Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Naskah UUD 1945, diterbitkan pada tahun 1946. Ikhtisar Yurisdiksi Indonesia Penyusunan 1 Juni – 18 Agustus 1945 Penyampaian 18 Agustus 1945 Tanggal berlaku 18 Agustus 1945 Sistem Kesatuan republik Struktur pemerintahan Cabang 3 Kepala negara Presiden Lembaga legislatif Bikameral ( MPR, terdiri dari DPR dan DPD) Lembaga eksekutif Presiden, dibantu pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang menteri kabinet Lembaga kehakiman MA, MK, dan KY Lembaga lain BPK Federalisme Kesatuan Kolese elektoral Tidak ada Pembatasan amendemen 1 Sejarah Pembentukan badan legislatif 29 Agustus 1945 ( KNIP) 15 Februari 1950 (DPR) Pembentukan badan eksekutif 18 Agustus 1945 Pembentukan badan peradilan 18 Agustus 1945 Amendemen 4 Amendemen terakhir 11 Agustus 2002 Referensi UUD 1945 Asli (PDF) UUD 1945 Satu Naskah (PDF) Lokasi dokumen Arsip Nasional, Jakarta Penetap PPKI Perumus BPUPK Jenis media Dokumen teks tercetak Naskah lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Wikisource • l • b • s Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ( ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002. UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945.

Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

[1] Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Daftar isi • 1 Struktur • 1.1 Pembukaan • 1.2 Batang Tubuh • 1.2.1 Bab I: Bentuk dan Kedaulatan • 1.2.2 Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat • 1.2.3 Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara • 1.2.4 Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung • 1.2.5 Bab V: Kementerian Negara • 1.2.6 Bab VI: Pemerintahan Daerah • 1.2.7 Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat • 1.2.8 Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah • 1.2.9 Bab VIIB: Pemilihan Umum • 1.2.10 Bab VIII: Hal Keuangan • 1.2.11 Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan • 1.2.12 Bab IX: Kekuasaan Kehakiman • 1.2.13 Bab IXA: Wilayah Negara • 1.2.14 Bab X: Warga Negara dan Penduduk • 1.2.15 Bab XA: Hak Asasi Manusia • 1.2.16 Bab XI: Agama • 1.2.17 Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara • 1.2.18 Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan • 1.2.19 Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial • 1.2.20 Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan • 1.2.21 Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar • 1.2.22 Aturan Peralihan • 1.2.23 Aturan Tambahan • 2 Sejarah • 2.1 Perumusan • 2.2 Pengesahan dan pemberlakuan • 2.3 Penangguhan • 2.4 Pemberlakuan kembali dan penyimpangan • 2.4.1 Masa Demokrasi Terpimpin • 2.4.2 Masa Orde Baru • 2.5 Proses perubahan • 3 Perubahan • 3.1 Latar belakang • 3.2 Asal dan tujuan • 3.3 Ketentuan perubahan • 3.4 Daftar • 3.4.1 Perubahan pertama • 3.4.2 Perubahan kedua • 3.4.3 Perubahan ketiga • 3.4.4 Perubahan keempat • 4 Catatan • 5 Referensi • 5.1 Daftar pustaka • 6 Pranala luar Struktur UUD 1945 telah mengalami perubahan struktur yang signifikan semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali.

Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi UUD yang tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas: [2] • Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea. • Batang Tubuh, yang terdiri dari: • 16 bab, 37 pasal, atau 65 ayat aturan utama. • 4 pasal aturan peralihan. • 2 ayat aturan pertambahan. • Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas: [2] • Pembukaan, yang terdiri dari empat alinea.

• Pasal-Pasal, yang terdiri dari: • 21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama. • 3 pasal aturan peralihan. • 2 pasal aturan tambahan. Meskipun bagian " Penjelasan UUD 1945" tidak disebutkan secara formal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari bagian Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke dalam Batang Tubuh dan masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945. [3] Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (setelah amendemen keempat).

Pembukaan Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea. Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu: [4] • Alinea I bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. • Alinea II menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

• Alinea III berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. • Alinea IV memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila. Batang Tubuh Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian isi dari UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat.

Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal atau 194 ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD. Bab I: Bentuk dan Kedaulatan Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat Lambang MPR-RI Bab II terdiri dari dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-hal mengenai lembaga Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR).

Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 2: susunan, sidang, dan putusan MPR. • Pasal 3: wewenang MPR. Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara Lambang Presiden dan Wakil Presiden RI Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini.

Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu oleh Wakil Presiden.

• Pasal 5: wewenang Presiden mengenai peraturan perundang-undangan. • Pasal 6: syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. • Pasal 6A: tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. • Pasal 7: periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. • Pasal 7A: alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. • Pasal 7B: tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. • Pasal 7C: Presiden yang tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. • Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

• Pasal 9: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam pelantikan. • Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden. • Pasal 11: hubungan internasional yang dibuat Presiden Indonesia. • Pasal 12: wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya • Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.

• Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden. • Pasal 15: pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden. • Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan. Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan.

Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945. Bab V: Kementerian Negara Bab V terdiri dari satu pasal atau 4 ayat.

Bab V (yang hanya terdiri dari Pasal 17) mengatur hal-hal mengenai lembaga-lembaga Kementerian Negara. Bab VI: Pemerintahan Daerah Bab VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.

• Pasal 18A: hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. • Pasal 18B: satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat Lambang DPR-RI Bab VII terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU).

Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 19: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR. • Pasal 20: wewenang DPR dalam membuat UU.

• Pasal 20A: fungsi, hak, dan hak anggota DPR. • Pasal 21: pengajuan UU oleh DPR. • Pasal 22: peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). • Pasal 22A: tata cara pembentukan UU. • Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR. Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah Lambang DPD-RI Bab VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat.

Bab VIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 22C: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.

• Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD. Bab VIIB: Pemilihan Umum Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang hanya terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Bab VIII: Hal Keuangan Bab VIII terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 23: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

• Pasal 23A: pajak dan pungutan lain. • Pasal 23B: mata uang. • Pasal 23C: hal-hal keuangan negara lainnya. • Pasal 23D: bank sentral. Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan Lambang BPK-RI Bab VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 23E: tugas BPK. • Pasal 23F: susunan BPK. • Pasal 23G: kedudukan BPK. Bab IX: Kekuasaan Kehakiman Lambang MA-RI, MK-RI, dan MK-RI.

Lembaga MK-RI menggunakan lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel (atau terkadang disertai nama lembaga di bawahnya). Bab IX terdiri dari 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 24: garis besar kekuasaan kehakiman di Indonesia. • Pasal 24A: Mahkamah Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Republik Indonesia (MA-RI atau MA).

• Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI atau KY). • Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI atau MK). • Pasal 25: syarat-syarat menjadi hakim. Bab IXA: Wilayah Negara Bab IXA terdiri dari satu pasal atau satu ayat.

Bab IXA (yang hanya terdiri dari Pasal 25A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab X: Warga Negara dan Penduduk Bab X terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab X mengatur pengertian, hak, dan kewajiban dari warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 26: pengertian warga negara dan penduduk. • Pasal 27: hak dan kewajiban utama sebagai warga negara. • Pasal 28: kebebasan berserikat dan berpendapat.

Bab XA: Hak Asasi Manusia Bab XA terdiri dari 10 pasal atau 26 ayat. Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 28A: hak hidup dan mempertahankan hidup • Pasal 28B: hak berkeluarga dan hak anak • Pasal 28C: hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak kelompoknya. • Pasal 28D: hak keadilan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.

• Pasal 28E: hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta hak berserikat dan berpendapat. • Pasal 28F: hak berkomunikasi dan bertukar informasi. • Pasal 28G: hak perlindungan individu dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak mencari suaka. • Pasal 28H: hak hidup sejahtera, hak mendapat keadilan dan persamaan hak, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi. • Pasal 28I: HAM yang tidak dapat dikurangi, hak bebas dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta peran negara atas HAM.

• Pasal 28J: kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam kasus khusus oleh UU. Bab XI: Agama Bab XI terdiri dari satu pasal atau dua ayat. Bab XI (yang hanya terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara Lambang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan Bab XIII terdiri dari dua pasal dan 7 ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk warga negara dan kemajuan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 31: jaminan untuk warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

• Pasal 32: pengembangan nilai dan kekayaan budaya nasional. Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Bab XIV terdiri dari dua pasal dan 9 ayat. Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya vital dalam negeri. • Pasal 34: pemeliharaan orang miskin dan anak terlantar, serta pengadaan jaminan sosial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum.

Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Bendera Sang Merah Putih dan Garuda Pancasila Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia.

Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu: • Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Merah Putih. • Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia. • Pasal 36A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika.

• Pasal 36B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya. • Pasal 36C: ketentuan lebih lanjut atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas. Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XVI mengatur ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini.

Aturan Peralihan Aturan-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar penyesuaian dengan perubahan-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu: • Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD agar tetap berlaku hingga undang-undang pengganti disahkan menurut UUD. • Pasal II memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang telah usang setelah perubahan UUD untuk tetap berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, hingga dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.

• Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Aturan Tambahan Aturan-aturan tambahan memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu disisipkan pada aturan utama dan aturan peralihan. Aturan-aturan tersebut, yakni: • Pasal I memberi tugas pada MPR untuk menyaring Ketetapan MPR dan MPRS sebelum sidang umum berikutnya (pada tahun 2003).

• Pasal II menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Sejarah Perumusan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pembukaan UUD 1945 Penyusunan rancangan UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945. [5] Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan "dasar negara", dengan mengacu pada rumusan " Pancasila" yang digagas oleh Soekarno.

Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Sembilan yang akan membahas lebih jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang. [6] Satu setengah bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta.

Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli membahas perihal piagam tersebut dan komponen-komponen negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, bendera dan bahasa nasional, dan sebagainya.

Setelah beberapa perdebatan mengenai Piagam Jakarta, akhirnya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang berisi komponen-komponen tersebut. [7] [8] Pengesahan dan pemberlakuan Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945) yang menghasilkan salah satunya pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah.

Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya: [9] [10] • Kata "Mukadimah" diganti dengan kata "Pembukaan". • Pada salah satu frasa (yang merupakan sila pertama Pancasila) dalam alinea keempat yang berbunyi, ".

dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. ." diubah menjadi ". dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. .". • Frasa "yang beragama Islam" dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" dihapuskan.

• Beberapa kata dalam kalimat "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Pasal 28 Ayat (1) diganti, sehingga menjadi Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". • Penyisipan Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam kurun waktu 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Pada tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.

Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertempuran dan perjanjian gencatan senjata, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk perjanjian damai terakhir kalinya dengan Belanda.

KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949.

Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri. Penangguhan Artikel utama: Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan di Indonesia juga secara otomatis berubah.

[11] Sejak hari terbentuknya, RIS menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950, [12] yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) yang merupakan modifikasi dari UUD RIS.

Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem parlementer. Setelah beberapa tahun berlaku, Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember. [13] [14] Konstituante Republik Indonesia yang pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan rancangan UUD yang baru menggantikan UUDS 1950.

Namun badan tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian besar anggotanya berencana untuk menarik diri dari sidang konstituante. Keadaan genting ini memaksa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara secepatnya.

[15] [16] Pemberlakuan kembali dan penyimpangan Masa Demokrasi Terpimpin Prangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen, untuk merayakan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat tidak berlaku selama sembilan tahun akhirnya kembali berlaku sebagai konstitusi negara.

[17] Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945. Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di antaranya ialah: [18] [19] • Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno. • Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno yang menekankan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat pada presiden, padahal Pemerintah Indonesia tersebut berdasarkan sistem konstitusional dan bukan sistem absolutisme (Penjelasan UUD [a]), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan.

• Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kekuasaan negara tertinggi dan lebih tinggi daripada posisi presiden (Penjelasan UUD [a]), sehingga presiden tidak berhak untuk mengatur MPR.

• Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno, padahal presiden tidak berhak untuk membubarkan DPR (Penjelasan UUD [a]). • Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), padahal Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan presiden dan berhak memberi usulan kepada pemerintah (Pasal 16 [a]) serta menjadi penasihat pemerintah (Penjelasan UUD [a]).

Presiden tidak seharusnya mengatur badan yang mengawasi pemerintah seperti hal tersebut. • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden Indonesia hanya boleh dipegang selama lima tahun (Pasal 5 [a]), dan setelah itu harus dipilih kembali oleh MPR (Pasal 6 [a]). • Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3 [a]).

• Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno perlahan-lahan menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945. Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. [20] UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu: • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya berisi pernyataan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang salah satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit tidak tampak pada zaman Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan Pancasila sebagai dasar dari UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, yakni: [21] [22] • Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan terlebih lagi digunakan sebagai alat pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang politik untuk menguasai rakyat. • Pemusatan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur.

Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara. • Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan menganggu kestablilan negara, termasuk juga pers.

• Hak-hak politik dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah partai politik yang resmi menjadi tinggal tiga. Proses perubahan Sistem politik Indonesia sebelum dan setelah amendemen (dalam bahasa Inggris). Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh dan masa reformasi dimulai, terdapat banyak tuntutan untuk melakukan pengubahan pada naskah UUD 1945.

Alasan adanya tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut antara lain karena kenyataan bahwa kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, kekuasaan yang terlalu besar pada presiden, banyaknya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta kenyataan bahwa isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara yang belum cukup.

Latar belakang dari tuntutan tersebut dapat dilihat dari bukti bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang dapat terjadi di masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum yang menghasilkan perubahan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali. [23] [24] [25] • Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung antara 14–21 Oktober 1999.

• Perubahan kedua dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7–18 Agustus 2000. • Perubahan ketiga dilakukan pada Sidang Umum MPR 2001 yang berlangsung antara 1–9 November 2001. • Perubahan keempat dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1–11 Agustus 2002. Setelah amendemen, dampak yang paling terasa adalah pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tidak ada lagi lembaga pemerintahan tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara yang masing-masing dapat saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak boleh mengontrol satu sama lain.

Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas setelah amendemen, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu tujuan konstitusi.

[26] Perubahan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses untuk mengubah salah satu atau beberapa pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Perubahan UUD ini merupakan salah satu wewenang dari MPR-RI yang diatur dalam UUD 1945. Sepanjang sejarah, MPR telah melakukan empat kali pengubahan pada UUD 1945. Latar belakang Meskipun Soekarno sendiri sebagai Presiden Indonesia pertama mengeluarkan dekret presiden untuk memberlakukan kembali UUD 1945, beliau selalu menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang tidak lengkap.

Namun semenjak Soeharto menjabat sebagai presiden pada tahun 1967, pemerintahan rezim Orde Baru selalu menolak menyetujui bentuk perubahan (amendemen) apa pun itu terhadap UUD 1945. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang bersifat final dan "kemurniannya" harus tetap dilindungi. [27] Pada tahun 1983, MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, menetapkan posisi untuk tidak melakukan pengubahan pada UUD 1945.

Meskipun begitu, MPR juga mengatur ketentuan untuk mengubah UUD 1945 pada ketetapan MPR yang sama. Namun, ketentuan tersebut menyebutkan syarat keharusan untuk mengadakan referendum yang telah disetujui oleh Presiden atas rancangan amendemen UUD yang telah diloloskan oleh MPR. [28] Terlebih lagi, UU No. 5 Tahun 1985 yang mengatur tentang referendum atas perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa referendum tersebut harus mencapai partisipasi pemilih minimum sebesar 90% dan hasil suara dukungan minimum sebesar 90% agar proses amendemen dapat dilanjutkan dan perubahan UUD dapat disahkan.

[29] Peraturan-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan tentang referendum. Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka jalan yang lebih lebar untuk dilakukannya amendemen UUD 1945.

Akhirnya pada tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR. Asal dan tujuan Berkaca dari penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, salah satu tuntutan demonstrasi penuntut reformasi adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945.

Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal dalam UUD 1945 asli yang jumlahnya terlalu sedikit dan mudah menimbulkan multitafsir. Sementara itu, tujuan dari perubahan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian besar berupa penyempurnaan atas aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya adalah Pembukaan UUD 1945 tidak boleh berubah, bentuk negara tetap dalam bentuk negara kesatuan, serta sistem pemerintahan tetap dalam bentuk sistem presidensial.

Ketentuan perubahan Sebelum amendemen, ketentuan perubahan di dalam UUD 1945 hanya memberikan syarat bahwa anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) dari keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 2/3 anggota MPR. Setelah perubahan keempat, ketentuan perubahan UUD tersebut menjadi lebih mendetail.

Suatu usulan perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan anggota dan usulan tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan sama seperti sebelum amendemen, anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus setidaknya 2/3 dari jumlah anggota. Namun tidak seperti sebelumnya, putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 50% ditambah satu anggota dari keseluruhan jumlah anggota MPR.

Selain itu, terdapat ayat pembatasan perubahan UUD ( entrenchment clause) yang menyatakan bahwa khusus bentuk " Negara Kesatuan Republik Indonesia" tidak dapat diubah. Daftar Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai bagian dari UUD 1945 yang utuh dan tidak terpisahkan. Perubahan pertama Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14– 21 Oktober 1999.

Perubahan ini secara garis besar bertujuan untuk membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sejajar, serta membatasi masa jabatan Presiden.

[30] [31] Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Perubahan kedua Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlangsung pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang tanggal 7–18 Agustus 2000.

Perubahan tersebut utamanya bertujuan melakukan penguatan otonomi daerah, penguatan peran legislatif, jaminan HAM dalam konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas nasional. [30] [31] Dalam perubahan kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, [b] Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perubahan ketiga Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 pada tanggal 9 November 2001, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 1–9 November 2001.

Perubahan ini terutama memberi penguatan pada kekuasaan kehakiman ( yudikatif) agar sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, menambah DPD ke dalam susunan lembaga legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme demokrasi dalam tata negara.

[30] [31] Dalam perubahan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang ini, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), [b] dan (4); [b] Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Perubahan keempat Wikisource memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Artikel utama: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1– 11 Agustus 2002.

Perubahan tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal tunggal yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, kebudayaan, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial. [30] [31] Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. • Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

• Penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua (sebelum kolom-kolom tanda tangan) yang hilang. • Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A. • Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III. • Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Catatan • ^ "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. • ^ a b Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). "Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen".

Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-28. • ^ Asshiddiqie, Jimly. "Status Keberlakuan Penjelasan UUD 1945". Hukumonline.com. Diakses tanggal 2022-01-28. • ^ Lisfianti, Widya (2021-09-13). "Pembukaan UUD 1945: Sifat, Makna Tiap Alinea dan Pokok Pikiran Pancasila". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-01-28. • ^ Ricklefs 2005, hlm. 424. • ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-07). "Sidang Pertama BPUPKI: Tokoh, Kapan, Tujuan, Proses, dan Hasil".

Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-25. • ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-12-08). "Sidang Kedua BPUPKI: Kapan, Tujuan, Agenda, dan Hasil". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-25. • ^ Raditya, Iswara N. (2021-08-12). "Sejarah Hasil Sidang BPUPKI Kedua: Tanggal, Tujuan, Agenda, Anggota". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-26.

• ^ "Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI". Kumparan. 2021-11-24. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Ardanareswari, Indira (2019-08-18).

"Sidang Pertama PPKI pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Detik-Detik Pengesahan Undang Undang Dasar". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-27.

• ^ Ricklefs 2005, hlm. 466-468. • ^ "Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia". Undang-Undang RIS No. 7 Tahun 1950. • ^ "Pemilu Pertama tahun 1955". Museum Kepresidenan Balai Kirti. 2020-09-29. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Gischa, Serafica (2020-02-06). "Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (2021-11-01).

"Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Raditya, Iswara N. (2022-01-05). "Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sejarah, Alasan, Tujuan, & Dampak". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-26. • ^ Ricklefs 2005, hlm. 522-526. • ^ Wulandari, Trisna (2021-08-19). "Periode 1959 sampai 1966, Periode Demokrasi Terpimpin dan Penyimpangannya". Detikedu. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Heryansyah, Tedy Rizkha (2021-07-05). "7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945: Sejarah Kelas 9".

Ruang Guru. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Ricklefs 2005, hlm. 593-623. • ^ Welianto, Ari (2021-12-17). "Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-27.

• ^ Retno, Devita (2019-07-05). "8 Penyimpangan Pada Masa Orde Baru dalam Bidang Politik". Sejarah Lengkap.

Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Affifah, Farrah Putri (2021-09-14). "Amandemen UUD 1945: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil-hasilnya". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-01-27.

• ^ Raditya, Iswara N. (2020-12-01). "Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal". Tirto.id. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). "Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Prakoso, Juniarto (2020-12-29). "Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Masyarakat". Kumparan. Diakses tanggal 2022-01-27. • ^ Adnan Buyung Nasution (2001) • ^ "Peraturaan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ketetapan MPR No. I/MPR/1983. • ^ "Referendum". Undang-Undang No. 5 Tahun 1985. • ^ a b c d Rizal, Jawahir Gustav (2021-09-14). "Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa".

Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-30. • ^ a b c d Welianto, Ari (2020-02-06). "Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-01-30. Daftar pustaka • Ricklefs, Merle Calvin (2005). Syawie, Husni; Ricklefs, Merle Calvin, ed.

A History of Modern Indonesia since c. 1200 Third Edition [ Sejarah Indonesia Modern 1200-2004]. Diterjemahkan oleh Wahono, Satrio; Bilfagih, Bakar; Huda, Hasan; Helmi, Miftah; Sutrisno, Joko; Manadi, Has.

Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. ISBN 9789791600125. OCLC 192076429. • Ricklefs, Merle Calvin (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200 (E-Book version) (edisi ke-4). New York: Palgrave Macmillan.

Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Asshiddiqie, Jimly (2003). Konsolidasi Naskah UUD 1945. Jakarta: Yarsif Watampone. • Adnan Buyung Nasution (2001) The Transition to Democracy: Lessons from the Tragedy of Konstituante in Crafting Indonesian Democracy, Mizan Media Utama, Jakarta, ISBN 979-433-287-9 • Dahlan Thaib, Dr.

H, (1999), Teori Hukum dan Konstitusi ( Legal and Constitutional Theory), Rajawali Press, Jakarta, ISBN 979-421-674-7 • Denny Indrayana (2008) Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.

• Jimly Asshiddiqie (2005), Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Indonesia Constitution and Constitutionalism), MKRI, Jakarta. • Jimly Asshiddiqie (1994), Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia (The Idea of People's Sovereignty in the Constitution), Ichtiar Baru - van Hoeve, Jakarta, ISBN 979-8276-69-8.

