Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

3.2/5 - (6 votes) Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendeklarasikan wilayah laut nasional sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari wilayah darat yang membentuk kepulauan. Hal ini juga tertulis pada jurnal Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, tahun 1982.

Daftar Isi • Pembagian Batas Wilayah Laut Indonesia • 1. Laut Teritorial (territorial sea) • 2. Zona Ekonomi Eksklusif (exclusive economic zone) • 3.

Landas Kontinen (continental shelf) • Perbatasan Wilayah Laut Indonesia • Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia Pembagian Batas Wilayah Laut Indonesia Perairan Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah yang berbeda, antara lain sebagai berikut: Jean Patricia 1. Laut Teritorial ( territorial sea) Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang isinya terkait dengan pembagian zona laut di Indonesia.

UU tersebut menyatakan bahwa wilayah Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu Benua Australia dan Asia yang disebut sebagai laut teritorial. Laut teritorial merupakan batas perairan suatu negara yang ditarik dari garis pantai terluar atau pulau terluar sejauh 12 mil atau sekitar 19,3 km ke arah lautan lepas. Bisa dikatakan, perairan sepanjang 12 mil diperoleh dari garis pangkal kepulauan Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara, termasuk seluruh sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut.

baca juga: Warna Lautan Akan Berubah Akibat Pemanasan Global Pada zona laut teritorial ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan ataupun tradisional untuk kegiatan pelayaran internasional.

2. Zona Ekonomi Eksklusif ( exclusive economic zone) Indonesia juga memiliki Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di dalam zona ini, Indonesia mempunyai hak untuk mengambil, mengeksploitasi dan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang tersedia. Selaku negara yang memiliki batas wilayah atau zona ekonomi eksklusif, Indonesia mempunyai hak atas ZEE yang terdiri dari: • Indonesia berhak melakukan perlindungan, penelitian, dan pelestarian laut • Indonesia berhak melakukan eksplorasi, konservasi, pengelolaan, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Baik berupa hayati maupun non hayati yang terkandung di dalam perairan, subsoil, dasar laut, pendirian bangunan laut, penelitian ilmiah kelautan, hingga perlindungan lingkungan laut • Indonesia berhak mengizinkan adanya kegiatan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai jenis sarana perhubungan laut.

Namun perlu diketahui, perairan ZEE ini berstatus lepas, egitu pula dengan status udara di atasnya, sehingga segala kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional tetap bebas untuk dilakukan. 3. Landas Kontinen ( continental shelf) Batas selanjutnya adalah batas landas kontinen atau batas teritorial yang diumumkan pada deklarasi Djoeanda, tanggal 13 Desember 1957.

Batas landas kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. baca juga: Rantai Makanan di Laut - Organisme, Contoh Penjelasan Jika dijabarkan, batas landas kontinen merupakan batas dasar bagian laut penghujung dan masih terhubung dengan benua. Namun, negara yang bersangkutan harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas ataupun di bawah permukaan laut.

Wilayah dasar laut ini termasuk bagian subsoil yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan pulau di Indonesia. Jika kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen ini ditandai dengan adanya continental rise atau continental slope.

Namun apabila kelanjutan alamiah tersebut bersifat curam dan tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen terimpit dengan batas luar zona ekonomi eksklusif (ZEE). Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Jika dihitung secara seksama, batas wilayah laut Indonesia di bagian utara berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Thailand (landasan kontinen), India (landasan kontinen), dan juga Malaysia (landasan kontinen serta batas laut teritorial).

batasnegeri.com Ada pula Singapura (batas laut teritorial), Filipina (ZEE), Vietnam (landas kontinen), Papua New Guinea (landas kontinen dan ZEE), serta Palau (landas kontinen dan Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut.

Sementara di bagian selatan meliputi Australia (landas kontinen dan ZEE), serta Timor Leste (batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen). Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia Sebagai negara maritim, kebijakan kelautan nasional merupakan arah dari berbagai jenis kegiatan pembangunan kelautan nasional yang diselenggarakan di wilayah perairan Indonesia.

Hal ini demi mewujudkan, mempertahankan, sekaligus melindungi kepentingan nasional. baca juga: Ekowisata di Indonesia - Arti, Sejarah, Manfaat, Prinsip & Kegiatan Perlu kita ketahui, wilayah laut Indonesia adalah bagian paling penting dari keseluruhan pembangunan kelautan nasional.

Potensi yang terkandung di dalam area ini pun perlu diperdayakan menjadi daya dukung dan tampung demi terwujudnya pembangunan kelautan nasional. Kebijakan kelautan nasional ini pun wajib memiliki komponen kebijakan mengenai wilayah laut Indonesia. Kebijakan ini terdiri dari kebijakan umum, kebijakan teknis, dan juga kebijakan pelaksanaan. Adapun beberapa usaha yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut ini di antaranya: • Adanya pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut.

Misalnya alat penangkap ikan berupa pukat harimau yang memang seharusnya dilarang untuk digunakan di wilayah perairan Indonesia. • Memperhatikan jalur, daerah, dan musim penangkapan ikan. • Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran, melakukan budidaya sekaligus rehabilitasi sumber daya ikan yang tersedia. • Membatasi daerah penangkapan ikan sesuai teritorial yang dimiliki untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.

• Merancang dan mengesahkan undang-undang untuk melindungi aneka satwa laut, salah satunya penyu dan juga pantai yang digunakan sebagai habitat penyu. Soal Essay: • Wilayah laut indonesia dapat dibedakan tiga macam sebutkan dan jelaskan • Jelaskan batas-batas wilayah indonesia sebelah utara, barat, timur dan selatan • Jelaskan siapa yang menguasai kekayaan alam Indonesia berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3?

• Apakah kewajiban negara terhadap penguasaan kekayaan alam Indonesia? Kunci Jawaban: Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara).

Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya.

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat.

Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik.

Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu.

Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

• Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. • Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

• Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. • Juli 2021 21 • Juni 2021 30 • Mei 2021 29 • April 2021 32 • Maret 2021 8 • Februari 2021 1 • Januari 2021 193 • Desember 2020 614 • November 2020 616 • Oktober 2020 213 • Agustus 2020 14 • Juli 2020 1 • Juni 2020 145 • Mei 2020 73 • April 2020 3 • Maret 2020 192 • Februari 2020 64 • Januari 2020 45 • Desember 2019 8 • November 2019 23 • Oktober 2019 70 • September 2019 58 • Agustus 2019 18 • Juli 2019 29 • Juni 2019 16 • Mei 2019 6 Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit
Home » Kelas 10Pilihan GandaUlangan PPKn » 30 Soal Ulangan PPKn SMA Kelas X Bab Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pilihan Ganda 30 Soal Ulangan PPKn SMA Kelas X Bab Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pilihan Ganda 1.

