Melahirkan kena pajak

melahirkan kena pajak

Pemerintah akan menambah objek kena pajak. Salah satunya yaitu membanderol pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kesehatan. Ini termasuk jasa rumah bersalin.

melahirkan kena pajak

Ya, biaya melahirkan akan kena pajak, Parents. PPN adalah pajak atas konsumen yang tentu akan menambah beban biaya bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa bersalin. Wacana ini sudah diatur dalam perubahan kelima UU No. 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jika tidak ada halangan, ini akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen tahun ini.

Ini karena wacana PPN terbaru sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Dalam draf perubahan UU tersebut, pemerintah menghapuskan butir Melahirkan kena pajak ayat 3 pasal 4A UU No. 49 Tahun 2009 mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur bahwa jasa layanan kesehatan dibebaskan dari PPN.

Artikel terkait: Pemerintah Akan Kenakan Pajak untuk Sembako, Intip Daftarnya Benarkah Biaya Melahirkan Akan Kena Pajak? Dengan berdasarkan pada UU No. 49 tahun 2000 yang termasuk jasa pelayanan kesehatan medis antara lain: • Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. • Kedua, jasa dokter hewan.

• Ketiga jasa ahli kesehatan seperti ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. • Keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi. • Kelima, jasa paramedis dan perawat. • Keenam jasa rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium kesehatan dan sanatorium.

melahirkan kena pajak

• Ketujuh, jasa psikologi dan psikiater. • Kedelapan, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Melansir dari Kontan.co.id, pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% yang saat ini hanya 10%. Namun pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif yaitu tarif rendah 5% dan tarif tinggi 25% untuk barang/jasa tertentu.

Meskipun demikian, beleid tersebut belum menegaskan berapa PPN yang akan dibanderol untuk biaya melahirkan. Jika perubahan UU KUP tersebut sudah disahkan, maka pemerintah akan mengatur besaran tarif dalam PP yang terkait. Foto: Istimewa PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan melahirkan kena pajak setiap proses produksi atau distribusi. Itulah mengapa kita kerap menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari, karena dalam PPN, pihak yang menanggung pajak adalah konsumen.

Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, maka kita bisa melihat pada struk belanja/pembelian. Kita bisa melihat ada tulisan PPN atau dalam terjemahannya Bahasa Inggris adalah Value Added Tax (VAT).

Tidak semua jenis usaha dikenakan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai seperti barang hasil tambang atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi dan sebagainya), barang kebutuhan pokok (jagung, beras, susu, daging, kedelai, dan sayuran). Selain itu, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, emas batangan, uang, jasa layanan medis, jasa keuangan, pendidikan, asuransi, dan sebagainya.

melahirkan kena pajak

Lalu, apa saja objek PPN? Dilansir dari Online-pajak.com, berikut ini penggolongannya. Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah: • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha • Impor Barang Kena Pajak • Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean • Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Artikel terkait: 6 Cara Cek NPWP yang Praktis dan Mudah, Wajib Catat!

Besaran Tarif PPN Di Indonesia, tarif PPN diatur oleh UU No. 42 Tahun 2009 pasal 7 yang menyebutkan bahwa: • Tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. melahirkan kena pajak Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun melahirkan kena pajak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. • Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15% Sebagaimana diatur oleh pemerintah *** Tentu saja isu biaya melahirkan kena pajak PPN ini meresahkan para orangtua.

Meskipun belum ditentukan berapa besaran prosentase pajak yang akan dikenakan, ada baiknya Parents mengantisipasinya dengan menambah bujet biaya melahirkan nanti.

melahirkan kena pajak

• Kehamilan • Tips Kehamilan • Trimester Pertama • Trimester Kedua • Trimester Ketiga • Melahirkan • Menyusui • Melahirkan kena pajak Kembang • Bayi • Balita • Prasekolah • Praremaja • Usia Sekolah • Parenting • Pernikahan • Berita Terkini • Seks • Keluarga • Kesehatan • Penyakit • Info Sehat • Vaksinasi • Kebugaran • Gaya Hidup • Keuangan • Travel • Fashion • Hiburan • Kecantikan • Kebudayaan • Lainnya • TAP Komuniti • Beriklan Dengan Kami • Hubungi Kami • Jadilah Kontributor Kami Tag Kesehatan JAKARTA – Beredar rencana pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan juga pada jasa kesehatan salah satunya rumah bersalin.

