Kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

“ Jika KBLI perdagangan besar dan perdagangan eceran dijadikan dalam satu usaha, maka akibatnya izin usaha tidak akan terbit” Pemasaran produk memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan usaha.

Melalui kegiatan pemasaran, pengusaha menyampaikan produk yang diperdagangkan kepada konsumen dengan harapan bahwa akan terjadi penawaran dan permintaan kedepannya.

Salah satu kegiatan pemasaran adalah distribusi barang. Distribusi memudahkan penyaluran barang ke masyarakat sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 22/2016) menyebutkan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Secara umum, kegiatan distribusi yang kita ketahui adalah Grosir dan Eceran. Grosir secara sederhana dikenal sebagai kegiatan pemasaran barang dalam partai besar dan tidak secara eceran ( Pasal 1 angka 12 Permendag 22/2016).

Baik grosir maupun eceran merupakan kegiatan pendistribusian barang yang dilakukan dengan cara penjualan tanpa melakukan perubahan teknis. Faktor yang membedakan kedua hal ini terletak pada pembeli yang dituju. Baca juga: Jangan Sampai Salah Memilih KBLI Usaha Anda! Perhatikan 3 Hal Ini Grosir atau perdagangan besar adalah kegiatan penjualan kembali yang dilakukan tanpa memerlukan perubahan teknis terhadap barang, baik baru atau bekas yang ditujukan kepada pedagang atau tujuan akhirnya bukan konsumen akhir.

Dalam Grosir, tujuan pemasarannya dilakukan kepada pengecer, industri, komersial, institusi (pengguna profesional), atau kepada pedagang besar lainnya. Umumnya, seluruh subjek di atas bertindak sebagai agen atau broker dalam perantara dagang, baik perorangan maupun perusahaan.

Sedangkan dalam perdagangan eceran, penjualan ditujukan langsung kepada konsumen atau Business to Consumer (B2C). Jadi, tujuan akhirnya adalah agar barang tersebut langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan dijual kembali. Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh pedagang eceran, ditawarkan dalam bentuk toko, seperti toko khusus, toko serba ada, toko swalayan, dan toko barang sehari-hari (Pasal 9 Permendag 22/2016).

Perlu diketahui, kegiatan usaha di Indonesia dibagi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kegiatan usaha perdagangan besar sendiri memiliki KBLI 46 dan untuk perdagangan eceran KBLI 47. Kedua jenis KBLI tersebut tidak dapat dijadikan dalam satu usaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 66/2019) yang menyebutkan Distributor, sub distributor, grosir, perkulakan, agen, dan sub agen dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Baca juga: Jangan Sampai Kegiatan Perusahaan Tidak Sesuai KBLI Jika KBLI perdagangan besar dan perdagangan eceran dijadikan dalam satu usaha, maka akibatnya sistem Online Single Submission (OSS) tidak akan menerbitkan izin usaha. Sehingga usaha yang dijalankan sama saja tidak memiliki izin usaha. Oleh karena itu, perlu memperhatikan klasifikasi dari kegiatan usaha yang dijalankan dan KBLI yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan usahanya. Karena KBLI merupakan bagian untuk pengurusan izin usaha.

Cek KBLI terbaru tahun 2020. Kesulitan menentukan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda? Serahkan saja kepada kami. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini. Author Olivia Nabila Sambas Ilustrasi mengisi BBM. Tempo.co SOLO, JOGLOSEMAR NEWS.COM – Para penjual bensin eceran yang notabene banyak menjual BBM jenis pertalite akhir-akhir ini banyak mengeluh tentang kesulitan mereka mendapatkan BBM non subsisi tersebut untuk dijual eceran.

Pasalnya, mereka memgaku setiap SPBU menolak menjual pertalite dalam jeriken. Sepertj dialami salah satu penjual bensin eceran, Muhammad (35). Menurutnya, sudah sekitar satu bulan belakangan ini kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 tidak bisa lagi membeli pertalite dalam jeriken.

