Luhut binsar panjaitan menteri apa

luhut binsar panjaitan menteri apa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

luhut binsar panjaitan menteri apa

Total sudah 8 jabatan dipegang menteri yang disebut publik menteri segala urusan ini. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Perpres Nomor 53 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada 6 April 2022 sebagaimana salinannya dilihat wartawan, Jumat (8/4/2022).

luhut binsar panjaitan menteri apa

Kedudukan dan tugas SDA diatur di Pasal 4 dan Pasal 5. Adapun susunan keanggotaan Dewan SDA Nasional diatur di pasal-pasal selanjutnya. Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Seperti diketahui, menteri yang menyelenggarakan koordinasi di bidang kemaritiman dan investasi merupakan Menko Kemaritiman dan Investasi yang saat ini dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dari rangkuman Pojoksatu.id, total sudah ada 8 jabatan yang pernah diemban Luhut Binsar Panjaitan dalam masa Presiden Jokowi ini. Apa saja jabatan Luhut Panjaitan itu? Berikut daftarnya: 1.Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada 2018.

• • • • • • © 2022 FAJAR.CO.ID • BERANDA • POPULER • NASIONAL • JABODETABEK • INTERNASIONAL • POLITIK • EKONOMI • KRIMINAL • PERISTIWA • HUKUM • KESEHATAN • SELEBRITI • TEKNOLOGI • HIBURAN • LIFE STYLE • OLAHRAGA • BUDAYA & SEJARAH • PENDIDIKAN • DAERAH • FEATURE • OPINI • OTOMOTIF • RAGAM • VIDEO • HUMOR • UNIK • VIRAL • ISLAMI • JELAJAH WISATA • EPAPER Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya luhut binsar panjaitan menteri apa bisa dipastikan.

Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Marwan Jafar" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Marwan Dafar 12 Maret 1971 (umur 51) Pati, Jawa Tengah Kebangsaan Indonesia Partai politik PKB Suami/istri Ari Haryati Anak 4 Alma mater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Universitas Gajayana Universiti Selangor Malaysia Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam Profesi Politikus Situs web [1] Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabinet Kerja (2014).

Marwan Jafar [1] adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pertama tahun 2014-2016 pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ia merupakan menteri yang meletakkan pondasi bagi Kemendesa atau KDPDTT sejak nomenklaturnya diresmikan.

Sebelumnya, MJ (sapaan akrabnya) pernah menjabat anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia pertamakali terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2004 saat usianya baru 33 tahun. Kemudian, dua pemilu berikutnya 2009 dan 2014, ia terpilih kembali mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III.

Terakhir pada pemilu 2019 pun dia kembali terpilih menjadi wakil rakyat yang melenggang ke Senayan. Di DPR, MJ pernah bertugas di Komisi V yang juga merangkap sebagai Ketua Fraksi PKB. Saat itu, Komisi V menangani Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan SAR Nasional.

Dan selama di DPR, MJ dikenal sebagai legislator yang vokal memerjuangkan kebijakan yang pro-kepentingan rakyat. Dialah salah satu kader pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang dianggap bersinar di panggung politik nasional. Riwayat Pendidikan [ sunting - sunting sumber ] MJ memang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan santri dan NU. Sekolah Menengah ia tuntaskan di Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda dan Madrasah Aliyah Mathali’ul Falah, Pati, Jawa Tengah.

Dari Pati, ia kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk belajar hukum di Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam waktu hampir bersamaan, ia juga mengambil studi ekonomi di Universitas Gajayana Malang. Selama masa kuliah, pria kelahiran Pati 12 Maret 1971 ini aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organisasi NU. Salah satunya, ia pernah menduduki jabatan Ketua Pergerakan Luhut binsar panjaitan menteri apa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 1995-1996. Ia juga pernah menjadi Kabid Litigasi dan Konsultasi LPBH NU Yogyakarta 1994-1999 dan Litbang GP Ansor Yogyakarta 1995-2000.

Setelah lulus sarjana, MJ mulai bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan advokat Rusdiono & Patners Law Firm tahun 1999. Ia juga mengisi kesibukan dengan mengurus perusahaan sebagai marketing manager.

Namun begitu, kesibukan tersebut tak lantas membuatnya meninggalkan kegiatan keorganisasian. Pada masa ini ia aktif di IPNU cabang Pati dan menjadi Wakil Sekjen INKOPSIM NU Pusat tahun 1999-2004.

luhut binsar panjaitan menteri apa

Dari lingkup organisasi pelajar NU, aktivisme MJ terus berlanjut hingga dipercaya mengisi kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Ia pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU.

