Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

By: Agus Mariyadi & Bintoro Tri Wicaksono Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di Negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut.

Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Oleh karena orang memiliki penghasilan yang relative baik dalam kondisi ini, mereka membeli sejumlah besar produk. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Perusahaan mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan.

Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut juga dapat membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan. Ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya dan tidak mampu membayarkan upah yang tinggi. Karena orang memiliki penghasilan yang relative rendah dalam kondisi ini, maka mereka membeli produk dengan jumlah yang sedikit.

Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini sangat terpukul karena perusahaan tidak dapat menjual seluruh produk yang dihasilkannya. Konsekuensinya perusahaan mungkin perlu memberhentikan sebagian karyawan.

Dalam kondisi ini, beberapa perusahaan mengalami kegagalan, dan seluruh karyawannya kehilangan pekerjaan sehingga membuat tingkat penggangguran meningkat. Kondisi ekonomi juga penting bagi organisasi non bisnis. Ketika ekonomi lemah, sumbangan untuk universitas negeri akan turun, dan organisasi amal seperti Salvation Army akan diminta memberikan bantuan lebih besar pada saat yang sama ketika pendapatan mereka turun.

Rumah sakit dipengaruhi ketersediaan dana dari Pemerintah dan jumlah pasien berpendapatan rendah yang harus mereka rawat cuma-cuma. Krisis ekonomi yang terjadi pada bulan juli tahun 1997 hingga kini terus berlanjut menerpa perekonomian Indonesia.

Banyak dari kalangan yang menilai krisis tersebut merupakan akar dari munculnya krisis multidimensi saat ini. Keadaan ini memiliki dampak yang cukup signifikan pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk. Banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, bahkan collaps. Namun, di sisi lain, Usaha Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dan Menengah (UMKM) justru semakin eksis dan survive di tengah krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa ini.

Hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat bahwa jumlah UMKM sebanyak 56.539.560 unit dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 107.657.509 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah UMKM meningkat menjadi 57.900.787 unit, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 114.144.082 jiwa ( www.depkop.go.id). Eksistensi UMKM yang kian bertambah secara kuantitas, semakin memperkokoh keberadaannya dalam kancah perekonomian Indonesia.

Disebutkan bahwa UMKM berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semua Negara termasuk negara-negara maju. Peranan dan manfaat UMKM sangat dirasakan penting karena karakteristik-karakteristiknya yang membuatnya berbeda dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, terdapat hampir di setiap lokasi terutama di pedesaan, lebih mengandalkan bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin (Tulus, 2009 : 2-3).

Meski demikian, pengembangan UMKM bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berbagai persoalan yang menjadi kendala untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Kondisi ini berujung pada lemahnya daya saing produk UMKM terutama terhadap produk impor. Salah satu persoalan utama yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses administratif terkait dengan perijinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, pengembangan UMKM yang memiliki potensi cukup besar dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terhambat.

• Content The Economic Environments Facing Business. • Tinjauan Umum UMKM di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UMKM. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pemerintah, sehingga UMKM termasuk dalam salah satu fokus program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Kebijakan p emerintah t e rhadap U M KM d i tuangkan d alam s ejumlah Undang-undang dan peraturan pemerintah (Jaidan, 2010 : 160). UMKM merupakan sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar rakyat dan tersebar di seluruh daerah, desa dan kota, serta meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha yang ada.

Ketangguhan UMKM sebagai salah satu pilar yang dapat menopang perekonomian bangsa telah terbukti, karena sektor ini mampu bertahan hidup dan bersaing di tengah krisis ekonomi. Keunggulan UMKM dibuktikan pasca kerusuhan Mei 1998 dimana UMKM mampu bertahan sampai sekarang sebagai penyelamat perekonomian nasional. Sementara bidang usaha lain justru tiarap dan porak-poranda dan bahkan gulung tikar.

UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang baik dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi suatu negara (Prihatin, 2001 : 87-88). • Masalah dan Tantangan UMKM di Indonesia Masalah UMKM di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi dua jalur, yakni internal dan eksternal, adapun perinciannya adalah sebagai berikut (Jaidan, 2010 : 161-162): + Faktor Internal • Kurangnya Permodalan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.

Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh tidak dapat dipenuhi. • Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.

Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

• Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

+ Faktor Eksternal • Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM, meskipun dari tahun ketahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar. • Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

• Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak seg era dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM.

Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

• Implikasi Perdagangan Bebas UMKM harus mempersiapkan kualitas produk untuk mampu bersaing dengan produk import ketika menghadapi persaingan bebas. Maka disini dibutuhkan kreativitas dan inovasi bagi pelaku usaha untuk tetap dapat berkarya dengan produknya. • Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

• Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. • Persaingan Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau disebut juga ASEAN Economicy Community (AEC) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015.

MEA adalah komunitas ASEAN (ASEAN Community) di bidang Ekonomi atau ASEAN Economic Community (AEC) yang dicanangkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003, atau dikenal sebagai Bali Concord II.

Pembentukan komunitas tersebut diprakarsai oleh para Kepala Negara ASEAN pasca krisis ekonomi tahun 1997 di kawasan Asia Tenggara. MEA diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Bali Concord II tidak hanya menyepakati pembentukan MEA, namun juga menyepakati pembentukan komunitas ASEAN di bidang Keamanan Politik ( ASEAN Political-Security Community ) dan Sosial Budaya ( ASEAN Socio Culture Community ) (Syukriah, 2013 : 112). Untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015, sebagaimana kesepakatan dalam Bali Concord II, telah disusun ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN.

Empat pilar utama dalam AEC Blueprint yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran b ebas b arang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta pemrakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing sebuah produk diantaranya adalah: 1) Pangsa ekspor per tahun (% dari jumlah ekspor). 2) Pangsa pasar luar negeri per tahun (%) 3) Laju pertumbuhan ekspor per tahun (%) 4) Pangsa pasar dalam negeri per tahun (%) 5) Laju pertumbuhan produksi per tahun (%) 6) Nilai atau harga produk 7) Diversifikasi pasar domestic 8) Diversifikasi pasar ekspor, dan 9) Kepuasan konsumen (Susilo, 2010 : 72).

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Komunitas Ekonomi ASEAN ( ASEAN E conomic C o m munity/AEC) 2015, akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM, Http://Depkop.

Go.Id/Index). • Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM • Pengertian Daya Saing Daya saing global yang rendah dari UMKM secara di NSB dapat menjadi suatu hambatan serius bagi kelompok usaha tersebut bukan saja untuk menembus pasar global, tetapi juga untuk bisa memenangi persaingan dengan barang-barang impor di pasar domestik. Maka strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya terdiri dari dua (2) komponen atau sub-strategi.

Komponen pertama, strategi untuk memenuhi/pengadaan kelima prasyarat utama tersebut. Pertanyaannya disini adalah: bagaimana pengadaan pendidikan, modal, teknologi, informasi dan input secara kontinu dan efisien? Komponen kedua, strategi untuk menggunakan secara optimal kelima prasyarat tersebut menjadi suatu produk yang kompetitif (Tulus, 2009 : 91). • Keunggulan Kompetitif Menurut pendekatan RBV, keunggulan kompetitif dapat diciptakan jika perusahaan secara efektif dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya strategisnya untuk memaksimasi pendapatan.

Sedangkan untuk dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya strategisnya guna memperoleh keunggulan kompetitif, suatu perusahaan harus memiliki sifat entrepreneurial, yaitu kecenderungan untuk menghadapi risiko, inovasi dan sikap proaktif (Miller, 1983 : 770-791).

Keunggulan kompetitif akan diperoleh perusahaan yang memiliki aset dan kapabilitas yang khas dan bisa mengaitkan kapabilitas internal perusahaan dengan apa yang diminta pasar dan ditawarkan pesaing.

Profitabilitas ditentukan oleh jenis dan sumber daya yang unik serta kapabilitas yang khas. Beberapa aset sumber daya (Resource-Based View atau RBV) kunci tertentu akan memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Walaupun sebuah perusahaan akan berhasil jika memiliki sumber daya yang paling sesuai dan paling baik untuk usaha dan strateginya. Akan tetapi apabila pesaing dapat saling meniru, maka keunggulan kompetitif yang b erkelanjutan tidak dapat diperoleh sehingga keuntungan di atas rata-rata tidak dapat dicapai (Kuncoro, 2003 : 14-18).

Menurut Pendekatan RBV ada tiga sumber daya yang harus dijaga oleh perusahaan karena merupakan fondasi utama dari sebuag perusahaan, yaitu (Pearce, 2009:39): • Aset yang terlihat (tangible asset) adalah aset yang paling mudah diidentifikasi dan sering ditemukan pada neraca perusahaan.

Yang termasuk dalam asei ini adalah fasilitas produksi, bahan mentah, sumber daya financial, asset real, dan computer. • Aset yang tak terlihat (intangible asset), yang termasuk jenis aset ini adalah merek, reputasi, moral organisasi, pengetahuan teknis, hak paten, merk dagang, dan akumulasi pengalaman dari suatu perusahaan.

• Kapabilitas organisasi bukan termasuk input yang spesifik sebagaimana aset terlihat, melainkan keahlian berupa kemampuan dan cara mengkombinasi aset, manusoa dan proses yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output. • Unsur – Unsur RBV • Kapabilitas Kapabilitas adalah keahlian berupa kemampuan dan cara mengkombinasikan aset, tenaga kerja dan proses yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output.

Kapabilitas juga dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengintregrasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Husni, 2009 : 50). • Kompetensi Inti Kompetensi inti merupakan apa yang dilakukan perusahaan, yang bernilai secara strategik. Esensi kompetensi merupakan hal yang membuat perusahaan menjadi unik dalam hal kemampuannya menawarkan nilai kepada para pelanggannya. Dengan demikian kompetensi inti adalah nilai utama perusahaan dalam menciptakan keahlian dan kapabilitas yang disebarkan melalui bermacam garis produksi ataupun bisnis (Pearce, 2009 : 78).

• Analisis Lingkungan Perusahaan Dalam memperoleh keunggulan kompetitif, menurut Porter perusahaan harus mampu mengidentifikasi lingkungan perusahaan yang sering berubah-ubah setiap saat.

Analisis lingkungan perlu dilakukan sesuai dengan general system theory, yaitu “ organisasi merupakan sistem terbuka, dan organisasi modern secara kontinyu berinteraksi dengan lingkungannya.” Struktur lingkungan biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Tedjo, 2005 : 106-107): • General Environment (lingkungan Umum atau lingkungan internal) General Environment adalah komponen-komponen diluar organisasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen praktis.

Lingkungan umum meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, legal, dan teknologi. • Politik Politik merupakan cara dalam membagi dan medapatkan kekuasaan. Tingkatan faktor politik ada tiga yaitu internasional, nasional pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut daerah atau lokal.

Peran pemerintah dalam ranah politik biasanya karena kebijakan dan peraturan yang mereka tetapkan. Beberapa contoh peran pemerintah pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut faktor politik antara lain: 1) Kebijakan kesehatan, k etenagakerjaan, bea masuk, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

2) Pekerjaan pemerintah dan sektor publik. 3) Kebijakan fiskal atau pajak. 4) Kebijakan mengenai pelestarianl ingkungan seperti polusi dan limbah. • Ekonomi Salah satu faktor ekonomi yang cukup berpengaruh adalah nilai tukar mata uang. Hal ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri. Jika nilai tukar dalam negeri menurun maka biaya utuk mendatangkan bahan baku akan jauh lebih besar. • Sosial Faktor sosial tersebut antara lain: Sikap, nilai, kepercayaan, Kebudayaan, dan Demografi.

Faktor sosial biasanya langsung berhubungan dengan konsumen atau pelanggan perusahaan. • Teknologi Saat ini pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut teknologi sangat berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Perkembangan tenologi yang terjadi sebaiknya terus mendapatkan perhatian seingga perusahaan juga tidak ketinggalan dengan perusahaan lainnya. • Internal Environment (Lingkungan Internal) Internal Environment atau sering kita sebut dengan lingkungan internal adalah komponen-komponen yang datang dari dalam perusahaan itu sendiri.

Pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor internal yang mencakup kemampuan perusahaan, keterbatasan, dan ciri-cirinya yang biasanya dikategorisasikan pada, (1) posisi pasar, (2) keuangan dan akunting, (5) produksi yang berarti aspek teknis dan operasional perusahaan), (4) sumber daya manusia, dan (5) struktur organisasi dan manajemen. • Klaster Industri • Pendekatan Strategi Alternatif Sudah sejak lama bahwa fenomena klaster telah menarik perhatian para ekonom untuk terjun dalam studi masalah lokasi, sehingga memunculkan paradigma baru yang disebut geografi ekonomi baru (new economic geography atau geographical economics).

Argumentasi ini dikuatkan oleh fakta bahwa peta ekonomi dewasa ini didominasi oleh apa yang dinamakan klaster (cluster). Hal senada juga ditegaskan oleh Kuncoro bahwa industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah di mana potensi mereka mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan (Kuncoro, 2003 : 1).

Dalam kaitannya dengan UMKM, pertumbuhan UMKM mulai menjadi topik yang cukup hangat sejak munculnya tesis flexible specialization pada tahun 1980-an, yang didasari oleh pengalaman dari sentra-sentra Industri Skala Kecil (ISK) dan Industri Skala Menengah (ISM) di beberapa negara di Eropa Barat, khusus nya Italia. Sebagai contoh kasus, bahwa pada tahun 1970-80an, pada saat Industri Skala Besar di Inggris, Jerman dan Italia mengalami staknasi atau kelesuan, ternyata Industri Skala Kecil (terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra yang membuat produk-produk tradisional mengalami pertumbuhan yang pesat dan bahkan mengembangkan pasar ekspor untuk barang-barang tersebut dan menyerap banyak tenaga kerja.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa industri kecil di sentra-sentra dapat berkembang lebih pesat, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan p asar, dan dapat meningkatkan produksinya daripada industri kecil secara individu di luar sentra (Kuncoro, 2003 : 1). Dengan Karakter klaster yang seperti itu dilihat memiliki potensi di dalam usaha pengembangan ekonomi. Karena itu, pola klaster kemudian menjadi salah satu pendekatan (approach) yang menjadi rekomendasi sejumlah ilmuwan dan dipakai oleh pengambil kebijakan di dalam mengembangkan industri di suatu daerah atau negara.

Pendekatan klaster tampaknya merupakan pilihan yang bijaksana bagi pengembangan UMKM di masa mendatang. Dalam penggunaan Pendekatan klaster juga disebut dengan pendekatan yang sistematik dalam upaya mengembangkan UMKM. • Unit – Unit Cluster Klaster merupakan pengelompokan berbagaiperusahaan pada sektor usaha yang sama dalam suatu wilayah tertentu. Dalam suatu klaster terdiri dari perusahaan inti (core industri) yaitu produsen produk utama klaster, industri terkait (related Industries) yaitu usaha penunjang bagi produksi seperti pemasok bahan baku, industri pendukung (supporting industries) dan jasa lainnya yang dalam pengembangannya pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut difokuskan inti saja melainkan secara keseluruhan seperti pedagang perantara.

Kunci keberlangsungan pengembangan klaster yaitu terciptanya kerjasama antara stakeholder dan efisiensi kolektif yang dapat dilakukan pada semua lini tahapan produksi mulai dari penyediaan input produk, proses produksi, pemasaran dan distribusi hingga ke konsumen akhir. Jalinan kerjasama dalam lingkungan usaha klaster memberikan manfaat positif dengan menciptakan rantai nilai produksi yang saling menguntungkan sehingga produktivitas usaha saling dapat ditingkatkan.

• Keuntungan Cluster Dalam pandangan Marshall, sentra-sentra industri itu, yang di dalamnya terdapat industri kecil dan menengah (IKM), telah memperoleh keuntungan karena berada di dalam suatu wilayah yang berdekatan (geographical proximity).

Di antaranya adalah tersedianya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus dan sangat dibutuhkan oleh perusahaanperusahaan (labour pool) dan adanya pertukaran informasi dan gagasan (knowledge spill-over). Keuntungan-keuntungan yang didapat dari kedekatan dengan perusahaan-perusahaan lain itu disebut penghematan eksternal (external economies). Keuntungan demikian berbeda dengan keuntungan akibat penghematan internal (internal economies), yakni penghematan-penghematan biaya yang terjadi di dalam suatu unit perusahaan itu sendiri, termasuk adanya efisiensi.

Dengan memutuskan untuk membangun sebuah klaster, diharapkan akan memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan klaster industri, diantaranya (Yuli, 2011): • Menciptakan manfaat ekonomi dan daya saing.

• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi perusahaan di dalam klaster s erta p eningkatan kemampuan inovasi yang melibatkan lembaga penelitian. • Mengurangi biaya transportasi dan transaksi, meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan memungkinkan terciptanya inovasi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing.

• Memiliki keunggulan dalam memanfaatkan aset sumberdaya secara kolektif untuk mendorong diversifikasi produk dan meningkatkan terciptanya inovasi. • Mendorong terjadinya spesialisasi produksisesuai dengan kompetensi inti dan mendorong transformasi keunggulan komparatif menjadikeunggulan kompetitif (Porter: 1998). Pendekatan strateginya yang tepat adalah melalui clustering, yang berarti program utama peningkatan daya saing UKM (dan koperasi) adalah program pengembangan klaster-klaster (atau sentra-sentra) UKM.

Pendekatan clustering ini sudah terbukti di banyak negara seperti di Eropa dan lainnya, pendekatan ini sangat ampuh dalam meningkatkan kemampuan inovasi dan daya saing global dari UKM.

