Ppkm mikro juni 2021

ppkm mikro juni 2021 ppkm mikro juni 2021

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro selama 14 hari ke depan, mulai 22 Juni sampai 5 Juli 2021. Kebijakan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro.

ppkm mikro juni 2021

Kepgub tersebut ditandatangani Anies pada Senin (21/6/2021) lalu. "Menetapkan perpanjangan PPKM Mikro selama 14 hari terhitung sejak 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021," tulis Anies dalam kepgub yang diterima Tirto pada Rabu (23/6/2021). Anies sebelumnya telah menerbitkan Kepgub Nomor 759 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro selama dua pekan mulai tanggal 15 sampai 28 Juni. Namun belum sampai tanggal 14 hari, kepgub tersebut dicabut oleh Anies.

ppkm mikro juni 2021

"Dengan berlakunya Keputusan Gubernur [796], maka keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ucapnya. Baca juga: • Tuduhan soal Pesohor Endorse COVID-19 Menyesatkan & Membahayakan • Perpanjangan PPKM Jakarta hingga 28 Juni dan Isi Aturan Terbaru Isi Aturan Terbaru PPKM Mikro DKI Jakarta Dalam Kepgub 796/2021, Anies meminta kegiatan belajar-mengajar di seluruh instansi pendidikan dilakukan secara daring.

Kemudian seluruh kegiatan peribadatan di rumah ibadah agar dilaksanakan di rumah. Kegiatan di area publik yang dapat menimbulkan kerumunan ditiadakan.

Lalu kegiatan seni, budaya, sosial kemasyarakatan, rapat, seminar, dan pertemuan juga ditiadakan.

ppkm mikro juni 2021

ppkm mikro juni 2021 kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25 persen dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat," ucapnya. Untuk kegiatan di perkantoran hingga BUMN/BUMD menerapkan kerja work from office (WFO) sebesar 25 persen dari kapasitas.

Sementara pekerjaan pada sektor esensial seperti energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, konstruksi, pelayanan kesehatan, dan tempat pemenuhan kebutuhan pokok diizinkan beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, dan kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kegiatan di rumah makan, restoran, hingga pedagang kaki lima dengan kapasitas 25 persen, diizinkan berjualan sampai pukul 20.00 WIB. Jika ingin beroperasi sampai batas waktu yang ditentukan, dapat melayani dengan sistem take a way atau delivery. Kegiatan di pusat perbelanjaan dan mal juga hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 8 malam dengan kapasitas 25 persen. Terakhir, kendaraan umum angkutan massal, taksi, dan kendaraan rental maksimal kapasitas 50 persen.

"Ojek online dan pengkolan diizinkan 100 persen dari kapasitas," terangnya.

ppkm mikro juni 2021

KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) berskala mikro, mulai kembali diberlakukan mulai hari ini, Selasa (15/6/2021). Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) kembali memberlakukan perpanjangan PPKM mikro selama dua minggu ke depan hingga 28 Juni 2021. " PPKM Mikro akan diperpanjang untuk tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2021, dan di dalam pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, harus mempertimbangkan perkembangan Zonasi Risiko Wilayah di masing-masing daerah," kata Ketua KPCPEN, Airlangga Airlangga Hartarto, mengutip siaran pers, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Simak, Ini 6 PTN yang Buka Jalur Seleksi Mandiri dengan Nilai UTBK Lonjakan kasus Kebijakan pemberlakukan perpanjangan PPKM mikro dilakukan mengingat angka kasus Covid-19 ppkm mikro juni 2021 Indonesia belum benar-benar terkendali. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, angka kasus positif Covid-19 yang dilaporkan cenderung mengalami peningkatan.

"Lonjakan kasus yang terjadi ini tentunya disebabkan oleh beragam faktor, yang paling utama salah satu faktornya adalah mobilisasi masyarakat," kata Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito, dalam konferensi pers Minggu (13/6/2021).

ppkm mikro juni 2021

Dari perhitungan data BNPB, tiga minggu setelah libur Lebaran 2021, terjadi peningkatan kasus Covid-19 sebesar 53,4 persen. Bahkan, pada 10 Juni 2021, untuk pertama kalinya penambahan kasus harian mencapai angka lebih dari 8.000 sejak 25 Februari 2021. Update hingga Selasa (15/6/2021), Indonesia telah melaporkan 1.919.547 kasus infeksi virus corona. Sebanyak 53.116 orang dilaporkan meninggal positif Covid-19, dan 1.751.234 orang dinyatakan pulih. Sementara kasus aktif sebanyak 115.197 orang.

