Rechtsstaat adalah

rechtsstaat adalah rechtsstaat adalah

• Alemannisch • العربية • Asturianu • Azərbaycanca • Беларуская • Български • Bosanski • Català • Rechtsstaat adalah • Dansk • Deutsch rechtsstaat adalah Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Suomi • Français • Galego • Hrvatski • Ido • Italiano • 日本語 • Қазақша • Latina • Lombard • Lietuvių • Македонски • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Polski • Português • Română • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски rechtsstaat adalah Simple English • Slovenčina • Svenska • ไทย • Türkçe • Татарча/tatarça • Українська • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • 中文 Perangko Jerman pada tahun (1981).

Di dalam perangko ini tertulis " Rechtsstaat, konsep dasar demokrasi". Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman.

Rechtsstaat adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. [1] Istilah ini sering kali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme, tetapi keduanya berbeda karena konsep Rechtsstaat juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum kodrat, agama, atau equity). Maka dari itu, konsep ini merupakan lawan dari Obrigkeitsstaat (negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang).

[2] Di dalam sebuah Rechtsstaat, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Suatu negara tidak dapat menjadi negara demokrasi liberal apabila mereka tidak memiliki konsep Rechtsstaat. Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Dasar dan prinsip • 3 Perbedaan dengan rule of law • 4 Lihat pula • 5 Catatan kaki • 6 Pranala luar Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Konsep Rechtsstaat dapat ditilik kembali ke pemikiran ahli hukum dan filsafat Eropa seperti Immanuel Kant dan Friderich Julius Stahl.

Konsep ini lahir sebagai respon dari kekuasaan absolut diraja seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Louis XIV dari Perancis. Dasar dan prinsip [ sunting - sunting sumber ] Konsep Rechtsstaat bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Hubungan antara yang diperintah ( governed) dan memerintah ( governor) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Rechtsstaat mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam Rechtsstaat, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran.

Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Prinsip-prinsip Rechtsstaat yang paling penting adalah: [3] • Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan dan hak-hak konstitusional warganya. • Masyarakat madani dianggap sebagai rekan sejawat negara • Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan ketiganya dapat saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain.

• Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum (tidak dapat bertindak melawan hukum), dan legislatif terikat oleh asas-asas konstitusi • Badan legislatif dan demokrasi sendiri terikat oleh hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar • Transparansi negara dan semua keputusan harus diberi alasan • Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independen yang juga menyediakan proses banding • Hierarki hukum dan hukum harus jelas dan pasti • Tindakan negara harus dapat diandalkan, pelarangan retroaktivitas • Asas proporsionalitas dalam tindakan negara • Monopoli kekerasan yang sah Perbedaan rechtsstaat adalah rule of law [ sunting - sunting sumber ] Daniel S.

Lev mencatat perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas rechtsstaat adalah yang kuat dan mengendalikan proses rechtsstaat adalah di Parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yag lebih lemah. Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara-negara Eropa (seperti Jerman dan Perancis) yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik.

[4] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Rule of law Catatan kaki [ sunting - sunting sumber ] • ^ Carl Schmitt, The Concept of the Political, ch. 7; Crisis of Parliamentary Democracy • ^ The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat).

Editors: Silkenat, James R., Hickey Jr., James E., Barenboim, Peter D. (Eds.), Springer, 2014 • ^ Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, I 2nd edition, § 20, Munich 1984, ISBN 3-406-09372-8; Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre/Politikwissenschaft, 16th edition, §§ 8 II, 30-34, Munich 2010, ISBN 978-3-406-60342-6 • ^ Lev, Daniel S., 1978, "Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat", Law & Society Review, Vol.

13, No. 1, hlm. 37-71 Pranala luar [ sunting - rechtsstaat adalah sumber ] • Daniel R. Ernst – Ernst Freund, Felix Frankfurter and rechtsstaat adalah American Rechtsstaat: A Transatlantic Shipwreck, 1894–1932. Georgetown Law Faculty Publications, October, 2009. • Matthias Koetter, Rechtsstaat and Rechtsstaatlichkeit in Germany (2010), Understandings of the Rule of Law in Various Legal Orders of the World, Wikis of the Free University Berlin, edited by Matthias Koetter and Folke Schuppert • Iain Stewart, "From 'Rule of Law' to 'Legal State': a Time of Reincarnation?" (2007) • A.