Di dalam literatur mengenai pengembangan UKM sudah ada kesepakatan bersama bahwa paling tidak ada tiga keuntungan utama dari pengembangan UKM berdasarkan clustering (Tulus, 2001 : 106): • UKM lebih mudah men gatasi semua kekurangan/hambatan d alam segala aspek bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi dan pemasaran, pendanaan, perbaikan mesin, dll, dibandingkan jika UKM beroperasi sendiri-sendiri.

UKM di dalam pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut klaster akan menikmati apa yang dimaksud dengan ”keuntungan ekonomi aglomorasi”. • Lebih efisien dan efektif dalam pemberian bantuan atau kerjasama antara UKM dengan pihak lain, misalnya, UB dalam kegiatan subcontracting, perbankan dalam penyaluran kredit, dan eksportir, pedagang atau distributor dalam pemasaran.

Efek ini disebut juga sebagai “efisensi kolektif”. • Proses peralihan teknologi/pengetahuan dari sumber luar (misalnya dari perusahaan multinasional; MNCs) ke UKM dan penyebarannya antara sesama UKM lebih gampang, lebih efisien, dan lebih efektif di dalam sebuah klaster dibandingkan jika unit- unit UKM sangat terpencar lokasinya satu dari yang lainnya.

Ini artinya juga bahwa inovasi lebih mudah terjadi di dalam sebuah klaster. Pengalaman dari UKM di sentra industri logam di Tegal (Jawa Tengah) membuktikan pentingnya peran dari MNCs dalam peralihan teknologi, di satu sisi, dan penyebaran dari teknologi tersebut antar sesama UKM di dalam sentra tersebut.

Bahkan peran MNCs lebih besar daripada bantuan teknis dari pemerintah lewat penyediaan unit-unit pelayanan teknis (UPT). • Conclusian The Economic Environments Facing Business Pemberlakuan MEA dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap UMKM yang ada. Untuk menghadapi d ampak negatif yang ada, perlu adanya starategi agar UMKM tetap dapat eksis dan terus berkembang. Salah satu strategi tersebut adalah pendekatan klaster. Pendekatan ini dilakukan dengan mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga-lembaga terkait.

Klaster juga merupakan cara untuk mengatur beberapa aktivitas pengembangan ekonomi. Strategi Meningkatkan Daya Saing Industri dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini dilakukan dengan: • Penggunaan kompetensi inti dalam mengupayakan untuk meningkatkan daya saing klaster.

• Menciptakan kunggulan kompetitif yang dimiliki klaster yang didasarkan pada pendekatan RBV. • References Ana Syukriah dan Imam Hamdani, “Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui Comparative Advantage dalam Rangka Menghadapi MEA 2015 Di Temanggung”, dalam Jurnal Economics Development Analysis Journal, Edaj 2 (2) (2013) Husni Mubarok, Manajemen Strategi, Idea, Yogyakarta, 2009. I Wayan Dipta, Revitalisasi Koperasi Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, INFOKOP Volume 20 – Juni 2012 Jaidan Jauhari, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce”, dalam Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol.

2, No. 1, April 2010. Kacung Marijan, Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Klaster, dalam Jurnal INSAN Vol. 7 No.

3, Desember 2005. Kementerian Koperasi dan UKM, Http://Depkop.Go.Id/Index. Diakses Tgl 18 Desember 2014 Pukul 12:30 Mudrajad Kuncoro, “Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif”, Erlangga, Jakarta, 2005. Mudrajad Kuncoro, Irwan Adimaschandra Supomo, Analisis Formasi Keterkaitan, Pola Klaster dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik Di Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, Jurnal Empirika Volume 16, No.1, Juni 2003.

Mudrajat Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan, Erlangga,kota, 2010. Neddy Rafinaldy, “Memeta Potensi Dan Karakteristik UMKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru”, dalam Jurnal Infokop Nomor 29 Tahun Xxii, 2006.

Pearce John A., Robinson Richard B., Formulation, Implementation, and Control of Competitive Strategy, McGraw Hill. 2009 Prihatin Lumbanraja, “Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat Dan Lingkungan Hidup”, dalam Jurnal Ekonomi Vol 14, No 2, April 2001. Rusdin, Bisnis Internasional Dalam Pendekatan Praktik, jilid 1, Alfabetta, Bandung,2002 Sartono, Agus, Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi (4th ed), BPFE, Yogyakarta, 2010.

Sri Susilo,Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Implementasi CAFTA Dan MEA, dalam Jurnal Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus 2010. Suarja, W., Prospek Pengembangan Kredit Usaha Rakyat dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Harian Media Indonesia tanggal 23 November 2007, Jakarta Tedjo Tripomo, Manajemen Strategi, Rekayasa Sains, Bandung, 2005, hlm. 106-107 Tulus T. H Tambunan, Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Tulus T.H. Tambunan, UMKM Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. Widjajani, Gatot Yudoko, Industri Kecil Tradisional Dengan Pendekatan Berbasis Sumber Daya: Studi Kasus Pengusaha Industri Kecil Logam Kiara Condong, Bandung, dalam Jurnal Teknik Industri Vol. 10, No. 1, Juni 2008: 50-64. Yuli Wibowo, et.al, Strategi Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut Yang Berkelanjutan, dalam Jurnal Agritek Volume 12 Nomor 1 Maret 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh.

Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014.

UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 11 Maret 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Penjelasan Atas UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512, agar seluruh orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Mencabut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mencabut dan tidak memberlakukan lagi: • Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86.

• Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759); • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan • Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), Latar Belakang Pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah: • bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri; • bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional; • bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan; • bahwa berdasarkan pertimbangan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan; Dasar Hukum Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah: • Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi; Penjelasan Umum UU Perdagangan Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang- undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Isi UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (bukan dalam format asli): UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: • Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

• Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri. • Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. • Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

• Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

• Jasa adalah setiap layanan dan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. • Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

• Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yeng terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

• Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. • Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi. • Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. • Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

• Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

• Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. • Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

• Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. • Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. • Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean. • Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. • Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.

• Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.

• Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. • Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan. • Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

• Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan. • Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

• Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas: • kepentingan nasional; • pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut hukum; • adil dan sehat; • keamanan berusaha; • akuntabel dan transparan; • kemandirian; • kemitraan; • kemanfaatan; • kesederhanaan; • kebersamaan; dan • berwawasan lingkungan.

Pasal 3 Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan: • meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; • meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri; • meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; • menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting; • meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan; • meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta; • meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional; • meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional; • meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif; • meningkatkan pelindungan konsumen; • meningkatkan penggunaan SNI; • meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan • meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

BAB III LINGKUP PENGATURAN Pasal 4 • Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi: • Perdagangan Dalam Negeri; • Perdagangan Luar Negeri; • Perdagangan Perbatasan; • Standardisasi; • Perdagangan melalui Sistem Elektronik; • pelindungan dan pengamanan Perdagangan; • pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; • pengembangan Ekspor; • Kerja Sama Perdagangan Internasional; • Sistem Informasi Perdagangan; • tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan; • Komite Perdagangan Nasional; • pengawasan; dan • pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut.

• Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: • Jasa bisnis; • Jasa distribusi; • Jasa komunikasi; • Jasa pendidikan; • Jasa lingkungan hidup; • Jasa keuangan; • Jasa konstruksi dan teknik terkait; • Jasa kesehatan dan sosial; • Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; • Jasa pariwisata; • Jasa transportasi; dan • Jasa lainnya.

• Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. BAB IV PERDAGANGAN DALAM NEGERI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 • Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. • Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada: • peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi; • peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; • pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri; • peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan • pelindungan konsumen.

• Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur: • pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah; • penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang; • pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat; • pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; • pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan; • peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; • Perdagangan antarpulau; dan • pelindungan konsumen.

• Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • perizinan; • Standar; dan • pelarangan dan pembatasan. Pasal 6 • Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. • Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Distribusi Barang Pasal 7 • Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. • Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum: • distributor dan jaringannya; • agen dan jaringannya; atau • waralaba.

• Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara: • single level; atau • multilevel.

Pasal 8 Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10 Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Sarana Perdagangan Pasal 12 • Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa: • Pasar rakyat; • pusat perbelanjaan; • toko swalayan; • Gudang; • perkulakan; • Pasar lelang komoditas; • Pasar berjangka komoditi; atau • sarana Perdagangan lainnya.

• Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 • Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. • Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: • pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat; • implementasi manajemen pengelolaan yang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut • fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau • fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Presiden. Pasal 14 • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

• Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 15 • Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. • Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.

• Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). • Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. • Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 • Di luar ketentuan Gudang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat. • Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

Pasal 17 • Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang. • Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 18 • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

• Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 19 • Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g. • Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Bagian Keempat Perdagangan Jasa Pasal 20 • Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: • peringatan tertulis; • penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau • pencabutan izin usaha. • Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional. Bagian Kelima Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pasal 22 • Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

• Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keenam Perdagangan Antarpulau Pasal 23 • Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.

• Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: • menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus; • memperkecil kesenjangan harga antardaerah; • mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdagangannya; • mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; • menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau; • mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri; • mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan • meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Perizinan Pasal 24 • Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. • Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. • Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedelapan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Pasal 25 • Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

• Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. • Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 26 • Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

• Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. • Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27 Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara. Pasal 28 Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 • Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. • Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Pasal 30 • Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. • Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Pasal 31 Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32 • Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib: • mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan • mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

• Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.

• Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

• Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. • Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33 • Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: • distributor; • agen; • grosir; • pengecer; dan/atau • konsumen. • Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

• Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa Pasal 35 • Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: • melindungi kedaulatan ekonomi; • melindungi keamanan negara; • melindungi moral dan budaya masyarakat; • melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; • melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; • melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan; • melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau • pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

• Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 36 Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 37 • Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). • Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

BAB V PERDAGANGAN LUAR NEGERI Bagian Kesatu Umum Pasal 38 • Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. • Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: • peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; • peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan • peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

• Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: • peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; • pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; • penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; • pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan • pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

• Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: • perizinan; • Standar; dan • pelarangan dan pembatasan. Pasal 39 Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara: • pasokan lintas batas; • konsumsi di luar negeri; • keberadaan komersial; atau • perpindahan manusia. Pasal 40 • Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 41 • Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar. • Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kedua Ekspor Pasal 42 • Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. • Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43 • Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor. • Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44 Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir. Bagian Ketiga Impor Pasal 45 • Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.

• Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir. • Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 46 pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

• Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 47 • Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. • Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. • Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 48 Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Bagian Keempat Perizinan Ekspor dan Impor Pasal 49 • Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan. • Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara. • Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

• Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kelima Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Pasal 50 • Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. • Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: • untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; • untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau • untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pasal 51 • Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. • Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. • Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52 • Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.

• Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. • Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. • Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 53 • Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri. Pasal 54 • Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: • untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau • untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

• Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan: • menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; • menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; • melindungi kelestarian sumber daya alam; • meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; • mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau • menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

• Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan: • untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau • untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan. BAB VI PERDAGANGAN PERBATASAN Pasal 55 • Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

• Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. • Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56 • Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat: • tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; • jenis Barang yang diperdagangkan; • nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dalam Daerah Pabean; • wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan • kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

• Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB VII STANDARDISASI Bagian Kesatu Standardisasi Barang Pasal 57 • Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: • SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau • persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. • Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

• Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

• Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: • keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; • daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; • kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau • kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. • Barang yang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

• Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.

• Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Pasal 58 • Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.

• Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 59 Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Bagian Kedua Standardisasi Jasa Pasal 60 • Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. • Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

• Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: • keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; • kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; • kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau • budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.

• Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

• Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

Pasal 61 • Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.

• Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 62 Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara. Pasal 63 Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB VIII PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Pasal 65 • Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

• Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. • Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: • identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; • persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; • persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; • harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan • cara penyerahan Barang.

• Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. • Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB IX PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Pasal 67 • Pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan. • Penetapan kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

• Kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: • pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional; • pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut; • pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain; • pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat; • pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan • pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Pasal 68 • Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan. • Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): • Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan • kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Pasal 69 • Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.

• Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota. • Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

• Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. Pasal 70 • Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

• Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping. • Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri. Pasal 71 • Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

• Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan. • Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB X PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Pasal 73 • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.

• Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi sertausaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. BAB XI PENGEMBANGAN EKSPOR Bagian Kesatu Pembinaan Ekspor Pasal pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut • Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.

• Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.

• Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri. • Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Promosi Dagang Pasal 75 • Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara: • menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau • berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

• Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: • pameran dagang; dan • misi dagang. • Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: • pameran dagang internasional; • pameran dagang nasional; atau • pameran dagang lokal. • Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

• Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor. • Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

Pasal 76 Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait. Pasal 77 • Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.

• Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. • Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 78 • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: • penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan • peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.

• Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional. Pasal 79 • Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.

• Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. • Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 80 • Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri. • Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XII KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Pasal 82 • Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

• Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional. Pasal 83 Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 84 • Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.

• Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. • Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut: • Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

• Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. • Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. • Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.

• Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional. • Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 85 • Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

• Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86 • Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan. • Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 87 • Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

• Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. BAB XIII SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN Pasal 88 • Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian. • Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Pasal 89 • Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.

• Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. • Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90 • Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya. • Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91 Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB XIV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN Pasal 93 Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup: • merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan; • merumuskan Standar nasional; • merumuskan dan menetapkan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan; • menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan; • mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; • melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional; • mengelola informasi di bidang Perdagangan; • melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan; • mendorong pengembangan Ekspor nasional; • menciptakan iklim usaha yang kondusif; • mengembangkan logistik nasional; dan • tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang: • memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan; • melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha; • membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah; • menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa; • mengembangkan logistik nasional guna memastikan ke- tersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan • wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95 Pemerintah Daerah bertugas: • melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan; • melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah; • mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; • memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah; • mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah; • melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah; • mendorong pengembangan Ekspor nasional; • menciptakan iklim usaha yang kondusif; • mengembangkan logistik daerah; dan • tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 • Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang: • menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah; • memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah; • mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan; • melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan • wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. BAB XV KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL Pasal 97 pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional. pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.

• Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur: • Pemerintah; • lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan; • lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan; • lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pelindungan konsumen; • Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan • akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.

• Komite Perdagangan Nasional bertugas: • memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; • memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan; • memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan; • memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri; • membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang; • memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional; • membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan • tugas lain yang dianggap perlu.

• Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden. BAB XVI PENGAWASAN Pasal 98 • Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. • Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99 • Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri. • Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan: • pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau • pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100 • Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

• Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. • Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: • perizinan di bidang Perdagangan • Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; • Distribusi Barang dan/atau Jasa; • pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; • pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; • pendaftaran Gudang; dan • penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

• Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat: • merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang; • merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau • merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

• Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. • Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 101 • Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan. • Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.

• Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 103 • Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

• Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: • menerima laporan atau pengaduan mengenai pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan; • memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan; • memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; • mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan • menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. • Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

• Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. • Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 104 Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105 Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106 Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 108 Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110 Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111 Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 112 • Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

• Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113 Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114 Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 115 Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116 Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 117 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 118 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: • Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759); • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan • Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 120 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 121 Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 122 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Â Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 Â PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR.

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 Â MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN Â Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
Pengertian Ekspor dan Impor – Grameds pasti pernah mendengar atau belajar mengenai ekspor dan impor, bukan? Dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor memiliki peranan yang penting dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi.

Kemudian kegiatan ekspor dan impor menjadi kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan antar-negara. Secara sederhana, suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Sementara kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor. Kegiatan ekspor dan impor lumrah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara berkembang.

Agar Grameds bisa mengingat kembali pengertian dari ekspor dan impor, artikel ini akan menjelaskan secara lengkap pengertian, tujuan, manfaat, dan komoditas kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Simak artikel ini sampai tuntas, ya.

Daftar Isi • Pengertian Ekspor dan Impor • Pengertian Ekspor • Anda Mungkin Juga Menyukai • Tujuan dan Manfaat Ekspor • 1. Mengendalikan Harga Produk • 2. Menumbuhkan Industri Dalam Negeri • 3. Menambah Devisa Negara • 4. Memperbanyak Lapangan Kerja • Komoditas Ekspor Indonesia • 1. Produk Tekstil • 2. Karet • 3. Kelapa Sawit • 4. Kakao • 5. Produk Hasil Hutan • Pengertian Impor • Tujuan dan Manfaat Impor • Komoditi Ekspor dan Impor • 1.

Faktor Alam • 2. Faktor Teknologi • 3. Faktor Biaya Produksi • Barang yang dilarang dalam Ekspor Impor • Prosedur-prosedur Ekspor dan Impor • 1. Surat kontrak penjualan atau Sales Contract Process • 2. Penerbitan Surat Jaminan Pembayaran Importir kepada Eksportir atau Letter of Credit (L/C) Opening Process • 3.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Penerbitan Dokumen Pengapalan atau Pengiriman atau Cargo Shipment Process • 4. Pencairan Dokumen Pengapalan atau Klaim atas Barang yang sudah dibayarkan Importir atau Shipping Documents Negotiations Process • Contoh Kebijakan Ekspor dan Impor • 1. Politik Dumping • 2. Kebijakan perdagangan bebas • 3. Tarif • 4. Pembatasan Impor atau Impor Quota • 5.

Subsidi ekspor Pengertian Ekspor dan Impor Pengertian Ekspor Suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut ekspor. Apa itu daerah pabean? Secara sederhana, daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri atas wilayah perairan, darat, dan udara di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat disebut sebagai kegiatan ekspor.

Sebagai salah satu sektor perekonomian, kegiatan ekspor menduduki peranan yang cukup penting melalui perluasan pasar beberapa negara. Dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Mengapa begitu? Jika negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka ia bisa mengirimkan produk barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Kemudian dalam kegiatan ekspor memiliki istilah yang disebut eksportir.

Apa yang dimaksud dengan eksportir? Secara umum, eksportir merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor.

Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuannya sendiri tergantung dari jenis barang tersebut.

Tidak semua individu atau masyarakat mampu melakukan kegiatan ekspor karena ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Rp 58.000 Jika dibandingkan dengan kegiatan impor, maka kegiatan ekspor jauh lebih mudah untuk dilakukan. Karena kegiatan impor memiliki banyak peraturan yang harus dipatuhi, khususnya dalam hal pajak.