Tugas negara juga melindungi wilayah Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya … A. 200 mil B. 240 mil C. 250 mil D. 260 mil E. 300 mil PEMBAHASAN Jawaban A Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut 2.

Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah . A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya E.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis PEMBAHASAN Jawaban B Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undangundang.

3. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna … A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja B.

Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi E.

Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali PEMBAHASAN Jawaban C Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri.

4. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari… A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina B. Samudera Hindia dan perairan negara India C. daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik D. wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia E.

samudera hindia dan benua Australia PEMBAHASAN Jawaban D Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. 5. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni….

A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS C. Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957 D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan PEMBAHASAN Jawaban A laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

6. Ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 pasal . A. 26 B. 27 C. 28 D. 29 E. 30 PEMBAHASAN Jawaban A Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: a) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. b) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia c) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

7. Suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan . A. stelsel aktif B. stelsel pasif C. naturalisasi D. repudiasi E. apatride PEMBAHASAN Jawaban A Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu: a.

Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa) b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa 8.

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas. A. ius soli B. ius sanguinis C. apatride D.

bipatride E. repudiasi PEMBAHASAN Jawaban A Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. 9. Seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraanya orang tersebut adalah.

A. ius soli B. ius sanguinis C. apatride D. bipatride E. repudiasi PEMBAHASAN Jawaban C Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis.

10. Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah …. A. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih B. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. C. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap D.

Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. E. orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara PEMBAHASAN Jawaban E Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006.

Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

11. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah …. A. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada nilai Religius B. Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu C. Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan D. Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan E. Negara Indonesia adalah Negara theokrasi PEMBAHASAN Jawaban C Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berisi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan.

12. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal …. A. 28E ayat 1 B. 28E ayat 2 C. 28E ayat 3 D. 29 ayat 1 E. 29 ayat 2 PEMBAHASAN Jawaban A pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, merupakan perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama 13.

Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah. A. pendukung negara B. penduduk negara C. warga negara D. rakyat negara E. kaula negara PEMBAHASAN Jawaban B penduduk negara adalah Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara. 14. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945. A. Pasal 27 Ayat 1 B. Pasal 27 Ayat 2 C. Pasal 26 Ayat 1 D. Pasal 26 Ayat 2 E. Pasal 26 Ayat 3 PEMBAHASAN Jawaban C Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

15. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah. A. faktor usia B. faktor studi C. faktor tinggi badan D. faktor jangka waktu E. faktor tempat kerja keturunan PEMBAHASAN Jawaban D membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah domisili atau tempat tinggal resmi.

Penduduk mempunyai domisili, dan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu lama. Sedangkan bukan penduduk hanya tinggal sementara di domisili. Mereka tidak memiliki maksud untuk tinggal menetap atau dalam jangka waktu lama, sehingga disebut bukan penduduk.

16. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara. A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota negara. B. tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada negaranya.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

C. tidak menerima perlindungan dari negara. D. tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses politik. E. tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri PEMBAHASAN Jawaban E Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri 17.

Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia adalah. . A. UU No. 12 Tahun 2006 B. UU No. 4 Tahun 1979 C. UU No. 62 Tahun 1958 D. KMB 27 Desember 1949 E. UU No. 3 Tahun 1946 PEMBAHASAN Jawaban D KMB 27 Desember 1949 merupakan suatu pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilakukan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949.

18. Salah satu syarat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia adalah berumur. A. 14 tahun B. 15 tahun C. 16 tahun D. 17 tahun E. 18 tahun PEMBAHASAN Jawaban E Naturalisasi biasa adalah orang dari bangsa asing yang yang akan akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut: 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut 3) sehat jasmani dan rohani 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.

7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. 19. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah. A. kelahiran B. pembelian C. pemberian D.

perkawinan E. permohonan PEMBAHASAN Jawaban B yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah pembelian 20. Warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada. A. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia B. Menteri Kependudukan C. Dirjen Imigrasi D. Kepolisian E. Presiden PEMBAHASAN Jawaban E Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

21. Perhatikan pernyataan dibawah ini! 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.

4) Tidak mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang termasuk ke dalam penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 adalah. A. 1, 2, dan 4 B. 1, 2, dan 3 C. 2, 3, dan 4 D. 1 dan 2 saja E. semuanya benar PEMBAHASAN Jawaban B Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: 1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain 2) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan: telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri 3) masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden 4) masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.

5) mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri 6) turut serta dalam pemilihan seseuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. 7) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

8) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia 22.

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan ke-turunan atau hubungan darah disebut. A. asas kesatuan hukum B. asas ius sanguinis C. asas keturunan D. asas kelahiran E. asas ius soli PEMBAHASAN Jawaban B Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan 23.

Hong adalah seorang keturunan bangsa Cina (ius sanguinis) yang lahir di negara Jerman (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa Cina maka dianggap sebagai warga negara Cina, tetapi negara Jerman juga menganggap Hong sebagai warga negaranya.

Dalam kasus ini muncul permasalahan kewarganegaraan yang biasa disebut. A. apatride B. bipatride C. multipatride D. naturalisasi E. kesatuan hukum PEMBAHASAN Jawaban B. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negra A yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B.

Akan tetapi, negara A juga mengganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. 24. Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara disebut. A. kewarganegaraan B. pewarganegaraan C. permohonan D. pemberian E. pengajuan PEMBAHASAN Jawaban B Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia.

Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. 25. Hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan disebut. A. hak untuk memilih B. hak stelsel pasif C. hak stelsel aktif D. hak repudiasi E. hak opsi PEMBAHASAN Jawaban E hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif) 26. Penyebab munculnya masalah kewarganegaraan adalah. A. adanya perbedaan persyaratan cara mem-peroleh kewarganegaraan B. adanya perbedaan persyaratan cara ke-hilangan kewarganegaraan.

C. adanya perbedaan penggunaan asas ke-warganegaraan. D. adanya perbedaan kewarganegaraan. E. adanya perbedaan warga negara. PEMBAHASAN Jawaban C Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu: Apatride dan Bipatride 27.

Kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara adalah pengertian dari. A. persamaan pemerintahan B. prinsip persamaan C. persamaan politik D. politik persamaan E.

prinsip politik PEMBAHASAN Jawaban C pesamaan politik adalah keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara.

