Asdp adalah

asdp adalah

pengertian Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) adalah BMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis).

Terminal merupakan unit fasilitas untuk pelayanan umum, dalam hal ini pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai fasilitas umum, terminal harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya angkutan massal, dalam hal ini UPT Terminal selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari penyediaan ruang tunggu yang nyaman, pengaturan dermaga pemberangkatan kapal sesuai dengan tujuan sampai dengan pengaturan kapal yang masuk ke terminal.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan menerapkan sistem manajemen terminal yang baik, sehingga nantinya dapat diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap UPT tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan terminal yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan, terkendali dan terarah berkaitan dengan : perencanaan, infrastruktur, system management dan informasi, lingkungan dan kerjasama serta pengaturan bebagai kepentingan yang aktif dalam kawasan terminal.

Berbagai kepentingan yang ada dalam terminal adalah aktivitas asdp adalah, kewenangan, sistem pengendalian serta berbagai kepentingan yang mempengaruhi pengelolaan terminal secara terarah dan terkendali sesuai dengan tuntutan perkembangan di masa depan. Fungsi terminal adalah sebagai berikut : • Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat asdp adalah informasi asdp adalah fasilitas parkir kendaraan pribadi, kendaraan yang akan diseberangkan.

• Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum, kapal.

• Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah pengaturan operasi bus, kapal, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus, awak kapal dan sebagai fasilitas pangkalan, lego jangkar di kolam pelabuhan. Untuk mengendalikan penumpang dan kendaraan di terminal penyeberangan, pelabuhan dibagi atas beberapa zona.

Untuk dapat lebih memberikan batasan area yang jelas antara pengantar dengan calon penumpang asdp adalah kendaraan yang akan berangkat untuk hal tersebut dilakukan pembagian zona-zona. Setiap zona tersebut termasuk di dalamnya prasarana-prasarana yang dilalui. Adapun pembagian zona-zona tersebut adalah sebagai berikut : • Zona A : Merupakan zona umum terbuka, areal gerbang masuk Pelabuhan (toll gate, jembatan timbang & loket tiket) • Zona B : Merupakan zona dengan areal tunggu bagi penumpang/ kendaraan yang akan naik ke kapal (ruang tunggu penumpang, areal parkir kendaraan yang akan menyeberang dan areal parkir kendaraan pengantar atau penjemput) • Zona C : Merupakan zona terbatas seperti areal menuju ke kapal (gang way, movable bridge, dan side ramp) Dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan pengendalian untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, adapun untuk mengantisipasi hal tersebut asdp adalah pelabuhan dilakukan pengendalian yang ketat seperti dilakukannya pengendalian saat bongkar muat, dan pemberangkatan kapal.

Koordinasi antar asdp adalah di lapangan dengan petugas di lapangan, antar petugas kontrol di STC dengan petugas di lapangan dilakukan secara intensif. Sedangkan untuk manajemen lalu lintas di lintasan merupakan pengaturan kapal pada saat akan masuk/ keluar pelabuhan.

Pengaturan yang dikontrol dari sisi darat melalui ship traffic control (STC), dimana pada ruang kontrol ini setiap kapal yang akan masuk atau keluar dermaga melakukan komunikasi yang intensif antara operator STC dengan awak kapal. Sehingga lalu lintas kapal dapat tertib masuk/ keluar pelabuhan sesuai dengan perintah dari operator STC. Selain pengaturan kapal keluar/ masuk dermaga, penjadwalan kapal juga merupakan bagian dalam manajemen lalu lintas maka keteraturan, ketertiban serta rasa keadilan dari operator kapal dapat terjaga.

asdp adalah

Pada konsep pengembangan angkutan perkotaan, untuk mengurangi kepadatan Lalulintas yang ada, dibutuhkan keberadaan angkutan yang bersifat massal dan kecepatan tempuh yang memadai atau mass rapid transport (MRT).

Untuk itu, angkutan perairan daratan terutama di perkotaan harus memenuhi kriteria ini, terutama untuk rute yang mampu mempersingkat jarak tempuh dengan memotang jaringan jalan yang lebih singkat. Pelayanan ulang alik (shuttle transport service) dengan frekuensi tinggi pada angkutan penyeberangan di sungai maupun di danau, pengguna jasa angkutan pada umumnya menginginkan pelayanan tanpa waktu tunggu yang lama. Hal yang sama dapat juga dilakukan pada pelayanan angkutan sungai antara dua atau beberapa títik perjalanan di sepanjang tepiannya yang waktu tempuhnya pendek sehingga dapat dilayani berkali-kali dalam satu hari oleh kapal yang sama.

Salah satu contoh pelayanan ulang alik yang masih dikelompokkan sebagai perjalanan komuter adalah pelayanan penyeberangan di Ujung - Kamal di jawa Asdp adalah atau pelayanan antara Poka - Galala di Ambon. Umumnya angkutan perairan daratan masih bersifat konvensional dan tradisional di mana pelayanannya tidak berjadwal dan tidak menentu.

Untuk angkutan sungai di perkotaan (urban river transport), pengguna jasa menginginkan pelayanan angkutan asdp adalah rentang waktu pemberangkatan (headway) konstan dan konsisten. Selain masalah penjadwalan, hal lain yang menjadi titik lemah pelayanan angkutan peraíran daratan saat ini adalah keberadaan layanannya tidak dapat diandalkan.

asdp adalah

Pada suatu waktu ada dan kali lain tidak beraktivitas. Untuk itu, aspek keandalan (reliability} harus diperhatikan dengan menyangkut keteraturan (regularity) dan ketepatan waktu (punctuality).

Secara umum, angkutan perairan daratan memiliki tingkat fatalitas pada kecelakaan yang rendah dibandingkan angkutan jalan karena kecepatan tempuh sarana angkutnya yang rendah, yaitu umumnya sekitar 10 knot atau 18,52 km/jam.

