Tugas pengadministrasi penanganan perkara

tugas pengadministrasi penanganan perkara

tirto.id - Kejaksaan RI akan membuka pendaftaran CPNS 2021 mulai dari lulusan SMA, SMK sederajat hingga untuk lulusan S2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Kejaksaan RI, Danang Suryo Wibowo dalam siaran Youtube di Biro Kejaksaan RI mengatakan bahwa pada pendaftaran CPNS 2021, Kejaksaan RI membuka cukup banyak formasi untuk berbagai jenjang pendidikan.

"Selama beberapa tahun ini, baru kali ini kita (Kejaksaan RI) membuka berbagai bentuk jabatan yang isinya dari berbagai latar belakang pendidikan," katanya, Senin (14/6/2021) Total kuota formasi yang akan dibuka Kejaksaan RI adalah 4.148 dan untuk lulusan SMA, SMK, dan sederajat ada 990 formasi yang dibagi menjadi 2 yaitu, • Pengadministrasi Penanganan Perkara berjumlah 496 formasi • Pengawal Tahanan/Narapidana berjumlah 494 formasi Nantinya, posisi Pengadministrasi Penanganan Perkara memiliki tugas administratif secara digital yang berfungsi sebagai pendukung proses penanganan perkara.

Pengadministrasi Penanganan Perkara juga memiliki pemeran utama dalam operasionalisasi transformasi digital yang dilakukan oleh Kejaksaan RI. Sedangkan untuk jabatan Pengawal Tahanan/Narapidana juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawalan dengan profesional terhadap tahanan/narapidana kasus yang ditangani Kejaksaan RI.

Nantinya Pengawal Tahanan/Narapidana juga akan dibekali dengan pengembangan kompetensi seperti tugas pengadministrasi penanganan perkara, serta keahlian menembak agar dalam setiap pelaksanaan tugasnya dipastikan aman, tuntas dan terkendali. Berikut ini formasi selengkapnya dalam rekrutmen CPNS 2021 di Kejaksaan RI: 1.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

Jaksa. Diperlukan 1000 formasi dari S1 Hukum.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

2. Pranata Barang Bukti. Diperlukan 527 formasi dari disiplin ilmu: • D3 Administrasi • D3 Komputer • D3 Perkantoran • D3 Manajemen • D3 Sekretaris 3. Pengolah Data Perkara dan Putusan.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

Diperlukan 495 formasi dari disiplin ilmu: • D3 Administrasi Pemerintahan • D3 Teknik Informatika • D3 Manajemen Informatika • D3 Administrasi Perkantoran • D3 Manajemen 4. Ahli Pertama Pranata Komputer. Diperlukan 179 formasi dari disiplin ilmu: • S1 Komputer • S1 Teknik Informatika • S1 Sistem Informasi 5.

Pengelola Pengaduan Publik.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

Diperlukan 141 formasi dari disiplin ilmu: • D3 Komunikasi • D3 Administrasi • D3 Teknik Informatika • D3 Teknik Komputer 6. Analis Forensik Digital. Diperlukan 140 formasi dari disiplin ilmu: • S1 Teknologi Informasi • S1 Teknik Elektro • S1 Komputer • S1 Teknik Informatika • D4 Teknologi Informatika • D4 Komputer • D4 Teknik Elektro 7. Analis Rancangan Naskah Perjanjian. Diperlukan 77 formasi dari disiplin ilmu: • S1 Hukum • S1 ilmu Hukum 8.

Terampil Auditor. Diperlukan 66 formasi dari disiplin ilmu: • D3 Akuntansi • D3 Ekonomi • D3 Manajemen 9. Pengolah Data Intelijen. Diperlukan 432 formasi dari disiplin ilmu: • D3 Komputer • D3 Manajemen Informatika • D3 Teknik Informatika • D3 Administrasi Perkantoran 10.

Pengawal tahanan/narapidana diperlukan 494 formasi tugas pengadministrasi penanganan perkara bagi lulusan SMA, SMK dan sederajat. 11. Ahli Pertama Penilai Pemerintah membuka 43 formasi untuk lulusan: • S1 Ekonomi • S1 Manajemen • S1 Teknik Sipil 12.

Ahli Pertama Penerjemah. Diperlukan 5 formasi: • S1 Bahasa Inggris • S1 Bahasa Mandarin 13. Ahli Pertama Perencana. Dibutuhkan 37 formasi: • S1 Ekonomi • S1 Manajemen 14. Ahli Pertama Penilai Pemerintah.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

Diperlukan 43 formasi: • S1 Ekonomi • S1 Manajemen • S1 Teknik Sipil 15. Ahli Pertama Peneliti, diperlukan 3 formasi: • S2 Ilmu Hukum • S2 Ilmu Sosial 16. Jurnalis, diperlukan 2 formasi untuk lulusan: • D-III Komunikasi • D-III Sosial Politik 17.

Tenaga Kesehatan diperlukan 10 formasi yang terdiri dari: • 2 formasi dokter gigi / spesialis gigi & mulut • 1 formasi spesialis anak • 1 formasi spesialis bedah umum • 1 formasi spesialis bedah syaraf • 1 formasi spesialis forensik • 1 formasi spesialis kandungan • 1 formasi spesialis mata • 1 formasi spesialis radiologi • 1 formasi spesialis rehabilitasi medik • 1 formasi spesialis THT 18.

