Mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS mengapa para pendiri mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B 1. mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan ?

2.Menurut pandangan kalianapa makna masyarakat adil dan makmur itu? serta bagaimana mewujudkannya? 3. Apa makna kedauatan rakyat dalam pandangan kalian?

4. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan? 5. apa yang akan terjadi apabila kita tidak bisa menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat sebagai bangsa indonesia?

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

tolong ya dijawab dgn baik, soalx di kumpul senin gurunya killer 1. Mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan ? Hal ini dikarenakan Indonesia terbentuk dari berbagai macma bentuk suku bangsa yang dimana berbeda dalam hal agama, kepercayaan, suku, ras, kebudayaan dan bahasa. Sehingga dalam hal ini tujuannya adalah untuk dapat menyatukan seluruh perbedaan yang ada pada sebuah negara, sehingga dibentuklah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Iki.

2. Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur itu?

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

serta bagaimana mewujudkannya? Adil dan makmur adalah seluruh manusia mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga tidak ada yang terlalu berlebih dan tidak ada yang terlalu berkekurangan. Cara melakukannya adalah dengan mengurangi ketimpangan sosial 3. Apa makna kedauatan rakyat dalam pandangan kalian? Bagi saya kedaulatan rakyat adalah seluruh bentuk keputusan sebaiknya telah dilakukan diskusi dengan berbagai macam masyarakat karena rakyat dalam hal ini rakyatlah yang memegang daulat atas pemerintah.

4. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan? Karena dengan melaksanakan musyawarah mufakat maka kita tidak akan meninggalkan konflik dengan orang lainnya.

Sehingga pengambilan keputusan akan selalu berada di jalan tengah dan semua senang.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

5. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak bisa menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat sebagai bangsa indonesia? Tidak lama bangsa Indonesia akan hancur dengan sendirinya karena masyarakatnya tidak lagi peduli dengan negaranya sendiri. Pelajari lebih lanjut 1. Materi tentang terdiri dari berapa provinsi di indonesia? Berapa pulau di indonesia?

Berapa lautan di indonesia? Berapa banyak penduduk di indonesia? brainly.co.id/tugas/11033439 2. Materi tentang sumpah pemuda mengandung 3 pengakuan pokok yang di tulis secara hirarkis ketentuan tersebut merupakan pengakuan atas a.tanah air indonesia bangsa indonesia baha.

brainly.co.id/tugas/13964835 3. Materi tentang Mengapa indonesia dinamai indonesia dan mengapa bendera indonesia merah putih?? brainly.co.id/tugas/6254410 ----------------------------- Detil jawaban Kelas: 5 Mapel: PPKn Bab: Bab 1 - Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Kode: 5.9.1 #AyoBelajar
Merdeka.com - Negara merupakan sebuah terjemahan yang berasal dari kata asing dari Bahasa Inggris ‘ state’, ‘ staat’ (Belanda dan Jerman), atau ‘ etat’ (Prancis).

Sedangkan pengertian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kata “negara” mempunyai dua arti.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.

Negara Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, suku, adat, dan keyakinan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan, didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan bunyi, " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang." BACA JUGA: Kisah Pilu Polisi Muda Istri Meninggal Usai Melahirkan, Tangisnya Pecah di Pusara Pengertian Batik Jumputan, Berikut Cara Membuatnya Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita wajib mengetahui bentuk negara Indonesia secara jelas dan terperinci.

Untuk mengetahui secara rinci, berikut kami telah rangkum untuk anda bentuk negara indonesia, tujuan, dan fungsinya, yang dilansir dari Indonesia.go.id: BACA JUGA: 9 Mei 2004: Pembunuhan Presiden Chechnya Akhmad Kadyrov dengan Bom Ranjau Cara Melentikkan Bulu Mata dengan Bahan Alami, Aman dan Efektif Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah di mana segala sesuatu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang, oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bentuk negara Indonesia merupakan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sendiri juga memiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam sebuah proses pemerintahan Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memiliki tujuan yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi: BACA JUGA: 40 Parikan Lucu yang Menghibur dan Bikin Ketawa, Akrabkan Suasana Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli, Ini Penjelasannya “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut: • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, • Memajukan kesejahteraan umum, • Mencerdaskan kehidupan bangsa, • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Fungsi dari NKRI dapat dikategorikan secara umum sebagai berikut: • Melaksanakan penertiban (law and order) • Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat • Pertahanan • Menegakkan Keadilan Selain itu, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi NKRI.