Anthony Smith: Kant’s Political Philosophy: Rechtsstaat or Council Democracy? University of Notre Dame du Lac - 1985 • Halaman ini terakhir diubah pada 22 Agustus 2021, pukul 07.58.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • tirto.id - Indonesia adalah negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut memuat makna, kedaulatan hukum di Indonesia merupakan kedaulatan yang demokratis dan dijalankan dengan landasan konstitusi.

Adanya konsepsi negara hukum membuat penguasa, yakni pemegang kuasa pemerintahan, tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenangan terhadap rakyat dengan rechtsstaat adalah yang dimilikinya. Istilah negara hukum ( rechtsstaat) dan the rule of law (pemerintahan negara dijalankan berdasar aturan hukum) termasuk konsep yang telah melewati sejarah panjang.

Embrio konsep negara hukum ini telah diungkapkan filsuf Yunani kuno, Plato, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Aristoteles. Menukil ulasan yang bertajuk "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)" dalam Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol. 6, No. 3, 2017), Plato merumuskan konsep yang disebut nomoi, yakni peraturan (hukum) yang baik dan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Gagasan Plato itu rechtsstaat adalah dikuatkan oleh Aristoteles melalui bukunya, Politica.

Rechtsstaat adalah juga: Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu Dalam pemikiran Aristoteles, konsep negara hukum dikaitkan dengan pengelolaan polis (negara kota).

Aristoteles memiliki pendapat bahwa, dalam rechtsstaat adalah yang ideal, segala urusan negara mesti diputuskan berdasar musyawarah ( ecclesia) sehingga seluruh warga polis dapat terlibat. Ide negara hukum tersebut kembali populer di Eropa pada abad 17, seiring dengan perubahan sosial-politik yang deras di benua biru.

Adapun istilah rechtsstaat (negara hukum) pertama kali dimunculkan oleh Rudolf von Gneist dalam bukunya, Das Englische Verwaltungsrecht (1857). Teoritikus politik Jerman itu memakai istilah rechtsstaat untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris. Sejalan dengan perkembangan kajian filsafat hukum, muncul 3 aliran utama terkait konsep negara hukum. Ketiga aliran itu: Eropa Kontinental; Anglo Saxon; Komisi Ahli Hukum Internasional (International Jurist Commission). Di antara ketiga aliran ini sebenarnya sama-sama menganut prinsip bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan.

rechtsstaat adalah

Ciri-ciri Negara Hukum Menurut Julius Stahl Di aliran Eropa Kontinental, pemikiran tentang konsep negara hukum yang paling berpengaruh diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep yang dirumuskan oleh Stahl mengoreksi pandangan mengenai negara hukum yang memberi kebebasan besar bagi individu dari intervensi negara, terutama dalam aktivitas ekonomi. Gagasan Stahl kemudian diikuti oleh sebagian besar negara-negara di Eropa, kecuali Inggris.

Merujuk modul PPKn Kelas IX (2020) yang diterbitkan Kemdikbud rechtsstaat adalah, ciri-ciri negara hukum ( rechtsstaat) menurut Friedrich Julius Stahl adalah: 1. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia (HAM) 2.

rechtsstaat adalah

Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM 3. Terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 4. Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan. Senada dengan ciri-ciri tersebut, dalam buku Memahami Rechtsstaat adalah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (2004), Sri Soemantri berpendapat bahwa terdapat hal-hal pokok dalam negara hukum, yaitu: 1.

Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hukum 2. Warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak asasi manusia pada warganya 3. Pembagian kekuasaan dalam negara 4. Pengawasan dari badan-badan peradilan ( rechterlijke controle).

Negara hukum akan berkembang dalam negara yang menempatkan kedaulatan secara demokratis. Ada sisi positif yang didapatkan ketika negara demokratis menerapkan pula kedaulatan hukum. Menurut Henry B. Mayo, berbagai nilai akan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan negara demokrasi yang menganut negara hukum. Nilai-nilai tersebut adalah: • Penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan melembaga • Menjamin terciptanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang senantiasa berubah • Melakukan pergantian pimpinan secara teratur • Membatasi penggunaan kekerasan sampai ke tingkat minimal untuk penyelesaian masalah • Mengakui rechtsstaat adalah menganggap wajar munculnya keanekaragaman • Menjamin tegaknya keadilan.
Negara Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum ( rechtsstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan ( machtsstaat).

