Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

MAS Khoirul- hai semua. Hari ini saya menampilkan soal dan pembahasan tentang materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia mapel PPKn kelas XI.

Pembahasannya ada dibawah sendiri. Semoga artikel ini bisa jadi referensi kalian, dan selamat belajar!!! Soal dan pembahasan latihan penilaian harian 1. Hukum adalah himpunan peraturan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari. A. Miriam Budiardjo B. Abraham Lincoln C. Uthrect D. S.M.Amin,S.H E. W.J.S. Poerwadarminta Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

2. Sistem hukum adalah. A. satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya B.

hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya C. sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas D.

kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah. A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi C. bersifat memaksa D. mengatur perilaku warga masyarakat E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

4. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi. A. hukum formil dan hukum materil B. hukum tertulis dan tidak terulis C. hukum publik dan privat D. hukum nasional dan internasional E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi 5.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum. A. tertulis B. tidak tertulis C. nasional D. publik E. internasional Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

6. Perhatikan data dibawah ini ! 1. Hukum Tata Negara (HTN) 2. Hukum Administrasi Negara (HAN) 3. Hukum Perdata 4. Hukum Pidana 5. Hukum Acara Pidana Tata hukum yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, adalah ….

A. 1,2,3,4 B. 1,2,4,5 C. 1,3,4,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,4,5 Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 7. Dibawah ini yang termasuk contoh dari seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum perdata adalah … A. Korupsi B. Perebutan harta warisan C. Penculikan D. Pelanggaran dalam pemilu E. Penipuan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 8. Yang bukan termasuk contoh tindakan pelanggaran hukum dalam kategori pelanggaran hukum pidana adalah.… A. Pencurian B. Pembunuhan C.

Pencemaran nama baik D. Perceraian E. Penganiayaan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 9. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini.

Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 …. A. pasal 26 ayat 1 B. pasal 27 ayat 1 C. pasal 28 D. pasal 30 ayat 3 E. pasal 34 ayat 2 Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

10. Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu di sebut dengan hukum. A. Positif B. Negatif C. Pidana D. Publik E. Material Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 11. Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah …. A. Pengadilan Umum B. Pengadilan Agama C. Peradilan Militer D. Pengadilan Tata Usaha Negara E. Mahkamah Agung Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 12. Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat … A.

Provinsi B. Kecamatan C. Ibukota negara D. Kabupaten/Kota E. Kelurahan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 13. Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat … A.

Provinsi B. Kecamatan C. Ibukota negara D. Kabupaten/Kota E. Kelurahan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 14. Tugas dari Peradilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara ….

A. Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian B. Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang C. Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia D.

Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam E. Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

15. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara adalah … A. Pengadilan Umum B. Pengadilan Agama C. Peradilan Militer D. Pengadilan Tata Usaha Negara E. Mahkamah Agung Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

16. Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu.

Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa . A. Kasasi B. Banding C. Amnesti D. Rehabilitasi E. Peninjauan kembali Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 17. Perhatikan data dibawah ini !

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.

4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 5. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah 6.

Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor . A. 1 dan 2 B.

2 dan 5 C. 3 dan 6 D. 4 dan 5 E. seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dan 6 Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 18. Pengadilan tingkat kedua ialah. A. Pengadilan negeri B. Pengadilan tinggi C. Mahkamah agung D. Mahkamah konstitsui E. Pengadilan Agama Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 19. Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah.

A. BPK B. Presiden C. MA D. Kabinet E. DPR Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 20. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal… A. 24 ayat (1) B. 24 ayat (2) C. 24 ayat (3) D. 24 A E.

24 B Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 21. Andi melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya untuk pemilu. Dari contoh kasus diatas maka hukuman yang dijatuhkan pada Andi termasuk hukuman. A. Pengumuman keputusan hakim B. Perampasan barang- barang tertentu C.

Pencabutan hak-hak tertentu D. Pidana penjara E. Pidana denda Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 22. Salah satu alasan untuk menahan seseorang tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum ialah .

A. perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum perdata B. dikuatirkan tersangka menghilangkan alat bukti/barang bukti C. tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain D.

ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara E. perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap harta benda Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 23. Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan merupakan pengertian norma.

a. Agama b. Hukum c. Kesusilaan d. Kesopanan e. Adat Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 24. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah. a.

Belajar saat mau ujian saja b. Mengendarai motor tanpa SIM c. Menghormati guru yang mengajar d. Membuang sampah pada tempatnya e. Mengikuti balap motor liar 25. Yang tidak termasuk contoh sikap positif terhadap hukum adalah.… A. Masyarakat Indonesia taat dalam membayar pajak B. Adanya kalian SMA/SMK menjadi anggota gank tertentu C. Memakai helm saat mengendarai sepeda motor D.

Ikut mencoblos di TPS saat Pilkada DKI Jakarta E. Membuat Kartu Tanda Penduduk Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 26. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakannya itu dengan hukuman tertentu adalah pendapat dari.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

A. J.C.T. Simorangkir B. S.M. Amin C. E.M. Meyers D. Immanuel Kant E. Rowan Atkinson Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 27. “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Pernyataan tersebut merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 yaitu pasal….

A. 1 ayat (1) B. 1 ayat (2) C. 1 ayat (3) D. 2 ayat (1) E. 2 ayat (2) Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 28. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan isinya adalah… A. Hukum undang-undang dan traktat B. Hukum kebiasaan dan internasional C. Hukum traktat dan nasional D.

Hukum publik dan privat E. Hukum alam dan kebiasaan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 29. Yang tidak termasuk penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah… A. Hukum undang-undang B. Hukum kebiasaan C. Hukum traktat D. Hukum yurisprudensi E. Hukum alam Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 30. Perhatikan pernyataan berikut : 1. Hukum nasional 2. Hukum internasional 3. Hukum alam 4. Hukum asing 5. Hukum tata negara Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah.

A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,3,4 D. 2,3,5 E. 3,4,5 Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 31. Perhatikan pernyataan berikut ! 1. Berisi perintah dan larangan 2. Perintah dan larangan bersifat memaksa 3. Berisi anjuran dan perintah 4. Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum sanksi atau hukuman Yang merupakan ciri-ciri dari hukum adalah.

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2 ,3, 4 E. 1, 2, 3, 4 Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 32. Dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi antarnegara, Indonesia perlu memperluas perjanjian ….

A. Bilateral B. Multilateral C. Ekstradisi D. Ekspansi E. Regional Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 33. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu…. A. Traktat B. Undang – undang C. Doktrin D. Yurisprudensi E. Kebiasaan internasional Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 34. Ius Constitutum adalah .

A. Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia B. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tersebut. C. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang D. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu E. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum 35.

Di bawah ini yang merupakan pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya adalah…. A. Ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi/alam B. Hukum material, hukum formal, hukum undang-undang C. Ius constitutum, ius constituendum, hukum kebiasaan D.

Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja E. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 36. Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu…. A. Tertulis dan tidak tertulis B. Objektif dan subjektif C. Material dan formal D. Privat dan publik E.

