Ppat singkatan dari

ppat singkatan dari

Mungkin beberapa dari kamu masih ada yang belum tahu apa itu notaris dan apa jasa notaris. Padahal, kita sering melihat kata-kata itu di pinggir-pinggir jalan. Pengertian tentang profesi notaris sendiri sudah tercantum dengan jelas di Pasal 1 Ayat 1 UU 2/2014. Pasal tersebut menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ppat singkatan dari dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Lalu, apa saja kewenangan notaris? Seperti apa sih macam-macam pengurusan administratif yang membutuhkan jasa notaris? Simak ulasan Lifepal berikut ini! Kewenangan notaris Sebelum membahas tentang jasa notaris, kita perlu mengetahui terlebih dulu apa saja kewenangan yang dimiliki notaris. Mengenai kewenangan, kamu bisa menemukannya pada Pasal 15 UU 2/2014: “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.” Selain kewenangan di atas, notaris juga memiliki kewenangan lainnya sesuai yang tercantum pada undang-undang tersebut, di antaranya: • Mengesahkan tanda tangan dan ppat singkatan dari kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

• Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. • Membuat salinan dari asli surat ppat singkatan dari bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

• Melakukan pengesahan kecocokan surat salinan dengan surat aslinya. • Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. • Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. • Membuat akta risalah lelang. Macam-macam jasa notaris Dari berbagai kewenangan di atas, kamu mungkin sudah bisa menyimpulkan bahwa tugas notaris berada di ranah hukum privat.

Jasa notaris digunakan untuk berbagai kepentingan hukum privat, seperti membuat Akta atau perjanjian antarwarga, warga dengan lembaga, maupun dengan pemerintah. Perjanjian yang dibuat pun bisa dari berbagai bidang, seperti kekeluargaan, perkawinan, hingga pertanahan.

Macam-macam jasa notaris yang sering kamu jumpai, di antaranya: • Pengurusan jual beli tanah • Pengurusan pembuatan PT • Pengurusan pembuatan CV • Menangani persoalan sengketa hukum pidana dan perdata Cara menggunakan jasa notaris Kamu mungkin membutuhkan jasa notaris untuk mengurus berbagai pembuatan akta atau perjanjian, misalnya perjanjian jual beli tanah atau pendirian pembuatan perusahaan. Notaris memberikan jaminan legalitas terhadap kepengurusan surat-surat tersebut agar tidak terjadi sengketa di kemudian harinya.

Adapun cara menggunakan jasa notaris, di antaranya: 1. Cari notaris yang diinginkan Pertama, kamu harus mencari jasa notaris yang kamu inginkan. Pilihlah notaris yang terpercaya dan telah memiliki track record yang baik. Kamu bisa mulai mencari info ke teman-teman yang pernah menggunakan jasa notaris atau mencarinya di internet. 2. Utarakan maksud ke notaris tersebut Setelah itu, kamu bisa mengunjungi kantor notaris atau menghubungi mereka melalui telepon. Kamu bisa memulainya dengan mengutarakan maksud keinginan menggunakan jasa mereka untuk keperluan apa, misalnya keperluan jual beli tanah atau untuk legalitas sebuah perjanjian.

3. Hitung rincian biayanya Selanjutnya, kamu bisa menanyakan berapa tarif untuk menggunakan jasa mereka. Biaya biasanya akan dihitung pihak notaris. Mereka akan menghitung simulasi biayanya. Simulasi itu tergantung juga dari penggunaan jasa apa yang ppat singkatan dari inginkan.

Tentu tarif biaya pengurusan AJB dan pengurusan perjanjian akan berbeda. 4. Mulai proses penggunaan jasa Jika hitung-hitungan tarif telah disepakati pihak pengguna jasa ataupun notaris, biasanya proses akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan kerja.

Setelah itu, notaris akan mulai mengurus segala keperluan kamu hingga tuntas. Perhitungan tarif jasa notaris Notaris merupakan profesi yang dalam menjalankan tugasnya mendapatkan bayaran. Adapun tarif notaris itu berbeda-beda, tergantung dari keperluan kliennya. Misalnya, tarif untuk mengurus sebuah perjanjian tentu berbeda dengan tarif untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah. Biaya membuat surat perjanjian di notaris Berdasarkan UU No.

30 Tahun 2004, tarif jasa notaris ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. • Jika transaksi mencapai Rp100 juta, honor yang didapat paling besar 2,5% dari nilai transaksi.

• Jika transaksi antara Rp100 juta – Rp1 miliar, honor yang didapat 1,5%. • Jika transaksi di atas Rp1 miliar, tarif notaris sebesar 1% dari nilai transaksi. Sementara nilai sosiologisnya didasari atas fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honor paling besar Rp5 juta.

Biaya jasa notaris untuk pembuatan AJB P embuatan Akta Jual Beli tanah biasanya membutuhkan notaris. Lalu, apa yang dijadikan dasar dalam penentuan tarif jasa notaris? Berikut rinciannya. • Lokasi tanah karena terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP.

NJOP di Jakarta pasti lebih tinggi daripada di Bogor. • Besaran pajak yang harus dibayarkan karena dalam penerbitan akta mesti dilunasi dulu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dan Pajak Penghasilan atau PPh. • Tarif pengurusan di kantor pertanahan yang bisa berbeda-beda di satu wilayah dengan wilayah lain.

Maksudnya, bisa jadi ada biaya-biaya nonresmi yang mesti dibayarkan. • Tarif jasa notaris bisa berbeda-beda tergantung dari domisili. Kalau domisili di kota besar bakal lebih tinggi dari yang domisilinya di kota kecil. Selain itu, fee notaris yang senior bisa jadi lebih tinggi dari notaris yang baru. • Lama waktu pengurusan. Rata-rata sekarang ini pengurusan pembuatan akta itu dalam rentang 1-2 bulan.

Notaris bakal berusaha keras memenuhi target ini karena bila mereka meleset bakal kena sanksi atau teguran. Lima hal itu yang menjadi pertimbangan dari penetapan tarif jasa notaris.

Rata-rata honor pembuatan akta itu lazimnya 1,5% dari nilai transaksi jika tanah belum dilengkapi sertifikat. Lain halnya tanah sudah bersertifikat bakal lebih murah hanya 0,5% dari nilai transaksi. Jika ingin membuat AJB, pilih jasa notaris atau PPAT? Sebenarnya, tak ada bedanya mengurus tanah ke notaris atau PPAT. Negara sudah menunjuk keduanya sebagai pihak yang berwenang dalam pengurusan transaksi jual beli tanah maupun pembuatan akta.

Namun lebih baik kamu melakukan pengurusan AJB tanah di PPAT. Karena PPAT sendiri merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dari singkatannya tersebut, sudah jelas bahwa tugasnya melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dan pembuatan akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Tugas PPAT tersebut tercantum jelas di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. [Baca: Habis Beli Rumah Baru? Jangan Lupa Lindungi Hunian Kamu Beserta Harta Benda di Dalamnya dengan Asuransi Properti Terbaik di Sini ] Tips memilih jasa notaris Mengurus perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya tidak bisa sembarangan.

Agar tidak terjadi sengketa nantinya, kamu memerlukan jasa notaris. Tapi permasalahannya, banyak jasa notaris yang abal-abal.

ppat singkatan dari

Bukannya urusan kamu beres, tapi malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh sebabnya, kamu perlu berhati-hati dalam memilih notaris. Berikut ini tips-tipsnya. 1. Kunjungi langsung kantornya Hal pertama yang perlu kamu lakukan saat hendak memilih jasa notaris adalah mendatangi langsung kantornya.