28. Secara eksplisit prinsip persamaan kedudukan warga negara tercantum dalam UUD NRI 1945. A. Pasal 26 Ayat 2 B. Pasal tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut Ayat 3 C. Pasal 27 Ayat 1 D. Pasal 27 Ayat 2 E. Pasal 28 Ayat 3 PEMBAHASAN Jawaban C Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

29. Salah satu jaminan adanya prinsip persamaan dalam bidang ekonomi yaitu dalam UUD NRI 1945. A. Pasal 27 Ayat 1 B. Pasal 27 Ayat 2 C. Pasal 27 Ayat 3 D. Pasal 28 B Ayat 1 E. Pasal 28 C Ayat 2 PEMBAHASAN Jawaban B Pasal 27 ayat ( 2 ) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

30. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan salah satu jaminan konstitusi dalam bidang. .

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

A. hukum B. ekonomi C. pertahanan D. keagamaan E. sosial budaya PEMBAHASAN Jawaban C Pasal 30 ayat ( 1 ) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara” Indonesia (baca: letak astronomis Indonesia dan letak geografis) merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat besar. Bahkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut (baca: macam-macam laut), maka laut atau perairan merupakan wilayah yang sangat penting bagi Indonesia.

Kekayaan laut merupakan kekayaan yang sangat penting bagi Indonesia (baca: iklim di Indonesia), oleh karena itu sangat perlu ditentukan batas wilayah negara Indonesia, bukan hanya di daratan saja maupun juga di perairan. Mengenai batas perairan negara Indonesia, kita mengenal yang namanya Zona Ekonomi Eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Zona Ekonomi Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal.

Di Zona Ekonomi Eksklusif ini negara pantai mempunyai hak- hak yang berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam (baca: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak) dan juga yuridiksi tertentu terhadap : • Pembuatan dan juga pemakaian pulau buatan, instalasi serta bangunan • Riset ilmiah kelautan • Perlindungan dan juga pelestarian lingkungan laut Batas perairan laut Indonesia ditetapkan pada tahun 1957 pada saat mengeluarkan deklarasi Juanda yang melahirkan konsep Wawasan Nusantara.

Dalam deklarasi Juanda tersebut telah ditentukan bahwa batasan perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil daru garis dasar pantai (baca: ekosistem pantai) pada masing- masing pulau sampai dengan titik yang paling luar.

Namun setelah ditetapkannya batas jarak ini, aturan yang berlaku mengenainya tidak langsung keluar. Aturan mengenai batas ZEE Indonesia ini baru dikeluarkan pada tahun 1980, yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Zona Ekonomi Ekslusif ini diukur ketika air laut sedang surut (baca: manfaat pasang surut air laut). Pada Zona Ekonomi Eksklusif ini pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber dara hayati meupun sumber daya laut yang lainnya.

Dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 200 mil ini, maka negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di wilayah laut tersebut dan juga berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan juga pipa- pipa. Sejarah Zona Ekonomi Eksklusif Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE ini ada sejarahnya. Konsep mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh negara Kenya pada Asian- African Legal Constitutive Committee yang berlangsung pada bulan Januari 1971 dan juga pada Sea Bed Committee PBB yang berlangsung pada tahun berikutnya.

Proposal Kenya menerima dukungan aktif dari tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut Negara Asia dan juga Afrika. Pada waktu yang hampir bersamaan, banyak pula Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep yang serupa atas laut Patrimonial. Dua hal yang serupa tersebut telah muncul secara efektif ketaika UNCLOS dimulai, dan juga konsep baru mengenai Zona Ekonomi Eksklusif telah dimulai. Itulah sejarah singkat mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yang kemudian sangat diatur dalam hukum negara.

Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai sifat sangat penting, karena menyangkut kepemilikan wilayah beserta dengan kekayaan yang berada di bawah wilayah tersebut.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif Zona Ekonomi Eksklusif merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh setiap negara yang mempunyai wilayah perairan atau laut. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah mengenai batasnya dan juga lebar zona ini. Dikemukakan bahwa lebar Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai lebar 200 mil atau setara dengan 370,4 km.

Angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara- negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi ini.

Batas dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas luar dari laut teritorial. Zona batas luar ini tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai (baca: manfaat pantai) teritorial telah ditentukan. Pernyataan dalam ketentuan ini memberikan saran bahwa 200 mil merupakan batas maksimum dari Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini memberikan ketentuan bahwa apabila ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayah ZEE nya lebih kecil dari itu, maka negara tersebut dapat mengajukannya.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengeluaran deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi ini melahirkan Wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi Juanda tersebut telah ditentukan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing- masing pulau hingga ke titik yang paling luar. Dan pada tanggal 21 Maret tahun 1980 Pemerintah Indonesia mengeluarkan batas dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sepanjang 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau yang terluar dan diukur ketika air laut (baca: ekosistem air laut) sedang mengalami masa surut.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Batas Zona Tambahan Berbicara mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, kita tidak akan terlepas dari yang namanya Batas Zona Tambahan. Zona tambahan sendiri mempunyai pengertian sebagai laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona tamabahan ini kekuasaan negara tidak mutlak, namun hanya terbatas untuk mencegah pelanggaran- pelanggaran terhadap praktik bea cukai, fiskal, pajak dan juga imigrasi di wilayah laut teritorialnya.

Mengenai batas zona tambahan ini sendiri sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal wilayahnya. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS III mengenai Zona Tambahan, bahwasannya suatu zona yang terdapat dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai itu mempunyai kewenangan melakukan pengawasan yang dibutuhkan untuk melakukan hal- hal sebagai berikut: • Mencegah pelanggaran perundang- undahan yang berkaitan dengan permasalahan praktik bea cukai, perpajakan, keimigrasian da juga kesehatan.

• Kewenangan untuk menghukum pelanggaran- pelanggaran atau peraturan- peraturan mengenai perundang- undangan yang telah disebutkan di atas. Kemudian dalam pasal yang sama, dan dalam ayat 2 ditegaskan mengenai lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh hingga melampaui dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Hal ini mempunyai arti bahwa zona tambahan tersebut hanya mempunyai arti bagi negara- negara yang mempunyai lebar laut teritorial yang ukurannya kurang dari 12 mil laut berdasarkan pada konvensi hukum laut tahun 1982.

Sementara menurut pasal 33 ayat 2, konvensi hukum laut tahun 1982, zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari tempat dimana lebar laut teritorial tersebut diukur. Batas Laut Teritorial Selain ada batas zona tambahan, yang perlu dibahas lainnya adalah mengenai batas laut teritorial. Pengertian dari laut teritorial sendiri merupakan laut yang terletak di sisi luar dari garis pangkal dan jaraknya tidak melebihi dari 12 mil laut. Laut teritorial merupakan wilayah laut yang menjadi hak suatu negara teritorial secara penuh atau mutlak, yakni meliputi kekayaan bawah laut dan juga ruang udara yang ada di atasnya.

