Hukum Formal, Hukum Menurut Isinya, Hukum Menurut Isinya: Hukum Privat - Sipil -Publik -Tata Negara- Tata Yaitu….

Negara - Administrasi Negara, Hukum Menurut Hukum dibedakan menjadi dua, Hukum Menurut Sumbernya: Undang Undang - Kebiasaan Adat - Traktat - Yurispridensi - Hukum Ilmu – Doktrin, Hukum Menurut Tempat Berlakunya, Hukum Menurut Tempat Berlakunya: Hukum Lokal - Nasional- Internasional -Hukum Asing, Hukum Menurut Waktu Berlakunya, Hukum Menurut Waktu Berlakunya Hukum Positif - Ius Constitutum Ius Constituendum - Asasi - Ius Naturale – Hukum Alam, Hukum Menurut Wujudnya, Hukum Nasional Internasional, Hukum Perdata Internsional Publik Internasional., Hukum Pidana Umum Khusus, Hukum Pidana Umum Khusus - Perdata Internsional Publik Internasional.

Hukum Menurut Bentuknya -Hukum Tertulis- Tak Tertulis, Hukum Positif - Ius Constitutum, Hukum Privat - Hukum Sipil, Hukum Publik, Hukum Tata Usaha Negara - Hukum Administrasi Negara, Hukum Traktat, Hukum Undang- Undang, Hukum Yurispridensi, Ius Constituendum, Jenis Penggolongan Hukum, Pengertian Contoh Hukum Lokal Hukum Nasional Internasional Asing, Pengertian Contoh Hukum Memaksa Mengatur – Hukum Pelengkap, Pengertian Contoh Hukum Objektif Subjektif, Pengertian Contoh Hukum Perdata Publik Internsional, Pengertian Contoh Hukum Pidana Pidana Umum Pidana Khusus, Pengertian Contoh Hukum Positif - Ius Constitutum Ius Constituendum Asasi - Ius Naturale – Hukum Alam, Pengertian Contoh Hukum Privat - Hukum Sipil Publik Tata Usaha Negara - Hukum Administrasi Negara, Pengertian Contoh Hukum Tertulis Tak Tertulis, Pengertian Contoh Hukum Undang- Undang Kebiasaan Adat Traktat Yurispridensi Ilmu - Doktrin, Pengertian Contoh Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum, Pengertian Hukum, Pengertian Hukum Menurut Grotius, Pengertian Hukum Menurut J.

T. C. Simorangkir S.H. dan Woerjo Sastropranoto, Pengertian Hukum Menurut Leon Duquit, Pengertian Hukum Menurut M.H. Tirtamidjaja, Pengertian Hukum Menurut S M Amin, Pengertian Hukum Menurut Simorangkir, Pengertian Hukum Menurut Utrecht, Pengertian Hukum Menurut Van Kant, Pengertian Hukum Menurut Van Vallenhoven, Pengertian Hukum Para Ahli, Sifat – Sifat Hukum, Teori Tujuan Hukum, Teori Tujuan Hukum: Teori Etis- Teori Utilitas - Teori Campuran, Tujuan Hukum, Tujuan Hukum - Teori Campuran, Tujuan Hukum - Teori Etis, Tujuan Hukum - Teori Utilitas, Tujuan Hukum Menurut E.

Utrecht, Tujuan Hukum Menurut J. Van Kan, Tujuan Hukum Menurut LJ Van Apeldorm, Tujuan Hukum Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Tujuan Hukum Menurut Subekti, Tujuan Hukum Nasional Indonesia, Unsur Unsur Menurut wujudnya Hukum adalah hukum dibedakan menjadi dua aturan yang mengikat suatu masyarakat dalam suatu komunitas termasuk sebuah negara. Hukum Indonesia yaitu….

ini diadopsi dari hukum Belanda. Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya. Hukum dapat dikelompokkan menurut Isi, Bentuk, Tempat, Waktu dan Cara Mempertahankannya.