Namun, rencana pemerintah ini dinilai kurang tepat dan akan membebani biaya persalinan ibu hamil Salah satu ibu hamil tidak terima adanya rencana tarif PPN pada rumah bersalin yang dapat menambah beban dalam menyambut si buah hati. “Di saat kondisi sekarang ini kalau biaya persalinan diberi tarif, jadi beban biaya lagi.

melahirkan kena pajak

Biaya untuk persalinannya aja sudah besar. Apalagi kalau nanti ditambah harus ada biaya pajak. Udah kaya cicil rumah aja,” kata salah seorang ibu hamil, Sisilia Putri Dewi (30) kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (13/6/2021).

Baca Juga: Duh! Biaya Melahirkan Bakal Bengkak karena Kena Pajak, RS Swasta Paling Terdampak Melahirkan kena pajak sebelumnya sudah pernah menggunakan jasa rumah bersalin di bidan pada lahiran anak pertama dengan biaya persalinan Rp3 juta. Dia menuturkan dengan situasi pandemi Covid-19, dirinya belum tahu apakah akan bersalin di bidan kembali atau harus ke rumah sakit. Mengingat persalinan di rumah sakit biaya inap cenderung menguras biaya. Terkait kebutuhan pemerintah guna pembiayaan negara dengan memanfaatkan tarif pajak, Sisilia mengatakan sebaiknya pemerintah mengenakan tarif PPN kepada perusahaan-perusahaan besar, bukan justru memberikan beban tambahan kepada ibu hamil yang akan bersalin.

“Yang sedang dalam melahirkan kena pajak mengandung kan bukan hanya orang-orang kelas atas saja. Tapi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang hamil kan pasti pengeluarannya jadi tambah bengkak. Biaya yang lainnya saya belum tertutup, ini ditambah pajak lahiran,” tegasnya. Lanjutnya, dia juga menyampaikan apabila tarif PPN ini benar-benar diperberlakukan, baiknya diberikan tingkatan pajak seperti BPJS yang dimana terdapat perbedaan kelas yang tidak memberatkan masyarakat kelas bawah.

melahirkan kena pajak

“Kalau bisa sebelum tarif pajak ini ditetapkan, pemerintah menyeleksi berdasarkan kemampuan pendapatan masyarakat. Karena kan kasihan juga kalau ibu hamil yang ekonominya rendah harus nambah biaya tambahan lagi,” katanya.

Melahirkan kena pajak informasi, merujuk pada UU 49/2009 delapan poin yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis. Pertama, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

Kedua, jasa dokter hewan. Ketiga, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi.

Kelima, jasa paramedis dan perawat; Keenam, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Ketujuh, jasa psikologi dan psikiater.

melahirkan kena pajak

Kedelapan, jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%.

Namun, di saat bersamaan pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif yakni tarif rendah 5% dan melahirkan kena pajak tinggi 25% untuk barang/jasa tertentu. Meski begitu beleid tersebut belum menegaskan berapa PPN yang akan dibanderol untuk biaya melahirkan. Bila perubahan UU KUP tersebut ditetapkan, pemerintah akan mengatur besaran tarif dalam peraturan pemerintah (PP) terkait.
Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara mengenai isu biaya melahirkan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ini tertuang dalam RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam pasal 4A RUU ini, pemerintah diketahui menghapus beberapa jenis jasa yang saat ini masuk dalam kelompok objek tidak kena pajak. Jasa-jasa yang dihapus dan akan dikenai PPN salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan medis. Untuk jasa kesehatan ini, dikabarkan yang berpotensi dikenakan PPN adalah mulai dari biaya dokter, pelayanan hingga biaya melahirkan.

Hal ini pun langsung dibantah oleh Yustinus. Baca: Daging Wagyu Cs Bakal Kena Pajak, Begini Efeknya! Menurutnya, sama dengan pengenaan PPN untuk barang sembako, dimana yang dikenai pajak adalah bersifat premium dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Seperti beras impor shirataki dan bamasti hingga daging wagyu. Oleh karenanya, ia kembali memastikan bahwa biaya melahirkan dan layanan kesehatan dasar lainnya tidak akan dikenakan PPN.