• Jimly Asshiddiqie (2009), The Constitutional Law of Indonesia, Maxwell Asia, Singapore. • Jimly Asshiddiqie (2005), Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Constitutional Law and the Pillars of Democracy), Konpres, Jakarta, ISBN 979-99139-0-X. • R.M.A.B. Kusuma, (2004) Lahirnya Undang Undang Dasar 1945 ( The Birth of the 1945 Constitution),Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, ISBN 979-8972-28-7. • Nadirsyah Hosen, (2007) Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia, ISEAS, Singapore • Saafroedin Bahar,Ananda B.Kusuma,Nannie Hudawati, eds, (1995) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahah Persiapan Kemerdekaan Indonesian (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Minutes of the Meetings of the Agency for Investigating Efforts for the Preparation of Indonesian Independence and the Preparatory Committee for Indonesian Independence), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta • Sri Bintang Pamungkas (1999), Konstitusi Kita dan Rancangan UUD-1945 Yang Disempurnakan ( Our Constitution and a Proposal for an Improved Version of the 1945 Constitution), Partai Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Demokrasi, Jakarta, No ISBN Pranala luar Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli) • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Dokumen Asli) • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Dokumen Satu Naskah) • Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Kumpulan naskah UUD 1945 beserta perubahan-perubahannya • Hukum Pidana (KUHP) • Hukum Perdata (KUHPer/BW) • Acara Pidana (KUHAP) • Advokat • Aparatur Sipil Negara • Cipta Kerja ( Omnibus Law) • Desa • Hak Asasi Manusia • Informasi dan Transaksi Elektronik • Kementerian Negara • Keterbukaan Informasi Publik • Pelayanan Publik • Pemerintahan Aceh • Pemilihan Umum • Penanggulangan Keadaan Bahaya • Penyiaran • Pers • Pokok Agraria • Pornografi • Sistem Pendidikan Nasional • Telekomunikasi • Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rancangan • Halaman ini terakhir diubah pada 25 April 2022, pukul 10.13.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • tirto.id - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD 1945) merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan berposisi sebagai hukum tertinggi pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Di dalamnya, terdapat Pembukaan dan pasal-pasal, yang jika dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan UUD 1945, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal, karena merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (staats-fundamentalnorm) bagi negara Republik Indonesia. Dalam modul Makna Undang-Undang Dasar (2018), disebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai Universal, yang mengandung arti bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, UUD juga memiliki nilai Lestari yang mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, Pembukaan UUD 1945 memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama proses pembangunan bangsa Indonesia. Di samping memiliki nilai Universal dan Lestari, tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945 juga memiliki maknanya tersendiri.

Berikut ini makna dari tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945, sebagaimana dirangkum dari buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII (2017). 1. Alinea Pertama Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan.

Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Secara umum, alinea ini memuat dua dalil, yakni: objektif dan subjektif. Secara objektif, didalilkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia.

Dalil itu menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, serta membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan.

Sementara kandungan dalam dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka.

2. Alinea Kedua Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini juga berarti kesadaran bahwa, kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Artinya, kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara.

Selain itu, ada pula kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang ”merdeka” berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dan ”Bersatu”, artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain. 3. Alinea Ketiga Alinea ketiga memuat makna bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka.

Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat motivasi riil dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka.

Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. 4. Alinea Keempat Negara Indonesia yang merdeka 17 Agustus 1945 memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka, yang kesemuanya tercantum dalam alinea keempat UUD 1945.

Selain mencantumkan tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka, dalam alinea keempat juga terdapat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar; bentuk negara—yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan dasar negara—yakni Pancasila Terkait dasar negara, secara jelas pada alinea keempat tertulis rumusan Pancasila. Dengan demikian, secara yuridis-konstitusional dasar negara ini adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.
Human Rights Arrangement on Indonesian Law Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia S.

Masribut Sardol Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Jawa Timur, Indonesia Telp.: +62 31 8706369 Email: smasributsardol@yahoo.co.id Diterima: 5 Mei 2013; Disetujui: 20 Agustus 2013.

Abstract Article 1 paragraph (3) of the Constitution of 1945 (UUD 1945) stated that Indonesia is a Rule of Law. One feature of the Rule of Law is the existence of human rights in the state administration. Indonesia, since independence on August 17, 1945 has asserted the defense of human rights as stated in the opening clause and in the torso of the 1945 Constitution Article 27 - 34.

In the era of reform, on the Government of President Habibie, the President and the Parliament ratified the UN convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading human dignity into Law number 5 of 1998.

Then the MPR also publishes the statutes of MPR No. XVII/MPR/1998 on Human Rights, which was followed up with the appearance of Law No. 39 of 1999 on human rights. In accordance with the law in Indonesia based on the sort of Law No. 12 of 2011, the actual products that have been issued by the Government (the MPR, DPR and President) that follow up the substance of Human Rights in the Constitution with established Assembly and the law is already correct. But when the MPR then do es the second amendment to the Constitution on August 18, 2000 by adding a special article chapters and contains about Human Rights (as mentioned in Chapter X-A section 28 A - J), have made the complexity hierarchy of law in Indonesia because it is not in accordance with the substance of article 7 of Law No.

12 of 2011. Keywords: rule of law ; human rights ; the hierarchy of law in Indonesia ; Abstrak Pasal 1 A yat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia (HAM) dalam penye-lenggaraan negara. Indonesia, sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menegaskan pembelaannya terhadap hak a s asi manusia sebaagaimana ternyata dalam klausul Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuh UUD 1945 yakni pada pasal 27 - 34.

Di era reformasi, pada pemerintahan Presiden Habibie, Presiden bersama DPR meratifikasi konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia kedalam UU No. 5 Tahun 1998.

Kemudian MPR juga menerbitkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan tata urut perundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, sebenarnya produk-produk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (MPR, DPR dan Presiden) yang menindaklanjuti substansi HAM dalam UUD 1945 dengan menetapkan Ketetapan MPR dan UU tersebut sudah betul.

Namun ketika kemudian MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang kedua, yaitu pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000 dengan menambahkan bab dan pasal khusus yang berisi tentang HAM (sebagaimana tersebut dalam Bab X-A pasal 28-A s/d. pasal 28-J), telah membuat rancu tata urut peraturan perundangan di Indonesia karena tidak sesuai dengan substansi pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Kata kunci: negara hukum ; hak asasi manusia ; hierarki peraturan perundangan di indonesia ; 1.

Pendahuluan Indonesia adalah negara hukum. Ini jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ketiga pada tanggal 9 Nopember 2001.

Sebelum amandemen ketiga, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum belum dicantumkan secara tegas dalam bab atau pasal tersendiri, tetapi secara implisit disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtsstaat) [1].

Istilah Rechtsstaat adalah negara hukum berdasarkan sistem hukum Civil Law yang semula dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Inggris, Amerika) dikenal dengan istilah Rule of Law. Konsep rechtsstaat dan rule of law didasarkan pada konsep negara hukum menurut pandangan Plato, yakni sebuah negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (the philosophers) dan warganegaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (perpect guardians), militer dan tehnokrat (auxiliary guardians), petani dan pedagang (ordinary people).

Setelah ratusan tahun, bentuk konkrit negara hukum diformulasikan oleh para ahli kedalam rechtsstaat dan rule of law yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan [2]. Menurut Montesquieu [3]negara yang paling baik adalah negara hukum sebab dalam konstitusi di banyak negara hukum terkandung tiga inti pokok, yaitu : 1.

Perlindungan HAM. 2. Ditetapkannya kenegaraan suatu Negara, dan 3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Menurut Franz Magnis Soeseno [4]seorang tokoh agama dan filsuf Indonesia keturunan Jerman, menyatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.

Selanjutnya Franz [5] menyebutkan adanya lima ciri negara hukum, yaitu : 1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang diatur dalam UUD. 2. UUD menjamin HAM yang paling penting. 3. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan berdasar hukum.

4. Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan badan Negara. 5. Badan Kehakiman bebas dan tidak memihak. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Negara hukum yang demokratis lahir dari perkembangan sejarah rechtsstaat di negeri Belanda, yang semula berbentuk rechtsstaat klasik (liberaal democratische rechtsstaat) berkembang menjadi rechtsstaat modern (sociale democratische rechtsstaat), dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mengiringinya [6].

J.B.J.M. ten Berge [7] menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dalam demo-cratische rechtsstaat, sebagi berikut : 1. Asas legalitas, 2. Perlindungan Hak Asasi, 3. Pemerintah terikat pada hukum, 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Sedangkan Friederich J. Stahl [8] menyebutkan empat unsur pokok untuk berdirinya rechtsstaat, yaitu : 1. Hak-hak asasi manusia.

2. Pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Selanjutnya konsep negara hukum rule of law yang dipelopori oleh A.V.

Dicey [9] (ilmuwan dari Inggris), menetapkan tiga tolok ukur atau unsur utama, yaitu : 1. Supremasi hukum (supremacy of law), 2. Persamaan dihadapan hukum (equality of law), 3. Konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari ulasan yang mengutip pendapat beberapa ahli hukum diatas, jelaslah bahwa adanya hak asasi manusia adalah salah satu ciri dari Negara Hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dan harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara hukum, baik rechtsstaat maupun rule of law. Sesuai dengan tata urut perundangan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, HAM di atur dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum pertama.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarkinya atau tingkat kewenangannya, sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya [10]. Hal yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika MPR melakukan Amandemen UUD 1945 yang kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan menambahkan bab dan pasal khusus yang berisi tentang HAM (sebagaimana tersebut dalam Bab X-A pasal 28 A - J), telah membuat rancu hierarki perundangan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pasal 7 UU No.

12 Tahun 2011. 2. Pembahasan 2.1 Pengertian dan sejarah perkembangan HAM Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secarakodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 [11] yang menyatakan bahwa : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun darimana dan kapanpun manusia berada itu berada. Sejarah perkembangan HAM tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB pada Tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggungjawab inrernasional.

Maka pada Tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia.

Sebagai hasil kerja Komisi ini, maka pada tanggal pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Desember 1948 dideklarasikanlah Universal Declaration of Human Right s (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) [12]. Sejarah lahirnya HAM melalui perjalanan panjang.

Substansi HAM didasari pada naskah-naskah yang terdapat dalam [13] : 1. Magna Charta (1215), yaitu piagam agung yang diberikan oleh Raja John (Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya.

Piagam ini menandai adanya pembatasan hak-hak raja Inggris. 2. Bill of Right (Undang-Undang Hak 1689), yaitu undang-undang yang diterima Parlemen Inggris dari Raja James II, untuk memenuhi tuntutan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang dalam revolusi tak berdarah.

3. Declaration des droit de l’homme et du citoyen, yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warganegara Tahun 1789, yang lahir dari revolusi Perancis melawan rezim penguasa (Raja Lodewijk XIV).

4. Bill of Right (Undang-Undang Hak 1789), yaitu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat, yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat Tahun 1791. Keempat naskah tersebut pada prinsipnya memuat hak-hak yang bersifat politik saja, misalnya kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Oleh sebab itu, presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mencetuskan empat kebebasan yang dikenaldengan The Four Freedom [14]yaitu : 1. Freedom of speech (kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat) ; 2. Freedom of religion (kebebasan beragama) ; 3. Freedom of fear (kebebasan dari rasa takut) ; 4. Freedom of want (kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan). Berangkat dari naskah-naskah dan pendapat para ahli hukum serta negarawan tersebut diatas, maka disusunlah naskah Piagam HAM tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Right Tahun 1948.

Substansi HAM yang termuat dalam deklarasi HAM tersebut pada intinya terdiri dari hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya [15].

Hak-hak inilah yang diadopsi dan disempurnakan ke dalam peraturan perundangan Indonesia sebagai diuraikan dibawah ini. 2.2 Substansi HAM dalam peraturan perundangan Indonesia 2.2.1 Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun [16].

HAM baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian para pendiri negara dan bangsa ini sadar betul akan hakekat HAM tersebut, sehingga, ketika menyiapkan naskah piagam untuk kemerdekaan Indonesia (yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945), dengan tegas pada alinea pertama naskah tersebut menyatakan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus-kan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ”.