Ia juga didaulat menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PB NU. Di sinilah MJ kerapkali menuangkan gagasan-cemerlangnya tentang ekonomi kerakyatan dan keumatan. MJ dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB. Jabatan ini diberikan karena MJ dinilai memiliki kapasitas, kepiawaian, kecerdasan serta energi yang luar biasa untuk mewujudkan kejayaan partai di ajang kompetisi pemilu maupun Pilkada.

hal itu terbukti dengan perolehan suara DPR Luhut binsar panjaitan menteri apa PKB yang meningkat dari 47 menjadi 57 kursi di parlemen. Selama menjadi menteri, banyak kebijakan yang telah diambil dalam upaya luhut binsar panjaitan menteri apa melaksanakan undang undang Desa antara lain membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), infrastruktur desa, membentuk pendamping desa, menginisiasi potensi desa-desa untuk masyarakat desa secara berkelanjutan dan dijadikan semacam UMKM, menjadikan desa sebagai subyek pembangun di desa bukan objek pembangunan.

Dengan sendirinya berujung desa yang mandiri, unggul dan produktif, dengan tujuan supaya terbentuk desa-desa yang mandiri dan mensejahterakan masyarkat desa secara luas, dengan harapan desa menjadi tempat menekan angka migrasi penduduk desa ke kota (urbanisasi). MJ merupakan salah satu inisator UU Nomor 6 tahun 2014 dimana ini kemudian menjelma menjadi landasan atas lahirnya Dana Desa, ini adalah sejarah karena arah pembangunan karena desa menjadi subjek atas dirinya sendiri, dengan adanya Dana Desa, Desa memiliki kemauan dan kehendak dalam melakukan pembangunannya sendiri sesuai dengan potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sekarang MJ yang terpilih pada pemilu 2019 lalu berada di Komisi VI DPR RI. Riwayat Pendidikan [ sunting - sunting sumber ] • SD Negeri Dukuhseti, Pati, • Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda, Pati, • Madrasah Aliyah Mathali’ul Falah, Kajen • S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta • S1, Ekonomi Universitas Gajayana Malang • IMBI Yogyakarta Program BBA • S2, Universitas Selangor, Malaysia • S3, Universitas ISlam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam Karier [ sunting - sunting sumber ] • Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Yogyakarta, 1995-1996 • Kabid Litigasi dan konsultasi LPBH NU Yogyakarta, 1994-1999 • Litbang GP Ansor Yogyakarta, 1995-2000 • Wakil Sekjen PP LPNU, 1999-2004 • Rusdiono dan Partners Law Firm sebagai Konsultan Hukum, 1999 • Marketing Manager PT.

Sentra Mekanindo, 1999-2000 • Direktur PT. Madu Buana Abadi, 2000-2004 • Marwan & Sidabutar Partners Law Firm sebagai Senior Partners, 2003 • Direktur PT. Wahana Sarana Jati, 2000-2004 • Komisaris PT.

Wahana Sarana Jati, 2004 • Anggota DPR-RI, 2004-2009 • Anggota DPR RI, 2009-2014 • Ketua Fraksi PKB, 2009-2014 • Anggota DPR RI, 2014-2019 • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2014-2016 • Ketua LPP DPP PKB, 2016 • Anggota DPR RI, 2019 - Sekarang Sumber: Profil Marwan Jafar [2] Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Jafar, Marwan. "Marwan Jafar - Ikhtiar Memajukan Bangsa".

Marwan Jafar. Diakses tanggal 2017-04-13. • ^ Jafar, Marwan. "Profil". Marwan Jafar. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-19.