Meskipun demikian, tingkat keselamatan (safety) masih harus diperhatikan selain juga kenyamanan (convenience) yang terkait fasílitas dan akomodasi di kapal yang beroperasi seperti luasan tempat duduk. Pelayanan dengan tarif terjangkau dan bersaing Pangsa pasar utama untuk angkutan perairan daratan, terutama dalam tingkat yang belum berkembang, adalah pada masyarakat ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Untuk itu, agar mampu bersaing dengan angkutan jalan, tarif yang terjangkau dengan tingkat pendapatan masyarakat dan bersaing dengan angkutan jalan merupakan keunggulan yang depat dimunculkan.

Aksesibilitas atau kemudahan untuk rnenjangkau layanan angkutan perafran daratan adalah aspek lain yang perlu diperhatikan. Keberadaan angkutan lanjutan dan penentuan titik simpul henti berupa dermaga singgab dan berangkat merupakan kunci utama agar dapat eksis dan bersaing.

Penjadwalan kapal harus disesuaikan dengan besaran permintaan, jarak antara dua pelabuhan, asdp adalah kapal, kecepatan bongkar muat, waktu pelayanan. • ▼ 2014 (91) • ▼ Juli (91) • Metode Penelitian • Pembinaan Kesiswaan • Zakat dan Pajak • Bank Sentral • Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) • Perdagangan Internasional • Pengembangan Bahan Ajar • Evaluasi Hasil Belajar • Kurikulum 2013 • Akuntansi • Model Pembelajaran K13 • Moving Class • Penyertaan • Cek Perjalanan (Travellers Cheque) • KPR (Kredit Pemilikan Rumah) • Klasifikasi Kredit • Kliring • Kartu Asdp adalah (Automatic Teller Machine) • Kartu Kredit • Kartu Debit • Inkaso • Bank Garansi • Pasar Uang (Call Money) • Jenis-Jenis Bank • Bank • Dokumen • Warkat • Arsip • Transportasi Pipa • Kapal Ro-Ro (Roll On - Roll Off) • Pengangkutan • ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) • Garuda Indonesia • PT.

ANGKASA PURA II • Strategis Marketing (5C) • Mata Uang • 11 Manifesto Horizontal Marketing • Bank Syariah dan Bank Konvensional • Perbedaan Bank Umum Sistem Syariah • Bank Muamalat Indonesia • BJB (Bank Jawa Barat) • Supervisi Akademik • Tupoksi Pengelola Sekolah • Kerjasama Internasional • Off Road asdp adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) • Kepemimpinan • Komite Sekolah • 36 Strategi SUN TZU • Bauran Pemasaran • Hub dan Switch • Kartu Jaringan (NIC) • Kabel UTP • Jenis-Jenis Topologi • Protokol • Website • Persekutuan • Inflasi • Investasi Emas • Surat-Surat Izin Usaha • Jenis-Jenis Perusahaan • Faktor Kegagalan dalam Wirausaha • Karakteristik Wirausaha • Agribisnis • Pajak dan Retribusi • Sosiologi • Psikologi • RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) • Silabus • Ilmu Budaya Dasar • Ilmu Sosial Dasar • Provinsi di Indonesia • Metode Mengajar • Pariwisata KALTIM • Suku Dayak Kalimantan • Rekrutmen dan Seleksi • Taksonomi Bloom • Fungsi Wirausaha • Energi Nuklir • Penduduk • Manajer • Personal Selling • Promosi • Tanda Baca • Belajar • Kata • Manajemen • Satuan Ukuran • Indonesia • CTRL • ASEAN • ▼ 2014 (91) • ▼ Juli (91) • Metode Penelitian • Pembinaan Kesiswaan • Zakat dan Pajak • Bank Sentral • Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) • Perdagangan Internasional • Pengembangan Bahan Ajar • Evaluasi Hasil Belajar • Kurikulum 2013 • Akuntansi • Model Pembelajaran K13 • Moving Class • Penyertaan • Cek Perjalanan (Travellers Cheque) • KPR (Kredit Pemilikan Rumah) • Klasifikasi Kredit • Kliring • Kartu ATM (Automatic Teller Machine) • Kartu Kredit • Kartu Debit • Inkaso • Bank Garansi • Pasar Uang (Call Money) • Jenis-Jenis Bank • Bank • Dokumen • Warkat • Arsip • Transportasi Pipa • Kapal Ro-Ro (Roll On - Roll Off) • Pengangkutan • ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) • Garuda Asdp adalah • PT.

ANGKASA PURA II • Strategis Marketing (5C) • Mata Uang • 11 Manifesto Horizontal Marketing • Bank Syariah dan Bank Konvensional • Perbedaan Bank Umum Sistem Syariah • Bank Asdp adalah Indonesia • BJB (Bank Jawa Barat) • Supervisi Akademik • Tupoksi Pengelola Sekolah • Kerjasama Internasional • Off Road • MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) • Kepemimpinan • Komite Sekolah • 36 Strategi SUN TZU • Bauran Pemasaran • Hub dan Switch • Kartu Jaringan (NIC) • Kabel UTP • Jenis-Jenis Topologi • Protokol • Website • Persekutuan • Inflasi • Investasi Emas asdp adalah Surat-Surat Izin Usaha • Jenis-Jenis Perusahaan • Faktor Kegagalan dalam Wirausaha • Karakteristik Wirausaha • Agribisnis • Pajak dan Retribusi • Sosiologi • Psikologi • RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) • Silabus • Ilmu Budaya Dasar • Ilmu Sosial Dasar • Provinsi di Indonesia • Metode Mengajar • Pariwisata KALTIM • Suku Dayak Kalimantan • Rekrutmen dan Seleksi • Taksonomi Bloom • Fungsi Wirausaha asdp adalah Energi Nuklir • Penduduk • Manajer • Personal Selling • Promosi • Tanda Baca • Belajar • Kata • Manajemen • Satuan Ukuran • Indonesia • CTRL • ASEAN
Daftar isi • 1 Konsep • 1.1 Ro-Ro • 1.2 Angkutan sungai • 2 Proses Kebijakan • 3 Kerangka kebijakan • 4 Besar Subsidi • 5 Referensi Konsep [ sunting ] Angkutan ASDP yang paling dominan di Indonesia adalah angkutan penyeberangan yang menggunakankan kapal Roll On - Roll Off atau yang lebih dikenal sebagai kapal ro-ro, tetapi belakangan ini angkutan sungai yang dulunya hanya digunakan untuk angkutan tradisional tetapi belakangan ini digunakan untuk mengangkut asdp adalah dengan menggunakan tongkang/barge yang ditarik/didorong dengan menggunakan kapal tunda.