Kamu bisa melihat notaris tersebut terpercaya atau tidak dari kantornya. Namun, bukan hanya dilihat dari fisik bangunannya saja ya. Kamu hanya perlu melihat bagaimana aktivitas di dalamnya.

Kantor notaris yang terpercaya biasanya selalu padat dengan kegiatan-kegiatan kenotariatan. Selain itu, kantor tersebut juga memiliki petugas keamanan yang mumpuni. Pasalnya di dalam kantor notaris terdapat beragam surat-surat perjanjian berharga yang perlu diamankan. Kalau petugas keamanannya saja tidak ada, ppat singkatan dari mengkhawatirkan bukan. 2. Cari tahu rekam jejak notaris tersebut Sekarang zaman sudah semakin canggih, kamu bisa mencari tahu segala informasi, baik dari media sosial maupun situs-situs lainnya.

Manfaatkan kecanggihan tersebut untuk menelusuri seperti apa rekam jejak dari perusahaan notaris yang ingin kamu gunakan. Jika kamu menemukan berita atau review buruk tentang notaris tersebut, lebih baik dipertimbangkan kembali menggunakan jasanya. 3. Lihat profil kliennya Sebelum memilih, ada baiknya kamu bertanya ke notaris-notaris tersebut, mengenai klien, dan kasus apa yang biasa mereka tangani.

Itulah informasi singkat mengenai jasa notaris. Diharapkan dengan informasi ini kamu bisa memilih notaris yang terpercaya sesuai dengan kebutuhan legalitas kamu. Apabila kamu memiliki pertanyaan lainnya seputar administrasi atau permasalahan hukum lainnya, tanyakan ke para ahli di bidang hukum ke Tanya Lifepal !

Pertanyaan-pertanyaan tentang jasa notaris Berikut ini sejumlah pertanyaan yang harus kamu ketahui berkaitan dengan jasa notaris. Copyright © 2022 Lifepal. Bekerjasama dengan © 1992 PT Anugrah Atma Adiguna adalah pialang asuransi terdaftar dan diawasi oleh OJK sesuai KEP-018/KMK.17/1992 dan anggota APPARINDO 60-2001/APPARINDO/2019.

Semua ulasan yang tertulis termasuk rating dilakukan oleh rekan pialang kami. Lifepal berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan terbaru namun dapat berbeda dari informasi yang diberikan oleh ppat singkatan dari layanan / institusi keuangan. Keseluruhan informasi diberikan tanpa jaminan, ppat singkatan dari menyarankan untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan keputusan finansial Anda.

PPAT adalah singkatan dari kata Pejabat Pembuat Akta Tanah. Istilah Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila disingkat yaitu menjadi PPAT. Akronim PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) merupakan singkatan/akronim tidak resmi dalam Bahasa Indonesia. Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : PPAT Nama Diri / Kepanjangan : Pejabat Pembuat Akta Tanah Kependekan Alternatif : - Kepanjangan Alternatif : - Kesimpulan 1 : PPAT adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kesimpulan 2 : Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah kepanjangan dari PPAT Kesimpulan 3 : Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila disingkat menjadi PPAT Kesimpulan 4 : PPAT apabila dipanjangkan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Bahasa : Bahasa Indonesia tidak resmi Sumber informasi singkatan PPAT : Berbagai sumber Huruf Awal Akronim : P Keterangan : - Kembali Ke : - Daftar Semua Singkatan Bahasa Indonesia - Daftar Singkatan Huruf Depan / Awalan P Tuliskan komentar anda mengenai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)!

Situs Web ini bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dengan cara yang santai dan jenaka. Apabila ada yang kurang berkenan atau kesalahan maka mohon beritahu kami agar kami bisa segera memperbaikinya. Tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat jahat kepada pihak lain.

Atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian anda.
RumahCom – Terlihat sama, namun sebenarnya tugas kedua profesi tersebut berbeda.

Mungkin sebagian dari Anda bingung perbedaan Ppat singkatan dari dan PPAT, karena sering kali berada di dalam satu plang nama yang sama. Jika dipahami mendalam, tugas keduanya sungguh berbeda dari segi hukum dan juga profesinya. Rangkap jabatan profesi memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut mengenai perbedaan notaris dan PPAT, berikut beberapa poin penting yang akan diulas dalam artikel: • Notaris dan PPAT adalah • Ketahui Lokasi Tanah Murah Sebelum Hubungi PPAT • Perbedaan Dasar Hukum Notaris dan PPAT • Perbedaan Kode Etik Notaris dan PPAT • Perbedaan Kewenangan Notaris dan PPAT • Perbedaan Kewenangan Wilayah Notaris dan PPAT • Perbedaan Ppat singkatan dari Kerja Notaris dan PPAT • Perbedaan Akta Otentik yang Menjadi Kewenangan Notaris dan PPAT • Syarat Keabsahan Akta Otentik • Syarat Formil • Syarat Materil Dasar hukum kedua profesi ini tentunya berbeda.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, untuk menjadi notaris, seseorang wajib memiliki gelar sarjana (S1) hukum dan strata dua (S2) kenotariatan. Sementara peraturan PPAT adalah merujuk pada PP 24/2016 yang mengatur syarat pengangkatan, larangan bagi PPAT dan lingkup kewenangan PPAT dalam menjalankan profesinya.

Agar dapat diangkat menjadi PPAT, seseorang harus memiliki gelar sarjana hukum dan strata dua kenotariatan atau paling tidak telah lulus dalam program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan Ppat singkatan dari Agraria. 4. Perbedaan Kode Etik Notaris dan PPAT Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 terkait Kenotarisan, organisasi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

INI-lah yang menerbitkan kode etik notaris yang berlaku bagi seluruh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. “Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.” Dengan kata lain, tidak perlu mendatangi kantor notaris terdekat sesuai area properti tersebut.

“Ilustrasinya seperti ini, misalnya Anda hendak menjual rumah di Bandung kepada pembeli yang menetap di Bogor.

ppat singkatan dari

Untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), Anda dan rekan tidak harus mengunjungi kantor notaris yang berada di Bandung, melainkan cukup di wilayah Bogor,” jelas Karlita yang dikutip dalam Kompas.com. Berbeda dengan PPAT, kewenangan wilayahnya hanya mencakup domisili yang telah ditentukan, dan tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan tugas di luar daerah lain. Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 37/1998, bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Karena itu, untuk pengurusan pengalihan hak atas tanah yang berlokasi di wilayah A, harus dilakukan melalui PPAT yang berkedudukan di wilayah A. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki cara kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpang akta, memberikan grosse dan salinan serta kutipan akta.

Semua itu dilakukan sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sementara cara ppat singkatan dari seorang PPAT adalah fokus untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dalam membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang nantinya dijadikan dasar bagi ppat singkatan dari perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut.

Agar sebuah akta otentik tersebut dapat dinyatakan asli dan sah, maka ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Penjelasannya sebagai berikut: a. Syarat Formil • Akta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Artinya, Anda harus memahami masing-masing kewenangan notaris dan PPAT.

Jangan sampai sebuah akta yang seharusnya hanya boleh disahkan oleh notaris, Anda buat di PPAT. Begitu juga sebaliknya. • Di tempat di mana pejabat tersebut berkedudukan.