Diakses tanggal 2017-04-13. Jabatan politik Didahului oleh: Helmy Faishal Zaini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2014–2016 Diteruskan oleh: Eko Putro Sandjojo • Mensesneg: Pratikno • Menteri PPN/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brodjonegoro • Jaksa Agung: Andhi Nirwanto ( Plt.), Muhammad Prasetyo • Panglima TNI: Moeldoko, Gatot Nurmantyo, Hadi Tjahjanto • Kapolri: Sutarman, Badrodin Haiti, Tito Karnavian • Kepala Staf Kepresidenan: Luhut Binsar Panjaitan, Teten Masduki, Moeldoko • Alamuddin Dimyati Rois ( PKB) • Sugiono ( Partai GERINDRA) • Tuti Nusandari Roosdiono ( PDI Perjuangan, menggantikan Juliari Batubara) • Mochamad Herviano ( PDI Perjuangan) • Mujib Rohmat ( Partai GOLKAR) • Fadholi ( Partai NasDem) • Bukhori ( PKS) • AS Sukawijaya ( Partai Demokrat) Dapil Jawa Tengah II • Marwan Jafar ( PKB) • Sudewo ( Partai GERINDRA) • Evita Nursanty ( PDI Perjuangan) • Edy Wuryanto ( PDI Perjuangan) • Riyanta ( PDI Perjuangan, menggantikan Imam Suroso) • Firman Soebagyo ( Partai GOLKAR) • Sri Wulan ( Partai NasDem) • Muhamad Arwani Thomafi ( PPP) • Harmusa Oktaviani ( Partai Demokrat) Dapil Jawa Tengah IV • Luqman Hakim ( PKB) • Abdul Kadir Karding ( PKB) • Prasetyo Hadi ( Partai GERINDRA, menggantikan Harry Poernomo) • Sudjadi ( PDI Perjuangan) • Vita Ervina ( PDI Perjuangan) • Panggah Susanto ( Partai GOLKAR) • Muslich Zainal Abidin ( PPP) • Bramantyo Suwondo ( Partai Demokrat) Dapil Jawa Tengah VII • Bachrudin Nasori ( PKB) • Nur Nadlifah ( PKB) • Mohamad Hekal ( Partai GERINDRA) • Paramitha Widya Kusuma ( PDI Perjuangan) • Harris Turino ( PDI Perjuangan, mengggantikan Muhammad Prakosa) • Dewi Aryani Hilman ( PDI Perjuangan) • Agung Widiyantoro ( Partai GOLKAR) • Abdul Fikri Faqih ( PKS) Dapil Jawa Tengah X Kategori luhut binsar panjaitan menteri apa • Artikel yang tidak memiliki referensi Maret 2022 • Semua artikel yang tidak memiliki referensi • Pages using infobox officeholder with unknown parameters • Semua orang hidup • Semua artikel biografi • Artikel biografi Maret 2022 • Semua artikel rintisan • Rintisan biografi anggota DPR Indonesia • Semua artikel rintisan Maret 2022 • Halaman ini terakhir diubah pada 4 Maret 2022, pukul 12.47.

luhut binsar panjaitan menteri apa

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Amien Rais menyarankan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatan di kabinet Indonesia Maju itu.

Menurut luhut binsar panjaitan menteri apa Ketua MPR tersebut, sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Luhut yang terus menghidupkan wacana penundaan Luhut binsar panjaitan menteri apa 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. "Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," kata Amien saat menyampaikan pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat pada Minggu (17/4).

Dia menduga Luhut Pandjaitan tidak mau mundur sebagai menteri karena menderita narcissistic megalomania atau gangguan kepribadian berupa merasa diri sangat penting. Amien Rais menyarankan Jokowi berani bersikap kepada Luhut Panjaitan. Pria kelahiran Surakarta itu mengeluarkan kalimat keras buat Luhut. Baca Juga: • Suara Lantang Amien Rais: Duet Jokowi Luhut Tidak Kita Perlukan Lagi• Jokowi 3 Periode, Amien Rais: Menghina Akal Cerdas Manusia "Pak Jokowi seyogianya memecat dia.

Luhut bukan lagi aset bangsa, dia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," tutur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Di sisi lain, Amien menyarankan Jokowi membuat pernyataan tegas dan lugas bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengakhiri jabatan pada 20 Oktober 2024. "Persis seperti perintah konstitusi," katanya. (ast/jpnn) BERITA TERKAIT • Masinton Pasaribu Dilaporkan Gegara Sebutan Brutus, Kenapa Bukan Luhut Panjaitan yang Mengadu?

• Rocky Gerung: Tak Ada Gunanya Menurunkan Jokowi • Dibunuh pun, Masinton Pasaribu tak Akan Minta Maaf Kepada Luhut Pandjaitan • Berita Terpopuler, Kader PDIP Memalukan, Sosok Ade Armando dan Luhut Panjaitan Dicap Pengkhianat Demokrasi • Jokowi Harus Berani Copot Luhut Pandjaitan Kalau Ingin Tensi Demo Mahasiswa Turun • Luhut Pandjaitan di Antara Big Data dan Big Dusta SuaraBekaci.id - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin menguat beberapa waktu belakang.

Rumor yang berkembang, Jokowi akan mencopot sejumlah menteri. Terkait rumor reshuffle ini, pengamat politik, Dedi Kurnia seperti mengutip dari Suara.com, Rabu (23/3/2022) menyebut sejumlah menteri memang berpotensi untuk diganti oleh Jokowi.

Menurut Dedi yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), dua menteri yang layak untuk diganti ialah Mendag M Lutfi dan Menaker Ida Fauzyah. "Menteri yang layak diganti bisa saja dari dua kelompok, pertama adalah kementerian yang tidak perform dalam situasi selama ini, mendag Lutfi, Mendikbud Nadiem, atau Menaker Ida," ucap Dedi.

Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet, PKB: Kami Percayakan Presiden Jokowi Evaluasi Para Pembantunya Selain itu kata Dedi, pergantian menteri bisa juga menyasar mereka yang berasal dari non partai.