Nasional dan gereja Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 37. Peradilan Umum adalah badan peradilan yang meliputi …. A. Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. B. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum ibukota negara. C. Pengadilan MA yang berkedudukan di ibukota propinsi D.

Peradilan Militer E. Mahkamah Konstitusi Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 38. Perhatikan pernyataan di bawah ini : 1) A menggugat B agar melunasi hutang-hutangnya 2) C menganiaya D hingga luka di sekujur tubuhnya 3) Paslon Gubernur DKI yang kalah menggugat keputusan KPU DKI Jakarta 4) X mengadukan Y tetangganya yang mencuri jambu miliknya 5) Z seorang militer aktif desersi meninggalkan tugas tanpa izin komandan Yang termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri ialah ….

A. 1)2) dan 4) B. 2)3) dan 4) C. 1)2) dan 5) D. 1)3) dan 5) E. 3)4) dan 5) Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 39. Lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara ialah. A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Yudisial D. Komisi Pemberantasan Korupsi E. Badan Pemeriksa Keuangan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 40. Pengadilan tingkat pertama ialah.

A. Pengadilan Negeri B. Pengadilan Tinggi C. Mahkamah Agung D. Mahkamah Konstitusi E. Pengadilan Agama 41. Perhatikan kasus berikut ini : Apabila terjadi suatu kasus hukum dimana seorang warga masyarakat melakukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dan kebijakan dari instansi pemerintah yang menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari kasus tersebut penggugat merasa di rugikan baik moril maupun materiil, sehingga warga masyarakat tersebut dapat melakukan gugatan ke …. A. Pengadilan Negeri B. Pengadilan Tinggi C. Mahkamah Agung D. Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Pengadilan Tipikor Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 42. Apabila ada seorang pejabat sedang mengendarai mobil berhadapan dengan Polantas yang sedang razia, kebetulan tidak membawa surat-surat kendaraan dan tidak menggunakan sabuk pengaman, maka sikap yang paling baik adalah. A. tancap gas meninggalkan Polisi yang sedang razia B.

mengakui kesalahan dan menerima surat tilang tapi tidak mau diadili di pengadilan C. minta diijinkan pergi karena dia seorang pejabat sedang ada urusan dinas D.

memberi sedikit uang kepada petugas dan langsung pergi E. menerima surat tilang dan diselesaikan di pengadilan Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri! 43. Yang bukan termasuk hukuman pokok ialah. A. Pidana mati B. Pidana penjara C. Pidana kurungan D. Pengumuman keputusan hakim E. Pidana denda Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

44. Dalam Hukum apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan. Contoh: Aviscena meminjam uang pada Reyhan dan berjanji akan mengembalikannya sebulan kemudian. Ternyata sudah melewati batas yang telah ditentukan Aviscena tidak mau melunasi utangnya dengan alasan belum punya uang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut ada dua:a) Kemungkinan pertama Aviscena wajib membayar utang.b) Kemungkinan kedua Aviscena dibebaskan/diperpanjang pembayarannya asal ada kata sepakat antara Aviscena dan Reyhan, Dalam kasus tersebut termasuk penggolongan hukum berdasarkan.

A. sifatnya hukum B. isinya hukum C. waktu berlakunya D. tempat berlakunya E. cara mempertahankannya Pembahasannya Ada Dibawah Sendiri!

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

45. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah. A. Memanipulasi data untuk kepentingan pribadi B. Mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan C. Menghormati guru yang mengajar saja D. Membuang sampah pada tempatnya E. Memindahkan barang orang lain tanpa izin Kunci Jawaban: No. Jawaban No. Jawaban No. Jawaban No. Jawaban No. Jawaban 1 C 11 E 21 C 31 B 41 D 2 A 12 A 22 B 32 C 42 E 3 A 13 D 23 C 33 C 43 D 4 B 14 A 24 D 34 D 44 B 5 B 15 D 25 B 35 A 45 D 6 E 16 E 26 A 36 B 7 B 17 A 27 C 37 A 8 D 18 B 28 D 38 A 9 B 19 C 29 E 39 B 10 A 20 A 30 B 40 A Ulasan Lengkap Memang pada dasarnya negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana ada pada penuntut umum (jaksa).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) : a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menyitir pendapat Andrew Ashworth dalam “ Victim Impact Statements and Sentencing ” The Criminal Law Review, (hlm. seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum yang dikutip oleh Dr.

Lilik Mulyadi S.H., M.H. dalam tulisannya “ Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ” yang dimuat dalam laman badilum.info, dikatakan bahwa k edudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied) (hal. 2). Hal ini tampak dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa publik (korban) belum diberikan akses terhadap upaya hukum pidana karena posisi korban digantikan oleh penuntut umum/jaksa.

Hal ini terjadi karena belum diterapkannya pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Lebih jauh mengenai pendekatan restorative justice, simak artikel berikut: - Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice; - Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia oleh Jecky Tengens, S.H. Mengenai upaya hukum yang mungkin diupayakan oleh korban, Peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), Arsil berpendapat bahwa bila jaksa tidak mengajukan banding, korban dapat melakukan upaya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana yaitu melalui ranah perdata.

Lebih jauh, simak Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana? Selain itu, bila jaksa tidak mengajukan banding sedangkan putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan terutama bila kasus tersebut menyangkut kepentingan publik.

Jaksa yang terbukti tidak mengajukan banding, dapat terancam sanksi disiplin. Lebih jauh, simak Sanksi untuk Jaksa yang Tidak Mengajukan Banding.
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan A. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan.

Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia B. Uraian Materi 1. Perangkat Lembaga Peradilan Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan.

Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atauperangkatnya. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. a. Peradilan Umum Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986.

Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 1) Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas: - pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), - hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), - panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda penganti), - sekretaris dan jurusita (yang dibantu oleh juru sita pengganti) 2) Pengadilan Tinggi Pengadilan seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas - pimpinan, - hakim anggota, - panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. 3) Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkmah Agung terdiri atas - pimpinan, - hakim anggota, - panitera dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial. b. Peradilan Agama Peradilan agama di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. 1) Pengadilan Agama Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua mahkamah agung.

Wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh ketua Pengadilan Agama 2) Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas: - pimpinan, - hakim anggota, - panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi.

Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama. c. Peradilan Tata Usaha Negara Pada awalnya, Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas : - pimpinan, - hakim anggota, - panitera, - sekretaris dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

KetuaWakil ketua dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas - pimpinan, - hakim anggota, - panitera dan sekretaris.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. d. Peradilan Militer Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI.

Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal dan oditurat militer pertempuran e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi keberadaanya merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Susunan organisasinya terdiri atas: - seorang Ketua merangkap anggota, - seorang Wakil Ketua merangkap anggota, - dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. 2. Tingkatan Lembaga Peradilan Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia.

Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilandimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya.

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut: a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang: 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. b. Pengadilan Tingkat Kedua Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang.

Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi : 1)Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2)Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

3)Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakimpengadilan negeri di daerah hukumnya 4)Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah: 1)mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang dimintakan banding.

2)Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. c. Kasasi oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Hal tersebut dapat terjadi karena: 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.