Rumusan Piagam Jakarta inilah yang dengan beberapa perubahan dijadikan Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta tidak hanya menjadi bagian mutlak daripada UUD 1945, tetapi menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945 [17]. Selain kalimat yang tertuang pada alinea pertama dari Piagam Jakarta maupun Pembukaan UUD 1945 tersebut yang memuat hak manusia yang paling mendasar yaitu hak atas kemerdekaan, maka pada alinea keempat dari kedua naskah tersebut memuat dasar-dasar negara yang dirumuskan kedalam Pancasila.

Pancasila terdiri dari lima dasar yang tidak terpisahkan dalam struktur ketatanegaraan kita, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-sanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Substansi dari Pancasila sebenarnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia. Pancasila mengajarkan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sangat hakiki yang harus dihormati dan tidak boleh ditelantarkan. Di sisi lain, hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban asasi. Keduanya harus diperlakukan secara seimbang [18].

2.2.2 Konstitusi Negara Di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita pernah menggunakan tiga macam konstitusi, yaitu: a. Undang-Undang Dasar 1945 (tanggal 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949).

b. Konstitusi RIS (tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). c. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (tanggal 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). d. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (tanggal 5 Juli 1959 - sekarang).

Antara Pembukaan UUD 1945 dan Mukadimah UUDS 1950 memuat materi kalimat yang hampir sama, sedangkan materi Mukadimah Konstitusi RIS kalimatnya terlalu singkat. Namun demikian esensinya sama, yaitu memuat pernyataan tentang hak asasi untuk merdeka dan esensi Pancasila sebagai dasar negara.

Lebih lanjut tentang Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang ini dicantumkan dalam pasal-pasal ketiga konstitusi tersebut. Di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen hanya ada lima pasal yang mengandung HAM, yaitu pasal 27 - 31. Setelah amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, khusus tentang HAM ditambahkan dalam satu Bab khusus yaitu Bab X A Pasal 28 A - J.

Di dalam Konstitusi RIS 1949 memuat 35 pasal tentang HAM yaitu dalam Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari pasal 7 - 41. Sedangkan dalam UUD Sementara 1950 memuat 37 pasal, yaitu dalam Bagian V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari Pasal 7 - 43.

Mengapa substansi HAM dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950 lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945, menurut pendapat saya ialah karena kedua konstitusi ini lahir setelah PBB mendeklarasikan Universal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia maka hak-hak tersebut dicantumkan secara eksplisit kedalam kedua konstitusi tersebut. 2.2.3 Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998 Sejalan dengan kebijakan politik di era Orde Lama maupun Orde Baru yang lebih mengedepankan kekuasaan dijamannya masing-masing, maka HAM seolah terabaikan keberadaannya. Oleh karena itu setelah peralihan kekuasaan pemerintahan di era reformasi yang lebih mengedepankan hukum dan keterbukaan, MPR menerbitkan Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam ketetapan ini MPR menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkait dengan harkat dan martabat manusia. Sebelumnya pemerintah bersama DPR juga telah mengesahkan Konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatman or Punishment) menjadi Undang-Undang No.

5 Tahun 1998. Hak-hak asasi manusia, menurut Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 [19] meliputi: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak keadilan, 5. Hak kemerdekaan. 6. Hak atas kebebasan informasi. 7. Hak keamanan. 8. Hak kesejahteraan. 9. Hak perlindungan dan pemajuan. Karena substansi ketetapan MPR ini sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No.

39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UUD 1945 juga sudah di amandemen dengan menambahkan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, maka keberadaan Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998 dianggap sudah tidak valid lagi, sehingga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 1 angka 8 Ketetapan MPR No.

I/MPR/2003. 2.2.4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sebagai tindaklanjut dari Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998, maka pada tanggal 23 September 1999 pemerintah bersama DPR menetapkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Substansi HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 pada dasarnya merupakan pengembangan hak menurut Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998, yang memuat hak pokok terdiri dari [20] : 1. Hak untuk hidup, 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3. Hak mengembangkan diri.

4. Hak memperoleh keadilan, 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak untuk turut sertadalam pemerintahan.

9. Hak khusus bagi wanita. 10. Hak anak. 2.2.5 Pasal 28 A - J UUD 1945 MPR pasca reformasi, setelah mempelajari, menelaah dan memper-timbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UUD1945 [21].

Maka dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR menambahkan bab khusus tentang HAM sebagaimana tertuang dalam Bab X A Pasal 28 A - J. Pada prinsipnya Hak-hak Asasi Manusia yang terkandung dalam bab tersebut adalah sebagai berikut [22] : 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4. Hak untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

5. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama didepan hukum.

7. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

9. Hak atas status kewarganegaraan. 10. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal.

11. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 12. Hak untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta rasa aman dan perlindungan dari rasa takut. 13. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat serta hak mendapatkan suaka politik dari Negara lain.

14. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

15. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 16. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh.

17. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dari siapapun. 18. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi, untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

19. Hak untuk bebas dari perlakuan dan mendapatkan perlindungan dari tindak diskriminatif. 20. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 21. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manu-sia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah. 22. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

23. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 24. Dalam menjalan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemauan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikian padat dan lengkap HAM yang diatur dan dijamin secara konstitusional dalam UUD1945 tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan HAM sebelumnya juga sudah dibentuk komisi, yaitu Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komisi ini dinyatakan tetap berfungsi berdasarkan Pasal 105 Ayat (2) UU No.

39 Tahun 1999. 2.2.6 Ratifikasi Ketentuan-Ketentuan HAM Lainnya. Di samping telah meresepsi esensi HAM dari Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) ke dalam peraturan perundangan di Indonesia, beberapa ketentuan tentang HAM yang lainnya juga telah di ratifikasi ke dalam undang-undang, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Right) serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 [23].

2.2.7 Tata Urutan Perundangan di Indonesia Indonesia adalah negara hukum. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa beberapa prinsip yang utama dari negara hukum menurut J.B.JM. van Berge [24] antara lain adalah asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia dan pemerintah pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang terikat pada hukum.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terrencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 [25]maka pemerintah bersama DPR perlu membuat undang-undang yang mengatur tentang pedoman dalam membentuk peraturan perundangan, agar semua produk peraturan perundangan memenuhi syarat formal dan syarat material yang baik dan benar.

Hamid [26] mengemukakan asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik sebagai berikut : 1. Asas formal, a. asas tujuan yang jelas, b.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

asas perlunya pengaturan, c. asas organ/lembaga yang tepat, d. asas materi muatan yang tepat, e. asas dapatnya dilaksanakan, dan f. asas dapatnya dikenali. 2. Asas material, a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, b.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

asas sesuai dengan hukum dasar negara, c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasaratas hukum, dan d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah berdasar sistem konstitusi. Di samping itu kita juga harus mengacu pada teori hierarki hukum menurut ajaran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky [27]. Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang (Stufen Theorie), bahwa hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti bahwa norma hukum yang lebih rendah itu berlaku, bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, norma hukum yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Hukum Dasar ( grundnorm).

Hans Nawiasky, adalah murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya menambahkan bahwa norma hukum, selain berjenjang dan berlapis, juga ber-kelompok-kelompok. Ada empat kelompok, yaitu [28] : 1. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) ; 2. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara) ; 3. Formell Gesetz (undang-undang formal) ; 4.

Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksanaan & Otonom). Di dalam pelaksanaannya, Indonesia mengacu pada ajaran ini. Di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah beberapa kali membentuk beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundangan, sebagai berikut: 1. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata UrutanPeraturan Perundangan Republik Indonesia.

2. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan. 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki perundangan terakhir yang berlaku di Indonesia, berdasar undang-undang yang terbaru yaitu UU No. 12 Tahun 2011 [29] setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan adalah: 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perpu, 4.

Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah Provinsi, dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Apabila mengacu pada teori jenjang ajaran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka tata urut peraturan perundangan Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Pancasila yang substansinya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Masuk dalam kelompok I, yaitu Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara). 2. UUD 1945 masuk dalam kelompok II, yaitu Staatsgrundgesetz(Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara).

3. Ketetapan MPR dan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang masuk dalam kelompok III, yaitu Formell Gesetz (undang-undang formal), 4. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang dibawahnya, masuk dalam kelompok IV, yaitu Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksanaan dan Aturan Otonom).

Di d alam ketatanegaraan kita, ternyata substansi HAM diatur dalam UUD 1945 Bab X A Pasal 28 A - J dan dalam UU No. 39 Tahun 1999. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 sudah dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/ 2003. Apabila kita konsisten dengan ajaran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka seharusnya substansi tentang HAM disusun lebih dahulu dalam UUD 1945, baru kemudian ditindaklanjuti dalam UU organik.

Selanjutnya dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa terbitnya UU No.

39 Tahun 1999 lebih dahulu daripada diaturnya HAM dalam UUD 1945. Ini bisa dimengerti karena terbitnya UU No. 39 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999 adalah untuk melaksanakan perintah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Sedangkan penempatan substansi HAM dalam UUD 1945 dilakukan setelah amandemen kedua, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

Untuk tidak membingungkan dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka seharusnya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi terhadap undang-undang ini, susunan materi HAM-nya harus disesuaikan dengan materi HAM yang diatur dalam UUD 1945.

Sedangkan materi lain sebagai pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945, dapat menyempurnakan materi yang sudah diatur sebelumnya dalam UU No. pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Tahun 1999. Dengan demikian maka tidak terjadi overlapping terhadap pengaturan substansi HAM, tetapi sudah memenuhi hierarki aturan perundang-undangan, yaitu ; 1.

Dimuat secara garis besarnya dalam Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang.

2. Dijabarkan lebih lanjut dalam konstitusi, yaitu dalam pasal 28-A s/d. 28-J UUD 1945. 3. Diatur dan dikembangkan lebih lanjut dalam undang-undang organik sebagai pengganti UU No.

39 Tahun 1999. 4. Kemudian, apabila dianggap perlu dapat ditidaklanjuti dengan peraturan perundangan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dll.

3. Kesimpulan Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi HAM. Indikasinya bisa dilihat dari pernyataan luhur yang tertuang pada alinea pertama dan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kemudian dalam Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 dan Amandemen UUD 1945 Pasal 28 A-J. Namun demikian pengaturan HAM dalam konstruksi hukum Indonesia terjadi overlapping antara undang-undang.dan UUD, penempatannya tidak sesuai dengan hierarki tata urut perundang-undangan yang berlaku di Indo-nesia.

Agar penempatan substansi HAM sesuai dengan hierarki tata urut perundang-undangan di Indonesia, seharusnya UU No.

39 Tahun 1999 dicabut dan digantikan dengan UU baru yang substansinya menjabarkan dan menyesuaikan dengan substansi yang ada dalam UUD 1945. Bibliography A. Book HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. 6th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Ibrahim, Harmaily, and Moh Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. 7th ed. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bakti, 1988. Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2011. ———. Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius, pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang.

Ismatullah, Deddy, and Asep A. Sahid. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama. Edited by VII. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Edited by 1. Jakarta: Bina Aksara, 1982. Kaelan. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 2010. Kewarganegaraan, Tukiran Tanuredja, and Tim Nasional Dosen Pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan. Edited by 2. Bandung: Alfabeta, 2011. Sofhian, Subhan, and Asep Sahid Gatara. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).

1st ed. Bandung: Faocusmedia, 2011. Sunoto. Mengenal Filsafat Pancasila. 2nd ed. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983. Tunggal, Hadi Setia. Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Right). Jakarta: Harvarindo, 2002. Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksar, 2013. B. Regulation Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 1945. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-45.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2001.

https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/perubahan-ketiga-uud-nri-tahun-1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

3886, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332, 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234, 2011. NEGARA DAN KONSTITUSI Negara dan konstitusi adalah dwitunggal.

Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

• A. Eksitensi Negara • 1. Pengertian Negara Dalam Insiklopedia Indonesia, dasar Negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar Negara yang di gunakan di Indonesia adalah Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung. Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini.

Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain: • a. Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. • b. Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.

• c. Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

• Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007), negara adalah asosiasa yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memeksa.

• Miriam Budiardjo (2007), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. • 2. Teori Terjadinya Negara a) Teori Teokrasi Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan.

Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuanlah maha pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, FJ. Sthal, maupun Hegel. b) Teori Organik Teori ini pertama kali diperkenalakan oleh Plato bahwa negara organic bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul yaitu keadilan.

Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. c) Teori Perjanjian Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu Negara karena adanya perjanjian masyarakt. d) Teori Kekuasaan Menurut teori kekuasan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan, selayaknya memegangg pucuk pemerintahan. e) Teori Kedaulatan Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan Negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat (negara).

• 3. Bentuk Negara • Negara Kesatuan ( unitaris) Negara kesatuan adalah Negara yang tersusun tunggal, Negara yang hanya berdiri satu Negara saja, tidak terdapat Negara dalam suatu Negara.

Dalam pelaksanaan pemerintah derah di nrgara kesatuan dapat di laksanakan dengan dua alternative system, yaitu: • Sistem desantralisasi, dimana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) • Sistem sentralisasi: dimana segala sesuatu urusan dalam Negara tersebut langsung diatur an di urus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah.

• b. Negara Serikat (federasi) Negara serikat adalah Negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu Negara serkat. • B. Negara Indonesia Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, maka Negara Indoneia yang di proklamasikan tanggal pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Agustus 1945, dapat dijelaskan secara teoristis sebagai berikut: • 1.

Lahirnya Negara Indonesia Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan pancasila.

Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentunya negara serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing. Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang.

Oleh karena itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang seperti bahasa, adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing ke Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara, dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.

Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita dapat mempelajari serta menelaah dokumen kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah Pembukaan UUD 1945 terutama pada alenea satu sampai tiga yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bengsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia yang sadar dan bangkit melawan penjajah, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu harus dihapuskan.

Alinea ke II menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, alinea III menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religious yang kemudian pernyataan kemerdekaan.

• 2. Kedaulatan Indonesia Pernyataan bangsa Indonesia terkait dengan kedaulatan Indonesia dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 pada alenea empat. Adapun alinea IV, menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila (Notonagoro, 1975).

Ketentuan lain dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang0Undang dasar. Pasal ini dengan tegas menyebut, bahwa Kedaulatan Negara bersumber pada kedaulatan rakyat, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanannya dilakukaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan memperhatikan pasal tersebut maka, bangsa Indonesia menyatakan dirinya secara langsung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya kembali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Disamping pengakuan kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga dipengaruhi pada teori kedaulatan hukum, dimana dalam tujuan pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sebagaimana pernah dimuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen, menyatakan, Indonesia adalalah Negara hukum.

• 3. Tujuan Negara Indonesia Tujuan bernegara bangsa Indonesia yang harus diwujutkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah: • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, • Memajukan kesejahteraan umum, • Mencerdaskan kehidupan bangsa, • Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan pedamaian abadi, dan keadilan social.

Dari tujuan tersebut maka tujuan Negara Indonesia dipengaruhi oleh teori tyujuan Negara untyuk menunjukkan suatu ketertiban. Bila dilihat secara umum, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, lebih menekankan pada terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang mampu bertindak atas dasr nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik perannya sebagai individu maupun dalam kehidupan social bangsa Indonesia.

• 4. Bentuk Negara Indonesia Dilihat dari bentuk Negara, Indonesia termasuk pada Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Bentuk kesatuan tercantum pada Pasal UUD 1945, dengan system desentralisasi dimana daerah-daerah dalam wilayah Negara diberikan hak otonomi, dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Pembagian wilayah Negara seperti tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan.

Istilah republic sebagai kelanjutan dari Negara kesatuaan yang berbentuk republic menunjuk pada system pemerintah Negara yang dipimpim oleh Presiden.

• C. Konstitusionalisme Setiap Negara modern dewasa ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan perlakuan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan (Hamilton, 1931:255).

Gagasan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam suatu kehidupan umat manusia. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan ( consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara.

Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukkan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara.

Kuncinya adalah consensus general agreement.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Jika kesepakatan iti runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang berkaitan, dan pada gilirannya dapat terjadi civil war atau perang sipil, atau dapat pula suatu revolusi. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern ini pada umumnya dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atau Konsensus, sebagai berikut: • Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama ( the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).

• Kesepakatan tentang the rule of low sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara ( the basis of government).

• Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan ( the form of institusions and procedures). (Andrews 1968: 2) Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara.

Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan bahkan melahirkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, pada suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita Negara) yang berfungsi sebagai philosofhiscegronslaag dan common platforms, di antara sesame warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis yang dimaksud adalah dasar fisafat Negara pancasila. Lima prinsip dasar merupakan dasar filosofis bangsa negara tersebut adalah: • Ketuhanan yang maha esa • Kemanusiaan yang adil dan beradab • Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan • Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima prinsip dasar filsafat negara tersebut merupakan dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita ideal dalam bernegara yaitu: • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. • Meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hokum dan konstitusi.

Kesepakatan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang sangat principal karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa dalam segala hal dalam penyelenggaraan negara pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang berdasarkan atas rule of law. Dalam istilah The Rule of Low berbeda dengan istilah The Rule by Low. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum ( law) digambarkan hanya bersifat instrumentalis atau hanya sebagai alat sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia yaitu The Rule of Man by Law.

Dalam pengertian demikian hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem uang puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang yang disebut konstitusi, baik itu dalam arti naskah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dari pengertian ini kita kenal istilah Constitusional State yang merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi modern. Oleh karena itu kesepakatan tentang sistem aturan sangat peting sehingga konstitusi tidak berguna karena ia sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati hanya bernilai sematik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan: • Bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan • Hubungan-hubungan antar organ Negara itu sama lain • Hubungan antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharpkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.

Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan undang-undang dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Meskipun demikian harusnya konstitusi tidak disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi tatkala orde baru. Semua kesepakatan ini menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government.

Dalam pengertian ini konstitusimengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara. Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya. D. Konstitusi Indonesia 1.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Pengantar Dalam proses reformasi hukum dewasa ini sebagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut (mahfud, 1999:64).

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden.karena latar belakang politik inilah maka masa orde baru berupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat.

Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balance” terutama pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945.

yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga thun 2001, dan yang terakhir pada tahuhun 2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002. 2. Konstitusi Konstitusi dalam kosa kata bahasa Inggris constitutional, yang salah satu maknanya adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi dalam tiga cakupan, yaitu: • Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis). • Konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dimasyarakat (mengandung arti hukum atau yuridis).

• Konstitusi adalah kaidah yang ditulis dalam suatu naskah Undang-Undang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara. Sifat konstitusi ada dua macam, yakni • Flexibel (luwes) dan rigid (kaku). Bersifat rigid, karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit. Sedang bersifat flexible, konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan jaman. Apabila diperlukan konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa.

• Formil dan materiil Bersifat Formil berarti tertulis. Sedangkan bersifat Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif).

Konstitusi yang besifat kaku tidak dapat megikuti perkembangan zaman karena tidak hanya memuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD 1945 meskipun perubahannya membutuhkan prosedur istimewa, namun bersifat luwes karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuaaan tidak bertindak sewenang-wenang.

Dengan demikian hak-hak warga Negara akan dilindungi. Fungsi dan kedudukan konstitusi antara lain: 1. Membatasi kekuasaan si pengusaha dan menjamin hak warga Negara. pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang. Merupakan percerminan keadaan masyarakat dan Negara bersangkutan.

3. Memberi petunjuk dan arahan kemana Negara akan di bawa. 4. Dasar dan sumberhukum bagi peraturan perundangan di bawahnya. 5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan Negara. Konstitusi hukum dasar ada dua, yakni hukum dasar tertulis dan yang tidak tertulis., • Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang dasar) konstitusi yang tertulis yakni Undang Undang Dasar. Hukum dasar meliputi dua macam yaitu,hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi).

Oleh karna itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S wade dalam bukunya Constitusional Law, undang – Undang dasar menurut sifat dan fungsi adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

Dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan bahwa undang-undang dasr 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-undang dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lainyabhanya mencatat aturan peralihan dan aturan tambahan.Hal ini mengandung makna: (1) Telah cukup jikalau uandang-uandang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok. (2) Sifatya yang supel (elastis) dimaksudkan bahwa kita senantia harus terus berkembang,dinamis.

Menurut padmowahyono, seluruh kegiatan Negara dapat di kelompokan menjadi dua macam yaitu: (1) Penyelenggaraan kehidupan Negara. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan social. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat Undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut : (1) Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi setiap warga Negara.

(2) Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel,memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus di kembangakan sesuai dengan sesui dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. (3) Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus di laksanakan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang konstitusional.

(4) Undang-undang dasar 1945 dalam tertip hukum Indonesia merupakan peraturan-peraturan hukum positif tertinggi,di samping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertip hukum Indonesia.

• Hukum Dasar yang tidak tertulis (Convesional) Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan nama Convesional. Convesional adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.

Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah pelaksanaan pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus. Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebgai berikut : (1) Merupakan kebiasaan yang berulangkali dan terpeelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.

(2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar. (3) Di terima oleh seluruh rakyat. (4) Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang dasar.

Contoh-contoh Convensional antara lain sebagai berikut : (1) Peangabilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Pratek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain : (a) Pidato kenegaraan presiden republic Indonesia setiap tanggal 16 agustus di dalam siding dewan parwakilan rakyat.

(b) Pidato presiden yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama pada minggu bulan januari setiap tahunnya.

Ketiga hal tersebut dalam batinnya secara tidak langsung adalah merupakan realisasi dari undang –undang dasar (merupakan pelengkap).Namun perlu di garis bawahi bila mana convensi ingin di jadikan menjadikan rumusan yang bersifat tertulismaka yang berwenabg adalah MPR, dan rumusannya buukanlah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MPR.

Jadi convensi bilamana dikehendaki untuk mrnjadi suatu aturan dasar yang tertulistidak secara otomatis setingkat dengan UUD melaikan sebagai suatu keterapan MPR. Disamping pengertian UUD, di prgunakan juga istilah lain yaitu “konstitusi”.

Istilah berasal dari bahasa inggris “constitution” atau dari bahasa belanda “constitutie”.terjamahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar,dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orangbelanda Dan jerman.

yang dalam percakapan sehari –hari memakai kata “grondwet’ (grond:dasar, Wet= undang-undang) yang keduanya menunjukan naskah tertulis. Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai Arti: • Lebih luas dari pada undang-undang dasar atau • Sama dengan pengertian undang-undang dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian undang – undang dasarkarena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.

Bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945.yang kedua di lakukan pada tahun 2000, pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang tahun 2001,dan yang terakhir pada tahuhun 2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002.

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Rebublik Indonesia Serikat bagi Undang-Undamg Dasar Republik Indonesia (Totopandoyo, 1981:25.26) • 3. Keberadaan dan Tujuan Konstitusi Menurut Mahfud MD (2002), secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaran yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat Rousseau, dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraaan kekuasaan pemerintah negar.

Dengan kata lain konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh pengusaha.