Namun untuk menteri yang berasal dari non partai, hanya dua menteri yang menurut Dedi masih aman di posisinya yakni Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menko Luhut Binsar Panjaitan.

luhut binsar panjaitan menteri apa

"Ini tentu saja bukan Luhut atau Erick Thohir, karena dua ini cenderung miliki kedekatan istimewa dengan presiden, entah karena prestasi atau faktor lain,"
ERROR: The request could not be satisfied 403 ERROR The request could not be satisfied.

Request blocked. Luhut binsar panjaitan menteri apa can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront (CloudFront) Request ID: DsvOvhTvTGwZmJB-AhGM3vQFbCXVywU36Ss_QSN-T063Oa5hh4ddZg==
Wacana ini beredar setelah pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite ini setelah sebelumnya menaikkan BBM jenis Pertamax (RON 92) baru-baru ini.

Wacana kenaikan harga BBM ini sendiri, pernah disingung oleh Mentri Koordinaotr Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest( Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Berapa Biaya Buka Gerai Indomaret Tahun 2022? Segini Dana yang Harus Disiapkan Baca juga: Uniknya Uang Kertas Brunei Darussalam, Tak Bisa Tertekuk dan Rusak Walau Tergiling di Mesin Cuci Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina angkat bicara.

Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina, Irto Ginting menyampaikan kenaikan harga BBM Pertalite adalah kewenangan pemerintah.

Sebab, Pertalite masuk dalam jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP). "Karena Pertalite menjadi JBKP, menjadi bahan bakar khusus penugasan, tentunya kewenangan itu atau penyesuaian harga berada di pemerintah."VIVA – Rizal Ramli bercerita saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian pada zaman Presiden Abdulrahman Wahid atau Gus Dur.

Ia pernah memerintahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk menekan harga minyak goreng yang naik drastis. "Saya juga mengalami (harga minyak goreng naik) saat Menko Perekonomian (era) Gus Dur. CPO (C rude Palm Oil) naik 100 persen. Pelaku sawit rakus, jatah dalam negeri diambil untuk dijual ke luar negeri.

Persis apa yang terjadi saat ini," sebut Rizal Luhut binsar panjaitan menteri apa kepada wartawan di Kota Medan, Senin 21 Maret 2022. "Penyelesaian gampang, saya panggil anak buah saya, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Namanya Luhut Panjaitan.

Bang, dibilangnya ini raja sawit swasta dan raja sawit BUMN," kata Rizal Ramli. Rizal Ramli menitip tiga pesan kepada raja sawit di tanah air itu, pertama jangan rakus. Kedua, jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya dan ketiga, akan ditindak permasalahan pajak pelaku usaha sawit tersebut. "Sampaikan pesan, jangan rakus berlebihan, kan sudah untung di luar negeri.

Masa mengambil jatah domestik. Itu namanya, keterlaluan. Kedua, jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Mereka tanam sawit di tanah negara ini. Sebulan tidak turun (harga migor), Saya periksa semua pajak mereka," sebut Rizal Ramli.
Kabinet Indonesia Maju Kabinet Pemerintahan Indonesia Dibentuk 23 Oktober 2019 Struktur pemerintahan Kepala negara Joko Widodo Kepala pemerintahan Joko Widodo Wakil kepala pemerintahan Ma'ruf Amin Pejabat setingkat menteri 8 Jumlah menteri 34 Jumlah wakil menteri 15 Total jumlah menteri 42 Partai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Indonesia Partai Solidaritas Indonesia Partai Amanat Nasional Independen Status di legislatif Koalisi: Kursi DPR • l • b • s Artikel ini merupakan bagian dari seri Joko Widodo Sebelum menjadi presiden luhut binsar panjaitan menteri apa Wali Kota Surakarta • BST • Pilkada Jakarta • Gubernur DKI Jakarta • LRT • MRT Presiden Indonesia Petahana • Pilpres 2014 ( kampanye) • Pilpres 2019 ( kampanye) • Pelantikan I • Pelantikan II • Kepresidenan • Kabinet Kerja • Kabinet Indonesia Maju Kebijakan • Bali Nine • Kereta cepat • Trans-Sumatra • Ibu kota baru KTT yang Dihadiri • KTT APEC 2014 • KTT ASEAN 2014 • KTT ASEAN 2015 • G20 ( 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021) Keluarga • Silsilah keluarga • Iriana Joko Widodo (istri dan Ibu Negara) • Anak • Gibran Rakabuming Raka • Kahiyang Ayu • Kaesang Pangarep Situs Web • Situs Kepresidenan Media sosial • Facebook • Twitter • Instagram • YouTube • l • b • s Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

luhut binsar panjaitan menteri apa

Susunan kabinet ini berasal dari luhut binsar panjaitan menteri apa profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja ditambah Partai Gerindra dan PAN yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.

Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 [1] dan resmi dilantik pada hari yang sama. Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin membacakan susunan kabinetnya di pelataran tangga Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan kemeja batik.

Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Kabinet ini mengalami perombakan pertama pada 23 Desember 2020 ketika Joko Widodo melantik enam menteri dan lima wakil menteri yang baru.

Pada 28 April 2021, presiden mengumumkan perombakan kedua dengan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta membentuk Kementerian Investasi.

[2] Daftar isi • 1 Latar belakang luhut binsar panjaitan menteri apa 2 Pimpinan • 3 Komposisi partai dukungan • 4 Anggota • 4.1 Menteri • 4.1.1 Proporsi partai • 4.2 Pejabat setingkat menteri • 4.3 Wakil menteri • 4.3.1 Proporsi partai • 5 Perombakan • 5.1 Perombakan I • 5.2 Perombakan II • 6 Galeri • 7 Referensi • 8 Pranala luar Latar belakang Sebelum pengumuman kabinet, Jokowi menyatakan bahwa kabinet tersebut terdiri dari 45% kalangan partai politik dan 55% dari kalangan profesional; memiliki menteri "yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun"; yang mengisi jabatan kementerian lama; dan tak berasal dari partai politik; [3] serta jaksa agung yang dipilih dari luar partai politik.

[4] Jokowi juga menyatakan bahwa kabinet tersebut terdiri dari seorang kepala daerah serta menteri-menteri lama yang dipertahankan, bertukar posisi dan dilepastugaskan.

[5] Ketua partai dan mantan presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pemenang pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 sekaligus partai asal Jokowi meminta kursi menteri terbanyak dan kursi ketua DPR untuk para kader PDIP.

[6] Jokowi mengakui bahwa ia mempertimbangkan faktor daerah, agama, gender, latar belakang organisasi kemasyarakatan, serta usia dalam menentukan calon menteri. [3] Jokowi kemudian menyatakan bahwa parpol-parpol koalisi non-parlemen seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan diberi opsi jabatan wakil menteri.

[7] Saat pengumuman kabinet, menteri baru yang berasal partai politik mencapai 17 orang. [8] Pada pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Jokowi berpesan kepada menteri terpilih, salah satunya adalah menekankan untuk tidak korupsi. Pimpinan Presiden Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin Komposisi partai dukungan Berikut komposisi partai dukungan Kabinet Indonesia Maju sejak Agustus 2021. Pro-pemerintah: 471; Oposisi: 104. Anggota Menteri Berikut ini adalah menteri Kabinet Indonesia Maju.