Untuk itu, dirinya beralih membelu pertamax untuk dijual eceran sekitar dua pekan terakhir. Baca Juga : Pasar Mebel Gilingan Terbakar di Siang Bolong, Puluhan Kios Diperkirakan Ludes “Mau tidak mau menjual pertamax. Sempat tidak berjualan sekitar sepekan lebih karena sama SPBU tidak boleh kulakan pertalite. Tapi banyak juga langganan menanyakan kenapa tidak jual bensin lagi.

Akhirnya beli pertamax,” ujarnya, Senin (4/11/2019). Baca Juga : Kebakaran Pasar Mebel Gilingan, 6 Mobil Pemadam Dikerahkan, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Terkait hal itu, Senior Supervisor Communication & Relations MOR IV PT Pertamina (Persero), Arya Yusa Dwicandra mengatakan, sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014, pembelian Pertalite menggunakan jeriken yang dilarang adalah yang tidak disertai rekomendasi dari dinas terkait untuk kebutuhan tertentu. Seperti pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil.
• Home• MPP• PPID Pembantu • Profil PPID Pembantu • Dasar Hukum • Tugas PPID Pembantu • Maklumat • Kontak • Layanan Informasi • Daftar Informasi Publik • Dokumen Dikecualikan • Hak, Alur dan Waktu Layanan Permohonan Informasi Publik • Alur Sengketa Informasi • Formulir Permohonan • Informasi Publik • Informasi Berkala • Informasi Setiap Saat • Informasi Serta Merta • Aduan • INVESTASI • Investasi Strategis • Aerotropolis • Bedah Menoreh • Kawasan Industri • Pasir Besi • Pelabuhan dan Perikanan • Investasi Kulon Progo • Realisasi Investasi • Profil Daerah • Potensi Investasi • Area Aerotropolis • Booklet Investasi • Tanglet Center • Kontak • Mekanisme • Profil • Sejarah • Gambaran Umum • Tupoksi • Struktur Organisasi • Profil Pejabat Struktural • Dasar Hukum • Dokumen Publik • Gallery Foto • Motto dan Maklumat • Pelayanan • Pelayanan Perizinan • Survei Kepuasan Masyarakat • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • Standar Pelayanan • Inovasi Perizinan • Form Survei Kepuasan Masyarakat • Download Formulir PBG • Aduan dan Konsultasi • Tindak Lanjut Pengaduan • Tahun 2022 • Tahun 2021 • Tahun 2020 • Tahun 2019 • Tahun 2018 • Tahun 2017 • Tahun 2016 • Tahun 2015 • Tahun 2014 • Tahun 2013 • Tindak Lanjut Konsultasi dan Informasi • Tahun 2022 • Tahun 2021 • Informasi dan Tata Cara Pengaduan • E-Katalog • IKM • SKM • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • Aduan • Tahun 2022 • Tahun 2021 • Tahun 2020 • Tahun 2019 • Tahun 2018 • Tahun 2017 • Tahun 2016 • Tahun 2015 • Tahun 2014 • Tahun 2013 • Konsultasi dan Informasi • Tahun 2022 • Tahun 2021 • Bulletin • Edisi I • Edisi II • Edisi III • Edisi IV Kraksaan,- Pada 7 April lalu, PT.

Pertamina mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang peraturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite. Para pengecer sudah tidak diperbolehkan untuk membeli BBM menggunakan jeriken, drum ataupun tangki modifikasi. Peraturan tersebut mengacu pada perubahan status pertalite dari Jenis BBM Umum (JBU), menjadi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Dalam SE itu, juga disebutkan bahwa SPBU/Lembaga Penyalur dilarang melayani pembelian Pertalite dengan jeriken, drum yang digunakan untuk diperjualbelikan kembali (ecer).

