Pengesahan ruu ikn

pengesahan ruu ikn

Merdeka.com - Impian Presiden Jokowi membangun Ibu Kota Negara baru sebentar lagi bakal tercapai. Satu pintu masuknya yaitu disahkannya Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Rapat Paripurna DPR 18 Januari 2022. Pengesahan UU IKN terbilang supercepat. Hanya butuh 42 hari bagi DPR melakukan pembahasan sampai pengesahan UU IKN. Perjalanan UU IKN sebelum menjadi undang-undang dimulai pada pada Rabu siang 29 September 2021.

Pada hari itu DPR telah menerima surat presiden (supres) mengenai RUU IKN. Surpres diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada pimpinan DPR. BACA JUGA: Jokowi Siapkan Kawasan Strategis Nasional di IKN Mahasiswa Solo Tolak Kenaikan Harga BBM, Minta UU IKN Ditinjau Ulang Pada 3 November 2021 rancangan regulasi RUU IKN secara resmi mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan menugaskan pembentukan pansus.

Kemudian, pada Rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU IKN. Jumlah awalnya 56 orang dan dipangkas menjadi 30 sesuai UU MD3. Pembahasan RUU dimulai. DPR menggunakan waktu efektif selama sepekan sejak dibentuknya Pansus. Sebab sepekan setelahnya, mulai 16 Desember memasuki masa reses selama sebulan hingga awal Januari 2022.

Pansus RUU IKN DPR lalu menggelar rapat tim perumus (timus) RUU IKN guna membahas sejumlah substansi dari RUU IKN. Sejak 7 Desember hingga 15 Desember 2021, Pengesahan ruu ikn RUU IKN DPR telah menggelar rapat sebanyak 11 kali dengan berbagai ahli dan pemangku kepentingan.

BACA JUGA: Penjelasan KSP Soal 6 Aturan Turunan UU IKN yang Jadi Prioritas Sejumlah Kedubes Pilih Berkantor di Balikpapan daripada IKN, Ini Alasannya Sebelum reses, Pansus RUU IKN DPR pun sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).

Panja RUU IKN DPR itu pun telah menggelar rapat sebanyak tiga pengesahan ruu ikn yaitu pada 13, 14, serta 15 Desember 2021. Pada 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 DPR memasuki masa reses. Pembahasan RUU IKN di tunda sementara.

pengesahan ruu ikn

Pada Minggu 2 Januari hingga Rabu 5 Januari, pansus Pengesahan ruu ikn IKN melakukan studi banding ke beberapa tempat di dalam dan luar negeri terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru. Setidaknya ada tiga anggota dewan mengikuti kunjung kerja ke Kazakhstan pada awal 2022 pengesahan ruu ikn undangan pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada Minggu 16 Januari 2022, Pansus RUU IKN kembali melakukan studi banding ke perumahan BSD City, Tangerang Selatan, dan Alam Sutera, Tangerang.

BSD dan Alam Sutera dipilih sebab memiliki karakteristik yang mirip dengan ibu kota negara baru. Tanggal 17 Januari 2022 Pansus menggelar rapat hingga Selasa 18 Januari 2022 dini hari. Pansus telah menyepakati Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya berganti menjadi Ibu Kota Nusantara.

BACA JUGA: 6 Peraturan Turunan UU Ibu Kota Nusantara Target Selesai 15 April 2022 Aksi Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara di Mahkamah Konstitusi Pagi harinya, Rapat Paripurna DPR DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 18 Januari 2022. Pembangunan Ibu Kota Negara yang diberi nama Nusantara bisa dimulai.

Pembangunan Ibu kota baru direncanakan bakal menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dan dana dari Badan Usaha, BUMN dan swasta. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, totalnya kebutuhan anggaran pembangunan IKN baru sebesar Rp466 triliun. Dana tersebut bisa diambil pengesahan ruu ikn klaster penguatan ekonomi nasional yang dianggarkan sebesar Rp178,3 triliun. UU IKN Hanya Legitimasi Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, pembahasan RUU IKN sangat singkat karena hanya dibahas kurang dari dua bulan.

Dia bilang, Pansus RUU IKN dibentuk pada 6 Desember dan disahkannya menjadi UU pada 18 Januari di rapat paripurna. Praktisnya, hanya dua minggu karena sejak 16 Desember hingga 10 Januari DPR melakukan reses.

BACA JUGA: Mengawal Ibu Kota Nusantara dari Praktik Rasuah Desmond Gerindra Nilai Sejak Awal Negara Tidak Sanggup Biayai Pembangunan IKN "Pembahasan kilat ini mengherankan karena RUU IKN bukan RUU revisi UU lama. Juga membayangkan keruwetan perpindahan ibu kota selanjutnya yang tentu bukan sesuatu yang mudah.

Ada banyak hal terkait yang ikut terdampak dari perpindahan ibukota tersebut," ujarnya. "Berbagai keruwetan yang dibayangkan itu mestinya menjadi alasan proses pembahasan RUU IKN tak akan bisa selesai dengan cepat," sambungnya. Dia menuturkan, jika melihat jumlah RUU IKN yang hanya 44 pasal, terlihat RUU ini tidak mau terlalu detail soal berbagai hal yang terkait dengan perpindahan ibu kota.

RUU ini hanya menjadi semacam dasar hukum pengesahan ruu ikn memastikan rencana perpindahan bisa berjalan serta hanya untuk pemberi legitimasi saja. "Detail penting lain yang terkait dengan perpindahan ibukota yang seharusnya juga masuk dalam RUU agar kepastian hukum terjamin, nampaknya tak penting untuk saat ini.

Toh peraturan turunan bisa dibuatkan oleh pemerintah atau presiden," ujarnya. ©2022 AFP/Handout/Nyoman Nuarta Dia berujar, sebagai pemberi legitimasi, pengesahan RUU IKN sudah bisa memberikan kepastian kepada Pemerintah untuk mulai bekerja. Niat itu memang yang dibutuhkan sejak awal. Setelah legitimasi awal berupa UU ini beres, mudah bagi pemerintah untuk membuat peraturan turunan soal kebijakan lain terkait perpindahan ibu kota.

Dia melanjutkan, karena RUU IKN sekedar untuk pemberi legitimasi awal, maka selain tak perlu detail, proses pembahasannya juga dibikin kilat. Jika mesti melibatkan publik secara intensif, kepentingan pemerintah dan DPR agar rencana pemindahan ibu kota bisa jadi terancam lantaran akan ada banyak aspirasi yang bisa saja memaksa DPR dan Pemerintah menahan rencana pemindahan itu untuk dilakukan secepatnya.

