Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut

Soal Pilihan Ganda : Persamaan Dasar Akuntansi, Jurnal, dan Laporan Keuangan 1. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah disebut . A. kewajiban B. aset lancar C. pendapatan D. ekuitas E. beban 2. Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan pemerintah daerah merupakan . A. belanja B. ekuitas C. kewajiban D. aset E. pendapatan 3. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali disebut .

A. pengeluaran B. ekuitas C. pendapatan D. aset E. kewajiban 4. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek di dalam ekuitas dana pemerintah disebut ekuitas . A. dana pemerintah B. dana investasi C. dana lancar D. jangka panjang E. jangka pendek 5. Kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang, diperoleh dengan menjumlahkan 1) Investasi Jangka Panjang, 2) Aset Tetap, 3) Aset Lainnya dikurangi dengan jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

Berdasarkan Standar akuntansi pemerintah, hal ini disebut ekuitas . A. dana lancar B. dana investasi C. dana pemerintah D. jangka pendek E. jangka panjang 6. Piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran dan pajak lainnya serta retribusi yang sudah ada surat ketetapannya ini disebut . A. piutang pajak daerah B.

kewajiban jangka pendek C. kewajiban jangka panjang D. piutang jangka pendek E. piutang jangka panjang 7. Kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan serta mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam Dana Cadangan disebut ekuitas .

A. dana lancar B. dana investasi C. dana cadangan D. jangka pendek E. jangka panjang 8. Kas dalam pengelolaan pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada kas daerah atau Bendahara Umum Daerah adalah termasuk dalam kas . A. bendahara penerimaan B.

bendahara pengeluaran C. piutang pajak daeralh D. inveslasi jangka pendek E. investasi jangka panjang 9. Akun anggaran dari Pendapatan LRA, sehingga saldo normal maupun aturan pendebetan dan pengkreditannya berlawanan dengan akun Pendapatan LRA.

Hal ini merupakan akun anggaran estimasi . A. belanja B. pendapatan C. penerimaan pembiayaan D. pengeluaran pembiayaan E. perubahan SAL 10. Akun anggaran dari Belanja, sehingga saldo normal maupun aturan pendebetan dan pengkreditannya berlawanan dengan akun Belanja. Hal ini merupakan akun anggaran .

A. estimasi belanja B. estimasi pendapatan C. perubahan SAL D. pengeluaran pembiayaan E. penerimaan pembiayaan 11. Akun anggaran dari penerimaan pembiayaan, sehingga saldo normal maupun aturan pendebetan dan pengkreditannya berlawanan dengan akun penerimaan pembiayaan disebut . • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram Pengertian Transparansi Keuangan – Apa yang dimaksud dengan transparansi keuangan?

Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian transparansi keuangan menurut para ahli, manfaat, prinsip dan pelaksanaan transparansi keuangan secara lengkap. Baca Juga : Pengertian Manajemen Keuangan 5 Bentuk Pelaksanaan Transparansi Publik Pengertian Transparansi Keuangan Pengertian transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Definisi transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Adanya transparansi bisa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggarakan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengertian transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.

24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Baca Juga : Pengertian Keuangan Inklusif Mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting? Apa perlunya transparansi keuangan? • Transparansi keuangan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan (trust). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. • Transparansi keuangan dilakukan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (controlling).

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertkan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarkat ini akan efektif jika warga masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. • Warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (right to inform and right to know). Pengertian Transparansi Menurut Para Ahli Dwijowijoto (2003) Pengertian transparansi menurut Dwijowijoto adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Mardiasmo (2006) Pengertian transparansi menurut Mardiasmo adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hidayat (2007) Pengertian transparansi menurut Hidayat adalah masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Agoes dan Ardana (2009) Pengertian transparansi menurut Agoes dan Ardana adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Tanjung (2011) Pengertian transparansi menurut Tanjung adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Pengertian Financial Distress (Kesulitan Keuangan) Manfaat Tranparansi Keuangan Menurut Medina (2012), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya tranparansi keuangan, diantaranya yaitu: • Dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian di kemudian hari bisa diminimalisir.

• Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka memiliki informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

• Dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat bisa memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.