Dalam kegiatan ekpor, hanya ada beberapa produk yang dikenakan pajak ekspor, yakni ekspor rotan, kayu, dan crude palm oil. Kegiatan ekspor mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Kemudian kegiatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di seberang lautan bagi barang-barang tertentu. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan ekspor, yakni ekspor biasa dan ekspor tanpa L/C.

Apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut keduanya terletak pada penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran. Kegiatan ekspor biasa akan melakukan penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku.

Kemudian kegiatan ekspor biasa ditujukan ke pembeli menggunakan L/C. Sedangkan kegiatan ekspor tanpa L/C dapat dilakukan jika departemen perdagangan telah mengeluarkan izin khusus. Tujuan dan Manfaat Ekspor 1. Mengendalikan Harga Produk Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Mengapa?

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Karena produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut.

2. Menumbuhkan Industri Dalam Negeri Suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri disebut ekspor. Aktivitas ekspor juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang melibatkan pasar internasional. Kegiatan ekspor suatu negara akan melahirkan industri-industri lain yang jauh lebih besar. Permintaan ekspor yang meningkat pada suatu produk akan berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara.

Dengan begitu, kegiatan ekspor akan menghasilkan iklim usaha yang lebih kondusif. Kemudian negara tersebut akan membiasakan dirinya untuk bersaing dengan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional. 3. Menambah Devisa Negara Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri.

Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. 4. Memperbanyak Lapangan Kerja Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan.

Komoditas Ekspor Indonesia Indonesia sebagai negara berkembang memiliki lima komoditas ekspor paling besar, yakni komoditas produk tekstil, karet, kelapa sawit, kakao, dan produk hasil hutan. 1. Produk Tekstil Orang Indonesia memang kerap mengimpor produk tekstil dari luar negeri.

Namun, produk tekstil asli Indonesia juga tidak kalah bagus dari negara lain. Indonesia memiliki jumlah industri tekstil yang tergolong banyak dan berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Oleh sebab itu, produk tekstil asli Indonesia menempati peringkat 5 teratas komoditas ekspor. 2. Karet 3. Kelapa Sawit Kelapa sawit merupakan produk yang kerap dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan beberapa produk kecantikan.

Sebagian besar kelapa sawit akan diekspor dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit palm kernel oil. Produk kelapa sawit Indonesia dikirimkan ke beberapa negara, seperti Pakistan, India, dan China. 4. Kakao Grameds tidak perlu heran jika kakao menjadi komoditas kegiatan ekspor di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara penghasil biji kako terbesar ketiga di dunia. Biji kakao yang diekspor nantinya akan diolah menjadi cokelat atau makanan lain. Biji kakao yang terbagi ke dalam beberapa kualitas nantinya akan diseleksi terlebih dahulu sebelum diekspor.

Produk biji kakao yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI akan dikirimkan ke luar negeri. 5. Produk Hasil Hutan Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki prospek perkembangan industri kayu yang bagus dan melimpah. Pulp kertas dan kayu menjadi beberapa hasil hutan yang dikirimkan ke luar negeri. Pengertian Impor Apa yang dimaksud dengan kegiatan impor? Suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri disebut impor.

Perdagangan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan disebut transaksi impor.

Kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain juga dapat diartikan sebagai kegiatan impor. Kegiatan impor yang melibatkan dua negara diwakili oleh kepentingan antar dua negara tersebut. Contoh sederhananya, Indonesia yang tidak memiliki produk gandum harus mendatangkan produk gandum dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri.

Proses pendampingan oleh bea cukai diperlukan saat kegiatan pengiriman barang impor dilakukan dengan skala yang besar.

Secara sederhana, pemerintah akan menerapkan tarif pajak atas setiap produk ke masing-masing importirnya. Tarif pajak tersebut membuat pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut barang impor memiliki harga relatif mahal karena ada beban pajak yang harus dibayarkan konsumen. Jika dibandingkan dengan produk lokal, maka barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal.

Perlu diketahui, tidak semua produk atau barang diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai telah menetapkan peraturan yang memperbolehkan dan melarang masuknya barang impor. Barang impor yang memiliki unsur pornografi, obat-obatan terlarang, hewan, dan senjata api termasuk ke dalam barang yang dilarang masuk.

Tujuan dan Manfaat Impor Memenuhi kebutuhan dalam negeri menjadi tujuan utama kegiatan impor dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor sendiri merupakan bentuk komunikasi atau kerja sama pada tiap negara.

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, tujuan dilakukannya kegiatan impor ialah meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Kemudian kegiatan impor bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya.

Selain itu, kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Secara tidak langsung, kegiatan impor akan mendukung stabilitas negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan tiga poin tujuan kegiatan impor. • Memenuhi kebutuhan dalam negeri • Memperkuat posisi neraca pembayaran. • Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Komoditi Ekspor dan Impor Suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli disebut sebagai komoditi. Jenis komoditi yang akan diekspor pada suatu negara tentu memiliki keunggulannya sendiri.

Kemudian Grameds perlu mengetahui tiga faktor yang dapat memengaruhi keunggulan suatu komoditi, yakni faktor alam, teknologi, dan biaya produksi. 1. Faktor Alam Salah satu faktor yang mampu memengaruhi keunggulan suatu komoditas ialah kondisi geografis pada suatu negeri. Contohnya, Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis memiliki kondisi geografis yang memungkinkan pohon karet tumbuh subur.

2. Faktor Teknologi Dalam proses pembuatan suatu komoditi, pemanfaatan teknologi berpengaruh besar pada kualitas produk itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi yang digunakan akan memengaruhi keunggulan suatu produk komoditi. 3. Faktor Biaya Produksi Selain faktor alam dan teknologi, keunggulan atas suatu komoditi turut dipengaruhi oleh biaya produksi.

Harga suatu barang dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi. Biaya pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut yang semakin rendah akan membuaht harga suatu barang semakin murah. Barang yang dilarang dalam Ekspor Impor Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor, yang meliputi: • Barang dilarang ekspor bidang kehutanan • Barang dilarang ekspor bidang pertanian • Barang dilarang ekspor pupuk subsidi • Barang dilarang ekspor pertambangan • Barang dilarang ekspor cagar budaya • Barang dilarang ekspor sisa dan skrap logam.

Kegiatan ekspor impor tidak semerta-merta dilakukan begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Seperti halnya barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor impor.

Barang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dilarang dalam ekspor haruslah memenuhi kriteria, sebagai berikut: • Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut perlindungan hewan, kesehatan, ikan, tumbuhan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup. • Terkait keamanan nasional, kepentingan nasional, kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.

• Tumbuhan alam dan satwa liar. Selanjutnya barang-barang yang dilarang dalam impor, sebagai berikut: • Dilarang impor berupa gula dengan jenis tertentu • Dilarang impor beras dengan jenis tertentu • Dilarang impor berupa bahan perusak lapisan ozon • Dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas • Dilarang impor berupa barang berbasis sistem pendingin • Dilarang impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3.

Limbah non bahan berbahaya dan beracun atau limbah non-B3. • Dilarang impor berupa perkakas tangan • Dilarang impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri Jika tertarik tentang ekspor impor serta transaksinya, Grameds bisa membaca dan dapatkan bukunya yang tersedia di www.gramedia.com.

Prosedur-prosedur Ekspor dan Impor Dalam mengekspor suatu barang ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Berikut dasar-dasar dalam tata cara ekspor, sebagai berikut: 1. Surat kontrak penjualan atau Sales Contract Process Untuk yang pertama buatlah surat perjanjian berupa dokumen antara eksportir dengan importir. Dokumen tersebut berisi syarat pembayaran, harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan atau pengiriman, asuransi dan sebagainya.

2. Penerbitan Surat Jaminan Pembayaran Importir kepada Eksportir atau Letter of Credit (L/C) Opening Process Berikut proses selanjutnya setelah surat jual beli, yaitu: • Importir meminta bank devisa untuk membuka letter of credit. Surat jaminan atas uang yang akan dibayarkan kepada calon eksportir sesuai kesepakatan yang tertera dalam sales contract. • Bank devisa akan membuka letter of creditdi bank jaringannya yang ada di negara eksportir.

Bank ini disebut advising bank. • Advising Bank memeriksa kebenaran dari letter of creditdari bank devisa calon importir tadi. Setelah itu Advising Bank mengirimkan Letter of Credit sebagai jaminan barang yang diekspor. 3. Penerbitan Dokumen Pengapalan atau Pengiriman atau Cargo Shipment Process Setelah eksportir menerima letter of credit dari Advising Bank, yang dilakukan calon eksportir sebagai berikut: • Calon eksportir memesan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut di perusahaan pengapalan ekspor-impor.

• Lalu calon eksportir wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di Kantor Bea Cukai di pelabuhan. Selain itu calon eksportir harus membayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bankatau bank yang kita pakai dalam pelayanan ekspor dan impor sesuai dengan yang ada di sales contract.

• Selanjutnya perusahaan pengapalan memuat barang dan menyerahkan beberapa dokumen bukti pengapalan. Bukti-bukti itu diserahkan eksportir kepada advising bankuntuk meneruskannya ke bank devisa tempat importir berada. • Importir menerima dokumen pengapalan jika sudah melakukan pembayaran ke bank devisa.

Dokumen penting bagi importir karena merupakan syarat pengambilan barang. Untuk pengambilan barang, importir harus menunjukkan bukti pembayaran terhadap agen jasa pengapalan barang impornya. 4. Pencairan Dokumen Pengapalan atau Klaim atas Barang yang sudah dibayarkan Importir atau Shipping Documents Negotiations Process Merupakan pengambilan uang yang sudah dibayarkan oleh importir ke bank.

Berikut tata caranya: • Setelah menerima dokumen dari pengapalan, eksportir menyiapkan dokumen lain yang disyaratkan letter of credit, seperti invoice, packing list, surat keterangan negara asal, daftar packing, dan lainnya. Setelah lengkap diserahkan ke Advising Bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai di Letter of Credits. • Advising Bank memeriksa kelengkapan dokumen dan keakuratan dokumen pengiriman barang untuk mengeluarkan uang pembayaran.

• Dokumen-dokumen pengirim barang yang lengkap akan dikirimkan ke bank devisa di pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut importir untuk mendapatkan uang pembayaran eksportir • Bank devisa memeriksa kelengkapan dokumen yang diterima. Lalu bank devisa melunasi pembayaran kepada advising bank di Jakarta. • Setelah itu, bank devisa menyerahkan dokumen itu kepada importir yang akan digunakan untuk mengambil barang yang diimpor. Selanjutnya apabila Anda ingin mengimpor suatu barang, maka berikut prosedur-prosedur dalam impor yang bisa Anda lakukan: • Jika mau mengirimkan barang impor dari luar negeri ke Indonesia, menggunakan kapal atau pesawat.

• Meminta kelengkapan dokumen impor original kepada pihak supplier di luar negeri untuk segera dikirimkan ke Indonesia. • Melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor sesuai dengan jenis barang yang diimpor.

• Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank yang sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam pembayaran pajak impor. • Pemberitahuan kepada Bea Cukai dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan juga dokumen impor pelengkapnya. • Setelah itu Bea Cukai akan menetapkan jalur hijau, kuning, merah, atau jalur prioritas terhadap proses impor Anda. • Apabila importasi Anda disetujui, Bea Cukai akan menerbitkan SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

• Jika SPPB terbit, secara hukum barang impor tersebut sudah diijinkan atau legal untuk masuk wilayah Indonesia. • Selanjutnya mengangkut barang impor dari kawasan pabean (TPS atau Airport) ke tempat Anda. Pengangkutan barang biasanya menggunakan transportasi darat seperti truk, bus, mobil. Untuk pengetahuan lebih lanjut mengenai ekspor dan impor, Grameds bisa membaca dan dapatkan bukunya yang tersedia di www.gramedia.com.

Sebagai #SahabatTanpaBatas, kami selalu berusaha untuk menyediakan informasi terbaik dan terbaru untuk kamu. Contoh Kebijakan Ekspor dan Impor Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa kebijakan dalam kegiatan ekspor dan impor barang. Berikut contoh kebijakan ekspor dan impor, sebagai berikut: 1.

Politik Dumping Politik dumping merupakan barang atau jasa di luar negeri dan memasang harga yang lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuan dari Politik Dumping ini untuk meningkatkan pasar di luar negeri dan mematikan persaingan.

Cara ini sering dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Politik dumping terjadi supaya harga pembelian di dalam negeri tidak menurun.

Ada beberapa jenis dari politik dumping, sebagai berikut: • Sporadic Dumping Yaitu dumping dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan Sporadic dumping untuk mencegah penumpukan barang di pasar dalam negeri karena kelebihan produksi suatu barang. • Persistent Dumping Yaitu praktik yang dilakukan secara terus menerus dan menetap, karena perbedaan pasar antara negara importir dan eksportir atau disebut juga diskriminasi harga internasional.

• Predatory Dumping Yaitu bertujuan untuk melumpuhkan saingannya. Saat pesaing jatuh maka pelaku dumping akan menaikkan harga produknya sesuai keinginan. 2. Kebijakan perdagangan bebas Merupakan perjanjian antara kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang.

Jadi perdagangan antar negara memungkinkan arus komoditas dapat keluar masuk kawasan tanpa adanya suatu hambatan. 3. Tarif Tarif merupakan pajak yang dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara.

Semua barang yang masuk ke suatu negara atau daerah akan dikenakan tarif atau pajak sesuai dengan nilai barang. 4. Pembatasan Impor atau Impor Quota Pembatasan impor dilakukan apabila suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Impor quota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang diimpor.

Cara ini dilakukan agar produk dalam negeri tidak tergerus dengan hadirnya produk luar negeri, sehingga pedagang lokal dapat berkompetisi dengan sehat. Selain itu cara membatasi masuknya barang dengan memasang pembatas tarif dan kuota yang berguna untuk memperbaiki neraca suatu pembayaran. 5. Subsidi ekspor Subsidi ekspor merupakan kebijakan dari pemerintah guna mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik.

Subsidi ekspor merupakan pemberian dana dari pemerintah kepada perusahaan agar bisa meningkatkan jumlah ekspor barang. Pasar domestik menggunakan pembayaran langsung, pinjaman bunga rendah, keinginan pajak pengekspor, atau iklan di negara lain dengan pendanaan pemerintah.

Untuk menambah wawasan mengenai ekspor dan impor, Grameds bisa membaca dan dapatkan bukunya yang tersedia di www.gramedia.com. Sebagai #SahabatTanpaBatas, kami selalu berusaha untuk menyediakan informasi terbaik dan terbaru untuk kamu. Penulis: Yufi Cantika Sukma Ilahiah BACA JUGA: • Mengenal Ekspor Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Komoditasnya • Perdagangan Internasional • Dampak Negatif Perdagangan Internasional • Teori-Teori Perdagangan Internasional • Dampak Positif Perdagangan Internasional Baca juga: • Jenis Usaha Perseorangan • Jenis Usaha Kelompok • Pengertian Pasar Barang • Pengertian Permintaan dan Penawaran • Pengertian Uang • Pengertian Inflasi • Pengertian Bank • Prinsip Ekonomi • Pengertian Kelangkaan • Pengertian Ekonomi Makro • Ekonomi Mikro • Resesi Ekonomi • Pertumbuhan Ekonomi • Globalisasi Ekonomi • Ekonomi Kerakyatan • Pelaku Ekonomi • Masalah Ekonomi di Indonesia • Ilmu Ekonomi • Macam Sistem Ekonomi • Macam Badan Usaha Nah Grameds, itulah penjelasan mengenai pengertian ekspor dan impor.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk Grameds yang sedang belajar mengenai perdagangan internasional, ya. Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 126 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 20 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Hubungan Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut • Lifestyle 9 • Manajemen 29 • Marketing 17 • Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya 98 • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 • Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1 • Acèh • Afrikaans • አማርኛ • العربية • مصرى • Asturianu • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Boarisch • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • বাংলা • བོད་ཡིག • Brezhoneg • Bosanski • Català • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Нохчийн • کوردی • Corsu • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Zazaki • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Føroyskt • Français • Furlan • Frysk • Gaeilge • Galego • ગુજરાતી • 客家語/Hak-kâ-ngî • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Magyar • Հայերեն • Interlingua • Íslenska • Italiano • 日本語 • ქართული • Қазақша • 한국어 • Kurdî • Latina • Ladino • Лакку • Lietuvių • Latviešu • Malagasy • Македонски • മലയാളം • Монгол • မြန်မာဘာသာ • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • پنجابی • پښتو • Português • Română • Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut • Scots • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • ChiShona • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Svenska • Kiswahili • தமிழ் • ไทย • Türkmençe • Tagalog • Türkçe • Татарча/tatarça • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Українська • اردو • Tiếng Việt • Winaray • 吴语 • ייִדיש • 中文 • Bân-lâm-gú • 粵語 Pengadilan Salomo, 1617 oleh Peter Paul Rubens (1577–1640) Berkuasa c.

970 — 931 SM Pendahulu Daud Penerus Rehabeam Lahir ± 1000 SM Yerusalem Wafat 931 SM Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Wangsa Wangsa Daud Ayah Daud Ibu Batsyeba Permaisuri Naamah, Putri Firaun, sekitar 700 istri dan 300 selir lainnya Anak Rehabeam Salomo ( bahasa Ibrani: שְׁלֹמֹה; bahasa Ibrani Standar: Šəlomo; bahasa Ibrani Tiberia: Šəlōmōh, bermakna "damai") adalah seorang putra raja Daud, yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud, ayahnya.

