Pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

Hak Asasi Manusia di Indonesia – Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, karena HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, agama, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Di dunia ini kita tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama orang lain yang disebut masyarakat. Setiap orang/individu dalam masyarakat memiliki hak asasi, yaitu hak dasar anugerah Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam hidup sebagai individu, warga masyarakat bangsa dan negara.

Hak ini tidak dapat dihapuskan, diabagaikan atay dilanggar oleh siapapun dan kita lebih mempedulikan lingkungan, sosial, tanggung jawab, lebih bertoleransi, maupun cinta damai. Hak Asasi Manusia di Indonesia a. Pencantuman, penghormatan, dan penjaminan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) di dalam Pembukaan ataupun Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945, pengakuan dan penghormatan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia sebetulnya sudah ada, hanya saja berbeda-beda penekanannya.

Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut. “…kemerdekaan adalah hak segala bangsa…” Rincian tentang macam Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 terdapat dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia beserta pasal-pasal tambahannya (Pasal 28A sampai dengan 28J).

Jadi, ada perubahan letak dan penambahan pasal ketentuan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dari sebelum dan sesudah diamandemen. Misalnya, Pasal 30 ayat (1) berbunyi: “Tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” yang semula tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) diletakkan dan ditambah pada Pasal 27 ayat (3) (Semula Pasal 27 ini hanya ada 2 ayat.

Sebaliknya, Pasal 30 ayat (1) diganti dengan ketentuan mengenai pertahanan dan kemanan negara dengan bunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan kemanan negara.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM dan menjadi acuan utama. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia pada 13 November 1998. Dalam konsideran ketetapan MPR tersebut, dimuat beberapa pertimbangan yang penting yakni: • Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuat, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

• Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. • Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar, yaitu hak asasi manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia.

2. Disahkannya Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999 Ketetapan MPR dan UUD 1945 dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Hak-hak asai manusia dirinci dalam undnag-undang ini meliputi hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak wanita, hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, dan hak anak. Baca: Pasal Lengkap Tentang HAM (Pasal 28A sampai Pasal 28J) Di samping peraturan-peraturan khusus tersebut, ada pula peraturan-peraturna penunjang pelaksanaan HAM di Indonesia.

Misalnya, Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Beberapa nelayan yang menggunakan perahu berhasil ditangkap oleh gabungan aparat keamanan (TNI dan Polri) di tengah laut. Mereka sengaja akan menyelun … dupkan bahan bakar minyak ke negara tetangga. Contoh kasus tersebut merupakan bentuk. A. Gangguan keamanan laut B. Kejahatan lintas negara C. Ancaman terorisme D. Gerakan separatis 26. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1) Pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. 2) Pemerintah daerah hanya … bagian dari pelaksana penyelenggara pemerintahan pusat.

3) Pemerintah daerah leluasa dalam melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkannya. 4) Pembangunan lebih merata ke pelosok daerah. 5) Pendapatan daerah disetor ke pusat hingga 80%. Jawaban yang tepat dari hubungan pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun pusat dengan pemerintah daerah pada masa Orde baru adalah​ Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya.

Maka pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun jika anak-anak yan … g sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran.

Ia akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari…. a. trial and error learning, b. Imitation dan modeling. c. identification d. Jawaban a, b dan c salah Suruh analisis, PT Intan Pariwara didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pelajaran … mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri, dan buku-buku umum, seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya.Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Intan Pariwara tidak lepas dari visi dan misinya.

Visi PT Intan Pariwara adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Misi PT Intan Pariwara adalah menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga terjangkau. PT Intan Pariwara juga memiliki kredo atau slogan ”Mari Bersama Intan Pariwara Mencerdaskan Bangsa”. Di dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Pariwara dipimpin oleh seorang Direktur. Direktur membawahi Manajer.