Prinsip ini telah berlangsung sejak tahun 1945 di mana pertama kali UUD 1945 disusun dan diberlakukan. Istilah Rechtstaat berbeda dengan rule of law. Rechtstaat berangkat dari tradisi sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan rule of law lebih dikenal dari negara sistem hukum Anglo Saxon. Dalam istilah Inggeris yang rechtsstaat adalah oleh A.V.

Dicey, hal itu dapat dikaitkan rechtsstaat adalah prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari rechtsstaat adalah Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey rechtsstaat adalah sebutan “ The Rule of Law”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: • Perlindungan hak asasi manusia. • Pembagian kekuasaan. • Pemerintahan berdasarkan undang-undang. • Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “ The Rule of Law”, yaitu: • Supremacy of Law.

• Equality before the law. • Due Process of Law. Aristoteles yang merumuskan bahwa “Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”. Sedangkan menurut Immanuel Kant bahwa “tujuan Negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari rechtsstaat adalah dalam masyarakat”.

Immanuel Kant juga memberikan ciri-ciri negara hukum yaitu pertama; adanya pengakuan dan perlindungan HAM, Kedua; Adanya pemisahan kekuasaan. Rechtsstaat adalah tetapi dalam perkembangannya ciri-ciri bagi negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) telah berkembang dengan pesat rechtsstaat adalah tatapelaksanaannya, dimana kalau kita telusuri didalam beberapa literatur yang ada, kita akan menemukan bahwa ciri-ciri suatu negara hukum yaitu; adanya Perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan Kekuasaan, Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan adanya peradilan administratif.

Ciri-ciri rechtsstaat adalah hukum ini terdapat dalam konstitusi, dan tentunya sebuah negara rechtsstaat adalah konstitusi yang berbeda jenisnya, dalam artian konstitusi secara tertulis (Written constitucy) maupun (unwritten constitucy) dan hal ini tidak mengurangi terhadap ciri dan nilai dari negara hukum tersebut.

Dalam perwujudannya suatu negara yang dijalankan oleh pemerintahan, maka Pemerintah sebagai suatu intitas yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukanya tanpa ada diskriminatif (equalty before the law), sehingga dalam konsep HAM bahwa pemangku kewajiban ada didalam pundak pemerintah maka pemerintah harus to protect, to fulfil dan to respect terhadap masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai pemangku hak.

Dalam mewujudkan atas jaminan-jaminan HAM tidak hanya melalui beberapa instrumen hukum yang dibuat namun bagaimana negara mampu mengimplementasikan cita atas jaminan HAM tersebut. Rechsstaats, tapi utk mencari kepastian hukum amat sulit dan biayanya lumayan. Dan seolah bahwa kepastian hukum itu hanya ada bila sudah melalui ketuk palu di Pengadilan.

Seharusnya di rechsstaat karena semua pekerjaan layanan publik itu berdasarkan peraturan per-undang2an, maka hila ketahuan ada penyimpangan, segera diperbaiki. 6 tahun ter-lunta2 mencari kepastian hukum diluar Pengadilan krn aturannya sudah jelas dan tertulis.

Namun tetap terombang-ambing, karena tak punya biaya Juli 2012 S S R K J S M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Des Rechtsstaat adalah » Tulisan Terakhir • Pendaftaran Tanah (2) • Pendaftaran Tanah • Hak Guna Bangunan • Hak Guna Usaha (4) • Hak Guna Usaha (3) Opini populer • Hukum Perdata • UU Payung (Umbrella act) • Bahasa Belanda dalam Hukum Indonesia • Hukum Publik dan Privat • Asas "actori incumbit probatio" • Asas Presumptio Justia Causa Arsip Arsip Ketik Cari untuk: Follow istilahhukum on WordPress.com Statistik Blog • 382.952 hit Ikuti Juga • Facebook • Twitter • YouTube • Blogger • Instagram • • • Kategori Kategori INI JAWABAN TERBAIK 👇 Ciri-ciri konsep rechtsstaat adalah: 1.

Adanya perlindungan hak asasi manusia 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia 3. Pemerintahan yang berbasis aturan Adanya keadilan administratif Ciri-ciri konsep negara hukum adalah: 1. Supremasi supremasi hukum 2. Persamaan di depan hukum (equality before the law) 3. Jaminan perlindungan hak asasi manusia Ciri-ciri konsep rechtsstaat adalah: Adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, rule-based government, adanya peradilan administrasi sedangkan ciri-ciri konsep negara hukum adalah: Adanya supremasi supremasi hukum, Equality before the law, jaminan perlindungan hak asasi manusia Postingan Terkait: • Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi… • Perbedaan dan persamaan separation of power(pemisahan… • 1.