Ibunya bernama Batsyeba binti Eliam. Riwayat Salomo terutama diketahui dari catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, yang diyakini paling lambat dilengkapi pada abad ke-4 SM, dan didukung oleh tulisan-tulisan Yahudi dan Kristen Sejumlah peninggalan arkeologis membuktikan sejumlah fakta yang disebutkan dalam catatan-catatan kuno tersebut.

Menurut 2 Tawarikh 1: 1-13 Salomo dikisahkan sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya itu diperolehnya karena anugerah Tuhan. Kitab Amsal, Pengkotbah, Mazmur dan Kidung Agung dipercaya merupakan karya oleh Raja Salomo. Dalam Islam, tokoh ini disebut Sulaiman. Daftar isi • 1 Kelahiran Salomo • 2 Diangkat menjadi raja • 3 Tindakan-tindakan pertama sebagai raja • 3.1 Terhadap Adonia • 3.2 Terhadap imam Abyatar • 3.3 Terhadap Yoab anak Zeruya • 3.4 Terhadap Simei • 3.5 Terhadap anak-anak Barzilai • 4 Kebijaksanaan Salomo • 4.1 Pedang Salomo • 4.2 Kemasyhuran Salomo • 4.3 Kunjungan ratu negeri Syeba • 5 Usaha-usaha Salomo • 5.1 Pembangunan Bait Allah • 5.2 Pembangunan istana dan bangunan-bangunan lain di Yerusalem • 5.3 Kota-kota lain • 5.4 Ibadah di Bait Suci • 6 Kemegahan Salomo • 6.1 Persediaan makanan sehari • 6.2 Kuda dan keretanya • 6.3 Penghasilan dan kekayaan • 7 Akhir pemerintahan Salomo • 7.1 Kesesatan Salomo • 7.2 Lawan-lawan Salomo • 7.3 Akhir hidup • 7.4 Catatan riwayat hidup • 7.5 Terpecahnya kerajaan • 8 Keturunan • 9 Perhitungan waktu • 10 Pandangan agamawi • 10.1 Yudaisme • 10.2 Kristen • 10.3 Islam • 11 Lihat pula • 12 Referensi • 13 Pranala luar Kelahiran Salomo [ sunting - sunting sumber ] Di dalam Kitab 2 Samuel dicatat bahwa Salomo lahir di Yerusalem [1] dan juga terdapat kisah yang melatarbelakangi kelahirannya.

Raja Daud berhubungan gelap dengan Batsyeba, ibu Salomo, ketika perempuan itu masih menjadi istri Uria orang Het, salah seorang pahlawan Daud.

Ketika Batsyeba hamil dari hubungan itu, maka Daud kemudian memerintahkan agar Uria dikirimkan ke garis paling depan dari peperangan supaya ia mati terbunuh. Setelah Uria mati, dan lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi isterinya, dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata TUHAN. [2] TUHAN mengutus nabi Natan kepada Daud untuk membuka kejahatan itu serta hukuman yang akan diberikan TUHAN, sehingga Daud menyesal.

Dan TUHAN menulahi anak yang dilahirkan bekas isteri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.

Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. [3] Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, isterinya; ia menghampiri perempuan itu, dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. TUHAN mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan nabi Natan Ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena TUHAN. [4] Diangkat menjadi raja [ sunting - sunting sumber ] Ketika Daud telah tua, dan diperkirakan tidak lama lagi usianya, Adonia putra Daud dari istrinya, Hagit, mengangkat diri menjadi raja, dengan dukungan panglima Yoab dan imam besar Abyatar.

[5] Pada acara pengangkatan menjadi raja, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja; tetapi nabi Natan, imam Zadok, Benaya bin Yoyada dan para pahlawan, dan Salomo, adiknya, tidak diundangnya.

[6] Nabi Natan memberi nasihat kepada Batsyeba, ibu Salomo, agar memberitahukan hal ini kepada Daud, yang tidak mengetahui akan hal itu, demi menyelamatkan nyawanya serta nyawa Salomo.

Maka Batsyeba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisag, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Batsyeba berlutut, dan sujud menyembah kepada raja.

Raja bertanya: "Ada yang kauingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya: "Tuanku sendiri telah bersumpah demi TUHAN, Allahmu, kepada hambamu ini: Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas takhtaku. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya.

Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abyatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku.

Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya." [7] Selagi Batsyeba berbicara dengan raja, datanglah nabi Natan. Diberitahukan kepada raja: "Itu ada nabi Natan." Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan menanyakan apakah Daud telah memutuskan Adonia menjadi penggantinya karena pada saat yang bersamaan Adonia mengadakan pesta pengangkatannya dengan mengundang orang-orang yang makan minum di depannya sambil berseru: "Hidup raja Adonia!" tetapi tidak mengundang Natan, imam Zadok, Benaya maupun Salomo.

Segera setelah mendapat kepastian dari Natan, maka Daud menyuruh memanggil Batsyeba, dan di depan mereka, Daud menegaskan keputusannya dengan bersumpah, dan berkata: "Demi TUHAN yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadaMu demi TUHAN, Allah Israel, dengan sumpah ini: Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku." Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah; ia sujud menyembah kepada raja, dan berkata: "Hidup tuanku raja Daud untuk selama-lamanya!" [8] Daud segera menyuruh memanggil imam Zadok, nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada.

Setelah mereka masuk menghadap raja, Daud memberi perintah khusus: "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon.

Imam Zadok dan nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel; kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru: Hidup raja Salomo!

Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia; lalu ia akan masuk dan duduk di atas takhtaku, sebab dialah yang harus naik takhta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." [9] Lalu pergilah imam Zadok, nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada, dengan orang Kreti, dan orang Pleti, mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina raja Daud, dan membawanya ke Gihon.

Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru: "Hidup raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling, dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka.

[10] Menurut penuturan Yonatan, putra imam Abyatar, Salomo dengan aman duduk di atas takhta kerajaan. Pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada raja Daud, dengan berkata: Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan takhtanya lebih agung daripada takhtamu. Dan raja Daudpun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya, dan beginilah katanya::"Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas takhtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan." [11] Tindakan-tindakan pertama sebagai raja [ sunting - sunting sumber ] Terhadap Adonia [ sunting - sunting sumber ] Segera setelah Salomo diangkat menjadi raja, Adonia menjadi takut kepadanya, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah.

Lalu diberitahukanlah kepada Salomo: "Ternyata Adonia takut kepada raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata: Biarlah raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang." Lalu kata Salomo: "Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambutpun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi, tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh." Dan raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu.

Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada raja Salomo, lalu Salomo berkata kepadanya: "Pergilah ke rumahmu." Setelah Daud mati, Adonia melakukan upaya kedua kalinya untuk naik tahta dengan menghadap Batsyeba, ibu Salomo, memintanya agar Salomo mengizinkan Adonia menikahi, Abisag, gadis Sunem yang terakhir melayani Daud.

Sekalipun Batsyeba memohonkannya kepada Salomo, Salomo menolak karena memahami maksud jahat di balik permintaan itu. Raja Salomo menjawab ibunya::"Mengapa engkau meminta hanya Abisag, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja! Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada imam Abyatar dan Yoab, anak Zeruya?" Lalu bersumpahlah raja Salomo demi TUHAN: "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini!

Oleh sebab itu, demi TUHAN yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas takhta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikan-Nya: pada pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada; orang ini memancung dia sehingga mati.

Terhadap imam Abyatar [ sunting - sunting sumber ] Imam Besar Abyatar terang-terangan berpihak kepada Adonia dan tidak kepada Salomo.

Setelah Adonia dihukum mati, maka Salomo berkata kepada imam Abyatar: "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan ALLAH di depan Daud, ayahku, dan oleh karena pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abyatar dari jabatannya sebagai imam TUHAN.

Dengan demikian Salomo memenuhi firman TUHAN yang telah dikatakan-Nya di Silo mengenai keluarga Eli. [12] Maka raja Salomo mengangkat imam Zadok menggantikan Abyatar sebagai Imam Besar. [13] Terhadap Yoab anak Zeruya [ sunting - sunting sumber ] Sebelum mati, Daud berpesan kepada Salomo: "Engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter.

Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati." [14] Setelah Daud mati, Salomo menggunakan kesempatan dari permintaan Adonia untuk membunuhnya serta menyingkirkan imam Abyatar yang mendukung Adonia.

Ketika kabar kematian Adonia, dan pemecatan imam Abyatar itu sampai kepada Yoab—memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom—maka larilah Yoab ke kemah TUHAN, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah.

Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo, bahwa Yoab sudah lari ke kemah TUHAN, dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada: "Pergilah, pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah TUHAN serta berkata kepadanya: "Beginilah kata raja: Keluarlah." Jawabnya: "Tidak, sebab di sinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya: "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku." Kata raja kepadanya: "Perbuatlah seperti yang dikatakannya; pancunglah dia dan kuburkanlah dia; dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan.

Dan TUHAN akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan takhtanya akan mendapat selamat daripada TUHAN sampai selama-lamanya." Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung, dan membunuh Yoab, kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun.

[15] Kemudian raja Salomo mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. [13] Terhadap Simei [ sunting - sunting sumber ] Sebelum mati, Daud berpesan kepada Salomo: "Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim.

Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh engkau dengan pedang!

Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kaulakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." [16] Setelah Daud mati, raja Salomo menyuruh memanggil Simei, dan berkata kepadanya: "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar dari sana ke mana-manapun.

Sebab ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada raja: "Baiklah demikian! Seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya.

Dan sesudah lewat tiga tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akhis bin Maakha, raja Gat, lalu diberitahukan kepada Simei: "Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gat." Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gat, kepada Akhis, untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang, dan membawa mereka dari Gat. Ketika diberitahukan kepada Salomo, bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gat, dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei, dan berkata kepadanya: "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi TUHAN dan telah memperingatkan engkau, begini: Ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi ke mana-manapun, pastilah engkau mati dibunuh!

Dan engkau telah menjawab: Baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi TUHAN itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?" Kemudian kata raja kepada Simei: "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kauperbuat kepada Daud, ayahku, maka TUHAN telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya raja Salomo dan kokohlah takhta Daud di hadapan TUHAN sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati.

[17] Terhadap anak-anak Barzilai [ sunting - sunting sumber ] Sebelum mati, Daud berpesan kepada Salomo: "Kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kautunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab merekapun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom." [18] Kebijaksanaan Salomo [ sunting - sunting sumber ] Menurut keterangan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3, setelah Salomo mempersembahkan seribu pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut bakaran di Gibeon, Allah menampakkan diri padanya lewat mimpi, dan berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Salomo.

Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara, dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya: "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun seperti engkau.

Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorangpun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu." [19] Pedang Salomo [ sunting - sunting sumber ] Salah satu kebijaksanaan Salomo digambarkan melalui kisah tentang dua orang perempuan sundal yang memperebutkan seorang anak bayi.

Kedua perempuan itu melahirkan anak, tetapi salah satunya tidak sengaja meniduri anaknya sehingga mati. Sekarang keduanya mengaku sebagai ibu bayi yang masih hidup. Salomo meminta diambilkan sebilah pedang, dan memutuskan bahwa supaya adil, bayi itu harus dibelah dua, dan masing-masing perempuan itu akan mendapatkan setengah.

Ibu sejati sang bayi memohon kepada Salomo agar bayi itu dibiarkan hidup, bahkan ia merelakan bayinya diserahkan kepada perempuan yang satunya, sementara ia tidak mendapatkan bayinya.

Dengan cara itu Salomo berhasil menemukan ibu sejati bayi tersebut. [20] Kemasyhuran Salomo [ sunting - sunting sumber ] Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat, bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. [21] Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir.

Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol; sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3000 amsal, dan nyanyiannya ada 1005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu; ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan.

Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. [22] Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan, dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya.

Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. [23] Kunjungan ratu negeri Syeba [ sunting - sunting sumber ] Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki.

Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Syeba melihat hikmat Salomo, dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian, juru-juru minumannya, dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah TUHAN, maka tercenganglah ratu itu.

Dan ia berkata kepada raja: "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku; engkau melebihi kabar yang kudengar.

Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu! Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta-Nya sebagai raja untuk TUHAN, Allahmu! Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya, dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikan kepada raja seratus dua puluh talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah, dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu.

Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang dikehendakinya, dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya.

[24] Usaha-usaha Salomo [ sunting - sunting sumber ] Pembangunan Bait Allah [ sunting - sunting sumber ] Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi TUHAN.

[25] Pembangunan istana dan bangunan-bangunan lain di Yerusalem [ sunting - sunting sumber ] • Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. • Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut mendirikan gedung " Hutan Libanon", 100 hasta (50 meter) panjangnya, dan 50 hasta (25 meter) lebarnya, dan 30 hasta (15 meter) tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar.

Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela, 3 kali. Dan semua pintu, dan jendela segi empat bangunnya; jendela berhadapan dengan jendela, 3 kali. • Ia membuat juga Balai Saka, 50 hasta (25 meter) panjangnya, dan 30 hasta (15 meter) lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang, dan bertangga di sebelah depannya.

• Dibuatnya juga Balai Singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan, yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. • Gedung kediamannya sendiri, di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. • Bagi anak Firaun, yang diambil Salomo menjadi isterinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu.

• Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam, dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta.

Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat, dan satu jajar balok kayu aras; demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah TUHAN dan balainya. [26] Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya: "Tidak boleh seorang isteriku tinggal dalam istana Daud, raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut TUHAN adalah kudus." [27] Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah TUHAN dan istananya sendiri.

[28] Kota-kota lain [ sunting - sunting sumber ] Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram, raja Tirus, kepadanya, dan menyuruh orang Israel menetap di sana.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Lalu Salomo pergi ke Hamat-Zoba, dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun, dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat.

Ia memperkuat juga Bet-Horon Hulu, dan Bet-Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang, dan berpalang, dan juga Baalat, dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya.

Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang rodi; demikianlah mereka sampai hari ini.

Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit, atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta, dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum raja Salomo: 250-550 orang yang memerintah rakyat.

[29] Ibadah di Bait Suci [ sunting - sunting sumber ] Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi TUHAN di atas mezbah TUHAN yang didirikannya di depan balai Bait Suci, sesuai dengan apa pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya: pada hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun.

Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian, dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam, setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang.

Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam, dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo, dari hari dasar rumah TUHAN diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai.

Dengan demikian selesailah sudah rumah TUHAN. Kemudian Salomo pergi ke Ezion-Geber, dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut, di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram (raja Tirus) mengirim kapal-kapal kepadanya, dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas, yang mereka bawa kepada raja Salomo.

[30] Lagipula hamba-hamba Huram, dan hamba-hamba Salomo, yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana, dan batu permata yang mahal-mahal.

Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah TUHAN dan istana raja, dan juga menjadi kecapi, dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. [31] Kemegahan Salomo [ sunting - sunting sumber ] Raja Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir.

Mereka menyampaikan upeti, dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. [32] Ia membuat banyaknya emas, dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di Daerah Bukit. [33] Persediaan makanan sehari [ sunting - sunting sumber ] Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah tiga puluh kor tepung yang terbaik, dan enam puluh kor tepung biasa, sepuluh ekor lembu gemukan, dan dua puluh lembu gembalaan, dan seratus ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat; ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda, dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur, dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersyeba seumur hidup Salomo.

[34] Kuda dan keretanya [ sunting - sunting sumber ] Salomo mengumpulkan kereta-kereta, dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1400 kereta, dan 12000 orang berkuda dengan 4000 kandang untuk kuda-kudanya, dan kereta-keretanya, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta, dan dekat raja di Yerusalem.

[35] Dicatat ia mempunyai kuda 40000 kandang untuk kereta-keretanya. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja raja Salomo.

Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai, dan jerami untuk kuda-kuda biasa, dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya.

[36] Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dan dari Kewe, dan dari segala negeri. [37] Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 syikal perak, dan seekor kuda sampai 150 syikal; dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het, dan kepada raja-raja Aram.

[38] Penghasilan dan kekayaan [ sunting pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut sunting sumber ] Adapun berat emas, yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar, dan pedagang-pedagang; juga semua raja Arab, dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas, dan perak kepada Salomo.

[39] Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 syikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar; ia membuat juga 300 pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut kecil dari emas tempaan, 300 syikal emas (=3 mina emas) dipakainya untuk setiap perisai kecil; lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung "Hutan Libanon".

[40] Juga Salomo membuat takhta besar dari gading, yang disalutnya dengan emas murni (=emas tua). Takhta itu enam tingkatnya, dan tumpuan kakinya dari emas, yang dipautkan pada takhta itu, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek.

Di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa, sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah-menyebelah; belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan.

[41] Segala perkakas minuman raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung "Hutan Libanon" itu dari emas murni; perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram; dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas, dan perak serta gading; juga kera, dan burung merak.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

{INSERTKEYS} [42] Akhir pemerintahan Salomo [ sunting - sunting sumber ] Ada sisi gelap pada masa pemerintahan Salomo. [43] Dalam kitab 1 Raja-Raja diceritakan bahwa masa pemerintahan Salomo diwarnai dengan berbagai masalah, antara lain Yerobeam bin Nebat yang merasa tidak puas dengan Salomo, dan melarikan diri ke Mesir.

Masalah lainnya adalah cara Salomo memerintah kerajaannya, ia mempunyai 700 isteri, dan 300 gundik dari negera-negara asing, dan membawa ilah-ilahnya masing-masing. [43] Juga Salomo pada masa tuanya mendirikan kuil-kuil ilah lain yang membuatnya jatuh ke dalam dosa.