Ro-Ro [ sunting ] Memuat Mobil ke kapal ro-ro Sebelum kapal penyeberangan Ro-Ro dikembangkan di Indonesia, pelayanan angkutan menggunakan kapal barang asdp adalah yang muatan nya diangkat kekapal dan diturunkan dengan memanfaatkan kuli atau kran (load on – load off/ Lo-Lo) yang ada dikapal. Cara ini membutuhkan waktu bongkar muat yang lebih lama disertai berbagai perangkat pendukung seperti gudang, forklift, dan sejumlah tenaga bongkar muat yang jumlahnya tidak sedikit serta biaya yang cukup besar.

Kapal yang demikian ini masih tetap digunakan sampai saat ini. Tehnologi kapal Ro-Ro yang pada awalnya merupakan perangkat yang digunakan TNI untuk pengiriman pasukan beserta alat angkut militer dalam bentuk Landing Craft Tank atau yang biasa disebut sebagai LCT yang bisa merapat kedaratan dimana saja. LCT ini kemudian dikembangkan secara komersial menjadi Kapal Ro-Ro dengan pintu didepan dan dibelakang.

asdp adalah

Kapal Ro-Ro pada lintasan pendek biasanya dilengkapi dengan dua buah pintu/rampa yaitu pintu didepan dan belakang untuk mempermudah manuver kendaraan masuk dan keluar kapal.

Ferry Ro-Ro jarak jauh dengan rampa didepan dan belakang dilarang karena alasan keselamatan, untuk itu pintu ditempatkan di lambung kapal. LCT masih merupakan alat angkut yang yang penting pada lintasan-lintasan tertentu di Indonesia tanpa memperbolehkan untuk memuat penumpang. Angkutan sungai [ sunting ] Angkutan barang yang saat ini berkembang dengan sangat cepat di Kalimantan dan Sumatera adalah angkutan hasil tambang melalui sungai.

Kendala yang terbesar adalah aliran sungai alam ini asdp adalah pengendapan yang cukup besar dan curah hujan yang rendah di musim kemarau sehingga untuk lintasan tertentu hanya bisa digunakan pada bulan-bulan tertentu saja.

Untuk penumpang angkutan sungai tidak saja menjadi sarana angkutan alternatif, tetapi angkutan utama khusus bagi mereka yang bermukim di sekitar sungai. Kedepan Indonesia perlu memikirkan langkah untuk mengoptimalkan prospek infrastruktur alam asdp adalah semaksimal mungkin dengan mengambil beberapa langkah sebagai berikut. • Mengendalikan erosi yang terjadi di daerah aliran sungai, dengan mengendalikan penebangan hutan, menghutankan kembali Daerah Aliran Sungai yang telah gundul, menerapkan langkah-langkah untuk mnegndalikan erosi didaerah pertanian yang berada disekitar sungai.

• Melakukan pengerukan secara reguler, agar alur bisa digunakan sepanjang tahun seperti yang dilakukan di Ambang Barito, dimana setiap kapal yang mengangkut hasil hutan dan hasil tambang diwajibkan untuk membayar acces charge.

Uang yang diperoleh digunkan untuk perawatan alur. • Membangun anjir/terusan untuk menghubungkan sungai yang satu dengan sungai lainnya ataupun untuk asdp adalah baypass yang memperpendek alur pelayaran. • Membangun kolam pemindahan kapal/lock sehingga ketinggian air dapat dikendalikan.

Proses Kebijakan [ sunting ] Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, jaringan pelayanan penyeberangan dengan menggunakan kapal Ro-Ro menghubungkan seluruh wilayah nusantara pada tiga sabuk, sabuk utara, sabuk tengah dan sabuk selatan. Sabuk penyeberangan utara, tengah dan selatan yang menghubungan seluruh wilayah nusantara Penyelenggaraan angkutan penyeberangan ini menjadi lebih penting lagi dipropinsi kepulauan seperti Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat, Propinsi Maluku Utara, Propinsi Maluku, Propinsi Riau Kepulauan, Propinsi Bangka Belitung dan Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam kaitan dengan Permintaan yang tinggi, sangat tergantung kepadatan penduduk pulau yang dihubungkan, produksi hasil pertanian dan tambang sehingga lintasan yang sangat padat adalah lintasan Lintasan Merak Bakeuheni, Lintasan Ujung- Kamal yang saat ini sudah digantikan dengan Jembatan, Lintasan Ketapang Gilimanuk, Lintasan Padang Bai-Lembar, lintasan Palembang –Muntok.

Kerangka kebijakan [ sunting ] Berbagai kajian yang telah dibuat untuk mengembangkan pelayaran penyeberangan dan perairan daratan di Indonesia, dimana hasilnya menunjukkan bahwa dengan pengembangan penyeberangan akan menurunkan biaya angkutan baik angkutan orang maupun angkutan barang.

asdp adalah

Pendekatan dalam penyelenggaraan penyeberangan dapat dikelompokkan atas: • Lintasan yang secara keuangan/finansial menguntungkan yang disebut sebagai lintasan komersil, biasanya lintasan ini dibuka kepada swasta untuk ikut menginvestasikan kapal pada lintasan yang bersangkutan, ataupun sebagai usaha yang melakukan perawatan alur. • Lintasan yang ekonomi menguntungkan tetapi secara finansial belum menguntungkan. Kondisi ini biasanya akan membangkitkan ekonomi daerah yang bersangkutan dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya kebutuhan angkutan dan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi lintasan komersil tidak terlalu lama.