Ukuran laut teritorial ini tidak melebihi dari 12 mil laut. Dalam laut teritorial ini pula hak lintas damai diakui oleh kapal- kapal asing yang melintas di atas wilayah laut tersebut. Mengenai hak lintas damai itu sendiri, menurut konvensi hukum laut 1982 merupakan hak untuk melintas secepat- cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban negara pantai.

Sehingga dapat kita ketahui bahwa laut teritorial merupakan wilayah laut yang sangat diketatkan masalah keamanannya. Hak Lintas Damai Hal lintas damai akan diberlakukan ketika ada kapal negara asing melintas di laut teritorial suatu negara. Mengenai pelaksanaan hak lintas damai ini haruslah : • Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah, kemerdekaan dan juga politik negara pantai.

• Tidak melakukan latihan militer dan sejenisnya tanpa seizin negara pantai. • Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang dapat melanggar keamanan dan ketertiban negara pantai. • Tidak melakukan peluncuran, pendaratan dari atas kapal apa pun tremasuk juga kapal militer • Tidak melakukan propaganda yang dapat melanggar keamanan dan ketertiban negara pantai.

• Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, serta mata uang yang melanggar aturan, perpajakan, imigrasi dan juga hukum negara pantai. • Tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. • Tidak melakukan kegiatan penelitian • Tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran (baca: polusi air, polusi tanah, polusi udara) • Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem komunikasi negara pantai • Dan untuk kapal selam, semua kapal selam yang melakukan lintas damai maka harus menampakkan dirinya di permukaan laut serta menunjukkan bendera negara kapal tersebut.

Itulah aturan- aturan menganai lintas damai yang ada di wilayah suatu negara. Hal lintas damai merupakan hak bagi kapal asing sehingga merupakan kewajiban bagi negara pantai untuk memberikannya. Pemberian hak lintas damai oleh Indonesia ini diatur dalam Undang Undang No.

43 Tahun 2008. Kegiatan- kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Mengenai kegiatan- kegiatan di Zona Ekonomi Eksklisif Indonesia ini diatur dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1983 pasal 5 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Kegiatan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan- kegiatan lainnya untuk eksplorasi atau eksploitasi ekonomi seperti pembangkit energi dari air, arus dan juga angin di Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia yang dilakukan oleh warga Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasar pada izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara kegiatan- kegiatan tersebut apabila dilakukan oleh negara asing baik orang ataupun badan hukum asing maka harus berdasar pada persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan.

Sementara dalam syarat- syarat dan atau persetujuan internasional dicantumkan hak- hak dan juga kewajiban- kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak- pihak yang bersangkutan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi di zona tersebut, seperti kewajiban untuk membayar pungutan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu sumber daya alam hayati pada dasarnya mempunyai daya pulih kembali.

Meski demikian hal ini tidak berarti bahwa sumber daya alam ini jumlahnya tidak terbatas. Karena adanya sifat- sifat itulah maka tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut pelaksanaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan di sebagian atau keseluruhan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Selain itu, dalam hal perikanan yang menjadi sumber daya alam hidup di perairan, Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang telah diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap Indonesia. Hal ini boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Hak- hak Negara Pantai Negara pantai merupakan negara yang mempunyai wilayah pantai sebagai pemilik dari Zona Ekonomi Eksklusif.

Negara pantai yang mempunyai hak- hak tertentu sebagai hak dasar dari negara pantai. dalam pasal 12 konvensi jenewa, menyatakan bahwa “Negara pantai mempunyai hak- hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber- sumber daya alamnya.

Hak- hak yang cantum dalam ayat 1 pasal 2 tersebut adalah bahwa eksklusif yang dapat melakukan kegiatan- kegiatan seperti di atas landasan kontinen tanpa adanya persetujuan dari negara pantai. Negara pantai hanya mempunyai kedaulatan fungsional saja, yakni kedaulatan yang khusus dan juga perlu untuk mengadakan eksplorasi dan eksplotasi landas kontinen saja. Dalam hal ini, kedaulatan negara pantai sangatlah terbatas. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 konvensi ayat 3 yang berbunyi “Hak- hak negara pantai atas landasan kontinen tidak boleh berarti pendudukaan secara efektif dan fiktif”.

Hal ini mempunyai arti bahwa kedaulatan negara pantai atas landasan kontinennya hanya kedaulatan yang perlu untuk menggali sumber- sumber daya alam yang ada di sana. Jadi, konvensi ini menolah secara resmi pretensi negara- negara untuk meletakkan laut lepas yang berada di atas landasan kontinen yang berada di bawah kedaulatannya.

Laut lepas yang ada di atas wilayah landasan kontinen suatu negara pantai maka akan tetap mempunyai status laut lepas dengan kebebasan yang ia miliki. Landasan Kontinen Landasan kontinen atau Continental Self pada hakikatnya lahir melalui pernyataan- pernyataan unilateral dan melalui jalan konvensional.

Selanjutnya konferensi jenewa pada tahun 1985 membuat ketentuan tentang dasar laut yang kemudian disempurnakan dalam sebuah konvensi. Setelah tahun 1985 tersebut, banyak negara yang mengeluarkan undang- undang mengenai landasan kontinen ini serta membuat perjanjian yang didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam konvensi jenewa itu. Hasilnya, konvensi jenewa pada tahun 1985 tentang landasan kontinen berhasil menentukan secara umum, rezim yang sama mengenai landasan kontinen.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Konvensi ini berkalu sejak tanggal 10 Juni 1964 setelah ratifikasi ke- 22 oleh Inggris dan hanya berisikan 15 pasal. Landasan kontinen merupakan dasar laut yang apabila dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua (baca: benua di dunia). Kedalam landasan kontinen ini tidak lebih dari 150 meter. Batas landasan kontinen ini diukur mulai dari garis dasar pantai menuju ke luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Jika ada dua negara yang letaknya berdampingan menguasai laut dalam satu landasan kontinen dan mempunyai jarak kurang dari 400 mil, maka batas kontinen masing- masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing- masing negara.

Disini, kewajiban negara adalah tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen. Fungsi Zona Ekonomi Eksklusif Dari berbagai macam penjelasan serta sejarah dan juga hal- hal yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif, maka sangat mengetahui bahwa Zona Ekonomi Eksklusif ini sangat penting bagi negara- negara di dunia.