2. Hukum formal yaitu keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum material.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Dengan kata lain, peraturan yang berisi tentang bagaimana hukum material itu dapat dilaksanakan atau dipertahankan. Contohnya hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam hal ini hukum formal disebut hukum acara.
KOMPAS.com - Ada berbagai jenis hukum yang selama ini kita kenal.

Ada undang-undang, KUHP, perda, traktat, hingga konvensi. Setiap jenis hukum memiliki substansi materi yang berbeda-beda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum yang ada di Indonesia: Hukum dibedakan menjadi dua bentuknya Hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu: Hukum tertulis Hukum tertulis sendiri dibedakan menjadi dua, sebagai berikut: • Hukum tertulis yang dikodifikasi, contohnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang.

• Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis Hukum tidak tertulis biasanya berupa hukum adat dan norma sosial. Hukum peradilan Hukum yang dibuat dari lembaga peradilan. Misalnya, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan. Baca juga: Unsur-unsur Sistem Hukum Nasional Berdasarkan isi Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur terbagi menjadi dua, sebagai berikut: Hukum publik Hukum yang yaitu….

hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya hukum tata negara dan hukum pidana.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Hukum privat Hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain dan fokus pada kepentingan individu. Contohnya hukum perdata dan hukum dagang.
Hukum merupakan aturan-aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Hukum di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam, hukum dibedakan menjadi dua yang akan kita bahas sekarang adalah pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya.

Hukum berdasarkan Wujudnya dibagi menjadi dua, yang pertama adalah Hukum Objektif yaitu hukum yang berlaku secara umum bagi masyarakat dalam suatu negara tanpa melihat golongannya. yang kedua adalah Hukum Subjektif yaitu hukum yang timbul dari hasil reaksi Hukum Objektif dengan bentuk Hak dan Kewajiban.

Hukum Objektif Hukum Berdasarkan Wujudnya, Foto Oleh riauaktual Untuk penjelasan lebihnya, Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya yang pertama adalah Hukum Objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat di suatu negara, daerah, ataupun wilayah tanpa melihat orangnya maupun golongannya dan tidak hanya mengatur hubungan antara orang – orang tertentu saja tetapi mengatur hubungan antara dua orang atau lebih seperti hubungan sesama masyarakat, hubungan masyarakat dengan masyarakatdan hubungan masyarakat dengan negaranya.

Hukum Objektif bersifat mengikat, jadi semua orang atau masyarakat yang menjadi bagian negara tersebut terikat oleh Hukum Objektif ini. Mulai dari orang dengan jabatan tertinggi, tokoh masyarakat, orang terkaya hingga orang termiskin wajib patuh terhadap hukum ini.

Contoh Hukum Objektif Hukum Objektif di indonesia sendiri ada beberapa macam, tapi disini kita hanya akan membahas 3 Contoh Hukum Objektif di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Hukum Pidana Hukum Pidana adalah hukum yang berisi tentang aturan – aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam hal – hal yang bisa terkena tindak pidana dan juga menentukan hukuman apa yang diberikan ke pelaku tindak pidana. Hukum Pidana memegang peranan penting dalam mengatur ketertiban suatu negara.

Jika tidak ada Hukum Pidana, mungkin masyarakat sudah berbuat sesuatu sesuka hati mereka tanpa memikirkan dampak dan akibat yang harus mereka tanggung. Baca Juga: Yaitu…. Sukses di Bidang Kerajinan Di Indonesia sendiri menggunakan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai pedoman dasar hukum untuk menentukan perlakuan seseorang termasuk ke dalam tindak pidana atau tidak.

KUHP sendiri berisi pasal – pasal yang mengatur tentang bentuk kejahatan hukum dibedakan menjadi dua jenis hukuman yang dapat diberikan. Contoh Hukum Pidana antara lain adalah pembunuhan, pemerasan, penipuan, korupsi, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya. 2. Hukum Perdata Hukum Perdata adalah hukum yang termasuk ke dalam kategori Hukum Privat yang fungsinya untuk mengatur hak, kewajiban, dan hubungan menurut wujudnya sesama manusia, satu orang dengan orang lainnya dengan mementingkan kebutuhan perorangan.