Jelaskan perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak… • Apa perbedaan demokrasi pancasila dan demokrasi liberal • Jelaskan apa perbedaan pembagian kekuasaan dan pemisahan… • Apa perbedaan hak dengan hak asasi manusia Categories • Akuntansi • B. Arab • B. Daerah • B. Indonesia • B. inggris • B. jepang • B. mandarin • B. perancis • Bahasa lain • Biologi • Ekonomi • Fisika rechtsstaat adalah Geografi • IPS • Kimia • Konversi • Matematika • Penjaskes • Perbedaan Antara • PPKn • SBMPTN • Sejarah • Seni • Sosiologi • TI • Ujian Nasional • Uncategorized • Wirausaha
• Tulisan Terakhir • homeschooling?

• PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • INDONESIA NEGARA YANG BERDASARKAN HUKUM (RECHTSTAAT) • pengantar ilmu hukum • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana • Arsip • Februari 2012 • Kategori • Uncategorized • Meta • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com INDONESIA NEGARA YANG BERDASARKAN HUKUM (RECHTSTAAT) Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner.

Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman law”, sedangkan konsep the rule of law bertumpu pada sistem hukum yang disebut “common Law” atau “Anglo Saxon”. Rechtsstaat dan the rule of law dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda.

Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before The law Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep rechtsstaat dan konsep the rule of law.

Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.unsur-unsur rechtsstaat : a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, c. pemerintahan berdasarkan peraturan, d. adanya peradilan administrasi; dan 2. unsur-unsur the rule of law a. adanya supremasi aturan hukum, b. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan c.

adanya jaminan perlindungan HAM. Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat maupun the rule of law tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.

rechtsstaat adalah

Baik rechtsstaat maupun the rule of law selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian keduanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang rechtsstaat adalah lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara.

Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di rechtsstaat adalah itu, perbedaan antara konsep rechtsstaat dan the rule of law nampak pada pelembagaan dunia peradilannya, Rechtsstaat dan the rule of law menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada intinya kedua konsep tersebut menginginkan adanya perlindungan bagi hak rechtsstaat adalah manusia melalui pelembagaan peradilan yang rechtsstaat adalah.

Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam konsep the rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Dalam konsep “Negara Hukum”, eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum.

Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl[6] dan Zippelius[7] Menurut F.J. Stahl unsur-unsur utama negara hukum adalah: 1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika; 3.

penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan 4. peradilan administrasi negara. Sementara itu, Menurut Zippelius unsur-unsur negara hukum terdiri atas: 1. pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur); 2. jaminan terhadap hak-hak asasi; 3.

pembagian kekuasaan; dan 4. pengawasan justisial terhadap pemerintah. Dari unsur-unsur tersebut di atas nampak adanya perbedaan, jika Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur)” pada elemen yang ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur)”.

Di sini nampak bahwa F.J. Rechtsstaat adalah masih sangat kental terpengaruh konsepsi dari aliran legisme, yang mana aliran tersebut menyatakan tidak ada hukum di luar undang undang. Oleh karena itu, salah satu unsur utama negara hukum menurut F.J. Stahl adalah penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur). KONSEPSI RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi.

Negara hukum merupakan terjemahan dari Rule of Low atau Rechtsstaat. Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan hukum, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara hukum menurut Friedman, dibedakan antara pengertian formal (in the formal sense), dan pengertian hakiki (ideological sense). Dalam pengertian formal Negara hukum tidak lain adalah “organized public power” atau kekuasaan umum yang terorganisasikan. Oleh karena itu, setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang namanya negara) mempunyai konsep negara hukum, termasuk negara-negara otoriler sekalipun.

Negara hukum dalam pengertian hakiki (materiil), sangat erat hubungannya dengan menegakkan konsep negara hukum secara hakiki, karena dalam pengertian hakiki telah menyangkui ukuran-ukuran “entang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Cara menentukan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk dalam suatu konsep negara hukum sangat sulit, karena setiap masyarakat yang melahirkan konsep tersebut berbeda satu sama lain dan karenanya “rasa keadilan” di setiap masyarakat berbeda pula.

Dengan demikian, ide negara hukum terkait erat dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, meskipun terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama-sama negara hukum, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara rechtsstaat dan rule of law.