Sebenarnya kenapa Zona Ekonomi Eksklusif begitu penting? Hal ini pasti ada alasannya. Ya, fungsi atau manfaat Zona Ekonomi Eksklusif ini tentu saja untuk mempertegas batas negara- negara tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut wilayah perairan sehingga kekayaan negara yang ada di dalam wilayah tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak- pihak lain. Laut Lepas Berbicara mengenai Zona Ekonomi Eksklusif memang tidak akan terlepas dari yang namanya samudera atau laut.

Hal ini memang Zona Ekonomi Eksklusif ini merupakan pengaturan wilayah laut dari suatu negara. Sudah menjadi hukum kebiasaan bahwa laut dibagi- bagi menjadi beberapa zona.

Zona yang letaknya paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Pada pasal 86 konvensi PBB mengenai hukum laut, dinyatakan bahwa “laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan”.

Mengacu pada definisi tersebut, laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif dan tidak masuk di dalam zona ekonomi eksklusif. Dan prinsip hukum yang mengatur rezim di laut lepas adalah prinsip kebebasan. Meski demikian, prinsip kebebasan ini tetap harus dilengkapi dengan tindakan- tindakan pengawasan agar tidak mengecaukan prinsip kebebasan itu sendiri.

Prinsip kebebasan laut lepas ini diatur dalam pasal 87 konvensi PBB. Kebebasan di laut lepas mempunyai arti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun.

Menurut pasal tersebut, kebebasan ini meliputi: • Kebebasan berlayar • Kebebasan untuk memasang kabel dan juga pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan- ketentuan bab VI konvensi • Kebebasan melakukan penerbangan • Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang telah tercantum dalam sub bab II • Kebebasan membangun pulau buatan dan juga instalasi- instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk pada bab VI • Kebebasan melakukan riset ilmiah, dengan tunduk pada bab VI dan juga bab XIII Itulah beberapa macam kebebasan yang diberikan kepada negara- negara di dunia yang berlaku di wilayah laut lepas.

Kebebasan ini mempunyai arti bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menundukkan kegiatan apapun di laut lepas di bawah kedaulatannya, dan juga laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan- tujuan damai seperti yang telah ditetapkan dalam pasal- pasal 88 dan juga 89 konvensi. Pengawasan di Laut Lepas Telah disebutkan bahwasannya meski di wilayah laut lepas telah diberikan hak berupa prinsip kebebasan, namun tetap harus diawasi. Pengawasan di wilayah laut lepas ini dirasa penting untuk dapat menjamin kebebasan penggunaan laut.

Pengawasan di wilayah laut lepas dilakukan oleh kapal- kapal perang. Adapun pengawasan di wilayah laut lepas ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan juga pengawasan khusus. • Pengawasan umum Pengawasan umum merupakan pengawasan yang seperti biasa dilakukan, inspeksi dan juga tundakan kekerasan yang bertujuan menjamin keamanan umum lalu lintas laut. • Pengawasa khusus Berbeda dengan pengewasan umum, pengawasan khusus ini ada bermacam- macam, diantaranya: • Pemberantasan perdagangan budak belian • Pemberantasan bajak laut • Pengawasan untuk melindungi kabel- kabel dan pipa bawah laut • Pengawasan penangkapan ikan • Pemberantasan pencemaran laut • Pengawasan untuk kepentingan pribadi negara- negara Itulah beberapa hal yang menjadi sasaran dari pengawasan di laut lepas.

Semoga informasi mengenai ZEE ini bermanfaat.
Wilayah Laut Indonesia – Indonesia adalah negara dengan keberadaan wilayah lautnya yang sangat luas bahkan Indonesia disebut sebagai dengan negara kepulauan. Hal tersebut bukan tanpa alasan disebut sebagai negara kepulauan dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang bahkan lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan Indonesia.

Oleh karena itu peranan dari wilayah laut yang berada di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah perairan Indonesia yang telah kita tahu bahwa luasnya lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratan. Maka dari itu perairan di Indonesia tentunya memiliki banyak sekali kekayaan laut yang melimpah dan yang pasti hal tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia serta menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia terutama yang berada di sekitar daerah perairan.

Beberapa kekayaan laut yang ada di Indonesia diantaranya adalah: • Rumput laut • Ikan • Kerang • Udang • Terumbu karang • Mutiara • Kepiting dan masih banyak lagi Terdapat banyak jenis kekayaan laut yang terdapat di wilayah perairan Indonesia dan hal itu tentunya sangat berdampak pada kehidupan manusia sebagai mata pencaharian ataupun sebagai bahan pangan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kekayaan yang terdapat di wilayah perairan Indonesia tentunya menjadi salah satu kebanggaan bagi bangsa dan negara sekaligus juga dapat menjadi modal penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia. Berikut akan dijelaskan mengenai batas wilayah laut Indonesia beserta penjelasannya secara lengkap. Baca Juga : Sistem Pemerintahan Berdasarkan yang sesuai dengan hukum laut internasional yang mana hal tersebut telah disepakati oleh PBB, bahwa telah ditetapkan batas wilayah laut Indonesia menurut dari konvensi hukum laut PBB batas wilayah laut Indonesia terbagi menjadi 3 antara lain Zona laut teritorial, Zona landas kontinen, dan yang ketiga adalah Zona Ekonomi eksklusif (ZEE).

Mengenai penjelasan dari ketiga batas wilayah laut Indonesia tersebut akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut.

1. Zona Laut Teritorial Zona laut teritorial merupakan salah satu bagian dari tiga batas wilayah laut Indonesia. Pengertian dari zona laut teritorial adalah garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.

Jika terdapat dua negara atau mungkin tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut yang menguasai suatu lautan sementara lebar dari lautan tersebut kurang dari 20 mil laut, maka garis teritorial tersebut ditarik sama jauhnya dari garis setiap atau dari masing-masing negara tersebut.

Wilayah perairan atau laut yang terletak diantara garis dan garis batas teritorial disebut dengan laut teritorial. Sementara itu laut yang terletak di sebelah dari dalam garis dasar disebut dengan nama laut internal atau perairan dalam (Laut Nusantara).

Garis dasar yang dimaksud adalah garis khayal yang menghubungkan antara titik-titik dari ujung pulau yang terluar. Tentunya dalam sebuah negara pasti memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur wilayah kekuasaannya masing-masing.

Hal tersebut juga sama dengan hak kedaulatan yang telah diberikan secara keseluruhan kepada sebuah negara hingga atas dari laut teritorial. Akan tetapi tetap untuk memiliki kewajiban yang mana harus menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik itu di atas ataupun di bawah dari permukaan laut. Di dalam batas wilayah laut teritorial ini Indonesia berhak secara keseluruhan batas wilayah teritorial Indonesia.