Contoh Hukum Perdata antara lain adalah masalah warisan, wanprestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan suatu barang dan lain sebagainya.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

3. Hukum Dagang Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur hubungan satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hal-hal atau yaitu…. dagang. Ada juga definisi lain dari Hukum Dagang yaitu, Hukum Dagang adalah norma yang timbul dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.

Umumnya Hukum Dagang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para pelaku ekonomi dengan pihak yang bersangkutan. Hukum Subjektif Hukum Subjektif, Foto Oleh ilmuhukumidn Untuk penjelasan lebihnya, Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya yang kedua adalah Hukum Subjektif, yaitu hukum yang timbul dari reaksi Hukum Objektif yang dihubungkan dengan orang tertentu dan berlaku bagi orang orang tertentu dan kemudian menjadi hak dan kewajiban orang tersebut. Contohnya adalah hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual, kewajiban pembeli adalah membayar sesuai dengan harga barang yang dibeli kepada penjual, maka didalamnya timbul hak penjual menuntut pembayaran dari pembeli.

Pembagian Hukum Subjektif Hukum subjektif di bedakan atau dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : Baca Yaitu…. Contoh Kata Pengantar Skripsi dan Makalah yang Benar 1. Hak Mutlak Hak Mutlak adalah hak tertinggi yang memberikan kekuasaan kepada orang tertentu dan hak ini wajib dihormati oleh orang lain. Hak mutlak dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Hak Asasi Manusia Adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada manusia saat lahir ke dunia. Contohnya adalah hak untuk bergerak bebas dan hak tinggal dalam yaitu….

negara. Hak Publik Mutlak Contohnya adalah negara berhak untuk memungut pajak dari rakyatnya Sebagian Dari Hak Privat Sebagian dari Hak Privat terdiri dari Hak Pribadi Manusia, Hak Keluarga Mutlak dan sebagian dari Hak Atas Kekayaan. Hak Pribadi Manusia adalah yaitu…. atas dirinya sendiri yang diberikan oleh hukum kepada kita sebagai manusia dan tidak dapat diberikan kepada orang lain atau suatu hukum lain. Hak Keluarga Mutlak adalah hak yang timbul dari keterikatan hubungan antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain.

Sebagian dari Hak Atas Kekayaan terdiri atas hak kebendaan, yaitu sebuah wewenang absolut yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum agar subjek dapat langsung menguasai benda tersebut dimanapun benda itu berada. 2. Hak Relatif Hak Relatif adalah hak yang memberikan hak kepada orang yang terikat dengan hal – hal tertentu dan sudah ditentukan oleh hukum.

Hak Relatif terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: Hak Publik Relatif Hak Publik Relatif ada atau timbul hanya pada seseorang atau subjek hukum tertentu. Contohnya adalah Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum menurut undang-undang pidana dan Negara juga mempunyai hak untuk menerima uang pajak dan beacukai yang tertulis Pada UUD 1945 Pasal 23.

Hak Keluarga Relatif Hak Keluarga Relatif merupakan hak yang diatur secara langsung di Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau KUH Perdata.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Contohnya adalah sepasang suami istri harus saling menjaga dan menolong satu sama lain yang diatur pada Pasal 103 KUH Perdata. Baca Juga: Konflik Sosial Hak Kekayaan Relatif Hak Kekayaan Relatif atau disebut dengan Perutangan, merupakan hak kekayaan yang tidak termasuk dalam hak kepunyaan suatu benda ataupun barang buatan manusia.

Contohnya adalah Budi menjual rumah kepada Bambang. Dalam penjualan itu timbul perutangan. Di satu pihak,perutangan memberikan kepada Budi hak menagih pembayaran dan mewajibkan Bambang membayar rumah. Di pihak lain, perutangan memberikan kepada Bambang untuk menagih penyerahan rumah dan Budi wajib menyerahkan menurut wujudnya yang di jualnya. Baca juga artikel menarik lainnya :Manusia pada dasarnya dapat dikatakan makhluk sosial karena sifatnya yang selalu bergantung dan membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas kehidupannya.