Dari penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa fungsi NKRI juga memiliki beberapa fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut: BACA JUGA: Bacaan Doa untuk Orang Menikah, Berikut Arti dan Keutamaannya 6 Resep Muffin Oatmeal Praktis dan Lezat, Camilan Sehat Saat Diet • Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan – bentrokan masyarakat, • Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, • Pertahanan, untuk menjaga serangan negara luar, • Menegakkan keadilan melalui badan – badan pengadilan.

1 4 Cara Mudah untuk Mengawali Hari dengan Lebih Bugar dan Bertenaga 2 Oplas Dinilai Berhasil, 5 Potret Lucinta Luna di Malaysia Dipuji Bak Boneka Barbie 3 Cantik dan Menggemaskan Salima Anak Wishnutama & Gista Putri Liburan di Luar Negeri 4 Selamat! Jessica Iskandar Melahirkan Anak Kedua, Wajah Sang Bayi Bikin Penasaran 5 Cantik Klasik Khas Sageuk, 10 Aktris Korea Ini Jadi Sering Main Drama Sejarah Selengkapnya Kemunculan gagasan negara serikat menurut dipicu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan ( a highly centralized government), juga mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing. Dalam perspektif UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan tetapi bersifat federalistik, sehingga memungkinkan daerah mengatur kewenangannya secara lebih otonom.

Tetapi jaminan konstitusional tersebut mengalami ’reduksi’ makna karena berbagai regulasi yang lahir belakangan justru mengarah kepada sentralisasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Ulasan Lengkap Penyebab Munculnya Gagasan Negara Federal Maraknya berbagai tuntutan perubahan bentuk negara setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru untuk meninggalkan bentuk negara kesatuan dan beralih ke federal, menurut Buyung Nasution lebih disebabkan oleh kenyataan telah terdistorsinya konsep “kesatuan” (unitary) menjadi “persatuan dan kesatuan”, yang lebih dekat kepada “penyeragaman” (uniform).

Akibatnya, berbagai perbedaan yang ada tidak dilihat sebagai aneka kekayaan dalam rangka kebhinekaan, melainkan lebih dilihat sebagai potensi ancaman yang karenanya harus ditundukkan di bawah “persatuan dan kesatuan” melalui sentralisasi kekuasaan.

[1] Kondisi ini pada gilirannya, mengakibatkan negara gagal membangun sistem pemerintahan dengan wewenang desentralisasi. Hal itu menimbulkan keyakinan baru bagi masyarakat di daerah bahwa Pemerintah Pusat bukan hanya mengeksploitasi mereka, tetapi juga mengambil alih hak-hak mereka untuk mendapat pelayanan manusiawi oleh pemerintahan yang baik hingga bermula pada penguatan kembali keinginan untuk membentuk pemerintahan federal.

Kemunculan gagasan negara serikat menurut Harun Alrasid, dipicu oleh sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (a highly centralized government), juga mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil (soal persentase yang merugikan daerah). Melihat kondisi politik dewasa ini, kemungkinan besar bentuk negara kesatuan akan terus dipertahankan, setidak-tidaknya untuk satu angkatan (generasi) lagi. Kalau negara kesatuan yang didesentralisasi (gedencentralisser eenheidsstaat) tidak memberikan kepuasan bagi daerah di masa yang akan datang, tuntutan agar negara kesatuan diubah menjadi negara serikat akan marak dalam abad ke-21.

[2] Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945 Perlu Anda ketahui, di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir, salah satu diantaranya adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”). [3] Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia yakni NKRI didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan yang dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dengan menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Pilihan negara kesatuan sebagai bentuk negara menurut Affan Gafar dkk., merupakan pilihan yang tepat ketimbang federalisme.

Format pemerintahan negara yang federalistik memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sebuah negara.

Di samping itu, pemilihan sebuah bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.

Sebuah negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya. Sebaliknya dalam masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya, maka diperlukan sebuah pemerintahan nasional yang kuat. Selain itu, format politik dalam sebuah negara juga ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu menyangkut derajat demokrasi dari negara tersebut. [4] Jika persoalan bentuk negara dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila yaitu “persatuan Indonesia”, maka prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman itu.

Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed).

