Simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Isi dan komentar tanggung jawab masing masing pengirim. Gambar yang ditampilkan dalam artikel tidak selamanya mencerminkan isi artikel atau produk .Hanya dipakai sebagai Ilustrasi berita. • Comment on Relive history at Muzium Teknologi Melayu Brunei - Free Malaysia Today – Free Malaysia Today by media Internal Links • Cara mewarnai stelah di trace pada corel draw • Hacker jowo • Cara membesar kecilkan brush menggunakan mouse • Shorcut cepat mempekecil dan memperbesar ukuran brush tool • Tombol shortcut photoshop cs6 memperbesar • Cara trace image corel gradasi • Kacamata pengganti layar komputer • Cara pecah gambar wajah di corel • Tutorial trace manual manusia • Cerita winda lunardi kehilangan uang rp 20 simak di maybank kompas.tv Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat pusing menjadi warga negara Indonesia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Oleh karenanya, ia sangat mendorong upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatukan NIK atau KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain. Paspor lain, pajak lain, bea cukai lain, pusinglah jadi penduduk Indonesia itu. Jadi paling tidak untuk urusan perpajakan kita menggunakan satu NIK identik NPWP," ujarnya dalam sosialisasi UU HPP, Selasa (14/12/2021).

Menurutnya, dengan adanya penyatuan ini maka nantinya orang RI hanya perlu satu kartu saja dalam megurus semua adminstrasi yang membutuhkan NIK. Dengan demikian ia berharap orang RI bisa merasakan kemudahan dalam administrasi.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

"Tujuannya NIK sebagai NPWP adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan," Ia pun membandingkan kemudahan administrasi di AS dan RI. Bahkan saat ia tinggal di AS dan kembali ke Indonesia dan balik lagi ke AS tidak perlu membuat NIK lagi. "Saya selalu ingat karena saya hidup lama di AS. Waktu saya sekolah di AS, saya diberikan social security number (SSN) sebagai nomor mahasiswa saya.

Sampai saya kerja, saya pulang lagi ke Indonesia, kemudian saya balik ke AS lagi karena bekerja di sana, saya harus punya social security number, itu masih sama dengan nomor mahasiswa dan SSN saya, sampai saya kembali lagi," curhatnya. "Jadi NIK itu unik dan terus dipakai semenjak dia lahir sampai dia meninggal dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain," pungkasnya.
Jakarta - Pemerintah akan menambah fungsi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.

Alasannya, untuk memperkuat reformasi perpajakan di RI. "RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Senin (4/10/2021).

Ketentuan itu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Pengesahan RUU HPP tinggal menunggu waktu simak disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Baca juga: Jangan Kaget KTP Bisa Jadi NPWP, Usia 17 Tahun Langsung Bayar Pajak? Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan reformasi pajak ini bakal memperkuat posisi RI dalam kerja sama internasional dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final.

Lalu, kebijakan ini juga akan memperluas basis pajak, sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak. Juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan simak tarif PPh orang pribadi dan badan. Kemudian, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Baca juga: Jokowi Pernah Bilang Tax Amnesty Cuma Sekali, Kok Sekarang Ada Lagi? Tahun lalu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan penyatuan NIK dengan NPWP ini juga bisa mempermudah pemerintah menelusuri masyarakat yang masuk wajib pajak.

Kemudian, yang wajib membayar pajak adalah yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). "Prosesnya ya kita gini, NIK nomor identitas kependudukan, NPWP nomor wajib pajak. Kan penduduk Indonesia istilah kata pajak dikenakan terhadap penghasilan terhadap penduduk Indonesia.

Bagaimana caranya kita coba sinkronkan. Jadi nanti kalau suatu saat bisa kita sinkronkan akan bagus," jelasnya. Untuk itu, masyarakat diminta tidak khawatir soal penggabungan fungsi KTP dengan NPWP. Penambahan fungsi KTP terintegrasi dengan NPWP ini memang dilakukan dalam ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp dengan rencana pemerintah yang ingin menerapkan Single Identification Number (SID).

Lihat juga Video: Lapor SPT, Ma'ruf: Tanpa Tunggu Jatuh Tempo [Gambas:Video 20detik] (ara/ara) Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan kemudahan.

Terutama dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sebab, dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP maka masyarakat tidak perlu memiliki banyak identitas untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, bukan berarti semua yang memiliki NIK harus membayar pajak. "Artinya kita nggak perlu nomor identifikasi yang simak. Apakah artinya setiap orang punya NIK bayar pajak? ya tidak. Tapi di sistem identitas nasional kita, ini menjadi lebih mudah, lebih konsisten. Nanti NIK bisa dipakai untuk keperluan pajak, bea cukai dan lainnya," ujarnya dalam sosialisasi HPP di Medan, Jumat (4/2/2022).