• Lintasan yang secara ekonomi maupun finansial belum menguntungkan yang disebut juga sebagai lintasan perintis, biasanya dilayani oleh BUMN yang dalam hal ini pelayanan penyeberangan disubsidi baik subsidi sarana kapalnya maupun biaya operasionalnya, ataupun ditenderkan kepada swasta untuk memberikan asdp adalah berdasarkan standar yang ditetapkan. Besar Subsidi [ sunting ] Besar subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk angkutan penyeberangan meningkat dari tahun ke tahun yaitu sekitar 10 Milyard rupiah untuk mensubidi 60 lintasan pada tahun 1998 dan menjadi 158 Milyard rupiah pada tahun 2011 untuk mensubsidi 115 lintasan [1] seperti ditunjukkan dalam gambar berikut.

Meningkatnya subsidi tersebut menunjukkan besarnya penambahan lintasan baru yang pada gilirannya dapat membangkitkan kegiatan ekonomi dikawasan yang terhubungkan dengan lintasan penyeberangan tersebut. Jumlah lintasan yang disubsidi ada yang bertambah dan ada yang berkurang karena lintasan tersebut sudah menjadi lintasan yang komersial.

Referensi [ sunting ] l • b • s Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pendahuluan • ASDP Indonesia konsep, proses dan kerangka kebijakan • Penilaian dampak ekonomi • Aspek perencanaan dalam pengembangan • Skema pembiayaan sarana angkutan sungai danau dan penyeberangan • Skema pembiayaan infrastruktur • Manajemen terminal • Pengukuran Kinerja • Sitem manajemen keselamatan • Integrasi ASDP dengan moda lain • Harga pokok pelayanan ASDP Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 4 Oktober 2016, pukul 05.29.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan asdp adalah • Tentang Wikibuku • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Glosarium.org versi April 2019 ✰ Glosarium.org adalah website belajar online.

tentang Glosarium kamus kosa kata bebas yang dimuat dari banyak sumber dan referensi di internet. ✰ Berdasarkan kategori bidang khusus dan mata pelajaran. ✰ Referensi rata-rata minimal 2 bidang/mata pelajaran per kata. ✰ Lengkap lebih dari 200+ bidang dan mata pelajaran ada di Glosarium.org ✰ Tanpa website mirror/kloningan ampas ✰ AMP, akses glosarium.org lewat Google Search mobile lebih cepat.

✰ Konten berorientasi manusia, mendahulukan penyampaian maksud yg dapat dimengerti manusia daripada mesin pencari. ✰ 2021, glosarium.org 3x lebih cepat.
Metode penentuan harga pokok Pelayanan angkutan penyeberangan adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi angkutan.

Dalam memperhitungkan asdp adalah biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan yaitu full costing yang digunakan dalam perhitungan tarif angkutan dan variabel costing.

Menurut Mulyadi [1], biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Full costing [2] adalah metode penentuan harga pokok yang memperhitungkan semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead tanpa memperhatikan perilakunya. Sedang Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead kapal variabel.

Daftar isi • 1 Komponen harga pokok • 2 Pengaruh faktor muat • 3 Tarif • 3.1 Tahapan Perhitungan Tarif • 3.2 Pertimbangan dalam penetapan tarif • 3.3 Penetapan tarif • 3.3.1 Asdp adalah dasar • 3.3.2 Tarif Jarak • 3.3.3 Tarif pelayanan tambahan • 3.3.4 Tarif asdp adalah • 3.4 Besaran tarif • 3.4.1 Penggolongan tarif • 3.5 Kebijakan tarip • 3.6 Tarif angkutan non reguler • 3.6.1 Time Charter (T/C) • 3.6.2 Voyage Charter • 3.6.2.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak voyage charter adalah: • 4 Referensi Komponen harga pokok [ sunting ] Perusahaan angkutan yang mengoperasikan kapalnya untuk menghasilkan pelayanan angkutan memerlukan prosedur serta pencatatan tentang proses operasi yang menghasilkan pelayanan tersebut.

Pemakaian bahan untuk proses produksi perhitungan biaya produksi untuk menilai persediaan proses produksi untuk menghasilkan pelayanan angkutan termasuk perawatan rutin yang harus dilakukan, kesemuanya ini termasuk dalam bidang akuntansi biaya. Asdp adalah Halim [3] mengemukakan definisi akuntansi biaya sebagai berikut : “Akuntansi biaya adalah akuntansi yang membicarakan tentang penentuan harga pokok (cost) dari suatu produk yang diproduksi (atau dijual di pasar) baik untuk memenuhi pesanan dan pemesan maupun untuk menjadi persediaan barang dagangan.

yang akan dijual.” Koponen yang digunakan dalam perhitungan harga pokok adalah sebagai berikut: • Biaya Langsung • Biaya Tetap • Penyusutan kapal • Bunga Modal • Asuransi Kapal • Biaya ABK • Gaji / Upah • Tunjangan • Biaya Tidak Tetap • Biaya BBM • Mesin Utama • Mesin Bantu • Biaya Pelumas • Mesin Utama • Mesin Bantu • Biaya Gemuk • Biaya Air Tawar • Biaya di lingkungan Pelabuhan • Biaya perniagaan dan promosi • Biaya RMS • Biaya Tidak Langsung / Overhead • Biaya Tetap • Biaya Pegawai Darat • Gaji / Upah • Tunjangan • Biaya Manajemen dan Pengelolaan • Biaya Tidak Tetap • Biaya Kantor • Biaya Pemeliharaan • Biaya ATK • Biaya Telepon, Linstrik, Air Tawar • Inventaris • Biaya Perjalanan Dinas Pada daftar berikut ditunjukkan contoh evaluasi perhitungan tarip pada lintas Merak –Bakauheni Pengaruh faktor asdp adalah [ sunting ] Besarnya faktor muat akan sangat mempengaruhi besaran biaya untuk menjalankan angkutan tersebut demikian pula akan berpengaruh terhadap harga pokok.