Di dalam struktur organisasi terdapat tiga macam unsur bisnis yaitu bisnis support, bisnis akselerasi dan bisnis operasional. Yang terlibat pada bisnis operasional antara lain nasional sales manajer, regional manajer, sales manajer, pimpinan perwakilan, staf finance, koordinator pos, staf gudang dan kepala seksi jenjang TK hingga SMA. Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain bagian finance, pembukuan, pajak dan IT. Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain bagian HRD, General Affair dan PR.

Analisislah lingkungan umum dan lingkungan khusus dari organisasi atau perusahaan tersebut di atas!
Sejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejak lama. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalam negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan masyarakat, sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksanaan hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk ke dalam persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan hukum.

Dalam negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila artinya dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan kaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warna dan arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu pola hidup bermasyarkat sesuai dengan hukum dan Pancasila.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk individu dan mahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan keselarasan hubungan: • Antara manusia dengan penciptanya. • Antara manusia dengan manusia.

• Antara manusia dengan masyarakat dan negara. • Antara manusia dengan lingkungannya. • Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.

Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945 haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945 dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya.

Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagai staatsfundamental norm Indonesia. Thomas Hobbes mengatakan bahwa “setiap bangsa cenderung mempertahankan kehidupannya, sehinggga semua kegiatan manusia dan masyarakat manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bangsa”. Pandangannya ini sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan berperan aktif dalam kancah internasional baik di pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun maupun di luar forum PBB.

Peran Indonesia dalam perjuangan hak asasi internasional sejalan dengan tekad bangsa Inodnesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif dalam usaha menegakkan penghormatan hak-hak asasi manusia di forum internasional sesuai dengan prinsip-prinsip PBB.

Salah satu peran aktif di Indonesia yang penting, setelah diterimanya Universal Declaration of Human Rights oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1948, adalah diselengarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataan sikap negara-negara peserta bertekad untuk menjunjung tinggi: • Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB • Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua Negara • Pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua bangsa besar dan kecil • Tidak akan melakukan intervensi dan mempengaruhi urusan dalam negari lain • Penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB • Menghindarkan diri dari penggunaan cara pertahanan kolektif untuk kepentingan tertentu dari sikap kekuatan besar dan menghindarkan diri dari tindak melakukan tekanan terhadap negara lain • Menahan diri dari tindakan-tindakan atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap Negara • Menyelesaikan segala sengketa internasional dengan cara damai seperti negoisasi, konsiliasi, arbitrase atau pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB • Menjunjung tinggi kepentingan timbal balik dan kerjasama internasional.

• Menghormati prinsip keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The Universal Declaration of Human Rights 1948).

Dalam konterks Pembukaan UUD tahun 1945 dapat dililhat bahwa bersirinya Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan untuk menegakkan HAM Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pembukaan UUD tahun 1945 dengan jelas mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dari penindasan penjajah “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkan pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia tekad melepaskan diri dari penjajahan itu akan diisi dengan upaya-upaya mempertahankan eksistensi bangsa dengan: • Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melilndungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal ini berarti Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk dalam merumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi HAM. Karena Pancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki berbagai macam corak budaya. Dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada dan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa.

Kebudayaan bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang terdiri dari kebudayaan tradisional yang telah hidup berabad-abad, maupun kebudayaan yang sudah modern pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun telah berakulturasi dengan kebudayaan lain. Selain itu, Pancasila juga mempunyai nilai historis yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dengan pengorbanan baik harta maupun jiwa sejak berdirinya Budi Utomo pada permulaan abad XX (tahun 1908)yang diikuti dengnan berbagai peristiwa sejarah dalam upaya melepaskan diri dari belunggu penjajahan.

Perjuangan yang memperlihatkan dinamika bangsa yang memberikan khas corak yang khas bagi Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang ingin kemerdekaan dan kemandirian. Maka Pancasila harus dipegang teguh sebagai prinsip utama. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Dilihat dari pilihan yang telah ditetapkan bersama terutama dari Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Father) yang bercita-cita terbentuknya negara hukum yang demokratik, maka jiwa atau roh negara hukum demokratik tersebut ada sejauh mana hak asasi itu dijalani dan dihormati.