2) Melampaui batas wewenang 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 3. Peran Lembaga Peradilan Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kemudian ditegaskan kembali oleh UU Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. a.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

Lingkungan Peradilan Umum Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Disamping itu pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang : a.

Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang; dan c.

Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi b. Lingkungan Peradilan Agama Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi: 1) Anggota TNI 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam hurupt 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus di adili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya 2) Perbuatan tercela, dan/atau; 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945.

C. Rangkuman Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perangkat lembaga peradilan terdiri atas ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi 2. Didalam peradilan umum, terdapat tiga tingkat pengadilan, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

3. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya D.

Latihan Soal 1. Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu.

Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa . A. Kasasi B. Banding C. Amnesti D. Rehabilitasi E. Peninjauan kembali 2. Perhatikan data dibawah ini ! 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.

4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 5. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah 6. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya. Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor .

A. 1 dan 2 B. 2 dan 5 C. 3 dan 6 D. 4 dan 5 E. 5 dan 6 3. Pengadilan tingkat kedua ialah. A. Pengadilan negeri B. Pengadilan tinggi C.

Mahkamah agung D. Mahkamah konstitsui E. Pengadilan Agama 4. Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah. A. BPK B. Presiden C. MA D. Kabinet E. DPR 5. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal… A. 24 ayat (1) B. 24 ayat (2) C. 24 ayat (3) D. 24 A E. 24 B d. Lingkungan Peradilan Militer Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi: 1) Anggota TNI 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam hurupt 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus di adili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya 2) Perbuatan tercela, dan/atau; 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945.

C. Rangkuman Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perangkat lembaga peradilan terdiri atas ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi 2. Didalam peradilan umum, terdapat tiga tingkat pengadilan, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 3. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya D. Penugasan Mandiri (optional) Setelah mempelajari materi perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, mohon ananda untuk menemukan ungkapan yang dapat dijadikan motto bagi lembaga peradilan berikut maknanya pada tabel berikut! Contoh : “ANDA BIJAK, TAAT PAJAK” No Lembaga Peradilan Kata-Kata Mutiara/Ungkapan Makna Ungkapan 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3.

Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara 5. Mahkamah Agung 6. Mahkamah Konstitusi E. Latihan Soal Pembahasan 1. Peninjauan kembali adalah apabila Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu.

Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana 2. • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram
Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 1 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA PPKn KELAS XI PENYUSUN RIZANUR, M.Pd SMAN 29 JAKARTA @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 2 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 DAFTAR ISI PENYUSUN .

2 DAFTAR ISI . 3 GLOSARIUM . 5 PETA KONSEP. 6 PENDAHULUAN . 7 A. Identitas Modul. 7 B. Kompetensi Dasar. 7 C. Deskripsi Singkat Materi . 7 D. Petunjuk Penggunaan Modul. 7 E. Materi Pembelajaran .

8 KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 . 9 Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum . 9 A. Tujuan Pembelajaran . 9 B. Uraian Materi. 9 C. Rangkuman . 13 D. Penugasan Mandiri . 14 E. Latihan Soal . 14 F. Penilaian Diri . 18 KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 .19 Tata Hukum Republik Indonesia.19 A. Tujuan Pembelajaran .

19 B. Uraian Materi. 19 C. Rangkuman . 22 D. Penugasan Mandiri . 23 E. Latihan Soal . 23 F. Penilaian Diri . 26 KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 .27 Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan .27 A. Tujuan Pembelajaran . 27 B. Uraian Materi. 27 C. Rangkuman . 30 D. Penugasan Mandiri . 30 E. Latihan Soal . 31 F. Penilaian Diri . 34 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 3 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 .35 Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan .35 A.

Tujuan Pembelajaran . 35 B. Uraian Materi. 35 C. Rangkuman . 40 D. Penugasan Mandiri (optional). 41 E. Latihan Soal . 41 F. Penilaian Diri . 44 KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 .45 Sikap dan Perilaku sesuai hukum .45 A.

Tujuan Pembelajaran . 45 B. Uraian Materi. 45 C. Rangkuman . 49 D. Penugasan Mandiri . 49 E. Latihan Soal . 50 F. Penilaian Diri . 53 EVALUASI .54 DAFTAR PUSTAKA .59 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 4 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 GLOSARIUM Hukum Peraturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi, yang dibuat oleh Klasifikasi pihak yang berwenang untuk mengatur masyarakat demi ketertiban, Sistem keamanan, dan keadilan di dalam masyarakat Struktur Pengadilan Proses menuju demokrasi penyusunan bersistem dalam kelompok Peradilan ataugolongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 5 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 PETA KONSEP SISTEM SISTEM HUKUM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA SISTEM PERADILAN PENGERTIAN, TATA HUKUM RI MAKNA & FUNGSI, PERANGKAT, SIKAP DAN UNSUR, SIFAT, LANDASAN HUKUMTINGKATAN, DAN PERILAKU SESUAI KARAKTERISTIK, SERTA KLASIFIKASI PERAN LEMBAGA LEMBAGA PERADILAN HUKUM KLASIFIKASI PERADILAN HUKUM @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 6 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 PENDAHULUAN A.

Identitas Modul Mata Pelajaran : PPKn Kelas : XI Alokasi Waktu : 10 x 45 Menit/5 kali pertemuan Judul Modul : Sistem Hukum seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum Peradilan di Indonesia B. Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Pengetahuan Kompetensi Dasar Keterampilan 3.3 Memproyeksikan sistem hukum dan 4.3 Menyaji hasil penalarantentang peradilan di Indonesia sesuai dengan sistem hukum dan peradilan di Undang – Undang Dasar Negara Tahun Indonesia sesuai dengan 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Deskripsi Singkat Materi Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenaisistem hukum dan peradilan di Indonesia.Didalam modul ini terdapat materi sistem hukum, yang berisi tentang pengertian, unsur, sifat, karakteristik, dan klasifikasi hukum, serta tata hukum Republik Indonesia.

Modul inipun membahas materi tentang sistem peradilan di Indonesia, yang berisi tentang makna, landasaan hukum, klasifikasi, perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, serta memberikan bekal bagi kalian untuk bersikap dan berperilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semoga dengan mempelajari modul ini, kalian semakin mengerti dan memahami apa itu hukum, sehingga dapat terhindar dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan hukum.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

D. Petunjuk Penggunaan Modul Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut : 1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh. 2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri. 3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh- sungguh.

Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar. 4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya negara Republik Indonesia ini menjadi negara hukum @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 7 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 E.

Materi Pembelajaran Modul ini terbagi menjadi 5 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. Pertama : Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Kedua : Tata Hukum Republik Indonesia Ketiga : Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan Keempat : Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan Kelima : Sikap dan Perilaku sesuai hukum @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 8 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum A.

Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum,mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Uraian Materi Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Mengapa kita harus memahami persoalan hukum ? ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan, sudah pasti akan bersinggungan dengan hal yang berbau hukum.