Kebijakan itu rupanya dikeluhkan oleh para pengecer, tak terkecuali di wilayah Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Salah satunya seperti yang diungkapkan Anton warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan. Ia menyebut, kebijakan itu merugikan masyarakat yang tingkat ekonominya berada di bawah rata-rata.

Sebab BBM jenis Kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 harganya terlalu mahal sehingga otomatis masyarakat bakal lebih memilih menggunakan Pertalite.

“Sekarang harga Pertamax naik ditambah tidak boleh beli Pertalite, yang biasa ngecer sudah bingung. BBM itu jadi kebutuhan pokok semua orang sekarang, BBM yang murah, malah dilarang untuk di lecer, repot dah,” keluh Anton, Selasa (12/4/22).

Hal senada disampaikan Muhammad Hasan Basri, pengecer BBM asal Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, sejak adanya peraturan tersebut, ia tidak lagi bisa menjual Pertalite sehingga pelanggannya terpaksa harus membeli Pertamax.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

“Ya kasihan karena harganya selisih jauh, saya sudah tidak bisa ngecer Pertalite, yang bisa saya ecer ya Pertamax saja,” paparnya menjelaskan. Hasan menyebut, ia saat ini serba dilema.

Harga Pertamax yang seharga Rp 12.500, membuatnya harus menjual lebih mahal. Di sisi lain, kisaran harga Pertamax memberatkan konsumen.

“Harga kulaannya segitu, saya jual Rp 13.500 per liter. Harga segitu saja saya sudah merasa terlalu mahal, tapi kalau saya turunin harganya saya yang keteteran nantinya,” curhat dia.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

(*)
Maraknya keberadaan toko penjualan minuman beralkohol yang berdekatan dengan lingkup sekolahan di Makassar, diantaranya Toko AV yang berlokasi di Jalan Gunung Batu Putih, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar tak hanya mengundang kritikan dari kalangan aktivis.

Melainkan turut mendapat tanggapan serius dari kalangan akademisi di Kota Makassar. Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Kota Makassar, Jermias Rarsina mengatakan bahwa mengenai keberadaan Toko AV yang berada di Jalan Batu Putih yang kemudian diduga tidak memenuhi syarat dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui instansi terkait dan berwenang yang mengeluarkan izin usaha sehubungan dengan penjualan minuman beralkohol (minol), seharusnya meninjau kembali pemberian izin yang telah dikeluarkannya tersebut.

Karena, lanjut Jermias, secara administrasi izin bilamana telah diberikan bukan berarti tidak bisa ditinjau ulang kembali, jika dalam praktek operasional perdagangan (penjualan) minum beralkohol tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian izinnya.

Ia mengatakan, syarat pokok pemberian izin menjual/ berdagang minuman beralkohol yang dilanggar oleh toko AV yaitu tak boleh dekat dengan sarana lembaga pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, Pepres, Permendag hingga pada Perda dan Perwali Kota Makassar, secara hukum administrasi merupakan pintu masuk untuk melakukan tindakan hukum berupa meninjau kembali eksistensi dan legalitas terbitnya izin usaha yang diberikan kepada Toko AV.

Terbitnya Keputusan pemberian izin secara hukum administrasi, kata Jermias, tidak boleh menyalahi atau melanggar kewenangan dalam pemberian keputusan sebagai perbuatan melawan hukum di bidang administrasi. Jikalau itu benar terjadi, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat/ badan administrasi tersebut telah bersifat melawan hukum di bidang administrasi yang dikenal dengan perbuatan onrecht matige over heid daad.

Menurutnya, salah satu bagian dari kriteria/ kategori penyalahgunaan kewenangan di bidang administrasi sekaitan dengan pemberian izin tersebut kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 pemberian keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan pemberian izin usaha penjualan minuman beralkohol berkaitan dengan jarak atau radius yang berdekatan dengan aktifitas lingkungan sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

“Pemkot Makassar melalui Wali Kota atau pejabat teknis berwenang lainnya yang ditunjuk sehubungan dengan wewenang, harus turun lapangan untuk kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 situasi yang obyektif dan riil guna dapat bertindak mengambil keputusan hukum yang tepat dalam penyelesaian masalah sosial tersebut,” kata Jermias kepada Kedai-berita com, Minggu (11/7/2021).