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, perbedaan konsepsi tersebut sebenarnya lebih terletak pada operasionalisasi atas substansi yang sama yaitu perlindungan atas rechtsstaat adalah asasi manusia. 1. Substansi Konsepsi Rechtsstaat Dan Rule Of Law Berbagai doktrin yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu negara hukum muncul seiring dengan berkembangnya konsep negara hukum baik di negara menganut si stem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental.

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, negara hukum sering disebut Rule of Law, sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental disebut sebagai Rechtsstaat. Frederich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtstaat meliputi: a.

Hak Asasi Manusia; b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang biasa dikenal sebagai trias politica; c. Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan; dan d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum anglo saxon memberi ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut: a.

rechtsstaat adalah

Supremasi hukum; b. kedudukan yang sama di depan hukum ; dan c. terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Sedangkan, International Commision of Jurist pada konfrensinya di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara demokratis rechtsstaat adalah bawah Rule of Law, yang meliputi: a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari pada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; c. kebebasan untuk menyatakan pendapat; d. pemilihan umum yang bebas; e.

kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi; dan f. pendidikan kewarganegaraan. Agar pelaksanaan rule of law bias berjalan dengan yang diharapkan, maka: a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan.

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis rechtsstaat adalah kekayaan yang dimiliki bangsa yang rechtsstaat adalah atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi. 2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. 3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005). Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain: o Kasus korupsi KPU dan KPUD; o Kasus illegal logging; o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA); o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ; o Kasus perdagangan wanita dan anak.Sebagian ciri negara hukum yang telah diuraikan di atas khususnya dalam konsep negara hukum material, dalam penerapannya di berbagai negara demokrasi modern hampir semua dilaksanakan, hanya saja seringkali law in the book seringkali berbeda dengan law in action, atau das sollen berbeda dengan das sein.

Penyimpangan antara aturan hukum yang telah dibuat dan seharusnya berkedudukan di atas segalanya dengan kenyataan bahwa intervensi kekuasaan mempengaruhi pelaksanaan hukum menjadikan hukum dipengaruhi oleh anasir-anasir non hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ciri-ciri negara hukum di atas dapat menjadi indikator pelaksanaan konsep negara hukum pada suatu negara. Dari uraian-uraian di atas, menurut Prof.

Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, dapat dirumuskan kembali adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Rechtsstaat adalah, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya, yaitu: 1.

Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 4.

rechtsstaat adalah

Pembatasan Kekuasaan 5. Organ-Organ Eksekutif Independen 6.

rechtsstaat adalah

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 7. Peradilan Tata Usaha Negara 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) • Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat) • Transparansi dan Kontrol Sosial
Apa itu Negara Hukum ? Negara hukum, atau istilah lainnya yaitu rechtsstaat atau the rule of law, merupakan negara yang setiap tindakannya, berdasarkan pada rechtsstaat adalah atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan.Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri berdasar hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Apa bukti bahwa negara Indonesia Negara Hukum ? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Rechtsstaat adalah Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan (machstaat).

Dengan demikian jelas terlihat bahwa Indonesia sebagai Negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya.

Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, dan dalam hubungan ini negara berkewajiban rechtsstaat adalah pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar rechtsstaat adalah mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Apa ciri-ciri dari negara Hukum ? Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Azhary dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya (1995), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri yang dapat mendeskripsikan mengapa Indonesia termasuk dalam negara hukum. Berikut ini ciri-ciri negara hukum menurut Azhary: • Hukum bersumber pada Pancasila; • Berkedaulatan rakyat; • Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi; • Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; • Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya; • Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR; • Dianutnya sistem MPR.

Di aliran Eropa Kontinental, pemikiran tentang konsep negara hukum yang paling berpengaruh diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep yang dirumuskan oleh Stahl mengoreksi pandangan mengenai negara hukum yang memberi kebebasan besar bagi individu dari intervensi negara, terutama dalam aktivitas ekonomi.

Gagasan Stahl kemudian diikuti oleh sebagian besar negara-negara di Eropa, kecuali Inggris. Merujuk modul PPKn Kelas IX (2020) yang diterbitkan Kemdikbud disebutkan, ciri-ciri negara hukum (rechtsstaat) menurut Friedrich Julius Stahl adalah: • Adanya jaminan atas hak asasi manusia (HAM) • Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM • Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan • Terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.