Apabila dilihat UUD sebelum diamandemen, hak asasi tidak tercantum dalam suatu piagam yang terpisah melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan diumumkan secara singkat.

Karena situasi yang mendesak pada pendudukan Jepang tidak ada waktu untuk membicarakan HAM lebih dalam. Lagipula, waktu UUD 1945 dibuat Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB belum lahir, HAM diatur di Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Batang Tubuh yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34.

Dari kajian pasal-pasal tersebut dikemukakan: • HAM itu meliputi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial.

HAM/ warganegara yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2). Yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1) dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam pasal 30 tidak termasuk dalam HAM yang klasik maupun yang sosial.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

Dengan demikian HAM yang timbul karena hukum (legal rights). • HAM yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk tidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan kemerdekaan.

Contohnya bunyi pasal 28 dan pasal 29 ayat (2). • HAM yang berkenaan dengan warga negara Indonesia dengan tegas dikatakan “tidak”. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1).

• Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang (pendidikan dan kebutuhan hidup) • Belum/tidak adanya hukum atau peraturan positif aplikasi dalam kehidupan bernegara. HAM di Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan Deklarasi HAM PBB 1948.

Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan barang asing terbukti dengan terjadinya perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang periode pertama BPUPKI terbagai dua yaitu, pertama berlangsung dari tanggal 19 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.

Sidang periode kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang I BPUPKI mendengar pidato Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta terlihat perbedaan pandangan mereka mengenai konsep-konsep “kebebasan” seperti di negara Barat. Di lain pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak dicantumkan dalam UUD, hak-hak masyarakat tidak akan ada artinya dihadapan negara. Kemudian masih pada masa sidang II, terjadi perdebatan langsung antara para tokoh tersebut.

Dalam rancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas pada waktu itu Muhammad Hatta tidak menemukan pasal tentang HAM dan kebebasan, karena itu beliau angkat bicara,” Saya menginginkan pasal-pasal yang mengakui HAM”.

Namun Soepomo menapik Muhammad Hatta, pasal-pasal tersebut tidak perlu ada karena hanya akan memberikan peluang kepada paham individualisme, perseorangan, padahal kita ingin kekeluargaan, katanya. Dalam perdebatan ini, Soepomo didukung oleh Soekarno sedangkan Muhammad Hatta didukung oleh Muhammad Yamin. Akhirnya para pendiri Republik Indonesia dengan jiwa besar setuju untuk kompromi.

Maka lahirlah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 1945. Proses perumusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sejak awal pendekatan musyawarah mufakat sudah muncul sebagai fakta-fakta sejarah yang menyangkut proses penyusunan pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun 28 UUD tahun 1945 diungkapkan oleh Muhammad Yamin.

Di Indonesia HAM telah mendapat tempat dan diatur di dalam: • UUD tahun 1945 • Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM • Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM • Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM • Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No.

48 tahun 1993 tanggal 26 Mei 1993 • Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 19998 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 • Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.

7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. • Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.

68 tahun 1998. • Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam secara Tidak Manusiawi dalam Merendahkan Martabat Manusia Lainnya tahun 1984 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tanggal 24 September 1998. • Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 tanggal 25 Mei 1999. Dalam Pancasila • Ketuhanan Yang Maha Esa Kesadaran masyarakat Indonesia akan perbedaan agama yang terdapat dalam kesehariannya dikembangkan dengan adanya toleransi antar umat beragama dan juga hormat menghormati antara pemeluk agama aliran kepercayaan yang berbeda-beda.

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dengan sila ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajat yang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan dan jenis kelamin. • Persatuan Indonesia Dalam sila ini manusia menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam sila ini manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tampak jelas dari sistem perwakilan rakyat. • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila ini maka mansuia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Di dalam pembukanya yaitu mulai dari alinea I sampai alinea IV semuanya mengatur tentang HAM, sedangkan dalam Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur dalam pasal: • Dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa negara kita adalah negara yang demokratik negara yang tidak mengakui absolutisme yaitu bersifat sewenang-wenang oleh sebab itu ketentuan ini mengakui hak manusia.