Sedangkan apabila negara lain ingin berlayar di wilayah laut teritorial Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Batas teritorial Indonesia sudah lama diumumkan yaitu sejak Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Kedalaman laut di sini yaitu kurang dari 150 M. Dengan kata lain zona landas kontinen adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung serta masih terhubung dengan benua daratan atau kelanjutan benua yang terdapat di laut.

Indonesia sendiri terletak di dua landasan kontinen yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Terdapat pula untuk batas landas kontinen diukur dari garis dasar yang ada yaitu dengan paling jauh 200 mil laut. Kemudian apabila terdapat dua negara atau bahkan lautan di atas landas kontinen, maka batas dari negara tersebut ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen Indonesia sendiri memiliki kewenangan serta hak untuk memanfaatkan berbagai bentuk sumber daya alam (SDA) yang terdapat di dalamnya.

Yang mana tentunya terdapat kewajiban pula bagi suatu negara untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh alam yaitu adanya kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran lintas damai.

Pengumuman mengenai adanya batas landas kontinen ini sendiri telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu pada tanggal 17 Februari tahun 1969. Seperti yang telah kita tahu bahwa Indonesia sendiri terletak diantara dua landas kontinen yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Mengenai zona landas kontinen telah kita ketahui bahwa suatu negara memiliki kewenangan masing-masing untuk memanfaatkan beragam bentuk sumber daya alam yang tersedia.

Akan tetapi suatu negara tidak semata-mata hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada tetapi harus pula untuk bisa menyediakan jalur pelayaran yang terjamin akan segala keselamatan serta keamanannya. Baca Juga : Pengertian Wilayah 3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona ekonomi exclusive (ZEE) adalah suatu wilayah atau zona yang terdapat di dalam sebuah negara yang mana memiliki luas 200 mil laut yang ditarik dari garis dasar pantai.

Pada zona ekonomi eksklusif ini negara pantai memiliki hak secara penuh untuk mengembangkan serta mengeksploitasi berbagai kekayaan alam yang terdapat di wilayah tersebut, Serta suatu negara juga berhak untuk memberlakukan hukum tertentu terhadap pembangunan dan pembuatan pulau buatan, dan melakukan penelitian ilmiah kelautan serta melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang berada di zona tersebut. Di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE diberikan kebebasan pelayaran serta pemasangan kabel dan juga dengan pipa di bawah permukaan laut.

Hal tersebut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional batas landas kontinen dan juga batas zona ekonomi eksklusif atau Zee. Apabila terdapat sebanyak 2 negara yang bertetangga dan saling tumpang tindih maka dapat ditetapkan adanya garis yang menghubungkan titik sama jauhnya dari garis dasar ke dua negara yang menjadi batas wilayah tersebut.

Negara Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan dan juga aturan-aturan yang mengenai batas zona ekonomi eksklusif yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 1980, sepanjang 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia. Pengukuran batas zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil itu diukur pada saat pasang surut.

Namun sebelumnya bahwa Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai zona ekonomi eksklusif, yang mana Indonesia pernah mengumkan sebuah deklarasi berkonsep wawasan nusantara. Isi dari deklarasi tersebut menyebutkan bahwa wilayah laut Indonesia 12 mil dari garis pangkal pantai hingga titik terluar Indonesia.

Batas zona ekonomi eksklusif tersebut yang pasti memiliki berbagai manfaat bagi negara kepulauan. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki luas perairan lebih besar daripada luas daratan tentunya memberikan berbagai manfaat yang besar bagi negara Indonesia. Baca Juga : Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Berikut ini adalah manfaat dari zona ekonomi ekslklusif bagi negara Indonesia, antara lain.

• Negara kepulauan berhak memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalam zona tersebut. • Negara kepulauan juga dapat mengelola serta mengembangkan berbagai sumber daya alam jam yang telah terdapat dalam zona tersebut baik itu yang terdapat di dasar laut ataupun di bawah perairan laut. • Negara kepulauan berhak menggunakan kebijakan hukum dan juga kebebasan bernavigasi untuk melakukan penanaman kabel dan juga pipa pada zona tersebut. • Supaya negara lain tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut negara asing tidak bisa untuk memanfaatkan serta Mengambil sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut.

• Negara tersebut dapat melakukan penelitian dan juga pengembangan sumber daya alam pada zona itu. • Dapat pula untuk membantu dalam memelihara serta mempertegas batas wilayah suatu negara. • Tiap negara kepulauan dapat mempunyai kurang lebih 90% dari keseluruhan cadangan ikan yang dapat untuk dijual, serta 84% cadangan minyak dunia dan 1% dari cadangan mangan.

• Serta dapat untuk meningkatkan pemasukan bagi negara tersebut apabila wilayah tersebut dapat mengelolanya dengan cara baik. Seperti contohnya menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah destinasi wisata yang akan memberikan pemasukan bagi negara tersebut. Baca Juga : Negara Berkembang Perbedaan Zona Laut Teritorial, Zona Landas Kontinen serta Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas tentunya kamu sudah dapat menyimpulkan perbedaan di antara zona laut teritorial zona landas kontinen zona ekonomi eksklusif, yang tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut dari masing-masing tersebut tentunya memiliki penjelasan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu akan disimpulkan kembali mengenai penjelasan dari 3 batas wilayah laut Indonesia untuk dapat kamu mengerti perbedaannya. Di bawah ini merupakan penjelasan tersebut.

• Zona Laut Teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut ujung dari terluar pulau yang ada di Indonesia.

• Zona Landas Kontinen adalah batas wilayah yang diukur dari mulai garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. • Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut dengan jarak 200 mil dari pulau terluarnya. Demikian penjelasan mengenai batas wilayah laut Indonesia yang terbagi menjadi tiga yaitu Zona Laut Teritorial, Zona Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif atau Zee.

Kita patut bangga akan negara Indonesia yang kaya dengan wilayah perairan. Hal tersebut dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi bangsa Indonesia Untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi hal tersebut juga dapat berdampak bagi terancamnya perairan Indonesia karena banyaknya kapal-kapal asing dari negara lain yang berlayar tanpa izin dari pemerintah Indonesia untuk mengambil hasil kekayaan laut Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus secara tegas dalam menggunakan kebijakan-kebijakan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Originally posted 2020-05-15 23:26:45.
Soal Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia – Halo sobat Dinas.id, inilah rekomendasi contoh soal Modul Pembelajaran PPKn, PKN Kelas X KD 3.2 SMA Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal.