PPAT memiliki wilayah kewenangan. Jadi, pastikan Anda menggunakan PPAT di wilayah yang sesuai. ppat singkatan dari Ditandatangani oleh pihak yang hadir sesuai tanggal tertera pada akta. Akta biasanya ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi, dan notaris. Pastikan semua proses dan penandatanganan dilakukan pada waktu yang sama. Yang disebut syarat materiil adalah isi atau materi dalam akta tersebut benar atau sesuai fakta.

Misalnya, pastikan ukuran properti yang Anda perjualbelikan sesuai dengan surat-suratnya. Jangan sampai pada sertifikat hak milik tertulis luas tanah 8x12 meter, sementara pada akta tertulis 7x12 meter. Atau jangan sampai terjadi kesalahan penulisan alamat, bahkan nomor rumah sekalipun.

SAMBUTAN KEPALA PPATK Para pengunjung yang budiman, Selamat datang di situs Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No.

25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucuan uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (follow the money) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No.

6 Tahun ppat singkatan dari tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.

Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN.

Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain dalam lingkup domestik, PPATK secara aktif memanfaatkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain serta Forum Internasional seperti The Egmont Group. Berbagai kerjasama tersebut dilakukan PPATK mengingat pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan yang multidisiplin, kemajuan teknologi ppat singkatan dari tidak mengenal batas wilayah.

Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Keberadaan situs PPATK kami tujukan sebagai sarana akuntabilitas kinerja PPATK kepada publik dan stakeholder. Kami menyadari sepenuhnya makna hal tersebut, yakni dalam rangka pertanggungjawaban dan agar publik dapat ikut serta mengontrol kinerja PPATK. Kedua, sebagai sarana sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada publik dan stakeholder, untuk mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Peran serta publik dan stakeholder sangat penting untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan PPATK dalam memerangi kejahatan dengan pendekatan pengejaran hasil kejahatan (follow the money) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas. Besar harapan kami agar situs PPATK dapat membantu masyarakat dan stakeholder untuk memperoleh informasi yang handal dan terpercaya dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk menjadikan Indonesia yang bersih dan berintegritas.

Kepala PPATK Visi Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi • Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun ppat singkatan dari.

ppat singkatan dari

• Meningkatkan keandalan sistem informasi. • Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK. Nilai-Nilai Dasar • Integritas • Kapabilitas • Sinergi • Komitmen Tugas, Fungsi dan Wewenang PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK ppat singkatan dari fungsi sebagai berikut: • pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; • pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; • pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan • analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang: • meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; • menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; • mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait; • memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; • mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; • menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan • menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang: • menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; • menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan ppat singkatan dari pidana Pencucian Uang; • melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; • menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; • memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; • merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan • menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat: • meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; • meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; • meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; • meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; • meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; • menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; • meminta keterangan kepada Ppat singkatan dari Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; • merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; • meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; • mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan • meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. 1988 PBB menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika (The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988). Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang pertama kali mendefinisikan money laundering sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang.

1989 Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Depelopment (OECD) dengan membentuk satuan tugas yang disebut Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya melawan kejahatan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantasnya.

1990 FATF mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Meskipun rekomendasi ini bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional untuk memerangi kejahatan money laundering dan pendanaan terorisme.

Misalnya IMF, World Bank dan ADB juga mengakui dan menggunakan 40 recommendations sebagai rujukannya. 1995 Sejumlah Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit) dalam pertemuan di Egmont Arenberg Palace, Brussel memutuskan untuk mendirikan sebuah kelompok informal yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama internasional.

Saat ini dikenal sebagai Egmont Group of Financial Inteligence Unit (FIUs). Egmont Group bertemu secara teratur untuk menemukan cara untuk bekerja sama, terutama di bidang informasi, pelatihan pertukaran dan berbagi keahlian. 1997 • Didirikan The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) yang merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand.

Saat ini memiliki 41 anggota dan sejumlah international and regional observers. Beberapa organisasi internasional ppat singkatan dari yang berpartisipasi dan mendukung, upaya APG di wilayah ini termasuk Financial Action Task Force, Internasional Moneter Fund, Bank Dunia, OECD, United Nations Office on Drugs and Ppat singkatan dari, Asian Development Bank and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Anggota APG berkomitmen untuk pelaksanaan yang efektif dan penegakan standar-standar yang diterima secara internasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tentang Pembiayaan Teroris dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). • Indonesia meratifikasi the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian melalui UU No.7 Tahun 1997.

ppat singkatan dari

Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-Iangkah agar ppat singkatan dari yang berwajib dapat mengidentifikasikan, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.

2000 Indonesia menjadi anggota Asia Pasific Group on Money Laundering. 2001 • Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001.tentang Know Your Customer yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana.

Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. • Sejak bulan Juni 2001 Indonesia ppat singkatan dari sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering.

• Pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan counter terrorist financing. 2002 • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). • Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No.

201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI. 2003 • Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2003. • PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia.

2004 • Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.

Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya. • Juni 2004 FATF menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi terorisme.

ppat singkatan dari

Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, perlu dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya melawan pendanaan teroris. • Pemerintah mengangkat tiga Wakil Kepala PPATK lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Drs. Priyanto Soewarno yang membidangi Administrasi; Irjen Pol. Drs. Susno Duaji, SH, M.Sc. membidangi Hukum dan Kepatuhan; Bambang Setiawan, SE, Akt, MBA membidangi Teknologi Informasi.

Ketiga Wakil Kepala PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Agustus 2004. 2005 Februari 2005, Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 2006 • Pada tanggal 8 November 2006, Dr. Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010.

Pengangkatan sumpah dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI. Di samping itu Prof. Gunadi yang instansi asalnya Departemen Keuangan mengangkat sumpah sebagai Wakil Kepala PPATK bidang riset, analisis dan kerjasama antar lembaga menggantikan Dr.

I Gede Made Sadnaguna karena masa tugasnya telah berakhir di PPATK dan kembali bertugas di instansi asalnya Bank Indonesia. Pengangkatan Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 124/M/Tahun 2006 tertanggal 27 Oktober 2006. • Kepala PPATK Dr Yunus Husein, terpilih sebagai Co-Chair (Ketua Bersama) APG menggantikan Mr. Nobuyoshi Chihara (President JAFIO) Jepang. Yunus Husein secara aklamasi menjabat sebagai Co-Chair APG periode 2006-2008 bersama-sama dengan Mr Mick Keelty, Kepala Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP).

Terpilihnya Yunus Husein tersebut ditetapkan dalam rapat pleno, 9th Annual Meeting of the Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering yang diselenggarakan di Manila, Philippina pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2006. Sidang APG tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 orang peserta yang berasal dari 32 negara/yurisdiksi anggota APG. 2008 Presiden mengangkat Wahyu Hidayat, S.E, M.M sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Administrasi menggantikan Drs. Priyanto Soewarno yang habis masa jabatannya.

2009 • Pada 25 Maret 2009, Komite TPPU menegaskan agar koordinasi yang dilakukan pada Komite mencakup pula perhatian dan kerjasama dalam menangani pencegahan dan pemberantasan ppat singkatan dari terorisme. Komite menunjuk secara tegas PPATK sebagai focal point untuk menangani counter-financing terrorism.

Keputusan ini senada dengan best practices internasional bahwa ruang lingkup kewenangan suatu Financial Intelligence Unit (FIU), dalam hal ini PPATK, termasuk anti-money laundering dan counter-financing terrorism.