Oleh sebab itu, setiap pelanggaran atas konstitusi harus dipandang sebagai pelanggaran atas kontrak social. D. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia 1. Penetapan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Indonesia 2. Perubahan Konstitusi atau UUD di Indonesia Beberapa cara perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan UUD atau Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu: • Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUd 1945 Proklamasi • Perubahan Konstitusi dalam Konstitusi republik Indonesia Serikat • Perubahan Undang-Undang Dassar dalam UUDS • Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 pada periode Orde lama dan Orde Baru • Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Amandemen 3.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedudukan UUD sebagai hukum dasar tertulis merupakan sumber hukum setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya. Pembukaan UUD 1945 Amandemen Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang UUD 1945 Amandemen, tidak mengalami perubahan sebagaimana awalnya UUD 1945 ditetapkan.

Dapat tidaknya Pembukaan UUD 1945 dilakukan perubahan terdapat dua pandangan. Menurut Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental keberadaan Negara Republik Indonesia, Pembukaan merupakan suatu rangkaian dengan proklamasi 17 agustus 1945, sehingga tidah boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.

Perubahan terhadap pembukan berarti pembukaan Negara Proklamasi, meski masih ada Negara Indonesia tetapi Negara terebut bukan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pendapat lain dikemukakan oleh Mahfud MD (2000), bahwa semua hasil perbuatan manusia dapat d ubah, termasuk pembukaan UUd 1945. Semua itu sangat tergantung kepada dinamika masyarakat Indonesia. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD ke dalam pasal-pasalnya.

Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah: • Pokok pikiran I cerminan sila ke tiga • Pokok pikiran II cerminan sila ke lima • Pokok pikiran III cerminan sila ke empat • Pokok pikiran IV cerminan sila ke satu dan ke dua. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002 Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dibagi atas tujuhsecara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Walaupun tujuh pokok tersebut tidak lagi sebagai dasar yuridis, namun tetap mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen secara komparatif, sebagai berikut : • Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat) Negara Indonesia berdasrkan atas hukum (Rechtstaat), bukan kekuasaan belaka (Machtsstaat) memiliki makna bahwa Negara, termasuk Pemerintah beserta Lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi maupun dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tekanan pada hukum (recht), harus berhadapan dengan kekuasaan (macht), sehingga akan tampak rumusannya dalam pasal-pasal. Tetapi juga harus sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 lalu diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechsidee) yang merupakan hukum dasar tidak tertulis. Pengertian Negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Juga dalam arti material, yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh bangsanya.

Dengan landasan material tersebut, hendaknya setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Dua landasan tersebut adalah kegunaanya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtnaigheid). • Sistem Konstitusional Berdasarkan sifat ini pemerintah atas system konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Sehingga pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya. Dengan landasan keduanyanya, maka dapat diciptakan system mekanisme hubungan dan hokum antar lembaga Negara, yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.

• Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat Sistem kekuasaan sebelum mengalami amandemen dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungorgatan des willens des Statsvolkes). Majelis ini bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), juga pemegang kekuasaan tertinggi.

Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan majelis, dengan begitu Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis dan wajib menjalankan keputusan-keputusan majelis. Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2).

MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai masa jabatan atau jika melanggar suatu konstitusi. d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi Di samping MPR dan DPR. Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemensebagai berikut : “Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (Concentration of power responsibility upon the president) “.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertingggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 Pasal 6A ayat (1)). • Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR Menurut UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan : “Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (Gezetzgebung) pasal 5 ayat (1) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbergrooting) sesuai dengan pasal 23. • Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak Bertanggungjawab Kepada Dewan Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang Rakyat Sistem ini pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : “ Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen).

Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen 2002). • Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002dan masih sesuai dengan penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (UUD 1945 hasil Amandemen 2002 pasal 6A ayat (1)). Dengan demikian dalam system kekuasaan kelembagaan Negara Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR bahkan sejajar dengan DPR dan MPR.

Hanya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar, maka DPR dapat melakukan Impeachment. 4. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Menurut Penjelasan UUD 1945Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan sifat. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Ciri-ciri suatu Negara hukum : ü Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang menandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. ü Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. ü Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan secara aman dalam melaksanakannya.

Sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum memberikan pengayom agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara. Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia benar-benar akan mengembalikan peranan hokum, aparat penegak hokum bersama seluruh sistem peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Adapun pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan Negara hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hokum yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya.

DAFTAR PUSTAKA Kaelan, Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma. Bedjo, Zainul Akhyar. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

WP Harsoyo, dkk.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

1982. Pendidikan Moral Pancasila. Solo: Tiga Serangkai. Sukonto Bambang Priyo. 2009. Panduan Belajar Pendidikan Keawrganegaraan. Yogyakarta: Primagama. http://www.anneahira.com/negara-dan-konstitusi-indonesia.htm TUGAS MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Disusun oleh: • Dwi Pujiyanto A1E310011 • Novika Dyah Pratiwi A1E310013 • Haris Fadillah A1E310207 • Nor Hillalyah A.

Tasaji A1E310225 • Hendri A1E310230 • Disna Ariyanti A1E310236 • Eka Sari Pratiwi A1E310263 • Akhmad Riyadi A1E310264 • Eka Tridi Ariyani A1E310267 • Supriyadi A1E310397 ceritaku Cewek Jorok (Cerbung) Tugas Kuliahku tugas semester satu tugas semester tiga Tulisan Terkininyavika • DAMPAK PENGGUNAAN DETERGEN • NEGARA DAN KONSTITUSI • Cewek Jorok (Cerbung) – Hancur • TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISTIK DAN KOGNITIF • IMPLEMENTASI IMAN DAN TAQWA DALAM KEHIDUPAN MODERN Metanyavika • Daftar • Masuk • Feed entri • Feed Komentar • WordPress.com Ikuti Blognyavika Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.
Bangsa Indonesia meyakini pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang kemerdekaan yang diraih merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan juga hasil kerjasama rakyat.

Pernyataan ini sendiri tercantum di dalam PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA 3. Dengan demikiaan maka jawaban yang benar adalah C. Baca lebih lanjut mengenai hubungan Pancasila dengan UUD 1945 brainly.co.id/tugas/961246 » Pembahasan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sendiri terdiri datas 4 alinea atau bagian di mana masing-masing alinea memiliki penekanan yang berbeda.

Berikut masing-masing rinciannya: • Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama, memuat pernyataan bahwa kemerdekaan memang adalah hak semua bangsa maka memang benar bahwa penjajahan yang ada di muka bumi ini haruslah dihapus sebab bertentangan dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. • Pembukaan UUD 1945 Alinea kedua, memuat pernyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri sudah sampai pada titik bahagia di mana bangsa Indonesia sudah tiba di pintu gerbang kemerdekaan.

Cari tahu lebih dalam lagi mengenai contoh 10 negara dengan ideologi yang terbuka brainly.co.id/tugas/31856032 • Pembukaan UUD 1945 Alinea ketiga, memuat pernyataan bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong keinginan luhur agar berkehidupan kebangsan bebas sehingga bangsa Indonesia pun pada akhirnya menyatakan kemerdekaannya.

• Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat, menyatakan mengenai tujuan bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan lain sebagainya.

Pelajari lebih lanjut tentang hubungan Pancasila dan UUD 1945 brainly.co.id/tugas/191416 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » Detil Jawaban Kode : - Kelas : SMP Mapel : PPKN Bab : - #JadiRankingSatu
3 menit Sebagai rakyat Indonesia, kita harus tahu apa bunyi dan makna Pembukaan UUD 1945 mulai dari Alinea 1 hingga Alinea 4. Jika kamu belum tahu, yuk ketahui di sini! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber semua perundang-undangan di Indonesia.

UUD 1945 sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, dan penjelasan UUD 1945. Dari ketiga bagian tersebut, bagian pembukaan wajib kamu ketahui karena menjadi Norma Fundamental Negara.

Simak bunyi dan makna pembukaan UUD 1945 di bawah ini! Pembukaan UUD 1945 Berikut adalah bunyi Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah negara yang sifatnya fundamental, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dari Pasal-Pasal Batang Tubuh UUD 1945.

Hal tersebut karena pembukaan mengandung: • Jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian ketika terbentuknya negara Republik Indonesia • Memuat semua tujuan dan dasar negara Pancasila; • Menjadi pedoman dalam pembuatan Pasal-Pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 juga menjadi Norma Fundamental Negara atau Pokok Kaidah Fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan (2005), berikut adalah kedudukan pembukaan UUD 1945: sumber: voi.id Makna Alinea 1 Berikut adalah makna pembukaan UUD 1945 alinea 1: • Pernyataan objektif Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan.

• Pernyataan subjektif Indonesia yaitu aspirasi bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. • Pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. • Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajahan dalam segala bentuk. Makna Alinea 2 Berikut adalah makna pembukaan UUD 1945 alinea 2: • Mengungkapkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. • Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan bangsa melawan penjajahan.

• Pemanfaatan momentum untuk menyatakan kemerdekaan. • Kemerdekaan bukan akhir, tapi harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna Aline 3 Berikut adalah makna pembukaan UUD 1945 alinea 3: • Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

• Keinginan bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual, juga dunia dan akhirat. • Pengukuhan pernyataan proklamasi. Makna Alinea 4 Berikut adalah makna pembukaan UUD 1945 alinea 4: • Menegaskan tujuan dan prinsip Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

• Bangsa Indonesia memiliki fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. • Negara Indonesia berbentuk Republik dan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi). • Negara Indonesia memiliki dasar falsafah Pancasila. • Kemerdekaan Indonesia disusun dalam UUD 1945. *** Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu, Sahabat 99! Simak juga artikel menarik lainnya hanya di portal Berita 99.co Indonesia. Kamu sedang mencari rumah di Bogor?

Bisa jadi Greenland Residence adalah jawabannya! Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!Jakarta - Pembukaan UUD 1945 mencakup beberapa hal terkait kemerdekaan Indonesia. Mulai dari alasan kemerdekaan, perjuangan meraih kemerdekaan, hingga pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang diterapkan pasca Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 merupakan dua hal yang saling berhubungan.

Proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang pengumuman kepada dunia internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Baca juga: Teks Proklamasi: Sejarah, Isi, dan Perubahannya Dalam naskah Proklamasi tersebut terdapat dua hal pokok, yakni pernyataan kemerdekaan Indonesia dan hal-hal yang harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, dikutip dari Modul 8: Makna Undang-undang Dasar yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga. Pernyataan tersebut berbunyi " Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Sebelum menyatakan kemerdekaan sebagaimana terdapat pada alinea ketiga, bangsa Indonesia juga menjelaskan alasan serta perjuangan dalam meraih kemerdekaan.

Alasan kemerdekaan tercantum pada alinea pertama yang menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Untuk itu, penjajahan harus dihapuskan. Berikut bunyi alinea pertama: " Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Kemudian, setelah menjelaskan dasar atau alasan kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945 juga memuat perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam alinea kedua.

Berikut bunyi alinea kedua: " Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Sementara itu, pada alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 memuat tentang dasar negara dan tujuan didirikannya negara.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Bunyi Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap yakni sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Pembukaan tidak dapat diubah dan diganti oleh siapapun termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari hasil pemilihan umum. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam Pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945.

Berikut bunyi Pembukaan UUD 1945: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nah, itulah pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Semoga dapat memberi pemahaman ya detikers!
Di dalam hidup berbangsa dan bernegara terkadang masyarakat merasa bingung dimana yang lebih penting antara bangsa dan negara dan terkadang malah menyepelekan keduanya.

Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri-sendiri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain karena, identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia, Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.