Terlebih, dengan proses pembangunan yang sudah mulai berjalan di ibu kota baru, keterpaksaan membuat dasar hukum membuat pemerintah dan DPR tak punya banyak opsi. Selain harus segera pengesahan ruu ikn payung hukum untuk membenarkan rencana dan proses pembangunan yang sudah berjalan. "Itulah yang saya kira menjadi alasan proses pembahasan RUU IKN memang dilakukan secara cepat dan 'menghindarkan' sebisa mungkin ruang partisipasi bagi warga untuk memberikan masukan," ujarnya.

Lucius berkata, karena rencana dan eksekusi sudah jalan terlebih dahulu, kepastian hukum untuk itu mesti segera disediakan. Kebutuhan mendesak pemerintah itu akan terancam jika RUU dibikin sesuai prosedur khususnya soal partisipasi publik. Partisipasi publik selalu bisa jadi ancaman bagi sebuah RUU yang tidak populis dan sekedar untuk memenuhi ambisi elite saja.

UU IKN Rawan Digugat Sayangnya, yang tidak dipertimbangkan dengan baik oleh DPR dan Pemerintah adalah proses lanjutan yang sangat mungkin bisa mengacaukan rencana mereka. Proses itu adalah pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Keberanian MK untuk juga menguji proses formil pembahasan RUU di DPR sesungguhnya membuat prosedur pembahasan beserta aspek pelibatan publik menjadi sesuatu yang tak bisa pengesahan ruu ikn remeh. "Pengalaman UU Cipta Kerja mestinya sudah harus membuat DPR dan Pemerintah bisa memastikan syarat formil itu juga dijalankan secara ketat. Pembahasan kilat sebuah RUU tentu saja baik kalau disiplin menjalankan prosedur khususnya soal partisipasi publik," tuturnya.

Lucius lalu mengkritisi proses pembahasan RUU IKN dengan waktu sangat cepat dan minim aspek partisipasi itu. Menurutnya, partisipasi publik tidak bisa maksimal dalam durasi pembahasan yang sangat singkat. "Jika publik tak mendapatkan detail perkembangan pembahasan, mana mungkin muncul usulan atau aspirasi ketika tak ada informasi lengkap soal apa yang sedang dibicarakan DPR dan Pemerintah dalam proses lembahasan RUU IKN?," ujarnya.

pengesahan ruu ikn

Dia berujar, DPR dan Pemerintah bisa saja berkilah sudah menjalankan prosedur melalui beberapa kali RDPU. Tetapi, rasanya RDPU beberapa kali saja tak bisa mewakili semua aspirasi warga dari Sabang sampai Merauke. Celah ini pun membuat potensi UU IKN akan diputuskan inkonstitusional oleh MK menjadi sangat terbuka. Potensi itu jika mengikuti alur pertimbangan MK dalam putusan terhadap UU Cipta Kerja.

"Jika MK akan memutuskan inkonstitusional, maka mimpi perpindahan ibu kota bisa jadi akan tergantung lagi," ujarnya.

pengesahan ruu ikn

Lucius menambahkan, pembahasan kilat RUU seperti IKN di satu sisi bisa memperlihatkan energi luar biasa DPR yang ternyata bisa juga bekerja cepat dan lincah untuk menyelesaikan RUU. Dia bilang, jika saja energi ini digunakan secara adil pada semua RUU Prioritas, maka DPR tidak akan mendapat cap kinerja buruk lagi.

Masalahnya energi kuda pembahasan RUU ini hanya untuk RUU tertentu yang sejak awal menjadi semacam mimpi besar Pemerintah yang didukung elit oligarki. Kata dia, ketidakadilan memperlakukan RUU-RUU Prioritas menguatkan dugaan bahwa faktor kepentingan yang menentukan prioritas RUU yang dibahas DPR.

Sehingga, percuma meyakini daftar RUU Prioritas sebagai daftar kebutuhan prioritas legislasi karena kenyataannya prioritas itu ditentukan berdasarkan kepentingan dibalik RUU tertentu. "Semakin kuat kepentingan elit dibalik RUU, maka DPR bisa lupa siang atau malam, bisa lupa reses, bisa lupa ajhir pekan untuk membahasnya," ujarnya. Dampak Lingkungan Proyek Nusantara Kritik juga datang dari Walhi.

Kepala Divisi Kampanye Walhi Adi Djatmiko menegaskan, tidak ada urgensinya dalam pembangunan IKN. Sebab, yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah melakukan pemerataan ekonomi pengesahan ruu ikn sumber kehidupannya yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang dan selama ini berada terpusat di pulau Jawa.

"Selain itu hal hal yang pengesahan ruu ikn desak lainnya yang seiring dengan pemerataan ekonomi tersebut pemerintah melakukan penyelesaian konflik, redistribusi lahan dengan menjalan reforma agraria serta melindungi rakyat dari bencana ekologis dan krisis iklim dengan melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat kerusakan," ujarnya. Menurutnya, RUU IKN mengulangi kejadian dalam pembuatan UU Cipta kerja pada rezim ini.

Di mana proses yang dilakukan tidak transparan, tidak melibatkan publik atau konsultasi publik yang bermakna sebagai syarat di bentuknya Undang-undang. Adi menyebut, dalam penyusunan UU hal yang paling pokok adalah keterlibatan publik. Sebab, masyarakat akan terkena dampak langsung baik yang berada di tapak atau di sekitar proyek maupun masyarakat di luar wilayah tersebut.

"Yang dalam hal ini pemasok bahan bakunya yang berasal dari provinsi lainnya. Sehingga jika pun dalam penyusunan RDPU mereka telah melibatkan 'ahli' kuncinya bukan di sana tapi di rakyat yang akan terkena dampak langsung," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya Pengesahan ruu ikn Pemerintah sebenarnya sedang merancang perusakan lingkungan hidup dan konflik agraria secara sistematis dan masif. Yaitu merusak hutan Mangrove yang berada di teluk balik papan seluas 2.603,41 hektar. "Yang bertentangan dengan program pemerintah sendiri perlindungan dan pemulihan mangrove melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang di sampaikan Jokowi saat COP 26 akhir tahun lalu," ujarnya.

pengesahan ruu ikn

©2019 Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden Dampak lainnya dari IKN adalah merancang pencemaran laut atau Teluk Balikpapan akibat dari mobilisasi alat dan aktivitas pembangunan.