Semakin tinggi faktor muat semakin rendah tarif yang akan dibebankan kepada pelanggan.

asdp adalah

Faktor muat yang digunakan dalam perhitungan tarif adalah 60 %, merupakan angka yang wajar untuk merepresentasikan besarnya lalu lintas angkutan rata-rata sepanjang waktu. Variasi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu variasi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Dalam variasi tahunan peak terjadi karena beberapa alasan seperti liburan anak sekolah, liburan hari raya, musim panen dan beberapa alasan lainnya. Pada gambar asdp adalah ditunjukkan besarnya biaya pokok [4] pada berbagai faktor muat, dimana dapat dilihat bahwa semakin kecil faktor muat semakin besar biaya pokok per satuan angkut.

Kalau kita melihat lebih rinci lagi pada rentang faktor muata antara 30 sampai 100 persen untuk data yang sama Dari gambar diatas jelas dapat dilihat bahwa kecermatan dalam menentukan faktor muat akan berpengaruh terhadap penetapan tarip secara significant.

Sebagai contoh kalau faktor muat dalam penetapan tarip asdp adalah 60 persen maka besaran tarip adalah Rp 572,17 /SUP sedangkan kalau ditetapkan 70 persen maka besaran tarip akan turun menjadi Rp.

490,42/ SUP atau turun sebesar 16,7 persen, angka yang asdp adalah kecil. Masalah lain yang ditemukan bila penetapan faktor muat yang digunakan adalah 60 persen sebagaimana kebijakan yang dianut oleh Kementrian Perhubungan sedang faktor muat dilapangan hanya mencapai 40 persen dengan harga pokok sebesar Rp 858,25/SUP maka pengusaha akan mengalami kerugian sebesar 50 persen.

Oleh karena itu perlu kebijakan yang tepat dalam menentukan faktor muat dalam menetapkan tarip dan bila diperlukan dapat menggunakan sistem tarip yang tidak seragam sepanjang waktu misalnya tarip off peak yang lebih tinggi dari tarip pada saat peak seperti yang saat ini sudah berjalan pada industri penerbangan. Dalam hal beban puncak yang terlalu tinggi dapat juga diambil kebijakan untuk menetapkan tarip yang tinggi pada saat puncak dan tarip yang rendah pada penumpang sedang sepi dengan maksud untuk menggeser beban puncak ke luar periode puncak.

Tarif [ sunting ] Struktur tarif angkutan sungai, daau dan penyeberangan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan KM. 32 Tahun 2001, dimana ditetapkan bahwa: • Tarif dasar dan jarak bagi tarif pelayanan ekonomi • Tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan bagi tarif pelayanan non ekonomi / komersial Otoritas penetapan tarif dasar dan jarak adalah Pemerintah dan penetapan tarif pelayanan tambahan ditetapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan tarif dasar dan jarak Otoritas penetapan tarif oleh Pemerintah, dilimpahkan kepada : • Menteri untuk lintas Nasional dan International • Gubernur untuk lintas regional • Bupati / Walikota untuk lintas local Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tarif tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintah tersebut diatas Sebagai pedoman pelaksanaan KM.32 tahun 2001, Pemerintah menetapkan mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.

KM.58 Tahun 2003. Tahapan Perhitungan Tarif [ sunting ] Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan harga pokok terhadap pelayanan yang diberikan yang selanjutnya digunakan dalam penetapan tarif. • Identifikasikan komponen tarif • Sistemisasikan komponen tersebut • Hitung komponen yang dimasukkan dalam biaya tidak tetap • Hitung komponen yang dimasukkan dalam biaya tetap • Hitung harga satuan • Tetapkan tarif yang akan diberlakukan dengan mempertimbangkan Titik Impas (Break Even Point) Pertimbangan dalam penetapan tarif [ sunting ] Disamping bahan-bahan pengusulan besaran tarif, Pemerintah (Menteri), Gubernur, Bupati / Walikota juga mempertimbangkan : • Kemampuan pengguna jasa atau daya bayar masyarakat • Keberlangsungan hidup dan pengembangan usaha angkutan penyeberangan • Kepentingan nasional, seperti : pembangunan ekonomi, kestabilan politik / keamanan nasional, kelancaran administrasi pemerintah, bencana alam, bencana nasional.

Setelah tarif ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah terkait : Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota, Direktur JenderalKepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten / Kota mengumumkan kepada masyarakat luas melalui media masa selambat-lambatnya 30 hari tarif diberlakukan.

Dan pejabat-pejabat ini sekaligus mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tarif baru tersebut. Untuk menghitung tarif, perlu ada ukuran-ukuran standar dan pengelompokan atau penggolongan agar terhindar dari masalah keberagaman obyek. Misalnya penumpang, ada dewasa dan anak, kelas utama dan kelas ekonomi, kendaraan ada truk, bus, sedan, alat berat, kelas ekonomi, kelas binis dan lain-lainnya. Jarak lintas ada yang pendek, sedang dan jauh.

Kapal ada berkapasitas beraneka ragam dan fasilitas yang bermacam-macam. Ada beraneka ragam fasilitas dan jasa yang dapat ditawarkan oleh asdp adalah jasa. Dan untuk masalah penafsiran, kita perlu pula memperoleh kesepakatan atau definisi dan atau terminologi.

Penetapan tarif [ sunting ] Tarif dasar [ sunting ] Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi (SUP) per mil. Tarif dasar dan tarif jarak untuk penumpang, kendaraan penumpang dan kendaraan barang beserta muatannya dihitung dengan cara sebagai berikut: • Tarif dasar asdp adalah sebagai berikut: • menghitung biaya pokok berdasarkan Satuan Unit produksi (SUP) per mil dengan faktor muat sebesar 60 %; • Satuan Unit produksi diperoleh berdasarkan satuan luas (m2) yang diperlukan 1 orang penumpang kelas ekonomi.