Senada dengan ciri-ciri tersebut, dalam buku Memahami Keberadaan Rechtsstaat adalah Konstitusi di Indonesia (2004), Sri Soemantri berpendapat bahwa terdapat hal-hal pokok dalam negara hukum, yaitu: • Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewajiban dilandaskan pada hukum • Warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak asasi manusia pada warganya • Pembagian kekuasaan dalam negara • Pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle).

Negara hukum akan berkembang dalam negara yang menempatkan kedaulatan secara demokratis. Ada sisi positif yang didapatkan ketika negara demokratis menerapkan pula kedaulatan hukum.

rechtsstaat adalah

Menurut Henry B. Mayo, berbagai nilai akan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan negara demokrasi yang menganut negara hukum. Nilai-nilai tersebut adalah: • Penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan melembaga • Menjamin terciptanya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang senantiasa berubah • Melakukan pergantian pimpinan secara teratur • Membatasi penggunaan kekerasan sampai ke tingkat minimal untuk penyelesaian masalah • Mengakui dan menganggap wajar munculnya rechtsstaat adalah • Menjamin tegaknya keadilan.

Kevin Kistiand PutraGenerasi-tua telah memasuki tahap akhir sandiwara pemilu, yaitu PILPRES ’09. Dan, generasi-tua telah sukses menindas hak politik rakyat dengan memberikan semua ticket capres pada generasi-tua; Maka -sebagai tanggung-jawab moral ilmiah dan pendidikan politik rakyat, bersama ini kami jelaskan ideologi, konsep, praktek, dan budaya politik yang sesuai dengan orde generasi-tua yaitu Negara Kekuasaan/Demokrasi Sesat atau neo-kolonialisme-otokrasi.

KONSEP PEMERINTAHAN MACHTSSTAAT 1)Hak asasi rakyat perlu dibatasi dan dikendalikan serta kegiatan rakyat perlu dipimpin dan dibina agar pemerintahan dapat berjalan baik dan efektif (Prinsip negara kekuasaan). 2)Pemerintahan yang kedaulatannya berada ditangan elit-politik dan dilaksanakan berdasarkan kekuasaan (Prinsip otokrasi).

3)Pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas yang mencakup semua aspek kehidupan bangsa dan negara (Prinsip totaliter atau neo-kolonialisme). 4)Penyelesaian konflik kepentingan secara kekerasan/militer (Prinsip represi/militerisme).

BUDAYA PEMERINTAHAN 1)Pemerintahan yang tidak bertanggung-jawab kepada kesejahteraan rakyat (Prinsip oportunisme). 2)Lembaga legislatif yang tidak mengadakan kontrol pada kegiatan pemerintahan (Prinsip yes-men). 3)Partai politik yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, yang berfungsi sebagai kerajaan politik elit-partai berdasarkan absolutisme atau hak suci sang ketua (Prinsip elitisme). 4)Rekayasa pemilihan umum, peradilan dan informasi/pers (Prinsip manipulasi).

PRAKTEK PEMERINTAHAN 1)Bagi-bagi jabatan kabinet sesuai usulan elit-partai peserta koalisi (Prinsip kabinet koalisi). 2)Dominasi partai pemerintah dalam lembaga legislatif (Prinsip mono-partai atau single majority). 3)Pemusatan atau konspirasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Prinsip sentralisasi).

4)Birokrasi yang berfungsi sebagai alat kekuasaan (Prinsip abdi-kuasa). 5)Belenggu hak-dipilih melalui sistem pencalonan berdasarkan usulan atau restu elit-partai tanpa rechtsstaat adalah pemungutan suara terbanyak oleh anggota partai (Prinsip nepotisme). 6)Belenggu hak-memilih melalui pemilihan umum secara tidak langsung berdasarkan sistem proporsional/daftar (Prinsip demokrasi-sesat atau pemilihan lambang-partai).

7)Belenggu hak konstitusi anggota legislatif berdasarkan politik komando melalui sistem fraksi (Prinsip perwakilan partai). 8)Belenggu ekonomi melalui praktek absolutisme pemerintah dalam pengelolaan sumber-daya alam dan alokasi sumber-daya ekonomi kepada birokrasi/BUMN (Prinsip Ekonomi Komando). 9)Tidak menghargai adanya aspirasi dan kepentingan rakyat banyak (Prinsip monoisme).