Sementara, setiap unit sosial, seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dari yang terkecil, seperti keluarga, sekolah, koperasi, klub sepak bola, sampai yang terbesar seperti negara dibangun dengan pondasi hukum. Dengan demikian, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita harus memejamkan mata kembali, pasti selama rentang waktu tersebut kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan baik jika sesuai hukum yang berlaku maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti pelanggaran hukum.

Fakta yang kita terima berdasarkan informasi yang kita dapat melalui buku bacaaan maupun media sosial, ternyatapelaksanaan hukum di negara Indonesia tercinta ini belum berjalan sebagaimana mestinya? Mengapa hal ini bisa terjadi ? apakah kita kekurangan atau mengalami kekosongan hukum sehingga tak ada aturan yang benar-benar ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

Atau memang masyarakatnya saja yang tidak disiplin, tidak memiliki sikap dan kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk bisa memahami lebih mendalam tentangmasalah hukum ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi hukum itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

1. Pengertian hukum Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan.Hukum bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum.Definisi hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Pengertian Hukum menurut para Ahli Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu: 1) Prof. Dr. Van Kan Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.

2) S.M. Amir, S.H Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 3) Van Apeldoorn @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 9 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan.

4) Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

5) Mr. E.M. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas.

6) Drs. E. Utrecht, S.H Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 7) Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama.

Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 8) M.H. Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.

2. Unsur Unsur Hukum Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur : 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu.

Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. 3. Karakteristik Hukum Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri hukum : 1) Berisi perintah dan atau larangan 2) Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. 3) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. 4) adanya sanksi atau hukuman Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya.

Ciri-ciri hukum satu ini memberikan seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 10 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku.

4. Sifat Hukum Adapun sifat dari hukum, adalah sebagai berikut : 1) Bersifat Mengatur Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat 2) Bersifat Memaksa Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya.

hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum. 5. Klasifikasi Hukum Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang- undangan seperti contoh : hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.

b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang- undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan.

Seperti contoh : hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang- undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 2) Berdasarkan sumbernya. Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum Undang- Undang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin. Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum.

Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian: a. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum.

Misalnya:Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll b. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45).

Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya.

Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang- undang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang. 3) Hukum kebiasaan, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 11 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum.

Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: a) Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum.

b) Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat. 4) Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara- negara yang terlibat didalamnya.

Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral. 5) Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim- hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.

6) Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka.

Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya.

Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. 7) Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi. a. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.

b. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. c.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. 8) Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi empat yaitu : hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja. a. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. b. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia.

c. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. d. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja 9) Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni : a. Hukum yang memaksa, merupakan seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun.

b. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri 10) Berdasarkan cara mempertahankannya : a. Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan. b. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut.

11) Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni : a. Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum.

b. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. 12) Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yakni : a. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 12 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata.

b. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara, 13) Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni : a.

Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal : UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. b. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal : UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. c.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal : UU No.

2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC. C. Rangkuman 1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. 2. hukum itu meliputi unsur-unsur : 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

3. Karakteristik hukum terdiri atas : berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman. 4.

Klasifikasi hukum didasarkan pada : bentuknya (tertulis dan tidak tertulis), sumbernya (undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin), tempat berlakunya (hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional), cara mempertahankannya (hukum formal dan materiil), waktu berlakunya (hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam), isinya (hukum publik dan hukum privat), wujudnya (hukum subyektif dan hukum obyektif), sifatnya (hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur) @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 13 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 D.

Penugasan Mandiri Untuk mengukur sikap dan keterampilan berpikir ananda, penugasan mandiri pada kegiatan belajar kali ini adalah mempelajari konsep sistem hukum dalam bentuk tabel.

Mohon kalian menchecklist pilihan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di tabel berikut PILIHAN JAWABAN No PERTANYAAN YA RAGU-RAGU TIDAK 1. Apakah anda setuju bahwa harus ada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Apakah dengan adanya hukum terjadi ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat 3. Benarkah bahwa hukum berlaku seperti pisau, tajam ke atas, tumpul ke bawah 4. Hukum berfungsi mengatur tingkah laku manusia seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum.

Setujukah anda harus ada sanksi bagi pelanggar hukum 6. Setujukah anda hukuman terberat bagi pelanggar hukum adalah hukuman mati 7. Apakah dalam keluarga anda juga dikenal adanya hukum atau aturan 8. Apakah anda menerima aturan yang ada di rumah 9. Apakah anda tahu bahwa di sekolah juga ada aturan, yakni tata tertib sekolah 10. Apakah anda menerima aturan sekolah tersebut E. Latihan Soal 1.

Hukum adalah himpunan peraturan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari. A. Miriam Budiardjo B. Abraham Lincoln C. Uthrect D. S.M.Amin,S.H E. W.J.S. Poerwadarminta 2. Sistem hukum adalah. A. satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya B.

hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya C. sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas D. kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 14 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh 3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah. A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi C. bersifat memaksa D. mengatur perilaku warga masyarakat E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut 4.

Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi. A. hukum formil dan hukum materil B. hukum tertulis dan tidak terulis C. hukum publik dan privat D. hukum nasional dan internasional E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi 5. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum. A. tertulis B. tidak tertulis C. nasional D. publik E. internasional @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 15 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1 NO KUNCI JAWABAN 1C 2A 3A 4B 5B Pembahasan 1.

pengertian Hukum menurut para ahli; 1) Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 2) Mr. E.M. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 3) Drs. E. Utrecht, S.H Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.

4) Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 5) M.H. Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.

2. Sistem hukum adalah, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya 3. hukum itu meliputi unsur-unsur : 1) Berisi perintah dan atau larangan 2) Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. 3) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. 4) adanya sanksi atau hukuman 4.

Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian menurut bentuknya yaitu; 1) Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang- undangan seperti contoh : hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 16 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 2) Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang- undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan.

Seperti contoh : hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang- undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 5. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertulis karena, 1) merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. 2) merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

3) merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikannya dengan tata hukum nasional. 4) memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri.

5) memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. 6) memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan, 7) merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 17 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 F.

Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√)pada tabel berikut : No. Submateri Pokok Ya Tidak 1. Saya dapat mendeskripsikan pengertian hukum 2. Saya dapat menjelaskan unsur-unsur hukum 3. Saya dapat menjelaskan sifat-sifat hukum 4.

Saya dapat menguraikan karakteristik hukum 5. Saya dapat menjelaskan tentang klasifikasi hukum Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review). @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 18 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 Tata Hukum Republik Indonesia A.

Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang tata hukum Republik Indonesia yaitu segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara ini yang dianggap sebagai hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif.

Hukum nasional bangsa ini diantaranya adalah proklamasi 17 agustus 1945, UUD NRI tahun 1945, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara pidana maupun perdata, dan lain-lain produk hukum negara RI. B. Uraian Materi Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tata hukum Republik Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang hukum positif yang ada di Indonesia.

Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa tata hukum Indonesia dimaknai sebagai semua peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau negara dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun ia berada.

Dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus memiliki kesetaraan didalam hukum, mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Selanjutnya, jika kita tarik benang merahnya berarti setiap warga negara harus mengetahui dan memahami segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara sebagai hukum positif yang dapat mengatur, bahkan memaksa warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat tersebut.

Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami tata hukum negara kita dan berpartisipasi aktif, bahkan bersikap kritis terhadap semua peraturan yang ada, yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita sebagai warga negara. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

1. Tata hukum Republik Indonesia Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Oleh karena itu ada sarjana yang mempersamakan tata hukum dengan Hukum Positif atau Ius Constitutum.

Tujuan tata hukum ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan- peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri terhadap tata hukum itu.

Tiap-tiap tata hukum mempunyai struktur tertentu, yakni strukturnya sendiri. Masyarakat yang menerapkan dan menuruti tata hukum itu hidup, berkembang, bergerak, berubah. Demikianpun tata hukumnya, sehingga strukturnya dapat berubah pula, oleh sebab itu dikatakan, bahwa tata hukum mempunyai struktur terbuka.Tata hukum @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 19 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, ditetapkan oleh Negara Indonesia.

Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia ini baru muncul sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17-08-1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia ini, maka dibentuklah tata hukumnya, hal itu dapat kita lihat berdasarkan perjalanan sejarah ketatanegaraan yang terdapatdalam : 1) Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.” 2) Pembukaan UUD NRI Tahun1945: “Atas berkat Rahmat Allah Ynag Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,” “Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.” Pernyataan tersebut mengandung arti: a.

Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat. b. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar negara itulah tertulis tatahukum Indonesia (yang tertulis). UUD NRI Tahun 1945 hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari Tata Hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai Undang-Undang Organik.Oleh karena itu, sampai sekarang belum juga banyak Undang-Undang demikian, maka masih sangat pentinglah arti ketentuan peralihan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Dengan adanya aturan peralihan tersebut, peraturan dalam peraturan-perundangan Organik yang menyelenggarakan ketentuan dasar dari UUD, maka melalui jembatan pasal peralihan tersebut, masih harus kita pergunakan peraturan-perundangan tentang hal itu dari tata hukum sebelum 17 Agustus 1945, ialah Tata Hukum Belanda.Kenyataan demikian, dewasa seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum masih terdapat dalam banyak lapangan hukumIndonesia.

Kiranya tak ada tata hukum di dunia ini yang “sesulit” tata Hukum Indonesia. Akan tetapi walaupun demikian, tata hukum Indonesia tetap berkepribadian Indonesia, yangsepanjang masa mengalami pengaruh dari anasir tata hukum asing, yang pada masa penjajahan Belanda hampir-hampir terdesak oleh tata hukum Hindia Belanda.

Tetapi akhirnya dengan Proklamasi Kemerdekaan ini, maka hiduplah kembali dengan segarnya dengan kesadaran akan pribadinya sendiri untuk membentuk hukum negaranya sendiri. Bahwasanya bangsa Indonesia mempunyai tata hukum pribadi asli itu dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan Hukum Adat, berkat hasil penyelidikan ilmiah Prof. Mr.

C. Van Vollenhoven di Indonesia. Dalam pada itu tata hukum Indonesia, semenjak tanggal 17 Agustus 1945 ada di tengah-tengah dunia modern. Tata Hukum Indonesia yang pada waktu dahulu dikatakan tidak berbentuk tertentu kini menemukan dirinya lahir kembali dalam bentuk tertentu.Negara Indonesia dengan Undang-Undang dasarnya, sebagai perwujudan dari pribadi tata hukum Indonesia. UUD 1945 adalah inti tata hukum Nasional Indonesia yang harus kita perkembangkan.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

2. Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia 1) Hukum Perdata Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan / kebutuhan nya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 20 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik.

Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum contohnya politik seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum pemilu (hukum tata negara), kejahatan (hukum pidana), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara).

Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitap KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di kerajaan Belanda.

2) Hukum Pidana Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: a.

Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut “. d. Pada dasarnya, hukum pidana ini adalah bagian dari hukum publik.

Hukum pidana juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. e. Hukum pidana materiil merupakan hukum yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana materiil disahkan dalam KUHP.

f. Hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). 3) Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.Hukum Tata Negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu tetapi lebih dari pada Negara dalam arti luas.

Dengan kata lain, hukum ini membicarakan Negara dalam arti yang abstrak. 4) Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha Hukum Tata Usaha / Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara.Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata Negara, dimana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata Negara (HTN) lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh negara.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 21 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 5) Hukum Acara atau Hukum Formal. Hukum Acara atau Hukum Formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum materiil.

Dapat dikatakan juga Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain.Di Indonesia terdapat dua macam Hukum Acara yakni Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana formil) dan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata formil). 6) Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan mengenai peraturan hukum perdata material 7) Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material C.

Rangkuman Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Setiap negara di dunia pasti memiliki tata hukum negaranya masing-masing, termasuk negara Indonesia. 2. Tata hukum di Indonesia dimulai saat proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta. 3. Tata hukum di Indonesia, masih dipengaruhi hukum kolonial Belanda didasari atas aturan peralihan. Tata hukum Republik Indonesia, terdiri atas : proklamasi 17 agustus 1945, UUD NRI tahun 1945, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan peraturan-peraturan lainnya.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dan DIKMEN 22 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 D.

Penugasan Mandiri Setelah mempelajari materi tata hukum Indonesia, mohon ananda untuk melengkapi seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum berikut dengan menuliskan uraian sesuai konsep hukum yang berkaitan dengan pernyataan tentang tata hukum Indonesia dan berilah tanda check list sebagai bentuk persetujuan (√) atau ( X ) jika tidak setuju ! No TATA HUKUM SETUJU TIDAK INDONESIA SETUJU URAIAN 1.

Hukum pidana 2. Hukum perdata 3. Hukum acara 4. Hukum Tata Negara 5. Hukum Adiministrasi Negara E. Latihan Soal 1. Perhatikan data dibawah ini !

1. Hukum Tata Negara (HTN) 2. Hukum Administrasi Negara (HAN) 3. Hukum Perdata 4. Hukum Pidana 5. Hukum Acara Pidana Tata hukum yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, adalah …. A. 1,2,3,4 B. 1,2,4,5 C. 1,3,4,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,4,5 2. Dibawah ini yang termasuk contoh dari hukum perdata adalah … A. Korupsi B. Perebutan harta warisan C. Penculikan D. Pelanggaran dalam pemilu E. Penipuan 3. Yang bukan termasuk contoh tindakan pelanggaran hukum dalam kategori pelanggaran hukum pidana adalah.… A.

Pencurian B. Pembunuhan C. Pencemaran nama baik D. Perceraian E. Penganiayaan 4. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 23 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 …. A. pasal 26 ayat 1 B. pasal 27 ayat 1 C. pasal 28 D. pasal 30 ayat 3 E. pasal 34 ayat 2 5. Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu di sebut dengan hukum.

A. Positif B. Negatif C. Pidana D. Publik E. Material @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 24 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2 NO KUNCI JAWABAN 1E 2B 3D 4B 5A Pembahasan soal 1. Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu.

Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. 2. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia A. Hukum Perdata B. Hukum Pidana C. Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha D.