• 1 Satuan Unit Produksi = 0,73 m2 • biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung untak masing-masing kelompok jarák dan diperoleh dari hasil perhitungan yang didasarkan pada biaya operasi kapal per asdp adalah dibagi p oduksi per tahun dari tonage kapal yang dioperasikan pada masing-masing kelompok jarak, dengar; pedoman sebagai berikut : • kelompok jarak s/d 1 mil tonage kapal kurang lebih 300 GT • kelompok jarak 1,1 s/d 6 mil tonage kapal kurang lebih 400 GT • kelompok jarak 6,1 s/d 10 mil tonage kapal kurang lebih 500 GT • kelompok jarak 10,1 s/d 20 mil tonage kapal kurang lebih 600 GT • kelompok jarak 20,1 s/d 40 mil tonage kapal kurang lebih 750 GT • kelompok jarak 40,1 s/d 80 mil tonage kapal kurang lebih 1.000 GT • kelompok jarak di atas 80 mil tonage kapal kurang lebih 1.200 GT • kelompok jarak di aras 120 mil tonage kapal kurang lebih 1.500 GT • kelompok Merak - Bakauheni tonage kapal kurang lebih 5.000 GT • tarif jarak dihitung berdasarkan tarif dasar pada setiap kelompok jarak dikalikan jarak lintas yang bersangkutan.

Tarif Jarak [ sunting ] Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah perlintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan. Hitungan tarif jarak berdasarkan tarif dasar pada setiap kelompok jarak dikalikan jarak lintas yang bersangkutan. Biaya pokok untuk keperluan perhitungan tarif dasar, dihitung untuk masing-masing kelompok jarak dan diperoleh dari hasil perhitungan yang didasarkan pada biaya operasi kapal per tahun dibagi produksi per tahun dari tonnage kapal yang dioperasikan pada masing-masing kelompok jarak (pasal 11 ayat 1b KM 58/2003).

Untuk semua kendaraan yang menjadi angkutan kapal penyeberangan digolongkan kedalam 8 golongan kendaraan beserta muatannya dan masing-masing kelompok kendaraan ditetapkan besar SUP nya. (pasal 12 KM 58/2003). Terhadap gerbong kereta api juga perlu ditetapkan golongan kendaraannya pada waktunya nanti. Untuk menghitung biaya pokok, ditetapkan dulu komponen biaya (baik langsung maupun tidak langsung) yang dibebankan kepada produksi angkutan yang bersangkutan (ps.

13 / lampiran I KM 58/2003). Tarif pelayanan tambahan [ sunting ] Tarip pelayanan tambahan adalah besaran biaya tambahan diluar tarip dasar dan jarak, yang dibebankan kepada pemakai jasa sebagai akibat pemanfaatan fasilitas tambahan yang diberikan oleh penyedia asdp adalah. Tarif pelayanan tambahan dihitung berdasarkan fasilitas tambahan yang disediakan dihitung oleh penyedia jasa angkutan penyeberangan yang dapat berupa, antara lain : • Pendingin ruangan (AC), • Kursi yang dapat diatur (reclining seat) • Alat biburan antara lain TV, Video dan musik, • Fasilitas ruang penumpang yang dapat dilengkapi dengan tempat tidur.

• Makanan dan Minuman; • Bantal, selimut dan sejenisnya • Dan lain-lain Penyedia jasa mengumumkan tarif pelayanan non-ekonomi melalui media massa selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan. Tarif anak-anak [ sunting ] Bagi anak-anak umur 2 th – 12 th dapat diberikan karcis dengan nilai 70 % dari tarip orang dewasa.

Besaran tarif [ sunting ] Tarip yang dibayar oleh pengguna jasa angkutan penyeberangan, tidak hanya tarip dasar, jarak dan pelayanan tambahan saja, asdp adalah masih komponen lain yang ditetapkan Pemerintah. Oleh karena itu komponen tarip menjadi : • Harga pokok produksi • Tarip jarak • Asuransi yang dibebankan secara kolektif kepada penumpang (tidak termasuk individual insurance).

Penggolongan tarif [ sunting ] Angkutan kendaraan ditetapkan berdasarkan pembagian golongan sebagai berikut: • Golongan I : Sepeda: • Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong • Golongan III : Sepeda motor besar( > 500 ) dan kedaraan roda 3 • Golongan IV : Kendaraan bermotor asdp adalah mobil jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya: • Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/Tangkiukuran sedang dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya • Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil asdp adalah, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan asdp adalah, dan kereta penarik tanpa gandengan; • Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya; • Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya; Besaran SUP masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut : • Kendaraan Golongan I : 1,6 SUP • Kendaraan Golongan II : 2,8 SUP • Kendaraan Golongan III : 5,6SUP • Kendaraan Golongan IV • Kendaraan penumpang beserta penumpangnya : 21,63 SUP • Kendaraan barang beserta muatannya : 17,98 SUP • Kendaraan Golongan V • Kendaraan penumpang beserta penumpangnya : 37,39 SUP • Kendaraan barang beserta muatannya : 31,55 SUP • Kendaraan Golongan VI • Kendaraan penumpang beserta penumpangnya : 63,28 SUP • Kendaraan barang beserta muatannya : 52,33 SUP • Kendaraan Golongan VII Kendaraan barang beserta muatannya : 66,03 SUP • Kendaraan Golongan VIII Kendaraan barang beserta muatannya : 98,75 SUP Kebijakan tarip [ sunting ] Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan tarip angkutan sungai dan danau diantaranya: • Biaya untuk memberikan pelayanan biaya sangat tergantung kepada skala ekonomi, semakin besar demand semakin rendah biaya produksi, disamping itu masih bisa dilakukan optimasi ukuran kapal yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan.

Langkah yang biasanya dilakukan adalah dengan mengoptimasi headway pelayanan yang ditoleransi, besarnya permintaan, dengan ukuran sarana angkutannya. • Tingkat pendapatan konsumen yang kaitannya erat dengan kemampuan membayar masayarakat pemakai sistem transportasi yang disediakan yang disebut juga sebagai ability to pay. • Kesediaan untuk membayar atau disebut juga sebagai willingness to pay, kesediaan ini sangat tergantung kepada tingkat pendapatan, kualitas pelayanan.