Begitu banyak permasalahan yang sedang bangsa kita hadapi, mulai dari yang sepeles sampai ke persoalan yang vital. Sebenernya semua persoalan bisa diselesaikan apabila rakyat indonesia sudah menjiwai pancasila. tetapi negara hanya meninggikan keilmuwan, ilmu penegatahuan tidak adanya pendalaman pancasila, penerapana pancasila 2.1 Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yag sangat panjang.

Pada awalnya Pancasilabersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat, agama-agama sertadalam pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai pancasila telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa.

“Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan ide besar bangsa kita sendiri,” demikian ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Ulang Tahun Parkindo yang ke-24 di Surabaya pada 15 Nopember 1969.

[1] Nama Pancasila lahir atas usulan atau ide Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Saat itu usulan beliau disambut hangat oleh para hadirin dengan tepuk tangan yang sangat meriah.

Dengan demikian BPUPKI mencapai sepakat kata, bahwa Negara Indonesia akan dibangun atas dasar lima sila yang disebut Pancasila. 2.1.1 Argumen tentang dinamika pancasila sebagai dasar negara • Perkembangan Pancasila pada Masa Kependudukan Jepang. Jepang menduduki Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun. Walaupun masa pendudukan Jepang merupakan masa yang amat berat di dalam sejarah bangsa Indonesia, namun demikian periode itu merupakan suatu momentum yang memacu gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia.

Pada awalnya jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Namun hal itu secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk lebih mematangkan pertumbuhan pergerakan kebangsaan dan gerakan Indonesia Merdeka. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 maret 1945. Tugas badan ini ialah untuk mempersiapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa dalam hal politik, ekonomi, tata pemerintahan dll.

Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Dan di dalam badan ini pula pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul. Dalam masa tersebut, walaupun ideologi kebangsaan merupakan faktor yang dominan di dalam perkembangan pemikiran pada waktu itu, namun status Pancasila belum menjadi dasar negara dan belum mempunyai kekuatan hukum secara utuh, karena belum ada negara Indonesia yang merdeka.

• Perkembangan Pancasila pada Masa Berlakunya UUD 1945 yang Pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian lima dasar negara resmi menjadi dasar Negara Republik Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yaitu: “ K emudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerinta negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” [3] Dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis.

Selain itu praktik kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. • Perkembangan Pancasila Selama Periode Berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), kedudukan pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal, meskipun beberapa kali para nasionalis islam menggugat dasar negara Indonesia di beberapa sidang konstituante. Meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara dan dumber hukum tetap tertahan di dalam periode ini.

Bahkan perkembangan akan pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. • Perkembangan Pancasila Selama Masa Berlakunya UUDS 1950. Pemikiran tentang lima dasar megara ada terdapat dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, namun seperti halnya dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUDS 1950 juga tidak tercantum.

Meskipun demikian, pendapat bahwa lima dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran Ideologi Kebangsaan. Dengan demikian status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. • Perkembangan Pancasila Selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah: • Membubarkan konstituante.

• Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. • Pembentukan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dengan keluarnya dekrit Presiden Soekarno tersebut, maka berlakulah kembali UUD 1945, dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan dekrit tersebut, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dikukuhkan, meskipun hal ini tidak disampaikan secara langsung dalam dekrit Presiden Soekarno tersebut. Dan hal itu pula yang menyebabkan terjadinya pergulatan ideologi tidak berhenti. Selama era Orde Lama, Soekarno menetapkan sistem demokrasi terpimpin dalam memimpin negara Indonesia yang secara prinsip bertolak belakang dengan sila keempat Pancasila mengenai pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan perwakilan.

Soekarno juga menyampaikan sebuah konsep politik integrasi antara tiga paham dominan saat itu yaitu nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM) yang kemunculannya lebih sering dibandingkan dengan dasar negara Indonesia itu sendiri. • Perkembangan Pancasila Selama Orde Baru. Apabila pada masa sebelumnya pemikiran pancasila masih dilipui dengan ditanamkannya ideologi-ideologi lain kedalam penafsiran Pancasila, maka pada masa orde baru ini menampilkan pemikiran pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang pemikiran utama.

Pada masa ini,pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam satu rangkaian integratif dengan UUD 1945 (Soemantri, 2007:17). Pada saat itu seluruh komponen bangsa harus sepaham dengan Pancasila. • Perkembangan Panacasila Selama Reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun sampai saat ini, nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengamalan pancasila di masyarakat Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dunia politik, atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksakan kehendaknya demi kepentingan dirinya sendiri. Namun hal itu masihlah wajar, mengingat gerakan reformasi di Indonesia ini masih belum lama, atau bahkan masih bisa dikatakan dalam masa proses.

Selain itu gerakan reformasi ini juga tampaknya tidaklah sepenuhnya gagal, melalui gerakan ini banyak mucul tokoh-tokoh yang unggul, berkompeten dan memihak pada rakyat. Dampak positif lainnya adalah semakin meningkatnya partisipasi rakyat terhadap politik, sehingga rakyat tidak lagi bersikap apatis terhadap masalah yang timbul di bidang pemerintahan. Hal itu terjadi karena kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi, sehingga mereka bebas mengeluarkan ide atau gagasan-gagasan yang menurut mereka bisa membantu mengatasi masalah dalam bidang politik.

Pada tahun 2004 sampai sekarang, mulai berkembang gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membangun kembali semangat nasionalisme melalui seminar-seminar dan kongres. Hal itu bertujuan untuk menjaga eksistensi pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Melalui gerakan tersebut diharapkan penanaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila semakin tinggi, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. 2.2 Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pondasi utama untuk membangun bangsa.

Maka nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan nilai luhur, karakter, ruh dan ideologi, yang harus tertanamdalam jiwa raga bangsa Indonesia. Di era globalisasi yang seperti ini, banyak hal yang akan berpotensi merusak moral serta nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan dunia modern Pak Harto mensinyalir: “ Sering timbul kekeliruan penilaian terhadap kepribadian ini.

Orang menyamakan kepribadian bangsa yang berakar dari sejarah dan kebudayaan sendiri yang tua dengan nilai-nilai tradisionil yang umumnya diangkat sebagai rantai-rantai yang membelenggu proses pembaharuan dan kemajuan. Memang sulit untuk menyangkal, bahwa tidak semua nilai-nilai tradisionil itu cocok dengan tuntutan-tuntutan kemajuan, khususnya terhadap tuntutan hidup berorganisasi modern dan pembangunan ekonomi yang rasionil.

Tetapi ini tidak berarti, bahwa nilai-nilai ‘45 yang merupakan kepribadian bangsa yang berakar pada sejarah dan kebudayaannya sendiri harus ditinggalkan. Persoalannya terletak pada kemampuan bangsa itu untuk memelihara nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadiannya, meneruskannya dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya dengan segala proses penyesuaian menuju masyarakat modern. Sekali proses penerusan dan penyesuaian itu terlampaui dengan berhasil, maka terjaminlah tumbuhnya masyarakat baru yang kuat, bersatu dan dinamis.” Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu waspada akan perubahan jaman yang terjadi, agar nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pancasila tidaklah mudah luntur.

Pancasila haruslah tetap menjadi sebuah pedoman dan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik dalam hal politik, ekonomi, agama maupun sosial budaya.

Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia tidaklah hilang karena adanya budaya-budaya asing yang masuk. 2.3 Esensidan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara 2.3.1 Esensi pancasila sebagai dasar negara Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) esensi adalah kata benda yang artinya hakikat; inti; hal yang pokok.

Contoh penggunaannya adalah: Esensi pertikaian atara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan Hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya.

Semangat dan keinginan untuk bebas dari segala penjajahan fisik maupun pemikiran pada rakyat Indonesia oleh kapitalisme dan feodalisme yang mengambil secara paksa seluruh hak milik rakyat Indonesia dan mengeksploitasi segala sumber daya alam yang Indonesia miliki. Dengan penindasan yang terjadi di Indonesia membuat rakyat menjadi erat rasa persatuannya, melahirkan tujuan yang sama yaitu merdeka, damai, tentram, dan makmur.

Maka lahirlah sebuah ideologi Negara Indonesia yang mencakup segala aspek kehidupan dan sebagai pedoman Indonesia yang disebut pancasila. Dalam sila-sila pancasila terdapat patologi budaya pancasila, yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai pancasila.

Jika dasar pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia maka negara ini akan berantakan. Dengan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain.

Memang tidak dijajah dalam hal fisik tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila pancasila itu sendiri. Beberapa contoh penerapan esensi pancasila sebagai dasar negara : • Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradap.

Contohnya rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. • Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinyasetiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan hak.

Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak kepembantunya yang tidak berperikemanusiaan. • Sila ketiga Persatuan Indonesia artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golonganyang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik.

• Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan atau perwakilan artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan kententraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah unntuk mencapai tujuan ynang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut.

• Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutansertaan semua rakyat Indonesia.Contohnya pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membedakan-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah.

2.3.2 Urgensi pancasila sebagai dasar negara Ir. Soekarno menggambarkan urgensipancasila secararingkas tetapi meyakinkan.Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme.

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggnakan dua pendekatan yaiut, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional adalahmembentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional.

Sementaraitu pendekatan sumber daya manusiaterdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankanpemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalammengemban tugas dan brtanggung jawab.

Sehinngakebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai pancasila pada Indonesia seperti, masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS.

Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi juga yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik.

Maka Indonesia akan mencapai tujuan yang di cita-citakan seperti yang diharapan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nila-nilai yang terkandung dalam pancasila.

2. 4 Hubungan Pancasila Dengan Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, Dan Pasal-Pasal UUD 1945 2.4.1 Hubungan Pancasila Dengan Proklamasi Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu daripada ada dan berlakunya tertib hukum bangsa Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental.

Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekat untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Perjuangan bangsa indonesia ini kemudian di jiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam pancasila yang mendasari perjuangan bangsa indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi.

Pada peristiwa proklamasi juga dilakukan penegakan, penyelamatan, dan pengangkatan derajat nilai-nilai pancasila yang mana pada saat penjajahan nilai-nilai tersebut telah direndahkan, dilecehkan, serta diinjak-injak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah pencerminan Falsafah hidup / pandangan hidup, rahasia hidup dan tujuan hidup kita sebagai bangsa. Lepasnya nilai-nilai pancasila dari belenggu penjajahan juga tidak lepas dari besarnya keinginan rakyat Indonesia pada saat itu untuk merdeka, persatuan dan kesatuan juga berperan penting dalam proses pemerdekaan Indonesia.

Dimana persatuan dan kesatuan juga merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam pancasila. 2.4.2 Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 Suasana kebatinan UUD 1945 bersumber pada dasar filsafat negara yaitu pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Keduanya juga membentuk suatu hubungan yang dapat dibedakan menjadi hubungan formal dan material, seperti berikut: • Hubungan formal Pncasila sebagai norma dasar hukum positif yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian cara kehidupan, tanegara tidak hanya bertopang kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya berdampak pada pancasila. Berdasarkan tempat terdapatnya pancasila dalam UUD 1945 secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut: • Bahwa rumusan pancasila sebagi dasar negara republik indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

• Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental • Bahwa Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakekat kedudukan hukum nya berbeda dengan pasal-pasal nya.

Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumber. • Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah yang terlekat pada kelangsunagn hidup negara republik indonesia.

• Hubungan material Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana yang dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut: • Ditinjau dari proses perumusan Pancasila secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi,dan tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila.

Pancasila sebagai tertib sumber hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.Dalam pancasila terdapat penjabaran tertib hukum Indonesia yang mana hal ini menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum Indonesia berhubungan secara material dengan pancasial.

• Selain UUD 1945 masih ada hukum dasar tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa hukum tidak tertulis ini merumerupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, inilah yang dimaksuk denagn konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegraan, oleh karena itu tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.