Di akhir kepemimpinannya, Salomo mendapatkan banyak pemberontakan-pemberontakan dari negeri-negeri tetangga Israel. [44] Kesesatan Salomo [ sunting - sunting sumber ] Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, padahal tentang bangsa-bangsa itu TUHAN telah berfirman kepada orang Israel: "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan merekapun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.

Ia mempunyai 700 isteri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya daripada TUHAN. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, ayahnya.

Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti TUHAN, seperti Daud, ayahnya.

Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molokh, dewa kejijikan sembahan bani Amon.

Demikian juga dilakukannya bagi semua isterinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan, dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu TUHAN menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada TUHAN, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan TUHAN.

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Salomo: "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya, pada waktu hidupmu ini Aku belum mau melakukannya oleh karena Daud, ayahmu; dari tangan anakmulah Aku akan mengoyakkannya.

Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan Kukoyakkan daripadanya, satu suku akan Kuberikan kepada anakmu oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah Kupilih." [45] Lawan-lawan Salomo [ sunting - sunting sumber ] Kemudian TUHAN membangkitkan lawan-lawan Salomo, yakni: • Hadad, orang Edom; keturunan raja Edom.

Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom; 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom.

Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya, dan mengungsi ke Mesir; adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran; mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, raja Mesir.

Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang isteri, yakni adik isterinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir, bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun: "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya: "Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?" Jawabnya: "Aku tidak kekurangan apapun, namun demikian, biarkanlah juga aku pergi." [46] • Rezon bin Elyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, raja Zoba.

Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik; mereka diam di sana, dan di situlah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo; ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad.

Ia muak akan orang Israel, dan menjadi raja atas Aram. [47] • Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja.

Inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja: Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud, ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas; ketika Salomo melihat, bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannyalah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf.

Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi dua belas koyakan; dan ia berkata kepada Yerobeam: "Ambillah bagimu sepuluh koyakan, sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku.

Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang Kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan Aku dan sujud menyembah kepada Asytoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, allah orang Moab dan kepada Milkom, allah bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, seperti Daud, ayahnya.

Bukan dari tangannya akan Kuambil seluruh kerajaan itu; Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hamba-Ku Daud yang telah Kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan-Ku.

Tetapi dari tangan anaknyalah Aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni sepuluh suku. Dan kepada anaknya akan Kuberikan satu suku, supaya hamba-Ku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapan-Ku di Yerusalem, kota yang Kupilih bagi-Ku supaya nama-Ku tinggal di sana.

Maka engkau ini akan Kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel.

Dan jika engkau mendengarkan segala yang Kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mata-Ku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka Aku akan menyertai engkau dan Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang Kubangunkan bagi Daud, dan Aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu Aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya." Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit, dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati.

[48] Akhir hidup [ sunting - sunting sumber ] Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. [49] Catatan riwayat hidup [ sunting - sunting sumber ] Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo, [50] juga tertulis dalam riwayat nabi Natan dan dalam nubuat Ahia, orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido, pelihat itu, tentang Yerobeam bin Nebat.

[51] Pencipta Salomo adalah tuhan Terpecahnya kerajaan [ sunting - sunting sumber ] Setelah Salomo wafat, maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Rehabeam sangat tidak bijaksana, sehingga baru beberapa hari ia memerintah kerajaan Israel langsung terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Israel Utara (disebut "Israel") dengan dukungan 10 suku Israel yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat dan Kerajaan Israel Selatan (disebut " Yehuda") dengan dukungan suku Yehuda dan Benyamin yang dipimpin Rehabeam.

Keturunan [ sunting - sunting sumber ] • Putra mahkota, dan penerus tahta: Rehabeam, dari istrinya Naamah, orang Amon • Putri Tafat, menjadi istri Ben-Abinadab, kepala daerah yang memegang seluruh tanah bukit Dor. [52] • Putri Basmat, menjadi istri Ahimaas, kepala daerah di Naftali.

[53] Perhitungan waktu [ sunting - sunting sumber ] • Salomo menjadi raja pada waktu Daud masih hidup pada masa tuanya. Daud wafat setelah memerintah selama 40 tahun, yaitu 7 tahun 6 bulan di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. • Salomo memerintah selama 40 tahun sampai matinya, dan digantikan oleh putranya, Rehabeam.

• Tahun ke-4 pemerintahan Salomo bertepatan dengan tahun ke-480 setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir (Eksodus). [25] Dengan demikian Salomo mulai memerintah (tahun pertamanya) bertepatan 477 tahun setelah Exodus. • Di akhir 40 tahun masa pemerintahannya, maka kerajaan Israel terpecah dua.

Jadi bertepatan dengan 516 tahun setelah Eksodus. Pandangan agamawi [ sunting - sunting sumber ] Yudaisme [ sunting - sunting sumber ] Raja Salomo berdosa karena mengambil banyak istri asing dan mengumpulkan kuda karena ia mengira mengetahui alasan larangan di Alkitab dan menganggap hal itu tidak berlaku pada dirinya. Kristen [ sunting - sunting sumber ] Ikon Rusia bergambar Raja Salomo.

Dilukiskan memegang model Bait Suci (abad ke-18, iconostasis monastery Kizhi, Rusia). Kekristenan secara tradisional menerima keberadaan sejarah Salomo, meskipun ada sejumlah sarjana modern mempertanyakana paling tidak kepengarangannya atas beberapa kitab di Alkitab. Islam [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Sulaiman Dalam tradisi Islam, Salomo (disebut "Sulaiman") dihormati sebagai seorang Nabi dan Utusan Allah, yang oleh Allah ditunjuk menjadi raja untuk memerintah Kerajaan Israel.

[54] Sebagaimana dalam Yudaisme, Islam mengakui Salomo sebagai putra raja Daud, yang juga dihormati sebagai seorang Nabi dan Raja, tetapi tidak menerima klaim bahwa Salomo beralih menjadi penyembah berhala. Dalam Islam, Salomo dianggap sebagai raja yang diberikan kekayaan harta melimpah oleh Allah dan diberi berbagai kemampuan dan mukijzat oleh Allah seperti dapat berbicara dengan binatang dan Jin di bumi.

Waktu Nabi Muhammad dikisahkan dalam Hadist mencekik Jin Ifrit, ia berkata: Sesungguhnya jin Ifrit telah meloncatiku semalam untuk memutuskan sholatku, maka Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga dapat menangkapnya, lalu aku mencekiknya. "Sungguh aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, lalu pada pagi harinya kalian (anak-anak) semua bisa melihatnya." "Namun aku teringat akan doa saudaraku Nabi Sulaiman, Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku maka beliau pun melepaskan jin ifrit dalam keadaan hina." - (Hadis Shahih.

HR Bukhari dan Muslim) Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Sulayman • Dinasti Salomo • Daftar nama tokoh dalam Alkitab • Bagian Alkitab yang berkaitan: 2 Samuel 5, 2 Samuel 12, 1 Raja-raja 1 sampai 10, 2 Tawarikh 1 sampai 9.

• ^ 2 Samuel 5:14 • ^ 2 Samuel 11 terutama 2 Samuel 11:14-27 • ^ 2 Samuel 12 terutama 2 Samuel 12:1-18 • ^ 2 Samuel 12:24-25 • ^ 1 Raja-raja 1:5-8 • ^ 1 Raja-raja 1:9-10, 26 • ^ 1 Raja-raja 1:11-21 • ^ 1 Raja-raja 1:22-31 • ^ 1 Raja-raja 1:32-35 • ^ 1 Raja-raja 1:36-40 • ^ 1 Raja-raja 1:42-48 • ^ 1 Raja-raja 2:22, 26-27 • ^ a b 1 Raja-raja 2:35 • ^ 1 Raja-raja 2:5-6 • ^ 1 Raja-raja 2:28-34 • ^ 1 Raja-raja 2:8-9 • ^ 1 Raja-raja 2:36-46 • ^ 1 Raja-raja 2:7 • ^ 1 Raja-raja 3:4-15 • ^ 1 Raja-raja 3:16-27 • ^ 1 Raja-raja 3:28 • ^ 1 Raja-raja 4:29-34 • ^ 2 Tawarikh 9:22-24 • ^ 1 Raja-raja 10:1-10,13; 2 Tawarikh 9:1-9,12 • ^ a b 1 Raja-raja 6:1 • ^ 1 Raja-raja 7:1-12 • ^ 2 Tawarikh 8:11 • ^ 2 Tawarikh 8:1 • ^ 1 Raja-raja 9:17-23; 2 Tawarikh 8:2-10 • ^ 2 Tawarikh 8:12-18 • ^ 1 Raja-raja 10:11-12; 2 Tawarikh 9:10-11 • ^ 1 Raja-raja 4:21; 2 Tawarikh 9:26 • ^ 1 Raja-raja 10:27; 2 Tawarikh 1:15; 2 Tawarikh 9:27 • ^ 1 Raja-raja 4:22-25 • ^ 1 Raja-raja 10:25-26; 2 Tawarikh 1:14; 2 Tawarikh 9:25 • ^ 1 Raja-raja 4:26-28 • ^ 2 Tawarikh 1:14; 2 Tawarikh 9:28 • ^ 2 Tawarikh 1:16-17 • ^ 1 Raja-raja 10:14-15; { 2 Tawarikh 9:13-14 • ^ 1 Raja-raja 10:16-17; { 2 Tawarikh 9:15-16 • ^ 1 Raja-raja 10:18-20; 2 Tawarikh 9:17-19 • ^ 1 Raja-raja 10:21-22; 2 Tawarikh 9:20-21 • ^ a b Etienne Charpentier.

1981. Bagaimana Membaca Perjanjian Lama. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 44. • ^ Lasor. 2009. Pengantar Perjanjian Lama 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 363. • ^ 1 Raja-raja 11:1-13 • ^ 1 Raja-raja 11:14-22 • ^ 1 Raja-raja 11:23-25 • ^ 1 Raja-raja 11:26-40 • ^ 1 Raja-raja 11:42-43; 2 Tawarikh 9:30-31 • ^ 1 Raja-raja 11:41 • ^ 2 Tawarikh 9:29 • ^ 1 Raja-raja 4:11 • ^ 1 Raja-raja 4:15 • ^ Qur'an /102 ?translations=33 Al-Baqarah:102 Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Solomon.

• Studi Alkitab: Salomo • (Inggris) Jewish Encyclopedia (1901-1905) • "Ensiklopedia Fakta Alkitab", J.I. Packer; Merrill C. Tenney; William White, Jr., " Pemerintahan Salomo, Tiga Raja yang Pertama di Israel • Daud (+ Batsyeba) • Salomo (+ Naama) • Rehabeam (+ Maakha/Mikhaya) • Abia • Asa (+ Azuba) • Yosafat • Yoram (+ Atalya) • Ahazia* (+ Zibya) • Yoas* (+ Yoadan) • Amazia* • Uzia (Azarya) • Yotam • Ahas (+ Abi) • Hizkia (+ Hefzibah) • Manasye (+ Mesulemet) • Amon (+ Yedida) • Yosia (+ Hamutal dan Zebuda) • Yoahas* • Yoyakim (Elyakim)* (+ Nehusta) Babel—Yesus • Rehabeam (+ Maakha/Mikhaya) • Abia • Asa (+ Azuba) • Yosafat • Yoram (+ Atalya) • Ahazia* (+ Zibya) • Atalya • Yoas* (+ Yoadan) • Amazia* • Uzia (Azarya) • Yotam • Ahas (+ Abi) • Hizkia (+ Hefzibah) • Manasye (+ Mesulemet) • Amon (+ Yedida) • Yosia (+ Hamutal dan Zebuda) • Yoahas* • Yoyakim (Elyakim)* (+ Nehusta) • Yekonya (atau Yoyakhin) • Zedekia Dinasti Hashmonayim • Halaman ini terakhir diubah pada 29 Januari 2022, pukul 19.45.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. {/INSERTKEYS}

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
Bisnis startup merupakan bisnis baru yang sedang dalam tahap pengembangan. Namun dibandingkan dengan bisnis baru, bisnis startup lebih terkenal dengan bisnis yang berhubungan dengan teknologi. Sebelumnya aku pernah membahas Tips Membangun Bisnis Startup, sekarang aku mau bahas tentang ide bisnis startup apa saja yang bisa kamu kembangkan.

Seperti yang kita ketahui, cara memulai bisnis yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan membuat ide bisnis itu sendiri.

Apa sih sebenarnya ide bisnis itu? Ide bisnis merupakan gagasan yang muncul untuk membangun sebuah bisnis. Sebelum kamu membuka suatu bisnis, kamu harus memiliki ide terlebih dahulu.

Dari ide tersebut, kamu akan memetakan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan ide bisnis? Berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan ide bisnis: Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Mendapatkan Ide Startup 1. Temukan permasalahan yang dihadapi masyarakat Bisnis bisa dibangun dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Biasanya bisnis ini disebut dengan sosiopreuner atau bisnis sosial.

Buat kamu yang ingin membangun sosiopreuner, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan lebih peka terhadap kehidupan masyarkat di sekitarmu. Kamu bisa memperhatikan atau bertanya langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan ide tersebut. 2. Lakukanlah riset produk dan bisnis Kamu juga bisa mendapatkan ide bisnis dengan cara melakukan riset produk dan juga bisnis. Riset produk ini bisa kamu lakukan di pasar atau tempat pusat bisnis. Kamu bisa melihat produk apa saja yang laku dipasaran dan juga bagaimana potensi produk tersebut ke depannya.

Kamu yang awalnya tidak memiliki ide, bisa langsung memiliki ide dengan cara berikut. 3. Belajarlah dari kesuksesan orang lain Cerita kesuksesan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut lain juga dapat menciptakan ide-ide bisnis yang baru. Dengan cerita kesuksesan tersebut, seseorang bisa terinspirasi dan mendapatkan ide-ide seperti cerita kesuksesan ataupun ide lainnya. Untuk bisa belajar dari kesuksesan ini kamu bisa mengikuti acara-acara yang mengundang pengusah sukses atau bisa melalui tulisan artikel ataupun video di YouTube.

4. Dapatkan inspirasi dari masalah personal Selain bisa belajar dari kesuksesan orang lain, kamu juga bisa mendapatkan ide dari masalah personal. Misalnya, kamu sering merasa lapar saat kuliah jam pertama dan di saat itu belum ada kantin yang buka. Dengan adanya masalah tersebut, kamu akan mendapatkan inspirasi untuk bisnis makanan yang dijual di jam-jam tersebut agar bisa membantu mahasiswa yang kelaparan. 5. Belajar dari masalah orang lain Jika tadi mendapatkan inspirasi dari masalah personal, kamu juga bisa mendapatkan ide dari masalah orang lain.

Sama konsepnya seperti masalah personal, namun ini kamu dapatkan dari cerita orang lain. 6.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Amati tren yang sedang berkembang Mengamati tren yang sedang berkembang juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ide bisnis. Kamu melakukan survei dengan bertanya kepada target pasar tentang apa yang saat ini sedang tren atau kamu bisa riset langsung di pusat perbelanjaan ataupun melalui marketplace. 8 Ide Startup Paling Menjanjikan Setelah mengetahui darimana kamu bisa mendapatkan ide untuk mengembangkan bisnis startup, sekarang ide bisnis startup seperti apa sih yang bisa kamu kembangkan?

Yuk simak di bawah ini: 1. Ide Startup Hiburan Startup hiburan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini mengakses huburan menjadi lebih mudah dan modern. Kamu pasti menjadi salah satu pengakses startup-startup hiburan seperti Netflix, VIU, Iflix, HBO, dan YouTube. Dengan banyaknya orang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut mengakses startup hiburan, tentu jika kamu membangun startup di bidang ini memiliki kesempatan berkembang yang lebih besar.

Kamu bisa belajar dari startup-startup yang sudah berdiri sebelumnya. Siapa tahu startup milikmu akan menjadi salah satu startup besar seperti Netflix. 2. Akses Layanan Online Akses layanan online menjadi salah satu startup yang sangat menjanjikan di era revolusi industri 4.0 ini. Kamu bisa membangun startup pesan-antar makanan, startup transportasi, startup antar-kirim barang, startup token listrik, startup pemesanan tiket, dan lainnya.

Dengan startup ini kamu bisa memberikan layanan mulai dari membeli barang, mengantar barang, sampai pembayaran bisa dilakukan dengan startup milikmu. Jangan lupa, gunakan juga website untuk memaksimalkan branding dan pemasaran digital.

Manfaatkan Paket Hosting Murah dari Qwords.com untuk membuat website startup dengan performa optimal, sehingga bisa mendatangkan banyak calon pelanggan 3. Ide Startup Dunia Perempuan Perempuan memiliki kebiasaan unik saat mengakses internet. Jika biasanya laki-laki hanya mengakses game dan media sosial, perempan lebih beragam dalam mengakses startup.

Mulai dari tips kecantikan, gosip selebritis, resep makanan sampai perawatan kucing menjadi sesuatu yang menarik bagi perempuan. Kamu bisa lho menjadikan ini peluang bisnis. Kamu bisa mendirikan startup yang mengulas dunia perempuan, termasuk yang bisa kamu coba adalah startup perkembangan kehamilan sampai perhitungan siklus menstruasi.

4. Ide Startup Dunia Anak Jika dulu anak selalu identik dengan permainan-permainan yang melibatkan gerak fisik seperti lompat tali, kelereng, ataupun go back to the door namun di era perkembangan teknologi permainan anak ikut beralih. Karena itu kamu bisa membangun startup dengan pasar khusus anak-anak, mulai dari hiburan, permainan, ataupun pendidikan khusus. Bukan hanya akan membantu anak untuk dapat mengakses konten di internet, stratup dunia anak juga bisa diakses oleh orang tua.