[9] No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai Menteri koordinator 1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 23 Oktober 2019 Petahana Golkar 3 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 23 Oktober 2019 Petahana Golkar 4 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai Menteri 5 Menteri Sekretaris Negara Pratikno 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 6 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 23 Oktober 2019 28 Agustus 2020 Nonpartai Mohammad Mahfud MD ( ad-interim) [10] 28 Agustus 2020 30 Agustus 2020 Nonpartai Tito Karnavian 31 Agustus 2020 Petahana Nonpartai 7 Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi luhut binsar panjaitan menteri apa Oktober 2019 Petahana Nonpartai 8 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 23 Oktober 2019 Petahana Gerindra 9 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 23 Oktober 2019 Petahana PDI-P 10 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 11 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif 23 Oktober 2019 3 Februari 2022 Nonpartai Bahlil Lahadalia ( ad-interim) [11] 3 Februari 2022 7 Februari 2022 Nonpartai Arifin Tasrif [12] 7 Februari 2022 Petahana Nonpartai 12 Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita 23 Oktober 2019 Petahana Golkar 13 Menteri Perdagangan Agus Suparmanto 23 Oktober 2019 23 Desember 2020 PKB Muhammad Lutfi 23 Desember 2020 Petahana Nonpartai 14 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 23 Oktober 2019 Petahana NasDem 15 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar 23 Oktober 2019 Petahana NasDem 16 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 23 Oktober 2019 14 Maret 2020 Nonpartai Luhut Binsar Panjaitan ( ad-interim) [13] 14 Maret 2020 6 Mei 2020 [14] Golkar Budi Karya Sumadi 6 Mei 2020 Petahana Nonpartai 17 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 23 Oktober 2019 25 November 2020 Gerindra Luhut Binsar Panjaitan ( ad-interim) 25 November 2020 2 Desember 2020 Golkar Syahrul Yasin Limpo ( ad-interim) 3 Desember 2020 23 Desember 2020 NasDem Sakti Wahyu Trenggono 23 Desember 2020 Petahana Nonpartai 18 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 23 Oktober 2019 Petahana PKB 19 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Luhut binsar panjaitan menteri apa Abdul Halim Iskandar 23 Oktober 2019 Petahana PKB 20 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 21 Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 23 Oktober 2019 23 Desember 2020 Nonpartai Budi Gunadi Sadikin 23 Desember 2020 Petahana Nonpartai 22 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelum 28 April 2021 bernama Menteri Pendidikan luhut binsar panjaitan menteri apa Kebudayaan) Nadiem Makarim 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 23 Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (dileburkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 28 April 2021) Bambang Brodjonegoro 23 Oktober 2019 28 April 2021 Nonpartai 24 Menteri Sosial Juliari Batubara 23 Oktober 2019 6 Desember 2020 PDI-P Muhadjir Effendy ( ad-interim) [15] 6 Desember 2020 23 Desember 2020 Nonpartai Tri Rismaharini 23 Desember 2020 Petahana PDI-P 25 Menteri Agama Fachrul Razi 23 Oktober 2019 23 Desember 2020 Nonpartai Yaqut Cholil Qoumas 23 Desember 2020 Petahana PKB 26 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio 23 Oktober 2019 23 Desember 2020 Nonpartai Sandiaga Uno 23 Desember 2020 Petahana Gerindra 27 Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate 23 Oktober 2019 Petahana NasDem 28 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 29 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati 23 Oktober 2019 Petahana PDI-P 30 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo 23 Oktober 2019 Petahana PDI-P 31 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa 23 Oktober 2019 Petahana PPP 32 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 33 Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 23 Oktober 2019 Petahana Nonpartai 34 Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 23 Oktober 2019 Petahana Golkar 35 Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia 28 April 2021 Petahana Nonpartai Proporsi partai Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding nonpartai politik adalah 17 berbanding 17 per 23 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Partai Menteri Periode Jabatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang) Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019– I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019– Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2019– Tri Rismaharini Menteri Sosial 2020– Partai Golongan Karya (4 orang) Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019– Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2019– Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian 2019– Zainudin Amali Menteri Pemuda dan Olahraga 2019– Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang) Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 2019– Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2019– Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama 2020– Partai NasDem (3 orang) Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian 2019– Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019– Johnny Gerard Plate Menteri Luhut binsar panjaitan menteri apa dan Informatika 2019– Partai Gerindra (2 orang) Prabowo Subianto Menteri Pertahanan 2019– Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020– Partai Persatuan Pembangunan (1 orang) Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019– Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga nonkementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteri Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Maju: No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat 1 Jaksa Agung Arminsyah ( Pelaksana tugas) 21 Oktober 2019 23 Oktober 2019 ST Burhanuddin 23 Oktober 2019 Petahana 2 Panglima Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto 8 Desember 2017 17 November 2021 Andika Perkasa 17 November 2021 Petahana 3 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Ari Dono Sukmanto ( Pelaksana tugas) 22 Oktober 2019 1 November 2019 Idham Azis 1 November 2019 27 Januari 2021 Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 Petahana 4 Sekretaris Kabinet Pramono Anung 22 Oktober 2019 Petahana 5 Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan 9 September 2016 Petahana 6 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 22 Oktober 2019 Petahana 7 Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko 28 April 2021 Petahana 8 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Luhut binsar panjaitan menteri apa Susantono 10 Maret 2022 Petahana Wakil menteri Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Indonesia Maju. [16] No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Wakil dari Partai 1 Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar 25 Oktober 2019 Petahana Non Partai 2 Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono 25 Oktober 2019 23 Desember 2020 Non Partai Muhammad Herindra 23 Desember 2020 Petahana Non Partai 3 Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara 25 Oktober 2019 Petahana Non Luhut binsar panjaitan menteri apa 4 Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga 25 Oktober 2019 Petahana Golkar 5 Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong 25 Oktober 2019 Petahana Non Partai 6 Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi 25 Oktober 2019 Petahana Non Partai 7 Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo 25 Oktober 2019 Petahana PDI-P 8 Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi 25 Oktober 2019 Petahana PPP 9 Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra 25 Oktober 2019 Petahana PSI 10 Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo 25 Oktober 2019 Petahana Perindo 11 Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin 25 Oktober 2019 23 Desember 2020 Non Partai Kartika Wirjoatmodjo 25 Oktober 2019 Petahana Non Partai Pahala Mansury 23 Desember 2020 Petahana Non Partai 12 Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono 23 Desember 2020 Petahana Non Partai 13 Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi 23 Desember 2020 Petahana Non Partai 14 Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej 23 Desember 2020 Petahana Non Partai Proporsi partai Untuk jabatan wakil menteri, komposisi partai politik dibanding non partai politik adalah 5 berbanding 15, dengan rincian sebagai berikut.

Partai Wakil Menteri Periode Jabatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 orang) John Wempi Wetipo Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2019– Partai Golongan Karya (1 orang) Jerry Sambuaga Wakil Menteri Perdagangan 2019– Partai Persatuan Pembangunan (1 orang) Zainut Tauhid Sa'adi Wakil Menteri Agama 2019– Partai Solidaritas Indonesia (1 orang) Surya Tjandra Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang 2019– Partai Persatuan Indonesia (1 orang) Angela Tanoesoedibjo Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019– Perombakan Perombakan I Pada 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet susunan Kabinet Indonesia Maju dengan mengganti enam menteri.