Bila Tarip yang berlaku di atas kemampuan membayar, maka biasanya diambil langkah untuk memberikan subsidi.

asdp adalah

Subsidi yang diberikan dapat berupa subsidi tidak langsung yang dapat berupa pembebasan berbagai jenis pajak dan bea terhadap sarana ataupun pelayanan angkutan, subsidi bahan bakar. Sedang subsidi langsung diberikan kepada pengusaha langsung untuk memberikan pelayanan yang disebut sebagai subsidi keperintisan. Tarif angkutan non reguler [ sunting ] Tarif non reguler dilaksanakan dengan cara carter/sewa/borongan untuk satu perjalanan.

Perjanjian sewa dapat mengikuti [5] : Time Asdp adalah (T/C) [ sunting ] Kapal dapat disewa. Seolah-olah suatu badan yang beroperasi dan dipakai untuk suatu waktu tertentu.

Si penyewa (charterer) membayar uang sewa dan bunker serta kapal dioperasikan sesuai kemauan penyewa. Uang sewa dapal dinyatakan sebagai biaya pcr hari atau biaya per ton DWT. Dalam time charter, pembagian biayanya adalah asdp adalah berikut: • Pemilik Kapal (Owner) • Depresiasi • Asuransi • Survei • Overhead • Gaji nakhoda/ABK • Beberapa klaim muatan • Brokerage • Penyewa Kapal (Charterer) • Uang sewa • Bunker • Uang pclabuhan • Stevedoring • Ballast • Beberapa klaim muatan • Air • Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak time charter adalah: • Tanggal nama dan alamat dari pemilik kapal dan penyewa (charterer) • Perincian dari kapal seperti nama tempat registrasi,besarnya ton,kapasitas, drafthorsepower, kekuatan mesin, kecepatan, pemakaian bahan bakar, peralatan bongkar /muat, pompa, heating coil, dsb.

• Keadaan kapal dan kelasnya. • Batas pelayaran. • Uang asdp adalah, cara pembayarannya dan mata uang yang digunakan. • Kerusakan/kelambatan yang dapat dikenakan off-hire. • Waktu penyewaan (chartering) dimulai. • Hak penyewa (charterer) untuk menyatakan keberatan, dan kemungkinan untuk dapat mengganti nakhoda atau chief engineer.

• Asdp adalah yang akan dilakukan pada waktu kerusuhan. • Pelaksanaan arbitrase bila tidak ada kesesuaian pengertian. • Cara kapal mengadakan dok tahunan (annual drydocking) pada waktu kontrak masih berjalan.

• Penyelesaian general average. Voyage Charter [ sunting ] Kapal disewa untuk memuat barang antara tempat A dan B. Boleh dikatakan bahwa pemilik kapal membayar semua biaya, kecuali biaya bongkar/muat dan stevedoring (FIOS tenns).

Penyewa membayar uang tambang yang besarnya tergantung barang diangkut yang dinyatakan dalam jumlah ton atau jumlah tertentu untuk satu pelayaran. Penyewa juga harus membayar biaya tambahan atas kelambatan bongkar/muat dari kapal.

Hal ini dinamakan dennirragc. Namun bila lebih cepat dalam bongkar/muat maka si penyewa mendapat uang despatch, yakni uang insentit yang diberikan pemilik kapal kepada penyewa karena melakukan bongkar muat kurang dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Uang despatch biasanya setengah dari demurrage. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak voyage charter adalah: [ sunting ] • Tanggal, nama. dan alamat dari pemilik kapal dan penyewakapal. • Perincian dari kapal, yakni nama, tempat registrasi, tonnage,kapasitas, draft, dan peralatan bongkar/muat sesuai denganmuatan yang akan dimuat.

• Jenis muatan yang akan dimuat dan cara pemuatan. • Nama tempat memuat dan membongkar barang. • Tanggal kapal harus tiba di tempat pemuatan dan tanggal,bila terlambat, charter party dapat dibatalkan. • Waktu labuh (lay time) yang diperbolehkan, waktu,dimulainya, dan hari besar yang dapat dimasukkan dalam,charter party. • Biaya angkut (freight rate) dan mata uang yang digunakan. • Besarnya demurrage dan despatch, yang dihitung dengan membuat time sheet di pelabuhan muat dan di pelabuhan bongkar.

• Agen atau perwakilan yang akan dipakai. • Cara menangani dan menyelesaikan persoalan pemogokan, kongesti pelabuhan,kekurangan muatan dsb. • Klausul untuk arbitrase dan asdp adalah average seperti dalam time charter, juga rincian pelayaran dan kemungkinan kapal dapat mengadakan deviasi dalam keadaan tertentu.

Nakhoda juga harus membuat notice of readiness yang menyatakan kepada charterer bahwa kapal telah siap untuk muat/bongkar. Referensi [ sunting ] • ↑ Mulyadi, Akuntansi Biaya, Salemba empat, Jakarta, 2005.

asdp adalah

• ↑ Muttaqin Hasyim, Metode Penentuan Harga Pokok Produksi, http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/21/metode-penentuan-harga-pokok-produksi/ diunduh pada tanggal 16 Juli 2010 • ↑ Abdul Halim, Dasar-dasar Akuntansi Biaya, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga, BPFE-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999 • ↑ Dihitung berdasarkan perhitungan tarif angkutan penyeberangan tahun 2008 antara Merak – Bakauheni dengan mengguna kapal ukuran 4000 GT.

• ↑ Diangkat dari : Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pemeriksaan Sarana Pengangkut Modul: Materi Manajemen Pemeriksaan Kapal, Pusat Pendidikan Dan Latihan Bea Dan Cukai Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008 l • b • s Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Pendahuluan • ASDP Indonesia konsep, proses dan kerangka kebijakan • Penilaian dampak ekonomi • Aspek perencanaan dalam pengembangan • Skema pembiayaan sarana angkutan sungai danau dan penyeberangan • Skema pembiayaan infrastruktur • Manajemen terminal • Pengukuran Kinerja • Sitem manajemen keselamatan • Integrasi ASDP dengan moda lain • Harga pokok pelayanan ASDP Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 4 Oktober 2016, pukul 06.19.