Serta menciptakan 11 ribu orang miskin baru di Kalimantan timur akibat hilangnya mata pencarian mereka sebagai nelayan di laut. Dampak lainnya adalah merencanakan konflik agraria dan kemiskinan baru terhadap 185 ribu jiwa masyarakat yang berada di 82 Desa yang berada di tapak dan sekitar tapak. Selain itu, membuat krisis air bersih bagi masyarakat karena bahan baku baik air tanah dan air permukaan pengesahan ruu ikn rusak.

"Dan yang tidak kalah pentingnya kerusakan juga direncanakan oleh pemerintah di Kota atau propinsi lainnya akibat dari Penambangan dan pemenuhan bahan baku untuk pembangunan IKN seperti Kebutuhan, bahan baku bebatuan, pasir, semen dan lainnya yang berasal dari pulau Sulawesi dan pulau lainnya," pungkasnya. Pansus Klaim Bekerja Sesuai UU Anggota Panitia Khusus RUU IKN Guspardi Gaus berkilah pembahasan IKN dinilai terlalu singkat.

Menurutnya, proyek UU IKN hanya sekadar alas hukum dan pembangunannya bertahap hingga 2045. "Ini permintaan pemerintah, ini kan baru alas hukum, pemerintah kan menyampaikan bahwa pembangunan itu bertahap, pembangunan ini kan sampai 2045, intinya pembangunan itu bersifat bertahap, anggaran itu hanya 20 persen dari APBN," katanya.

"Ini kan baru alas hukum belum bisa serta merta langsung terjadi pembangunan yang selesai, itu melalui proses juga, sebab alas hukum ini diperlukan pemerintah agar pemerintah bisa mengokasikan penganggaran Pengesahan ruu ikn yang ditetapkan di Kalimantan Timur," sambungnya. Baginya, istilah terburu-buru atau tidak terkait IKN adalah relatif. Dia berkata, Pansus bekerja seusai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada satupun aturan yang tidak dilalui DPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan perundang-undangan.

Guspardi melanjutkan, pembahasan IKN melalui proses berembuk di DPR dengan lintas komisi dan fraksi yang disebut Pansus. Jumlah anggota Pansus juga sudah sesuai UU MD3 dan tata tertib DPR RI yaitu 30 orang. Pansus juga melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, para ahli dan para akademisi. RDPU tersebut ditambah dari 3 hari hingga berlangsung menjadi 5 hari. "Dalam rangka menampung aspirasi yang lebih luas, komprehensif dan lebih mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak," kata politisi PAN itu.

"Masalah pendanaan, masalah master plan, masalah pertanahan, wilayah, masalah pemerintahan dan sebagainya, setelah itu kita menjelaskan lebih detail, kemudian terjadi perdebatan mengenai nusantara," ucapnya. Lebih lanjut, Guspardi juga menjelaskan alasan RUU IKN diketok pada tanggal 18 Januari. Menurutnya tak masalah selagi bisa disahkan cepat dan tidak langgar mekanisme.

"Kalau bisa di tanggal 18 di ketok palu, kita tidak melihat harus di tanggal 18 itu, tapi karena ada mekanisme yang berlaku kalau bisa kenapa tidak," ucapnya. "Kebetulan tanggal 17 dini hari, sampai subuh itu melakukan rapat kerja pansus dan lintas Kementerian sampai subuh, sebelum paripurna, ada pendapat mekanisme mini fraksi," sambungnya. [ray] Baca juga: Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Seperti New York Setelah Ibu Kota Pindah IKN Nusantara, Percontohan Ibu Kota Negara Masa Depan Pimpinan DPR Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Diprioritaskan dari Investasi NasDem Bicara Nama-nama Calon Kepala Otorita IKN: Ada Ahok dan Azwar Anas INFOGRAFIS: Fakta-Fakta Ibu Kota DKI Nusantara 1 Nekat Berenang saat Ombak Tinggi, Tiga Wisatawan Tewas Tenggelam di Pantai Sukabumi 2 7 Rekomendasi Body Lotion dengan Sensasi Dingin untuk Lembapkan Kulit di Cuaca Panas 3 Kisah Kehidupan Seks Tentara Belanda di Indonesia 4 6 Potret Terbaru Aisyahrani Hamil Anak Ketiga, Penampilannya Mencuri Perhatian 5 Barisan Prajurit Kopaska TNI Menangis di Hutan, Alasannya Bikin Haru Selengkapnya Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo akhirnya bisa menarik nafas lega karena pada Selasa, (18/1/2022) DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU.

Prosesnya yang kilat di tengah pandemik COVID-19, seolah mengingatkan publik pada pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan RUU IKN dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. "Selanjutnya kami akan tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Puan kepada anggota dewan yang ikut dalam rapat paripurna pada hari ini.

"Setuju!" ujar anggota parlemen yang hadir. Puan menyebut pengesahan RUU IKN yang terkesan ngebut itu diklaim dihadiri oleh anggota DPR dengan jumlah yang kuorum. Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR yang dibacakan oleh Puan, jumlah anggota DPR yang hadir secara fisik mencapai 77 orang.

"Sebanyak 190 anggota hadir secara virtual dan beberapa orang izin. Sehingga, jumlahnya mencapai 305 orang. Maka, kuorum sudah tercapai," kata dia lagi. UU IKN akan menjadi payung hukum atas semua aktivitas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Menilik ke belakang, pengesahan ruu ikn pemindahan ibu kota ke lokasi baru secara resmi disampaikan oleh Jokowi dalam pidato tahunan di gedung DPR Senayan pada 16 Agustus 2019.

Kini, nyaris 3 tahun kemudian, proses pemindahan ibu kota pelan-pelan menjadi kenyataan. Bagaimana kronologi awal rencana pemindahan pengesahan ruu ikn kota negara hingga UU nya disahkan dalam waktu kilat? Sementara, ada RUU lainnya yang dinilai lebih mendesak tetapi tak kunjung disahkan. Baca Juga: UU IKN Disahkan DPR, Jakarta Tak Lagi Jadi Daerah Khusus? Menhan Prabowo ketika mendampingi Presiden Jokowi kunker ke Kalimantan Timur pada 24 Agustus 2021 (Dokumentasi Biro Pers Istana) Jokowi mulai menggaungkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain memasuki periode kedua kepemimpinannya.

Bahkan, pada 8 Mei 2019 lalu, Jokowi berkunjung ke Bukit Soeharto, salah satu daerah calon pengganti ibu kota baru. Lokasinya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Padahal, ketika itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. KPU mengumumkan Pengesahan ruu ikn menang pemilu pada 21 Mei 2019. Di awal Mei 2019 lalu, Jokowi sempat menyebut alasan hendak memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta karena ingin mewujudkan visi Bung Karno.