10)Mendewakan figur seseorang atau dinastinya sebagai pemimpin rechtsstaat adalah tidak menghendaki pergantian pemimpin secara berkala dan damai (Prinsip kultus-individu). 11)Tidak Menghendaki adanya perubahan sosial-politik sesuai aspires dan kepentingani rakyat banyak (Prinsip status-quo). 12)Rekayasa konflik kepentingan secara kekerasan dan anarkis (Prinsip adu-domba dan pecah-belah). 13)Mengambilan keputusan berdasarkan lobi atau musyawarah (Prinsip aklamasi).

Walau kerajaan-politik generasi-tua berbeda-beda, namun ideoloi mereka adalah sama. Maka siapapun nanti yang menjadi pemenang, tidak akan rechtsstaat adalah keadaan Indonesia menjadi lebih baik. Pilpres ’09 dapat dikatakan sebagai pemilihan yang terbaik dari yang terburuk.

Ada benarnya slogan generasi-tua bahwa, BERSAMA KITA BISA menindas hak-hak rakyat, maka …… LANJUTKAN korupsi, kapitalisme, dan nepotisme. TINGKATKAN hutang luar-negeri dan penjarahan kekayaan alam Indonesia. ABAIKAN kemiskinan, perbudakan, dan penderitaan rakyat.
• Search for: • Home • Opini & Berita Terkini • Hukum dan Politik • Hukum Perdata • Hukum Pidana • Lainnya • Hukum Dan HAM • Teori Hukum • Hukum Internasional • Budaya • Filsafat Hukum • Hukum Konstitusi • Hermeneutika Hukum rechtsstaat adalah Hukum Tata Negara • Ilmu Hukum • Dogmatik • Putusan • Undang-undang • Empirik • Antropologi Hukum • Hukum dan Ekonomi • Psikologi Hukum rechtsstaat adalah Sosiologi Hukum • Jurnal • Legal Opinion • Penelitian hukum Terminologi yang sering merangkai term negara dikenal dalam berbagi istilah seperti; polis (tata kota), politea, nomoi (Plato).

Thomas Aquinas merangkai implementasi peran, fungsi dan tujuan sebuah Negara tersegmentasi dalam konsep civitas dei (negara tuhan) dan civitas terrana (negara iblis) ataukah negara polisis yang dipengaruhi oleh tipe negara Merkantilisme.

Dalam peletakkan peran negara sebagai anak/ orang tua dari hukum. Pada awalnya kelihatan dalam negara polisis ataupun negara gagasan Thomas Aquinas, yang mengabsolutkan tindakan dan peran raja dalam suatu kekuasaan pemerintahan.

Setidaknya konsep negara tersebut telah menjadi peletak batu pertama dalam mengilhami negara untuk dikendalikan oleh hukum (control by law). Aristoteles menyebutnya, pencapaian keadilan dengan memakai instrument hukum. Negara yang sedikit demi sedikit, mengurangi keabsolutan tindakan/ monopolinya dalam mengendalikan yang dikuasai dikenal sebagai negara jaga malam (nachtwacker staat).

rechtsstaat adalah

Pada negara hukum liberal atau jaga malam ini yang dicetuskan oleh Stahl memiliki unsur-unsur diantaranya: • Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (protection to the human right). • Negara didasarkan pada pemisahan kekuasaan (trias politica). • Pemerintah diselenggarakan berdasarkan atas Undang-undang (wetmatig bestuur). • Adanya peradilan administrasi yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar rechtsstaat adalah oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang ( wetmatigheid). Dalam perkembangannya, pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang dianggap rechtsstaat adalah. Oleh karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (rechtmatig bestuur), kemudian melahirkan konsep yang merupakan varian dari rechstaat seperti welvaarstaat dan verzorgingstaat sebagai negara kemakmuran.

Ciri dari pada negara hukum formil adalah didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ini merupakan corak pemikiran yang dominan menonjol pada pemikiran negara hukum konsep Eropa Kontinental. Beda halnya, dengan negara Anglo-saxon seperti Inggris menyebut negara hukum dalam terminologi rule of lawatau pemerintahan oleh hukum.

Dicey mengutarakan tiga unsur dari rule of law yaitu: • a. Supremasi hukum (supremacy of the law). • Kedudukan yang sama di depan hukum (equal before the law).

rechtsstaat adalah

• c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (the constitution based on individual right). Rechtsstaat adalah Kusnardi dan Saragih mengemukakan bahwa paham Dicey ini sebagai kelanjutan dari ajaran Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan mempunyai hak asasi dan tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial. Bagaimana ia menyerahkan seluruh hak asasinya kepada negara sedangkan ia masih hidup justru ia harus mempertahankan dan melindunginya ?