Jika memang ditemukan adanya sebuah pelanggaran dalam penyalahgunaan wewenang pada pemberian izin berdagang minuman beralkohol yang diberikan kepada Toko AV secara administrasi, maka kata Jermias, wajib keputusan pemberian izin ditinjau kembali untuk diberi sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baca Juga : PT Lisna Abdi Prima Dinilai Tak Berhak Kerja Proyek PLN Senilai Rp 7 M Selanjutnya, kata dia, misalnya saja ada pelanggaran administrasi dan pejabat atau instansi berwenang tetap berdiam diri tanpa mengambil tindakan hukum sesuai norma hukum yang mengaturnya tentang pemberian sanksi tersebut, maka hal itu juga merupakan bagian dari perbuatan menyalahgunakan wewenang, dalam hal ini tidak bertindak sesuai hukum yang berlaku dalam lingkup kewenangan yang dimiliki pejabat/ institusi sesuai daya mengatur dan berlakunya aturan.

“Bilamana juga ditemukan dari pelanggaran administrasi tersebut menimbulkan adanya kerugian keuangan atau ekonomi bagi pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan, maka tidak menutup kemungkinan dapat ditindaklanjuti secara dugaan perkara tindak pidana korupsi,” Jermias menandaskan.

Aktivis Anti Korupsi Turut Bersuara Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma SH Sebelumnya, Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan juga turut menyoroti maraknya usaha penjualan minol di Makassar yang diberikan izin meski tidak memenuhi syarat yang diatur dalam poin-poin ketentuan perundang-undangan yang ada.

“Artinya ada dugaan penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Bahkan sangat memungkinan ada celah transaksi dugaan suap menyuap. Saya kira sudah sepatutnya pihak kepolisian menyelidiki kasus ini,” ucap Farid Mamma, Direktur PUKAT Sulsel. Secara kelembagaan, kata dia, PUKAT Sulsel akan menyeriusi persoalan maraknya usaha penjualan minol yang diberikan toleransi meski cukup jelas telah menyalahi aturan yang ada tersebut.

“Secara kelembagaan kami tentu akan seriusi ini. Kita komitmen dalam menutup seluruh celah adanya ruang korupsi di semua sektor. Yah salah satunya dalam sektor perizinan usaha penjualan minol ini,” ujar Farid. Mengenai khusus masalah Toko AV, Ia turut berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar beserta jajaran terkait tidak menutup mata dengan keberadaan toko penjualan minuman beralkohol seperti Toko AV yang berada di Jalan Gunung Batu Putih Nomor 9, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar tersebut.

Di mana, kata dia, Toko AV tersebut selain lokasi usahanya berdekatan dengan sekolah, juga diduga menyalahi izin usahanya yang kabarnya sebagai sub distributor.

“Saya kira ini persoalan serius karena bisa berdampak pada generasi bangsa.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Dalam aturan juga cukup jelas melarang usaha penjualan minol dekat dari tiga tempat yakni sarana pendidikan, peribadatan dan rumah sakit. Nah Toko AV ini sangat dekat dari SMU Kristen Makassar,” kata adik mantan Waka Bareskrim Irjen Pol Purn. Syahrul Mamma itu.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Ia sangat berharap Pemkot Makassar tak memberikan lagi toleransi kepada pelaku usaha penjualan minol yang terang- terangan melanggar aturan apalagi melakukan kegiatan melanggarnya sejak lama. “Saya kira kalau ini dibiarkan terus terjadi alias diberi kelonggaran meski terang-terangan melanggar aturan, maka komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan perlu dipertanyakan. Kami dengan tegas berharap Pemkot tegas menerapkan aturan,” jelas Farid. Baca Juga : Jelang Penetapan Hingga Masa Kampanye Pilkada Makassar, Polda Fokus Usut Kasus Pemkot Turut Dapat Atensi Komisi A DPRD Makassar Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar juga sempat menegaskan akan memberikan perhatian serius (atensi) terhadap keberadaan toko penjualan minuman beralkohol (minol), Toko AV yang berada di Jalan Gunung Batu Putih Nomor 9, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar tersebut.