[17] Mereka dilantik pada 23 Desember 2020. [18] • Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya menggantikan Menteri Sosial Juliari Batubara. • Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. • Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN, menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

• Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi • Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.

• Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menggantikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto Pada hari yang bersamaan, Presiden Joko Widodo juga melantik lima wakil menteri, yang komposisinya adalah dua wakil menteri pengganti dan tiga wakil menteri baru. [19] • Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan menggantikan Sakti Wahyu Trenggono. • Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I menggantikan Budi Gunadi Sadikin.

• Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. • Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian. • Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perombakan II Pada 27 April 2021, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet dengan melantik dua menteri berdasarkan hasil penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

[20] Selain itu, Kementerian Investasi juga dibentuk. Mereka dilantik pada 28 April 2021. [21] [2] • Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menjadi Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Galeri • Potret bersama • • ^ Chandra Gian Asmara (23 Oktober 2019). "Sambil Duduk Di Tangga, Jokowi Umumkan Kabinet Indonesia Maju".

CNBC Indonesia. Diakses tanggal 25 Oktober 2014. • ^ a b "Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi, Mendikbudristek, dan Kepala BRIN". Laman Resmi Presiden Republik Indonesia - Kementerian Sekretariat Negara. 28 April 2021. Diakses tanggal 29 April 2021. • ^ a b Silaban, Martha Warta (2019-08-15). "Kabinet Baru, Jokowi Sebut akan Bentuk Kementerian Investasi". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-10-23.

• ^ Rizqo, Kanavino Ahmad. "Menelaah Janji Luhut binsar panjaitan menteri apa soal Menteri Muda hingga Kabinet 55% Profesional".

luhut binsar panjaitan menteri apa

detiknews. Diakses tanggal 2019-10-23. • ^ "Jokowi Bocorkan Susunan Kabinet Baru: Satu Kepala Daerah Bakal Jadi Menteri, Ada yang Harus Pergi". Tribunnews.com.

Diakses tanggal 2019-10-23. • ^ detikcom, Tim. "PDIP Mengunci Kursi: Menteri Terbanyak dan Ketua DPR". detiknews. Diakses tanggal 2019-10-23.

• ^ Liputan6.com ([publishdate]). "Wishnutama, Sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Jokowi Jilid II". liputan6.com. Diakses tanggal 2019-10-23. Periksa nilai tanggal di: -date= ( bantuan) • ^ fra, bmw (23 Oktober 2019). "Daftar Lengkap Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2019-10-23. • ^ Resmi! Ini Susunan Kabinet Jokowi 2019-2024 • ^ "Mahfud Md Jadi Mendagri Ad Interim, Ada Apa dengan Tito?". detik.com.

luhut binsar panjaitan menteri apa

28 Agustus 2020. Diakses tanggal 28 Agustus 2020. [ pranala nonaktif permanen] • ^ Trio Hamdani (4 Februari 2022). "Bahlil Ditunjuk Jadi Menteri ESDM Ad Interim, Arifin Tasrif ke Mana?". detik.com. detikfinance. Diakses tanggal 4 Februari 2022. • ^ Menteri ESDM Arifin Tasrif Sembuh Dari Covid, Kembali Bekerja Hari Ini • ^ Andhika Prasetia (14 Maret 2020).

luhut binsar panjaitan menteri apa

"Menhub Positif Corona, Tugasnya Sementara Dipegang Luhut". detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-13. Diakses tanggal 15 Maret 2020. • ^ Anthika Rahma (6 Mei 2020).

"Budi Karya Sumadi: Saya Sudah Efektif Jadi Menhub Lagi".

luhut binsar panjaitan menteri apa

liputan6. Diakses tanggal 11 Mei 2020. • ^ "Jokowi Tunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy jadi Plt Mensos". cnnindonesia.com. 6 Desember 2020. Diakses tanggal 6 Desember 2020. • ^ "Inilah Nama-Nama 12 Wakil Menteri Yang Diumumkan Dan Diperkenalkan Oleh Presiden Jokowi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 26 Oktober 2019. • ^ Dian Erika Nugraheny (22 Desember 2020). "Jokowi Umumkan Reshuffle, Ini 6 Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju".

Kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember 2020. • ^ Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (22 Desember 2020). "Jokowi Umumkan Reshuffle, Ini 6 Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju". Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 22 Desember 2020. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Fitria Chusna Farisa (23 Desember 2020).

"Jokowi Lantik 5 Wakil Menteri Baru, Ini Nama-namanya". Kompas.com. Diakses tanggal 24 Desember 2020.

luhut binsar panjaitan menteri apa

• ^ Amirullah (9 April 2021). "Jokowi Lebur Fungsi Kemenristek ke Kemendikbud". Tempo.co. Diakses tanggal 27 April 2021. • ^ Amirullah (27 April 2021).