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikkan dengan pengertian pelembagaan bentuk negara kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas semboyan Bhineka Tunggal Ika ( unity in diversity ). Bentuk negara kita adalah negara kesatuan (unitary state), sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas dasar persatuan (unity), bukan kesatuan (uniformity).

[5] Negara Kesatuan, Tetapi Bersifat Federalistik Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah di seluruh tanah air.

Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dengan perkataan lain, bentuk NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. [6] Ketentuan UUD 1945 hasil Perubahan Kedua menurut Jimly Asshiddiqie, [7] justru mempertegas prinsip-prinsip pengaturan yang bersifat federalistis dalam rumusan mengenai kewenangan daerah.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan: Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan, dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 ditegaskan lagi bahwa: Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Karena itu, secara teoritis prinsip pengaturan demikian memang dapat disebut bersifat federalistis karena konsep kekuasaan asal atau sisa (residual power) justru seolah-olah berada di pemerintah daerah.

Prinsip demikian itu memang dikenal di lingkungan negara-negara federal. Tuntutan sebagian masyarakat di daerah saat ini lebih banyak terkait dengan keadilan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah karena janji otonomi yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 justru digerus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (”UU Cipta Kerja”) karena kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya banyak ditarik ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Jika persoalan ini ingin dikaji dari perspektif sila kelima Pancasila yaitu ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka tafsir negara kesatuan yang desentralistik akan menjadi ’kabur’ secara substantif karena faktanya terjadi resentralisasi, yang mana justru kemudian dirasa gagal memenuhi amanat sila kelima karena ditariknya sumber-sumber pendapatan daerah ke pusat yang menyebabkan daerah bergantung kepada pusat.

Janji otonomi seluas-luasnya yang diamanahkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 diingkari oleh peraturan pelaksana di bawahnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan tetapi bersifat federalistik, sehingga memungkinkan daerah mengatur kewenangannya secara lebih otonom.

Tetapi jaminan konstitusional tersebut mengalami ’reduksi’ makna karena berbagai regulasi yang lahir belakangan justru mengarah kepada sentralisasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: • Undang-Undang Dasar 1945; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Referensi: • Abdul Gaffar Karim dkk.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

(Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003; • Adnan Buyung Nasution dkk., Federalisme Untuk Indonesia, Kompas, Jakarta, 2000; • Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005; • MPR RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003.

[1] Adnan Buyung Nasution dkk., Federalisme Untuk Indonesia, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 7 [2] Adnan Buyung Nasution dkk., Federalisme Untuk Indonesia, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 7 [3] MPR RI, Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003, hal.

25 [4] Abdul Gaffar Karim dkk. (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. [5] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 78. [6] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 79. [7] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal.