• Pada bulan Juni 2009 Presiden mengangkat Erman Suherman sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Teknologi Informasi. 2010 • Pada tanggal 13 Januari 2010 Initial draft dan naskah akademik Rancangan Undang-undang Pendanaan Terorisme telah disampaikan oleh Kepala PPATK kepada Menkumham.

Saat ini RUU Ppat singkatan dari Terorisme telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014. • Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah ppat singkatan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010.

Keberadaan Undang-undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain, serta dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Lebih dari itu undang-undang ini mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau yang dikenal “FATF Revised 40+9 Recommendations”.

2011 Kepala PPATK Dr. Yunus Husein,S.H, LL.M, Wakil Kepala bidang Administrasi Wahyu Hidayat, S.E, M.M, Wakil Kepala bidang Riset Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga Prof. Dr Gunadi, M.Sc., Ak, dan Wakil Kepala bidang Teknologi Informasi Erman Suherman, S.E, M.E berakhir masa tugas dan pengabdiannya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 160/M tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011. Berdasarkan Keppres tersebut pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Muhammad Yusuf sebagai Kepala PPATK dan menunjuk Agus Santoso sebagai Wakil Kepala PPATK.

Selanjutnya Muhammad Yusuf dan Agus Santoso dilantik oleh Presiden dan mengucapkan sumpah pada tanggal 25 Oktober 2011 di Istana Negara.

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan seorang wakil kepala, sedangkan menurut undang-undang yang lama kepala PPATK dibantu dengan empat orang wakil kepala. 2013 • UU nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diterbitkan • PPATK raih predikat Lembaga Publik Pilihan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Public Relation Awards and Summit (IPRAS) yang dimotori oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2014 • PPATK kembali meraih predikat Lembaga Publik Pilihan dalam penyelenggaraan The 3rd Indonesia Public Relation Ppat singkatan dari and Summit (IPRAS) yang dimotori oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) • Dipercaya oleh Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk membantu dalam proses seleksi Kabinet Kerja periode 2014-2019 2015 • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diterbitkan • Indonesia keluar dari daftar hitam negara rawan pendanaan terorisme, yaitu keluar dari daftar Public Statement FATF ppat singkatan dari PPATK sabet peringkat pertama penilaian Keterbukaan Informasi Publik Lembaga Pemerintah berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat • Aplikasi E-Learning PPATK diluncurkan dengan alamat elearning.ppatk.go.id • Bersama Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) selenggarakan forum regional pertama yang mengangkat isu anti pendanaan terorisme, yaitu The 1st Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Sydney, Australia 2016 • Ppat singkatan dari PPATK Dr.

Muhammad Yusuf dan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso berakhir masa tugas dan pengabdiannya. Presiden Joko Widodo menunjuk Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Kepala PPATK dan Dian Ppat singkatan dari Rae sebagai Wakil Kepala PPATK • PP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diterbitkan • Menjadi tuan rumah penyelenggaraan 2nd CTF Summit di Nusa Dua, Bali dan menghasilkan Nusa Dua Statement • Menginisiasi dan meluncurkan Regional Risk Assessment on Terrorist Financing, asesmen regional pertama di dunia terkait dengan pendanaan terorisme • Groundbreaking Institut Intelijen Keuangan Indonesia ( Indonesian Financial Intelligence Institute/IFII), institut anti intelijen keuangan pertama dan menjadi rujukan di kawasan Asia Tenggara • Satu dekade raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi PPATK terdiri atas : • Kepala PPATK • Wakil Kepala PPATK • Sekretaris Utama PPATK • Deputi Bidang Pencegahan • Deputi Bidang Pemberantasan • Pusat Teknologi Informasi • Inspektorat • Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT • Jabatan Fungsional dan • Tenaga Ahli Unduh Struktur Organisasi PPATK atau Unduh di sini Dr.

Ivan Yustiavandana, S.H., LLM., Kepala PPATK Ivan Yustiavandana merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat, dan menyelesaikan Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Sebelum dilantik sebagai Kepala PPATK oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Istana Merdeka pada tanggal 25 Oktober 2021, Pria yang kerap disapa Ivan ini telah bergabung dengan PPATK sejak tahun 2003.

Kemudian pada tahun 2013 hingga 2020 dipercaya menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan, serta didapuk menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK sejak bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2021. Selama di PPATK, pria yang memiliki hobi bersepeda ini telah mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

Beliau juga pernah menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Di lingkup regional dan internasional, Doktor Ilmu Hukum ini aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG), Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Stream di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia.

Buku-buku terkait dengan hukum dan ekonomi juga menjadi karya produktifnya, seperti buku “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, “Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha”, “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal”, ”Kerentanan Industri Pasar Modal Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang”. Selain itu, beliau juga aktif menulis jurnal di Jurnal Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dan Jurnal Indonesian Financial Intelligence Institute.

Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 PPATK merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang memuat arah kebijakan, strategi, dan target kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lima tahun mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan peningkatan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK, sehingga diharapkan pembangunan rezim antipencucian uang di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

ppat singkatan dari

Tantangan PPATK semakin besar seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah di bidang penegakan hukum dan penguatan sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam RPJMN tahun 2020-2024. Disamping itu, harapan masyarakat terhadap kinerja PPATK juga sangat besar, sehingga diperlukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun Renstra serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra PPATK ini.

Kepada seluruh pejabat dan pegawai PPATK agar melaksanakan renstra ini dengan penuh tanggung jawab, serta senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar PPATK (INTAN PERMAI) yang telah disepakati bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Unduh file Rencana Strategis PPATK KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN Ppat singkatan dari TPPU (KOMITE TPPU) Dasar Hukum • Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan • Peraturan Presiden Republik Indonesia No.

6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Ppat singkatan dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Tugas Komite TPPU (Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012) Mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fungsi Komite TPPU (Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi: • Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; • Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; • Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan • Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang.

Keanggotaan Komite TPPU (Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012) Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Anggota Analisis Transaksi Keuangan Anggota : 1.

Gubernur Bank Indonesia; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Luar Negeri; 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7.

Menteri Perdagangan; 8. Jaksa Agung; 9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11. Kepala Badan Intelijen Negara; 12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 13. Kepala Badan Narkotika Nasional.

LOGO PPATK Bentuk dasar • Bentuk burung elang melambangkan kekuatan, kecepatan dan ketepatan dalam mengelola seluruh potensi yang ada. Burung elang juga sangat gigih dalam melindungi atau menjaga diri dan anak-anaknya dari segala macam gangguan yang ada.

Hal ini sejalan dengan visi PPATK yaitu menjadi lembaga independen di bidang informasi keuangan yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Burung elang menghadap nusantara dengan latar belakang bendera merah putih melambangkan seluruh tindakan dan langkah yang dilaksanakan oleh PPATK dapat dipertangungjawabkan kepada bangsa dan negara Indonesia sesuai nilai-nilai dasar tanggung jawab.

• Burung elang yang berada di dalam lingkaran melambangkan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPATK senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Bentuk lingkaran bulat melambangkan tekat yang bulat untuk bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dasar integritas.

Warna Logotype PPATK dibuat dalam lima warna, yaitu biru, merah, hitam, emas, dan putih. Merah melambangkan keberanian, biru bermakna ketenangan, hitam menunjukkan ketegasan dalam bertindak, emas melambangkan cita-cita ppat singkatan dari menuju kemakmuran Indonesia, dan putih menunjukkan ketulusan dalam bekerja.