Ia mencontohkan, misalnya saat membeli kendaraan atau melakukan transaksi yang memerlukan NPWP, masyarakat tak perlu menghafal banyak nomor identitas. Selain itu, ini juga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendata wajib pajak yang ada di Indonesia. Lanjutnya, dalam perubahan ini tidak akan membuat semua masyarakat yang memiliki NIK menjadi objek pajak. Sebab, yang membayar pajak adalah mereka yang mampu dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun PTKP saat ini ditetapkan sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Artinya, di bawah nilai tersebut tidak akan dipungut pajak justru dibantu oleh pemerintah. "Jadi yang membayar pajak bukan mereka yang memiliki NIK, tapi mereka yang punya kemampuan ekonomi.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Jadi kalau anda nggak punya kemampuan ekonomi, kelompok fakir miskin, kalian dapat bantuan dari negara yaitu bansos. Tidak membayar pajak walaupun punya NIK, malah dapat bantuan," pungkasnya.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP. Terbaru adalah sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini tertuang dalam RUU KUP yang saat ini diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dan telah disetujui oleh DPR RI.
Jakarta - Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP akan diimplementasikan juga sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap perihal teknis berlakunya aturan itu masih menunggu paripurna DPR RI. Sebagai informasi, aturan itu ada di dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Tujuannya untuk memperkuat reformasi perpajakan. "RUU HPP ini akan diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada sidang paripurna DPR RI. Terkait pemberlakuan dan teknis dari pelaksanaan aturan RUU HPP tentunya masih akan menunggu dinamika pembahasan akhir bersama DPR," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor kepada detikcom, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Simak!

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Ini Alasan Sri Mulyani Gabungkan Fungsi KTP dengan NPWP Diungkapkan pula, menyatukan fungsi KTP dengan NPWP ini memang menjadi poin penting dalam RUU HPP.

Pihaknya memastikan akan menciptakan kebijakan perpajakan yang adil hingga akuntabel ke depannya. "Dapat kami sampaikan, bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan kebijakan perpajakan yang yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel untuk menjaga kepentingan Indonesia hari ini dan ke depan," tuturnya.

Baca juga: KTP Nanti Bisa Berfungsi Jadi NPWP, Tunggu Tanggal Mainnya!

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan untuk memperkuat reformasi simak pajak. Pemerintah menyatukan fungsi NIK di KTP sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi.

"RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," kata dia keterangan resmi. Berlanjut ke halaman berikutnya.Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP.

Terbaru adalah sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini tertuang dalam RUU KUP yang saat ini diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dan telah disetujui oleh DPR RI. "RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," ujarnya melalui keterangan resmi yang dikutip, Senin (4/10/2021).

Penyatuan ini sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin menerapkan Single Identification Number (SID) di Indonesia yang telah disusun sejak tahun lalu.

Salah satunya dengan menggabungkan KTP dan NPWP. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Simak mengatakan, alasan utama menyatukan data NIK dan NPWP ini adalah untuk mempermudah DJP memantau masyarakat yang masuk sebagai wajib pajak.

Ini juga akan meningkatkan rasio pajak Indonesia. Sebab, semua masyarakat bekerja saat ini memiliki NIK yang tertera di KTP nya. Dengan penyatuan maka DJP mudah menelusuri data masyarakat tersebut apakah ia masuk sebagai wajib pajak atau tidak. "Kan masing-,masing orang punya NIK kan. Orang yang bayar pajak kan orang Indonesia.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Bagaimana caranya kita coba sinkronkan. Jadi nanti kalau suatu saat bisa kita sinkronkan akan bagus," ujar Suryo di Gedung DPR RI tahun lalu.

Suryo menegaskan, penyatuan identitas ini hanya untuk mempermudah DJP mendata masyarakat sebagai wajib pajak. Jika masyarakat memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tidak perlu khawatir akan ditarik pajaknya.

Tahun lalu, penyatuan ini belum berlangsung karena menunggu persiapan IT sistemnya. Dengan diberlakukannya ini pada tahun depan artinya kesiapan dari IT sudah dipastikan. Apalagi Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa ini adalah data yang sangat bersifat pribadi sehingga DJP harus memastikan tidak bocor.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

"Kita tentu berharap inginkan dari sisi keamanan tetap terjaga, terutama dari sisi keamanan dari penyalahgunaan," tegas Sri Mulyani.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, data kependudukan di Indonesia saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam menggali potensi penerimaan negara dari pajak. "Saat ini, penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas, nomor identitas itu memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga atau instansi," jelas Sri Mulyani dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH), Jumat (28/5/2021).