"Selain Menteri Investasi dan Mendikbud Ristek, Besok Jokowi Lantik Kepala BRIN". Merdeka.com. Diakses tanggal 27 April 2021. Pranala luar • Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara • Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Kabinet Pemerintahan Indonesia Didahului oleh: Kabinet Kerja Kabinet Indonesia Maju 2019–sekarang Petahana • Luhut binsar panjaitan menteri apa KP: Edhy Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan ( a.i.), Syahrul Yasin Limpo ( a.i.), Sakti Wahyu Trenggono • Menparekraf/Kepala Baparekraf: Wishnutama Kusubandio, Sandiaga Uno • Menhub: Budi Karya Sumadi • Menteri ESDM: Arifin Tasrif • Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono • Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar • Meninves/ Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia • Menkes: Terawan Agus Putranto, Budi Gunadi Sadikin • Mensos: Juliari Batubara, Muhadjir Effendy ( a.i.), Tri Rismaharini • Menag: Fachrul Razi, Yaqut Cholil Qoumas • Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmawati • Menteri DPDTT: Abdul Halim Iskandar • Menpora: Zainudin Amali • Mendikbudristek: Nadiem Makarim • Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa • Mensesneg: Pratikno • Kepala BRIN: Laksana Tri Handoko • Kepala IKN: Bambang Susantono • Jaksa Agung: Arminsyah ( Plt.), ST Burhanuddin • Panglima TNI: Hadi Tjahjanto, Andika Perkasa • Kapolri: Ari Dono Sukmanto ( Plt.), Idham Azis, Listyo Sigit Prabowo • Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko • Halaman ini terakhir diubah pada 10 Maret 2022, pukul 08.29.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Luhut binsar panjaitan menteri apa • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui mahasiswa yang berunjuk rasa saat kunjungan ke Universitas Indonesia (UI), Selasa (12/4/2022).

Luhut terlibat debat dengan mahasiswa. Dari pantauan MNC Portal di lokasi, usai mengadakan pertemuan tertutup dengan pihak kampus, Luhut menemui mahasiswa yang menunggu di luar.

Tampak Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo dengan pengeras suara melantangkan aspirasi mereka. Luhut yang mengenakan kemeja putih menyimak mahasiswa sambil melipat kedua tangannya. Puluhan mahasiswa berhadapan langsung dengan Luhut Padjaitan hanya dihalangi portal setinggi pinggang. Di depan Menko Luhut Pandjaitan, Ketua BEM UI melantangkan penolakan pemilu 3 periode. "Kami lihat di media, bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menyuruh ketua partai menyampaikan wacana penundaan pemilu," ujar Bayu dalam orasinya.

Saat itu sejumlah mahasiswa juga berorasi menyebut Indonesia penuh masalah dalam setahun terakhir. Di tengah orasi itu, Luhut menyela dan mempersilakan mahasiswa bertanya. "Jadi gini gini, mau kalian apa? Biar saya yang menjawab," ujar Luhut di sana, Selasa (12/4/2022). Sebagian mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap wacana presiden 3 periode. "Ini seakan-akan pemerintah mengizinkan 3 periode dan penundaan pemilu," ucap seorang mahasiswa. Baca juga: Ditanya Mahasiswa UI Soal Big Data, Luhut: Saya Punya Hak untuk Tak Membagikan ke Kalian Luhut pun membantah itu sambil geleng-geleng.

"Kamu berasumsi," kata Luhut kepada mahasiswa itu. Pantauan MNC Portal di lokasi, mahasiswa berdebat dengan Luhut sambil mengibarkan bendera kuning. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan, "Turut berduka cita atas meninggalnya demokrasi UI dan Indonesia".
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk bisa menekan harga BBM di dalam negeri.

Upaya efisiensi pun dilakukan termasuk dengan pemakaian mobil listrik. "Jadi nanti mobil listrik ini kita dorong karena itu juga menghemat penggunaan fuel (BBM) luhut binsar panjaitan menteri apa depan," katanya dikutip Antara, Jumat (1/4/2022). Langkah efisiensi lain yang dilakukan yaitu dengan pengembangan lumbung pangan (food estate). Menurut Luhut, dengan memiliki ketahanan pangan, maka Indonesia akan bisa menghindari gejolak kenaikan harga pangan yang terjadi di dunia.

"Food estate yang kita buat, Presiden perintahkan kita dorong lagi semua supaya itu bisa menghindari kenaikan harga di dunia ini yang sekarang bergejolak," ujar Luhut.

Sri Mulyani Sebut Luhut Binsar Panjaitan Jadi Menteri Paling Tajir, Kena PPh Paling Tinggi 35%




2022 www.videocon.com