Bahkan pemerintah justru mendukung melalui perluasan penerima bantuan BPJS Kesehatan. "Jadi kami klarifikasi polanya sama (PPN sembako). Ini sama. Jasa kesehatan pun mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut terutama untuk layanan kesehatan dasar yang dinikmati, disediakan untuk warga masyarakat baik di RS negeri, RS swasta, BPJS, non BPJS," jelasnya. Lanjut Yustinus, yang nantinya dikenakan pajak adalah biaya kesehatan yang melahirkan kena pajak estetik seperti perawatan kecantikan.

Sedangkan jasa kesehatan dasar yang sifatnya terapotik tidak akan dipungut PPN nya. "Jadi tidak perlu khawatir, biaya melahirkan, dimanapun itu tidak dikenai pajak karena itu termasuk kebutuhan dasar," tegasnya. [Gambas:Video CNBC] (mij/mij) ENCIKEFFENDYNEWS.com – Senin/14/06, ada wawancara iNews tv, dengan seorang ibu yang menunggu waktu mau melahirkan, diwawancarai dengan nada yang tidak menentu dia menjawab, masa sih melahirkan kena pajak ? emang sih, katanya sekarang lagi heboh membicarakan tentang pajak, cuma masa iya melahirkan kena pajak ?

dengan sedikit agak reda-reda aneh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, kasihan ibu-ibu kita dah melahirkan setengah mati, dikenakan pajak pula, apa hendak dikata.

Moga ini sebuah wacana belaka dan tidak akan pernah terjadi, semoga. (EA)*
Breaking News • Pemkot Palembang Tidak Terapkan WFH, Pegawai Wajib Ngantor • Utang RI per Maret 2022 Mencapai Rp7052 Triliun • Pemprov Sumsel Ajukan Nama Untuk PJ Bupati Muba • Kemenag Umumkan Data Resmi Jamaah Haji Reguler • Tetap Istiqomah Setelah Ramadhan Berakhir • UMP Tetap Konsisten di Bidang Pendidikan • Kayuagung-Palembang Lancar, Tidak Ada Insiden Lakalantas • Empat Cara Menurunkan Berat Badan Usai Lebaran • Sudah 13,364 Kendaraan Melintasi Tol Bengkulu-Taba Penanjung • Jika Ini Ramadhan Terakhir Kita Sibernas.com, Jakarta-Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara mengenai isu biaya melahirkan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ini tertuang dalam RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 4A RUU ini, pemerintah diketahui menghapus beberapa jenis jasa yang saat ini masuk dalam kelompok objek tidak kena pajak.

Jasa-jasa yang dihapus dan akan dikenai PPN salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan medis. Untuk jasa kesehatan ini, dikabarkan yang berpotensi dikenakan PPN adalah mulai dari biaya dokter, pelayanan hingga biaya melahirkan.

Hal ini pun langsung dibantah oleh Yustinus. “Ini juga mau kami klarifikasi, tidak pernah terbersit sedikit pun pemerintah melahirkan kena pajak memajaki biaya melahirkan, kalau perlu kita mendukung,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/6/2021). Lihat Juga : Sudah 13,364 Kendaraan Melintasi Tol Bengkulu-Taba Penanjung Menurutnya, sama dengan pengenaan PPN untuk barang sembako, di mana yang dikenai pajak adalah bersifat premium dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Seperti beras impor shirataki dan bamasti hingga daging wagyu. Oleh karenanya, ia kembali memastikan bahwa biaya melahirkan dan layanan kesehatan dasar lainnya tidak akan dikenakan PPN. Bahkan pemerintah justru mendukung melalui perluasan penerima bantuan BPJS Kesehatan. “Jadi kami klarifikasi polanya sama (PPN sembako). Ini sama. Jasa kesehatan pun mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut terutama untuk layanan kesehatan dasar yang dinikmati, disediakan untuk warga masyarakat baik di RS negeri, RS swasta, BPJS, non BPJS,” jelasnya.