Tipografi • Tulisan PPATK adalah merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. • Logotype PPATK menggunakan tipe huruf eurostile extended black dibuat dengan huruf tegak, melambangkan kekokohan, keteguhan dan konsistensi lembaga dalam menjalankan visi dan misinya, sesuai dengan ppat singkatan dari dasar kemandirian.

• Tulisan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang melingkar dibuat dengan menggunakan huruf adobe garamond pro bold, melambangkan ketegasan dan kebulatan tekad dalam bertindak.
Pasti Anda sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Kedua istilah ini biasanya sering digunakan ketika Anda ingin membeli atau mengurus rumah atau tanah. Meski sudah sering terdengar, masih banyak orang yang menganggap kedua profesi ini memiliki tugas dan fungsi yang sama. Padahal, notaris ppat singkatan dari PPAT memiliki kewenangan yang berbeda meskipun sering ditemui notaris yang juga merangkap sebagai PPAT.

Untuk mengetahui perbedaan notaris dan PPAT, di bawah ini LIBERA akan menjelaskannya satu per satu untuk Anda. Simak selengkapnya di bawah ini. Apa Itu Notaris dan PPAT? Sebelum membahas lebih jauh mengenai kedua profesi ini, hal pertama yang harus Anda pahami adalah ppat singkatan dari itu notaris dan PPAT? Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam UU Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ppat singkatan dari 24/2016), PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan definisi tersebut, jelas terdapat perbedaan bahwa meskipun keduanya berwenang untuk membuat akta otentik, namun jenis akta otentik yang dibuat berbeda di mana PPAT berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Sedangkan notaris berwenang membuat akta otentik atas perbuatan hukum secara umum, selain yang ppat singkatan dari dengan tanah. Menurut Karlita Rubianti,S.H., seorang notaris boleh menjalankan profesinya setelah diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT diangkat langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dasar Hukum Notaris Vs PPAT Hal pertama yang membedakan profesi notaris dan PPAT ada pada dasar hukum yang mengatur kedua profesi ini. Profesi notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sedangkan ketentuan lebih rinci mengenai syarat bagi orang yang akan diangkat sebagai notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Untuk menjadi seorang notaris, seseorang harus memiliki gelar sarjana hukum dan strata dua kenotariatan. Sedangkan dasar hukum PPAT merujuk pada PP 24/2016 yang mengatur tentang syarat pengangkatan, larangan bagi PPAT, dan lingkup kewenangan PPAT dalam menjalankan profesinya.

Untuk dapat diangkat menjadi PPAT, seseorang juga diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum dan strata dua kenotariatan atau telah lulus program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria. Kode Etik Notaris Vs PPAT Perbedaan kedua yang membedakan profesi notaris dan PPAT terdapat pada kode etiknya.

Selain harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, baik notaris maupun PPAT juga harus mematuhi kode etik masing-masing. Seorang notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah notaris yang berisi bahwa notaris harus menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, organisasi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kemudian, INI menerbitkan kode etik notaris yang berlaku bagi seluruh notaris dalam pelaksanaan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris, kode etik notaris adalah: “Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Ppat singkatan dari Sedangkan, kode etik PPAT diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sama halnya dengan kode etik notaris, kode etik PPAT ini juga mengatur tentang kewajiban PPAT dalam menjalankan pekerjaannya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, aturan ini berlaku bagi seluruh PPAT termasuk PPAT pengganti. Tugas dan Wewenang Notaris Vs PPAT Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu dapat dilakukan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan secara umum yang telah disebutkan di atas, berikut ini adalah beberapa wewenang lain dari profesi seorang notaris: • Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; • Membukukan surat-surat ppat singkatan dari bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; • Membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; • Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; • Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; atau • Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan, tugas pokok seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum tersebut antara lain mencakup: • Jual beli; • Tukar menukar; • Hibah; • Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); • Pembagian hak bersama; • Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; • Pemberian Hak Tanggungan; • Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Wilayah Kerja Notaris Vs PPAT Ppat singkatan dari notaris memiliki wewenang dalam ppat singkatan dari akta selama perbuatan hukum yang dilakukannya ada di dalam wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris, wilayah kerja notaris mencakup seluruh wilayah dalam satu provinsi dari tempat kedudukannya. Misalnya, Anda memiliki PT yang berdomisili di Tangerang dan Anda berniat untuk melakukan rapat umum pemegang saham di Jakarta Selatan. Maka, Anda bisa menggunakan Notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara karena rapat umum pemegang saham tersebut masih dilakukan dalam satu provinsi yang sama dengan tempat kedudukan Notaris. Selaras dengan wilayah jabatan notaris, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 24/2016, Ppat singkatan dari juga memiliki wilayah kerja dalam satu provinsi.

Artinya, PPAT yang berkedudukan di Bekasi dapat mengurus pertanahan di Bandung karena masih dalam satu provinsi yang sama. Akta Otentik yang Menjadi Kewenangan Notaris Vs PPAT? Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta otentik ppat singkatan dari dibilang istimewa dan menjadi bukti yang sempurna untuk segala hal yang termuat didalamnya. Akta otentik ini akan sangat berguna ketika di kemudian hari Anda mengalami masalah atau sengketa setelah proses jual-beli properti yang sah, di mana segala kesepakatan dan perjanjian telah dituangkan dalam akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT, sehingga Anda bisa mengajukan akta ini sebagai alat bukti di pengadilan. Maka dari itu, Anda perlu mengetahui kewenangan masing-masing pejabat umum yang dapat membuat akta otentik yang Anda butuhkan.

Jika Anda membutuhkan akta berkaitan dengan tanah, misalnya jual beli tanah atau menjaminkan tanah dengan hak tanggungan, maka PPAT merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Sedangkan untuk akta lainnya yang tidak berkaitan dengan tanah antara lain seperti pendirian perusahaan, jual beli saham, perjanjian kawin, maka Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.

Agar Anda tidak keliru, Anda dapat menanyakan langsung perbedaan antara Notaris dan PPAT dengan LIBERA.id. Hanya di LIBERA, Anda dapat melakukan konsultasi masalah hukum secara gratis dan lebih mudah. Selain konsultasi, kami juga memiliki rekanan Notaris dan PPAT yang dapat membantu Anda untuk menghubungkan Anda dengan Notaris dan PPAT yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Hubungi kami melalui fitur kontak kami dan dapatkan sesi konsultasi gratis dengan kami sekarang! Ingin Membeli Tanah? Ketahui Tahapan yang Perlu Dilalui Dalam Proses Jual Beli Tanah Sebelum melakukan jual beli tanah, penting untuk Anda memastikan terlebih dulu siapa pemilik tanah tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat banyak kasus yang terjadi di kemudian hari, seperti sengketa atas kepemilikan suatu tanah dan tidak sedikit juga yang hanya memiliki Akta Jual Beli (AJB) tanpa sertifikat atau bahkan hanya memiliki dokumen hukum lain yang kurang kuat untuk me.mbuktikan bahwa Anda merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Padahal, dalam melakukan jual beli tanah, AJB saja tidak cukup melainkan terdapat dokumen lain yang perlu Anda urus setelah jual beli tanah terjadi. Read more Ingin Mengurus Surat Jual Beli Properti? Ini Tarif Jasa PPAT yang Perlu Dikeluarkan Ketika Anda melakukan jual beli properti, termasuk tanah, rumah, maupun apartemen, Anda pasti langsung mencari notaris untuk membantu mengurus akta yang diperlukan serta balik nama sertifikat kepemilikan.