Baca juga: Pemerintah Rilis Inmendagri 13/2021 untuk Atur Perpanjangan PPKM Mikro, Ini Isinya Berita Terkait Ingat, Penukaran Kartu ATM Debit Mandiri Chip Paling Lambat 1 Juli Simak, Ini 6 PTN yang Buka Jalur Seleksi Mandiri dengan Nilai UTBK Gejala Varian Virus Corona Delta yang Mulai Menyebar di Indonesia 4 Golongan yang Bisa Mendaftar PPPK Guru 2021 Berikut Syaratnya Hari Ini dalam Sejarah: Kapal General Slocum Terbakar, 1.021 Tewas Berita Terkait Ingat, Penukaran Kartu ATM Debit Mandiri Chip Paling Lambat 1 Juli Simak, Ini 6 PTN yang Buka Jalur Seleksi Mandiri dengan Nilai UTBK Gejala Varian Virus Corona Delta yang Mulai Menyebar di Indonesia 4 Golongan yang Bisa Mendaftar PPPK Guru 2021 Berikut Syaratnya Hari Ini dalam Sejarah: Kapal General Slocum Terbakar, 1.021 Tewas Hari Ini dalam Sejarah: Kapal General Slocum Terbakar, 1.021 Tewas https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/15/084241865/hari-ini-dalam-sejarah-kapal-general-slocum-terbakar-1021-tewas https://asset.kompas.com/crops/n9V7ruZtHvZcbDIOqxjNHANN5bI=/0x0:641x427/195x98/data/photo/2021/06/15/60c80388923a7.jpeg
VIVA – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro atau PPKM Mikro.

Perkuatan PPKM Mikro itu akan dimulai pada Selasa, 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan pengetatan PPKM Mikro tersebut telah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Berikut rincian penguatan PPKM Mikro tersebut seperti terlampir dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan: a.

Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen; b. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen; c. Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat Ppkm mikro juni 2021 tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan d. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda). Jakarta: Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

ppkm mikro juni 2021

PPKM mikro tahap kesembilan berlangsung selama 14 hari. "Pelaksanaan PPKM mikro tahap berikutnya mulai 14 sampai 28 Juni 2021," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 14 Juni 2021.

Airlangga menyebut aturan ini diperpanjang karena kasus aktif covid-19 di sejumlah provinsi meningkat. Wilayah yang mengalami peningkatan kasus aktif, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? • Happy • Inspire • Confuse • Sad Menurut Airlangga, tidak banyak aturan yang berubah dari PPKM tahap kesembilan ini.

Salah satunya, kantor yang berada di zona merah harus memberlakukan work from home (WFH) 75 persen.

ppkm mikro juni 2021

"Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro di zona merah yang bekerja di kantor 25 persen, namun kantor itu harus digilir. Artinya 25 persen itu bukan mereka yang itu-itu saja, tetapi harus diputar," ucap Airlangga. Baca: DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Isolasi Pasien Covid-19 Sementara itu, kantor yang berada di zona oranye dan kuning porsi WFH diperbolehkan 50 persen.

Di sisi lain, pemerintah akan lebih ketat menjalankan testing, tracing, dan treatment (3T). Pada kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan jumlah kasus aktif di Indonesia.

Per 13 Juni 2021, kasus aktif mencapai 5,9 persen, sembuh 91,3 persen, dan kematian 2,3 persen.
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, untuk periode 1-14 Juni 2021.

ppkm mikro juni 2021

Pengumuman perpanjangan ini dilakukan, meskipun PPKM Mikro tahap ini baru selesai sepekan lagi, yakni 31 Mei 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan dari kasus aktif Covid-19 Pulau Jawa berkontribusi sekitar 56,4%, sementara Sumatera 21,3%. "Dan yang berkontribusi 65% terhadap kasus aktif adalah Ppkm mikro juni 2021 Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Riau," ujar Airlangga, dalam konferensi pers, Senin 24/5/2021).

Baca: Tax Amnesty Jilid II & Pintu Taubat Pengemplang Pajak (Lagi)! "Dari provinsi non PPKM, ada Gorontalo, Maluku, Maluku Utara. maka PPKM Mikro tahap selanjutnya 1-14 Juni mendatang maka Gorontalo, Maluku dan Maluku utara diikutsertkan ditambah provinsi Sulawesi Barat," ujarnya. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, saat ini ada 30 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Dengan tambahan 4 provinsi baru, maka ada 34 Provinsi yang menerapkan PPKM Mikro atau seluruh provinsi di Indonesia.

[Gambas:Video CNBC] (dob/dob)
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah memperketat aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai besok, 22 Juni-5 Juli 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dipertebal dan diperkuat.

"Kemudian terkait dengan penebalan dan penguatan PPKM mikro arahan presiden tadi untuk melakukan penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai besok 22 Juni-5 Juli, dua minggu ke depan, bahwa penguatan PPKM mikro akan dituangkan dalam instruksi mendagri," katanya.