Selain lokasi Toko AV kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 berdekatan dengan lingkup sekolahan, juga diduga menyalahi izin beroperasi. Di mana Toko AV yang kabarnya mengantongi izin sebagai sub distributor minol, tapi kerap bertindak sebagai pengecer. “Komisi A akan atensi masalah ini. Pekan ini kita akan rapatkan untuk menyusun agenda, apakah kita sidak dulu atau langsung memanggil seluruh pihak terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas masalah Toko AV tersebut,” kata Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy via telepon, Senin 5 Juli 2021.

Ia berharap seluruh pihak terkait diantaranya Dinas Penanaman Modal- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD- PTSP) dan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar nantinya bisa menjelaskan sejauh mana pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar yang telah dijalankan oleh pihak Toko AV. “Salah satunya yang kita ingin tahu juga kalau memang ada izin, apa pertimbangannya karena melihat lokasinya misalnya dekat dari sekolah.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Kalau bicara aturan kan, saya kira itu tidak boleh. Kemudian juga kabarnya izinnya sub distributor tapi diam-diam mengecer. Saya kira ini yang perlu kita lihat secara utuh nanti dalam RDP,” jelas legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar itu. Ketentuan Aturan Pengendalian Penjualan Minol Diketahui, ketentuan larangan penjualan minol diatur baik dalam Perwali Kota Makassar, Perda Kota Makassar, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Pada Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, di mana aktivitas usaha berjualan minol tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit. Kemudian dalam Perwali Makassar Nomor 17/2019 Pasal 13 ayat 1 poin b.

Di mana penjualan minuman beralkohol kembali lagi ditegaskan tidak diperbolehkan berada dekat dari tiga tempat masing-masing yang berkaitan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit. Selanjutnya dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tepatnya Pasal 28, juga sangat jelas ditegaskan mengenai pelarangan memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Terakhir dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 ayat 2 turut kembali ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Baca Juga : Lurah dan Camat Potensi Jadi Tersangka Kasus Underpas Simpang Lima Bandara ? Pengakuan Dinas Terkait Kepala Seksi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Abdul Hamid mengatakan pihaknya sudah pernah mengecek izin penjualan minol yang dimiliki Toko AV yang berlokasi di Jalan Batu Putih tersebut.

Toko yang berjarak sangat dekat dari lingkup sekolahan tersebut, kata dia, telah mengantongi izin usaha yang berstatus sebagai sub distributor penjualan minol.

Sub distributor, menurut Hamid, proses kegiatannya hanya menyuplai minuman ke tempat-tempat yang menyediakan minuman di tempat seperti Hotel, Bar/ Diskotek dan Kafe sesuai dengan izinnya, tidak dibenarkan menjual secara ecer. “Jadi begini, di sana itu izinnya kami sudah pernah cek dan dia izin sub distributor. Kemudian kalau ceritanya dia menjual minol secara eceran itu dilarang berdasarkan Perpres 74 tahun 2013,” ucap Hamid, Senin 21 Juni 2021.