Sejak dulu, Bung Karno ingin memisahkan ibu kota dengan kota pemerintahan. "Kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, (dan) jasa. Ya, ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," ungkap Jokowi ketika itu seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. Ia mengakui sebelum memutuskan lokasi baru ibu kota, pihaknya sudah mempelajari beberapa opsi tempat selama 1,5 tahun terakhir.

Ketika itu, ia menyebut ada tiga lokasi alternatif ibu kota dari Jakarta. Baca Juga: Tak Ada di RUU, Anggota DPD Minta Penjelasan Nama Nusantara untuk IKN Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan melalui akun Instagram pada 2019 (www.instagram.com/@jokowi) Setelah lama ditunggu, akhirnya Jokowi secara resmi mengumumkan bakal memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi yang baru.

Pengumuman itu disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu di pidato tahunan di gedung parlemen pada 16 Agustus 2019.

pengesahan ruu ikn

Ketika itu, Jokowi meminta restu kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR untuk memindahkan lokasi ibu kota. "Pada pengesahan ruu ikn yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa pengesahan ruu ikn dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi di Gedung Nusanatara I, Komplek Parlemen.

Sebelum Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang telah menyampaikan kesetujuan jika ibu kota dipindah ke Kalimantan. "Kami mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan," ujar OSO. Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Sebelum dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, Jokowi mengumumkan kepada publik lokasi baru ibu kota di Pulau Kalimantan.

Mantan Wali Kota Solo itu memilih Kabupaten Penajam Paser Utara. "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers saat itu. Menurut Jokowi, keputusan ini dibuat setelah pemerintah melakukan kajian intensif. "Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," tuturnya.

Sebelumnya, dalam pemberian keterangan pers pada 16 Agustus 2019, Jokowi pengesahan ruu ikn alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan. Salah satunya, Jakarta sudah terlalu berat menanggung beban menjadi ibu kota. "Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata dia.

Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks • Kronologi Bus Angkutan Mudik Terguling di Tol Cikampek • Libur Lebaran Usai, Jakarta Kembali Terapkan Ganjil Genap Hari Ini • Viral Rombongan Pesepatu Roda Salip Motor dan Mobil di Jalan Raya Gatsu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur ditunda.

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di- pengesahan ruu ikn dulu," ujar Suharso. Namun, Bappenas tetap mendukung persiapan serta masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar. Pasalnya, fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan pandemik COVID-19 dan distribusi vaksin.

Penundaan rencana ini sebenarnya telah berulang kali disiratkan oleh Presiden Jokowi. Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri) Setelah kondisi pandemik membaik, ternyata upaya pemindahan ibu kota baru ke Kaltim tetap berjalan. Pemerintah pada hari ini resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN). Surpres RUU IKN disampaikan Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan pemerintah tersebut. Suharso mengatakan RUU IKN ini terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal. RUU IKN ini di antaranya berisi tentang Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta pembiayaannya.

Pemerintah berharap RUU IKN tersebut dapat segera diundangkan DPR RI. Salah satu isi dari Supres tersebut menyatakan pembangunan ibukota negara baru akan dilakukan secara bertahap. Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia (IDN Times/Ilman Nafi'an) DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).

Pansus RUU Ibu Kota Negara terdiri atas 56 anggota Dewan dari lintas komisi. "Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 Ayat 2 menyatakan jumlah anggota pansus ditetapkan rapat paripurna paling banyak 30 orang," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia berdalih jumlah anggota pansus yang melebihi ketentuan lantaran adanya kompleksitas substansi yang akan dibahas.

pengesahan ruu ikn

Apalagi pembahasan lintas sektoral, katanya lagi, melibatkan anggota dari lintas komisi. Pansus RUU IKN terdiri 56 anggota dan 6 pimpinan. Adapun komposisi keanggotaan Pansus RUU Ibu Kota Negara berdasarkan pertimbangan dan pemerataan anggota yaitu Fraksi PDIP 12 orang, Golkar 8 orang, dan Gerindra 8 orang. Kemudian, fraksi NasDem 6 orang, PKB 6 orang, Demokrat 5 orang, PKS 5 orang, PAN 4 orang, serta PPP 2 orang.

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko) Sejumlah anggota DPR juga melakukan konsultasi publik menyangkut pemindahan lokasi ibu kota. Tetapi, semua dikebut dalam waktu satu bulan. Mereka tercatat melakukan konsultasi publik ke tiga kampus, yakni Universitas Mulawarman, Samarinda pada 11 Januari 2022, Universitas Sumatera Utara, Medan pada 12 Januari 2022, dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengesahan ruu ikn pada 12 Januari 2022.

DPR melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke beberapa titik. Sekitar 9 anggota parlemen dan perwakilan dari Bappenas melakukan studi banding ke Kazakhstan pada 2-5 Januari 2022 lalu. Studi banding ini mendapat kritikan dari masyarakat karena dilakukan pada saat pandemik COVID-19 meningkat akibat varian Omicron.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan ke Kaltim, khususnya di daerah yang menjadi lokasi IKN pada 14-15 Januari 2022. Sejumlah anggota parlemen mengklaim juga sempat menerima aspirasi dan masukan dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat serta pemerintah daerah di sekitar lokasi IKN yang baru.

Setelah itu, Pansus IKN dan Bappenas melakukan kunjungan kerja ke BSD City dan Alam Sutera yang dinilai sebagai kota yang dibangun dengan konsep smart city, sustainable city dan green city. Beberapa lokasi yang ditinjau Pansus IKN ialah, The Lloyd Alam Sutera untuk melihat percontohan low-rise apartment, hingga meninjau panic button, sistem keamanan yang terhubung dengan command center untuk memberi respons cepat pada pelaporan masyarakat.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Green Office Park 9 dan The Breeze untuk meninjau inovasi mall without wall dengan memanfaatkan sistem ventilasi yang meminimalisasi penggunaan pendingin ruangan dan lampu. Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta) Anggota pansus RUU IKN melakukan rapat marathon di DPR.

Bahkan, rapat tersebut berlangsung sejak pagi hingga pukul 03:00 WIB keesokan harinya. Salah satu kesepakatan yang dicapai di pengesahan ruu ikn yakni ibu kota baru diberi nama Nusantara. Kepala Bappenas dan Kementerian PPN Suharso Monoarfa, mengakui di dalam surat presiden yang diserahkan ke DPR belum dicantumkan nama IKN. Ia menjelaskan, sengaja menahan nama Nusantara untuk IKN karena belum memperoleh persetujuan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Memang semula sudah ingin dimasukkan (nama Nusantara untuk IKN) pada waktu penulisan surpres itu. Tetapi, kemudian kami tahan.

pengesahan ruu ikn

Makanya, nama ibu kota diisi dengan titik-titik," ungkap Suharso memberikan penjelasan di dalam rapat bersama Panja RUU IKN hari ini. Ia menambahkan, persetujuan baru diberikan oleh Jokowi pada Jumat, 14 Januari 2022. Poin kesepakatan lainnya yakni hampir semua fraksi di DPR sepakat RUU IKN dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Hanya satu fraksi yang menolak RUU IKN yakni Partai Keadilan Sejahtera.