Hukum Acara atau Hukum Formal 3. Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.Menurut Prof.

Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Contoh hukum pidana misalnya, pencurian, penganiayaan, pencemaran nama baik dan pembunuhan 4. Contoh bentuk hukum tertulis yang menyatakan jaminan bagi setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yaitu, pasal 27 ayat 1 UUD 1945; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

5. Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi. 1. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. 2. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.

3. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 25 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 F. Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√)pada tabel berikut : No.

Submateri Pokok Ya Tidak 1. Saya dapat mendeskripsikan pengertian tata hukum 2. Saya dapat menjelaskan pengertian tata hukum Indonesia 3. Saya dapat menjelaskan tata hukum Indonesia sejak berdirinya negara Republik Indonesia 4. Saya dapat menguraikan jenis-jenis tata hukum Indonesia Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 26 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan A.

Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan makna, fungsi, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan.

Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia B. Uraian Materi Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tak kurang suatu apapun, aamiin. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang makna, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa lembaga peradilan dimaknai sebagaialat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan di bidang yudikatif, yang berusaha mengawasi jalannya undang-undang.

Tujuan utama dibuat lembaga peradilan sudah pasti agar semua bentuk pelanggaran hukum dapat diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dibentuklah beberapa organisasi dibawah lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di dalam lembaga peradilan ini, contohnya peradilan umum, akan dibuat pula lembaga pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum kita harus mengetahui dan memahami tentang lembaga negara kita, khususnya lembaga peradilan ini dan berpartisipasi aktif, bahkan bersikap kritis terhadap jalannya pengadilan yang tak sesuai dengan cita rasa keadilan, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin 1.

Makna dan fungsi Lembaga Peradilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu.Sedangkan kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”.

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Jadi, lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum.

Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 27 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok -pokok kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan.

Peradilan menunjukan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Lembaga Peradilan memiliki fungsi sebagai berikut : 1) Melakukan controlling terhadap berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman.

2) Melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya. 3) Menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dengan keadilan. 4) Penentu siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian. 2. Landasan hukum Lembaga Peradilan Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah: 1) Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia” 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab IX pasal 24 ayat (2) dan (3), yaitu: (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

3) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer 5) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 6) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 7) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 8) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 9) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 10) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 11) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 12) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 13) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 28 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 14) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 15) Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 16) Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 17) Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dasar bagi lembaga- lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun.

Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. 3. Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi lembaga peradilan yang berdiri di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Peradilan Sipil, yang terdiri dari: 1) Peradilan Umum, yang meliputi: a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi c) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara 2) Peradilan Khusus, yang meliputi: a) Peradilan Agama yang terdiri dari: (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi b) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam c) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi d) Mahkamah Konstitusi b. Peradilan Militer, terdiri dari: 1) Pengadilan Militer 2) Pengadilan Militer Tinggi 3) Pengadilan Militer Utama 4) Pengadilan Militer Pertempuran Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional.

Badan-badan @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 29 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 tersebutmempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan terdiri dari: 1) Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer. 2) Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi wilayah hukumnya.

C. Rangkuman Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 2.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi 3. Landasan hukum lembaga peradilan Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia”, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3), serta peraturan pelaksana lainnya.

4. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri atas : peradilan sipil dan militer D. Penugasan Mandiri Setelah mempelajari materi makna, fungsi, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian tugas yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan berikan tanda checklist (√) jika ananda menilai kinerja aparat hukum baik dan tanda ( X ) jika belum baik !

No Lembaga Uraian Tugas Baik Belum Penegak Hukum Baik 1. Panitera pengadilan 2. Hakim 3. Jaksa 4. Advokat 5. Kepolisian @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 30 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 E.

Latihan Soal 1. Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah …. A. Pengadilan Umum B. Pengadilan Agama C. Peradilan Militer D. Pengadilan Tata Usaha Negara E. Mahkamah Agung 2. Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat … A. Provinsi B. Kecamatan C. Ibukota negara D. Kabupaten/Kota E. Kelurahan 3. Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat … A.

Provinsi B. Kecamatan C. Ibukota negara D. Kabupaten/Kota E. Kelurahan 4. Tugas dari Peradilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara …. A. Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian B. Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang C. Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia D.

Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam E. Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia 5. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara adalah … A.

Pengadilan Umum B. Pengadilan Agama C. Peradilan Militer D. Pengadilan Tata Usaha Negara E. Mahkamah Agung @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 31 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3 NO KUNCI JAWABAN 1E 2A 3D 4A 5D Pembahasan 1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memerika, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 2.

Peradilan Sipil, yang terdiri dari: 1) Peradilan Umum, yang meliputi: a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota b.

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi c. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara 2) Peradilan Khusus, yang meliputi: a. Peradilan Agama yang terdiri dari: (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi b.

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam c. Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi 3. Peradilan Sipil, yang terdiri dari: 1) Peradilan Umum, yang meliputi: 2) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota 3) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi 4) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara 4.

Tugas dari peradilan agama antara lain; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No.

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 32 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 5. Tugas peradilan Tata Usaha Negara adalah; 1.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi); 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 5.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 33 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 F.

Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√)pada tabel berikut : No. Submateri Pokok Ya Tidak 1. Saya dapat mendeskripsikan makna lembaga peradilan 2.

Saya dapat menjelaskan fungsi lembaga peradilan di Indonesia 3. Saya dapat menjelaskan landasan hukum lembaga peradilan di Indonesia 4. Saya dapat menguraikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 34 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan A. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia B.

Uraian Materi 1. Perangkat Lembaga Peradilan Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atauperangkatnya.

Pada bagian ini, kalian akan seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. a. Peradilan Umum Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986.

Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 1) Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas: pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda penganti), sekretaris dan jurusita (yang dibantu oleh juru sita pengganti) 2) Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.

Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang.

3) Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 35 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkmah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial.

b. Peradilan Agama Peradilan agama di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. 1) Pengadilan Agama Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung.

Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua mahkamah agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh ketua Pengadilan Agama 2) Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama.

c. Peradilan Tata Usaha Negara Pada awalnya, Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasrkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 36 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

d. Peradilan Militer Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal dan oditurat militer pertempuran e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi keberadaanya merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.

Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Hakim konstitusi adalah pejabat negara. 2. Tingkatan Lembaga Peradilan Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya.

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut: a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota. @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 37 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang: 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan.

2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. b. Pengadilan Tingkat Kedua Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang.

Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi : 1)Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2)Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar.

3)Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakimpengadilan negeri di daerah hukumnya 4)Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah: 1)mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang dimintakan banding. 2)Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. c. Kasasi oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Hal tersebut dapat terjadi karena: 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2) Melampaui batas wewenang 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3. Peran Lembaga Peradilan Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 38 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kemudian ditegaskan kembali oleh UU Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. a. Lingkungan Peradilan Umum Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding.

Disamping itu pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang : a.

Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang; dan c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi b.

Lingkungan Peradilan Agama Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi: 1) Anggota TNI 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 39 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 4) Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum yang tidak termasuk ke dalam hurupt 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus di adili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya 2) Perbuatan tercela, dan/atau; 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945.