• Dapat meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk lebih berinvestasi. Prinsip Transparansi Keuangan Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut: Invormativeness (Informatif) Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Berikut ini indikator dari informatif diantaranya yaitu: Baca Juga : Pengertian Literasi Keuangan Tepat waktu Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik juga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Memadai Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Jelas Informasi harus jelas sehingga bisa dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

Dapat diperbandingkan Laporan keuangan harusnya bisa diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan begitu, daya banding berarti laporan keuangan bisa digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Mudah diakses Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

Disclosure (Pengungkapan) Pengungkapan pada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. Berikut indikator dari pengungkapan diantaranya yaitu: Kondisi Keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu. Susunan Pengurus Komponen (unit kerja) dalam organisasi, struktur organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baca Juga : Pengertian Laporan Keuangan Bentuk Pelaksanaan Transparansi Publik Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.

Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), bentuk pelaksanaan transparansi pelayanan publik diantaranya yaitu: a. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

b. Prosedur pelayanan menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. c. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan serta diwujudkan dalam bentuk flow chart (bagan alir) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. d. Untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pemberi pelayanan, baik persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut dahulu agar sesuai/relevan dengan jenis pelaksanaan yang akan diberikan.

Segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan harus dihilangkan. e. Biaya pelayanan adalah imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seharusnya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan, tapi pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan.

Selain itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Baca Juga : Pengertian Keuangan Negara f. Waktu penyelesaian pelayanan adalh jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.

Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan. g.

Pejabat atau petugas yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab dalam hal pemberian pelayanan dan/atau penyelesaian suatu keluhan. h. Pejabat atau petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Pejabat atau petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan. i. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika.

j. Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya standar kualitas pelayanan.

Bisa juga dibuat Motto Pelayanan dengan penyusunan kata yang bisa memberikan semangat, baik ke pemberi maupun penerima pelayanan. k.

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan pada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji atau komitmen yang dibuat bisa dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti para pemberi dan penerima pelayanan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab. Publikasi dan/atau sosialisasi tersebut tersebut bisa dilakukan melalui media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Baca Juga : Pengertian Kinerja Keuangan Demikian artikel pembahasan tentang pengertian transparansi keuangan menurut para ahli, manfaat, prinsip dan pelaksanaan transparansi keuangan secara lengkap. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan lainnya. Posted in Ekonomi, IPS Tagged bagaimana informasi dari laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan, bentuk transparansi, contoh laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, contoh transparansi dan akuntabilitas, mengapa dalam pengelolaan keuangan memerlukan transparansi brainly, mengapa pemerintah harus jujur dan transparan dalam memanfaatkan anggaran, pengertian transparansi menurut para ahli, transparansi adalah, transparansi keuangan desa, transparansi publik, tujuan transparansi Post navigation Recent Posts • Pengertian Black Hole, Sejarah, Teori, Sifat, Karakteristik dan Jenis Black Hole (Lubang Hitam) Lengkap • Pengertian Uterus, Struktur Bagian dan Fungsi Uterus (Rahim) Lengkap • Pengertian Diafragma, Fungsi, Struktur dan Cara Kerja Diafragma Pada Pernapasan Lengkap • Pengertian, Macam-Macam Jenis dan Contoh Alat Pemuas Kebutuhan Manusia Lengkap • Pengertian Politik Etis, Latar Belakang, Tujuan, Isi, Penyimpangan dan Dampak Politik Etis Lengkap • Pengertian Realitas Sosial, Macam, Bentuk, Konsep dan Contoh Realitas Sosial Menurut Para Ahli Lengkap • Pengertian Kebudayaan Nasional, Karakteristik, Fungsi, Tujuan dan Contoh Kebudayaan Nasional Indonesia Lengkap • Pengertian AFNEI, Sejarah, Tugas dan Tujuan AFNEI di Indonesia Lengkap • Pengertian Waran, Ciri-Ciri, Manfaat dan Risiko Investasi Waran (Warrant) Lengkap • Pengertian Modal Kerja, Konsep, Jenis, Manfaat, Penggunaan, Manajemen dan Perputaran Modal Kerja Lengkap • Pengertian Audit Internal, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal Menurut Para Ahli Lengkap • Pengertian Riset Pasar, Macam Jenis, Metode dan Contoh Riset Pasar Lengkap • Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Proses Penilaian Kinerja Karyawan Menurut Para Ahli Lengkap • Pengertian Distribusi, Tujuan, Jenis, Saluran, Tugas dan Contoh Distribusi Lengkap
Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ,Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Peme­rintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah.

Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan se­sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mem­punyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah ber­arti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia, Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem peng­anggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Sehelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ­Nomor 105 Tahun 2001, pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalarn membuat laporan pertanggungjawaban kuangan daerah yang bersangkutan. Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah.

Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pernerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.

PEMBAHARUAN DALAM SISTEM AKUNTANSI KEUAN DAERAH Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya standar akuntansi.

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun yang lalu didasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblads 1928, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertangungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh Pemda baik pernerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Sistem yang lama (MAKUDA) dertgan ciri-ciri antara lain Single Entry(pembukuan tunggal),Incremental Budgeting (penganggaran secara tradisional) yang: • Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca. • Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas se­hingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah. • Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ber­basis kiner ‘ja sesuai tuntutan masyarakat • Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.

Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan perundang-undangan yang ada telah direspons oleh pemerintah pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi yaitu dengan dihentuknya “Kornite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut.

Komite ini bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keanggo­taannya terdiri dari kalangan birokrasi (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan BPKP), IAI dan kalangan akademisi. Dengan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat clan Daerah, isu mcngenai siapa yang berkewenangan untuk menetapkan standar akuntansi pernerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dapat terpecahkan.

Berda­sarkan UU Nomor 1 tahun 2004, pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerin­tahan yang dihasilkan oleh Komite Standar setelah meminta pertimbangan BPK ditetapkan dengan Peraturan Petnerintah.

Standar akuntansi peme­rintahan yang dihasilkan oleh Komite ini diharapkan dapat memayungi prak­tek-praktek akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini dan untuk masa yang akan datang. AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara.

Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No.

17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas.Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca, Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masyarakat. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1.Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses pe­ nyusunan anggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi; • Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan • Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksa­naan, maupun dalam perhitungannya.

Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini memang secara khusus ditegaskan dalam pasal Pera­turan Pemerintah yang mengatur bahwa APBD di­susun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga dapat dievaluasi atau diukur.

Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan Peme­rintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis.

Setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Rencana strategis ini beserta dokumen peren­canaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD. • KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akunta­bilitas, manajerial, clan transparansi.

Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tu_juan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta me­mudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sedangkan transparansi dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, ter­diri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota per­hitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat di­kembangkan untuk tujuan khusus. ASAS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH 1.Dasar Kas Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umurn Negara/Daerah.

2.Asas Universalitas Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat membebani APBD. • Asas Bruto Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Misalnya Pendapatan Daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya diperlukan belanja, maka pelaporannya harus gross income artinya pendapatan dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh, dan belanja dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan. • Dana Umum Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk aset, utang, dan ekuitas dana.

Dana Umum yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan secara khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

ENTITAS Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge), perlu ditetapkan entitas untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas­nya sesuai dengan peraturan. Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi.

Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mcndekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah. KODE REKENING Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemcrintah.

Kode perkiraan seragam dan konsisten mutlak diperlukan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa daerah merupakan bagian yang tak menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka dalam era otononipun tetap diperlukan informasi keuangan per wilayah ataupun secara nasional untuk analisis fiskal maupun ekonomi makro.

Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya harmonisasi praktek akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuniansinya. Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep Government Finance Statistk (GFS).

Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selan berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaar (MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan klasifikasi ekonomi.

Recent Posts • UpForIt Dating Internet Site Assessment in 2020: Characteristics, Positives, Downsides • 5 Erklärungen Sie ist Nicht raus {von Ihrer - von der - der - Ihrer - eigenen - Liga • Bumble Assessment — Precisely What Do We Know Regarding It?