Selain kerap berjualan eceran dan lokasinya sangat dekat dari sekolah namun tetap mendapat restu perizinan beroperasi, kata Hamid mengarahkan bertanya ke Dinas Perdagangan Provinsi yang dianggap lebih tahu soal itu. Namun, setahu dia, penerbitan izin sebagai sub distributor itu diperoleh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 melalui Online Single Submission (OSS). “Kalau jenis usahanya minum di tempat dan jenis golongan minolnya A, B, C itu memang rekomendasinya dari sini (Disperindag Makassar), tapi Toko Alvira itu kan semua jenis golongan dia jual.

Itu langsung pusat yang mengetahui Disperindag Provinsi, karena dia sub distributor tidak boleh minum di situ dan tidak boleh jual ecer,” ungkap Hamid. Terpisah Kepala Seksi Distribusi dan Pelaku Usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Idham membenarkan bahwasanya izin yang dimiliki Toko AV adalah sub distributor bukan ecer. “Izinnya ada dia itu sub distributor, kegiatannya itu tidak boleh ecer,” kata Idham.

Ia menjelaskan peredaran minuman beralkohol sebenarnya tidak dilarang karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 Tahun 2014 itu dibolehkan. Cuma perlu dikendalikan dan diawasi. “Selama mereka memiliki legalitas itu tidak masalah, karena ini bukan barang dilarang cuma diatur keniagaannya saja.

Terus terang di tempatku (Disperindag Privinsi) saya itu pembinanya,”tutur Idham. Ia mempertanyakan kenapa hingga hari ini, tidak ada lagi toko yang terbit izin ecernya. Padahal setahu dia, di zaman kepemimpinan Ilham Arif Sirajudin sebagai Wali Kota Makassar aturan untuk pengecer itu ada. “Dulu zamannya Pak Ilham, izin semuanya terbit kenapa sekarang tidak,” Idham menandaskan.(Thamrin/Eka)
KOMPAS.com – Pemerintah berencana menghapus jenis bahan bakar minyak (BBM) Premium dan Pertalite secara bertahap pada tahun 2022.

Berdasarkan roadmap yang dipersiapkan, pemerintah akan melakukan penghapusan BBM Premium dan Pertalite dalam 3 tahapan.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Penghapusan tersebut merupakan simplifikasi varian produk dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Dikutip dari Kompas.com (24/12/2021), pemerintah menetapkan BBM tipe euro 4 atau setara BBM oktan 91 ke atas mulai tahun 2019 secara bertahap hingga 2021.

Selengkanya, berikut ini tahapannya: • Step Pertama: pengurangan bensin Premium disertai dengan edukasi dan campaign untuk mendorong konsumen menggunakan BBM Ron 90 ke atas. • Step Kedua: Pengurangan bensin Premium dan Pertalite di SPBU disertai dengan edukasi dan campaign untuk mendorong menggunakan BBM di atas RON 90 ke atas.

• Step Ketiga: Simplifikasi produk yang dijual di SPBU hanya menjadi dua varian yakni BBM RON 91/92 (Pertamax) dan BBM RON 95 (Petamax Turbo). Lantas nantinya, bagaimana harga Pertamax dan Pertamax Turbo di tahun 2022? Apakah akan ada kenaikan? Baca juga: Pemerintah Akan Hapus Premium dan Pertalite, Berikut Ini Tahapannya Harga Pertamax dan Pertamax Turbo 2022 Terkait hal tersebut Kompas.com menghubungi Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 Niaga Subholding Commercial and Trading Irto Ginting.

Irto mengatakan terkait harga Pertamax dan Pertamax Turbo pada 2022 saat ini masih direview. “Untuk harga pertamax dan pertamax turbo di 2022 tetap akan kami review secara berkala,” ujar Irto.