Lanjut Yustinus, yang nantinya dikenakan pajak adalah biaya kesehatan yang sifatnya estetik seperti perawatan kecantikan. Sedangkan jasa kesehatan dasar yang sifatnya terapotik tidak akan dipungut PPN nya.

melahirkan kena pajak

Melahirkan kena pajak • Kekuatan Doa Bismillahi Majreha wa Mursaha Inna Lagafururrahim • 5 Jenis Ikan Chana Termahal, Harga Hingga Puluhan Juta • Bersabarlah, Anak yang Telah Meninggal Sebelum Baligh akan Memberi Syafaat Kelak • Hukum dan Jenis Mimpi Basah Menurut Islam • Cara Sederhana Bedakan Cobek atau Melahirkan kena pajak Asli dari Batu atau Semen
• #RAMADAN • #COVID-19 • Community • Pregnancy • Getting Pregnant • First Trimester ( 1 - 13 weeks ) • Second Trimester ( 14 - 27 weeks ) • Third Trimester ( 28 - 41 weeks ) • Birth • Baby • 0-6 months • 7-12 months • Kid • 1-3 years old • 4-5 years old • Big Kid • 6-9 years old • 10-12 years old • Life • Relationship • Health and Lifestyle • Home and Living • Fashion and Beauty •  Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya wacana penambahan pajak pada melahirkan kena pajak, yang mana kebutuhan dasar masyarakat sebelumnya dibebaskan pajak.

Adanya wacana penambahan pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari tentunya membuat masyarakat merasa tergangu, terlebih kondisi ekonomi yang tak pasti lantaran pandemi yang tak kunjung usai. Selain sembako, rupanya biaya melahirkan pun menjadi pembicaraan baru yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Jika sebelumnya biaya melahirkan juga dibebaskan dari pajak, kini terdapat wacana pemerintah yang akan membebankan pajak kepada setiap ibu hamil yang melahirkan.

Lantas, seperti apa wacana mengenai biaya melahirkan juga akan dikenakan pajak PPN? Dilansir dari berbagai sumber, berikut Popmama.com akan memberikan informasinya untuk Mama. Pexels/karolina Sebelumnya, pada Pasal 4A Ayat 3 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tertulis bawa jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan pajak.

Merujuk pada UU Nomor 49 Tahun 2009 yang dimaksud terkait jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, spesialis, kebidanan, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dll.

Dalam rancangan terbaru pada RUU KUP, melahirkan kena pajak pelayanan kesehatan medis dalam Pasal 4A ayat 3 tersebut akan dihapus dan dikenakan PPN, yang mana hal ini akan mengakibatkan biaya kesehatan termasuk persalinan meningkat. Freepik Tak hanya penghapusan pasal pada jasa pelayanan kesehatan medis dari bebas pajak, dalam drat RUU KUP yang baru, pemerintah juga akan menaikkan tarif PPN yang tadinya berlaku hanya kisaran 10 persen, nantinya menjadi 12 persen hingga lebih.

Pemerintah juga akan menetapkan kebijakan PPN multi tarif sebagaimana tercantum pada pasal terbaru yakni Pasal 7A terkait tarif PPN paling rendah lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen. Pexels/anetelusina Isi RUU tersebut tentu saja mengundang reaksi banyak pihak, termasuk ibu hamil yang sebentar lagi akan melahirkan.

Terlebih biaya melahirkan, terutama persalinan caesar sudah cukup mahal bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dengan adanya wacana untuk menambahkan pajak ke dalam biaya persalinan tentu akan menambah beban bagi Mama yang akan melahirkan.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang menghapus beberapa draf dari pasal tersebut. Mengacu pada Pasal 4A RUU KUP, Kamis (10/06), selain pasal mengenai jasa pelayanan kesehatan medis termasuk persalinan yang dihapus dari pembebasan pajak, sembako dan biaya pendidikan juga akan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Itulah informasi mengenai wacana biaya melahirkan akan dikenakan pajak PPN. Menanggapi hal ini, bagaimana pendapat Mama? Baca juga: • Penting! Ini Daftar Sembako yang Direncanakan Kena Pajak • Serba-Serbi Biaya Operasi Caesar BPJS Kesehatan, Apa Saja Syaratnya? • Jelang Persalinan, Yuk Hitung Perkiraan Biaya Persalinan di BidanSpecial Content 4 Ide Bisnis Sampingan untuk Karyawan Gampang dan Menguntungkan Ide Bisnis Sampingan di Desa yang Bisa Dimulai dengan Modal Kecil Patut Dicoba!

5 Ide Bisnis Makanan Kekinian dan Kreatif 5 Ide Bisnis Rumahan Praktis dengan Omzet Menjanjikan Coba 5 Ide Bisnis Online untuk Pemula Tanpa Perlu Modal Besar Kini, public tengah digemparkan dengan isu, bahwa kesehatan atau melahirkan akan dikenakan pajak. Pasalnya, usai dikejutkan dengan akan dikenakannya pajak sembako, kini masyarakat juga meski menghadapi isu tersebut. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.