• 4 Hot Date Suggestions pour Quand vous Réaliser En personne ! • Black Singles Evaluation – Que faire exactement Nous réalisons About This ? Archives • May 2022 • April 2022 • March 2022 • January 2022 • December 2021 • November 2021 • October 2021 • September 2021 • August 2021 • July 2021 • March 2021 • February 2021 • November 2020 • June 2020 • May 2020 • April 2020 • March 2020 • January 2020 • December 2019 • November 2019 • October 2019 • September 2019 • August 2019 • July 2019 • June 2019 • May 2019 • April 2019 • March 2019 • February 2019 • January 2019 • December 2018 • November 2018 • October 2018 • April 2018 • March 2018 • February 2018 • January 2018 • December 2017 • November 2017 • October 2017 • September 2017 • August 2017 • July 2017 • June 2017 • May 2017 • April 2017 • March 2017 • December 2016 • November 2016 • October 2016 Categories • adult dating chats • Akuntansi • Anggaran • Aset • asian dating sites • best dating sites for over 40 • best hookup tips • Best Mail Order Brides Sites • betting • chinese dating • dating women • hookup online • hookup sites that work • hot women • Internet Brides • jetbride • Kegiatan • latin women • latina wife • Legit Mail Order Bride • love • mail order brides • Marry Chinese Girl • Most Beautiful Wife • online hookup sites • Perbendaharaan • ranking bukmacherow • Sekretariat • top sex sites • Uncategorized • wife for sale • wives for sale • women Berita terbaru • UpForIt Dating Internet Site Assessment in 2020: Characteristics, Positives, Downsides 2022-05-09 • 5 Erklärungen Sie ist Nicht raus {von Ihrer - von der - der - Ihrer - eigenen - Liga 2022-05-09 • Bumble Assessment — Precisely What Do We Know Regarding It?

2022-05-09 • 4 Hot Date Suggestions pour Quand vous Réaliser En personne ! 2022-05-08 • Black Singles Evaluation – Que faire exactement Nous réalisons About This ? 2022-05-08 MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) 7.1.

Sebarkan ini: Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik yang berada didalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan.

Dengan kata lain bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan seperti masalah-masalah keuangan dalam perusahaan “sistem informasi keuangan berkaitan dengan sistem informasi manajemen”. Baca Juga : Pengertian Sistem Informasi Manajemen Terlengkap Fungsi Sistem Informasi Keuangan Adapun arahan untuk menunjukan fungsi-fungsi Sistem Informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka wujud Sistem Informasi keuangan secara administrasi tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku – buku dan catatan – catatan akuntansi serta laporan – laporan yang disajikan.

Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah : • Untuk menetukan hasil dari pada pelaksanaan oprasi perusahaan, meliputi : • Adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan – catatan perusahaan. • Membuat laporan untuk pemimpin. • Untuk dapat mengikuti jalanya harta dan hutang perusahaan.

Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam – macam buku dan rekening seperti kas, rekening – rekening milik dan lain-lain. • Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut dari pada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Kita telah mengetahui bahwa fungsi keuangan berkaitan dengan arus uang dalam perusahaan. Pada mulanya harus diperoleh uang untuk mendukung manufaktur, pemasaran, dan aktivitas yang lain.

Kemudian, pendanaan tersebut harus dlkontrol untuk memastikan bahwa ia digunakan secara efektif. Semua manajer dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab keuangan. Mereka diberi anggaran biaya operasi seminim mungkin dan diharapkan untuk menjaga pengeluaran biaya melampau batasan anggaran tersebut. Informasi yang menjelaskan arus uang baik yang dianggarkan maupun yang sebenarnya memungkinkan manajer untuk melakukan tanggung jawab keuangannya.

Informasi ini diberikan oleh sistem informasi keuangan. Adapun informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan, disajikan didalam berbagai bentuk seperti: • Bentuk laporan khusus. • Bentuk laporan periodik. • Hasil dari simulasi matematika. • Saran dari sistem pakar. • Dan komunikasi elektronik. Sehingga dengan adanya sistem informasi keuangan dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen dilingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan.

Baca Juga : Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Sifat Sistem Informasi Keuangan Adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung didalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lain yakni sebagai berikut: • Relevan dan materialitas.

• Formal dan substansi. • Tingkat kepercayaan. • Bebas dari bias. • Dapat diperbandingkan.