Sri Mulyani mencontohkan, di Kementerian yang dipimpinnya itu misalnya, beberapa waktu lalu data wajib pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terpisah. Padahal tujuannya sama-sama membayar kewajiban pajak. Data ini kemudian baru terintegrasi pada 2019. Dalam skala yang lebih luas lagi, kata Sri Mulyani data Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga berbeda dengan nomor paspor. Belum lagi data untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data transaksi ekspor impor.

Nomor identitas yang berbeda itu juga, kata Sri Mulyani menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan satu data. "Sehingga satu individu bisa memiliki identitas yang berbeda-beda. Sehingga kita harus lakukan konsolidasi, data matching, dan itu tantangan yang luar biasa. Data menjadi tidak terintegrasi ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp tidak mudah digunakan dalam data analytic," jelasnya.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Pilihan Redaksi • Bu Sri Mulyani, Kurang Nih! Pajak Crazy Rich RI Harusnya 45% • Ekonomi Paman Sam Pulih, IHSG Dapat Angin Surga? • Utang BLBI, Bambang & Lapindo Terus Diburu Tim Sri Mulyani!

Kendati demikian, cakupan informasi yang dikumpulkan DJP, kata Sri Mulyani sudah semakin komprehensif sejak penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012. Melalui beleid itu, pemerintah memberikan kewenangan kepada DJP untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, pihak lainnya (ILAP) demi kepentingan penggalian potensi pajak. Sejak 2012, saat ini DJP sudah mendapatkan data dan informasi dari 69 ILAP yang terdiri atas 337 jenis data.

Data tersebut meliputi data transaksi, data identitas, data perizinan, dan data-data lain yang sifatnya non transaksional.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Kemudian pada 2017, pengelolaan data perpajakan menjadi sebuah milestone untuk mencapai komitmen pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI) melalui upaya di forum G20. Pada 2019, DJP juga mulai menerima dan mengolah data warga negara Indonesia di luar negeri untuk kepentingan penggalian potensi pajak. "Data-data itu kemudian diolah untuk mendapatkan analisis mengenai business intelligence, melakukan seleksi kasus, mengembangkan risk engine kepatuhan perpajakan, serta membangun compliant risk management (CRM)," jelas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNBC] (mij/mij)
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membongkar alasan penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satunya bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

"Terutama untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola berbagai macam tugas-tugas yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, khususnya orang pribadi," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Senin (4/10). Sri Mulyani mengingatkan agar jangan sampai terjadi gejolak dalam masa transisi penambahan fungsi NIK tersebut, baik dari segi teknis maupun organisasi. Penambahan fungsi NIK menjadi NPWP merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

BACA JUGA: Makna Lebaran Bagi Sri Mulyani: Kemenangan Terasa Begitu Nyata Harapan Sri Mulyani saat Perayaan Idulfitri 1443 Hijriah Sri Mulyani menilai RUU HPP yang akan dibawa ke Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang sedang dibahas, menjadi pondasi baru dalam reformasi perpajakan.

"Ini semua harus segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan di bawahnya dan juga dari sisi proses bisnis, serta kesiapan organisasinya," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Karena itu, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp menegaskan agar seluruh jajaran Kemenkeu tak salah langkah dalam memformulasikan peraturan teknis seluruh kebijakan tersebut agar ketiga UU yang berkaitan dengan reformasi perpajakan itu tidak menjadi sia-sia.

"Kemenkeu perlu bekerja dengan cermat dan sigap, tetap teliti dan detil, serta selalu mampu melihat ke mana arah berjalan. Saya berharap ini adalah langkah-langkah yang perlu untuk terus difokuskan," kata Sri Mulyani. Reformasi Perpajakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, RUU KUP akan menjadi bentuk reformasi perpajakan. Dalam aturan ini, pemerintah akan menambah fungsi KTP bagi wajib pajak orang pribadi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. "RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9).

Pemerintah dan DPR sepakat meneruskan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang berganti nama menjadi RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) untuk disepakati dalam menjadi UU dalam sidang paripurna pekan depan.

Sri Mulyani memaparkan, reformasi pajak melalui RUU HPP juga bakal memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final.

BACA JUGA: Kesetaraan Gender Berpotensi Tingkatkan Nilai Tambah Hingga USD28 Triliun Program Sektor Keuangan Pemerintah Perkuat Kesetaraan Gender di Indonesia Kebijakan ini juga akan simak untuk memperluas basis pajak, sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan.

Lalu untuk penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Untuk itu, Sri Mulyani meyakini RUU HPP bakal memberikan manfaat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel untuk menjaga kepentingan Indonesia hari ini dan ke depan. "Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU tersebut diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan," pungkas Sri Mulyani.