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Setelah melalui proses yang kilat akhirnya RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang. Juru bicara PKS melalui keterangan tertulisnya menyebut proses pemindahan pengesahan ruu ikn pengesahan RUU IKN tergolong ugal-ugalan. Meski demikian rapat paripurna tetap berjalan tanpa ada drama. Poin-poin yang disepakati di dalam RUU yaitu IKN baru berbentuk otorita setingkat provinsi hingga pemimpin IKN baru ialah kepala otorita.

Baca Juga: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara di Kalimantan Pilihan Jokowi Berita Terpopuler • Hamas Mulai Bangkit, Menkeu Israel: Ini Semua Kesalahan Netanyahu • 10 Potret Liburan Ayu Ting Ting dan Keluarga ke Jogja, Ayah Rozak Hits • 10 Fakta Elon Musk, Orang Terkaya di Dunia yang Baru Membeli Twitter • 10 Momen Nagita Slavina Masak Makan Malam buat Teman-teman Artisnya • [LINIMASA-5] Perkembangan Terkini Vaksinasi COVID-19 Indonesia • 10 Potret Menawan Arlova, Anak Bungsu Andre Taulany, Beranjak Remaja • Libur Lebaran Usai, Jakarta Kembali Terapkan Ganjil Genap Hari Ini • BMKG: Waspada, Suhu Panas Terik Terjadi hingga Pertengahan Mei • 10 Potret Baby Ameena dalam Berbagai Ekspresi, Gemasnya Kebangetan
Pimpinan DPR saat pengesahan RUU IKN menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

Foto: RES DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang (UU), Selasa 18 Januari 2022. Pengesahan RUU IKN dilakukan secara inkonstitusional karena DPR dan Pemerintah mengesahkan UU dalam waktu singkat dan tidak melibatkan masyarakat. Pembentukan Ibu Kota Baru ini ditolak sejumlah pihak karena berpotensi mengancam keselamatan rakyat.

“Pemindahan Ibu Kota Negara juga dinilai sebagai agenda oligarki untuk mendekatkan pada pusat bisnisnya serta bagian dari penghapusan dosa-dosa beberapa pengesahan ruu ikn yang merusak di wilayah calon Ibu Kota Baru,” ujar Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur kepada Hukumonline, Rabu (19/1/2022). Karena itu, YLBHI bersama 17 Kantor LBH seluruh Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia yang terdiri dari #BersihkanIndonesia, Sajogyo Institute, Yayasan Srikandi Lestari, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, menyatakan sikap.

Pertama, menolak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena tidak berdasarkan kajian kelayakan yang jelas. Kedua, mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk membatalkan UU IKN. Ketiga, mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyelesaikan beragam permasalahan di Jakarta dan Kalimantan Timur tanpa perlu memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

“Menghimbau kepada jaringan gerakan masyarakat sipil dan seluruh warga Indonesia bahwa pemindahan IKN tidak didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif dan diduga hanya menguntungkan segelintir pihak,” bebernya. Dia menegaskan penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru telah cacat sejak awal. Pada saat mengumumkan akan melakukan pemindahan ibu kota, Presiden menyatakan menunggu kajian untuk menentukan Provinsi yang akan ditetapkan sebagai daerah Ibukota yang Baru menggantikan DKI Jakarta.

Namun, hingga saat ini, kajian yang dimaksud Presiden dan diklaim menjadi dasar pentapan wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota tidak diketahui keberadaannya. “Dengan kata lain, penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota bukan berdasarkan atas sebuah kajian yang mendalam,” kata Isnur. (Baca Juga: Pengesahan UU IKN Mencederai Mandat Rakyat) • • BERITA • AGENDA • LEGISLASI • Prolegnas 2020 - 2024 • Prolegnas Prioritas • JDIH • Tentang • UUD 1945 • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Keputusan Presiden • Instruksi Presiden • Peraturan DPR • Peraturan Bersama • Peraturan Sekjen DPR • DAFTAR ANGGOTA • ALAT KELENGKAPAN • Pimpinan DPR • Badan Musyawarah • Persidangan Paripurna • Komisi • Badan Legislasi • Badan Anggaran • B.U.R.T • B.K.S.A.P • B.A.K.N • Mahkamah Kehormatan Dewan • Panitia Khusus • TENTANG DPR • Sejarah • Pengesahan ruu ikn Tertib • Keanggotaan • Fraksi • Kode Etik • Tahun Sidang • Tugas dan Wewenang • Hak DPR RI • Hak dan Kewajiban Anggota • Pembuatan Undang-Undang • Penetapan APBN • Pengambilan Keputusan • OPEN PARLIAMENT • Glosarium Keparlemenan Ketua DPR RI Dr.

(H.C) Puan Maharani saat menerima dokumen pengesahan RUU IKN. Foto: Oji/nvl Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. "Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan diikuti persetujuan peserta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan RUU IKN secara resmi mulai dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 tepatnya pada tanggal 7 Desember 2021 dengan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Pengesahan ruu ikn Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, Doli mengatakan dalam pembicaraan tingkat I pada rapat kerja bersama pemerintah pengesahan ruu ikn 18 Januari 2022, telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama 'Nusantara'.

"Yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara," papar Doli saat membacakan laporan Pansus IKN terhadap RUU IKN. Politisi Partai Golkar itu menambahkan, dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I tersebut, delapan fraksi serta Komite I DPD RI menyatakan menerima hasil pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Ke-delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Sementara itu, Fraksi PKS, tambah Doli, menolak hasil pembahasan mengenai RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusannya pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Terakhir, Doli berharap dengan disetujuinya RUU IKN menjadi UU dapat memastikan berkembangnya episentrum atau magnet-magnet baru pertumbuhan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Pengesahan ruu ikn (NKRI).

"Guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," tutupnya. (bia/sf) BERITA • Berita Paripurna • Berita Pimpinan • Berita Ketua • Berita Wakil Ketua Korpolkam • Berita Wakil Ketua Korekku • Berita Wakil Ketua Korkesra • Berita Wakil Ketua Korinbang • Berita Badan Musyawarah • Berita Komisi • Berita Badan Legislasi • Berita Badan Anggaran • Berita B.U.R.T • Berita B.K.S.A.P • Berita B.A.K.N • Berita Mahkamah Kehormatan Dewan • Berita Panitia Khusus • Berita Reformasi Birokrasi • Berita Open Parliament • Berita Lain-Lain
Yogyakarta: Pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang oleh DPR dinilai menjadi langkah hukum progresif.

Anggapan sejumlah LSM serta Fraksi PKS soal pengesahan UU IKN yang terburu-buru kurang tepat. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Subardi, mengatakan, UU IKN mencerminkan karakter teori hukum progresif, seperti yang dicetuskan Profesor Satjipto Rahardjo, seorang filsuf hukum dari Universitas Diponegoro.

Menurutnya, teori hukum progresif menekankan pada aspek substansi dan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga UU IKN dibutuhkan cepat agar pembangunan bisa segera dilakukan. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? • Happy • Inspire • Confuse • Sad "Karakter Hukum Progresif menghendaki pembaharuan hukum yang cepat dan tentunya untuk kemanfaatan.

Ini seperti gerakan pembebasan agar UU IKN tidak terjebak pada tarik ulur kepentingan yang justru menghambat," kata Subardi, Rabu, 19 Januari 2022. Dari sekian banyak argumentasi mengapa UU IKN dianggap terburu-buru, Subardi tidak setuju jika selama pembahasan dinilai menutup ruang konsultasi publik. Baca juga: Sungai Rejoso Meluap, Ribuan Rumah di Pasuruan Kebanjiran Pansus, kata dia, beberapa kali menggelar rapat dengar pengesahan ruu ikn umum, konsultasi publik di tiga universitas, hingga melibatkan pakar pakar tata ruang, pakar keuangan, dan pakar hukum tata negara.

Pansus juga mengunjungi lokasi IKN baru dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat. "Pembentuan UU IKN sudah aspiratif dan partisipatif. Bisa dilihat dari rapat-rapat yang dilakukan, termasuk saat audiensi dengan 15 LSM se-Kalimantan Timur," kata Ketua DPW NasDem DIY ini. Subardi berpendapat UU IKN menjadi dasar hukum untuk membangun peradaban baru.

Aturan ini akan menjadi tonggak pembangunan nusantara yang berkeadilan, pembangunan yang berasaskan sila pengesahan ruu ikn Pancasila. "UU sudah disahkan, mari kita melihat lagi semangat perpindahan Ibu Kota yang sudah digagas sejak era Bung Karno pada dekade 1950-an. Ada semangat peradaban baru, semangat agar pembangunan lebih merata, semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Usai pengesahan UU IKN, ia menambahkan, sejumlah proyeksi besar harus disiapkan pemerintah. Di antaranya pada Pasal 8 UU IKN bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara, yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.
Suasana saat pengesahan RUU IKN menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

Foto: RES Dalam kurun waktu 40 hari kerja, DPR dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU IKN menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022) kemarin. Sejumlah kalangan menilai pembahasan dan pengesahan UU IKN tidak lazim, terkesan tertutup, dan terburu-buru, sehingga mengabaikan prosedur pembentukan peraturan. “Ada pembahasan RUU secara normal. Tapi ini (pengesahan RUU IKN menjadi UU, red) cara yang tidak normal.

Membuat UU yang cepat ini tidak lazim,” ujar Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan saat berbincang dengan Hukumonline, Kamis (20/1/2022) kemarin. Dia mengaku sedih dengan pola-pola kerja legislasi DPR dan pemerintah yang terkesan tidak taat tata cara pembentukan peraturan seperti diatur UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dia khawatir dengan cepatnya pembahasan sebuah RUU menjadi UU bisa berujung cacat formil maupun materilnya.

Akibatnya membuka peluang diajukan uji materil dan/atau formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mensinyalir akibat terburu-burunya pembahasan pengesahan ruu ikn pengesahan RUU IKN menjadi UU banyak hal pengesahan ruu ikn tidak diatur secara detail dan rinci dalam UU tersebut.

Akibatnya, melimpahkan perumusan norma secara detail dan rinci dalam aturan turunannya. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi ranah eksekutif. Padahal, seharusnya norma-norma itu masuk substansi UU. Presiden Institut Otonomi Daerah (i-Otda) itu berpendapat pembahasan RUU IKN menjadi UU seolah secepat kilat. Pembahasan tidak memberi ruang publik memberi masukan. Tak hanya itu, terdapat pula materi yang belum dibahas secara tripatrit yakni soal rencana induk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 draf UU IKN.

“Itu kita kritik serius. Belum lagi ini minim keterlibatan publik,” tegasnya. (Baca Juga: Pengaturan Sistem Otorita dalam UU IKN Dinilai Langgar Konstitusi) Dalam kurun dua tahun ke depan, tepatnya pada 2024 bakal dimulai pemindahan ibu kota negara tahap pertama ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim). Dia tak habis pikir dengan kekeuh-nya pemerintah dan DPR membuat aturan tanpa melihat kemampuan keuangan dan sumber daya lain yang dimiliki saat ini.

“Jadi dua tahun ke depan mau dipindah. Lalu mau apa, uang tidak ada, bisa bikin istana? Ini kan cerita Bandung Bondowoso (cerita membangun candi Roro Jonggrang dalam semalam, red),” sindirnya.Jakarta, IDN Times - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengakui proses pengesahan RUU IKN menjadi pengesahan ruu ikn tergolong kilat. Dari awal pemerintah menyerahkan surat perintah presiden (surpres) pada 29 September 2021 hingga disahkan pada 18 Januari 2022, praktis hanya 108 hari untuk membahas undang-undang yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Menurut Doli, 108 hari adalah tenggat waktu yang cukup untuk membahas RUU IKN tersebut. Ia mengatakan, sebelum disahkan anggota Pansus sudah mendengar pengesahan ruu ikn dari warga lokal di Kalimantan Timur. "Kami menerima sekitar 31 ahli dari beragam latar belakang. Yang kami undang menyampaikan aspirasi menerima (rencana pemindahan ibu kota negara) dan yang tidak menerima. Semua masukan dari mereka kami catat," ungkap Doli ketika berbicara di program Indonesia's Lawyer Club dan dikutip dari akun YouTube, Senin (24/1/2022).

"Lalu, masyarakat mulai mengirim surat ke kami (perihal RUU IKN). Ada yang datang jam 22:00, kami terima, yang mengatas namakan hak ulayat. Yang datang bukan hanya dari Kaltim, tetapi Kalimantan di wilayah lain juga ada.