Yuk, pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi yang sering muncul tentang materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kunci Jawaban dan Pembahasan Rangkuman Materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk memudahkan mengerjakan latihan, silahkan pahami ringkasan materi di bawah ini: Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu: 1) Zona Laut Teritorial • Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. • Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial.

• Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). • Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. • Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

2) Zona Landas Kontinen • Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. • Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) • Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. • Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemeritah pusat maupun daerah.

Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain.

Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor pewakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Soal Pilihan Ganda Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal! Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 1. Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya … A.

200 mil B. 240 mil C. 250 mil D. 260 mil E. 300 mil 2. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah … A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE B.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis 3.

Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna … A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia C.

Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi E.

Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali 4. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari… A. Darat: Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut, Batas tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina B.

Samudera Hindia dan perairan negara India C. daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik D. wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia E. samudera hindia dan benua Australia 5. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni…. A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS C.

Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957 D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan Kunci Jawaban dan Pembahasan • A → Pembahasan: Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.

Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. • B → Pembahasan: Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

• C → Pembahasan: Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri.

• D → Pembahasan: Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu.

Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. • A → Pembahasan: Laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS PKN Kelas 10, X SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!A. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menghargai ketetapan UUD NRI tahun1945 yang mengatur tentang wilayah negara.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Setelah itu mampu mengidentifikasi Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalian dapat menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara.

B. Uraian Materi 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Apakah kalian pernah melihat sebuah peta yang menggambarkan wilayah Indonesa? Kita lihat pada gambar berikut untuk menujukkan seperti apakah bentuk wilayah negeri tercinta ini.

Peta wilayah negara Republik Indonesia Jika kalian perhatikan gambar 2.1, terdapat beberapa wilayah yang dibedakan dengan warna untuk menunjukkan batas wilayah daratan dan lautan. Begitu pula wilayah negara lain dibedakan pula warnanya. Hal tersebut tidak semata dibuat demikian jika tidak ada aturan yang mengatur batasan wilayah. Mengenai Batasan wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Kita dapat melihat beberapa wilayah daratan diantara lautan yang membentang luas sebagai penghubungnya. Itulah mengapa negeri ini disebut nusantara, atau bangsa lain lebih mengenalnya dengan istilah Archipelago.

Artinya Indonesia berupa kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia.

Tidak hanya kesatuan wilayah, wawasan dan pemahaman nusantara mencakup: kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wilayah atau daerah sangat diperlukan bagi berdirinya suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan.

Suatu kelompok yang memiliki pemerintahan tidak dapat dikatakan negara apabila tidak memiliki tempat menetap. Dalam wilayah itu dibangun berbagai organisasi pemerintahan untuk mempermudah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta mensejahterakan rakyat.

Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara dan wilayah ekstra teritorial. Batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, geografi, buatan, perjanjian dan lain-lain.

Batas alam seperti sungai dan pegunungan. Batas geografi seperti garis lintang dan garis bujur, batas buatan seperti pagar dan tembok (contoh tembok berlin) sedangkan perjanjian misalnya konvensi dan traktat. 1) Wilayah perairan atau wilayah lautan, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Pada tanggal 10 desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaica mengenai laut teritorial.

Dalam perjanjian ini dirumuskan : a. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil, yang diukur dari pantai ketika surut. b. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil. c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut, negara, pantai (perairan), diukur jaraknya 200 mil dari pantai.

Diperairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi, misalnya menggali kekayaan laut.

d. Landas benua atau landas kontinen, batasnya lebih dari 200 mil. Negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat internasional. 2) Wilayah ekstra teritorial, yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya dinegara lain. Kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstra teritorial.

3) Wilayah daratan, wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam (gunung, sungai), garis lintang dan garis bujur dan batas buatan. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antar dua negara atau banyak negara. 4) Wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Tidak semua negara didunia memiliki laut teritorial.

Swiss, Zambia dan Afganistan adalah contoh negara yang tidak memiliki laut teritorial. 5) Wilayah udara, wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara, umumnya diukur secara tegak lurus keatas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan.

Misalnya antara Iran dan Amerika. Sudah benarkah jawaban kalian? Mudah-mudahan kalian juga dapat memahami penjelasan tentang wilayah negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi yakni kewenangan atas wilayah yang dimiliki Indonesia.

Apa sajakah yang dimiliki oleh Indonesia atas wilayahnya?. Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.

Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km2.

Di wilayah yang seluas tersebut, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang hingga Merauke. Artinya seluruh wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun isi Deklarasi Djuanda menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178). Maknanya adalah laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Hal ini menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara ( archipelagic state).

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Ratifikasi Indonesia atas keputusan UNCLOS itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Walaupun kalian tidak berada pada wilayah yang sama, namun kita harus berusaha untuk mengenali wilayah negara ini dengan baik.

Salah satunya kita kenali pembagian wilayah laut sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini: Wilayah Laut Indonesia Wilayah laut Indonesia berdasarkan gambar 3.2 terdiri dari: 1. Zona Laut Teritorial Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.

Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. 2. Zona Landas Kontinen Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing- masing negara.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai.

Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969. 3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

(Tholib, 2017: 39-41) Wilayah daratan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dimana mengalir ratusan sungai, ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan.

Di kedalaman daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Begitu pula wilayah udara dapat dimanfaatkan untuk transportasi, teknologi satelit, dan potensi lainnya yang dapat memberikan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan militer. Ekstra territorial pun memberikan nilai harga dirisebagai bangsa yang diakui kedauatannya oleh bangsa lain. 2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk menunjukan wilayah suatu negara sebagai tanda luas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara, dibutuhkan ciri yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau ada pula berupa tugu perbatasan yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Secara geografis batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan. 1) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan.

Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. 2) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India.

Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

3) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

4) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan batas landas kontinen. C. Rangkuman 1. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

2. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu: 1) Zona Laut Teritorial a. Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.

b. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. c. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). d. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. e. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

2) Zona Landas Kontinen a. Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut kurang dari 150 meter. b. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) a. Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. b. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. 3. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia.

Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemeritah pusat maupun daerah. 4. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. 5. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain.

Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor pewakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

D. Latihan Soal 1. Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya … A. 200 mil B. 240 mil C. 250 mil D. 260 mil E.

300 mil 2. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah .

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

A. Negara Kesatuan Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE B.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia D.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis 3. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna … A.

Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia C.

Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi E.

Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali 4. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari… A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina B. Samudera Hindia dan perairan negara India C. daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik D. wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia E.

samudera hindia dan benua Australia 5. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni…. A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 B.

Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS C. Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957 D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan KUNCI JAWABAN 1. A 2. B 3. C 4. D 5A PEMBAHASAN • Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.

• Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. • Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas … memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri.

• Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. • Laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS.com - Perairan Indonesia yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) kerap kali jadi sumber konflik antar-negara.

Di dunia, banyak negara yang belum sepakat dengan batas perairan ini.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Lalu apa itu ZEE? ZEE adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Negara pemegang hak ZEE berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sebaliknya bagi negara lain, ketika akan memanfaatkan sumber daya di zona tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada negara yang berdaulat atas ZEE.

Baca juga: Pernah Dijajah Jepang, Bagaimana Indonesia Menuntut Ganti Rugi? Aturan terkait ZEE sudah tertuang di Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Profesor Hikmahanto, menjelaskan ZEE artinya sebagai laut lepas. Negara pemilik ZEE hanya berdaulat atas sumber daya di dalamnya, namun perairannya secara hukum adalah laut internasional. "Untuk diketahui keberadaan Tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut tidak berada di laut teritorial, melainkan berada di laut lepas ( high seas). Di laut lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan," terang Hikmahanto dalam pesan singkatnya, Selasa (15/9/2020).

Dengan kata lain, selama tidak mengambil sumber daya alam di dalamnya, kawasan ZEE bebas dimasuki kapal dari negara manapun tanpa perlu izin dari negara pantai. Baca juga: Bagaimana Hitler Membangun Ekonomi Jerman yang Hancur Pasca-PD I? "Dalam konsep ZEE maka sumber daya alam yang ada dalam ZEE diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right," ujar Hikmahanto. Menurut dia, banyak yang salah persepsi terkait ZEE. Kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ke ZEE bukanlah masuk dalam kategori pelanggaran kedaulatan sebagaimana hukum laut internasional.

"Intinya yang dihaki (diklaim milik) adalah sumber daya alamnya, bukan wilayahnya. Dalam konteks yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan sama sekali bukan kedaulatan," kata Hikmahanto. Konsep ZEE sebenarnya sudah mulai diberlakukan sejak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi laut sebuah negara pantai atas lautnya (apa itu ZEE).

Baca juga: Dua Kapal Illegal Fishing Asal Vietnam Ditangkap di Laut Natuna Utara Dalam konteks kedaulatan negara, ZEE adalah berbeda dengan laut teritorial yang batasnya sejauh 12 mil dari garis pantai sesuai hukum internasional. Aturan ZEE mulai dibahas jadi hukum yang disepakati antar-negara setelah Kenya mengajukan skema batas laut pemanfaatan sumber daya pada Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, dan pada Sea Bed Committee PBB pada tahun berikutnya.

Proposal Kenya mendapatkan dukungan aktif dari banyak negara Asia dan Afrika. Di saat bersamaan, banyak negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai. Baca juga: Kenapa Kapal China Jauh-jauh Cari Ikan ke Natuna? Berita Terkait Di Tengah Covid-19, Kapal Maling Ikan Kembali Marak di Natuna Utara Jelang Lebaran, KKP Tangkap Lagi 2 Kapal Maling Ikan di Natuna 6 Wilayah RI Paling Rawan Illegal Fishing, Natuna yang Pertama 3 Kapal Maling Ikan Kembali Ditangkap di Laut Natuna Dua Kapal Illegal Fishing Asal Vietnam Ditangkap di Laut Natuna Utara Berita Terkait Di Tengah Covid-19, Kapal Maling Ikan Kembali Marak di Natuna Utara Jelang Lebaran, KKP Tangkap Lagi 2 Kapal Maling Ikan di Natuna 6 Wilayah RI Paling Rawan Illegal Fishing, Natuna yang Pertama 3 Kapal Maling Ikan Kembali Ditangkap di Laut Natuna Dua Kapal Illegal Fishing Asal Vietnam Ditangkap di Laut Natuna Utara RUU Cipta Kerja, Pemerintah Sebut Harga Lahan hingga Upah Buruh Penghambat Investor https://money.kompas.com/read/2020/09/15/083400926/ruu-cipta-kerja-pemerintah-sebut-harga-lahan-hingga-upah-buruh-penghambat https://asset.kompas.com/crops/pnPDwpS7iuYSuQKKdc_2qykvku8=/114x40:914x573/195x98/data/photo/2019/11/22/5dd7d06b23b10.jpg
26.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1) Pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. 2) Pemerintah daerah hanya … bagian dari pelaksana penyelenggara pemerintahan pusat. 3) Pemerintah daerah leluasa dalam melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkannya. 4) Pembangunan lebih merata ke pelosok daerah. 5) Pendapatan daerah disetor ke pusat hingga 80%. Jawaban yang tepat dari hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada masa Orde baru adalah​ Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya.

Maka wajar jika anak-anak yan … g sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran. Ia akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari…. a. trial and error learning, b. Imitation dan modeling. c. identification d. Jawaban a, b dan c salah Suruh analisis, PT Intan Pariwara didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pelajaran … mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri, dan buku-buku umum, seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya.Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Intan Pariwara tidak lepas dari visi dan misinya.

Visi PT Intan Pariwara adalah ikut mencerdaskan kehidupan tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Misi PT Intan Pariwara adalah menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga terjangkau. PT Intan Pariwara juga memiliki kredo atau slogan ”Mari Bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa”.

Di dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Pariwara dipimpin oleh seorang Direktur. Direktur membawahi Manajer. Di dalam struktur organisasi terdapat tiga macam unsur bisnis yaitu bisnis support, bisnis akselerasi dan bisnis operasional. Yang terlibat pada bisnis operasional antara lain nasional sales manajer, regional manajer, sales manajer, pimpinan perwakilan, staf finance, koordinator pos, staf gudang dan kepala seksi jenjang TK hingga SMA.

Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain bagian finance, pembukuan, pajak dan IT. Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain bagian HRD, General Affair dan PR. Analisislah lingkungan umum dan lingkungan khusus dari organisasi atau perusahaan tersebut di atas! Reog adalah salah satu budaya asli Indonesia.

tugas negara juga melindungi wilayah zee yang merupakan batas wilayah laut

Akhir akhir ini reog diklaim oleh negara lain. Negara tersebut beranggapan bahwa reog merupakan kebudaya … an asli negara mereka sedangkan Indonesia hanya mengadopsi saja. Terjadi banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Khususnya daerah daerah pulau Jawa. Berdasarkan wacana tersebut, apakah pengakuan budaya reog oleh negara lain merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia? Jelaskan!bantuin jawab dong kakk makasiiii​

TALKING ABOUT THE FAMOUS MOVIES #Tugas UTS English For Broadcasting 2 #bsiacademy




2022 www.videocon.com