Untuk update harga BBM dari Pertalite hingga Pertamax di sejumlah daerah dapat dilihat laman berikut Di sejumlah daerah, harga Pertamax yang masih berlaku 2021 ini yakni berkisar Rp 9.000-Rp 9.400 tergantung wilayahnya. Sementara untuk harga Pertamax Turbo berkisar antara Rp 12.300-12.700.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Sedangkan harga Pertalite bervariasi antara Rp 7.650, Rp 7.850, dan Rp 8.000 untuk daerah Batam, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Baca juga: Indonesia Lolos Final Keenam Kalinya, Ini Daftar Juara AFF sejak 1996 Berita Terkait Mengenal Apa Itu Generasi Baby Boomers, X, Y, Z, Millenials, dan Alpha Indonesia Lolos Final Keenam Kalinya, Ini Daftar Juara AFF sejak 1996 Viral, Foto Dokumen Dukcapil Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan 7 Fakta Tsunami Aceh 26 Desember 2004: Gempa Setara Bom 100 Gigaton Video Viral Satpam Tersambar Petir, Ini Penyebabnya Menurut Ahli Berita Terkait Mengenal Apa Itu Generasi Baby Boomers, X, Y, Z, Millenials, dan Alpha Indonesia Lolos Final Keenam Kalinya, Ini Daftar Juara AFF sejak 1996 Viral, Foto Dokumen Dukcapil Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan 7 Fakta Tsunami Aceh 26 Desember 2004: Gempa Setara Bom 100 Gigaton Video Viral Satpam Tersambar Petir, Ini Penyebabnya Menurut AhliSedang membuat SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2021 melalui eSPT, namun tidak bisa membuka SPT Baru untuk Tahun 2021?

Berikut ini tipspajak.com dan Tips Pajak Media berikan solusi mengatasi ESPT Badan Tidak Bisa Tahun 2021. Mengatasi ESPT Badan Tidak Bisa Tahun 2021 espt badan tidak bisa tahun 2021 Langkah mengatasi eSPT Badan tidak bisa tahun 2021: • espt badan tidak bisa tahun 2021, menit ke: 0:01 • Tutup eSPTLalu Buka eSPT PPh 1771 v1.0 0:34 • Connect to DB, Buat SPT Baru Tahun Pajak 2021 1:23 • Tutup eSPT v1.0 1:52 • Buka eSPT PPh 1771 v.1 2:00 • Program, Buka SPT yang Ada, pilih tahun pajak 2021: 2:18 • Isi SPT 2:29 Berikut ini video tutorial Cara mengatasi ESPT Badan Tidak Bisa Tahun 2021 produksi Tips Pajak Media bener gan pas di buka di aplikasi 1.2, tahun buku berubah ke Jan 2010 s.d jan 2010 akibatnya, lapor pph badan gak bisa saya coba hari ini walaupun nihil dengan keterangan “proses upload tidak berhasil (-1) “nomorcsv” koneksi pembukaan file gagal” gak tau error djp apa karena tahun buku nya yang gak bisa ke Jan-2021 s.d Des-2021 Balas • Pos-pos Terbaru • Aturan Pajak Transfer Pricing • Lapor SPT Tahunan Badan Dengan Cepat • Mengapa Gagal Upload PDF Laporan Keuangan • Mengatasi Kendala Eform SPT Tahunan • Cara Mendapatkan Surat Keterangan PP 23 • Cara Menghitung PPh Badan 2021 • PPN atas Jasa Umroh • Resume PMK 2022 Pelaksanaan UU HPP • Cara Isi SPT Tahunan PPh Final dan Non Final • Pajak atas Crypto • PMK 61 Tahun 2022 PPN Kegiatan Membangun Sendiri • Contoh File Excel Laporan Keuangan Konstruksi dan Pengadaan 2022 • Lapor SPT Tahunan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan • Link Alternatif Download Aplikasi E Faktur 3.2 • Efaktur 3.2 Download Arsip
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengemukakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 alias Premium.

Baca juga: Tiga Tahapan Pertamina Hapus BBM Premium dan Pertalite, Diganti Pertamax Nantinya bensin dengan RON 90, yakni Pertalite, bakal menjadi pengganti Premium selama masa transisi. Kendati begitu, Pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai. Baca juga: Redam Ancaman Mogok Kerja, Ahok Pastikan Rencana Pemotongan Gaji di Pertamina Batal Dengan dihapuskannya BBM Pertalite dan Premium, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan ( Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax.