Perwakilan Suku Dayak itu kami terima juga. Jadi, kami berusaha mendengarkan semua pihak secara politik agar syarat formil (pembentukan undang-undang) bisa dipenuhi," tutur dia lagi.

Selain itu, konsultasi publik di beberapa kampus pun pernah digelar. Berdasarkan perwakilan yang hadir dalam konsultasi publik di Universitas Mulawarman dua pekan lalu, Doli mengklaim warga lokal setuju bila ibu kota dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah daerah pun, kata politikus dari Partai Golkar ini, ikut diajak berdiskusi.

pengesahan ruu ikn

Di sisi lain, Doli mengakui ada beberapa catatan dari konsultasi publik itu. Salah satunya agar saat pemindahan ibu kota, turut melibatkan putra daerah. Jangan sampai nasibnya seperti ketika membangun Jakarta dulu.

pengesahan ruu ikn

"Dan ini saya sampaikan ke pemerintah agar tidak mengulang suku asli Betawi yang terpinggirkan saat pembangunan Jakarta," katanya.

Doli juga menyebut poin penting yang menyebabkan UU IKN dikebut pengesahannya terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo pengesahan ruu ikn tiga negara, yakni Italia, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA). Apa yang terjadi saat kunker itu? Presiden Jokowi bertemu dengan pengusaha dan investor Uni Emirat Arab, di Dubai.

(dok. Biro Pers Kepresidenan) Doli menjelaskan, Pansus mewanti-wanti agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka, skema lain yang memungkinkan yakni harus mencari sumber pendanaan lain.

Salah satunya investasi asing. Hal itu terjadi ketika Presiden Joko "Jokowi" Widodo melakukan kunjungan kerja ke tiga negara yakni Italia, Inggris, dan UEA pada periode akhir Oktober 2021 hingga awal November 2021.

pengesahan ruu ikn

"Kami sempat memperoleh informasi ketika itu sudah ada komunikasi awal terkait skema alternatif pembiayaan di luar APBN itu (pemindahan ibu kota negara). Kemungkinan akan ada kerja sama dengan pihak swasta, lalu mengundang investor asing hingga penerimaan dari lembaga internasional," kata Doli. Dalam forum itu, Doli mengklaim, sejumlah calon investor asing yang ditemui Jokowi tertarik untuk membenamkan duitnya di IKN Nusantara.

"Tetapi, yang sering banyak menjadi pertanyaan adalah kepastian hukum. Oke, kalau Indonesia mau melakukan pembangunan, apa landasan hukumnya," tutur dia menirukan pertanyaan dari para calon investor asing tersebut.

Maka dari itu, pemerintah langsung ngebut memastikan landasan hukum sudah tersedia. Sehingga, bisa memberikan kepercayaan bagi calon investor bahwa proyek pembangunan ibu kota tidak terhenti di tengah jalan karena terjadi pergantian presiden di Indonesia.

Baca Juga: PKS: Jangan Sampai Muncul Utang Baru Gara-gara Ibu Kota Pindah Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks • Kronologi Bus Angkutan Mudik Terguling di Tol Cikampek • Libur Lebaran Usai, Jakarta Kembali Terapkan Ganjil Genap Hari Ini • Viral Rombongan Pesepatu Roda Salip Motor dan Mobil di Jalan Raya Gatsu Sementara, ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik tajam rencana pemerintah yang tetap ngotot ingin memindahkan ibu kota di tengah situasi darurat COVID-19.

Sebab, seharusnya anggaran yang ada saat ini diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan usai dihajar pandemik. Apalagi, belakangan Faisal mendengar bahwa untuk periode awal, pembangunan IKN di Kabupaten PPU bakal mengambil pengesahan ruu ikn duit dari APBN. "Rasanya tidak elok memulai pembangunan ibu kota di tengah situasi darurat. Prioritasnya kan seharusnya menyelamatkan rakyat dulu, menyelamatkan anak-anak kita yang mundur pengesahan ruu ikn belajarnya, hingga menyelamatkan pengangguran yang terdampak akibat COVID-19," ungkap Faisal di forum yang sama.

Ia mengungkapkan, Jokowi pernah sesumbar bahwa pemindahan IKN ke Kabupaten PPU tidak akan menggunakan dana dari APBN. Rupanya, hal itu lantaran dipicu bisikan dari orang dekat Presiden bahwa ada calon investor asing yang bakal membenamkan duitnya dalam nominal sangat besar yakni US$100 miliar. "Saya dengar cerita ini dari seorang Wakil Menteri.

Calon investor asing itu ingin berinvestasi senilai US$100 miliar untuk proyek IKN. Tapi, ada syaratnya, pemerintah harus mampu menghadirkan 5 juta penduduk di IKN dalam 10 tahun," kata dia tanpa menyebut siapa Wakil Menteri yang dimaksud. Ketika mengajukan investasi itu, calon investor, tutur Faisal, sudah berhitung, bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari kehadiran 5 juta penduduk.

"Mereka kan akan menghitung berapa banyak proyek perumahan yang bisa dibangun, lalu proyek perkantoran berapa, listrik, kendaraan umum hingga jalan. Sudah pasti mereka untung," ujarnya lagi. Maka, kini, kata Faisal, pemerintah sedang kebingungan mencari sumber pendanaan untuk membangun IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut, pada tahap pengesahan ruu ikn akan digunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp178 triliun. IKN tak bisa dimasukan ke dalam slot baru APBN, lantaran anggaran untuk tahun 2022 sudah diketok di DPR.

"Dana PEN itu kan semula diperuntukkan bagi rakyat dan pemulihan UMKM.

pengesahan ruu ikn

Jadi, rakyat secara langsung dikorbankan demi pembangunan fisik yang sebenarnya bisa ditunda," kata dia. Ia menambahkan, kemungkinan pandemik berlangsung lebih panjang dibandingkan perkiraan semula. Sehingga, ke depan butuh dana lebih besar. "Tapi, dananya malah mau digunakan untuk bangun ibu kota baru. Omong kosong lah kalau peningkatan ekonomi ini bisa didapat dari pembangunan ibu kota baru. Tidak ada teorinya itu," tegas Faisal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

(IDN Times/Ridwan Pengesahan ruu ikn Pitoko) Pernyataan Faisal bahwa pemerintah bakal mengambil dana PEN 2022 untuk pembangunan IKN bukan isapan jempol belaka. Hal itu pernah disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani ketika mengadakan rapat dengan Komisi XI DPR pada 19 Januari 2022 lalu.