82/PMK 03/2012. Di mana, dinyatakan bahwa jasa kesehatan yang mencakup dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter umum. Kemudian diikuti dengan ahli gizi, ahli akupuntur, ahli fisioterapi, hingga dokter hewan. Bukan hanya itu saja, jasa dukun bayi, kebidanan, para medis, rumah bersalin, lab kesehatan, klinik kesehatan, pengobatan alternatif pun kabarnya akan dikenai pajak.

Itu artinya, ketika Anda melahirkan, maka Anda juga akan dikenakan pajak. Berita ini sempat heboh dan menjadi buah melahirkan kena pajak dimana-mana.

Namun sebenarnya, apakah benar demikian? Simak penjelasan berikut. Rancangan Undang-Undangnya Bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, informasi mengenai melahirkan kena pajak tentu agak memberatkan. Di dalam rancangan undang-undang no. 8 tahun 1983, disebutkan beberapa ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Di mana, pemerintah tengah berencana akan mengenai pajak tambahan pada pendidikan, sembako, dan juga jasa kesehatan.

Padahal sebenarnya, di dalam ayat 3 pasal 4, UU KUP yang sampai saat ini masih berlaku dan digunakan, jasa kesehatan maupun kesehatan medis sama sekali tidak dikenakan pajak.

Lantas, bagaimana dengan kabar yang beredar? Dalam hal ini, Yustinus Prastowo, selaku staf khusus Menteri Keuangan angkat bicara terkait dengan berita tersebut. Ia menyatakan, bahwasanya pemerintah sama sekali tidak mempunyai rencana mengenakan pajak pada tenaga kesehatan, baik dokternya atau bahkan biaya melahirkannya. Sebagaimana yang dilansir dari CNBC, Menteri Keuangan tersebut berkata, “Pemerintah sama sekali tidak pernah berpikir akan memberikan pajak melahirkan. Bahkan jika perlu, kita mendukung”.

melahirkan kena pajak

Pernyataan tersebut dikatakan pada tanggal 16 Mei 2021. Selain itu, Menteri Keuangan tadi juga berpendapat, bahwasanya pengadaan pajak untuk sembako dengan jasa tenaga kesehatan hanya berlaku untuk golongan tertentu, atau segelintir orang saja.

Malah, pemerintah akan sangat mendukung adanya perluasan penerimaan BPJS kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang memang benar-benar membutuhkan. Ia berkata, “Tidak perlu khawatir, Karena dimanapun, tidak ada nada biaya pajak melahirkan.

melahirkan kena pajak

Karena hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar. Jadi, akses kesehatan mendapatkan fasilitas, sehingga tidak perlu mengeluarkan pajak. Nikmati saja yang sudah ada.” OLeh karena itu, tanggapan yang diberikan oleh Menteri Keuangan merupakan sebuah klarifikasi.

Bahwa pemerintah tidak pernah berpikir untuk mengenakan pajak pada jasa kesehatan. Semua masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik di RS negeri, Swasta, BPJS atau bahkan yang tidak BPJS. Lebih lanjut, Yustinus menyatakan, bahwa yang nantinya akan dikenakan pajak adalah jasa kesehatan yang bersifat estetik atau kecantik. Misalnya, perawatan kecantikan. Sementara jasa kesehatan yang bersifat terapotik sama sekali tidak dikenakan pajak.

Jadi, itulah dia klarifikasi dari pihak pemerintah mengenai desas desus mengenai pajak melahirkan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan, bahwa tidak ada pajak melahirkan dan jasa kesehatan lainnya yang bersifat terapotik. Di mana, jasa kesehatan melahirkan kena pajak rencananya akan dikenakan pajak hanyalah jasa kesehatan yang bersifat estetik atau kecantikan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir berlebihan.

Tetap tenang. Demikian sekilas mengenai jawaban apakah melahirkan terkena pajak juga. Maka, bagi Anda yang saat ini tengah hamil atau berencana memiliki anak lagi, tidak perlu merasa khawatir.

melahirkan kena pajak

Biaya Melahirkan Kena Pajak, Ibu Hamil Protes! - BIS 17/06




2022 www.videocon.com