• Dalam pasal 27 ayat (1) yaitu pasal yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pasal ini menentukan persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan, persamaan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. • Pasal 28 yaitu yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

HAM dalam peraturan perundang-undangan yaitu: • Dalam KUHP yaitu hak manusia tercantum dengan dianutnya asas legalitas. • Dalam BW yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) anak yang di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya. • UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman • UU No. 8 tahun 1981 yaitu KUHAP yang mengatur tentang perlindungan HAM misalnya bantuan hukum, ganti ruhi maupun rehabilitasi. • UU No 9 tahun 1986 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, di dalam undang-undang ini pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi juga terdapat pengaturan dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa PTUN adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN (Tata Usaha Negara).

• UU No 39 tahun 1999 tentang HAM • UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM. Menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII tahun 1998, Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah hak dasar pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Melansir jurnal Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun Retno Kusniati, gagasan mengenai HAM bersumber dari teori hak kodrati ( natural rights theory ) yang dipelopori Thomas Aquinas.

Menurutnya semua manusia dianugerahi hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENT Konten Terkait • Label K7_Perjuangan Hak-hak Pekerja Sesuai Pemikiran Marxis • Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia Sebuah Tantangan dan Kritis Kebangsaan Indonesia Maju • Mudik dan Hak Asasi Manusia • Manusia di Persimpangan Pematang • Hak Istimewa (Privilege) • Kepemimpinan Siti Walidah dalam Memperjuangkan Pendidikan Islam dan Hak Asasi Perempuan Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang ada pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang tidak dapat direbut dan diambil hak nya dan wajib di hargai,di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap individu demi suatu kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia,dan kita sebagai warga negara yang baik tentunya haruslah saling menghormati dan menghargai satu sama lain dengan tidak membedakan ras,suku,agama,golongan, jabatan maupun status sosial individu.sehingga negara indonesia wajib memberi perlidungan hak asasi manusia pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun setiap warga negara nya,dan demikian  negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada ketentuan hukum.

hukumlah yang berdaulat dan negara adalah merupakan subjek sebuah hukum, dalam arti rechtstaat,karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jikalau ada yang bersalah dapat dituntut di pengadilan karena melanggar hukum. Â hak asasi seseorang dapat dibagi berbagai aspek kehidupan dan dijelaskan sebagai berikut: - Hak atas pribadi (personal right), mencakup atas kebebasan ber pendapat, kebebasan memeluk suatu agama dan kepercayaan nya dan lain lain.

- Hak asasi hukum (right of legal equality)yaitu hak untuk mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam hukum dan pemerintahan,serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan,misalnya peraturan suatu penangkapan,penggerebekkan ,penggeledahan,dan lain lain nya. - Hak asasi sosial dan kebudayan (social and culture right), seperti hak untuk bebas memilih pendidikan,kebudayaan dan lain lain nya.

- Hak asasi ekonomi (property right), yaitu hak untuk memiliki suatu barangmembeli dan menjualnya,serta memanfaatkannya dan sebagainya. - Hak asasi politik (political right),adalah hak untuk ikut andil dalam pemerintahan,hak untuk memilih dan untuk di pilih dalam sebuah pemilu,dan lain lain nya.

Penegakan HAM di Indonesia Di negara indonesia mempunyai  lembaga-lembaga negara seperti yang di khususkan  untuk melidungi hak asasi manusia seseorang,seperti Komisi perlindungan hak asasi manusia, Komisi perlindungan perempuan, Komisi perlindungan anak, Komisi perlindungan saksi dan korban.

selain dari itu,pemerintah mulai menegakkan reformasi hukum,dan dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia seperti UUD No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UUD No.26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia membuat warga negara Indonesia terlindungi hak asasi nya.

namun dengan kemajuan tersebut,tetap masih terdapat kekurangan yang harus di perbaiki pemerintah Indonesia,kekurangan nya yaitu  banyak terdapat pada proses implementasi,banyak peraturan yang tidak di implementasi kan dengan tepat oleh penegak hukum indonesia dan lembaga yang telah dibuat untuk demi melindungi hak asasi manusia seseorang di fungsikan dengan baik dan benar,agar lembaga-lembaga tersebut tidak di buat cuma-cuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem lembaga negara semata,akan tetapi berfungsi untuk kepentingan rakyat negara indonesia.

Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dengan deklarasi PBB (universal declaration of human rights) pada tanggal 10 Desember 1948,Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia sudah tampak dalam pembukaan undang undang dasar tahun 1945. Pada alinea pertama yang berbunyi "Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa", alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan,Pada alinea kedua yang berbunyi"mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur",alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi.

Pada alinea ketiga berbunyi "Atas berkat rahmat Allah yang maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas",alinea ini menunjukkan pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah tuhan yang maha kuasa,dan alinea keempat yang berbunyi," melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia",alinea ini menunjukkan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM tanpa kita sadari sudah terjadi pada kehidupan pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun sehari hari,namun kita menganggap itu hal yang biasa saja tanpa memikirkan yang lain,pelanggaran HAM yang sering terjadi lingkungan bermasyarakat adalah penganiayaan,pemukulan,pencemaran nama baik,menghalangi orang untuk bebas berpendapat,dan lebih parah nya sampai menghilangkan nyawa seseorang,dari yang sudah disebutkan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penegakan HAM di kehidupan kita masih belum berjalan dengan baik sehingga pelanggaran pelanggaran tersebut masih bisa dilakukan oleh semua orang tanpa sadar bahwa yang dilakukan nya tersebut perbuatan yang sangat salah di mata hukum,jadi kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menghargai dan menjunjung tinggi HAM yang ada di indonesia agar dapat berjalan dengan baik dan para penegak hukum harus lebih giat lagi untuk menghimbau warga nya untuk tidak melanggar HAM yang ada di indonesia.

Macam macam contoh pelanggaran HAM di indonesia,seperti berikut: - Terjadi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998.di kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas karena ditembakmahkamah militer yang menyidang kasus ini sudah memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara dan sembilan orang terdakwa lain nya divonis penjara 3 sampai 6 tahun.

- Pelanggaran HAM yang berat lainnya yaitu penculikan terhadap aktivis pada tahun 1997 dan 1998.di kasus ini, 23 aktivis dinyatakan hilang dengan rinci 9 orang di antaranya telah dibebaskan, dan 13 lain nya belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
noneKata hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.

Di negeri ini, HAM tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan ada proses atau sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Pada dasarnya, apa yang dimaksud dengan HAM? HAM merupakan suatu hak mendasar yang melekat pada manusia sebagai individu yang dimiliki sejak lahir. Hak tersebut melekat pada diri manusia sampai akhir hayatnya. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia - Pixabay Tentunya, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak dasar sebagai warga negara dimana harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia.

Di Indonesia, keberadaan HAM telah diatur oleh undang-undang dan ditangani khusus oleh organisasi tertentu yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan nama Komnas HAM.

Jika dilihat dari sejarah perkembangan HAM di Indonesia, sejarah perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

Adapun untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Daftar isi • Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Sebelum Kemerdekaan • Budi Oetomo • Sarekat Islam • Indische Partij • Perhimpunan Indonesia • Partai Nasional Indonesia • Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Sesudah Kemerdekaan • Periode Tahun 1945 – 1950 • Bidang Sipil dan Politik • Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya • Periode Tahun 1950 – 1959 • Periode Tahun 1959 – 1966 • Periode Tahun 1966 – 1998 • Periode 1998 – hingga sekarang Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Sebelum Kemerdekaan Masa sebelum kemerdekaan merupakan periode sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada tahun antara 1908 hingga 1945.

Pada masa periode tersebut (1908 – 1945) merupakan masa lahirnya organisasi pergerakan nasional dimana pada masa itu, Indonesia masih dalam penjajahan. Pada masa penjajahan, banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Oleh karenanya, banyak tokoh-tokoh nasional yang mendirikan organisasi pergerakan nasional dengan tujuan bebas dari penjajahan dan menuju Indonesia merdeka.