Perbedaan yang menonjol antara rechstaat dan rule of law ialah pada konsep peradilan administrasi negara, merupakan suatu sarana yang penting dan sekaligus ciri yang menonjol pada rechstaat itu sendiri.

Sedangkan pada rule of law, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang sudah demikian besar kepada peradilan umum. Latar belakang dari perbedaan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kusnardi dan Saragih karena Inggris dikenal adanya rezim administrasi yang baik, merupakan garansi bahwa penyelewengan bisa dicegah atau kalau ada sekecil mungkin.

Jika terdapat rezim administrsi yang baik, pelanggaran terhadap hak asasi berkurang dan kalau ada perselisihan/ pelanggaran maka peradilan biasa akan mengadilnya. Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dalam International Commission Of Jurist.

suatu organisasi ahli hukum interasional dalam konfrensinya di Bangkok Tahun 1965 lebih memperluas konsep rule of law dan menekankan apa yang disebut The Dinamict Aspect Of The Rule Of Law In The Modern Age.

Dinyatakan bahwa syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law ialah: • Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals). • Pemilihan umum yang bebas. • Kebebasan untuk menyatakan pendapat. • Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi. • Pendidikan kewarganegaraan. Negara hukum adalah produk dari perjalanan sejarah yang panjang (historische bepaal). Baik Aristoteles, Stahl, Dicey serta sarjana-sarjana lainnya, tidak mempunyai pengertian yang sama. Masing-masing mengartikan sesuai dengan zamannya yang berbeda, dan negara hukum adalah alat ( tool) untuk mencapai tujuan negara.

Negara hukum adalah negara dimana tindakan pememerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang ( willekeur) dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Rechtsstaat adalah hukum pada masa yang lalu mengikat penguasa untuk tidak boleh bertindak rechtsstaat adalah peraturan ada, secara tertulis.

Sedangkan pada abad modern ini negara hukum semakin memberikan keseimbangan antara pemerintah, dalam arti setiap lembaga negara sebagai pelaksana Undang-undang berada dalam sarana dan muatan kontrol (check and balance) untuk bertindak berdasarkan hukum. Lebih tepatnya adalah semua tindakan pemerintah harus didasarkan atas undang-undang. Bahkan oleh Budiono [1] mengemukakan Pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum.

Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dalam pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formil akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum.

Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tadi. Dengan demikian, hukum tidak mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan. Damang Averroes Al-Khawarizmi Alumni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Buku yang telah diterbitkan diantaranya: “Carut Marut Pilkada Serentak 2015 (Bersama Muh.

Nursal Rechtsstaat adalah, Makassar: Philosophia Press; Seputar Permasalahan Hukum Pilkada dan Pemilu 2018 – 2019 (Bersama Baron Harahap & Muh. Nursal NS), Yogyakarta: Lintas Nalar & Negara Hukum Foundation; “Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum (Bersama Apriyanto Nusa), Yogyakarta: Genta Press; Menetak Sunyi (Kumpulan Cerpen), Yogyakarta: Buku Litera. Penulis juga editor sekaligus pengantar dalam beberapa buku: Kumpulan Asas-Asas Hukum (Amir Ilyas & Muh.

Nursal NS); Perdebatan Hukum Kontemporer (Apriyanto Nusa); Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK (Apriyanto Nusa); Praperadilan Pasca Putusan MK (Amir Ilyas & Apriyanto Nusa); Justice Collaborator, Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Amir Ilyas & Jupri); Kriminologi, Suatu Pengantar (A.S.

Alam & Amir Ilyas). Adapun aktivitas tambahan lainnya: sebagai konsultan hukum pihak pemohon pada sengketa hasil pemilihan Pilkada Makassar di Mahkamah Konsitusi (2018); pernah memberikan keterangan ahli pada sengketa TUN Pemilu di PTUN Kendari (2018); memberikan keterangan rechtsstaat adalah dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Gorontalo (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buol, SUlawesi Tengah (2019); memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kendari (2019); memberikan keterangan ahli mengenai tidak berkompetennya PTUN mengadili hasil pemilihan umum DPRD di PTUN Jayapura (2020); memberikan keterangan ahli dalam sidang sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (September 2020) Terkait dengan Penerapan Pasal 71 ayat 2 sd ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Maatschappijleer: Rechtstaat




2022 www.videocon.com