272-273.
Menu • HOME • RAMADHAN • Kabar Ramadhan • Puasa Nabi • Tips Puasa • Kuliner • Fiqih Ramadhan • Hikmah Ramadhan • Video • Infografis • NEWS • Politik • Hukum • Pendidikan • Umum • News Analysis • UMM • UBSI • Telko Highlight • NUSANTARA • Jabodetabek • banten • Jawa Barat • Jawa Tengah & DIY • Jawa Timur • kalimantan • Sulawesi • Sumatra • Bali Nusa Tenggara • Papua Maluku • KHAZANAH • Indonesia • Dunia • Filantropi • Hikmah • Mualaf • Rumah Zakat • Sang Pencerah • Ihram • Alquran Digital • ISLAM DIGEST • Nabi Muhammad • Muslimah • Kisah • Fatwa • Mozaik • INTERNASIONAL • Timur tengah • Palestina • Eropa • Amerika • Asia • Afrika • Jejak Waktu • Australia Plus • DW • EKONOMI • Digital • Syariah • Bisnis • Finansial • Migas • pertanian • Global • Energi • REPUBLIKBOLA • Klasemen • Bola Nasional • Liga Inggris • Liga Spanyol • Liga Italia • Liga Dunia • Internasional • Free kick • Arena • Sea Games 2021 • SEAGAMES 2021 • Berita • Histori • Pernik • Profil • LEISURE • Gaya Hidup • travelling • kuliner • Parenting • Health • Senggang • Republikopi • tips • TEKNOLOGI • Internet • elektronika • gadget • aplikasi • fun science & math • review • sains • tips • KOLOM • Resonansi • Analisis • Fokus • Selarung • Sastra • konsultasi • Kalam • INFOGRAFIS • Breaking • sport • tips • komik • karikatur • agama • JURNAL-HAJI • video • haji-umrah • journey • halal • tips • ihrampedia • REPUBLIKA TV • ENGLISH • General • National • Economy • Speak Out • KONSULTASI • keuangan • fikih muamalah • agama islam • zakat • IN PICTURES • Nasional • Jabodetabek • Internasional • Olahraga • Rana • PILKADA 2020 • berita pilkada • foto pilkada • video pilkada • KPU Bawaslu • SASTRA • cerpen • syair • resensi-buku • RETIZEN • Info Warga • video warga • teh anget • INDEKS • LAINNYA • In pictures • infografis • Pilkada 2020 • Sastra • Retizen • indeks Menu • HOME • RAMADHAN • Kabar Ramadhan • Puasa Nabi • Tips Puasa • Kuliner • Fiqih Ramadhan • Hikmah Ramadhan • Video • Infografis • NEWS • Politik • Hukum • Pendidikan • Umum • News Analysis • UMM • UBSI • Telko Highlight • NUSANTARA • Jabodetabek • banten • Jawa Barat • Jawa Tengah & DIY • Jawa Timur • kalimantan • Sulawesi • Sumatra • Bali Nusa Tenggara • Papua Maluku • KHAZANAH mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan Indonesia • Dunia • Filantropi • Hikmah • Mualaf • Rumah Zakat • Sang Pencerah • Ihram • Alquran Digital • ISLAM DIGEST • Nabi Muhammad • Muslimah • Kisah • Fatwa • Mozaik • INTERNASIONAL • Timur tengah • Palestina • Eropa • Amerika • Asia • Afrika • Jejak Waktu • Australia Plus • DW • EKONOMI • Digital • Syariah • Bisnis • Finansial • Migas • pertanian • Global • Energi • REPUBLIKBOLA • Klasemen • Bola Nasional • Liga Inggris • Liga Spanyol • Liga Italia • Liga Dunia • Internasional • Free kick • Arena • Sea Games 2021 • SEAGAMES 2021 • Berita • Histori • Pernik • Profil • LEISURE • Gaya Hidup • travelling • kuliner • Parenting • Health • Senggang • Republikopi • tips • TEKNOLOGI • Internet • elektronika • gadget • aplikasi • fun science & math • review • sains • tips • KOLOM • Resonansi • Analisis • Fokus • Selarung • Sastra • konsultasi • Kalam • INFOGRAFIS • Breaking • sport • tips • komik • karikatur • agama • JURNAL-HAJI • video • haji-umrah • journey • halal • tips • ihrampedia • REPUBLIKA TV • ENGLISH • General • National • Economy • Speak Out • KONSULTASI • keuangan • fikih muamalah • agama islam • zakat • IN PICTURES • Nasional • Jabodetabek • Internasional • Olahraga • Rana • PILKADA 2020 • berita pilkada • foto pilkada • video pilkada • KPU Bawaslu • SASTRA • cerpen • syair • resensi-buku • RETIZEN • Info Warga • video warga • teh anget • INDEKS • LAINNYA • In pictures • infografis • Pilkada 2020 • Sastra • Retizen • indeks REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pimpinan Badan Penganggaran MPR, Lukman Edy, saat menjadi narasumber Training of Trainers 4 Pilar MPR, Jumat (2/10) mengungkapkan menjelang Indonesia merdeka, para pendiri bangsa berdebat untuk mencari bentuk ideal bentuk negara.

Pilihan yang ada apakah bentuk negara Indonesia adalah kesatuan atau federal. Perdebatan soal bentuk negara, menurut Lukman sebenarnya sudah terjadi pada saat Sumpah Pemuda Tahun 1928. Dikatakan pada saat itu ada utusan-utusan dari Melayu.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Utusan Melayu itu menyatakan mereka mau bergabung dengan Indonesia apabila bentuk negara adalah federal. Namun dalam Kongres II Pemuda itu, peserta sepakat untuk memilih bentuk negara kesatuan. Dalam sidang-sidang BPUPK pun juga terjadi perdebatan di antara anggota BPUPK, ada yang mengusulkan bentuk negara kesatuan, ada pula yang menginginkan federal. Setelah di-voting, yang memilih bentuk negara kesatuan lebih banyak.