Adapun organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada masa sebelum kemerdekaan tahun 1908 – 1945 adalah sebagai berikut. • Budi Oetomo Organisasi Budi Oetomo merupakan organisasi nasional yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan mahasiswa STOVIA, seperti Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji. Pada dasarnya, organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian dipelopori oleh mahasiswa STOVIA hingga akhirnya didirikan pada tanggal 20 Mei 1908.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

Adapun tujuan didirikannya Budi Oetomo dalam konteks HAM adalah mengembangkan kesadaran pemuda-pemudi Indonesia untuk bersatu berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam usaha memajukan bangsa Indonesia yang ditandai dengan munculnya beberapa petisi yang ditujukan untuk pemerintah kolonial. Selain itu, usaha perjuangan organisasi ini ditunjukkan dengan terbitnya berbagai tulisan dalam Surat Kabar Goeroe Desa yang merupakan buah pemikiran atas HAM di bidang kebebasan berpendapat dan berserikat.

• Sarekat Islam Sarekat Islam merupakan organisasi yang didirikan sebagai bentuk perkumpulan bagi para pedagang Islam yang dinamakan dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI).

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

SDI didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Kota Solo. Jadi, Sarekat Dagang Islam merupakan nama awal dari Sarekat Islam. Tujuan awal SDI adalah sebagai koperasi untuk memajukan para pedagang Islam di Indonesia. Namun, saat itu keanggotaan SDI terbatas hanya untuk para pedagang Islam saja. Oleh karenanya, pada tanggal 18 September 1912, nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam (SI). Pendirian Sarekat Islam yang dipelopori oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muis bertujuan untuk memperjuangkan HAM dalam hal penghidupan yang layak secara ekonomi, diskriminasi rasial dan bebas dari penindasan.

• Indische Partij Indische Partij atau dalam bahasa Indonesia diartikan disebut sebagai Partai Hindia. Organisasi ini termasuk dalam organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan Indonesia merdeka atau menyuarakan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Indische Partij ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh tokoh nasional yaitu tiga serangkai. Tiga serangkai yang dimaksud adalah dr. Cipto Mangunkusumo, E.F.E Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara (Raden Mas Suwardi Suryaningrat).

Kaitan organisasi ini dengan perjuangan HAM sangat terlihat sekali yaitu sesuai dengan tujuan Indische Partij sebagai berikut.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

• Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. • Persamaan hak atau mendapat perlakuan yang sama serta terbebas dari diskriminasi dan rasisme. Hal tersebut karena saat itu terjadi diskriminasi dan rasisme pada keturunan Belanda asli dengan orang yang lahir dari perkawinan orang Belanda dengan orang Indonesia. • Perhimpunan Indonesia Pada awalnya, nama awal dari organisasi Perhimpunan Indonesia adalah Indische Vereniging (IV).

Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia, seperti R.M. Noto Suroto dan Sutan Kasayangan yang didirikan di Belanda tepatnya pada tahun 1908. Sejak awal berdirinya organisasi ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya saja. Namun, perkembangan selanjutnya organisasi ini berubah fungsi menjadi pergerakan di bidang politik yaitu mewujudkan pemerintahan Indonesia.

Perubahan tersebut membuat organisasi ini berubah nama, yang awalnya Indische Vereniging (IV) berubah nama menjadi Indonesische Vereniging (IV). Kemudian pada tahun 1924, organisasi ini kembali berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Dengan perubahan nama tersebut, tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia (PI) pun berubah nama, yaitu sebagai berikut. • Memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berusaha menentukan nasibnya sendiri. • Mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia untuk melawan Belanda.

• Dalam usaha menentukan nasibnya sendiri, seluruh rakyat Indonesia harus mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.Bottom of Form • Partai Nasional Indonesia Partai Nasional Indonesia merupakan partai yang terinspirasi dari berdirinya Indische Partij.