• Konsistensi. • Dapat dipahami. Tujuan Sistem Informasi Keuangan Dibawah ini terdapat tiga tujuan sistem informasi keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: • Memenuhi Prinsip Cepat Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, maksudnya ialah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan “tepat waktu dan memenuhi kebutuhan”.

• Mempunyai Prinsip Aman Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman, maksudnya ialah bahwa sistem informasi menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut harus membantu menjaga harta milik perusahaan, untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan-pengawasan intern.

• Mempunyai Prinsip Aman Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, maksudnya ialah bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Model Sistem Informasi Keuangan Berikut ini adalah model dari sistem informasi keuangan, sebagai berikut: 1.

Subsistem Input Keuangan : • Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data input bagi aplikasi keuangan • Subsistem Audit Internal, membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. • Subsistem Intelejen Keuangan, mengumpulkan informasi dari elemen – elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham dan pemilik serta pemerintah. Baca Juga : Pengertian Sistem Akuntansi – Fungsi, Komponen, Tujuan, Hubungan, Contoh, Para Ahli 2.

Subsistem Output Keuangan : • Sistem Peramalan, melakukan peramalan jangka panjang 5- 10 tahun kedepan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan dasar bagi perencanaan strategis. • Subsistem Manajemen Dana. Berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. • Pengendalian, Menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya actual dibandingkan dengan anggaran.

Ruang Lingkup Sistem Informasi Keuangan • Ruang lingkup Implementasi aplikasi Sikompak pada Bagian Akuntansi/Pembukuan meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliput penjurnalan.

posting hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan (General Ledger System). • Ruang lingkup Sistem Informasi Aktiva Tetap dan Persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap. • Ruang Lingkup implementasi Billing System yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa sub-sistem antara lain sub-sistem penyambungan baru, sub-sistem administrasi rekening, sub-sistem pelayanan pelanggan (customer service) dan sub-sistem penagihan dan penerimaan kas.

Contoh Sistem Informasi Keuangan Sekilas Tentang PT. CCAI Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan anak perusahaan The Coca-Cola Company yang memiliki merek dagang Coca-Cola. PT. Coca-Cola Amatil Indonesia telah berdiri dan mulai berkiprah dalam industri dalam negeri sejak tahun 1927, dimana pada saat itu bernama De Nederland Indische Mineral Water Fabrieckyang kemudian berubah nama menjadi The Indonesian Bottles Ltd.

N. V. (IBL) sejak berubah status menjadi perusahaan nasional. Pada tahun 1971, IBL berubah menjadi nama baru PT Djaya Bevarages Bottling Company (PT. DBBC) yang merupakan pabrik pembotolan modern pertama di Indonesia.

Adanya penambahan modal menyebabkan peningkatkan kapasitas pabrik yang diikuti pula dengan penambahan macam produk yang dihasilkan dalam berbagai ukuran kemasan. Perubahan nama perusahaan kembali terjadi pada 1993, dimana pada saat itu seluruh saham PT.

DBBC diambil alih oleh Coca-Cola Amatil Ltd, Australia. PT. DBBC berubah nama menjadi PT. Coca-Cola Amatil Indonesia. Pada tahun 2000, seluruh pabrik pembotolan minuman merek dagang Coca-Cola yang ada di Indonesia resmi bergabung menjadi satu dibawah PT.

CCAI. Hingga saat ini tercatat 11 pabrik Coca-cola yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia. Peranan Sistem Informasi dalam Perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia adalah perusahaan yang berusaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam strategi pengembangan bisnisnya; Dimana sistem informasi selalu dibutuhkan oleh perusahaan manapun termasuk PT.

Coca-Cola Amatil Indonesia untuk memproses data yang digunakan dalam kegiatan operasional bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang dapat digunakan para manajer untuk membantu pengambilan keputusan. Baca Juga : Pengertian Manajemen Keuangan – Konsep, Tujuan, Fungsi, Analisis, Tugas, Prinsip, Para Ahli Pemrosesan lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen biasanya masih tetap dibutuhkan.

Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan dalam bisnis adalah untuk melakukan proses transaksi bisnis secara efisien, mengendalikan proses produksi, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, memperbarui database perusahaan, dan yang paling penting ialah meningkatkan efektifitas operasional perusahaan dan daya serap produk perusahaan dalam pasar.