Dia menjelaskan, tahap awal pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024, salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi. Sri ingin menggunakan dana dari program PEN untuk melaksanakan pembangunan itu pada 2022.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa dieksekusi pada 2022 maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun ini," ujar Sri di gedung parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Angka Rp178 triliun merujuk kepada pos anggaran program penguatan ekonomi yang menjadi bagian dari PEN. Selain itu, terdapat pula program penanganan kesehatan pengesahan ruu ikn perlindungan sosial, dengan total pagu anggaran PEN 2022 senilai Rp455,62 triliun. Sri menilai bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran PEN. Bahkan, ia menyebut, pemanfaatan untuk pembangunan IKN memungkinkan karena belum terdapat perincian apapun dari alokasi dana program penguatan ekonomi PEN 2022.

Baca Juga: 4 Nama yang Digadang Jadi Calon Kepala Otorita IKN, Siapa Terkaya? Berita Terpopuler • Hamas Mulai Bangkit, Menkeu Israel: Ini Semua Kesalahan Netanyahu • 10 Potret Liburan Ayu Ting Ting dan Keluarga ke Jogja, Ayah Rozak Hits • 10 Fakta Elon Musk, Orang Terkaya di Dunia yang Baru Membeli Twitter • 10 Momen Nagita Slavina Masak Makan Malam buat Teman-teman Artisnya • [LINIMASA-5] Perkembangan Terkini Vaksinasi COVID-19 Indonesia • 10 Potret Menawan Arlova, Pengesahan ruu ikn Bungsu Andre Taulany, Beranjak Remaja • Libur Lebaran Usai, Jakarta Kembali Terapkan Ganjil Genap Hari Ini • BMKG: Waspada, Suhu Panas Terik Terjadi hingga Pertengahan Mei • 10 Potret Baby Ameena dalam Berbagai Ekspresi, Gemasnya Kebangetan
Suara.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang sempat diwarnai interupsi.

Namun Ketua DPR RI Puan Maharani tetap melanjutkan mengetok palu sebanyak satu kali, hingga akhirnya menanyakan kembali persetujuan seluruh Dewan. Adapun Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurni sudah lebih dulu menyampaikan hasil laporan pembahasan di dalam rapat paripurna, sebelum Puan meminta persetujuan Dewan.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menajdi undang-undang?" tanya Puan "Interupsi bu ketua," pinta seorang anggota di rapat paripurna. Baca Juga: Wanti-wanti DPR Ke Pemerintah Soal IKN Baru: Jangan Terlalu Bebani APBN Mendengar permintaan interupsi, Puan sempat terlihat menahan untuk mengetuk palu.

pengesahan ruu ikn

Ia terlihat melihat ke arah meja, namun beberapa saat palu ia ketukan sebanyak satu kali. Berbarengan dengan itu, permintaan interupsi terdengar kembali di ruang paripurna. "Interupsi bu ketua." Menanggapi hal itu, Puan menegaskan bahwa interupsi dilakukan nanti.

"Iya nanti interupsi setelah ini ya bapak-bapak. Karena ada sembilan fraksi, satu yang tidak setuju. Artinya bisa kita sepakati bahwa delapan fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Setuju ya?" tanya Puan dijawab setuju Dewan. Puan kemudian kembali menanyakan persetujuan Dewan terkait pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.

Baca Juga: Tiga Masukan Jaringan Perempuan Setelah DPR Sahkan RUU TPKS Menjadi RUU Inisiatif "Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dean, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang?" tanya Puan. "Setuju," jawab anggota. "Terima kasih," ucap Puan. Pertanyaan persetujuan juga kembali ditanyakan Puan usai perwakilan pemerintah, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaina pandangan akhir.

Diketahui, Pansus RUU Ibu Kota Negara menyepakati membawa rancangan undang-undang tersebut ke dalam rapat paripurna Selasa (18/1) untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil usai DPR bersama pemerintah dan DPD RI melakukan rapat maraton sejak Senin pagi sampai Selasa dini hari.

Adapun keputusan membawa RUU IKN pada pengambilan keputusan tingkat II itu dilakukan pukul 03.11 WIB. Sementara rapat pansus dimulai sejak pukul 00.20 WIB. Sebelumnya RUU IKN sudah disepakati bersama dalam pengambilan keputusan tingkat I. Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia mengatakan sebelum pengambilan keputusan, Pansus telah lebih dulu mendengarkan seluruh pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi.

Kemudian dari DPD RI dan dari pemerintah. Hasilnya, mayoritas menyetujui RUU tentang Ibu Kota Negara dengan memberi catatan kritis. Sementara ada satu fraksi yang menolak tegas, yakni PKS. Anggota Fraksi PKS Suryasi Jaya Purnama yang membacakan pandangan fraksi menyampaikan alasan PKS menolak ialah lantaran masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum diakomodir di dalam RUU IKN. "Maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Suryadi, Selasa (18/1/2022).

Namun lantaran mayoritas menyetujui, maka Ketua Pansus RUU IKN Doli lanjut menanyakan persetujuan untuk pengesahan ruu ikn RUU IKN kepada pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

"Tentu ada yang mayoritas menyetujui maka saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua, apakah rancangan undang-undang ini, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pemilihan tingkat II, apakah kita bisa setujui?" tanya Doli.
JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan RUU itu disepakati dalam pengesahan ruu ikn paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022). Dengan diresmikannya UU ini, rencana pemindahan ibu kota negara "Nusantara" dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata. Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Pengesahan ruu ikn Kompas.com menerima draf RUU IKN yang dikonfirmasi oleh anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya, sebagai draf yang diresmikan menjadi UU.

Salah satu yang diatur dalam draf tersebut ialah perihal kedudukan dan kekhususan, serta pengesahan ruu ikn, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan IKN. Pasal 5 UU itu menyebutkan bahwa IKN Nusantara berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

"Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang ini," bunyi Pasal 5 Ayat (2) UU IKN.

Baca juga: Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota Kemudian, Pasal 8 UU itu menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.

Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. "Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN. Berita Terkait Pengesahan ruu ikn Tunjuk Hamdam Pongrowa Jadi Plt Bupati Penajam Paser Utara KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru Berita Terkait Kemendagri Tunjuk Hamdam Pongrowa Jadi Plt Bupati Penajam Paser Utara KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/20405141/kapolri-ingin-jajarannya-punya-kemampuan-sebagai-auditor-minta-bpk-buat https://asset.kompas.com/crops/CGmmPOignp9hz0l0MlJDPjl6U1Q=/0x0:0x0/195x98/data/photo/2022/01/18/61e6c013850a5.jpg

Pengesahan UU IKN Dinilai Terburu-buru, Ini Jawaban DPR!




2022 www.videocon.com