C. Rangkuman Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perangkat lembaga peradilan terdiri atas ; Peradilan Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi 2. Didalam peradilan umum, terdapat tiga tingkat pengadilan, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

3. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 40 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 D.

Penugasan Mandiri (optional) Setelah mempelajari materi perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, mohon ananda untuk menemukan ungkapan yang dapat dijadikan motto bagi lembaga peradilan berikut maknanya pada tabel berikut!

Contoh : “ANDA BIJAK, TAAT PAJAK” No Lembaga Peradilan Kata-Kata Makna Ungkapan Mutiara/Ungkapan 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara 5. Mahkamah Agung 6. Mahkamah Konstitusi E.

Latihan Soal 1. Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa .

A. Kasasi B. Banding C. Amnesti D. Rehabilitasi E. Peninjauan kembali 2. Perhatikan data dibawah ini ! 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung. 4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 5.

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah 6. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor . A. 1 dan 2 B. 2 dan 5 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 41 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 C. 3 dan 6 D. 4 dan 5 E. 5 dan 6 3. Pengadilan tingkat kedua ialah. A. Pengadilan negeri B. Pengadilan tinggi C. Mahkamah agung D. Mahkamah konstitsui E.

Pengadilan Agama 4. Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah. A. BPK B. Presiden C. MA D. Kabinet E. DPR 5. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal… A.

24 ayat (1) B. 24 ayat (2) C. 24 ayat (3) D. 24 A E. 24 B @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 42 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 2. Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4 NO KUNCI JAWABAN 1E 2A 3B 4C 5A Pembahasan 1.

Peninjauan kembali adalah apabila Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana 2. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum keadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 3.

Tingkatan Lembaga Peradilan 1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) 2. Pengadilan Tingkat kedua (pengadilan Tinggi) 3. Kasasi Mahkamah Agung 4. lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah. 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Mahkamah Konstitusi (MK) 3. Komisi Yudisial (KY) 4. Pengadilan Negeri. 5. Pengadilan Tinggi. 6. Peradilan Agama. 7. Peradilan Militer. 8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi. 9. Peradilan Tata Usaha Negara 10.

Peradilan tTinggi Tata Usaha Negara 5. Kekuasaan kehaliman di atur di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) yaitu; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga di jelaskan, disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 43 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

F. Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√)pada tabel berikut : No. Submateri Pokok Ya Tidak 1. Saya dapat menjelaskanperangkat lembaga peradilan di Indonesia 2. Saya dapat menjelaskan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia 3. Saya dapat menjelaskan peran lembaga peradilan di Indonesia Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 44 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 Sikap dan Perilaku sesuai hukum A. Tujuan Pembelajaran Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum kegiatan pembelajaran 5 ini diharapkankalian akan mampu menjelaskan sikap dan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, kalian diharapkan mampu mempraktekkan sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku berdasarkan pemahaman dan penalaran yang kalian miliki setelah membaca modul ini dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia B. Uraian Materi 1. Makna dan Ciri Kesadaran Hukum Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tak kurang suatu apapun, aamiin. Sekarang mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sikap dan perilaku sesuai hukum.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sikap dan perilaku sesuai hukum, ada baiknya kita mengetahui makna sikap dan perilaku. Sikap menurut Hogg & Vaughan adalah sebuah keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku yang relatif bertahan terhadap obyek, kelompok, peristiwa, atau simbol sosial yang signifikan, sedangkan menurut KBBI, sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan.

Perilaku menurut KBBI adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sikap dan perilaku sesuai hukum dapat diartikan sebagai tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan atau pendirian yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola bertindak seseorang.

Jika informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap seseorang terhadap hukum menjadi negatif, sedangkan kebalikannya jika informasi atau rangsangan, bahkan pengalaman pribadi seseorang terhadap hukum itu positif, maka sikapnya akan positif. Berdasarkan informasi melalui media maupun acara Indonesia Lawyer Club, ternyata banyak kasus hukum yang muncul, menimbulkan pro-kontra di masyarakat, sehingga berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Oleh karena itu, harus ada perbaikan terhadap institusi maupun aparat penegak hukum agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin Kesadaran hukum itu kiranya dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu ?

Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum (on recht), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai.

Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 45 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi.

Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante atau hasil dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, maka setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas dasar kesadaran pribadi, tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri.

Jika kesadaran hukum itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kesadaran hukum ini harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kesadaran hukum itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai saat ini juga. Jika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan pendisiplinan terhadap diri kita, saat kapan kita harus tidur, saat kapan kita harus bangun, saat kapan kita harus beribadah, saat kapan kita harus belajar, saat kapan kita harus bermain, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari berarti kita sudah melaksanakan disiplin pribadi, yang pada akhirnya jika diikuti oleh lingkungan sekitar kita menjadi disiplin sosial, dan akhirnya sampai pada titik tertinggi, yaitu disiplin nasional.

Permasalahan terkait sikap dan perilaku sesuai hukum ini timbul, jika antara teori berbeda dengan fakta di lapangan. Teori dan tujuan hukum sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada segenap warga masyarakat, agar masyarakat memiliki tingkat kepatuhan terhadap setiap kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun terkadang kenyataan di lapangan sering berbeda.

Contoh paling mudah yang bisa kita ambil di masa pandemi ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap 3M ( Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

Sejauh mana kebijakan ini dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat ? ternyata masih jauh dari harapan. Bahkan, saya pernah melakukan pengamatan sederhana terhadap warga sekitar ketika saya melakukan perjalanan ke suatu tempat, yakni mengantar istri ke kantornya.

Sepulang dari kantor istri menuju rumah, saya menghitung ada 53 orang warga masyarakat yang tidak memakai masker. Nah, itu baru dari penggunaan masker saja ternyata sudah banyak yang tidak disiplin, tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dimana masih ada warga masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, maka disinilah hukum harus ditampilkan, dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum agar terjadi ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum kesadaran hukum adalah : 1) Memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku 2) Mempertahankan tertib hukum yang ada 3) Menegakkan kepastian hukum 2.

Sikap dan Perilaku sesuai atau tidak sesuai hukum Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 46 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. No. Keluarga Sekolah Masyarakat Bangsa dan Negara 1. Mengabaikan Terlambat datang Main hakim sendiri perintah orang tua ke sekolah Tidak memiliki KTP, SIM, dan 2. Menonton tayangan Bolos mengikuti Tindakan identitas lainnya. yang tidak boleh pelajaran diskriminatif ditonton terhadap orang lain Tidak mematuhi Mencontek ketika rambu lalu lintas 3.

Ibadah tidak tepat sedang ulangan Membuang sampah waktu sembarangan Merusak fasilitas umum Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara : No. Keluarga Sekolah Masyarakat Bangsa dan Negara 1. Mematuhi perintah Memakai pakaian Melaksanakan setiap orang tua seragam yang norma yang berlaku Bersikap tertib telah ditentukan di masyarakat ketika berlalu 2.