Namun, apakah notaris merupakan pihak yang tepat untuk mengurus akta yang berkaitan dengan tanah? Hingga saat ini, masih banyak orang yang sering melakukan kesalahan dan menyamakan jabatan notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tarif jasa PPAT, Anda harus memahami dulu, sebenarnya apa itu PPAT dan apa perbedaannya dengan notaris?

Read more Recent Posts • Pahami Aturan Pengunduran Diri Karyawan Demi Penuhi Hak & Kewajiban Mereka • Potong Gaji Karena Barang Hilang, Apakah Diperbolehkan? • Hati-Hati! Ini Hukum Pembayaran Gaji di Bawah UMP yang Bisa Diterima Pengusaha • Aturan HET Diterapkan untuk Melindungi Hak Konsumen, Apa Sanksi Melanggar HET? • Punya Usaha Pengolahan Pangan? Miliki SPP-IRT sebagai Jaminan Pangan Produk Anda
Selamat Sore menjelang sholat mahrib, sebelum masuk sholat mahrib saya sempetin untuk berbagi coretan tentang dunia Notaris dan PPAT.

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang sudah memberikan Do'a dan suport untuk karirku khususnya didunia Kerja, terutama buat Ibuku. Alhamdulillah keseharianku sekarang bekerja di salah satu Notaris dan PPAT di Kota Pekalongan tapi untuk saat ini saya menyebutnya uji coba kerja alias "Traning". Iyaa. karena saya diberi kesempatan waktu 2 bulan masa uji coba, pada saat tulisan ini diterbitkan saya sudah bekerja 1 1/2bulan lamanya. Pengertian Notaris Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan ppat singkatan dari, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Baru pertama kali semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Ppat singkatan dari No.

37/1998), sebagai pelengkap dari Ppat singkatan dari Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Pasal 7 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997). Menurut Prof. Dr A. P. Parlindungan, hal ini merupakan hal yang positif dalam pembangunan hukum keagrarian, karena keragu-raguan dan tidak teraturnya dengan peraturan hukum tertentu telah banyak menimbulkan khaos.

Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya PP No. 37/1998 ini telah banyak sekali kekacuan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT.

ppat singkatan dari

Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya PP No.37/1998 ini telah banyak sekali kekacauan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan akta PPAT, karena pelaksanaan tugas dari PPAT tidak tertuang ppat singkatan dari PMA No.18 Tahun 1961.

PMA No.10 Tahun 1961 yang terdiri atas 10 Pasal hanya mengatur tentang daerah kerja PPAT, tentang kewenangan membuat akta tanah dalam daerah kerjanya dan keharusan meminta izin jika melakukan pembuatan akta tanah di lain daerah kerjanya dan berkantor di daerah kerjanya, kemudian siapa yang dapat diangkat sebagai PPAT. Setelah dikeluarkannya PP No.37/1998, tugas dan ruang lingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci meskipun dikalangan akademisi masih mempertanyakan keabsahan atau keotentikan dari akta yang dibuat PPAT.

B. Rumusan Masalah Dari uraian singkat diatas dapat diajukan permasalahan, yaitu bagaimanakah tugas dan kewenangan jabatan PPAT sebagaimana diatur dalam PP No.37/1998 dan peraturan perundangan lainnya ? C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari laporan ini yaitu ingin mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan jabatan PPAT sebagaimana diatur dalam PP No.37/1998 Dan peraturan perundangan lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KASUS PP No.37/1998 ini telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah 10 tahun lamanya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak mahasiswa dan masyarakat belum mengetahui dan memahami secara seksama apa dan bagaimana isi PP No.37/1998 yang mengatur tentang jabatan PPAT tersebut.

Seringkali pula ditemui adanya tumpang tindih pengetahuan antara jabatan Notaris dan PPAT. Padahal seperti diketahui keduanya merupakan 2 (dua) jabatan yang berbeda tugas dan kewenangannya.

Oleh sebab itu kami mencoba untuk menguraikan ruang lingkup pengangkatan, pemberhentian, daerah kerja, tugas dan kewenangan PPAT dalam menjalankan jabatannya dalam laporan ini. BAB III PEMBAHASAN A. Pengertian PPAT Pasal 1 PP No.37/1998, ppat singkatan dari : ppat singkatan dari. Pejabat Pembuat Akta Tanah, ppat singkatan dari disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

2. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 3. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya utnuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

4. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

5. Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

6. Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT. 7. Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satuan daerah kerja PPAT. 8. Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak didalamnya.

9. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan. Apa yang diuraikan pada Pasal 1 ini, telah memperjelas tentang perngertian PPAT tersebut, sehingga kita mengenal beberapa PPAT.

Disamping itu ada yang disebut protokol PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta-akta asli yang harus dijilid, warkah pendukung data, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Berbeda dengan protokol Notaris masih ada yang tidak termasuk yaitu buku klapper yang berisikan nama, alamat, pekerjaan, akta tentang apa dan singkatan isi akta, nomor dan tanggal akta dibuat.

Formasi dari PPAT di sesuatu wilayah adalah maksimum boleh di tempatkannya PPAT di sesuatu wilayah dan ini telah diatur oleh Pasal 14 PP No.24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1996 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.640-679 tanggal 11 maret 1996. Peraturan Menagria/KBPN no.1 tahun 1996 menyebutkan sebagai berikut : Pasal 1 : Formasi PPAT di Kabupaten/Kota daerah tingkat II ditetapkan berdasarkan rumus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Formasi tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : y = a1×1 + a2×2 + b. y = formasi PPAT di daerah tingkat II. x1 = jumlah kecamatan dalam daerah tingkat II. x2 = jumlah sertipikat non-proyek (sporadis) di daerah tingkat II rata-rata tiga tahun terakhir. a1 = 4 untuk Kota di DKI Jakarta. a1 = 3 untuk daerah tingkat II lainnya atau yang disamakan. a2 = 1/1000 b = angka pembulatan ke atas sampai lipatan lima. Formasi PPAT daerah tingkat II berdasarkan Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 24 september tahun ketiga sejak tahun penetapannya, dan ditetapkan kembali dengan mengikuti kemungkinan adanya perubahan pada rumus dimaksud pada diktum pertama ayat (2) untuk selama tiga tahun berikutnya dengan catatan apbila tidak ada perubahan maka rumus ini tetap dipergunakan.

Formasi PPAT dalam peraturan ini berlaku pula untuk PPAT Sementara yang dijabat oleh Camat selama masih diangkat sebagai PPAT. Pada Pasal 2 ayat (2), menyebutkan Kabupaten/Kota tingkat II yang jumlah PPAT-nya telah mencapai jumlah sama atau lebih dari formasi yang ditetapkan dengan rumus dimaksud pada pasal 1 di atas dinyatakan tertutup untuk pengangkatan PPAT baru maupun pindahan dari daerah lain.

Daerah kerja suatu PPAT adalah yang menunjukan kewenangan dari PPAT tersebut membuat akta-akta PPAT. Daerah ini pada umumnya meliputi satu kantor pertanahan tertentu, namun tidak tertutup kemungkinan PPAT ini mempunyai daerah kerja lainnya. Banyak protes dari para Notaris maupun dari ikatan PPAT tentang wilayah para PPAT, seperti di daerah Jakarta Raya, karena ada Notaris-PPAT yang mempunyai wilayah se-Jakarta Raya, tetapi ada juga PPAT yang baru dilantik hanya daerah tingkat II di daerah Jakarta Raya.

ppat singkatan dari

B. Pengangkatan Dan Pemberhentian PPAT Dalam Pasal 5 PP No.37/1998, diatur tentang ppat singkatan dari PPAT, sebagai berikut : (1) PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu. (3) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT ppat singkatan dari daerah yang belum cukup terdapat PPA atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembutan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus ; a.

Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara; b. Kepala Kantor Pertanian untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas reprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Dari rumusan diatas dapat dipahami, bahwa : a. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. b. Untuk suatu wilayah belum dipenuhi formasi pengangkatan PPAT dapat ditunjuk Camat sebagai PPAT sementara, malahan ppat singkatan dari ada suatu desa yang jauh sekali letaknya dan jauh dari PPAT yang terdapat di kabupaten/kota dapat ditujunjuk Kepala desa sebagai PPAT sementara.

Dengan ketentuan ini maka Camat tidak otomatis diangkat sebagai PPAT Sementara (dapat terbukti dari surat pengangkatannya dan telah disumpah sebagai PPAT). c. PPAT Khusus ini bertugas untuk melaksanakan perbuatan hukum atas Hak Guna Usaha (HGU), ppat singkatan dari dalam hal mutasi. C. Pengangkatan, Pemberhentian dan Daerah Kerja PPAT Ditentukan dalam Pasal 6 PP No.37/1998, sebagai berikut : Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah : 1.

berkewarganegaraan Indonesia; 2. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; 3. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; 4.

belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 5. sehat jasmani dan rohani; 6. lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; 7.

lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dengan adanya persyaratan dari Pasal 6 ini, maka sudah jelas siapa yang dapat diangkat sebagai PPAT, yaitu telah mendapat pendidikan khusus spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi di samping harus pula lulus dari ujian yang diadakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kantor Ppat singkatan dari Nasional.

Dengan demikian kemungkinan diangkat sebagai PPAT tanpa ujian ataupun yang belum pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang PPAT tidak akan mungkin. Kalaupun ada PPAT sementara Camat atau Kepala Desa maka tentunya pemerintah perlu mengatur dengan suatu Peraturan Menteri atas dispensasi tersebut. Didalam Pasal 8 PP No.37/1998, disebutkan PPAT berhenti menjabat karena : a. meninggal dunia; atau b. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau c.

diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT; atau d. diberhentikan oleh Menteri sementara dalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan : (1) PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, atau diberhentikan oleh Menteri.

(2) Ayat 1 huruf c merupakan suatu penyelesaian dari ada seseorang diangkat sebagai PPAT, tetapi kemudian diangkat sebagai notaris di kota lain, sehingga menurut ketentuan ini yang bersangkutan berhenti sebagai PPAT, sungguh pun kalau masih ada lowongan di kota yang bersangkutan diangkat kembali sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai notaris. (3) Hal ini sebagai solusi seseorang yang diangkat sebagai PPAT dan kemudian sebagai notaris di kota lain tetap memegang kedua jabatan tersebut dan tetap melakukan tugas-tugas PPAT dan notarisnya dan usahanya untuk diangkat sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai notaris tidak dikabulkan oleh Kepala BPN hanya disuruh berhenti saja sebagai PPAT atau dia diangkat saja sebagai notaris di tempat ditunjuk sebagai PPAT.

Sedangkan ayat (2) merupakan ketegasan dari PPAT sementara ataupun PPAT khusus yang tidak mungkin melanjutkan tugas-tugasnya kalau mereka dipindahkan ataupun berhenti sebagai pejabat di daerah itu baik sebagai camat atau kepala desa dan demikian pula PPAT khusus itu dipindah ke lain jabatan ataupun berhenti ataupun pensiun ppat singkatan dari pegawai negeri.

Pasal 10 PP No.37/1998, menyebutkan : (1) PPAT ppat singkatan dari dengan hormat dari jabatannya karena : a. permintaan sendiri; b. tidak lagi menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk; c.

melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; ppat singkatan dari. diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI. (2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena : a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; b. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengn hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri. (4) PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT untuk daerah kerja lain daripada daerah kerjanya semula, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh. Sementara Daerah kerja PPAT diatur dalam Pasal 12 PP No.37/1998, sebagai berikut: (1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

(2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Untuk daerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih tentunya dapat mengakibatkan perubahan daerah kerja PPAT didaerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 PP No.37/1998, sebagai berikut : (1)Apabila suatu wilayah Kabupaten/Kota dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semua harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak kantor PPAT yang bersangkutan.

(2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota daerah Tingkat II yang baru. Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa dalam ayat (1) memberikan suatu kemudahan kepada PPAT untuk memilih salah satu wilayah kerjanya, dan jika ada kantor pertanahannya disitulah dianggap sebagai tempat kedudukannya dan disamping itu diberi dia tenggang waktu satu tahun untuk memilih, dan jika dia tidak memilih salah satu dari daerah tersebut, maka dianggap dia telah memilih kantor pertanahan di daerah kerjanya dan atas daerah kerja lainnya setelah satu tahun tidak lagi berwenang.

ppat singkatan dari

Sedangkan dalam masa peralihan yang lamanya 1 (satu) tahun PPAT yang bersangkutan berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan rumah Susun yang terletak di wilayah Daerah Tingkat II yang baru maupun yang lama.

D. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT Pasal 2 PP No.37/1998, sebagai ppat singkatan dari : (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. jual beli; b. tukar-menukar; c. hibah; d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian harta bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Sementara Pasal 101 Peraturan Menagria/KBPN No.3 Tahun 1997, menyebutkan sebagai berikut : 1. pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

3. Ppat singkatan dari wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas ayat (1) maka tugas dari PPAT adalah melakukan perekaman perbuatan hukum (recording of deeds of conveyance) sebagaimana diatur dalam ayat (2). Dalam Pasal 3 PP No.37/1998, disebutkan : (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

(2) PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

ppat singkatan dari

Demikian PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT berdasarkan penunjukannya sebagai PPAT, di sesuatu wilayah dan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No.37/1998 tersebut. Sedangkan kewenangan PPAT khusus tersebut adalah pembuatan akta PPAT yang secara khusus ditentukan. Mengenai bentuk akta PPAT ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dalam Pasal 21 PP No.37/1998, sebagai berikut : (1) Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada tahun takwin. (3) Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu : a. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT bersangkutan, dan b. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjasi obyek perbuatan hukum dalam akta yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Yang mengherankan dalam penjelasan ayat (1) pasal diatas, bahwa untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka akta PPAT wajib ditentukan bentuknya oleh Menteri. Penulis tidak sependapat dengan penjelasan tersebut, karena yang menentukan keotentikan suatu akta yaitu kewenangan pejabat yang membuatnya, komparisi, nama-nama dan tanggal akta dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada, hal itulah yang membuat akta itu otentik. BAB IV PENUTUP a.

Kesimpulan 1. Dikenalnya beberapa PPAT yaitu Notaris atau yang khusus menempuh ujian PPAT, ada pula PPAT sementara yaitu Camat atau Kepala Desa tertentu untuk melaksanakan tugas PPAT, karena di suatu daerah belum cukup PPAT. 2. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk suatu daerah kerja tertentu yang meliputi wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 3. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, perbuatan hukum dimaksud sebagai berikut : a.

jual beli; b. tukar menukar; c. hibah; d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian hak bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan; h. pemberian kuasa membebankan Hak Tangungan. b. Saran Mengingat masih adanya perbedaan pendapat di kalangan akedemisi mengenai keotentikan akta PPAT yang selama ini diatur melalui Peraturan Pemerintah maka sebaiknya Pemerintah beserta DPR segera membuat Undang-Undang mengenai PPAT.
(Sumber: Freepik) Hingga saat ini, masih banyak orang awam yang tak menyadari bahwa profesi notaris dan PPAT berbeda.