Tidak hanya itu saja, manusia juga memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat mewujudkan tujuannya manusia akan melakukan segala cara menurut wujudnya berbagai sumber dan bentuk dan hal ini cenderung dapat mengakibatkan benturan dengan keinginan orang lain. Jika hal ini terus terjadi dan tidak ada pihak yang mengalah maka dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

Disinilah peran hukum berlaku yakni untuk mengatur kehidupan yang ada. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan sebagaimana contoh hukum kebiasaan.

dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum dalam contoh hukum undang undang. Hukum memliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas.

Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis hukum berdasrkan pada isinya. Berikut 2 Pembagian Hukum Menurut Isinya. 1.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Hukum sipil (Hukum Privat) Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan sebagaimana contoh hukum objektif.

Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain, sedangkan hukum dagang adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan.

Hukum privat mengatur tentang hubungan antara warga negara yang memiliki kebebasan membuat kontrak sebagaimana macam macam hukum positif. Dalam hukum privat, asas pokok yaitu….

warga negara adalah milik pribadi. Warga negara mempertahankan hak oleh mereka sendiri tetapi terikat pada prosedur yang telah ditetapkan dan pemerintah sebagai pengawas. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut: • Hukum keluarga Hukum yang mengatur tentang hubungan perkawinan dan hubungan hukum harta benda kekayaan antara suami dengan istri.

Selain itu hukum ini juga mencakup hubungan antara orang tua dengan anak, pengampuan, dan perwalian. • Hukum Perorangan Hukum yang mengatur dan memuat tatanan peraturan tentang prinsip manusia menjadi subjek hukum dan berhubungan langsung dengna hak hak manusia.

• Hukum Harta Kekayaan Yakni hukum yang mengatur perkara yang berhubungan dengan harta benda termasuk uang. Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mangaturtentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

Hak dan kewajiabn itu timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dan yang lainnya. Hubungan antara sesama subjek hukum tersebut dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. [AdSense-B] • Hukum Waris Hukum yang mengatur benda dan harta kekayaan seorang individu yang telah meninggal. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata.

Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. • Hukum Dagang Hukum ini mengatur hubungan baik antara produsen dengan konsumen maupun yaitu…. dengan distributor dalam hal lain.

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang sebagaimana dalam macam macam bentuk hukum perusahaan. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum dibedakan menjadi dua norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum dibedakan menjadi dua perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang jual beli jasa maupun barang.

2. Hukum Publik Hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum dalam sifat sifat hukum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masayarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara.

Berikut ini merupakan ciri-ciri dari hukum publik yang perlu diketahui meliputi: • Suatu negara bertindak untuk tujuan bersama menurut wujudnya kepentingan umum. • Secara hirarki diatur oleh penguasa. • Banyak hubungannya dengan negara atau masyarakat dengan individu.

• Mengandung banyak unsur politik.

menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum publik diantaranya ialah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana,hukum hukum dibedakan menjadi dua publik dalam contoh hukum privat.

Penjabaran tersebut dapat dipahami dengan lebih rinci sebagai berikut : • Hukum Tata Negara Hukum yang mengatur susunan dan bentuk pemerintahan di suatu negara tertentu serta hubungan yang dijalin dengan hukum dibedakan menjadi dua perlengkapan negara seperti warga negara dengan pemerintahan.

• Hukum Tata Usaha Negara hukum ini mengatur menurut wujudnya cara dan hubungan kekuasaan yang terjalin antara alat dan perlengkapan negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[AdSense-C] • Hukum Internasional Hukum ini meiputii hukum publik di lingkup internasional dan hukum perdata. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

• Hukum Pidana Hukum pidana adalah hukum yang didalamnya mengatur perbuatan perbuatan apa saja yang dilarang yang jika dilanggar akan diberikan pidana sebagaimana macam macam hukuman mati. Didalam hukum ini juga mengatur bagaimana cara cara untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis). Itulah tadi 2 Pembagian Hukum Menurut Isinya.

Semoga dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi anda. Setta semoga artikel ini dapat bermanfaat.

GCP_RSUP DR. SARDJITO - h3 part 1




2022 www.videocon.com