Baca juga: Serikat Pekerja Pertamina Ancam Mogok Dipertemukan dengan Manajemen, Ini Hasil Mediasinya "Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 akan digantikan dengan Pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih dikutip dari Antara, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: Pengumuman, Tarif Tol Jakarta-Tangerang Naik Mulai 26 Desember Soerja menginformasikan bahwa premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 kesadaran masyarakat menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya. Lebih lanjut Soerja mengungkapkan, pemerintah sedang menyusun peta jalan ( roadmap) bahan bakar minyak ramah lingkungan di mana Premium dihapus, dan nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujarnya. Pemerintah akan berusaha meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait proses shifting Pertalite ke Pertamax. Baca juga: Jangan Keliru, Ini Arti Kode 31, 33, dan 34 di SPBU Pertamina Perubahan dari Premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen.

Adapun perubahan dari Pertalite ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi karbon dioksida sebesar 27 persen. Langkah Pertamina Dikutip dari Kontan, PT Pertamina (Persero) memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan dalam hal ini BBM jenis RON 88 atau benin Premium dan RON 90 atau bensin jenis Pertalite.

Sejarah Jembatan Suramadu: Digagas Soeharto, Dibangun Megawati, Diresmikan SBY, Digratiskan Jokowi https://money.kompas.com/read/2021/12/23/091228126/sejarah-jembatan-suramadu-digagas-soeharto-dibangun-megawati-diresmikan-sby https://asset.kompas.com/crops/fi5PNstcBiFsyslWdI-hUbb77tE=/0x0:780x520/195x98/data/photo/2021/03/05/6041fa0cf1479.jpg
• GenPI.co JATIM • Hot News • Pertalite Tak Boleh Dijual Eceran, Pedagang Di Malang Pasrah Pertalite Tak Boleh Dijual Eceran, Pedagang di Malang Pasrah Pedagang bensin eceran di Kota Malang hanya bisa pasrah dengan peraturan BBM jenis Pertalite tak boleh dijual secara eceran.

Terpaksa mengurangi stok. Lanjutnya, meskipun harga Pertamax naik, Andik terpaksa tetap menjual BBM untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. "Kalau biasanya memang beli barrel atau jeriken itu langsung beli Rp200.000-Rp300.000. Tetapi semenjak adanya kenaikan harga itu saya tetap beli namun jumlahnya kurang," ucap Andik saat dijumpai di kedainya oleh GenPI.co Jatim, Sabtu (10/4). BACA JUGA: Demo 11 April, Mahasiswa di Surabaya Masih Konsolidasi Kondisi kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021 tentunya sangat menyulitkan dirinya mau tak mau banyak masyarakat harus beralih ke Pertalite yang notabene hanya ada di SPBU saja.

Selain itu dia pun juga kesulitan untuk mencari pelanggan agar mengisi bahan bakar di tempatnya setelah ada kenaikan harga Pertamax. "Pasti kalau menaikkan harga, beli grosir saja kurang.

kenapa pertalite tidak boleh di ecer 2021

Saya jualnya Rp14.000 untuk satu liter botol Pertamax kan Pertalite gak boleh di ecer," imbuhnya. BACA JUGA: Beli Pertalite Tak Boleh Pakai Jeriken, Pedagang Eceran Pasrah Kendati demikian dia pun tidak menampik jika pembelian menggunakan jeriken masih diperbolehkan untuk BBM jenis Pertamax. Oleh karena itu Andik berharap agar kondisi seperti ini tidak berlangsung lama, sebab menjual bensin eceran juga menjadi pendapatan utama baginya.

Ragu Beli Pertalite Karena Warna Hijaunya Bervariasi? Ini Penjelasan Pertamina




2022 www.videocon.com