Dari Indische Partij inilah, Ir. Soekarno mempunyai ide untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Sejak pertama kali didirikan pada tanggal 4 Juli 1927, PNI merupakan partai politik yang menyadarkan bangsa Indonesia akan kemerdekaan bangsa ini. Partai ini terus menerus menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa di tanah air. Oleh karenanya, PNI berperan serta dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia.

Adapun yang diperjuangkan PNI pada masa itu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. • Berusaha memperjuangkan hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. • Hak berpendapat yaitu memberi kebebasan kepada setiap rakyat Indonesi untuk bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing tanpa adanya tekanan.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

• Hak untuk berkumpul dan berserikat. • Hak untuk mendapatkan persamaan dalam hukum di Indonesia. • Hak untuk ikut serta dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain perjuangan organisasi pergerakan nasional tersebut, HAM di masa sebelum kemerdekaan juga dibahas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan nama BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI tersebut terjadi perdebatan panjang di antara para tokoh nasional, seperti: Ir.

Soekarno, Soepomo, Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. Sidang tersebut membahas tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. • Persamaan hak dalam kedudukannya di mata hukum. • Hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

• Hak untuk berkumpul pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun berserikat. • Hak untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak asasi manusia tersebut diperjuangkan oleh para tokoh nasional sebelum kemerdekaan Indonesia.

Oleh karenanya, sejarah perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari perjuangan para tokoh nasional dalam mendirikan organisasi pergerakan nasional untuk menuju Indonesia merdeka. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Sesudah Kemerdekaan Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang bersatu memperjuangkan bangsa.

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bentuk dari kebebasan hak asasi bangsa ini dari tangan penjajah. Namun, HAM di masa sesudah kemerdekaan masih dalam proses pemikiran yang panjang.

Adapun sejarah perkembangan HAM di Indonesia di masa sesudah kemerdekaan adalah sebagai berikut. • Periode Tahun 1945 – 1950 Pada tahun 1945 merupakan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga pada masa ini pemikiran HAM masih dititikberatkan pada hak untuk merdeka, berserikat dengan cara mendirikan organisasi serta hak untuk mengeluarkan pendapat.

Adapun perkembangan HAM di periode tahun 1945 – 1950 mendapat legitimasi formal yaitu tercantum dalam hukum dasar negara Indonesia atau konstitusi yang terkait, seperti hal-hal berikut ini. • Bidang Sipil dan Politik HAM di bidang sipil dan politik ini tertuang dalam hukum dasar negara Indonesia, antara lain sebagai berikut.

• Undang-Undang Dasar 1945 (tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945 Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 serta dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25). • Maklumat Pemerintah 1 November 1945 yang berisi tentang komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk merdeka, berserikat dalam berorganisasi politik serta hak yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di kursi parlemen.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

• Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang berkaitan tentang perencanaan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Maklumat tersebut berkaitan erat dengan hak untuk berpendapat dan berserikat dengan cara mendirikan partai politik yang merupakan bagian dari bentuk demokrasi. • Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1950) dimana 27 pasal yaitu Pasal 7 hingga Pasal 33 memuat tentang hak-hak dan kebebasan Dasar yang dimiliki oleh manusia.

• Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya tertuang dalam hukum dasar negara, antara lain sebagai berikut. • Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 serta penjelasan Pasal 31 – 32.

• Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1950) tertuang di Pasal 36 hingga Pasal 40. • Periode Tahun 1950 – 1959 Kondisi Indonesia pada periode tahun 1950 – 1959 merupakan periode yang dikenal dengan nama periode demokrasi parlementer. Pada periode ini, pemikiran HAM dinilai memasuki masa yang kondusif bagi sejarah perkembangan HAM di Indonesia yang ditandai dengan adanya prinsip demokrasi liberal. Prinsip demokrasi liberal yang dianut pada masa itu, membuat lembaga demokrasi semakin berkembang pesat.