Penerapan DSS di Perusahaan Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan analisis perilaku konsumen adalah Market Based Analysis dimana mekanismenya harus didahului oleh analisis yang mendalam mengenai data transaksi pelanggan dengan menggunakan konsep data mining. Penggunaan data mining ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan bagi manajemen dan memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi yang terkandung di dalam transaksi menjadi sebuah knowledge.

Dengan begitu, pendapatan perusahaan dapat meningkat dan di masa yang akan datang perusahaan dapat lebih kompetitif. Saat ini PT. Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki sistem yang sudah terintegrasi berupa Enterprise Resource Planning (ERP) yang menunjang seluruh proses bisnis yang ada, namun belum maksimal digunakan sebagai referensi bagi penetapan strategi pemasaran perusahaan.

Oleh karena itu, peran DSS sangat dibutuhkan untuk menggali dan melakukan analisis perilaku konsumen terhadap pembelian suatu produk melalui data historikal transaksi pelanggan selama dua tahun.

Coca-Cola Amatil Indonesia menjadikan beberapa parameter dalam pengambilan keputusan antara lain, ranking (peringkat) berdasarkan revenue yang diperoleh di setiap wilayah, penetrasi pasar, basket index untuk mengetahui persentase pembelian produk PT.

Coca-Cola Amatil Indonesia, market share produk PT. Coca-Cola Amatil Indonesia dibandingkan dengan produk perusahaan lain, jumlah penjualan produk, dan nilai penjualan ritel setiap bulan untuk peningkatan penjualannya. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder berupa deret waktu (time series) dengan periode dua tahun terkahir.

Jenis sumber data berasal dari data eksternal perusahaan yang didapatkan melalui kerjasama antara PT. Coca-Cola Amatil Indonesia dengan masing-masing outlet melalui trading term yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk saat ini PT. Coca-Cola Amatil Indonesia telah bekerjasama dengan outlet seperti Matahari, Carefour, Giant, dan Indomart.

Melalui proses training didapatkan akurasi data mendekati 98% sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan khususnya untuk mendukung strategi pemasaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penerapan aplikasi DSS ini digunakan untuk mendukung strategi pemasaran dalam melakukan penetrasi pasar sehingga diharapkan perusahaan mampu mengembangkan sebuah sistem customer profiles.