BACA JUGA: Sri Mulyani: Stigma Keterbatasan Sebabkan Banyak Generasi Perempuan Merasa Tak Mampu Respons Menteri Sri Mulyani Soal AS, Inggris dan Kanada Walk Out dari FMCBG G20 [idr] Baca juga: Sri Mulyani: RUU HPP Berpihak ke Masyarakat Kecil Menengah Mengenal Pandora Papers, Skandal Keuangan Para Pemimpin hingga Ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp Kaya Dunia Kenaikan Pajak Orang Kaya 35 Persen Dinilai Bukan Masalah Besar Pandora Papers Ungkap Kekayaan Rahasia dan Kecurangan Pajak Pejabat Dunia Pajak Orang Kaya Naik Jadi 35 Persen Diharap Bisa Tangani Ketimpangan Ekonomi RI 1 Oplas Dinilai Berhasil, 5 Potret Lucinta Luna di Malaysia Dipuji Bak Boneka Barbie 2 4 Cara Mudah untuk Mengawali Hari dengan Lebih Bugar dan Bertenaga 3 Innalillahi Waina Ilaihi Rajiun, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama Berduka 4 Selamat!

Jessica Iskandar Melahirkan Anak Kedua, Wajah Sang Bayi Bikin Penasaran 5 Dibegal 9 Orang di Jalan, 2 Prajurit TNI Lakukan Perlawanan 1 Pelaku Diamankan Selengkapnya
Jakarta - Pemerintah akan menambahkan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rencana itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Bagaimana teknis hingga tujuan dari aturan itu? Berikut fakta-faktanya: 1. Semua Langsung Berstatus Wajib Pajak Direktur Jenderal Kependudukan dan Simak Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh memastikan semua orang akan langsung berstatus wajib pajak. "Nah bagi yang belum punya NPWP cukup mencantumkan NIK saja. Bagi yang punya NPWP silahkan dicantumkan NIK dan NPWP. Perpresnya mengatakan seperti itu, sehingga semua penduduk itu nanti langsung bisa mendapatkan status sebagai wajib pajak semuanya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10/2021) Baca juga: Lantik Pejabat Baru, Sri Mulyani Matangkan Rencana KTP Jadi NPWP 2.

Tingkatkan Wajib Pajak Hal itu diharapkan bisa menambah kesadaran wajib pajak di Indonesia. Meski demikian, Zudan mengatakan pemberlakuannya akan bertahap dan harus sesuai ketentuan. "Tapi tentunya kan tidak semua langsung membayar pajak karena kan ada kategorinya dan ketentuannya," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penggabungan KTP dengan NPWP ini untuk memperkuat reformasi perpajakan. "RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," katanya dalam keterangan resmi. Sri Mulyani mengatakan reformasi pajak ini juga bakal memperkuat posisi RI dalam kerja sama internasional dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final.

Lalu, kebijakan ini juga akan memperluas basis pajak, sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak. Juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan. Kemudian, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon, dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai.

Baca juga: Simak! Ini Alasan Sri Mulyani Gabungkan Fungsi KTP dengan NPWP 3. NIK Jadi Nomor Tunggal Lebih lanjut Zudan mengungkap, menggabungkan NPWP ke NIK ini menjadikan NIK satu-satu nomor untuk keperluan semua layanan.

simak, ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp

Hal itu seiring dengan rencana pemerintah untuk mewujudkan Single Identity Number. " Single identity number itu yang terjemahkan menjadi NIK yakni satu nomor tunggal bersifat unik, dibuat satu kali dan berlaku seumur hidup. Nah ke depan itu NIK itu akan menjadi satu-satunya nomor. Nggak perlu ada nomor-nomor yang lain," kata Zudan.

Selain NPWP yang akan jadi satu dengan NIK, Zudan mengingat sudah banyak layanan yang hanya memerlukan NIK saja. Mulai dari layanan rumah sakit, mengurus SIM, hingga untuk mendapatkan bantuan sosial. "Bantuan sosial ingat NIK. Itu NIK-nya memang harus diingat. Ini memang ada proses membiasakan mengingat NIK dan nama. Kalau dulu kan hanya mengingat nama. Nama kan banyak yang sama, sekarang hanya mengingat NIK," tutupnya.

Simak Video " Tips Ini alasan sri mulyani gabungkan ktp dengan npwp Hati-hati Bagikan Foto Selfie KTP" [Gambas:Video 20detik] (ara/ara)

Integrasi NIK Jadi NPWP, Bagaimana Ketentuan Wajib Pajak yang Berlaku?




2022 www.videocon.com