Kamu bisa membuat startup seperti pematauan perkembangan anak, tips perawatan anak, pendidikan anak, dan lainnya yang sangat menarik bagi orang tua. 5. Ide Startup Konsultasi Kesehatan Kamu pasti tahu aplikasi Klik Dokter?

Atau layanan kesehatan Alodokter? Ya, aplikasi-aplikasi di atas merupakan salah satu startup di bidang konsultasi kesehatan.

Di zaman yang serba teknologi seperti sekarang ini, orang-orang memang ingin segalanya serba praktis, termasuk dalam hal konsultasi kesehatan. Jika biasanya untuk dapat berkonsultasi dengan dokter harus ke rumah sakit dan bertemu langsung dengan dokter, kini layanan konsultasi bisa dilakukan secara online.

Kamu juga bisa lho menjadi salah satu penyedia layanan ini. 6. Ide Startup Jasa Penerjemah Penerjemah menjadi salah satu bidang yang sangat dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang ini.

Dengan terbukanya akses ke luar negeri, akan banyak orang yang membutuhkan jasa menerjemahkan dari atau ke bahasa asing. Kamu bisa menjadikannya sebagai peluang pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut startup. Selain bisa menjadi wadah bagi orang yang membutuhkan jasa penerjemah, kamu juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi para translator.

7. Ide Startup Perawatan Hewan Memelihara hewan peliharaan saat ini menjadi sesuatu yang diminati banyak orang. Terlebih untuk kalangan dengan ekonomi menengah ke atas. Dengan adanya peluang ini, kamu bisa nih membuka bisnis startup di bidang perawatan hewan, mulai perawatan kucing, anjing, ataupun jenis reptil.

8. Ide Startup di Dunia Pendidikan Startup di bidang dunia pendidikan sangat menjanjikan di tengah perkembangan internet saat ini. Kamu pasti tahu Ruangguru, bukan?

Guruguru merupakan salah satu startup di bidang pendidikan yang saat ini sangat terkenal di Indonesia. Tidak hanya startup pendidikan yang menyediakan video pembelajaran seperti Ruangguru, kamu juga bisa membangun startup pendidikan yang mempertemukan guru dengan murid secara online ataupun layanan guru privat yang akan mempertemukan guru dengan murid secara langsung.

Startup di Indonesia Sejak beberapa tahun terakhir muncul startup-startup baru di Indonesia. Pada awalnya, bisnis startup ini hanya sebuah bisnis kecil sampai akhirnya kini beberapa di antaranya disebut sebagai unicorn. Unicorn adalah perusahana rintisan swasta yang memiliki nilai kapitalisasi lebih dari $ 1 milliar. Siapa sajakah startup-startup itu?

1. Gojek Gojek merupakan perusahaan startup di bidang transportasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gojek didirikan pada tahun 2010 dan pada Juli 2016 Gojek telah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Playstore.

Selain itu, Gojek juga memiliki layanan pembayaran yang bernama Gopay. Selian ada di Indonesia, Gojek kini telah melebarkan sayapnya di Thailand, Singapura, dan Vietnam. Gojek didirikan karena pengalaman pribadi Nadiem Makarim sebagai pelanggan ojek pangkalan.

Saat itu Nadiem melihat sebagian besar waktu pengemudi ojek hanya menunggu penumpang di pangkalan. Padahal jika bisa mendapatkan banyak pelanggan, penghasilan dari ojek lumayan besar. Selain sulitnya mendapatkan pelanggan bagi tukang ojek, penumpang juga tidak bisa mendapatkan ojek setiap saat. Penumpang harus mendatangi pangkalan untuk mendapatkan ojek. Dari pengalaman dan keresahan ini, Nadiem menemukan peluang layanan yang mempertemukan penumpang dengan tukang ojek.

Saat ini Gojek memiliki 17 fitur dan layanan, yaitu: • Goride, layanan transportasi sepeda motor. • Gosend, layanan transportasi barang.

• Gofood, layanan pemesanan makanan. • Gobox, layanan pengantaran barang berukuran besar. • Goclean, layanan membersihkan rumah. • Goglam, layanan kecantikan. • Gomassage, layanan pijat. • Gotix, layanan pembelian tiket. • Gocar, layanan transportasi dengan mobil. • Goauto, layanan montir. • Gomed, layanan pembelian obat. • Gopulsa, layanan pembelian pulsa pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut. • Goshop, layanan belanja barang.

• Gobills, layanan berbagai pembayaran. • Gopay, layanan pembayaran digital. • Godeals, layanan pemberian diskon. • Gobluebird, layanan taksi yang kerja sama dengan Blue Bird Group. 2. TaniHub TaniHub merupakan startup yang fokus di bidang pertanian. TaniHub terkenal setelah Joko Widodo yang saat itu masih berstatus sebagai calon presiden menyebut TaniHub dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden.

TaniHub didirikan oleh Ivan Arie dan Pamitra Wineka dan merupakan bagian dari TaniGroup. Tanihub memiliki dua layanan yaitu e-commerce pertanian TaniHub dan platform tekfin TaniFund. 3. Ruangguru Ruangguru merupakan salah satu startup di bidang pendidikan yang paling heboh di Indonesia sepanjang tahun 2019. Ruangguru menjadi perhatian karena melakukan promosi besar-besaran di televisi. Mulai dari menjadikan artis ternama sebagai brand ambassador dan juga menayangkan acara di beberapa televisi sekaligus.

Selain itu, Ruangguru menjadi perhatian setelah CEO Ruangguru yaitu Adamas Belva menjadi salah satu Staf Khusus Presiden. 4. Amartha Amartha didirikan oleh Andi Taufan Garuda Putra pada tahun 2010. Amartha memiliki tujuan memberikan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank untuk mengembangkan usahanya.

Taufan memulai pilot project pada tahun 2009 dengan modal Rp 10 juta yang berasal dari modal pribadi. Dari modal tersebut, Taufan memberikan pendanaan secara berkelompok dengan jumlah anggota 15 sampai 25 ibu rumah tangga. 5. OVO OVO merupakan salah satu pembayaran digital yang ada di Indonesia.

Saat ini OVO menjadi salah satu unicorn di Indonesia dengan nilai sekitar $ 2,9 milliar pada Oktober 2019. Pada awalnya OVO didirikan mulai tahun 2004 dengan PT Visionet Internasional yang dibentuk oleh PT Multipolar Tbk dalam pemenuhan kebutuhan EDC Lippo Bank. Pada 2016 OVO berkembang menjadi aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan. 6. Bukalapak Bukalapak merupakan e-commerce yang didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhammad Farin Rasyid pada tahun 2010.

Pada awalnya Bukalapak merupakan toko online yang membuat pelaku UKM mampu mengenalkan produk mereka ke dunia maya. Saat ini, selain sebagai marketplace, Bukalapak juga membantu meningkatkan penjualan warung tradisional melalui layanan Mitra Bukalapak. Pada tahun 2019 Bukalapak memiliki lebih dari 4,5 juta pedagang online, 70 juta mengguna aktif bulanan, 1,9 juta mitra warung, dan rata-rata dua juta transaksi per hari.

Kesimpulan Tahap pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis startup adalah dengan menemukan ide. Ada beberapa ide bisnis startup yang bisa kamu kembangkan, salah satunya adalah startup di bidang pendidikan.

Kamu pasti sudah tahu Ruang Guru, bukan? Ruang Guru merupakan salah satu startup di bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Mengembang bisnis startup diperlukan kiat-kiat agar terus bergerak maju. Salah satunya adalah dengan mengelola keuangan dengan baik. Kamu bisa menggunakan pencatatan manual dengan Microsoft Excel atau menyewa jasa akuntan.

Namun selain dua pilihan itu, ada satu cara lagi untuk mempermudah pengelolaan keuangan bisnismu, yaitu dengan penggunaan software akuntansi dari Kledo. Software Akuntansi Kledo memiliki kelebihan yaitu bisa diakses di mana saja, penyimpanan berbasis cloud, dapat menampilkan grafik yang cantik, dan juga harga yang terjangkau.

Related Posts: • 30 Peluang Usaha di Indonesia Paling Menjanjikan,… • Lakukan Tips Ini untuk Membangun Bisnis Startup yang Sukses • 6 Bisnis Franchise Paling Menguntungkan di… • 5 Bisnis Jaman Now Paling Menjanjikan • 10 Pekerjaan Freelance Paling Menjanjikan, Berani Coba?

• 5 Peluang Usaha di Desa Paling Menjanjikan Halo, saya Ogi Sigit, Co-founder JogjaCamp dan IDwebhost. Sekarang sedang membidani lahirnya Kledo. Dalam blog bisnis UKM ini, saya dan tim membagikan cerita tentang pengalaman berbisnis dari nol, bagaimana rasanya membuat startup dan bagaimana scale-up. Jika ada yang ditanyakan, atau ada masukan, silakan kontak tim kledo melalui whatsapp di 0823-8333-4000 Semoga bermanfaat!

Cari untuk: Artikel Terbaru • Cadangan Kerugian Piutang: Definisi, Fungsi, Metode, dan Pencatatannya • Cost Center: Pembahasan Lengkap dan Bedanya dengan Profit Center • Revenue Stream: Pengertian, Contoh, Manfaat, Jenis, dan Cara Meningkatkannya • Conversion Cost dan Prime Cost: Definisi dan Perbedaanya • Apa Itu Prive? Berikut Pembahasan dan Contoh Jurnalnya Artikel Pilihan • Contoh Template Invoice Terbaik untuk Bisnis, Gratis!

Artikel Terpopuper • Contoh Surat Lamaran Kerja Terbaik, Dijamin Lolos HRD! 36.6k views • Mau Daftar Sertifikasi Halal MUI? Ini Syarat yang Harus Dipenuhi 32k views • Ingin Membuat Ringkasan Eksekutif? Yuk Pelajari Contohnya di Sini! 30.7k views • Saatnya Mengajukan Pinjaman Modal Tanpa Riba di Pinjaman BRI Syariah 27.4k views • 8 Ide Bisnis Startup Paling Menjanjikan di Indonesia 24.6k views
KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah yg bejudul“ Hukum Perikatan”.

Adapun. makalah ini telah saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan Makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, saya menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya.

Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka saya membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki Makalah Hukum Perikatan.

Saya mengharapkan semoga dari Makalah Hukum Perikatan ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap pembaca. JakartaMaret 2017 Penyusun DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………. Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN • Latar Belakang…………………………………………………………………………………. • Rumusan Masalah……………………………………………………………………………. • Tujuan ……………………………………………………………………………………………. BAB II PEMBAHASAN • Pengertian dari Perikatan ………………………………………………………………….

• Pengaturan Perikatan…………………………………………………………………………. • Unsur-Unsur Perikatan………………………………………………………………………. • ketentuan umum dalam perikatan ………………………………………………………. • Macam-macam dari Perikatan…………………………………………………………… • Hapusnya perikatan ………………………………………………………………………….

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan……………………………………………………………………………………. 3.2 Refrensi …………………………………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa setiap harinya mereka melakukan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut. Hal-hal seperti membeli suatu barang atau menggunakan jasa angkutan umum, perjanjian sewa-menyewa hal-hal tersebut merupakan suatu perikatan.

Perikatan di Indonesia diatur pada buku ke III KUHPerdata(BW).

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Dalam hukum perdata banyak sekali hal yang dapat menjadi cangkupannya, salah satunya adalah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut menimbulkan perikatan.

Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu : • Apa Pengertian dari Perikatan ? • Pengaturan apa saja yang ada di Perikatan?

• Apa saja yang menjadi bagian dari Unsur-Unsur Perikatan? • Apa yang dimaksud dengan ketentuan umum dalam perikatan ? • Apa saja Macam-macam dari Perikatan? • Bagaimana cara menghapuskan perikatan ? 1.3 Tujuan • Mengetahui apa Pengertian dari Perikatan • Mengetahui apa saja Unsur-unsur Perikatan • Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis perikatan • Untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghapuskan perikatan BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Perikatan Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”.

Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum.

Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum( legal relation). Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. perikatan yang terdapat dalam bidang- bidang hukum tersebut di atas dapat dikemukakan contohnya sebagai berikut: • Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

• Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya. • Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya. • Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya. Perikatan Dalam arti Sempit Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan meliputi semua perikatan dalam bidang- bidang hukum tersebut.

Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja,yang menurut sistematika Kitab Undang- Undang hukum Perdata diatur dalam buku III di bawah judul tentang Perikatan. Tetapi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta kekayaanitu meliputi hukukm benda dan hukum perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam arti sempit.

• Ukuran nilai Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu timbul karena perbuatan orang, apakah perbuatan itu menurut hukum atau melawan hukum. Objek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang semuanya itu selalu dapat dinilai dengan uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu adalah uang. Dalam kehidupan modern ini uang merupakan ukuran yang utama.

• Debitur Dan Kreditur Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur. Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi.

Tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya jika pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbale balik.

Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak meneriam sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur.

2.2 Pengaturan Perikatan Perikatan diatur dalam Buku KUH Perdata. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang.

Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III (Pasal 1352 dan 1353), dan Bab IV KUH Perdata yang belaku bagi perikatan umum.

Adapun bagian khusus meliputi Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan. Pengaturan nama didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam Undang-Undang. Sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu : • Tidak dilarang Undang-Undang • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum • Tidak bertentangan dengan kesusilaan Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUH Perdata menetukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanijian maupun karena Undang-Undang.

Dengan kata lain, sumber peikatan adalah Undang-Undang dan perikatan. Dalam pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang terjadi karena Undang-Undang dirinci menjadi dua, yaitu perikatan yang terjadi semata-mata karena ditentukan dalam Undang-Undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatana orang. Perikatan yang terjadi karena perbuatan orang, dalam pasal 1353 KUH Perdata dirinci lagi menjadi perbuatan menurut hukum (rechmatig daad) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

2.3. Unsur-Unsur Perikatan a. Subjek perikatan Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan Undang-Undang. Pelaku perikatan terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus: • Ada pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut menyatakan kehendaknya sendiri • Tidak ada paksaan dari pihak manapun • Tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan • Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan b.

Wenang berbuat Setiap pihak dalam dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak (ijab kabul). Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan memberi sesuatau kepada yang dan menerima seseuatu dari pihak lain. Dengan kata lain, persetujuan kehendak (ijab kabul) adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak.

Setiap hak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut: • Sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh • Walaupun belum dewasa, tetapi sudah pernah menikah • Dalam keadaan sehat akal (tidak gila) • Tidak berada dibawah pengampuan • Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain Persetujuan pihak merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak dalam setiap perikatan.

Persetujuan kehendak juga menetukan saat kedua pihak mengakhiri perikatan karena tujuan pihak sudah tercapai. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa perikatan menurut sistem hukum prdata, baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak pihak-pihak, sedangkan persetujuan kehendak adalah pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan pihak-pihak sehingga kedua pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut pihak memperoleh hak masing-masing.

Bagaimana jika halnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak lainnya tidak memperoleh hak dalam perikatan ?

dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi yang merugikan pihak lain. Dengan kata lain, perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak. c. Objek perikatan Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda.

Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimilik dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya. Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat dan dipindahkan, seperti motor, mobil, hewan ternak.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan diangkat, seperti rumah, gedung. Apabila benda dijadikan objek perikatan, benda tersebut harus memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut adalah : • Benda dalam perdagangan • Benda tertentu atau tidak dapat ditentukan • Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud • Benda tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang atau benda halal • Benda tersebut ada pemiliknya dan dalam pengawasan pemiliknya • Benda tersebut dapat diserahkan oleh pemiliknya • Benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasar alas hak sah d.

Tujuan Perikatan Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

2.4. Ketentuan Umum dan Khusus Dalam penerapannya, ketentuan umum dalam Bab I-IV Buku III KUH Perdata diberlakukan untuk semua perikatan, baik yang sudah diatur dalam Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V-XVIII maupun yang diatur dalam KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata bahwa: “semua perjanjian yang mempunyai nama tertentu maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan umum yang dimuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Yang dimaksud dengan “bab ini dan bab yang lalu” dalam pasal ini adalah bab Bab II tentang perikatan yang timbul dari pejanjian dan Bab I tentang perikatan pada umumnya. Penerapan ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur secara khusus, dalam ilmu hukum dikenal dengan adagium iex specialis deroget legi generali. Artinya, ketentuan hukum khusus yang dimenangkan dari ketentuan hukum umum. Maknanya jika mengenai suatu hal sudah diatur secara khusus, ketentuan umum yang mengatur hal yang sama tidak perlu diberlakukan lagi.

Jika suatu hal belum diatur secara khusus, ketentuan umum yang mengatur hal yang sama diberlakukan. Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan karena adanya suatu persetujuan atupun perjanjian, melainkan dikarenakan karena adanya undang- undang yang menyatakan akibat perbuatan orang, lalu timbul perikatan.

Perikatan yang timbul karena undang- undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan undang- undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikanlagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (pasal 1352 dan 1353 KUHPdt).

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa (zaakwarneeming) diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUHPdt, pembayaran tanpa hutang (onverschuldigde betalling) diatur dalam pasal 1359 sampai dengan 1364 KUHPdt.

Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPdt. Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan kepada harta kekayaan orang laindan dapat ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkankerugian pada orang lain. Dalam hukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort.

Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsure- unsure yang terdapat didalamnya, unsure- unsure tersebut adalah : • Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.

• Tanpa mendapat kuasa (perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulisan. • Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri. • Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.

• Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfatnya atau dapat mengerjakan segala pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut yang termasuk urusan itu.

• Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum. Atau bertindak tidak bertentangan dengan undang- undang. Hak dan kewajiban pihak- pihak Karena perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan undang- undang, maka hak dan kewajiban tersebut dapat diperinci sebagai tersebut di bawah ini : • Hak dan kewajiban yang mewakili, ia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban.

• Hak dan kewajiban yang diwakili, yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti rugi, atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu. Pembayaran Tanpa Hutang Menurut ketentuan pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali.

Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Dikira ada hutang tetapi sebenarnya tidak ada hutang. Pembayaran yang dilakukan itu sifatnya sukarela, melainkan karena kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Tetapi kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada sebenarnya tidak ada. Dengan demikian ada kewajiban undang- undang bagi pihak yang menerima pembayaran itu yang mengembalikan pembayaran yang telah ia terima tanpa perikatan. Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige Daad) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsure sebagai berikut : • Perbuatan itu harus melawan hukum • Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian • Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan • Antara perbuatan dan kerugian yang timbulharus ada hubungan kausal Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi Perbuatan melawan hukum dapat ditujukan pada benda milik orang lain.

Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin dapat menimbulkan kerugian pisik ataupun kerugian nama baik(martabat). Kerugian pisik atau jasmani misalnya luka, cedera, cacat tubuh. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pisik atau jasmani banyak diatur dalam perundangan- undangan di luar KUHPdt, misalnya undang- undang perburuhan.

apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan dikarenakan kesengajaan atau kurang hati- hati pihak lain, undang- undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka atau cacat tersebut. Ganti kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

Penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jadi dapat dimasukkan perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik seseorang. Lain daripada itu, yang terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perbutan yang telah dilakukan itu adalah memfitnah. Dengan demikian, berlakulah ketentuan pasal 314 KUHP penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana(pasal 1373 KUHPdt).

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Sering sekali orang mengatakan bahwa apakah badan hukum itu dapat melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Alasannyakarena badan hukum tidak dapat melakukan kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam lapangan hukum pidana, seperti halnya manusia pribadi. Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut, lebih dahulu perlu dikemukakan berbgai teori mengenai badan hukum ada 3 macam yaitu: • Teori fictie(perumpamaan), menurut teori ini badan hukum itu pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut sebagai manusia, terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya.

Atas dasar ini badan hukum tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu pengurusnya. Dengan demikian berdasarkan teori fictie ini, badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dapat digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan melalui pasal 1367 KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada keadaan yang bertentangan dengan kenyataan.

• Teori orgaan (perlengkapan), menurut teori ini, badan hukum itu sama dengan manusia pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum. • Teori yurisdische realiteit, menurut teori ini, badan hukum adalah realitas yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Badan Hukum Perdata dan Publik Ada dua macam badan hukum dilihat pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut sudut pembentukannya, yaitu badan hukum pidana dan badan hukum public.

Badan hukum perdata dibentuk berdasarkan hukum perdata, sedangkan pengesahannya dilakukan pleh pemerintah. Yang disahkan itu pada umumnya adalah anggaran dasar badan hukum itu.

Pengesahan dilakukan dengan pendaftaran anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang, pengesahan tersebut diperlukan supaya badan hukum yang dibentuk itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang- undang. Badan hukum perdata ini misalnya, perseroan terbatas, yayasan .koperasi. Badan Hukum public dibentuk dengan undang- undang oleh pemerintah. Badan hukum public ini merupakan badan- badan kenegaraan, misalnya Negara republicIndonesia, daerah Tiongkok I, daerah tingkat II, dan lain- lain.

Badan hukum public ini dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan pemerintah Negara badan hukum public harus berdasarkan undang- undang. Jika dalam menjalankan tugasnya, badan hukum public itu melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPdt.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum public dalam menjalankan kekuasaannya itu mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang- undang. Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang- undang.

Dalam hal ini hakim yang akan menentukan. Namun demikian, jika perbuatan yang dilakukan itu adalah kebijaksanaan penguasa(pemerintah), ini bukan lagi wewenang hakim, karena sudah masuk dalam bidang politik.

2.5 Macam-macam Perikatan Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau menurut jenis prestasi pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut harus dipenuhi, atau menurut jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu. • Perikatan Bersyarat Perikatan bersyarat (voorwaardelijk verbintenis) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi, baik dalam menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadi peristiwa (Pasal 1253 KUHP dt).

Perikatan bersyarat di bagi tiga yaitu : • Perikatan dengan syarat tangguh, Apabila syarat peristiwa itu terjadi, maka perikatan di laksanakan (Pasal 1263 KUHP dt). Misalnya Oki setuju apabila Ramdan adiknya mendiami pavilium rumahnya setelah menikah.

Nah, nikah adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Sifatnya menangguhkan pelaksanaan perikatan. Jika ramdan menikah, maka Oki wajib menyerahkan pavilium rumahnya untuk didiami oleh Ramdan. • Perikatan dengan syarat batal, Disini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi (Pasal 1265 KUHP dt).

Misalnya, Arlita setuju apabila Regi kakaknya mendiami rumah Arlita selama dia tugas di Perancis dengan syarat bahwa Regi harus mengosongkan rumah tersebut apabila Arlita selesai studi dan kembali ke tanah air.

Di sini syarat “ selesai dan kembali ke tanah air ” masih akan terjadi dan belom pasti terjadi. Akan tetapi, jika syarat tersebut terjadim perikatan akan berakhir dalam arti batal. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu Syarat ketetapan waktu adalah pelaksaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang di tetapkan. Misalnya Anis berjanji kepada Yesi bahwa ia akan membayar utangnya dengan hasil panen sawahnya yang sedang menguning pada tanggal 1 agustus 2014.

Dalam hal ini hasil panen yang sedang menguning sudah pasti karena dalam waktu dekat, Anis akan panen sawah sehingga pembayaran utang pada tanggal 1 agustus 2014 sudah dipastikan. • Perikatan Manasuka ( Boleh Pilih) Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan mansuka karena, debitor boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan.

Namun, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian benda yang satu dan benda sebagian benda yang lainnya.

Jika debitor telah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor (Pasal 1272 dan 1273 KUHP dt). Misalnya, Rima memesan barang elektronik berupa radio tape recorder ataustereo tape recorder di sebuah toko barang elektronik dengan harga yang sama, yakni Rp 2.500.000,00.

Dalam hal ini, pedagang tersebut dapat memilih yaitu menyerahkanradio tape recorder atau stereo tape recorder.Akan tetapi, jika diperjanjikan bahwa Rima (Pemesan) yang menentukan pilihan, pedagang memberitahukan kepada Rima bahwa barang pesanan sudah tiba, silahkan memilih salah satu dari benda objek perikatan tersebut. Jika Rima telah memilih dan menerima satu dari dua benda itu, peerikatan berakhir.

• Perikatan Fakultatif Perikatan Fakultatif yaitu perikatan dimana debitor wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi itu, dia dapat mengganti prestasi lain. Misalnya, Agung berjanji kepada Rian untuk meminjamkan mobilnya guna melaksanakan penelitian. Jika Agung tidak meminjamkan Karena rusak, dia dapat mengganti dengan sejumlah uang transport untuk melaksanakan penelitiannya.

• Perikatan Tanggung-Menanggung Pada perikatan tanggung-menanggung dapat terjadi seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Apabila kredior terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini, setiap kreditor, berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang. Jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitor dibebaskan dari utangnya dan perikatan hapus (Pasal 1278 KUHP dt).

Jika pihak debitor terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung menanggung pasif, setiap debitor wajib memenuhi prestasi seluruh utang dan dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitor saja, membebaskan debitor –debitor lain dari tuntutan kreditor dan perikatannya hapus (Pasal 1280 KUHP dt) Berdasarkan observasi, perikatan yang banyak terjadi dalam praktiknya adalah perikatan tanggung-menanggung pasif yaitu : • Wasiat, Apabila pewaris memberikan tugas untuk melaksanakan hibah wasiat kepada ahli warisnya secara tanggung-menanggung.

• Ketentuan Undang-UndangDalam hal ini undang-undang menetapkan secara tegas perikatan tanggung menanggung dalam perjanjian khusus. Perikatan tanggung menanggung secara tegas diatur dengan perjanjian khusus, yaitu sebagai berikut ; • Persekutuan firma (Pasal 18 KUHD), Setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas semua perikatan. • Peminjaman benda (Pasal 1749 KUHPdt), Jika bebereapa orang bersama-sama menerima benda karena peminjaman, meka masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman benda itu.

• Pemberian kuasa (Pasal 1181 KUHPdt) ,Seorang penerima kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili dalam suatu urusan yang menjadi urusan mereka bersama. Mereka bertanggung jawab untuk seleruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat pemberian kekuasaan. • Jaminan orang (borgtoch,pasal 1836 KUHPdt), Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penjamin sebagai seorang debitor yang sama untuk utang yang sama, mereka itu untuik masing-masing terikat untuk seluruh utang.

6. Perikatan Dapat Dibagi Dan Tidak Dapat Dibagi Suatu perikatan dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada : • Sifat benda yang menjadi objek perikatan.

• Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Perikatan dapat atau tidak dapat dibagi bisa terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia sehingga akan timbul maslah apakah pemenuhan prestasi dapat dibagi atau tidak antara para ahli waris almahrum itu. Hal tersebut bergantung pada benda yang menjadi objek perikatan yang penyerahannya atau pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak, baik secara nyata maupun secara perhitungan ( Pasal 1296 KUHPdt).

Akibat hukum perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah bahwa perikatan yang tidak dapat dibagi, setiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasi kepada setiap debitor dan setiap debitor wajib memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Dengan dipenuhinya prestasi oleh seorang debitormembebaskan debitor lainnya dan perikatan menjadi hapus.

Pada perikatan yang dapat dibagi, setiap kreditor hanya dapat menuntut suatu bagian prestasi menurut perimbangannya, sedangkan setiap debitor hanya wajib memenuhi prestasi untuk bagiananya saja menurut perimbangan. • Perikatan dengan Ancaman Hukuman Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitor apabila dia lalai memenihi prestasinya. Ancaman hukuman ini bermaksut untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak.

Disamping itu, juga sebagai upaya untuk menetapkan jumlah ganti keruguan jika memang terjadi wanprestasi. Hukuman itu merupakan pendorong debitor untuk memenuhi kewajiban berprestasi dan untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah di deritanya. Misalnya, dalam perjanjian dengan ancaman hukuman, apabila seorang pemborong harus menyelesaikan pekerjaan bangunan dalam waktu tiga puluh hari tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia dikenakan denda satu juta rupiah setiap hari terkampat itu.

Dalam hal ini, jika pemborong itu melalaikan kewajibannya, berarti dia wajib membayar denda satu juta rupiah sebagai ganti kerugian untuk setiap hari terlambat.

• Perikatan Wajar Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan wajar (natuurlijke verbintenis, natural obligation). Dalam undang-undang hanya dijumpai Pasal 1359 ayat (2) KUHPdt.

Karena itu, tidak ada kesepakatan antara para penulis hukum mengenai sifat dan akibat hukum dari perikatan wajar, kecuali mengenai satu hal, yaitu sifat tidak ada gugatan hukum guna memaksa pemenuhannya.

Kata wajar adalah terjemaahan dari kata aslinya dalam bahasa Belanda “natuurlijk” oleh Prof. Koesoemadi Poedjosewojo dalam kuliah hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Perikatan wajar bersumber dari Undang-Undang dan kesusilaan seta kepatutan (Moral and equity). Bersumber pada Undang-Undang, artinya keberadaan perikatan wajar karena ditentukasn oleh Undang-Undang. Jika Undang-Undang tidak menentukan, tidak ada perikatan wajar.

Bersumber dari kesusilaan dan kepatutan, artinya keberadaan perikatan wajar karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaaan hati yang iklas dari pihak debitor.

Hal ini sesuai benar dengan sila kedua pancasila dan dasar Negara Republik Indonesia. Ada contoh-contoh yang berasal dari ketentuan undang-undang adalah seperti berikut ini : • Pinjaman yang tidak diminta bunganya, Jika bunganya dibayar, tidak dapat dituntut pengembaliannya (Pasal 1766 KUHPdt) • Perjudian dan pertaruhan, Undang-Undang tidak memberikan tuntutan hukum atas suatu utang yang terjadi karena perjudian karena perjudian pertaruhan ( Pasal 1788 KUHPdt).

• Lampau waktu, Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa (lampau waktu) dengan lewatnya tenggang waktu tiga puluh hari tahun. • Kepailitan yang di atur dalam undang-undang kepailitan. 2.6 Hapusnya Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu: • Pembayaran Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda.

Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda. • Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan Jika debitor telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaries, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditor itu kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian, perikatan menjadi hapus ( Pasal 1404 KUH Perdata ).

Supaya penawaran pembayaran itu sah perlu dipenuhi syarat-syarat : • Dilakukan kepada kreditor atau kuasanya; • Dilakukan oleh debitor yang wenang membayar; • Mengenai semua uang pokok, bunga, dan biaya yang telah ditetapkan; • Waktu yang ditetapkan telah tiba; • Syarat dimana utang dibuat telah terpenuhi; • Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui; dan • Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaries atau juru sita disertai oleh dua orang saksi.

• Pembaruan Utang ( Novasi ) Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru. Dalam hal utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan, yang disebut “ Novasi Objektif”. Disini utang lama lenyap. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subyeknya), maka jika debitornya yang diganti, pembaruan ini disebut “Novasi Subjektif Pasif” jika kreditornya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”.

Dalam hal ini utang lama lenyap. • Perjumpaan Utang (kompensasi) Dikatakan ada penjumpaan utang apabila utang piutang debitor dan kreditor secara timbale balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan itu utang piutang lama lenyap. Supaya utang itu dapat diperjumpakan perlu dipenuhi syarat-syarat : • Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama; • Utang itu harus sudah dapat ditagih; dan • Utang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnnya (pasal 1427 KUH Perdata) Setiap utang apapun sebabbnya dapat diperjumpakan, kecuali dalam hal berikut ini : • Apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya, misalnya karena pencurian; • Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan; • Terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan napkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita (Pasal 1429 KUH Perdata) ; • Utang-utang Negara berupa pajak tidak mungkin dilakukan perjumpaan utang (yurisprudensi); dan • Utang utang yang timbul dari perikatan wajar tidak mungkin dilakukan perjumpaan hutang (yurisprudensi).

5. Pencampuran Utang Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, Pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu tangan. Pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada pencampuran hutang ini utang piutang menjadi lenyap. • Pembebasan Utang Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus.

Menurut ketentuan pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan suatu hutang tidak boleh didasarkan pada persangkaan, tetapi harus di buktikan. Pasal 1439 KUH Perdata menyatakan bahwa pengembalian surat piutang asli secara sukarela oleh kreditor kepada debitor merupakan bukti tentang pembebasan utangnya.

• Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut benda yang terutang Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut musnah, tidak dapat lagi diperdangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitor, dan sebelum dia lalaimenyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan; perikatan menjadi hapus (lenyap) akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya, kerena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitor (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya.

Meskipun debitor lalai menyerahkna benda itu dia juga akan bebas dari perikatan itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama measkipun sudah berada di tangn kreditor.

• Karena pembatalan Menurut ketentuan pasala 1320 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya, salah satu pihak belum dewasa atau tidak wenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan” (vernietigbaar, voidable).

Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri melalui dua cara, yaitu : • Dengan cara aktif, Yaitu menuntut pembatalan melalui pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan. • Dengan cara pembelaan, Yaitu menunggu sampai digugat di muka pengadilan negeri untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan itu.

Untuk pembatalan secara aktif, Undang-undang memberikan pembatasan waktu, yaitu lima tahun (pasal 1445 KUH Perdata), sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu. • Berlaku Syarat Batal Syarat batal yang dimaksud disini adalah ketentuan isis perikatan yang disetujui oleh kedua pihak, syarat tersebut apabila dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal (nietig, void) sehingga perikatan menjadi hapus.

Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada asasnya selalu berlaki surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perkatan. • Lampau Waktu (Daluarsa) Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperolah sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Atas dasar ketentuan pasal tersebut dapat diketahui ada dua macam lampau waktu yaitu : • Lampau waktu untuk memperolah hak milik atas suatu benda disebutacquisitieve verjaring. • Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan disebut extinctieve verjaring. Menurut ketentuan pasal 1963 KUH Perdata, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasar pada daluarsa (lampau waktu) harus dipenuhi unsur-unsur adanya iktkad baik; ada alas hak yang sah; menguasai benda it uterus-menerus selama dua puluh tahu tanpa ada yang mengggugat, jika tanpa alas hak, menguasai benda itu secara terus-menerus selama 30 tahun tanpa ada yang mengugat.

Pasal 1967 KUH perdata menentukan bahwa segala tuntutan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa, dengan lewat waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunujukkan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang berdasar pada iktikad buruk.

Benda bergerak yang bukan bunga atau piuatang yang bukan atas tunjuk (niet aan toonder), siapa yang menguaisainya dianggap sebagai pemiliknya. Walaupun demikian, jika ada orang yang kehilangan atau kecurian suatu benda, dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurigainya benda itu, dia dapat menuntut kembali bendanya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari tangan siapapun yang menuasainya.

Pemegang benda terakhir dapat menuntut pada orang terakhir yang menyerahkan atau menjual kepadanya suatu ganti kerugian (pasal 1977 KUH Perdata). Daluarsa tidak berjalan atau tertangguh dalam hal-hal seperti tersebut berikut ini: • Terhadap anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan; • Terhadap istri selam perkawinan (ketentuan ini tidak berlaku lagi) • Terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu tidak terpenuhi; dan • Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan mengenai hutang-piutangnya (pasal 1987-1991 KUH Perdata).Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu: BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan, Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam bidang hukum pribadi (personal law).