Dalam bentuk negara, antara kesatuan dan federal, pernah dialami dan pasang-surut. Indonesia pernah mengalami negara federal saat memiliki konstitusi UUDS dan UUD RIS. Setelah keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan berlakunya kembali UUD Tahun 1945 maka bentuk negara kembali ke kesatuan. Dengan paparan sejarah itu, Lukman mengambil kesimpulan bahwa perdebatan bentuk negara itu ada dan akhirnya bangsa ini memilih bentuk negara kesatuan.

Dikatakan oleh Lukman, kalau memilih negara federal kelak masing-masing wilayah akan berdasarkan pada suku, agama, dan ras. "Hal ini tak cocok dengan semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945," ujarnya.

Pasca Dekrit Presiden, Lukman mengungkapkan ada beberapa kejadian di mana kejadian itu menguatkan bentuk negara kesatuan. Kejadian itu seperti disepakatinya Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu yang membuat negara kesatuan menjadi utuh sebab wilayah perairan yang berada di dalam wilayah Indonesia menjadi kedaulatan Indonesia. "Atas jasa Djuanda, laut bukan pemisah wilayah namun sebagai penghubung," paparnya. Dalam era reformasi, tahun 1998, adanya keinginan untuk memilih bentuk negara pun muncul kembali.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

Keinginan itu terjadi sebab hubungan antara daerah dan pusat di masa Orde Baru buruk. Tuntutan itu mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan tengah terjadinya disintegrasi bangsa-bangsa di Eropa Timur. Hal demikian menghantui bangsa ini sebab disintegrasi itu bisa menular ke Indonesia. Selanjutnya Lukman mengungkapkan kita harus bersyukur karena masyarakat dan elit politik tetap memilih negara kesatuan.

"Akhirnya pilihan tetap negara kesatuan," ujarnya.
1. Mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah negara kesatuan? 2. Menurut pandangan kamu, apa makna masyarakat adil dan makmur itu? Serta bagaimana mewujudkannya? 3. Apa makna kedaulatan rakyat dalam pandangan kamu? 4. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan?

5. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat sebagai bangsa Indonesia? 1. karena jika kita bersatu, kita akan lebih kuat mengalahkan penjajah 2. masyarakat yg adil adalah masyarakat yg saling menghargai sesama manusia, masyarakat yg makmur adlh masyarakat yg hidupnya berkecukupan.

3. kedaulatan rakyat adalah kesatuan rakyat 4. karena kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah daripada harus memikirkan pemecahan masalah sendiri 5.

yg akan terjadi adalh kita tidak menghormati bangsa indonesia. semoga membantu :)Karena indonesia terdiri dari suku bangsa yang berbeda,agama,dan kepercayaan,bahasa daerah.Maka dari itu untuk mempersatukan itu maka dibentuk negara yang pas adalah kesatuan karena sesuai dengan ideologi pancasila,dan bhineka tunggal ika.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Letak wilayah NKRI berada di antara: • dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia; serta • dua samudra. yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Indonesia terletak di benua Asia tepatnya di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia berada di: • 6° lintang utara (LU) – 11° lintang selatan (LS), don • 95° bujur timur (BT) – 141° bujur timur (BT). Karma letak wilayah Indonesia di sekitar khatulistiwa, maka Indonesia memiIlki iklim traps dan rnerniliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah NKRI berjumlah 17.504 terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa di antaranya, yaitu 6000 pulau tdak bepenghuni. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 my di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km2 dan luas perairannya 3.257.483 km2. Pula] dengan jumlah pendudukterpadat adalah pulau Jawa.

kelas : 5 SD mapel : PPKn kategori : Bab 1 - Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kata kunci : negara,kesatuan,Indonesia kode :5.9.1 SOAL 1 Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia. … Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesie: SOAL 2 Jelaskan sikap sikap yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia agar dapat mempertahankan persatuan dalam keberagaman : Nama Peserta Didik Kelas/semester Butir Sikap 1.

Mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indon … esia secara tulus. 2. Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tabel 4.3 Penilaian Sikap Tanggal, kelebihan ,Kekurangan, Keterangan No 1. 2. 3.

mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi indonesia adalah negara kesatuan

5. 6. 7.8.9.10​

BAB 2 Pertemuan 2 Kelas IX Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945




2022 www.videocon.com