• Teks tersedia di bawah Asdp adalah Creative Asdp adalah Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

asdp adalah

• Kebijakan privasi • Tentang Wikibuku • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
noneKMP Silok, salah satu kapal penyeberangan di Sungai Kapuas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), atau biasa disebut sebagai ASDP, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi air. Fungsi utama asdp adalah ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan, serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan.

Untuk asdp adalah kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 4 kantor regional dan 29 kantor cabang untuk mengelola 34 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia.

[3] Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Cabang • 2.1 Sumatra • 2.2 Jawa • 2.3 Kalimantan • 2.4 Sulawesi • 2.5 Nusa Tenggara • 2.6 Maluku • 2.7 Papua • 3 Kinerja • 4 Lihat pula • 5 Referensi • 6 Pranala luar Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 27 Maret 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry (DLLASDF), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

Pada tahun 1980, PASDF diubah menjadi Proyek Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PASDP). PASDP bertugas menyediakan pelayanan angkutan asdp adalah antar pulau, menyediakan terminal umum penyeberangan angkutan sungai, danau, dan ferry, serta menjamin keselamatan pada sistem transportasi tersebut. Pada tahun 1986, PASDP bermetamorfosis menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP).

[4] Pada tahun 1992, Perum ASDP diubah menjadi persero dengan nama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero). [5] Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa ASDP dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan BUMN lainnya, tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan perintis.

Pada tahun 2004, perusahaan ini mengubah namanya menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai bagian dari proses transformasi bisnis untuk mengubah posisi perusahaan ini menjadi BUMN yang dapat memberikan kontribusi lebih bagi negara. Pada tahun 2008, perusahaan ini ASDP melakukan transformasi bisnis yang ditandai dengan modernisasi operasional, infrastruktur, dan teknologi menuju standar internasional. Dengan motto “ We Bridge The Nation”, ASDP Indonesia Ferry melangkah maju menjadi perusahaan ferry modern.

Pada tahun 2019, anak usaha ASDP, yakni Indonesia Ferry Property mengadakan joint venture dengan Pembangunan Perumahan untuk mengembangkan infrastruktur Kawasan Marina Labuan Bajo yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas. [3] [6] Cabang [ sunting - sunting sumber ] ASDP Indonesia Ferry menyediakan jasa penyeberangan pulau di seluruh asdp adalah Indonesia dengan lebih dari 206 rute.

Berikut ini adalah daftar cabang ASDP di seluruh Indonesia. Sumatra [ sunting - sunting sumber ] asdp adalah Banda Aceh • Singkil • Sibolga • Padang • Batam • Bangka • Bakauheni Jawa [ sunting - sunting sumber ] • Pelabuhan Merak • Jepara • Surabaya • Ketapang Kalimantan [ sunting - sunting sumber ] • Pontianak • Batulicin • Balikpapan Sulawesi [ sunting - sunting sumber ] • Selayar • Bau-bau • Bajoe • Luwuk • Bitung Nusa Tenggara [ sunting - sunting sumber ] • Lembar • Kayangan • Sape • Kupang Maluku [ sunting - sunting sumber ] • Ambon • Ternate • Tual Papua [ sunting - sunting sumber ] • Biak • Sorong • Merauke Kinerja [ sunting - sunting sumber ] Pada tahun 2018 kinerja perusahaan tumbuh positif.

Jumlah trip, penumpang, kendaraan dan barang mengalami peningkatan yang signifikan. • Trip = 233.023 • Penumpang = 7.126.250 • Kendaraan roda 2&3 = 4.184.546 • Kendaraan roda 4 = 2.272.030 • Barang = 861.811 Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • MS Port Asdp adalah • Daftar pelabuhan di Indonesia Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "Dewan Direksi".

ASDP Indonesia Ferry (Persero). Diakses tanggal 25 Oktober 2021. • ^ "Dewan Komisaris". ASDP Indonesia Ferry (Persero). Diakses tanggal 25 Oktober 2021. • ^ a b c d e f g "Laporan Tahunan 2020" (PDF). ASDP Indonesia Ferry (Persero). Diakses tanggal 25 Oktober 2021. • ^ "Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1986". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 25 Oktober 2021.

• ^ "Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1992" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia .

asdp adalah

Diakses tanggal 25 Oktober 2021. • ^ "Profil Perusahaan" (PDF). ASDP Indonesia Ferry (Persero). Diakses tanggal 25 Oktober 2021. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • Situs web resmi • Barata Indonesia • Bio Farma • Boma Bisma Indra • Dok dan Perkapalan Kodja Bahari • Dok dan Perkapalan Surabaya • Industri Gelas • Industri Kapal Indonesia • Industri Kereta Api • Industri Sandang Nusantara • Industri Telekomunikasi Indonesia • Kertas Kraft Aceh • Krakatau Steel • Len Industri • Percetakan Uang Republik Indonesia • Percetakan Negara Republik Indonesia • Primissima • Pupuk Indonesia • Semen Baturaja • Semen Indonesia • Semen Kupang Informasi dan telekomunikasi • Asabri • Indonesia Financial Group • Bank Mandiri • Bank Negara Indonesia • Bank Rakyat Indonesia • Bank Tabungan Negara • Danareksa • Jiwasraya • PANN Multi Finance • Penjaminan Infrastruktur Indonesia • Reasuransi Indonesia Utama asdp adalah Sarana Multi Infrastruktur • Sarana Multigriya Finansial • Taspen Jasa profesional, ilmiah, dan teknis • Halaman ini terakhir diubah pada 31 Maret 2022, pukul 10.58.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Asdp adalah • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

KMP PORTLINK ASDP




2022 www.videocon.com