Dalam kita undang-undang hukum perdata pasal 1331 ayat 1 dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undag-undnag bagi mereka yang membuatnya, artinya apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memeuni unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pebgawasab dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan didepan hakim.

Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

3. 2 Daftar Pustaka http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2008/07/makalah-hukum-perikatan.html?m=1 http://rima-suryani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-hukum-perikatan.html Cari untuk: • Tulisan Terakhir • ARTICLES ON ECONOMIC AND ACCOUNTING WHICH CONTAINED IF CONDITIONAL SENTENCE • Unsur-unsur konsumen dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • Pembajakan Ciptaan Secara Online • Masalah yang dihadapi oleh Konsumen dalam Kegiatan Perdagangan Online • Kodifikasi dan Unifikasi Hukum • Komentar Terbaru • Arsip • Oktober 2017 • Juli 2017 • Mei 2017 • Januari 2017 • November 2016 • Oktober 2016 • Juni 2016 • Mei 2016 • April 2016 • Januari 2016 • Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut 2015 • September 2015 • Kategori • Uncategorized • Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com • UG Cari untuk: • Tulisan Terakhir • ARTICLES Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut ECONOMIC AND ACCOUNTING WHICH CONTAINED IF CONDITIONAL SENTENCE • Unsur-unsur konsumen dalam undang-undang No.

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • Pembajakan Ciptaan Secara Online • Masalah yang dihadapi oleh Konsumen dalam Kegiatan Perdagangan Online • Kodifikasi dan Unifikasi Hukum • Komentar Terbaru • Arsip • Oktober 2017 • Juli 2017 • Mei 2017 • Januari 2017 • November 2016 • Oktober 2016 • Juni 2016 • Mei 2016 • April 2016 • Januari 2016 • November 2015 • September 2015 • Kategori • Uncategorized • Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.comPengertian Pasar Persaingan Sempurna – Apakah pernah terpikir di benak kamu bahwa pasar yang ada di perkotaan adalah salah satu jenis pasar persaingan sempurna?

Atau mungkin kamu tidak sadar bahwa tempat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sebenarnya adalah pasar persaingan tidak sempurna dan ada monopoli harga di dalamnya yang dilakukan oleh para penjualnya? Oleh sebab itu, untuk memahami mengenai apa itu pasar persaingan sempurna beserta ciri dan juga contohnya, penting untuk kita lakukan. Sebab, jenis pasar ini mempunyai harga jual yang cukup stabil dan terjaga. Itu artinya, tidak ada penjual ataupun pembeli yang bisa mempengaruhi harga pasar dari produk yang dijual.

Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mensejahterakan sekaligus. Sebab, di dalam sistem pasar tersebut, permintaan dan penawaran akan berjalan secara seimbnag dan didasari dengan hubungan batin yang cukup kuat antara produsen dan konsumen.

Berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna, karena di dalam pasar persaingan sempurna memiliki sistem transaksi jual beli produk yang tidak bisa dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang hanya dikendalikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan transaksi di dalam pasar persaingan sempurna akan didasari oleh rasa ingin membantu antar sesama. Sementara untuk produk yang ditawarkan oleh penjual adalah produk yang memang diperlukan oleh masyarakat secara umum.

Sekalipun struktur dan juga metode pasar yang satu ini sangat baik untuk menciptakan suatu iklim perdagangan yang saling menguntungkan.

Namun tidak semua orang akan paham tentang apa arti dari sistem pasar ini yang sebenarnya. A. Pengertian Pasar Persaingan Sempurna Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu satu sistem pasar dimana para pembeli dan penjual hadir dalam jumlah yang sama banyak. Akan tetapi, sistem pasar ini tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam mempengaruhi harga. Mengutip dari buku pendidikan Ekonomi yang ditulis oleh Alam S, Pasar memiliki arti sebagai sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual beli barang maupun jasa.

Jika diartikan dalam arti luas, maka pasar bisa diartikan sebagai sebuah proses dimana penjual dan pembeli melakukan interaksi untuk menetapkan harga kesepakatan dan juga keseimbangan atas tingkat harga berdasarkan penawaran dan juga permintaan.

Namun apabila dilihat dari jenis produk atau barang yang diperjualbelikan, maka pasar akan dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Untuk pasar faktor produksi merujuk pada semua hal yang diperlukan oleh produsen sebagai input produksi barang atau produk siap pakai. Biasanya, faktor produksi akan dijual oleh rumah tangga konsumsi kepada rumah tangga produksi.

Hal tersebut bisa kita lihat dari bagaimana proses penyewaan tanah untuk pembangunan sebuah pabrik, bagaimana sulitnya proses mencari pekerjaan, dan sulitnya mengelola perusahaan yang memerlukan biaya dalam jumlah yang besar.

Sedangkan untuk barang konsumsi akan dijual oleh rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi. Hal tersebut bisa kita lihat dari proses penjualan barang siap konsumsi. Contohnya saat ibu-ibu berbelanja di pasar untuk membeli sayuran, para pelajar yang membeli buku di toko buku, dan lainnya. Selain itu, ada pula hal-hal yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan juga kinerja perusahaan yang ada di dalam pasar. Misalnya saja terkait skala produksi, jumlah perusahaan, dan juga jenis produksi yang disebut dengan struktur pasar.

Di dalam suatu negara, struktur pasar bisa bergerak dari dalam pasar persaingan sempurna hingga ke pasar persaingan tidak sempurna. B. Ciri-ciri Dari Pasar Persaingan Sempurna Jenis pasar ini tercipta karena mempunyai prinsip yaitu tidak akan ada satupun pelaku usaha atau pemilik bisnis yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Selain itu, tidak ada satupun penjual yang mempunyai sumber mobilitas yang tergolong pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut dengan harga serta pengguna yang fleksibel.

Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, berikut ini adalah beberapa ciri pasar persaingan sempurna yang perlu kamu pahami. 1. Ada Banyak Penjual dan Pembeli yang Ada di Dalam Pasar Jika dilihat secara kasat mata, maka ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang sebenarnya akan bisa langsung terlihat.

Bahkan, orang-orang awam yang jarang sekali pergi ke pasar juga bisa membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk ciri yang pertama di dalam pasar persaingan sempurna adalah ada banyak penjual dan pembeli yang melakukan berbagai kegiatan transaksi disana. Jumlah penjual dan juga pembeli yang banyak tersebut membuat jenis pasar ini mempunyai harga jual dagangan yang relatif stabil.

Tak hanya itu, jenis pasar ini juga cenderung terhindar dari risiko monopoli oleh satu pihak saja. Interaksi yang yang dilakukan oleh para pembeli dan juga penjual dianggap sebagai sebuah faktor penentu atau pengikut harga. Dengan kata lain, jumlah penjual dan pembeli yang banyak, maka harga jual akan tetap sama. Tidak peduli apakah stok produk yang ditawarkan sedang menipis atau tidak.

Price taker atau penentu harga tersebutlah yang nantinya akan membuat jenis pasar ini mempunyai sifat datum atau memiliki harga yang cenderung stabil dan tidak pernah berubah meskipun barang sedang sedikit atau banyak.

Dengan begitu, kondisi pasar akan selalu kondusif dan para pembeli ataupun penjual tidak akan ada yang dirugikan. 2. Terdapat Praktik Free Entry dan Free Pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut Ciri-ciri berikutnya dari pasar persaingan sempurna adalah terdapat kebebasan bagi para penjual untuk membuka ataupun menghentikan usaha mereka di dalam pasar. Penjual yang ada di pasar persaingan sempurna bisa dengan bebas membuka usaha dan menghentikannya bergantung dengan kondisi pasar pada saat itu.

Apabila dirasa penjualan mereka tidak begitu menguntungkan atau bahkan mendatangkan kerugian, maka para penjual bisa sewaktu-waktu menghentikan kegiatan dagangnya.

Akan tetapi, ketika kondisi pasar sedang meningkat dan bisa memberikan banyak keuntungan, maka para penjual juga dapat secara langsung melanjutkan proses jualannya. Dengan adanya praktik free entry dan free exit ini adalah salah satu kelebihan dari sistem pasar persaingan sempurna yang tidak bisa ditemukan di jenis pasar lainnya. Untuk jenis pasar lain, para penjual seolah sudah terikat di dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga para penjual di luar pasar pasar persaingan sempurna tidak dapat dengan bebas membuka ataupun menutup usaha mereka.

Sebab, mereka telah sepakat melalui surat perjanjian sebelum memutuskan untuk berjualan. 3. Produk yang Diperjualbelikan Bersifat Serupa Perusahaan atau produsen yang berjualan di dalam pasar persaingan sempurna mempunyai sifat yang homogen atau bisa digantikan dengan produk yang dijual oleh orang lain. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa produk yang dijual di dalam pasar persaingan sempurna bersifat sama atau serupa dan bisa diganti dengan produk lain yang identik.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Dengan kata lain, ketika kamu mengunjungi penjual beras yang ada di dalam pasar tersebut dan melihat kualitas beras yang dijual, maka kamu juga bisa memperoleh produk serupa di pedagang lainnya.

Bukan hanya tentang kualitas saja, kuantitas barang yang dijual oleh semua penjual yang ada di dalam pasar persaingan sempurna juga tergolong sulit untuk dicari letak keberadaannya. Oleh sebab itu, jenis pasar ini dikenal dengan pasar yang mempunyai barang dagangan yang bersifat homogen atau serupa.

4. Tak Ada Celah Informasi Tentang Pasar Antara Penjual dan Pembeli Di dalam jenis pasar persaingan sempurna, semua penjual dan pembeli mengetahui betul tentang keadaan pasar dan juga patokan harga barang yang dijual.

Semua hal seperti halnya patokan harga dan fluktuasi sudah dipahami oleh para pemilik bisnis yang berjualan di jenis pasar ini. Pengetahuan mengenai kondisi pasar oleh para penjual tersebut menyebabkan penjualan di pasar ini dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Sehingga setiap sumber daya yang ada di pasar digunakan semuanya untuk menghasilkan simbiosis mutualisme untuk pihak konsumen dan juga produsen.

Bukan hanya itu saja, pengetahuan mengenai harga jual terhadap suatu produk tertentu juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Potensi penjualan yang menurunkan harga untuk menaikkan penjualan akan sangat kecil terjadi. Dimana risiko kerugian untuk para pembeli yang memperoleh harga jual lebih tinggi yang dipatok sendiri oleh para penjual juga hampir tidak akan terjadi.

Oleh karena itu, pasar persaingan sempurna bisa menjamin tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas transaksi disini. 5. Mobilitas Sumber Ekonomi Terjadi Secara Sempurna dan Merata Adapun ciri pasar persaingan sempurna yang terakhir yaitu minimnya kesulitan ketika sumber dayanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hal tersebut pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut pada kesamaan tempat produksi yang ada di dalam pasar tersebut.

Contohnya saja yaitu persamaan yang ada pada metode pembuatan hingga cara menawarkan produk kepada pembeli. 6. Terdapat Standarisasi Produk Karena produk yang dijual di dalam jenis pasar ini bersifat homogen, maka ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna yaitu terdapat standarisasi produk. Dimana kesetaraan produk tersebut bisa menjadi luaran industri yang umum dan dapat membuat persaingan antar penjual menjadi lebih seimbang.

Oleh sebab itu, pasar persaingan sempurna biasanya akan didukung dengan produk-produk yang berkualitas standar. 7. Tiap Produsen Mempunyai Pangsa Pasar Sendiri Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pasar persaingan sempurna mempunyai target pasar yang seimbang untuk tiap penjual yang menawarkan produk homogen.

Oleh karena itu, para produsen tidak bisa bersaing melalui harga. Jadi tidak ada ruang atau celah untuk menaikkan harga secara tertutup atau eksklusif. Sehingga sistem pasar persaingan sempurna menuntut produsen untuk mengejar pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut kualitas produk yang secara umum digunakan untuk sebuah produk homogen. C. Contoh Pasar Persaingan Sempurna yang Ada di Indonesia Sesungguhnya, mencari sistem pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia tidak terlalu sulit.

Ada banyak sekali contoh dari jenis pasar yang satu ini dengan komoditi dagang yang bermacam-macam jenis. Berikut ini adalah beberapa contoh pasar persaingan sempurna yang perlu kamu pahami: 1. Pasar Beras Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia.

Seperti yang kita tahu bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri. Sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok dijual di jenis pasar persaingan sempurna.

Pasar beras sendiri mempunyai segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak, dan kebebasan dalam berjualan. 2. Pasar Sayur dan Buah Selain pasar beras, ada pula jenis pasar sayur dan juga buah-buahan yang termasuk ke dalam sistem pasar persaingan sempurna berikutnya.

Sama seperti beras, buah dan juga sayur merupakan salah satu komoditi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat secara umum. Walaupun tidak sebanyak beras, tapi masyarakat Indonesia juga masih perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Untuk harga jual sayur dan buah di dalam pasar merupakan hasil dari kegiatan tawar menawar antara penjual dan pembeli.

pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut

Sehingga tidak akan ada pihak yang memaksakan kehendaknya untuk mempengaruhi harga dan juga merugikan pihak lain. 3. Bursa Efek atau Pasar Modal Contoh dari pasar persaingan sempurna berikutnya adalah bursa efek atau pasar modal.

Jenis pasar ini memang bukanlah pasar yang menjual produk kebutuhan masyarakat secara umum. Namun, karena mempunyai ciri atau karakteristik seperti di atas, pasar modal termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna.

Untuk kamu yang belum memahami hal tersebut, harga produk yang dijual di dalam pasar modal sudah ditentukan oleh suatu sistem. Di dalam jenis pasar ini, tidak akan ada pihak yang dapat mempengaruhi harga jual saham yang ada di dalam bursa efek. Oleh sebab itu, bursa efek menjadi salah satu contoh dari jenis pasar persaingan sempurna.

4. Pertokoan Minyak Wangi atau Parfum Ini adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna selanjutnya. Ada beberapa tempat yang memang khusus digunakan oleh para pedagang parfum untuk menjajakan produk minyak pedagang yang mendatangkan barang dari luar disebut. Pertokoan semacam itu mempunyai ciri khas yaitu menjual produk serupa atau homogen, dalam hal ini adalah produk minyak wangi.

Oleh sebab itu, persaingan yang terjadi relatif sempurna. Sebab, apabila salah satu toko menjual produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi, maka mereka berpotensi kehilangan pembeli.

5. Pertokoan Baju atau Pakaian Batik Di beberapa pasar batik yang cukup besar seperti Pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta, Pasar Klewer yang ada di Surakarta, dan Pasar Grosir Setono yang ada di Pekalongan mempunyai banyak sekali toko yang menjual produk serupa yaitu batik. Sebagai salah satu jenis pakaian yang disukai banyak orang, baju batik mempunyai permintaan yang cukup elastis.

Hal tersebut tentu semakin menumbuhkan persaingan di jenis pasar persaingan sempurna. Permintaan baju atau kain batik sebagai suatu produk homogen biasanya masih bisa dibedakan dengan model batiknya.

Mulai dari batik cap, tulis, dan juga print, hingga kualitas kain yang digunakan. Oleh sebab itu, pasar persaingan sempurna dari pasar batik ini tidak terlalu mencolok. Demikian beberapa penjelasan mengenai apa itu pasar persaingan sempurna dan beberapa contohnya yang ada disekitar kita. Nah, sekarang kita sudah memahami tentang apa dan bagaimana sistem pasar persaingan sempurna.

Untuk kamu yang mempunyai pemahaman lebih pada jenis-jenis pasar beserta sistemnya, tentu kamu akan lebih mudah untuk melakukan analisis dan juga observasi terhadap sebaran produk ataupun barang yang ada di pasar. Apabila kamu mempunyai keahlian semacam itu, maka kamu dapat membangun karirmu di bidang pemasaran. Rekomendasi Artikel : • Pengertian Motif Ekonomi • Pengertian Prinsip Ekonomi • Pengertian Kegiatan Ekonomi • Pengertian Kelangkaan • Pengertian Ekonomi Makro • Ekonomi Mikro • Resesi Ekonomi • Pertumbuhan Ekonomi • Globalisasi Ekonomi • Ekonomi Kerakyatan • Pelaku Ekonomi • Masalah Ekonomi di Indonesia • Ilmu Ekonomi • Macam Sistem Ekonomi • Sistem Ekonomi Sosialis • Sistem Ekonomi Liberal • Sistem Ekonomi Campuran • Sistem Ekonomi Terbuka • Ekonomi Kerakyatan • Peran Rumah Tangga Pemerintah • Jenis Kegiatan Ekonomi Recent Post • Cara Mengirim Artikel Ke Koran Tribun yang Perlu Kamu Tahu Mei 6, 2022 • Cara Membuat Contoh Proposal Bisnis Plan yang Baik dan Benar Mei 6, 2022 • 8 Rekomendasi Spidol Kain Terbaik untuk Melukis Mei 6, 2022 • Tips Membangkitkan Semangat Kerja & Penyebab Semangat Kerja Menurun Mei 6, 2022 • 70 Ucapan Selamat Idul Fitri Lengkap Mei 6, 2022 • Menu Sahur Enak, Mudah, dan Praktis Mei 6, 2022 • 5 Contoh Surat Pengunduran Diri Mei 6, 2022 • 11 Cara Menghilangkan Ngantuk Secara Efektif Mei 6, 2022 • Menghilangkan Bau Ketiak Secara Efektif Mei 6, 2022 • Rekomendasi Buku Hijrah Muslimah Mei 6, 2022

UJI KINERJA PPG DALJAB 2020




2022 www.videocon.com