Tak sedikit yang menyamaratakan keduanya karena yang berprofesi sebagai notaris belum tentu juga PPAT. Tetapi memang diperbolehkan untuk memegang dua jabatan notaris dan PPAT sekaligus. Untuk itu agar tak lagi keliru, Lamudi akan menjelaskan perbedaan notaris dan PPAT dari definisi, dasar hukum, kode etik, tugas dan wewenang yang terkait. Perbedaan Definisi Notaris dan PPAT Perbedaan notaris dan PPAT dari definisinya: Ppat singkatan dari pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Sedangkan definisi PPAT tercatat dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Jatinangor Termurah Perbedaan Dasar Hukum Notaris dan PPAT Perbedaan notaris dan PPAT dari segi dasar hukum: Dasar hukum profesi notaris diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Dasar pengangkatan sebagai Notaris melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1998 nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan sebelum memegang jabatan dan harus disumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah pengangkatan.

Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Tasikmalaya Termurah Sedangkan berbeda dengan notaris, dasar hukum pengangkatan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya. PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan. Dasar hukum PPAT diantaranya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan Ppat singkatan dari No.

1 tahun 2006. Perbedaan Kode Etik Notaris dan PPAT Perbedaan notaris dan PPAT dari kode etiknya: Setelah pengangkatan, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UUJN notaris yang ppat singkatan dari harus mengucapkan sumpah n otaris yang isinya harus menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris. Amanah yaitu merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan ppat singkatan dari.

Dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. Menurut Pasal 83 Ayat 1Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris. Organisasi yang dimaksud tercantum dalam Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisanyaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kode Etik Notaris yang berlaku berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menyebutkan “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.” Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Bondowoso Termurah Sedangkan, Kode Etik PPAT ada dalam peraturan lebih lanjut yaitu Pasal 28 ayat (2) huruf c Perka BPN No.

1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya jika melanggar kode ppat singkatan dari profesi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kode etik profesi PPAT disusun oleh Organisasi PPAT dan/atau PPAT Sementara dan ditetapkan oleh Kepala BPN yang berlaku secara nasional ( Pasal 69 Perka BPN 1/2006) ppat singkatan dari.

Organisasi PPAT yang dimaksud saat ini adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Kode Etik Profesi PPAT yang berlaku saat ini yaitu hasil keputusan Kongres IV IPPAT 31 Agustus – 1 September 2007.

Pasal 1 angka 2 Kode Etik Profesi PPAT menyebutkan “Kode Etik PPAT dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.” Yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan kode etik PPAT ada pada Majelis Kehormatan yang terdiri dari Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat.

Perbedaan Tugas dan Wewenang Notaris dan PPAT Perbedaan notaris dan PPAT dari segi tugas dan wewenang: Tugas dan Wewenang Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Ciwidey Termurah Disebutkan pula bahwa notaris berwenang dalam: • mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; • membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; • membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; • melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; • memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; • membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau • membuat akta risalah lelang.

Sedangkan tugas dan kewenangan PPAT tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Ngawi Termurah Perbuatan hukum yang dimaksud adalah: • Jual beli; • Tukar menukar; • Hibah; • Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); • Pembagian hak bersama; • Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; • Pemberian Hak Tanggungan; • Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Cara kerja notaris PPAT Perbedaan ppat dan notaris dari cara kerjanya: Cara Lingkup kerja PPAT hanya per wilayah atau per kota, sedangkan n otaris berwenang membuat akta selama perbuatan hukum yang dilakukan ada dalam wilayah kerjanya. Sebagai contoh, notaris yang bertempat di Tangerang dapat membuat akta hingga wilayah Serang karena termasuk dalam wilayah kerjanya yaitu Propinsi Banten.

Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Bekasi Termurah Syarat Menjadi Notaris Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris No.

30 Tahun 2004 Pasal 3 yaitu: • Warga Negara Indonesia (WNI) • Berumur minimal 27 tahun • Bertakwa kepada Tuhan YME • Memiliki pengalaman telah menjalani magang atau nyata – nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu satu tahun berturut – turut pada kantor notaris, atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan, supaya telah mengetahui praktik notaris, mengetahui strukur hukum yang dipakai dalam pembuatan aktanya, baik autentik maupun di bawah tanngan dan mengetahui administrasi notaris.

• Berijazah sarjana hukum dan lulusan S2 kenotariatan • Ppat singkatan dari PNS, sebab tidak boleh merangkap jabatan karena notaris dilarang memihak dalam kaitannya sebagai pihak netral supaya tidak terjadi benturan kepentingan. HOUSES FOR SALE IN JAKARTA Jakarta Timur Cibubur Jakarta Utara Kelapa Gading Tanjung Priok Jakarta Selatan Pesanggrahan Jakarta Pusat Jakarta Barat Cengkareng Kebon Jeruk HOUSES FOR SALE IN WEST JAVA Bekasi Kaliabang Tengah Medan Satria Harapan Indah Bandung Bogor Depok HOUSES FOR SALE IN BANTEN Tangerang Selatan Serpong Tangerang Pondok Aren HOUSES FOR SALE IN TOP LOCATIONS Surabaya Malang Badung Denpasar Sleman Semarang APARTMENTS FOR SALE IN JAKARTA Jakarta Selatan Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Barat APARTMENTS FOR SALE IN TOP LOCATIONS Surabaya Bandung HOUSES FOR RENT IN JAKARTA Jakarta Jakarta Selatan Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Timur HOUSES FOR RENT IN TOP LOCATIONS Denpasar Badung Semarang Bekasi Surabaya APARTMENTS FOR RENT IN JAKARTA Jakarta Selatan Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat APARTMENTS FOR RENT IN TOP LOCATIONS Surabaya Ppat singkatan dari COMMERCIAL PROPERTIES FOR SALE Shophouses in Jakarta Barat Shophouses in Jakarta Utara Shophouses in Bekasi Shophouses in Surabaya COMMERCIAL PROPERTIES FOR RENT Offices in Jakarta Offices in Jakarta Selatan LAND FOR SALE IN JAKARTA Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta Selatan Jakarta Barat LAND FOR SALE IN BALI Badung Denpasar Gianyar LAND FOR SALE IN WEST JAVA Bandung Bogor Bekasi LAND FOR SALE IN TOP LOCATIONS Tangerang Selatan Tangerang Surabaya Semarang @font-face { ppat singkatan dari 'lmd-icons' !important; src:url('/journal/wp-content/themes/Newspaper-child/fonts/lmd-icons.woff') !important; src:url('/journal/wp-content/themes/Newspaper-child/fonts/lmd-icons.woff') format('embedded-opentype'), url('/journal/wp-content/themes/Newspaper-child/fonts/lmd-icons.woff') format('woff'), ppat singkatan dari format('truetype'), url('/journal/wp-content/themes/Newspaper-child/fonts/lmd-icons.woff#lmd-icons') format('svg') !important; font-weight: normal !important; font-style: normal !important; }

SINGKATAN YANG SERING KITA PAKAI NAMUN TIDAK TAU KEPANJANGANNYA FT RAJA




2022 www.videocon.com