Baca: Covid Meledak, Ini 10 Titik Penyekatan di DKI Mulai Malam Ini • Berlaku 22 Juni sampai 5 Juli • Wajib WFH 75% untuk zona merah dan 50% untuk zona non merah. • Wajib belajar daring untuk zona merah dan daerah lainnya mengikuti aturan Kemendikbudristek • Kegiatan sektor esensial seperti pelayanan dasar publik, dan tempat kebutuhan pokok masyarakat bisa berjalan dengan kapasitas 100% • Restoran, cafe, pedagang kaki lima, lapak di pasar dan pusat perbelanjaan memiliki kapasitas pengunjung 25% dan operasional sampai 20.00 • Kegiatan di mal, pasar, dan pusat perdagangan maksimal sampai pukul 20.00 dan pembatasan pengunjung 25% dari kapasitas.

• Proyek konstruksi dapat beroperasi dengan protokol kesehatan. • Kegiatan di tempat ibadah di zona merah ditiadakan. • Kegiatan Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan surat edaran tersendiri, termasuk kegiatan penyembelihan hewan qurban dan pembagiannya. • Taman umum dan area publik lainnya di zona merah ditutup semenatara.

Untuk zona lainnya dibuka dengan kapasitas 25%. • Kegiatan seni budaya, sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan di zona merah ditutup sementara.

Zona lainnya maksimal 25%. • Kegiatan hajatan paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada makan ppkm mikro juni 2021 tempat dan makanan wajib dibawa pulang • Dilarang menggelar kegiatan rapat dan seminar secara offline atau luring di zona merah. Untuk zona lainnya paling banyak 25% dari kapasitas. • Jam operasional transportasi umum diatur oleh pemda dengan protokol kesehatan ketat. [Gambas:Video CNBC] (dob/dob)JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengumumkan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro.

Perpanjangan PPKM mikro kali ini dilakukan dengan sejumlah aturan baru yang diperketat. Pengetatan PPKM mikro berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan. Hal itu disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua KCPPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual seusai rapat terbatas, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya Airlangga menyebut bahwa penguatan PPKM mikro merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. “Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM mikro,” kata Airlangga, Senin (21/6/2021). Berikut aturan lengkapnya: Perkantoran Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan: • Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen ppkm mikro juni 2021 work from office (WFO) 25 persen; Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen • Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain • Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Penguatan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli, 75 Persen Karyawan di Zona Merah Wajib WFH Kegiatan belajar mengajar Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi tempat, pendidikan, atau pelatihan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan aturan: • Zona Merah: dilakukan secara daring • Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Baca juga: PPKM Diperkuat hingga 5 Juli, Zona Merah Wajib Terapkan Sekolah Daring Sektor esensial Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sektor yang termasuk esensial termasuk industri, pelayanan dasar, utilitas publik, obyek vital nasional, dan juga tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket, dll), baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan atau mal.

Baca juga: Kegiatan di Tempat Ibadah Ditiadakan Selama Masa Penguatan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli RSU Serpong Utara Beroperasi Terbatas, Ada 25 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/21/20000961/rsu-serpong-utara-beroperasi-terbatas-ada-25-tempat-tidur-isolasi-pasien https://asset.kompas.com/crops/CZT9F1Zn_agQ4MPyNCKxtaILrx8=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2021/03/23/605972b0ba968.jpg
KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai diterapkan kembali sejak 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021.

Berbeda dengan sebelumnya, penerapan PPKM berbasis mikro ini diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Keputusan ini disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. "Oleh karena itu, untuk PPKM mikro selanjutnya 1-14 Juni mendatang maka Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan.

Ditambah Sulawesi Barat," ujar Airlangga, Senin (24/5/2021). Baca juga: Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni Dengan penambahan 4 provinsi, artinya PPKM mikro ini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Aturan PPKM mikro Aturan PPKM mikro tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. Berikut rangkuman PPKM mikro yang berlaku mulai 1 Juni ppkm mikro juni 2021 • Tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen.

• Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan tatap muka (offline). Perguruan tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. • Restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50 persen. Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

• Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. • Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. • Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka ppkm mikro juni 2021 pembatasan kapasitas maksimal 50 persen yang diatur dengan Perda atau Perkada.

• Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.

ppkm mikro juni 2021

• Sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional. • Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100 persen, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik.

Baca juga: PPKM Mikro di DKI Jakarta Diperpanjang hingga 14 Juni Peningkatan di beberapa wilayah Pemerintah kembali memberlakukan PPKM mikro mengingat adanya peningkatan kasus aktif di sejumlah daerah.

Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, ada 7 provinsi lain yang mengalami peningkatan kasus aktif, yakni: • Aceh • Sumatra Utara • Kepulauan Riau • DKI Jakarta • Nusa Tenggara Barat • Kalimantan Utara • Sulawesi Selatan Airlangga menyampaikan, ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi ppkm mikro juni 2021 ICU di sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional.

Berita Terkait Daftar 25 Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Mulai 20 April 2021 PPKM Mikro Diperluas hingga 30 Provinsi, Berikut Daftar hingga Aturannya PPKM Mikro Berlaku di Seluruh Provinsi di Indonesia Mulai 1 Juni 2021 Aturan PPKM Mikro yang Akan Diterapkan di Semua Provinsi ppkm mikro juni 2021 Indonesia Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni Berita Terkait Daftar 25 Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Mulai 20 April 2021 PPKM Mikro Diperluas hingga 30 Provinsi, Berikut Daftar hingga Aturannya PPKM Mikro Berlaku di Seluruh Provinsi di Indonesia Mulai 1 Juni 2021 Aturan PPKM Mikro yang Akan Diterapkan di Semua Provinsi di Indonesia Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni
Suara.com - Pemerintah akan memperluas cakupan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro di seluruh provinsi di Indonesia mulai tanggal 1 Juni 2021.

Pemerintah akan memperpanjang PPKM Mikro pada tanggal 1 sampai dengan 14 Juni 2021. Keputusan terkait hal ini telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengatakan, bahwa berdasarkan data per 23 Mei 2021, terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. Sepuluh provinsi tersebut, di antaranya adalah: • Aceh • Sumatera Utara • Kepulauan Riau • DKI Jakarta • NTB • Kalimantan Utara • Sulawesi Selatan • Gorontalo • Maluku • Maluku Utara Di antara kesepuluh provinsi di atas, provinsi non PPKM yang mengalami kenaikan yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Oleh karena itu, pemerintah akan menambah provinsi yang akan menerapkan PPKM mikro pada periode selanjutnya. Di mana pada PPKM mikro tahap selanjutnya tanggal 1 sampai 14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan dan ditambah Provinsi Sulawesi Barat.

Perlu diketahui bahwa dari total kasus aktif di Indonesia, sebanyak 56,4 persen kasus berada di Pulau Jawa. Kemudian sebanyak 21,3 persen berada di pulau Sumatera. Lantas, bagaimana aturan PPKM Mikro yang mulai berlaku tanggal 1 Juni 2021?

Aturan PPKM Mikro 1 Juni 2021 Baca Juga: Resmi, PPKM Mikro Jakarta Diperpanjang hingga 14 Juni Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai tanggal 18-31 Mei 2021. Jumlah daerah yang menerapkan PPKM ini tetap 30 provinsi, yaitu jumlah yang sama seperti PPKM sebelumnya.

ppkm mikro juni 2021

Ppkm mikro juni 2021 tidak akan merubah aturan pembatasan kegiatan masyarakat pada perpanjangan PPKM mikro nanti.

Hanya saja, akan ada pengetatan tracing, testing, dan juga treatmen. Dalam penerapan kebijakan PPKM sebelumnya, terdapat 11 Provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. Dari 11 provinsi tersebut, sebanyak 5 di antaranya mengalami lonjakan yang tajam. Provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan Aceh dan Kalimantan Barat.

Lonjakan di kelima provinsi tersebut, diduga karena kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri. Sebelumnya pada PPKM Mikro tahap ke tujuh, mulai dari tanggal 4-17 Mei 2021, pemerintah mewajibkan penggunaan masker dalam kegiatan hiburan yang menggunakan fasilitas publik. Penerapan PPKM Mikro Provinsi yang menerapkan PPKM mikro akan bertambah secara bertahap, hingga kini terdapat 30 provinsi yang menerapkannya, di antaranya adalah sebagai berikut: • Kepulauan Riau • Bengkulu • Sulawesi Tengah • Sulawesi Tenggara • Sulawesi Barat • Papua Barat • Sumatera Barat • Jambi • Kepulauan Bangka Belitung • Lampung • Kalimantan Barat • Kalimantan Utara • Aceh • Sumatera Selatan • Riau dan Papua • Sumatera Utara • Banten • Jawa Barat • DKI Jakarta • Jawa Tengah • Jawa Timur • D.I.

Yogyakarta • Bali • Kalimantan Timur • Sulawesi Selatan • Kalimantan Selatan • Kalimantan Tengah • Sulawesi Utara • Nusa Tenggara Barat • Nusa Tenggara Timur Itulah beberapa informasi seputar aturan PPKM Mikro yang perlu diketahui.

PERPANJANGAN PPKM MIKRO HINGGA 14 JUNI 2021




2022 www.videocon.com