Harapannya perusahaan mampu membuat dan melakukan promosi yang efektif berdasarkan segmen pasar yang sesuai sehingga target penjualan akan mudah tercapai dan tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Ekonomi, IPS, S1, SMA, SMK Ditag 3 arus informasi yang penting bagi pemasaran, aplikasi sistem informasi keuangan, buatlah model sistem informasi keuangan, cara kerja sistem informasi akuntansi, contoh aplikasi sia pada perusahaan, contoh aplikasi sistem informasi keuangan, contoh kasus sia pada perusahaan, contoh kasus sistem informasi keuangan, contoh makalah sistem informasi akuntansi doc, contoh penerapan sistem informasi keuangan, contoh sistem informasi akuntansi, contoh sistem informasi keuangan, contoh sistem informasi keuangan dalam organisasi, contoh sistem informasi keuangan perusahaan, contoh sistem informasi keuangan sekolah, contoh sistem informasi manufaktur, contoh sistem informasi sdm, contoh sistem informasi sumber daya manusia, definisi sistem informasi manajemen operasi, dimensi sistem informasi akuntansi, flowchart sistem informasi keuangan daerah, fungsi sistem informasi manajemen operasi, gambar model sistem informasi akuntansi, hubungan manajemen keuangan dengan akuntansi, implementasi sia pada hutang, istilah dalam sistem informasi akuntansi, jelaskan yang dimaksud sistem informasi manufaktur, jenis-jenis sistem informasi sdm, jurnal sistem informasi keuangan, jurnal sistem informasi keuangan perusahaan, karakteristik sistem informasi akuntansi, karakteristik sistem informasi keuangan, karakteristik sistem informasi sdm, menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut subsistem output, kelemahan sistem informasi keuangan, kesimpulan sistem informasi keuangan, makalah pemakai informasi akuntansi, makalah ruang lingkup sistem informasi keuangan, makalah sistem informasi akuntansi, makalah sistem informasi akuntansi perbankan, makalah sistem informasi keuangan, makalah sistem informasi keuangan lengkap, makalah tentang financial information system, manfaat sistem informasi keuangan, materi sistem informasi akuntansi, mengapa belajar sia, metode peramalan non-kuantitatif, model sistem informasi akuntansi, model sistem informasi keuangan, model sistem informasi pemasaran, model sistem informasi sdm, output sistem informasi sumber daya manusia, pengertian sistem informasi keuangan, pengertian sistem informasi keuangan menurut para ahli, pengertian sistem informasi manufaktur, perbedaan sia dan sim, perkembangan sistem informasi manajemen doc, pertanyaan sistem informasi keuangan, pertanyaan tentang sistem informasi keuangan, ppt sistem informasi keuangan, rasio kinerja adalah, ruang lingkup pengendalian akuntansi, ruang lingkup sistem informasi akuntansi cbis, ruang lingkup sistem informasi fungsional, ruang lingkup sistem informasi keuangan, ruang lingkup sistem informasi manajemen, saran sistem informasi akuntansi, sarana operasional bisnis internasional, sebutkan ruang lingkup utama ilmu informasi, sistem biaya dalam ilmu auditing, sistem informasi eksekutif, sistem informasi keuangan adalah, sistem informasi keuangan cv, sistem informasi keuangan menurut para ahli, sistem informasi keuangan pdf, sistem informasi keuangan ppt, sistem informasi keuangan pt., sistem informasi manajemen dan akuntansi, sistem informasi manufaktur adalah, sistem informasi sumber daya manusia, sistem teknologi informasi keuangan, skema sistem informasi manajemen keuangan, skripsi sistem informasi manajemen keuangan, soal sistem informasi keuangan, subsistem input adalah, subsistem intelijen keuangan, subsistem pemrosesan data, subsistem pengendalian keuangan, tugas pokok sistem informasi keuangan, tujuan sistem informasi akuntansi, tujuan sistem informasi keuangan Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Penjelasan Ciri-Ciri Helicobacter Pylori Dalam Biologi • Pengertian Kata Berimbuhan • Pengertian Coelentarata – Ciri, Habitat, Reproduksi, Klasifikasi, Cara Hidup, Peranan • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik disebut • Memphisthemusical.Com
SOAL 1 Saldo piutang usaha per 1 Desember milik PT Jembar sebesar Rp2.100.000 terdiri atas Piutang dari PT Tebar sebesar Rp.880.000 dan dari PT Gelora … sebesar 1.130.000 Transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan kas yang dilakukan PT Jembar selama bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut Des 3 Mengeluarkan Faktur no.

622 untuk PT Laser atas jasa yang diberikan Rp.2.340.000 Menerima kas atas pelunasan piutang oleh PT. Tebar Rp.880.000 8 Mengeluarkan Faktur No.623 untuk PT Sinar atas jasa yang diberikan Rp. 1.690.000 12 Menerima kas atas pelunasan piutang oleh PT Gelora Rp.1.130.000 18 Mengeluarkan Faktur No.624 untuk jasa PT Sempur atas jasa yang diberikan Rp.2.750.000 23 Menerima kas dari PT Laser untuk Faktur no.622. 28 Mengeluarkan Faktur No.625 untuk PT Gelora atas jasa yang diberikan secara kredit sebesar Rp.980.000 30 Menerima kas dari PT Prasasti atas jasa yang diberikan Rp.80.000 Diminta: a.

Siapkan jurnal pendapatan dan jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi di atas. b. Siapkan Laporan rangkuman saldo pelanggan per 31 Desember 2015. Periksa kesamaan jumlah laporan rangkuman saldo pelanggan dengan saldo akun pengendali piuutang usaha per 31 Desember 2015 Mengapa PT Jembar menggunakan buku besar pembantu piutang usaha? ​ Perusahaan “ INCHES "memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi yaitu departemen produksi A dan departemen produksi B.