Perkembangan tersebut ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. • Didirikannya beberapa partai politik yang berlandaskan beragam ideologi. • Terjaminnya kebebasan pers sebagai bentuk hak mengeluarkan pendapat. • Penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan sistem Pemilu multipartai. • Andilnya parlemen dalam sistem pemerintahan. • Adanya kebebasan pemikiran HAM secara demokratis.

pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun

• Periode Tahun 1959 – 1966 Periode tahun 1959 – 1966 merupakan masa sistem demokrasi liberal berakhir yang kemudian digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini merupakan bentuk penolakan yang dilakukan Presiden Soekarno terhadap timbulnya demokrasi parlementer yang merupakan produk bangsa eropa.

Pelaksanaan demokrasi terpimpin pada periode ini membuat sistem pemerintahan dan kekuasaan terpusat di tangan presiden. Hal tersebut membuat pemikiran HAM menjadi dibatasi karena pemerintah tidak memberikan pengakuan bangsa indonesia atas hak asasi manusia sudah ada sejak tahun atas hak politik warga negara.

• Periode Tahun 1966 – 1998 Sejarah perkembangan HAM di Indonesia pada periode tahun 1966 – 1998 dapat dikelompokkan menjadi 3 periode, antara lain sebagai berikut.

• Peride tahun 1967 merupakan periode pemikiran HAM dimana pemerintah melakukan perlindungan hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sebagai bentuk perwujudan perlindungan hak tersebut terdapat hak uji material. • Periode tahun 1970 – 1980 merupakan periode pemikiran HAM dimana pemerintah telah melakukan pemasungan HAM. Hal tersebut ditandai dengan adanya hukum yang bersifat membatasi hak asasi manusia atau anti-HAM.

Periode ini berpendapat bahwa prinsip HAM merupakan prinsip yang dianut oleh budaya barat bukan merupakan budaya lokal bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah membatasi HAM karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercantum dalam dasar negara yaitu Pancasila. • Periode tahun 1990-an merupakan periode munculnya tuntutan penegakan HAM di masa pemerintahan orde baru. Di masa orde baru ini, pemerintah memberikan persetujuannya terhadap pemikiran HAM. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu, pemerintah juga mendukung ratifikasi konvensi HAM yang mencakup hal-hal berikut. • Adanya Undang-Undang No.7 Tahun 1984: konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. • Adanya Undang-Undang No.48 Tahun 1993: konvensi mengenai anti-apartheid di bidang olahraga. • Dikeluarkannya Keppres No.36 Tahun 1990: konvensi tentang hak anak.

• Periode 1998 – hingga sekarang Pemikiran HAM di Indonesia terus berkembang dari periode ke periode. Perkembangan HAM di periode 1998 – sekarang atau dikenal dengan periode pasca orde baru banyak mengalami perubahan.

Di periode ini, pemerintah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tersebut berkaitan erat dengan pemikiran HAM. Pada tahun 1998 – 2003, ada Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang digagas oleh Presien B.J. Habibie. RANHAM tersebut dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 1998.

Keputusan tersebut diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menegakkan HAM dengan cara sebagai berikut. • Mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan HAM. • Membentuk Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang saat ini melebur dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

• Penambahan pasal khusus tentang HAM yang dituangkan dalam Amandemen UUD 1945. • Penerbitan Instruksi Presiden yang berkaitan erat HAM. • Pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan pengadilan hak asasi manusia.

• Tahun 2001, pemerintah menandatangani undang-undang tentang perlindungan anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tahap penegakan HAM yang dilakukan hingga saat ini, dikelompokkan menjadi dua tahap yaitu tahap penentuan dan tahap penataan aturan yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Penjelasan tersebut adalah sejarah perkembangan HAM di Indonesia, dapat disimpulkan, hasil dari penegakan HAM di Indonesia merupakan adopsi dari penegakan HAM internasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Artikel Terkait [display-posts category=”sejarah” posts_per_page=”10″]

HAK ASASI MANUSIA PPKn Kelas XI




2022 www.videocon.com