Menghormati lintas di jalan raya anggota keluarga Mengikuti Ikut serta dalam yang lain pelajaran sesuai kegiatan kerja bakti Membayar pajak, dengan jadwal retribusi parkir 3. Melaksanakan aturan yang berlaku Tidak melakukan yang seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dan Tidak mencontek perbuatan yang Ikut serta dalam disepakati keluarga ketika sedang menyebabkan kegiatan pemilihan ulangan kekacauan di umum masyarakat Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum Pelanggaran hukum bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, faktor penyebab pelanggaran hukum itu terjadi karena : 1) Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan 3) Kurangnya kesadaran hukum Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata.

Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: a. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana menganai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup: 1) Hukuman pokok, yang terdiri atas: a) hukuman mati; b) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

2) Hukuman tambahan, yang terdiri: @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 47 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 a) pencabutan hak-hak tertentu; b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; c) pengumuman keputusan hakim.

b. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis.

Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Berikut perbedaan antara sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis No. Perbedaan Sanksi Hukum Sanksi Sosial Sanksi Psikologis 1.

Berasal dari lembaga peradilan Berasal dari masyarakat Berasal dari masya 2. putusan hukum dari cemoohan Dari batinnya sendiri hakim 3. Dikurung atau dipenjara Dikucilkan atau diusir Perasaan bersalah Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

No Norma Pengertian Contoh-Contoh Sanksi 1. Agama Petunjuk hidup yang a. beribadah Tidak langsung, bersumber dari Tuhan b. tidak berjudi karena akan yang disampaikan c.

suka beramal diperoleh setelah melalui utusan-utusan- meninggal dunia Nya (Rasul/Nabi) yang (pahala atau dosa) berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran 2. Kesusilaan Pedoman pergaulan a. berlaku jujur Tidak tegas, karena hidup yang bersumber b. menghargai hanya diri sendiri dari hati nurani manusia orang lain yanga merasakan tentang baik-buruknya (merasa bersalah, suatu perbuatan menyesal, malu dan sebagainya) 3. Kesopanan Pedoman hidup yang a.

menghormati Tidak tegas, tapi timbul dari hasil orang yang dapat diberikan oleh pergaulan manusia di lebih tua masyarakat dalam dalam masyarakat b. tidak berkata bentuk celaan, cemoohan atau kasar pengucilan dalam c. menerima pergaulan dengan tangan kanan 4. Hukum Pedoman hidup yang a.

harus tertib Tegas dan nyata serta dibuat oleh badan yang b. harus sesuai mengikat dan berwenang mengatur prosedur memaksa bagi setiap manusia dalam c. dilarang orang tanpa kecuali. kehidupan berbangsa mencuri dan bernegara (berisi perintah dan larangan) @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 48 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 C. Rangkuman Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. 2. Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum.

Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat. 3. ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah : memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum.

4. Sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku atau sikap dan perilaku tidak sesuai hukum yang berlaku (pelanggaran hukum) 5.

Setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata. D. Penugasan Mandiri Setelah mempelajari materi sikap dan perilaku sesuai hukum, mohon ananda untuk melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekitar ananda terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai hukum yang berlaku!

No Sikap dan Perilaku Hasil Observasi Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 49 Modul PPKn Kelas XI KD 3.3 E. Latihan Soal 1. Andi melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya untuk pemilu.

Dari contoh kasus diatas maka hukuman yang dijatuhkan pada Andi termasuk hukuman. A. Pengumuman keputusan hakim B. Perampasan barang- barang tertentu C.

Pencabutan hak-hak tertentu D. Pidana penjara E. Pidana denda 2. Salah satu alasan untuk menahan seseorang tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum ialah . A. perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum perdata B. dikuatirkan tersangka menghilangkan alat bukti/barang bukti C. tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain D.

ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara E. perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap harta benda 3. Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik- buruknya suatu perbuatan merupakan pengertian norma. a. Agama b.

seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum

Hukum c. Kesusilaan d. Kesopanan e. Adat 4. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah. a. Belajar saat mau ujian saja b.

Mengendarai motor tanpa SIM c. Menghormati guru yang mengajar d. Membuang sampah pada tempatnya e. Mengikuti balap motor liar 5. Yang tidak termasuk contoh sikap positif terhadap hukum adalah.… A. Masyarakat Indonesia taat dalam membayar pajak B. Adanya kalian SMA/SMK menjadi anggota gank tertentu C. Memakai helm saat mengendarai sepeda motor D. Ikut mencoblos di TPS saat Pilkada DKI Jakarta E.

Membuat Kartu Tanda Penduduk @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 50
noneModul PPKn Kelas XI KD 3.3 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 38 Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang: 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan.

2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. b. Pengadilan Tingkat Kedua Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang.

Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi : 1) Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar.

3) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakimpengadilan negeri di daerah hukumnya 4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah: 1) mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang dimintakan banding. 2) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum kecakapan dan kerajinan hakim. c.

Kasasi oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena: 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.

2) Melampaui batas wewenang 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 3. Peran Lembaga Peradilan Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram
A.

Pengertian Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

B. Macam Upaya Hukum Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. 1. Upaya hukum biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup: a. Perlawanan/verzet b. Banding c. Kasasi Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitboverbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

2. Upaya hukum luar biasa Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup: a. Peninjauan kembali (request civil) b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum. Upaya Hukum Biasa: Perlawanan/verzet Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR.

Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet adalah (pasal 129 ayat (1) HIR): 1. keluarnya putusan verstek 2. jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan 3.

verzet dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya. Ad.1.b. Upaya Hukum Biasa: Banding Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo.

pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu: 1. ada pernyataan ingin banding 2. panitera membuat akta banding 3. dicatat dalam register induk perkara 4. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. 5. pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Ad.1.c. Upaya Hukum Biasa: Kasasi Menurut pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding.

Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah: 1. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang; 2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku; 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Ad.2.a. Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan huikum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkempentingan. [pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004] Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 UU no 14/1985 jo.

UU no 5/2004, yaitu: a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu; b.

apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemuksn; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut; d.

apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 UU no 14/1985).

Ad.2.b Upaya Hukum Luar Biasa: Denderverzet Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mnegikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh ebab itu dikatakan luar biasa).

Denderverzet diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.
UPAYA HUKUM PIDANA 1. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2.

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.

Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan.

Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP.

Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini). 2. UPAYA HUKUM BIASA a. Banding (Pasal 67 KUHAP) Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/ vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/ onslag van alle rechtvervollging atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

b. Kasasi (Pasal 244 KUHAP) Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/ vrijpraak. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan: 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; maka oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

3. UPAYA HUKUM LUAR BIASA a. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagai berikut: 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; selanjutnya, atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2 dan 3 di atas (Pasal 263 Ayat [2] KUHAP) maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan.

Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait dengan substansi/materiil pemeriksaan peninjauan kembali namun lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadapnya dapat diajukan kembali.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut: 1) Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangnnya; 2) Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut: a) putusan bebas; b) putusan lepas dari segala tuntutan; c) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dalam hal Mahakamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

3 Cara Melakukan Upaya Hukum




2022 www.videocon.com