Data produksi dan biay … a produksi yang dikeluarkan selama bulan Januari 2022 sebagai berikut: KETERANGAN DEPARTEMEN B Masuk proses DEPARTEMEN A 35.000 unit 30.000 unit 24.000 unit 6.000 unit Barang jadi dan ditransfer ke departemen B Barang jadi yang ditransfer ke gudang Produk dalam proses akhir Tingkat penyelesaian: Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Pabrik Biaya yang dkeluarkan bulan Januari 22: Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Biaya Overhead Pabrik 100% 80% 60% 50% 40% Rp 420.000,- Rp 272.000,- Rp 198.000,- Rp 108.000,- Rp 211.200,- Diminta: Departemen A ( nilai: 35) a.

Hitung unit ekuivalen. b. Harga pokok/ unit. c. Hitung harga pokok barang jadi yang di transfer ke departemen B dan harga pokok barang dalam proses akhir.

d. Buat laporan biaya produksi departemen A. e.Buat jurnal yang diperlukan.Departemen B ( nilai: 45) a. Hitung unit ekuivalen.

b. Harga pokok/ unit yang ditambahkan di departemen B c. Hitung harga pokok barang jadi yang di transfer ke departemen gudang dan harga pokok barang dalam proses akhir. d. Buat laporan biaya produksi departemen B. e.Buat jurnal yang diperlukan.​ kebakaran listrik merupakan potensi bahaya didasarkan pada dampaknya terhadap pekerja yang memiliki potensi bahaya.A. potensi bahaya yang menimbulk … an risiko jangka panjang pada kesehatanB.

potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatanC. risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hariD. potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologisE.

potensi bahaya yang menimbulkan risiko cacat tubuh​ Uraian singkat tentang tugas kondisi pekerjaan serta tuntutan yang diperlukan ketika menjabat suatu posisi biasanya job description berisi tuntutan pe … ndidikan pengetahuan keterampilan dan lamanya pengalaman kerja merupakan definisi dari.A.pemberian tugas kerja (job description)B. pembagian tugas kerja individu dan kelompokC. perencanaan kerja berdasarkan skala prioritasD.

penyesuaian teknologi dalam pelaksanaan tugas kerja organisasiE. prosedur operasional standar​ urutan proses manajemen dalam pengambilan keputusan yang benar adalahA. Perencanaan-pelaksanaan-pengendalian-pengawasan.B.Perencanaan-pengendalian-pel … aksanaan-pengawasan.C. pelaksanaan-perencanaan-pengendalian-pengawasan.D. pelaksanaan-pengendalian-pengawasan-perencanaan.E.

pengendalian-pengawasan-perencanaan-pelaksanaan.​ seorang teknisi akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak boleh memihak pada satu kepentingan laporan yang dihasilkan harus sesuai dengan semua … kepentingan baik internal maupun eksternal hal tersebut sesuai dengan etika profesi akuntansi.A. IntegritasB. obyektifitasC. TanggungjawabD. KerahasiaanE. Kompetensi​ Tuan Budi melakukan pengembangan usahanya dengan cara mengajukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri, dalam persyaratan peminjaman bank syariah Indon … esia menilai laporan keuangan Tuan Budi untuk melihat kondisi keuangan yang baik.

dalam hal ini bank syariah Indonesia sebagai pengguna informasi keuangan pihak​ Pada akhir bulan diketahui data berikut: 1. Asuransi dibayar di muka yang telah terpakai Rp. 48.000.000.,- 2.

Penyusutan kendaraan setahun Rp. 140.000 … .000.,- 3.

Penyusutan peralatan setahun Rp. 7.800.000.,- 4. Bunga wesel berutang Rp. 66.800.000.,- 5. Pendapatan yang telah diakui Rp. 2.500.000.- dari pendapatan diterima di muka 6. Gaji belum dibayar di September Rp. 16.800.000.,- 7. Pekerjaan telah diselesaikan yang belum dibayar bulan September Rp.

5.400.000.,- 8.

Tagihan telepon bulan September Rp. 5.600.000., belum dicatat dan belum dibayar Silahkan buat neraca lajur dan laporan keuangan. TOLOOONG minimal jurnal penyesuaiannya dulu