Pengadministrasi Penanganan Perkara diperlukan 496 formasi khusus bagi lulusan SMA, SMK dan sederajat.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

TRIBUNNEWS.COM - Kejaksaan RI mengumumkan formasi terakhir yang akan dibuka pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Formasi tersebut adalah Pengadministrasi Penanganan Perkara yang bisa dilamar oleh lulusan SMA sederajat.

Total formasi Pengadministrasi Penanganan Perkara yang dibutuhkan sebanyak 496. Dengan demikian, ada dua formasi di Kejaksaan yang bisa dilamar oleh lulusan SMA sederajat, yaitu Pengawal Tahanan/Narapidana dan Pengadministrasi Penanganan Perkara.

Baca juga: DAFTAR Formasi CPNS-PPPK 2021: Kejaksaan, Kemenkumham, BPK, Kemlu, DKI Jakarta, hingga Jawa Tengah Baca juga: UPDATE Formasi CPNS Kejaksaan: 494 Pengawal Napi untuk Lulusan SMA, 1000 Jaksa untuk Sarjana Hukum Untuk Pengawal Tahanan/Narapidana, jumlah formasi yang dibuka mencapai 494 orang.

Sehingga total lulusan SMA sederajat yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan di Kejaksaan adalah 990 orang. Selain untuk lulusan SMA sederajat, Kejaksaan juga membuka formasi bagi lulusan Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Strata 1(S1), hingga Strata 2 tugas pengadministrasi penanganan perkara. Selengkapnya, berikut daftar formasi yang telah dirilis Kejaksaan RI seperti dikutip Tribunnews.com dari akun Instagram resmi Biro Kepegawaian Kejaksaan RI: 1.

Jaksa
Tugas Pokok dan Fungsi A. TUGAS POKOK Tugas Pokok Pengadilan Negeri Mentok adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Pertama. B. FUNGSI Pengadilan Negeri Mentok yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

C. ORGANISASI Pada Pengadilan Negeri Mentok terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, yang mana dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.

Kepaniteraan Sesuai ketentuan pasal 58 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, tugas pokok Kepaniteraan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59 menjabarkan tugas dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, yaitu : • Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; • Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; • Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara tugas pengadministrasi penanganan perkara. • Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; • pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara,penyajian data perkara, dan transparansi perkara; tugas pengadministrasi penanganan perkara Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; • Pelaksanaan mediasi; • Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pasal 60, terdiri atas: 1. Panitera Muda Perdata yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. 2. Panitera Muda Pidana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. 3. Panitera Muda Khusus, yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara khusus.

Di pengadilan Negeri Mentok ada dua Panitera Muda Khusus, yaitu: Panitera Muda Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi. 4. Panitera Muda Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

2. Kesekretariatan Pasal 279 dan 280 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan mengatur tentang Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di tugas pengadministrasi penanganan perkara administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.

Pasal 281 menjabarkan dalam hal melaksanakan tugas tersebut, Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi • penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; • pelaksanaan urusan kepegawaian; • pelaksanaan urusan keuangan; • penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; • pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; • pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan • penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pasal 282, Kesekretariatan terdiri atas : 1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

3.Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan HUBUNGI KAMI Silakan hubungi Meja Informasi Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati : Jalan H.O.S.

Cokroaminoto, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33313 Telepon :0716-7321254 Fax : 0716-7321254 pn.mentok@gmail.com Pengadilan Negeri Mentok www.pn-mentok.go.id @ pn.mentok pn mentok Tugas Sub Divisi Penanganan Perkara. Tujuan Dari Jabatan ini adalah Mengelola fungsi penanganan perkara untuk penanganan perkara bagi Dewan Komisioner dan pegawai LPS terkait proses hukum dalam lingkup pidana dalam pelaksanaan fungsi tugas, dan wewenang LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

Uraian Tugas Sub Divisi Penanganan Perkara Perencanaan dan Pengendalian • Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran. • Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Satuan Kerja. • Menyusun konsep laporan pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan anggaran Satuan Kerja. Penanganan Perkara • Menyusun konsep opini dan/atau advis hukum mengenai penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum. • Menyusun konsep opini dan/atau advis hokum untuk beracara di pengadilan.

• Melakukan strategi penanganan perkara dalam rangka menindaklanjuti hasil audit investigasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap pengurus, pemilik atau pihak yang terafiliasi dari bank yang dicabut ijin usahanya.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

• Melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka peningkatan efektifitas penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum. Budaya Kerja Melaksanakan program internalisasi budaya kerja dan memastikan pelaksanaannya di Satuan Kerja terkait.

tugas pengadministrasi penanganan perkara

Manajemen Risiko Memastikan terselenggaranya manajemen risiko terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang mampu mengindentifikasikan, merespon risiko dan potensi risiko yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi LPS. Tertib Administrasi Mengelola tertib administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan operasional bisnis secara lengkap, akurat, kini dan utuh (LAKU).

Pengembangan dan Kinerja SDM • Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM serta mengevaluasi kinerjanya secara periodik. • Memastikan setiap bawahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, merata, dan tidak tumpang tindih.

Sertifikat Komputer Pengadministrasi Penanganan Perkara




2022 www.videocon.com