2.4.3 Penjabaran Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 • Pokok Pikiran Pertama “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila. • Pokok Pikiran Kedua “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelamaan Sila Kelima Pancasila.

pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang

• Pokok Pikiran Ketiga “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila.

• Pokok Pikiran Keempat Alenia keempat merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia ada, dan mempunyai hubungan klausal dan organis dengan batang tubuh UUD 1945. Jadi dapat dikatakan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat dijabarkan (dijelmakan) dalam batang tubuh UUD 1945.

2.4.4 Penjabaran Pancasila kedalam UUD • Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 28E Ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat 2 Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 Ayat 1 “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa”. Ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. • Kemanusiaan yang adil dan beradab Pasal 27(1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 30(1) “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Pasal 31(2) “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”. • Persatuan Indonesia Pasal 1 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Pasal 32(2) “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Pasal 35 “bendera negara Indonesia ialah sang merah putih”. Pasal 36(A) “lambang negara ialah garuda pancasila dan semboyannya adalah bhineka tunggal ika”. • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Pasal 37(3) “untuk mengubah pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR”.

• Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Pasal 34(1) “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pasal 34(2) “negara mengembangkan sistem jaminan” Pasal 34(3) “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

2.5 Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terdapat pada berbagai bidang kehidupan negara, antara lain: 2.5.1 Bidang politik Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia.

Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan sebuah perwujudan hak atas dasar martabat kemanusiaan sehingga dalam sistem politik negara mampu menciptakan sistem yang dapat menjamin hak-hak tersebut.

Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Contoh yang dapat kita ingat dimasa lau adalah pada masa Soekarno.

Pada zaman itu, sudah terdapat kesadaran politik untuk membangun bangsa ini dengan hanya melibatkan 3 komponen penting saja, meliputi Nasionalisme, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Tetapi prakarsa ini akhirnya menimbulkan kecemburuan dari pihak militer yang berujung pada pelengseran Soekarno dari kekuasaannya. Hal itu menandakan bahwa dalam rangka membangun bangsa ini tidak boleh dilakukan oleh beberapa kelompok saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia juga yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa ini.

Selain dalam sistem politik negara, Pancasila juga memberikan dasar-dasar moralitas terhadap politik negara. Hal itu telah diungkapkan para pendiri negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), misalnya Drs.

Moh. Hatta, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurut Moh. Hatta digunakan untuk memberikan dasar-dasar moral supaya Negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu dalam politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan yang sistematis, seperti halnya dalam politik negara yang harus berdasarkan pada kerakyatan (Sila IV), pengembangan dan aktualisasi politik negara yang berdasarkan pada moral ketuhanan (Sila I), moral kemanusiaan (sila II), dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun aktualisasi dan pengembangan politik Negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila V).

Sedangkan dalam implementasi pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur (lembaga politik negara) maupun infrastruktur politik (lembaga kemasyarakatan negara), dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun.

Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. 2.5.2 Bidang ekonomi Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis.

Tetapi Bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut, maka Bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sistem ini biasa kita sebut dengan sistem ekonomi rakyat. Pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai mana pendapat Gran (1988) bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan, lebih pada memberi mandate kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang sumber daya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan.

Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993: 240–241) memberikan pandangan sebagai bahan pembanding atas uraian tersebut. Pandangan tersebut mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. • Ketuhanan Yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; • Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas- asas kemanusiaan; • Persatuan Indonesia, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh.

Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi; • Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkrit dari usaha bersama; • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945.

2.5.3 Bidang sosial budaya Mari kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi. Beberapa lidi yang disatukan, kemudian diikat bagian pangkalnya, dapat digunakan untuk bersih-bersih daripada hanya sebatang saja. Filosofi dibalik perumpamaan itu merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945.

Namun rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini sudah tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam.

Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka kita harus mengangkat nilai-nilai pancasila yang merupakan dasar nilai yang dimiliki Bangsa Indonesia. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, pancasila merupakan sumber bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya.

Sebagai kerangka kesadaran pancasila dapat merupakan dorongan untuk (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo, 1986).

Sedangkan dalam UUD 1945 juga dijelaskan pada Pasal 36 A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebhinnekaan masyarakat sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari pihak asing. Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa “ Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Di sisi lain, menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sejalan dengan hal itu, menurut Pasal 32 ayat (3) UUD 1945, ditentukan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Soemardjan dalam Oesman dan Alfian (1993:172) bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang.

Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu dipengaruhi oleh negara. Dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Akan tetapi, apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin bertentangan, kedua-duanya akan selalu menderita, frustrasi, dan rasa tegang.

Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan. Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh Negara lain pada zaman ini maupun zaman dahulu. 2.5.4 Bidang hankam Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia, sedangkan Negara Indonesia itu tidak hanya pemimpin dan pejabat negara saja, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan Negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia.

Terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Begitu pula pertahanana dan keamanan Negara tidak ditujukan untuk kelompok ataupun partia tertentu yang dapat berakibat Negara menjadi otoriter dan totaliter.

Oleh karena itu pertahanan dan keamanan Negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa (sila I dan II).

Pertahanan dan keamanan Negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warra sebagai waraga Negara (sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin dasar-dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan akhirnya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar Negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu Negara hokum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

Dan juga dalam UUD 1945 telah dibahas tentang keamanan dan ketertiban Negara yang terdapat pada pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945. Pada pasal 27 ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam hal ini berarti, kita sebagai warga Negara Indonesia tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi Negara dalam mendapatkan rasa aman kita, melainkan kita juga memiliki kewajiban untuk melindunginya juga.

Jika kita tidak ikut melindunginya, maka Negara kita akan cepat mengalami kehancuran daripada perkembangan. Hal itu penerapan dari pancasila sila IV yang mengutamakan kegotong royongan. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya.

Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Hal ini berarti pahlawan tidak hanya dapat lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan membela kehormatan bangsa dan negara, tetapi juga pahlawan dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara.

Misalnya, dalam bidang pendidikan dapat lahir pahlawan pendidikan, dalam bidang olah raga dikenal istilah pahlawan olah raga, demikian pula dalam bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain dapat lahir pahlawan- pahlawan nasional.

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) memiliki pinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu: • Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

• Sistem pertahanan dan keamanan Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Dalam Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PO DAFTAR PUSTAKA Aika Grafika. 2014. Apa itu Esensi?. (Online), ( http://aikagrafika.blogspot.co.id/2014/07/apa-itu-esensi.html), diakses 10 Oktober 2016 Anonim.

2014. Pancasila Pasca Reformasi: Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Pancasila Pasca Runtuhnya Orba(online),( http://www.kompasiana.com/yogaswarafb/pancasila-pasca-reformasi-tantangan-dan-hambatan-yang-dihadapi-pancasila-pasca-runtuhnya-orba_54f94bcea33311ef048b4af9), diakses 7 Oktober 2016 Anonim. 2015.

Makalah “ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL”. (Online), ( http://phyelfsparkyu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-esensi-dan-urgensi-identitas.html), diakses 9 Oktober 2016 Anonim. 2015. Pancasila Paradigma Pembangunan Segala Bidang. (online), ( http://www.pusakaindonesia.org/pancasila-paradigma-pembangunan-segala-bidang/), diakses 10 oktober 2016 Anonim.

2015. Peranan dan Tantangan Pancasila (online), ( http://www.pusakaindonesia.org/peranan-dan-tantangan-pancasila/comment-page-1), diakses 7 Oktober 2016 Aulia Adinda.

2013. Pancasila merupakan dasar negara yang harus dilestarikan. (Online), ( http://auliaadindadinda.blogspot.co.id/2013/05/pancasila-merupakan-dasar-negara-yang.html), diakses 8 Oktober 2016 Deka lesthari. 2014. Mengidentifikasi Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari 4 pokok pikiran (gamapatua). (Online), ( https://lestharideka.wordpress.com/2014/02/26/mengidentifikasi-pasal-pasal-yang-merupakan-penjelmaan-dari-4-pokok-pikiran-gamapatua/), diakses 7 Oktober 2016 Devi.

2013. Penjabaran Pancasila kedalam 1945. (Online), ( http://devinurvitasari18.blogspot.co.id/2013/07/penjabaran-pancasila-kedalam-uud.html), diakses 8 Oktober 2016 Drs. H. KAELAN, M.S. 2001, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi Tahun 2000, Paradigma, Yogyakarta Hilde Missa. 2014. Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan diperguruan tinggi. (Online), ( http://hildemissa606.blogspot.co.id/2014/05/urgensi-pendidikan-pancasila-dan.html), diakses 9 Oktober 2016 K.H.

Dr. (H.C.) Achmad Hasyim Muzadi, dkk, 2015,Reaktualisasi Pancasila, Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Negara-Bangsa, Ombak, Yogyakarta Lukman Pembukaan uud 1945 alinea ketiga memuat pernyataan tentang.

2015. Esensi nilai-nilai Pancasila. (Online), ( http://lukmanprayogi20.blogspot.co.id/2015/05/esensi-nilai-nilai-pancasila.html), diakses 9 Oktober 2016 Lukman Tri A. 2012. Pentingnya Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

(Online), ( http://www.kompasiana.com/lukmanthree/pentingnya-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa-dan-negara-indonesia_55183aea81331126699de586), diakses 9 Oktober 2016 Modul Pendidikan Pancasila. Dirjen Dikti Mokhammad Nasrulloh. 2016. Makalah Penjabaran Pancasila Dalam Pasal-Pasal UUD 1945. (Online), ( http://nasrulelectric.blogspot.com/2015/11/makalah-penjabaran-pancasila-dalam.html), diakses 8 Oktober 2016 Nurlaili Laksmi.

2013. Esensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. (Online), ( http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-75329-Semester%20II-Esensi%20Pancasila%20Sebagai%20Ideologi%20Bangsa.html), diakses 10 Oktober 2016 Pandji Setijo, 2013, Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, edisi keempat, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Pranarka, A.W.M.

1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: Centre for Srategic and International Studies (CSIS). Raharjo, Teguh Andi. 2016. Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia (online),( http://hibanget.com/dinamika-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia), diakses 7 Oktober 2016 Wredha Demara. 2015. Esensi Nilai-Nilai Pancasila. (Online), ( http://killuaredha.blogspot.co.id/2015/06/esensi-nilai-nilai-pancasila.html), diakses 10 Oktober 2016 http://nurulmuasomah.blogspot.co.id/2016/12/pancasila-sebagai-dasar-negara.html Oktober 2017 S S R K J S M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Des » LOOK AT THIS ONE • Refleksi “Pancasila sebagai Ideologi Nasional” • Refleksi Pancasila sebagai dasar negara • Refleksi Pancasila sebagai sistem filsafat • Refleksi Pendidikan Pancasila sebagai Etika Bangsa • Refleksi : Pendidikan Pancasila sebagai Sumber Pengembangan Ilmu Cari untuk: https://www.youtube.com/watch?v=BQ0mxQXmLsk Tulisan Terakhir • Refleksi “Pancasila sebagai Ideologi Nasional” • Refleksi Pancasila sebagai dasar negara • Refleksi Pancasila sebagai sistem filsafat • Refleksi Pendidikan Pancasila sebagai Etika Bangsa • Refleksi : Pendidikan Pancasila sebagai Sumber Pengembangan Ilmu THE LATEST COMMENT, DID YOURS IS HERE ?

WHATS GOING ON ? • Desember 2017 • Oktober 2017 Follow KKNOCKIN&AVRYLIA on WordPress.com Jam Layanan & Info

Materi TWK Makna dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 - CPNS 2021




2022 www.videocon.com